LenteraNews - Serang - Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat bakal memiliki Divisi Regional (Divre) Bulog tersendiri. Dengan adanya Divre Bulog tersendiri ini dalam upaya memudahkan koordinasi terkait penyaluran dan penyediaan beras. Apalagi saat Banten masih bergabung dengan Divre Bulog DKI Jakarta.
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pihaknya berharap Perum Bulog segera membentuk Bulog Divre Banten. Dengan alasan bahwa pemisahan bulog dari divre DKI Jakarta-Banten, karena sangat penting mengingat kebutuhan dan potensi di Banten jauh lebih besar dari DKI Jakarta. Jika melihat dari potensi sawah. Selain itu Pemprov Banten dengan bulog juga bisa lebih fokus dalam melakukan koordinasi berkaitan dengan kepentingan urusan logistik terutama pengadaan beras untuk raskin dan penampung hasil pertanian di Banten.
“Kami sudah mengusulkan ke Bulog supaya Banten tersendiri. Ini akan lebih fokus dan rentang kendali yang lebih dekat,” kata Gubernur Banten Rano Karno usai pelepasan bantuan raskin untuk kabupaten/kota di pendopo gubernur di Serang, Selasa, (26/1).
Dijelaskan Rano, hal serupa juga seperti PT PLN Banten sudah tidak lagi digabung dengan daerah lainnya, karena saat ini PLN Banten sudah tersendiri.
“Kemarin PLN juga beraudiensi dengan kita dan sekarang sudah tersendiri untuk Banten. Ini artinya lebih fokus kita,” katanya.
Sementara itu Kepala Perum Bulog Divre DKI-Banten Agus Dwi Indirato mengatakan, pemisahanan bulog divre Banten dari DKI Jakarta sangat dimungkinkan mengingat potensi di Banten sangat besar. Hal tersebut menjadi pertimbangan pusat mengingat potensi wilayah, potensi pengadaan dan potensi penyaluran raskin menjadi pertimbangan di kantor pusat.
“Sangat dimungkinkan untuk dipisahkan. Sekarang ini kan sedang ada restukturisasi di kantor pusat, mungkin nanti secara bertahap baru ke divre,” terangnya.
Agus mengatakan, kepentingan jika dipisahkan divre Banten dan DKI Jakarta diantaranya berkaitan dengan rentang kendali untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang selama ini dari 34 provinsi, kita tidak masing-masing provinsi menjadi divre. Selama ini masih ada beberapa provinsi yang gabung termasuk DKI dengan Banten, karena saat ini hanya ada 26 divre Bulog se-Indonesia,” kata Agus.
Agus menyatakan, terkait pengawasan kualitas raskin di daerah, pihaknya menjamin kualitas raskin untuk ukuran medium lebih baik lagi dan siap mengganti beras yang berkualitas jelek jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
“Sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah yang dimilki, jadi kualitas raskin ini adalah ukuran medium dengan harga yang ditentukan pemerintah Rp1.600 per kilogram. Pengawasan kita sampai pada titik distribusi,”ujarnya. Dhi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar