Sabtu, 30 Januari 2016
Bulog Operasi Pasar Lewat RPH dan Katering
Sabtu, 30 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Untuk menstabilkan harga daging sapi, Perum Bulog menggelar operasi pasar melalui rumah pemotongan hewan dan menjual daging sapi beku secara langsung ke jasa katering, hotel, dan restoran. Bulog telah menyiapkan 2.500 sapi dan 650 ton daging sapi beku.
Direktur Komersial Perum Bulog Fadzri Sentosa, Jumat (29/1), mengatakan, 2.500 sapi impor yang didatangkan pada Oktober 2015 akan dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) di DKI Jakarta secara bertahap. Karkasnya akan dijual kepada pedagang seharga Rp 80.000-Rp 88.000 per kilogram.
Dengan begitu, Bulog memproyeksikan harga daging di Jakarta bisa turun menjadi Rp 105.000 per kilogram. Dari data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Jumat lalu, rata-rata nasional harga daging sapi Rp 112.291 per kilogram, sedangkan di Jakarta rata-rata harga daging sapi Rp 118.182 per kilogram.
"Guna memastikan daging sapi dijual dengan harga wajar, Bulog dan pengelola pasar memonitor penjualan daging sapi tersebut di pasar-pasar," ujar Fadzri.
Bulog juga berupaya mengurangi permintaan daging sapi di pasar. Hal ini dilakukan dengan menjual daging sapi beku ke jasa katering, hotel, dan restoran. Untuk itu, disiapkan 650 ton daging beku, berasal dari impor dan pemotongan sapi impor. Daging beku ini dijual seharga Rp 88.000 hingga Rp 94.000 per kilogram.
Operasi pasar ini digelar Bulog untuk mengisi kekurangan pasokan daging sapi yang diperkirakan terjadi hingga akhir Februari atau sampai feedloter (perusahaan penggemukan sapi) menjual sapi ke RPH.
Sepakat menyuplai
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha melakukan negosiasi harga sapi hidup dengan rekanan di DKI Jakarta untuk menyuplai ternak bagi kebutuhan daging di DKI Jakarta. Dengan kapal angkut ternak, ongkos angkut ditekan dari Rp 1,8 juta per sapi menjadi Rp 475.000 per sapi. Kuota pengiriman sapi sebaiknya dihapus.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ternak Antara Pulau Nusa Tenggara Timur Daniel Ong mengemukakan hal itu pada Jumat (29/1).
"Pengusaha lega. Dengan kesepakatan itu, tidak ada lagi harga yang sebelumnya ditetapkan Rp 30.000 per kilogram sapi hidup. Pengiriman juga tidak dimonopoli pengusaha tertentu. Jelas juga siapa yang menerima sapi di Jakarta, pengiriman sapi dengan kapal ternak harus diinformasikan satu pekan sebelum diangkut," tutur Daniel.
Pengiriman ke DKI Jakarta akan dilakukan pada 2 Februari dengan jumlah sesuai kapasitas kapal, yakni 500 ekor.
Di Jawa Timur, pasokan dari sentra produksi seperti Madura, Probolinggo, Malang, dan Jember juga terus berkurang. Ini karena peternak memilih menjual sapi ke sekitar Jakarta dan Kalimantan.
(HEN/MAS/KOR/WHO/ETA/ SEM/TAM/RAM/VIO/WIE/NIK)
JAKARTA, KOMPAS — Untuk menstabilkan harga daging sapi, Perum Bulog menggelar operasi pasar melalui rumah pemotongan hewan dan menjual daging sapi beku secara langsung ke jasa katering, hotel, dan restoran. Bulog telah menyiapkan 2.500 sapi dan 650 ton daging sapi beku.
Direktur Komersial Perum Bulog Fadzri Sentosa, Jumat (29/1), mengatakan, 2.500 sapi impor yang didatangkan pada Oktober 2015 akan dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) di DKI Jakarta secara bertahap. Karkasnya akan dijual kepada pedagang seharga Rp 80.000-Rp 88.000 per kilogram.
Dengan begitu, Bulog memproyeksikan harga daging di Jakarta bisa turun menjadi Rp 105.000 per kilogram. Dari data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Jumat lalu, rata-rata nasional harga daging sapi Rp 112.291 per kilogram, sedangkan di Jakarta rata-rata harga daging sapi Rp 118.182 per kilogram.
"Guna memastikan daging sapi dijual dengan harga wajar, Bulog dan pengelola pasar memonitor penjualan daging sapi tersebut di pasar-pasar," ujar Fadzri.
Bulog juga berupaya mengurangi permintaan daging sapi di pasar. Hal ini dilakukan dengan menjual daging sapi beku ke jasa katering, hotel, dan restoran. Untuk itu, disiapkan 650 ton daging beku, berasal dari impor dan pemotongan sapi impor. Daging beku ini dijual seharga Rp 88.000 hingga Rp 94.000 per kilogram.
Operasi pasar ini digelar Bulog untuk mengisi kekurangan pasokan daging sapi yang diperkirakan terjadi hingga akhir Februari atau sampai feedloter (perusahaan penggemukan sapi) menjual sapi ke RPH.
Sepakat menyuplai
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha melakukan negosiasi harga sapi hidup dengan rekanan di DKI Jakarta untuk menyuplai ternak bagi kebutuhan daging di DKI Jakarta. Dengan kapal angkut ternak, ongkos angkut ditekan dari Rp 1,8 juta per sapi menjadi Rp 475.000 per sapi. Kuota pengiriman sapi sebaiknya dihapus.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ternak Antara Pulau Nusa Tenggara Timur Daniel Ong mengemukakan hal itu pada Jumat (29/1).
"Pengusaha lega. Dengan kesepakatan itu, tidak ada lagi harga yang sebelumnya ditetapkan Rp 30.000 per kilogram sapi hidup. Pengiriman juga tidak dimonopoli pengusaha tertentu. Jelas juga siapa yang menerima sapi di Jakarta, pengiriman sapi dengan kapal ternak harus diinformasikan satu pekan sebelum diangkut," tutur Daniel.
Pengiriman ke DKI Jakarta akan dilakukan pada 2 Februari dengan jumlah sesuai kapasitas kapal, yakni 500 ekor.
Di Jawa Timur, pasokan dari sentra produksi seperti Madura, Probolinggo, Malang, dan Jember juga terus berkurang. Ini karena peternak memilih menjual sapi ke sekitar Jakarta dan Kalimantan.
(HEN/MAS/KOR/WHO/ETA/ SEM/TAM/RAM/VIO/WIE/NIK)
Bulog Buka Impor Jagung, Petani Khawatir Harga Lokal Anjlok
JUM'AT, 29 JANUARI 2016
Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mengkhawatirkan harga jagung di dalam negeri anjlok seiring rencana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan mengimpor 600.000 ton komoditas tersebut pada semester I/2016.
Bahkan, kondisinya bisa lebih parah karena Gabungan Makanan Pakan Ternak (GMPT) sudah mengimpor jagung sejak Desember 2015 hingga beberapa bulan ke depan yang totalnya mencapai 675.000 ton.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pemerintah perlu mencermati terlebih dulu panen jagung di dalam negeri yang saat ini berlangsung, karena bisa mengancam harga menjadi anjlok.
"Pemerintah perlu terjun langsung ke lapangan agar melihat bagaimana produksi jagung di tingkat petani," ujarnya, Jumat (29/1/2016).
Dia mengungkapkan selama ini pemerintah selalu mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak untuk stabilisasi harga daging ayam.
Akan tetapi, kebijakan penanaman jagung di tingkat petani selalu tidak konsisten sehingga di saat pemerintah menyetop impor justru malah memicu harga melambung.
"Kami memahami kalau impor jaung disetop akan memicu harga jagung di dalam negeri mahal karena panen baru berlangsung. Tapi, sebaiknya dihitung dulu hasil panen, baru impor seperlunya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah harus konsisten memantau kondisi petani di lapangan dengan menggenjot kuantitas maupun kualitas produksi, serta menjamin pasarnya dengan menetapkan harga patokan.
"Kalau itu dilakukan, akan mampu mendorong petani untuk terus menanam jagung. Tapi, kebanyakan petani enggan menanam jagung karena belum adanya jaminan pasar yang konsisten," tegasnya.
Kendati demikian, HKTI menilai apabila produksi jagung dalam negeri pada tahun ini tidak memenuhi kebutuhan industri pakan, pemerintah harus mengimportasi.
"Kalau tidak bagus pemerintah boleh impor dengan catatan meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak ada oknum yang memainkan harga," tuturnya.
Sementara itu, kalangan peternak unggas meminta pemerintah kabupaten/kota menyediakan silo atau tempat penyimpanan jagung yang diperuntukan sebagai bahan baku pakan.
Sekretaris Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Ashwin Pulungan mengatakan ketersediaan silo diharapkan membantu stabilisasi harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak unggas. "Kalau silo tidak secepatnya didirikan, harga pakan akan terus merangkak naik," ujarnya.
Dengan begitu, peternak rakyat akan semakin tertekan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian pakan jagung yang kontribusinya bisa mencapai 50%.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Diperta) Jabar Uneef Primadi mengaku tahun ini pihaknya akan memperluas areal pertanian jagung hibrida seluas 65.1500 hektare (ha).
Tahun lalu, lahan pertanian jagung hibrida seluas 97.260 ha, sehingga totalnya akan mencapai 158.760 ha. "Diharapkan produksi jagung pada 2016 bisa mencapai 1,19 juta ton pipilan kering (PK)," ujarnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160129/99/514292/bulog-buka-impor-jagung-petani-khawatir-harga-lokal-anjlok
Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mengkhawatirkan harga jagung di dalam negeri anjlok seiring rencana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan mengimpor 600.000 ton komoditas tersebut pada semester I/2016.
Bahkan, kondisinya bisa lebih parah karena Gabungan Makanan Pakan Ternak (GMPT) sudah mengimpor jagung sejak Desember 2015 hingga beberapa bulan ke depan yang totalnya mencapai 675.000 ton.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pemerintah perlu mencermati terlebih dulu panen jagung di dalam negeri yang saat ini berlangsung, karena bisa mengancam harga menjadi anjlok.
"Pemerintah perlu terjun langsung ke lapangan agar melihat bagaimana produksi jagung di tingkat petani," ujarnya, Jumat (29/1/2016).
Dia mengungkapkan selama ini pemerintah selalu mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak untuk stabilisasi harga daging ayam.
Akan tetapi, kebijakan penanaman jagung di tingkat petani selalu tidak konsisten sehingga di saat pemerintah menyetop impor justru malah memicu harga melambung.
"Kami memahami kalau impor jaung disetop akan memicu harga jagung di dalam negeri mahal karena panen baru berlangsung. Tapi, sebaiknya dihitung dulu hasil panen, baru impor seperlunya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah harus konsisten memantau kondisi petani di lapangan dengan menggenjot kuantitas maupun kualitas produksi, serta menjamin pasarnya dengan menetapkan harga patokan.
"Kalau itu dilakukan, akan mampu mendorong petani untuk terus menanam jagung. Tapi, kebanyakan petani enggan menanam jagung karena belum adanya jaminan pasar yang konsisten," tegasnya.
Kendati demikian, HKTI menilai apabila produksi jagung dalam negeri pada tahun ini tidak memenuhi kebutuhan industri pakan, pemerintah harus mengimportasi.
"Kalau tidak bagus pemerintah boleh impor dengan catatan meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak ada oknum yang memainkan harga," tuturnya.
Sementara itu, kalangan peternak unggas meminta pemerintah kabupaten/kota menyediakan silo atau tempat penyimpanan jagung yang diperuntukan sebagai bahan baku pakan.
Sekretaris Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Ashwin Pulungan mengatakan ketersediaan silo diharapkan membantu stabilisasi harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak unggas. "Kalau silo tidak secepatnya didirikan, harga pakan akan terus merangkak naik," ujarnya.
Dengan begitu, peternak rakyat akan semakin tertekan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian pakan jagung yang kontribusinya bisa mencapai 50%.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Diperta) Jabar Uneef Primadi mengaku tahun ini pihaknya akan memperluas areal pertanian jagung hibrida seluas 65.1500 hektare (ha).
Tahun lalu, lahan pertanian jagung hibrida seluas 97.260 ha, sehingga totalnya akan mencapai 158.760 ha. "Diharapkan produksi jagung pada 2016 bisa mencapai 1,19 juta ton pipilan kering (PK)," ujarnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160129/99/514292/bulog-buka-impor-jagung-petani-khawatir-harga-lokal-anjlok
Operasi Pasar, Bulog Gelontorkan Daging Rp 80 Ribuan
JUM'AT, 29 JANUARI 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menggelar operasi pasar daging sapi di delapan pasar di DKI Jakarta. Daging sapi yang dijual Bulog dihargai Rp 84-94 ribu per kilogram di tingkat konsumen.
Operasi pasar ini dilakukan karena harga daging sapi di pasaran sudah mencapai Rp 130 ribu per kilogram. "Ini inisiatif Bulog sebagai respons terhadap harga pasar," kata Direktur Komersial Perum Bulog Fazri Sentosa, Jumat, 29 Januari 2016.
Hari ini Bulog mengeluarkan 40 ekor sapi untuk operasi pasar. Bobot hidup tiap sapi rata-rata 800 kilogram atau sekitar 300 kilogram setara dengan daging. Karenanya, total ada 12 ton daging sapi yang akan dijual dalam operasi pasar hari ini.
Tadi malam, 40 sapi tersebut telah dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Semanan milik PD Bina Karya di Kalideres, Jakarta Barat. Setelah itu, dagingnya didistribusikan ke Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol pada pagi hari ini.
Saat ini Bulog masih memiliki stok 2.500 ekor sapi siap potong, sisa impor yang dilakukan pada Oktober 2015. Selain itu, ada juga stok 632 ton daging sapi. "Semuanya siap untuk operasi pasar," kata Fazri.
Operasi pasar daging sapi ini akan dilakukan hingga stok Bulog habis di pertengahan Februari. Bulog menargetkan harga daging sapi bisa turun ke Rp 100 ribu per kilogram di tingkat konsumen.
PINGIT ARIA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/29/090740486/operasi-pasar-bulog-gelontorkan-daging-rp-80-ribuan
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menggelar operasi pasar daging sapi di delapan pasar di DKI Jakarta. Daging sapi yang dijual Bulog dihargai Rp 84-94 ribu per kilogram di tingkat konsumen.
Operasi pasar ini dilakukan karena harga daging sapi di pasaran sudah mencapai Rp 130 ribu per kilogram. "Ini inisiatif Bulog sebagai respons terhadap harga pasar," kata Direktur Komersial Perum Bulog Fazri Sentosa, Jumat, 29 Januari 2016.
Hari ini Bulog mengeluarkan 40 ekor sapi untuk operasi pasar. Bobot hidup tiap sapi rata-rata 800 kilogram atau sekitar 300 kilogram setara dengan daging. Karenanya, total ada 12 ton daging sapi yang akan dijual dalam operasi pasar hari ini.
Tadi malam, 40 sapi tersebut telah dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Semanan milik PD Bina Karya di Kalideres, Jakarta Barat. Setelah itu, dagingnya didistribusikan ke Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol pada pagi hari ini.
Saat ini Bulog masih memiliki stok 2.500 ekor sapi siap potong, sisa impor yang dilakukan pada Oktober 2015. Selain itu, ada juga stok 632 ton daging sapi. "Semuanya siap untuk operasi pasar," kata Fazri.
Operasi pasar daging sapi ini akan dilakukan hingga stok Bulog habis di pertengahan Februari. Bulog menargetkan harga daging sapi bisa turun ke Rp 100 ribu per kilogram di tingkat konsumen.
PINGIT ARIA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/29/090740486/operasi-pasar-bulog-gelontorkan-daging-rp-80-ribuan
Jumat, 29 Januari 2016
Bulog Guyur Sapi ke Pasar
Jumat, 29 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mengeluarkan stok sapi siap potong dalam rangka menstabilkan harga daging di pasaran. Sapi siap potong dari gudang Bulog ini dikirim ke sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di daerah Jabodetabek.
Salah satunya, Bulog melakukan Operasi Pasar (OP) daging ini mengirim 15 ekor sapi berbobot rata-rata 800 kilogram (kg) Ke RPH Semanan milik PD Bina Karya yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat.
Dengan begitu, Bulog menghitung, otomoatis harga daging sapi di RPH turun dari sebelumnya rata-rata Rp 110.000 per kilogram menjadi sekitar Rp 90.000 - Rp 94.000 per kg.
Sehingga, diperkirakan, harga daging di tingkat konsumen tidak lebih dari Rp 105.000 per kg. Dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan, sapi bulog akan membanjiri pasar dengan harga lebih murah.
Direktur Komersial Bulog Fazri Sentosa, saat ditemui di RPH Semanan, Kalideres, Kamis malam (28/1/2016) mengatakan, Bulog masih memiliki stok sapi dalam jumlah banyak dan bisa untuk mengatasi kenaikan harga belakangan ini.
Selain memiliki stok sapi hidup, Bulog juga mengklaim, masih memiliki stok daging sapi beku yang siap digelontorkan ke pasar.
Fazri bilang, setiap hari, Bulog mengeluarkan sapi sebanyak 200 ekor untuk dipotong di sejumlah RPH di Jabodetabek. Ia meminta masyarkat tidak khawatir adanya kenaikan harga daging sapi karena kelangkaan.
OP daging bulog ini akan terus dilakukan sampai pertengahan bulan Februari sebelum sapi bakalan impor yang dilakukan feedloater siap potong mengguyur pasar.
Pengelola RPH Semanan, Al Munir Mukhtar berharap, agar Bulog rutin mengirimkan sapi siap potong ke RPH milik mereka sehigga harga sapi bisa stabil. Selain itu, sapi dari Bulog juga berkualitas bagus.
Daging Sapi dari Bulog ini sudah mulai masuk pasar sejak Jumat (29/1/2016) pagi ini di sejumlah pasar. RPH Semanan sendiri akan mendistribusikan daging sapi ini ke 40 orang pedagang besar yang memasuki Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol. (Noverius Laoli)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/29/103700226/Bulog.Guyur.Sapi.ke.Pasar
JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mengeluarkan stok sapi siap potong dalam rangka menstabilkan harga daging di pasaran. Sapi siap potong dari gudang Bulog ini dikirim ke sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di daerah Jabodetabek.
Salah satunya, Bulog melakukan Operasi Pasar (OP) daging ini mengirim 15 ekor sapi berbobot rata-rata 800 kilogram (kg) Ke RPH Semanan milik PD Bina Karya yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat.
Dengan begitu, Bulog menghitung, otomoatis harga daging sapi di RPH turun dari sebelumnya rata-rata Rp 110.000 per kilogram menjadi sekitar Rp 90.000 - Rp 94.000 per kg.
Sehingga, diperkirakan, harga daging di tingkat konsumen tidak lebih dari Rp 105.000 per kg. Dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan, sapi bulog akan membanjiri pasar dengan harga lebih murah.
Direktur Komersial Bulog Fazri Sentosa, saat ditemui di RPH Semanan, Kalideres, Kamis malam (28/1/2016) mengatakan, Bulog masih memiliki stok sapi dalam jumlah banyak dan bisa untuk mengatasi kenaikan harga belakangan ini.
Selain memiliki stok sapi hidup, Bulog juga mengklaim, masih memiliki stok daging sapi beku yang siap digelontorkan ke pasar.
Fazri bilang, setiap hari, Bulog mengeluarkan sapi sebanyak 200 ekor untuk dipotong di sejumlah RPH di Jabodetabek. Ia meminta masyarkat tidak khawatir adanya kenaikan harga daging sapi karena kelangkaan.
OP daging bulog ini akan terus dilakukan sampai pertengahan bulan Februari sebelum sapi bakalan impor yang dilakukan feedloater siap potong mengguyur pasar.
Pengelola RPH Semanan, Al Munir Mukhtar berharap, agar Bulog rutin mengirimkan sapi siap potong ke RPH milik mereka sehigga harga sapi bisa stabil. Selain itu, sapi dari Bulog juga berkualitas bagus.
Daging Sapi dari Bulog ini sudah mulai masuk pasar sejak Jumat (29/1/2016) pagi ini di sejumlah pasar. RPH Semanan sendiri akan mendistribusikan daging sapi ini ke 40 orang pedagang besar yang memasuki Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol. (Noverius Laoli)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/29/103700226/Bulog.Guyur.Sapi.ke.Pasar
Normalisasi Pasokan Pangan
Jumat, 29 Januari 2016
Ketidakpastian Picu Kisruh Lonjakan Harga
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan dua strategi untuk mengatasi persoalan stok dan lonjakan harga pangan pokok yang terus berulang. Strategi jangka panjang adalah menyusun rencana induk pangan. Untuk strategi jangka pendek, dilakukan normalisasi aliran pasokan tiga komoditas pangan, yakni beras, daging sapi, dan jagung.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kamis (28/1), di Jakarta, mengatakan, rencana induk pangan akan dibuat menyeluruh, dari hulu ke hilir. Rencana induk itu antara lain menyangkut produksi, rantai pasok, tata niaga, logistik, pergudangan, angkutan, dan struktur pasar.
Dalam rencana ini, tiap komoditas pangan pokok akan dipetakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. "Tentu ini membutuhkan kerja sama dan kerja tim antar-pemangku kepentingan terkait. Kuncinya koordinasi, inovasi, tidak berpikir secara sempit, dan tidak saling ngotot-ngototan," ujar Lembong.
Untuk jangka pendek, pemerintah menargetkan normalisasi pasokan aliran beras, daging sapi, dan jagung. Hal ini terkait lonjakan harga yang terjadi pada ketiga komoditas tersebut.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan izin impor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 1,5 juta ton bagi Perum Bulog. Selain itu, tambahan impor beras dari Pakistan atau India sebanyak 1 juta ton juga direncanakan. Kementerian Koordinator Perekonomian juga telah mengumumkan rencana impor sejumlah komoditas untuk kebutuhan selama 2016. Sapi bakalan akan diimpor 600.000 ekor, daging sapi 50.000-60.000 ton, dan gula 200.000 ton.
Selain menambah stok beras melalui impor, Perum Bulog juga diminta menyerap beras petani. Pada tahun ini, Bulog menargetkan untuk menyerap 3,9 juta ton beras. Stok beras Bulog sebesar 1,49 juta ton pada 20 Januari lalu.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian juga sedang membahas regulasi impor dan prosedur penanganan sapi impor. Lembong menjelaskan, upaya memperlonggar impor sapi dilakukan untuk menambah stok dan stabilisasi harga.
Regulasi impor sapi akan dibuat lebih fleksibel, antara lain menyangkut perubahan pengaturan impor sapi dari yang semula berbasis negara menjadi berbasis zona.
"Untuk menghindari adanya penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah akan mengatur prosedurnya. Misalnya mengenai pulau karantina, sanitasi, dan higienitasnya untuk melindungi konsumen," katanya.
Pemerintah, lanjut Lembong, akan menyurvei dan menginspeksi eksportir negara asal sapi. Pemerintah juga meminta contoh sapi yang akan diimpor ke Indonesia dan memastikan kesehatan, mutu, atau standar minimumnya.
Kementerian Perdagangan akan membantu mengumpulkan contoh-contoh karantina sapi yang baik dari sejumlah negara. Contoh-contoh tersebut bisa dipilih dan diterapkan di Indonesia melalui kajian detail dan matang.
Ketidakpastian
Pada komoditas jagung, ketidakpastian aturan impor dinilai telah mengakibatkan kekisruhan yang berujung pada lonjakan harga jagung dalam negeri. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum para pelaku industri perunggasan nasional dengan Komisi IV DPR, Kamis (28/1) di Jakarta.
Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, hadir antara lain Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia.
Para pelaku industri perunggasan ini meminta dukungan Komisi IV DPR untuk turut menyelesaikan kisruh komoditas jagung. Ketua Umum FMPI Don Utoyo mengatakan, lonjakan harga ayam dan telor yang terjadi sekarang ini berkaitan erat dengan kebijakan Kementerian Pertanian menghentikan impor jagung per Oktober 2015.
"Tiap kenaikan harga jagung Rp 100 per kilogram akan menaikkan harga pokok produksi daging ayam Rp 80 per kilogram. Dengan kenaikan harga jagung Rp 3.300 per kg, harga pokok produksi daging ayam pun naik Rp 2.640 per kilogram dalam waktu dua bulan," kata Don.
Jagung yang sudah diimpor pabrik pakan untuk pengiriman Desember 2015 dan tiba di beberapa pelabuhan di wilayah Indonesia pada Januari ini dilarang dibongkar dan digunakan.
(HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160129kompas/#/18/
Ketidakpastian Picu Kisruh Lonjakan Harga
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan dua strategi untuk mengatasi persoalan stok dan lonjakan harga pangan pokok yang terus berulang. Strategi jangka panjang adalah menyusun rencana induk pangan. Untuk strategi jangka pendek, dilakukan normalisasi aliran pasokan tiga komoditas pangan, yakni beras, daging sapi, dan jagung.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kamis (28/1), di Jakarta, mengatakan, rencana induk pangan akan dibuat menyeluruh, dari hulu ke hilir. Rencana induk itu antara lain menyangkut produksi, rantai pasok, tata niaga, logistik, pergudangan, angkutan, dan struktur pasar.
Dalam rencana ini, tiap komoditas pangan pokok akan dipetakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. "Tentu ini membutuhkan kerja sama dan kerja tim antar-pemangku kepentingan terkait. Kuncinya koordinasi, inovasi, tidak berpikir secara sempit, dan tidak saling ngotot-ngototan," ujar Lembong.
Untuk jangka pendek, pemerintah menargetkan normalisasi pasokan aliran beras, daging sapi, dan jagung. Hal ini terkait lonjakan harga yang terjadi pada ketiga komoditas tersebut.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan izin impor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 1,5 juta ton bagi Perum Bulog. Selain itu, tambahan impor beras dari Pakistan atau India sebanyak 1 juta ton juga direncanakan. Kementerian Koordinator Perekonomian juga telah mengumumkan rencana impor sejumlah komoditas untuk kebutuhan selama 2016. Sapi bakalan akan diimpor 600.000 ekor, daging sapi 50.000-60.000 ton, dan gula 200.000 ton.
Selain menambah stok beras melalui impor, Perum Bulog juga diminta menyerap beras petani. Pada tahun ini, Bulog menargetkan untuk menyerap 3,9 juta ton beras. Stok beras Bulog sebesar 1,49 juta ton pada 20 Januari lalu.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian juga sedang membahas regulasi impor dan prosedur penanganan sapi impor. Lembong menjelaskan, upaya memperlonggar impor sapi dilakukan untuk menambah stok dan stabilisasi harga.
Regulasi impor sapi akan dibuat lebih fleksibel, antara lain menyangkut perubahan pengaturan impor sapi dari yang semula berbasis negara menjadi berbasis zona.
"Untuk menghindari adanya penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah akan mengatur prosedurnya. Misalnya mengenai pulau karantina, sanitasi, dan higienitasnya untuk melindungi konsumen," katanya.
Pemerintah, lanjut Lembong, akan menyurvei dan menginspeksi eksportir negara asal sapi. Pemerintah juga meminta contoh sapi yang akan diimpor ke Indonesia dan memastikan kesehatan, mutu, atau standar minimumnya.
Kementerian Perdagangan akan membantu mengumpulkan contoh-contoh karantina sapi yang baik dari sejumlah negara. Contoh-contoh tersebut bisa dipilih dan diterapkan di Indonesia melalui kajian detail dan matang.
Ketidakpastian
Pada komoditas jagung, ketidakpastian aturan impor dinilai telah mengakibatkan kekisruhan yang berujung pada lonjakan harga jagung dalam negeri. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum para pelaku industri perunggasan nasional dengan Komisi IV DPR, Kamis (28/1) di Jakarta.
Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, hadir antara lain Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia.
Para pelaku industri perunggasan ini meminta dukungan Komisi IV DPR untuk turut menyelesaikan kisruh komoditas jagung. Ketua Umum FMPI Don Utoyo mengatakan, lonjakan harga ayam dan telor yang terjadi sekarang ini berkaitan erat dengan kebijakan Kementerian Pertanian menghentikan impor jagung per Oktober 2015.
"Tiap kenaikan harga jagung Rp 100 per kilogram akan menaikkan harga pokok produksi daging ayam Rp 80 per kilogram. Dengan kenaikan harga jagung Rp 3.300 per kg, harga pokok produksi daging ayam pun naik Rp 2.640 per kilogram dalam waktu dua bulan," kata Don.
Jagung yang sudah diimpor pabrik pakan untuk pengiriman Desember 2015 dan tiba di beberapa pelabuhan di wilayah Indonesia pada Januari ini dilarang dibongkar dan digunakan.
(HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160129kompas/#/18/
Perang Pangan
Jumat, 29 Januari 2016
Tahun ini, 10 negara ASEAN dipastikan akan berkompetisi memenuhi kebutuhan pangan di negara masing-masing ataupun di negara ASEAN lainnya.Negara yang tidak memiliki kedaulatan pangan tampaknya akan tergilas oleh negara yang sudah berdaulat pangannya.
Di ASEAN, kurang lebih setengah miliar perut (tepatnya 570 juta jiwa) setiap harinya membutuhkan pangan. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia adalah negara dengan jumlah perut terbanyak (42,43 persen dari total penduduk di ASEAN) untuk dipenuhi kebutuhan pangannya.Disusul Filipina (15,41 persen), Vietnam (14,65 persen), dan Thailand (11,48 persen).
Tentang hal ini, Presiden Soekarno pernah berpesan, ”Persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya suatu bangsa!” Lalu, apakah pemerintah (Kementerian Pertanian) sudah melakukan persiapan? Dan, bagaimana nasib Indonesia ketika perang pangan terjadi?
Gagal paham
Presiden Joko Widodo selalu berpesan: Indonesia harus siap siaga menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di hadapan ribuan kepala desa yang mengikuti Rakernas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, akhir 2015, Jokowi kembali menegaskan bahwa menggali potensi sumber daya dan memperkuat kapasitas masyarakat adalah kata kunci menghadapi MEA.
Tampaknya Jokowi paham betul bahwa menekankan keunggulan potensi akan sia-sia apabila kapasitas masyarakat sangat minim. Dalam konteks pertanian, relasi subyek (petani)-obyek (komoditas) adalah kekuatan utama dalam penataan pertanian. Pertanyaannya: apakah pesan Jokowi dipahami Menteri Pertanian selaku pengawal kebijakan pertanian?
Menjawab pertanyaan di atas, mari kita lacak modus operandi Mentan. Semenjak dilantik, modus operandi kebijakan Mentan lebih berorientasi pencitraan obyek. Aksi membagikan ratusan traktor, membuka sejuta hektar lahan sawah, klaim surplus beras, dan jagung adalah sebagian bukti bahwa Mentan melupakan penguatan petani. Padahal, dalam konteks MEA, membangun kesadaran dan penguatan petani sebagai produsen sekaligus konsumen merupakan agenda penting dan mendesak.
Tampaknya, Mentan gagal paham menakhodai Kementerian Pertanian dalam merespons MEA. Gagal paham yang dimaksud, pertama melupakan struktur pelaku pertanian. Lebih dari 60 persen produsen pangan di negara ini adalah petani kecil yang memiliki luas lahan di bawah 1 hektar. Minimnya upaya pengonsolidasian petani dalam kebijakan Mentan menjadi senjata makan tuan. Program pupuk bersubsidi (Rp 30,063 triliun) akan berdampak besarnya peluang penyelewengan, pengadaan alat dan mesin pertanian (Rp 360 miliar pra panen dan Rp 8,32 miliar pasca panen) berpotensi salah sasaran dan target, serta pencetakan sawah (Rp 1,76 triliun) menyebabkan kerusakan ekologis. Alhasil, Mentan kembali mengulangi kesalahan kebijakan terdahulu yang selalu menihilkan peran petani untuk menggeser pola produksi pertanian dari orientasi subsisten ke bisnis.
Kedua, melakukan homogenisasi padi-jagung-kedelai (pajale). Kampanye Mentan di setiap kunjungan kerjanya untuk memproduksi pajale merupakan kebijakan yang gagal paham. Mentan Amran Sulaiman seolah menihilkan perbedaan ekologi Indonesia yang selama ini memberikan keuntungan keanekaragaman sumber daya pangan. Obsesi membuka rice estate di tanah Papua adalah tindakan gagal paham tentang makna ekologis dan keterlibatan penduduk lokal. Seyogianya Mentan belajar dari kegagalan pembukaan jutaan hektar lahan sawah di Sumatera dan Kalimantan yang berekologi kebun (bukan sawah) ketika masifnya program transmigran di rezim Orde Baru. Padahal, perbedaan ekologi akan mendorong tampilnya spesifikasi potensi komoditas pertanian yang harus dikonsolidasikan oleh setiap daerah.
Ketiga, melupakan kebutuhan akses petani terhadap teknologi pertanian dan jejaring. Perlu dicatat, sektor pertanian adalah sektor yang sangat berkontribusi terhadap tenaga kerja padat karya di pedesaan. Realitas saat ini, minimnya pengetahuan dan keterampilan petani harus dijawab dengan membuka akses teknologi tepat guna yang inklusif dan bermanfaat bagi petani. Demikian juga halnya dengan problem pembiayaan dan pemasaran, dapat dijawab dengan memfasilitasi terbangunnya jejaring kerja sama antarpetani dengan berbagai pihak. Ketika gagal paham ini dipelihara, pembangunan pertanian dipastikan tak mampu mencegah terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di pedesaan, apalagi memiliki daya saing terhadap negara-negara ASEAN.
Menang atau kalah
Perang pangan adalah aksi suatu negara atau aliansi negara yang berupaya mendominasi kebutuhan pangan di suatu negara. Di sini ada negara yang mengatur dan ada negara yang diatur kondisi dan situasi pangannya. Negara yang memiliki strategi kebijakan pangan yang jitu dipastikan memenangi pertarungan dan memiliki pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Artinya, negara yang menguasai pangan akan menguasai dunia!
Jika kebijakan Mentan yang gagal paham di atas dipertahankan, dipastikan Indonesia akan kalah perang pangan. Keberadaan Charoen Pokphand asal Thailand yang saat ini menguasai lebih 50 persen pangan hewani (ayam) di Indonesia dan strategi lima negara ASEAN, (Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos), yang membangun aliansi pengekspor beras adalah penetrasi penguasaan pangan di mana Indonesia sebagai pasar potensial.Sebaliknya, belum satu pun inisiatif penetrasi yang sistematis dilakukan Indonesia untuk negara-negara ASEAN.
Untuk itu, jika pilihannya ingin memenangi perang pangan, diperlukan strategi andal agar tak digilas oleh negara ASEAN lainnya. Ada tiga strategi yang harus dilakukan. Pertama, mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi. Sudah saatnya petani kita yang mayoritas lulusan SD dibekali pengetahuan teknis dan teknologi pertanian. Sebab, rendahnya produksi pangan berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia yang menggerakkan sektor pertanian.
Kedua, memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi. Harus disadari bahwa homogenisasi pajale berdampak negatif bagi masa depan pertanian Indonesia.Sebaliknya, pola pikir Mentan harus berubah untuk mengembangkan komoditas pangan yang memiliki nilai ekologis dan historis di setiap daerah.
Ketiga, menciptakan sekutu kedaulatan pangan. Tampaknya Indonesia harus menciptakan sekutu untuk mewujudkan kedaulatan pangan berlandaskan kesetaraan dan bermartabat. Alhasil, MEA tidak dimaknai sebagai persaingan (kompetisi), tetapi arena menciptakan jejaring poros kedaulatan pangan ASEAN. Apabila tiga strategi ini dilakukan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa memimpin negara-negara ASEAN dalam kedaulatan pangan!
SOFYAN SJAF, DOSEN PASCASARJANA SOSIOLOGI PEDESAAN IPB DAN SEKRETARIS PSP3 IPB
http://print.kompas.com/baca/2016/01/29/Perang-Pangan
 |
Di ASEAN, kurang lebih setengah miliar perut (tepatnya 570 juta jiwa) setiap harinya membutuhkan pangan. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia adalah negara dengan jumlah perut terbanyak (42,43 persen dari total penduduk di ASEAN) untuk dipenuhi kebutuhan pangannya.Disusul Filipina (15,41 persen), Vietnam (14,65 persen), dan Thailand (11,48 persen).
Tentang hal ini, Presiden Soekarno pernah berpesan, ”Persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya suatu bangsa!” Lalu, apakah pemerintah (Kementerian Pertanian) sudah melakukan persiapan? Dan, bagaimana nasib Indonesia ketika perang pangan terjadi?
Gagal paham
Presiden Joko Widodo selalu berpesan: Indonesia harus siap siaga menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di hadapan ribuan kepala desa yang mengikuti Rakernas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, akhir 2015, Jokowi kembali menegaskan bahwa menggali potensi sumber daya dan memperkuat kapasitas masyarakat adalah kata kunci menghadapi MEA.
Tampaknya Jokowi paham betul bahwa menekankan keunggulan potensi akan sia-sia apabila kapasitas masyarakat sangat minim. Dalam konteks pertanian, relasi subyek (petani)-obyek (komoditas) adalah kekuatan utama dalam penataan pertanian. Pertanyaannya: apakah pesan Jokowi dipahami Menteri Pertanian selaku pengawal kebijakan pertanian?
Menjawab pertanyaan di atas, mari kita lacak modus operandi Mentan. Semenjak dilantik, modus operandi kebijakan Mentan lebih berorientasi pencitraan obyek. Aksi membagikan ratusan traktor, membuka sejuta hektar lahan sawah, klaim surplus beras, dan jagung adalah sebagian bukti bahwa Mentan melupakan penguatan petani. Padahal, dalam konteks MEA, membangun kesadaran dan penguatan petani sebagai produsen sekaligus konsumen merupakan agenda penting dan mendesak.
Tampaknya, Mentan gagal paham menakhodai Kementerian Pertanian dalam merespons MEA. Gagal paham yang dimaksud, pertama melupakan struktur pelaku pertanian. Lebih dari 60 persen produsen pangan di negara ini adalah petani kecil yang memiliki luas lahan di bawah 1 hektar. Minimnya upaya pengonsolidasian petani dalam kebijakan Mentan menjadi senjata makan tuan. Program pupuk bersubsidi (Rp 30,063 triliun) akan berdampak besarnya peluang penyelewengan, pengadaan alat dan mesin pertanian (Rp 360 miliar pra panen dan Rp 8,32 miliar pasca panen) berpotensi salah sasaran dan target, serta pencetakan sawah (Rp 1,76 triliun) menyebabkan kerusakan ekologis. Alhasil, Mentan kembali mengulangi kesalahan kebijakan terdahulu yang selalu menihilkan peran petani untuk menggeser pola produksi pertanian dari orientasi subsisten ke bisnis.
Kedua, melakukan homogenisasi padi-jagung-kedelai (pajale). Kampanye Mentan di setiap kunjungan kerjanya untuk memproduksi pajale merupakan kebijakan yang gagal paham. Mentan Amran Sulaiman seolah menihilkan perbedaan ekologi Indonesia yang selama ini memberikan keuntungan keanekaragaman sumber daya pangan. Obsesi membuka rice estate di tanah Papua adalah tindakan gagal paham tentang makna ekologis dan keterlibatan penduduk lokal. Seyogianya Mentan belajar dari kegagalan pembukaan jutaan hektar lahan sawah di Sumatera dan Kalimantan yang berekologi kebun (bukan sawah) ketika masifnya program transmigran di rezim Orde Baru. Padahal, perbedaan ekologi akan mendorong tampilnya spesifikasi potensi komoditas pertanian yang harus dikonsolidasikan oleh setiap daerah.
Ketiga, melupakan kebutuhan akses petani terhadap teknologi pertanian dan jejaring. Perlu dicatat, sektor pertanian adalah sektor yang sangat berkontribusi terhadap tenaga kerja padat karya di pedesaan. Realitas saat ini, minimnya pengetahuan dan keterampilan petani harus dijawab dengan membuka akses teknologi tepat guna yang inklusif dan bermanfaat bagi petani. Demikian juga halnya dengan problem pembiayaan dan pemasaran, dapat dijawab dengan memfasilitasi terbangunnya jejaring kerja sama antarpetani dengan berbagai pihak. Ketika gagal paham ini dipelihara, pembangunan pertanian dipastikan tak mampu mencegah terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di pedesaan, apalagi memiliki daya saing terhadap negara-negara ASEAN.
Menang atau kalah
Perang pangan adalah aksi suatu negara atau aliansi negara yang berupaya mendominasi kebutuhan pangan di suatu negara. Di sini ada negara yang mengatur dan ada negara yang diatur kondisi dan situasi pangannya. Negara yang memiliki strategi kebijakan pangan yang jitu dipastikan memenangi pertarungan dan memiliki pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Artinya, negara yang menguasai pangan akan menguasai dunia!
Jika kebijakan Mentan yang gagal paham di atas dipertahankan, dipastikan Indonesia akan kalah perang pangan. Keberadaan Charoen Pokphand asal Thailand yang saat ini menguasai lebih 50 persen pangan hewani (ayam) di Indonesia dan strategi lima negara ASEAN, (Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos), yang membangun aliansi pengekspor beras adalah penetrasi penguasaan pangan di mana Indonesia sebagai pasar potensial.Sebaliknya, belum satu pun inisiatif penetrasi yang sistematis dilakukan Indonesia untuk negara-negara ASEAN.
Untuk itu, jika pilihannya ingin memenangi perang pangan, diperlukan strategi andal agar tak digilas oleh negara ASEAN lainnya. Ada tiga strategi yang harus dilakukan. Pertama, mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi. Sudah saatnya petani kita yang mayoritas lulusan SD dibekali pengetahuan teknis dan teknologi pertanian. Sebab, rendahnya produksi pangan berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia yang menggerakkan sektor pertanian.
Kedua, memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi. Harus disadari bahwa homogenisasi pajale berdampak negatif bagi masa depan pertanian Indonesia.Sebaliknya, pola pikir Mentan harus berubah untuk mengembangkan komoditas pangan yang memiliki nilai ekologis dan historis di setiap daerah.
Ketiga, menciptakan sekutu kedaulatan pangan. Tampaknya Indonesia harus menciptakan sekutu untuk mewujudkan kedaulatan pangan berlandaskan kesetaraan dan bermartabat. Alhasil, MEA tidak dimaknai sebagai persaingan (kompetisi), tetapi arena menciptakan jejaring poros kedaulatan pangan ASEAN. Apabila tiga strategi ini dilakukan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa memimpin negara-negara ASEAN dalam kedaulatan pangan!
SOFYAN SJAF, DOSEN PASCASARJANA SOSIOLOGI PEDESAAN IPB DAN SEKRETARIS PSP3 IPB
http://print.kompas.com/baca/2016/01/29/Perang-Pangan
Pagi Ini, Bulog Gelontorkan 9.000 Kg Daging 'Harga Miring' ke 8 Pasar di Jakarta
Jumat, 29 Januari 2016
Jakarta -Kenaikan harga daging sapi hingga Rp 130.000/kg disikapi oleh Perum Bulog dengan operasi pasar daging sapi. Operasi pasar yang dilakukan atas inisiatif Bulog untuk menenangkan pasar.
"Ini inisiatif kita, respons terhadap harga pasar. Tujuannya supaya teman-teman tahu, kita tenangkan masyarakat dulu. Kita tunjukkan bahwa daging sapi itu tersedia. Mudah-mudahan dengan ini pedagang pun nggak berspekulasi," kata Direktur Komersial Perum Bulog, Fazri Sentosa, saat ditemui di Rumah Potong Hewan (RPH) Semanan, Kalideres, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Sapi yang digelontorkan Bulog untuk operasi pasar hari ini (29/1/2016) berjumlah 40 ekor. Rata-rata tiap ekor sapi beratnya 800 kg bobot hidup, atau setara dengan 400 kg dalam bentuk daging karkas, 300 kg daging sapi. Totalnya kurang lebih 12.000 kg daging sapi. "Yang dipotong 40 ekor sapi seberat 800 kg. Kalau jadi daging sapi 300 kg per ekor," ucap Fazri.
Jadi, 40 ekor sapi tersebut dipotong pada Kamis malam kemarin di RPH Semanan milik PD Bina Karya yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Lalu dagingnya dijual ke 40 pedagang langganan RPH Semanan, yang akan menjualnya di Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol pada pagi hari ini.
Saat ini Bulog masih memiliki stok 2.500 ekor sapi siap potong, sisa dari impor yang dilakukan pada Oktober 2015 lalu. Ada juga stok 632 ton daging sapi. Semuanya siap digelontorkan untuk operasi pasar. "Kita punya stok yang siap," tandas Fazri.
Operasi pasar daging sapi ini akan dilakukan hingga stok Bulog habis di pertengahan Februari. Ditargetkan harga daging sapi bisa turun ke Rp 100.000/kg di tingkat konsumen. Daging sapi yang dijual Bulog dihargai Rp 84.000-94.000/kg di tingkat konsumen. "Daging sapi kita jual Rp 84-94 ribu/kg di tingkat konsumen," ucapnya.
Meski demikian, Fazri mengakui tak dapat memastikan daging sapi yang dijual melalui para pedagang langganan RPH Semanan tersebut benar-benar dijual dengan harga Rp 84.000-94.000/kg. Jumlah sapi yang diguyurkan Bulog ke pasar pun masih kurang memadai untuk mempengaruhi harga di pasar.
"Itu tugas kita semua, termasuk wartawan, untuk memastikannya (harga daging sapi Bulog dijual di bawah Rp 100.000/kg). Memang kurang (jumlah daging sapi untuk stabilisasi harga), tapi yang penting ada tambahan suplai ke masyarakat, bisa memberi informasi ke pasar bahwa sapi ada (tidak kekurangan pasokan). Mudah-mudahan nanti semua bisa ketarik (turun) juga harganya," pungkas Fazri.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2016/01/29/065327/3130051/4/pagi-ini-bulog-gelontorkan-9000-kg-daging-harga-miring-ke-8-pasar-di-jakarta
Jakarta -Kenaikan harga daging sapi hingga Rp 130.000/kg disikapi oleh Perum Bulog dengan operasi pasar daging sapi. Operasi pasar yang dilakukan atas inisiatif Bulog untuk menenangkan pasar.
"Ini inisiatif kita, respons terhadap harga pasar. Tujuannya supaya teman-teman tahu, kita tenangkan masyarakat dulu. Kita tunjukkan bahwa daging sapi itu tersedia. Mudah-mudahan dengan ini pedagang pun nggak berspekulasi," kata Direktur Komersial Perum Bulog, Fazri Sentosa, saat ditemui di Rumah Potong Hewan (RPH) Semanan, Kalideres, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Sapi yang digelontorkan Bulog untuk operasi pasar hari ini (29/1/2016) berjumlah 40 ekor. Rata-rata tiap ekor sapi beratnya 800 kg bobot hidup, atau setara dengan 400 kg dalam bentuk daging karkas, 300 kg daging sapi. Totalnya kurang lebih 12.000 kg daging sapi. "Yang dipotong 40 ekor sapi seberat 800 kg. Kalau jadi daging sapi 300 kg per ekor," ucap Fazri.
Jadi, 40 ekor sapi tersebut dipotong pada Kamis malam kemarin di RPH Semanan milik PD Bina Karya yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Lalu dagingnya dijual ke 40 pedagang langganan RPH Semanan, yang akan menjualnya di Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol pada pagi hari ini.
Saat ini Bulog masih memiliki stok 2.500 ekor sapi siap potong, sisa dari impor yang dilakukan pada Oktober 2015 lalu. Ada juga stok 632 ton daging sapi. Semuanya siap digelontorkan untuk operasi pasar. "Kita punya stok yang siap," tandas Fazri.
Operasi pasar daging sapi ini akan dilakukan hingga stok Bulog habis di pertengahan Februari. Ditargetkan harga daging sapi bisa turun ke Rp 100.000/kg di tingkat konsumen. Daging sapi yang dijual Bulog dihargai Rp 84.000-94.000/kg di tingkat konsumen. "Daging sapi kita jual Rp 84-94 ribu/kg di tingkat konsumen," ucapnya.
Meski demikian, Fazri mengakui tak dapat memastikan daging sapi yang dijual melalui para pedagang langganan RPH Semanan tersebut benar-benar dijual dengan harga Rp 84.000-94.000/kg. Jumlah sapi yang diguyurkan Bulog ke pasar pun masih kurang memadai untuk mempengaruhi harga di pasar.
"Itu tugas kita semua, termasuk wartawan, untuk memastikannya (harga daging sapi Bulog dijual di bawah Rp 100.000/kg). Memang kurang (jumlah daging sapi untuk stabilisasi harga), tapi yang penting ada tambahan suplai ke masyarakat, bisa memberi informasi ke pasar bahwa sapi ada (tidak kekurangan pasokan). Mudah-mudahan nanti semua bisa ketarik (turun) juga harganya," pungkas Fazri.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2016/01/29/065327/3130051/4/pagi-ini-bulog-gelontorkan-9000-kg-daging-harga-miring-ke-8-pasar-di-jakarta
KRISIS PAKAN, KOMISI IV AKAN PANGGIL KEMENTAN DAN BULOG
KAMIS, 28 JANUARI 2016
RMOL. Industri perunggasan di Indonesia sedang dalam kondisi akut. Ibarat penyakit, perlu diagnosa secara cermat sehingga obat yang diberikan bisa memberi kesembuhan.
Krisis di dunia perunggasan nasional adalah kelangkaan bahan baku utama pakan ternak, yaitu jagung. Setelah mendengarkan pengaduan dari Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), Komisi IV DPR berencana memanggil Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog) dan FMPI.
"Kita akan mencari solusi terhadap kelangkaan jagung. Apalagi kelangkaan jagung hingga 80 persen. Ada kebijakan yang menghambat sehingga harga jagung mahal. (Pertemuan) Selasa pekan depan," ujarnya.
Insiatif memanggil Bulog tersebut dipicu penjelasan anggota FMPI yang curhat bahwa ada 600 ribu ton jagung impor yang tidak bisa dikeluarkan. Menteri Pertanian beralasan jagung itu selundupan dari luar negeri. Namun, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Sudirman, membantah jagung itu selundupan alias ilegal.
"Semuanya terang benderang. Tidak ilegal. Mentan asal bicara," tegasnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mulyadi, pihaknya akan mencari solusi persoalan tersebut agar jagung impor dikeluarkan, karena sangat dibutuhkan oleh perusahaan pakan. Persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari perbedaan tafsir hukum dari Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian.
"Desember 2014 juga pernah disegel 400 ribu ton jagung impor. Dan sekarang ada 600 ribu ton. Ini problem. Pengusaha bilang tidak ilegal karena sudah mendapat persetujuan Mendag. Tapi kenyataan di lapangan justru jagung disegel karena dianggap barang selundupan," kata Viva.
Dari persoalan itu, dia menyayangkan kebijakan impor antara dua departemen yaitu Kemendag dan Kementan tidak satu pintu.
"Seharusnya kebijakan impor seperti ini harus dirumuskan di tingkat Menko dan di rapat terbatas dan diikuti kementerian teknis. Persoalan impor sebenarnya masalah sederhana namun kenapa koordinasi kebijakan tidak jalan," katanya.
Sedangkan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, mengatakan permintaan FMPI agar 600 ribu jagung impor yang ditahan segera dikeluarkan.sangat wajar. Saat ini industri perunggasan sangat membutuhkan jagung tersebut untuk dijadikan pakan ternak.
Dia menyayangkan kalau dua departemen tidak sejalan dalam melaksanakan kebijakan impor. Diakuinya, dulu ada surat edaran dari Dirjen Peternakan bahwa untuk impor jagung harus ada rekomendasi dari Dirjen Peternakan. Tapi justru yang ada malag larangan impor yang dikeluarkan Mentan. [ald]
http://politik.rmol.co/read/2016/01/28/233818/Krisis-Pakan,-Komisi-IV-Akan-Panggil-Kementan-Dan-Bulog-
RMOL. Industri perunggasan di Indonesia sedang dalam kondisi akut. Ibarat penyakit, perlu diagnosa secara cermat sehingga obat yang diberikan bisa memberi kesembuhan.
Krisis di dunia perunggasan nasional adalah kelangkaan bahan baku utama pakan ternak, yaitu jagung. Setelah mendengarkan pengaduan dari Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), Komisi IV DPR berencana memanggil Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog) dan FMPI.
"Kita akan mencari solusi terhadap kelangkaan jagung. Apalagi kelangkaan jagung hingga 80 persen. Ada kebijakan yang menghambat sehingga harga jagung mahal. (Pertemuan) Selasa pekan depan," ujarnya.
Insiatif memanggil Bulog tersebut dipicu penjelasan anggota FMPI yang curhat bahwa ada 600 ribu ton jagung impor yang tidak bisa dikeluarkan. Menteri Pertanian beralasan jagung itu selundupan dari luar negeri. Namun, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Sudirman, membantah jagung itu selundupan alias ilegal.
"Semuanya terang benderang. Tidak ilegal. Mentan asal bicara," tegasnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mulyadi, pihaknya akan mencari solusi persoalan tersebut agar jagung impor dikeluarkan, karena sangat dibutuhkan oleh perusahaan pakan. Persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari perbedaan tafsir hukum dari Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian.
"Desember 2014 juga pernah disegel 400 ribu ton jagung impor. Dan sekarang ada 600 ribu ton. Ini problem. Pengusaha bilang tidak ilegal karena sudah mendapat persetujuan Mendag. Tapi kenyataan di lapangan justru jagung disegel karena dianggap barang selundupan," kata Viva.
Dari persoalan itu, dia menyayangkan kebijakan impor antara dua departemen yaitu Kemendag dan Kementan tidak satu pintu.
"Seharusnya kebijakan impor seperti ini harus dirumuskan di tingkat Menko dan di rapat terbatas dan diikuti kementerian teknis. Persoalan impor sebenarnya masalah sederhana namun kenapa koordinasi kebijakan tidak jalan," katanya.
Sedangkan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, mengatakan permintaan FMPI agar 600 ribu jagung impor yang ditahan segera dikeluarkan.sangat wajar. Saat ini industri perunggasan sangat membutuhkan jagung tersebut untuk dijadikan pakan ternak.
Dia menyayangkan kalau dua departemen tidak sejalan dalam melaksanakan kebijakan impor. Diakuinya, dulu ada surat edaran dari Dirjen Peternakan bahwa untuk impor jagung harus ada rekomendasi dari Dirjen Peternakan. Tapi justru yang ada malag larangan impor yang dikeluarkan Mentan. [ald]
http://politik.rmol.co/read/2016/01/28/233818/Krisis-Pakan,-Komisi-IV-Akan-Panggil-Kementan-Dan-Bulog-
Kamis, 28 Januari 2016
Bulog DIY Mulai Serap Beras Petani
Kamis, 28 Januari 2016
Harianjogja.com, SLEMAN–Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre DIY mulai melakukan serapan beras untuk 2016. Besaran nilai kontrak beras sudah mencapai 300 ton.
Kepala Perum Bulog Divre DIY M Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, Bulog sudah mulai melakukan penyerapan beras. Besar kontrak dengan Bulog sudah 300 ton. “Kami targetkan pada Januari bisa terserap 200 ton,” ujar dia di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, Rabu (27/1/2016).
Ia mengatakan, Bulog menargetkan bisa menyerap sebesar 62.500 ton beras yang terdiri dari 55.000 ton rastra dan 7.500 ton beras komersial. Sesuai dengan Inpres Nomor 5 th 2015 Bulog harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dibeli Rp3.700 per kg, sedangkan di ting penggilangan Rp3.750.
Sementara gabah kering giling (GKG) di tingkat petani dibeli seharga Rp4.600 dan di tingkat penggilingan Rp4.650. Kemudian, untuk beras medium (rastra) dibeli dengan harga Rp7.300.
Bulog akan membuat pola-pola penyerapan setiap bulan. Target serapan per bulan minimal harus tercapai sebanyak 90% di awal bulan. Sementara, untuk target selama satu tahun, harus bisa tercapai 70% pada Januari hingga April 2016.
Untuk mencapai tujuan itu, Bulog akan melakukan pendekatan pada mitra. Selain itu, Bulog dengan aktif melakukan evaluasi sehingga mengentahui kelemahan yang dimiliki untuk diperbaiki.
http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/28/beras-bulog-bulog-diy-mulai-serap-beras-petani-685327
Harianjogja.com, SLEMAN–Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre DIY mulai melakukan serapan beras untuk 2016. Besaran nilai kontrak beras sudah mencapai 300 ton.
Kepala Perum Bulog Divre DIY M Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, Bulog sudah mulai melakukan penyerapan beras. Besar kontrak dengan Bulog sudah 300 ton. “Kami targetkan pada Januari bisa terserap 200 ton,” ujar dia di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, Rabu (27/1/2016).
Ia mengatakan, Bulog menargetkan bisa menyerap sebesar 62.500 ton beras yang terdiri dari 55.000 ton rastra dan 7.500 ton beras komersial. Sesuai dengan Inpres Nomor 5 th 2015 Bulog harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dibeli Rp3.700 per kg, sedangkan di ting penggilangan Rp3.750.
Sementara gabah kering giling (GKG) di tingkat petani dibeli seharga Rp4.600 dan di tingkat penggilingan Rp4.650. Kemudian, untuk beras medium (rastra) dibeli dengan harga Rp7.300.
Bulog akan membuat pola-pola penyerapan setiap bulan. Target serapan per bulan minimal harus tercapai sebanyak 90% di awal bulan. Sementara, untuk target selama satu tahun, harus bisa tercapai 70% pada Januari hingga April 2016.
Untuk mencapai tujuan itu, Bulog akan melakukan pendekatan pada mitra. Selain itu, Bulog dengan aktif melakukan evaluasi sehingga mengentahui kelemahan yang dimiliki untuk diperbaiki.
http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/28/beras-bulog-bulog-diy-mulai-serap-beras-petani-685327
Presiden Minta Stabilisasi Harga
Kamis, 28 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para menteri membuat kebijakan stabilisasi harga pangan yang berimbang demi menyejahterakan petani, pedagang, dan konsumen. Kenaikan harga pangan nasional yang melampaui negara-negara tetangga menuntut pemerintah segera merumuskan kebijakan secara komprehensif.
Presiden menyampaikan hal itu saat membuka rapat terbatas masalah kebijakan pangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (27/1). Rapat antara lain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Menurut Presiden, tingkat kenaikan harga pangan sejak 2011 sampai 2015 sudah mencapai 70 persen. Hal tersebut harus dicermati betul dan dicari solusinya agar jangan menyulitkan rakyat. "Intinya, kita harus membuat kebijakan yang berimbang, bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Ada 81 persen penduduk kita merupakan konsumen (pangan). Ini harus berhati-hati karena kenaikan harga pangan memukul 81 persen masyarakat kita," tuturnya.
Dalam rapat itu, Presiden memerintahkan Mentan dan Mendag di bawah koordinasi Menko Perekonomian memangkas rantai pasok produk pertanian yang selama ini menikmati keuntungan terlalu besar sehingga merugikan petani atau peternak dan konsumen.
Amran mengatakan, Perum Bulog akan lebih aktif menyerap beras langsung dari petani dan menyalurkan ke pasar. Langkah itu akan memangkas rantai pasok dari delapan tahap menjadi empat tahap saja.
Bisnis "agregator"
Dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu, terungkap Kemendag perlu mengembangkan bisnis agregator untuk memotong rantai pasokan dan mengefisienkan logistik pangan. Melalui bisnis berbasis perdagangan secara elektronik yang menghubungkan langsung pembeli dan penjual itu, informasi harga pangan bisa menjadi lebih transparan. Dalam Raker tersebut, hadir menjadi pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Darmin, pada era teknologi informasi, bisnis agregator bisa menjadi salah satu solusi permasalahan rantai pasokan dan logistik pangan Indonesia. "Salah satu cara memutus adalah dengan teknologi. Sudah saatnya Indonesia membangun bisnis agregator pangan pokok yang berfungsi pula memberikan informasi harga pangan dan komoditas, baik dalam negeri maupun luar negeri, kepada petani," kata Darmin.
Pengembangan bisnis tersebut, lanjut Darmin, merupakan wewenang Kemendag. Kemendag bisa melibatkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di sektor teknologi informasi dan aplikasi.
Menanggapi hal itu, Thomas Lembong mengatakan, bisnis agregator merupakan bagian dari e-dagang. Salah satu bentuk dari bisnis agregator adalah penyediaan aplikasi atau laman pemasaran yang menghubungkan antara produsen, pedagang, dan konsumen, tanpa perantara.
"Dengan terkumpulnya pemasok dengan pengguna atau konsumen dalam laman itu, perantara secara otomatis bisa terpotong. Rantai pasokan bisa lebih pendek," kata Lembong. Selain itu, harga bahan pangan bisa lebih transparan.
Secara terpisah, Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini menyatakan, idealnya pemerintah berinisiatif dan terdepan dalam pengembangan kawasan-kawasan kebun buah skala luas secara nasional. Hal itu memungkinkan Indonesia membendung buah impor. Namun, yang terjadi, pemerintah justru memelihara impor buah.
Pengusaha buah naga dan jeruk Wayan Supadno mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencontoh dan mereplikasi tempat lain. Ia saat ini mengembangkan kebun buah naga seluas 40 hektar (ha) dan kebun jeruk 45 ha. Pada tahun ini, ia merencanakan mengembangkan kebun durian 50 ha, kelengkeng 50 ha, dan anggur 50 ha. (SON/HAR/HAM/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160128kompas/#/20/
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para menteri membuat kebijakan stabilisasi harga pangan yang berimbang demi menyejahterakan petani, pedagang, dan konsumen. Kenaikan harga pangan nasional yang melampaui negara-negara tetangga menuntut pemerintah segera merumuskan kebijakan secara komprehensif.
Presiden menyampaikan hal itu saat membuka rapat terbatas masalah kebijakan pangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (27/1). Rapat antara lain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Menurut Presiden, tingkat kenaikan harga pangan sejak 2011 sampai 2015 sudah mencapai 70 persen. Hal tersebut harus dicermati betul dan dicari solusinya agar jangan menyulitkan rakyat. "Intinya, kita harus membuat kebijakan yang berimbang, bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Ada 81 persen penduduk kita merupakan konsumen (pangan). Ini harus berhati-hati karena kenaikan harga pangan memukul 81 persen masyarakat kita," tuturnya.
Dalam rapat itu, Presiden memerintahkan Mentan dan Mendag di bawah koordinasi Menko Perekonomian memangkas rantai pasok produk pertanian yang selama ini menikmati keuntungan terlalu besar sehingga merugikan petani atau peternak dan konsumen.
Amran mengatakan, Perum Bulog akan lebih aktif menyerap beras langsung dari petani dan menyalurkan ke pasar. Langkah itu akan memangkas rantai pasok dari delapan tahap menjadi empat tahap saja.
Bisnis "agregator"
Dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu, terungkap Kemendag perlu mengembangkan bisnis agregator untuk memotong rantai pasokan dan mengefisienkan logistik pangan. Melalui bisnis berbasis perdagangan secara elektronik yang menghubungkan langsung pembeli dan penjual itu, informasi harga pangan bisa menjadi lebih transparan. Dalam Raker tersebut, hadir menjadi pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Darmin, pada era teknologi informasi, bisnis agregator bisa menjadi salah satu solusi permasalahan rantai pasokan dan logistik pangan Indonesia. "Salah satu cara memutus adalah dengan teknologi. Sudah saatnya Indonesia membangun bisnis agregator pangan pokok yang berfungsi pula memberikan informasi harga pangan dan komoditas, baik dalam negeri maupun luar negeri, kepada petani," kata Darmin.
Pengembangan bisnis tersebut, lanjut Darmin, merupakan wewenang Kemendag. Kemendag bisa melibatkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di sektor teknologi informasi dan aplikasi.
Menanggapi hal itu, Thomas Lembong mengatakan, bisnis agregator merupakan bagian dari e-dagang. Salah satu bentuk dari bisnis agregator adalah penyediaan aplikasi atau laman pemasaran yang menghubungkan antara produsen, pedagang, dan konsumen, tanpa perantara.
"Dengan terkumpulnya pemasok dengan pengguna atau konsumen dalam laman itu, perantara secara otomatis bisa terpotong. Rantai pasokan bisa lebih pendek," kata Lembong. Selain itu, harga bahan pangan bisa lebih transparan.
Secara terpisah, Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini menyatakan, idealnya pemerintah berinisiatif dan terdepan dalam pengembangan kawasan-kawasan kebun buah skala luas secara nasional. Hal itu memungkinkan Indonesia membendung buah impor. Namun, yang terjadi, pemerintah justru memelihara impor buah.
Pengusaha buah naga dan jeruk Wayan Supadno mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencontoh dan mereplikasi tempat lain. Ia saat ini mengembangkan kebun buah naga seluas 40 hektar (ha) dan kebun jeruk 45 ha. Pada tahun ini, ia merencanakan mengembangkan kebun durian 50 ha, kelengkeng 50 ha, dan anggur 50 ha. (SON/HAR/HAM/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160128kompas/#/20/
Perpres tak Kunjung Terbit, Bulog Mengaku Kesulitan OP Daging dan Ayam
RABU, 27 JANUARI 2016
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Merespons harga daging ayam dan sapi yang melambung, Perum Bulog masih menanti instruksi dari kementerian teknis untuk melakukan Operasi Pasar (OP). Meski mengaku telah siap, pelaksanaan OP tidak bisa semerta-merta dilakukan karena harus didahului instruksi pemerintah.
"Kita belum ada instruksi OP, tapi kita siap melepas empat ribu ekor sapi impor," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Rabu (27/1). Sampai saat ini Bulog masih berkonsentrasi pada pengadaan dan operasi pasar untuk komoditas beras. Terutama untuk ketersediaan beras di Februari-Maret 2016. Sisanya, Bulog juga menggiatkan kegiatan komersial.
Lebih lanjut, Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menyebut pelaksaanaan OP harus didahului instruksi pemerintah jika mengacu pada aturan kelembagaan. Bulog bisa saja menjalankan fungsinya sebagai pengendali harga pangan, dengan syarat payung hukumnya disahkan terlebih dahulu. Aturan tersebut telah dirancang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) soal Perluasan Penugasan Bulog.
"Kita bisa langsung OP untuk mengendalikan harga kalau Perpres nya sudah ditandatangani presiden," ujar dia. Di samping melaksanakan pengadaan beras PSO, Bulog juga melakukan kegiatan komersial untuk menjaga keuangan perusahaan. Saat ini status Bulog masih BUMN. Segala bentuk kerigian perusahaan menjadi tanggung jawab direksi.
Oleh karena itu, Bulog masih menanti pengesahan Perpres Perluasan Penugasan Bulog agar fungsi pengendalian harga dan gerakan mendekatkan keterjangkauan pangan di masyarakat dapat segera terealisasi. Seperti diketahui, salah satu isi Perpres menyebut, Bulog akan bertanggungjawab dalam pengadaan sebelas komoditas pangan strategis. Termasuk di dalamnya menjaga pasokan dan ketersediaan daging sapi dan ayam.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/27/o1lkbd219-perpres-tak-kunjung-terbit-bulog-mengaku-kesulitan-op-daging-dan-ayam
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Merespons harga daging ayam dan sapi yang melambung, Perum Bulog masih menanti instruksi dari kementerian teknis untuk melakukan Operasi Pasar (OP). Meski mengaku telah siap, pelaksanaan OP tidak bisa semerta-merta dilakukan karena harus didahului instruksi pemerintah.
"Kita belum ada instruksi OP, tapi kita siap melepas empat ribu ekor sapi impor," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Rabu (27/1). Sampai saat ini Bulog masih berkonsentrasi pada pengadaan dan operasi pasar untuk komoditas beras. Terutama untuk ketersediaan beras di Februari-Maret 2016. Sisanya, Bulog juga menggiatkan kegiatan komersial.
Lebih lanjut, Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menyebut pelaksaanaan OP harus didahului instruksi pemerintah jika mengacu pada aturan kelembagaan. Bulog bisa saja menjalankan fungsinya sebagai pengendali harga pangan, dengan syarat payung hukumnya disahkan terlebih dahulu. Aturan tersebut telah dirancang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) soal Perluasan Penugasan Bulog.
"Kita bisa langsung OP untuk mengendalikan harga kalau Perpres nya sudah ditandatangani presiden," ujar dia. Di samping melaksanakan pengadaan beras PSO, Bulog juga melakukan kegiatan komersial untuk menjaga keuangan perusahaan. Saat ini status Bulog masih BUMN. Segala bentuk kerigian perusahaan menjadi tanggung jawab direksi.
Oleh karena itu, Bulog masih menanti pengesahan Perpres Perluasan Penugasan Bulog agar fungsi pengendalian harga dan gerakan mendekatkan keterjangkauan pangan di masyarakat dapat segera terealisasi. Seperti diketahui, salah satu isi Perpres menyebut, Bulog akan bertanggungjawab dalam pengadaan sebelas komoditas pangan strategis. Termasuk di dalamnya menjaga pasokan dan ketersediaan daging sapi dan ayam.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/27/o1lkbd219-perpres-tak-kunjung-terbit-bulog-mengaku-kesulitan-op-daging-dan-ayam
Bulog Gandeng 12 BUMN Stabilkan Harga Pangan
RABU, 27 JANUARI 2016
Jakarta -Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) dengan 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbagai sektor dalam rangka meningkatkan stabilitas harga pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi seluruh BUMN yang dipimpin Menteri BUMN Rini Soemarno di atas KM Kelud menuju semarang akhir tahun lalu.
"Ini merupakan komitmen perusahaan-perusahaan BUMN yang waktu itu hadir dalam rapat di atas kapal bersama Bu Menteri BUMN, agar BUMN-BUMN ini bagaimana bersinergi untuk menstabilkan harga pangan," ujar Djarot usai penandatanganan tersebut di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Hadir dalam acara ini adalah sejumlah pejabat masing-masing BUMN yang bekerjasama meliputi PT Askrindo, Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jasindo, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Perhutani, Perum Berdikari, PT RNI, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia dan PT Sang Hyang Seri.
Djarot mengatakan, setiap BUMN akan berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan jenis aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan nasional serta menstabilkan harga komoditi pangan nasional.
"Setiap badan usaha kan punya kompetensi sendiri dalam mendukung proses bisnis. Pertama di sektor produksi ada yang pakar di benih dan pupuk, lalu ada dukungan lahan kosong dari Perhutani dan Berdikari. Kemudian dukungan pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Setelah produksi jalan dengan pembiayaan yang baik, maka tinggal pemasaran. Dalam hal ini tugas Bulog, mungkin nanti dibantu RNI dan lainnya," papar dia.
Realisasi kerjasama ini akan dilakukan sesegera mungkin. "Kalau bisa kemarin kita sudah jalan," pungkas Djarot.
(dna/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/01/27/121950/3128240/4/bulog-gandeng-12-bumn-stabilkan-harga-pangan
Jakarta -Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) dengan 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbagai sektor dalam rangka meningkatkan stabilitas harga pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi seluruh BUMN yang dipimpin Menteri BUMN Rini Soemarno di atas KM Kelud menuju semarang akhir tahun lalu.
"Ini merupakan komitmen perusahaan-perusahaan BUMN yang waktu itu hadir dalam rapat di atas kapal bersama Bu Menteri BUMN, agar BUMN-BUMN ini bagaimana bersinergi untuk menstabilkan harga pangan," ujar Djarot usai penandatanganan tersebut di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Hadir dalam acara ini adalah sejumlah pejabat masing-masing BUMN yang bekerjasama meliputi PT Askrindo, Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jasindo, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Perhutani, Perum Berdikari, PT RNI, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia dan PT Sang Hyang Seri.
Djarot mengatakan, setiap BUMN akan berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan jenis aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan nasional serta menstabilkan harga komoditi pangan nasional.
"Setiap badan usaha kan punya kompetensi sendiri dalam mendukung proses bisnis. Pertama di sektor produksi ada yang pakar di benih dan pupuk, lalu ada dukungan lahan kosong dari Perhutani dan Berdikari. Kemudian dukungan pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Setelah produksi jalan dengan pembiayaan yang baik, maka tinggal pemasaran. Dalam hal ini tugas Bulog, mungkin nanti dibantu RNI dan lainnya," papar dia.
Realisasi kerjasama ini akan dilakukan sesegera mungkin. "Kalau bisa kemarin kita sudah jalan," pungkas Djarot.
(dna/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/01/27/121950/3128240/4/bulog-gandeng-12-bumn-stabilkan-harga-pangan
Bulog Bakal Urus 11 Bahan Pangan, Apa Saja?
RABU, 27 JANUARI 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden tentang penugasan Bulog untuk mengelola sebelas komoditas pangan strategis. Bagaimanapun, Bulog tetap diminta fokus mengurus beras. "Bulog untuk sementara ini harus tetap di beras," kata Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Saat ini, dengan dampak El Nino yang belum berakhir dan ancaman La Nina, stabilitas pasokan dan harga beras sebagai makanan pokok harus benar-benar dijaga. "Jangan sampai itu tidak terjaga dengan baik karena sibuk ke mana-mana,” kata Lembong.
Kesebelas komoditas yang akan dikelola Bulog adalah beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, garam, cabai, ayam, bawang merah, dan bawang putih.
Saat ini misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi bidang pangan di kantornya telah memutuskan penugasan impor 200 ribu ton gula oleh Bulog.
Sementara pemerintah tengah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum, Lembong juga menyatakan Bulog masih akan perlu waktu untuk membangun kapasitas penyimpanan untuk sebelas komoditas tersebut. Buktinya, saat tahun lalu Bulog diberi tugas untuk melakukan intervensi harga daging sapi, hasilnya belum optimal, karena fasilitas dan pengalaman yang dimiliki pun masih terbatas. “Mohon pengertian dan kesabarannya, kita butuh waktu," kata Lembong.
PINGIT ARIA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/27/090739819/bulog-bakal-urus-11-bahan-pangan-apa-saja
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden tentang penugasan Bulog untuk mengelola sebelas komoditas pangan strategis. Bagaimanapun, Bulog tetap diminta fokus mengurus beras. "Bulog untuk sementara ini harus tetap di beras," kata Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Saat ini, dengan dampak El Nino yang belum berakhir dan ancaman La Nina, stabilitas pasokan dan harga beras sebagai makanan pokok harus benar-benar dijaga. "Jangan sampai itu tidak terjaga dengan baik karena sibuk ke mana-mana,” kata Lembong.
Kesebelas komoditas yang akan dikelola Bulog adalah beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, garam, cabai, ayam, bawang merah, dan bawang putih.
Saat ini misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi bidang pangan di kantornya telah memutuskan penugasan impor 200 ribu ton gula oleh Bulog.
Sementara pemerintah tengah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum, Lembong juga menyatakan Bulog masih akan perlu waktu untuk membangun kapasitas penyimpanan untuk sebelas komoditas tersebut. Buktinya, saat tahun lalu Bulog diberi tugas untuk melakukan intervensi harga daging sapi, hasilnya belum optimal, karena fasilitas dan pengalaman yang dimiliki pun masih terbatas. “Mohon pengertian dan kesabarannya, kita butuh waktu," kata Lembong.
PINGIT ARIA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/27/090739819/bulog-bakal-urus-11-bahan-pangan-apa-saja
Rabu, 27 Januari 2016
Dapat Tugas Baru, Kemendag Tak Ingin Bulog Anggap Remeh Beras
Selasa, 26 Januari 2016
JAKARTA - Presiden Joko tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perspres) mengenai penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai stabilitas harga komoditas pangan.
Tapi, Kementerian Perdagangan mengingatkan Bulog tugas utamanya menjaga keamanan kebutuhan beras nasional meski mendapat penugasan baru sebagai stabilitas komoditas lainnya.
"Bulog harus kerja keras. Dan ingat tugas utama beras jangan sampai Bulog sibuk ke mana-mana dan jadi terbengkalai,"jelas Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Tom mengatakan dengan adanya penugasan tambahan pada Bulog maka barang komoditas yang akan dijaga keamanan kebutuhannya ditambah seperti kedelai, cabai, bawang merah, gula, jagung, dan terigu.
Namun, Tom mengakui sebagai stabilitas, Bulog masih membutuhkan waktu. Dirinya mencontohkan, ketika pemerintah menugaskan untuk intervensi di impor sapi yang belum optimal.
"Jadi mohon pengertian pada kita semua. Bahwa ini butuh waktu fokus utama Bulog harus dimengerti dan dibutuhkan waktu agar mampu bekerja dengan baik," harapnya.
(mrt)
JAKARTA - Presiden Joko tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perspres) mengenai penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai stabilitas harga komoditas pangan.
Tapi, Kementerian Perdagangan mengingatkan Bulog tugas utamanya menjaga keamanan kebutuhan beras nasional meski mendapat penugasan baru sebagai stabilitas komoditas lainnya.
"Bulog harus kerja keras. Dan ingat tugas utama beras jangan sampai Bulog sibuk ke mana-mana dan jadi terbengkalai,"jelas Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Tom mengatakan dengan adanya penugasan tambahan pada Bulog maka barang komoditas yang akan dijaga keamanan kebutuhannya ditambah seperti kedelai, cabai, bawang merah, gula, jagung, dan terigu.
Namun, Tom mengakui sebagai stabilitas, Bulog masih membutuhkan waktu. Dirinya mencontohkan, ketika pemerintah menugaskan untuk intervensi di impor sapi yang belum optimal.
"Jadi mohon pengertian pada kita semua. Bahwa ini butuh waktu fokus utama Bulog harus dimengerti dan dibutuhkan waktu agar mampu bekerja dengan baik," harapnya.
(mrt)
Banten Bakal Miliki Bulog Tersendiri
Selasa, 26 Januari 2016
LenteraNews - Serang - Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat bakal memiliki Divisi Regional (Divre) Bulog tersendiri. Dengan adanya Divre Bulog tersendiri ini dalam upaya memudahkan koordinasi terkait penyaluran dan penyediaan beras. Apalagi saat Banten masih bergabung dengan Divre Bulog DKI Jakarta.
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pihaknya berharap Perum Bulog segera membentuk Bulog Divre Banten. Dengan alasan bahwa pemisahan bulog dari divre DKI Jakarta-Banten, karena sangat penting mengingat kebutuhan dan potensi di Banten jauh lebih besar dari DKI Jakarta. Jika melihat dari potensi sawah. Selain itu Pemprov Banten dengan bulog juga bisa lebih fokus dalam melakukan koordinasi berkaitan dengan kepentingan urusan logistik terutama pengadaan beras untuk raskin dan penampung hasil pertanian di Banten.
“Kami sudah mengusulkan ke Bulog supaya Banten tersendiri. Ini akan lebih fokus dan rentang kendali yang lebih dekat,” kata Gubernur Banten Rano Karno usai pelepasan bantuan raskin untuk kabupaten/kota di pendopo gubernur di Serang, Selasa, (26/1).
Dijelaskan Rano, hal serupa juga seperti PT PLN Banten sudah tidak lagi digabung dengan daerah lainnya, karena saat ini PLN Banten sudah tersendiri.
“Kemarin PLN juga beraudiensi dengan kita dan sekarang sudah tersendiri untuk Banten. Ini artinya lebih fokus kita,” katanya.
Sementara itu Kepala Perum Bulog Divre DKI-Banten Agus Dwi Indirato mengatakan, pemisahanan bulog divre Banten dari DKI Jakarta sangat dimungkinkan mengingat potensi di Banten sangat besar. Hal tersebut menjadi pertimbangan pusat mengingat potensi wilayah, potensi pengadaan dan potensi penyaluran raskin menjadi pertimbangan di kantor pusat.
“Sangat dimungkinkan untuk dipisahkan. Sekarang ini kan sedang ada restukturisasi di kantor pusat, mungkin nanti secara bertahap baru ke divre,” terangnya.
Agus mengatakan, kepentingan jika dipisahkan divre Banten dan DKI Jakarta diantaranya berkaitan dengan rentang kendali untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang selama ini dari 34 provinsi, kita tidak masing-masing provinsi menjadi divre. Selama ini masih ada beberapa provinsi yang gabung termasuk DKI dengan Banten, karena saat ini hanya ada 26 divre Bulog se-Indonesia,” kata Agus.
Agus menyatakan, terkait pengawasan kualitas raskin di daerah, pihaknya menjamin kualitas raskin untuk ukuran medium lebih baik lagi dan siap mengganti beras yang berkualitas jelek jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
“Sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah yang dimilki, jadi kualitas raskin ini adalah ukuran medium dengan harga yang ditentukan pemerintah Rp1.600 per kilogram. Pengawasan kita sampai pada titik distribusi,”ujarnya. Dhi
LenteraNews - Serang - Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat bakal memiliki Divisi Regional (Divre) Bulog tersendiri. Dengan adanya Divre Bulog tersendiri ini dalam upaya memudahkan koordinasi terkait penyaluran dan penyediaan beras. Apalagi saat Banten masih bergabung dengan Divre Bulog DKI Jakarta.
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pihaknya berharap Perum Bulog segera membentuk Bulog Divre Banten. Dengan alasan bahwa pemisahan bulog dari divre DKI Jakarta-Banten, karena sangat penting mengingat kebutuhan dan potensi di Banten jauh lebih besar dari DKI Jakarta. Jika melihat dari potensi sawah. Selain itu Pemprov Banten dengan bulog juga bisa lebih fokus dalam melakukan koordinasi berkaitan dengan kepentingan urusan logistik terutama pengadaan beras untuk raskin dan penampung hasil pertanian di Banten.
“Kami sudah mengusulkan ke Bulog supaya Banten tersendiri. Ini akan lebih fokus dan rentang kendali yang lebih dekat,” kata Gubernur Banten Rano Karno usai pelepasan bantuan raskin untuk kabupaten/kota di pendopo gubernur di Serang, Selasa, (26/1).
Dijelaskan Rano, hal serupa juga seperti PT PLN Banten sudah tidak lagi digabung dengan daerah lainnya, karena saat ini PLN Banten sudah tersendiri.
“Kemarin PLN juga beraudiensi dengan kita dan sekarang sudah tersendiri untuk Banten. Ini artinya lebih fokus kita,” katanya.
Sementara itu Kepala Perum Bulog Divre DKI-Banten Agus Dwi Indirato mengatakan, pemisahanan bulog divre Banten dari DKI Jakarta sangat dimungkinkan mengingat potensi di Banten sangat besar. Hal tersebut menjadi pertimbangan pusat mengingat potensi wilayah, potensi pengadaan dan potensi penyaluran raskin menjadi pertimbangan di kantor pusat.
“Sangat dimungkinkan untuk dipisahkan. Sekarang ini kan sedang ada restukturisasi di kantor pusat, mungkin nanti secara bertahap baru ke divre,” terangnya.
Agus mengatakan, kepentingan jika dipisahkan divre Banten dan DKI Jakarta diantaranya berkaitan dengan rentang kendali untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang selama ini dari 34 provinsi, kita tidak masing-masing provinsi menjadi divre. Selama ini masih ada beberapa provinsi yang gabung termasuk DKI dengan Banten, karena saat ini hanya ada 26 divre Bulog se-Indonesia,” kata Agus.
Agus menyatakan, terkait pengawasan kualitas raskin di daerah, pihaknya menjamin kualitas raskin untuk ukuran medium lebih baik lagi dan siap mengganti beras yang berkualitas jelek jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
“Sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah yang dimilki, jadi kualitas raskin ini adalah ukuran medium dengan harga yang ditentukan pemerintah Rp1.600 per kilogram. Pengawasan kita sampai pada titik distribusi,”ujarnya. Dhi
Selasa, 26 Januari 2016
Penyaluran Raskin Bertahap Empat Hari
Selasa,26 Januari 2016
PURWOKERTO,suaramerdeka.com – Penyaluran raskin pada awal tahun 2016 di Kabupaten Banyumas dilakukan secara bertahap. Penyaluran mulai Senin (25/1) sampai (28/1) mendatang, sesuai dengan gudang Bulog terdekat.
Kabag Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto menjelaskan, penyaluran Senin (25/1) meliputi, Kecamatan Sumbang, Ajibarang, Kembaran, Sumpiuh, Gumelar dan Pekuncen. Hari kedua, Kecamatan Banyumas, Karanglewas, Baturraden, Kalibagor, Lumbir, Tambak dan Kemranjen. Hari ketiga, yakni Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Sokaraja, Somagede, Wangon, Jatilawang dan Patikraja. Sednagkan hari keempat, Kamis (28/1) untuk Kecamatan Cilongok, Kedungbanteng, Purwokerto Selatan, Rawalo, Purwojati dan Kebasen.
“Wilayahnya dibagi sesuai dengan penempatan gudang beras masing-masing,” katanya.
Dikatakan, ada tiga gudang yang menjadi tempat penyimpanan raskin di Bulog Sub Divre IV Banyumas, yakni Gudang Klahang, Sokaraja dan Cindaga.
Terkait kualitas beras, kata dia, masih memakai beras medium hasil pengadaan panentahun lalu. Menurutnya, kualitas beras tersebut dalam kondisi beras yang baik dan layak untuk dikonsumsi.
“Sampai penyaluran hari pertama belum ada laporan masuk keluhan dari warga yang menerima. Tidak ada yang komplain, karena memang sebelum membagikan, kita lakukan pengecekan beras terlebih dahulu,” ujarnya.
Berdasarkan surat keputusan dari Gubernur, pembagian raskin tahun ini sebanyak 12 kali atau dibagikan sekali tiap bulannya selama satu tahun. Dengan masing-masing RTS menerima sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600/ kilogram. “Dapat subsidi dari pemerintah sekitar Rp 5.000 lebih tiap kilonya,” ujar dia.
Raskin terbanyak, kata dia disalurkan di Kecamatan Cilongok, yakni 12.264 Rumah Tangga Miskin (RTS), kemudian Kecamatan Sumbang (9.161 RTS). “Yang paling sedikit yakni Kecamatan Purwokerto Utara dan Purwokerto Timur, dengan masing-masing sebanyak 1.269 RTS,” jelasnya.
(Agus Wahyudi/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/penyaluran-raskin-bertahap-empat-hari/
PURWOKERTO,suaramerdeka.com – Penyaluran raskin pada awal tahun 2016 di Kabupaten Banyumas dilakukan secara bertahap. Penyaluran mulai Senin (25/1) sampai (28/1) mendatang, sesuai dengan gudang Bulog terdekat.
Kabag Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto menjelaskan, penyaluran Senin (25/1) meliputi, Kecamatan Sumbang, Ajibarang, Kembaran, Sumpiuh, Gumelar dan Pekuncen. Hari kedua, Kecamatan Banyumas, Karanglewas, Baturraden, Kalibagor, Lumbir, Tambak dan Kemranjen. Hari ketiga, yakni Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Sokaraja, Somagede, Wangon, Jatilawang dan Patikraja. Sednagkan hari keempat, Kamis (28/1) untuk Kecamatan Cilongok, Kedungbanteng, Purwokerto Selatan, Rawalo, Purwojati dan Kebasen.
“Wilayahnya dibagi sesuai dengan penempatan gudang beras masing-masing,” katanya.
Dikatakan, ada tiga gudang yang menjadi tempat penyimpanan raskin di Bulog Sub Divre IV Banyumas, yakni Gudang Klahang, Sokaraja dan Cindaga.
Terkait kualitas beras, kata dia, masih memakai beras medium hasil pengadaan panentahun lalu. Menurutnya, kualitas beras tersebut dalam kondisi beras yang baik dan layak untuk dikonsumsi.
“Sampai penyaluran hari pertama belum ada laporan masuk keluhan dari warga yang menerima. Tidak ada yang komplain, karena memang sebelum membagikan, kita lakukan pengecekan beras terlebih dahulu,” ujarnya.
Berdasarkan surat keputusan dari Gubernur, pembagian raskin tahun ini sebanyak 12 kali atau dibagikan sekali tiap bulannya selama satu tahun. Dengan masing-masing RTS menerima sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600/ kilogram. “Dapat subsidi dari pemerintah sekitar Rp 5.000 lebih tiap kilonya,” ujar dia.
Raskin terbanyak, kata dia disalurkan di Kecamatan Cilongok, yakni 12.264 Rumah Tangga Miskin (RTS), kemudian Kecamatan Sumbang (9.161 RTS). “Yang paling sedikit yakni Kecamatan Purwokerto Utara dan Purwokerto Timur, dengan masing-masing sebanyak 1.269 RTS,” jelasnya.
(Agus Wahyudi/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/penyaluran-raskin-bertahap-empat-hari/
Bulog Siap Salurkan 37.242 ton Raskin
Selasa, 26 Januari 2016
SEMARANG, suaramerdeka.com – Bulog Divre Jawa Tengah siap menyalurkan beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) akhir Januari ini. Adapun beras yang disalurkan 37.242 ton.
Kepala Bulog Divre Jateng, Usep Karyana mengatakan, beras tersebut akan ditujukan kepada 2,4 juta rumah tangga sasaran (RTS). Tujuannya, untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya stabilisasi harga.
“Beras sebanyak 37.242 ton raskin ini akan dibagi oleh enam sub divre, yaitu Sub Divre Semarang sebanyak 5.589 ton, kemudian Sub Divre Pati 5.560 ton, Surakarta 6.667 ton, Banyumas 6.209 ton, Kedu 5.608 ton dan Pekalongan 7.675 ton. Penyaluran ini tergantung dari kesiapan masing-masing kabupaten/kota,” ungkapnya saat ditemui, Senin (25/1).
Sesuai dengan mekanisme, Bulog dapat mendistribusikan raskin, setelah daerah yang bersangkutan mengajukan surat pengajuan alokasi (SPA). “Kalau kabupaten/kota siap maka kami juga siap menggelontorkan raskin ke masyarakat, tapi untuk penyalurannya,” tuturnya.
Sedangkan untuk ketahanan, Bulog memiliki stok hingga bulan April mendatang. Ketahanan ini diperkuat dengan penyerapan yang kembali dilakukan sejak awal Januari lalu, walaupun penyerapan masih belum sebanyak panen raya.
“Hingga sekarang daerah yang sudah mulai panen antara lain, Demak, Grobogan, Pati, Kudus dan Blora,” kata Usep.
Bulog memprediksi, puncak panen akan terjadi pada bulan April. Pada masa tersebut, penyerapan setara beras di Jateng diperkirakan bisa mencapai antara 6 ribu-8 ribu ton per hari.
“Walau kondisi begitu, saat ini stok Bulog masih cukup. Bahkan, dengan raskin yang digelontorkan ini juga harapannya tidak hanya untuk membantu rumah tangga sasaran saja, tapi juga sebagai stabilisasi harga beras di pasaran,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan musim hujan, Bulog menjamin kualitas beras yang disalurkan tidak akan mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan standar standar yang diberlakukan sebelum beras masuk gudang.
“Kami memiliki standar khusus baik untuk beras itu sendiri maupun gudang sebagai tempat penyimpanannya. Sehingga walaupun musim hujan, beras tetap dalam kondisi yang baik untuk disalurkan,” tandasnya.
(Anggun Puspita/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/bulog-siap-salurkan-37-242-ton-raskin/
SEMARANG, suaramerdeka.com – Bulog Divre Jawa Tengah siap menyalurkan beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) akhir Januari ini. Adapun beras yang disalurkan 37.242 ton.
Kepala Bulog Divre Jateng, Usep Karyana mengatakan, beras tersebut akan ditujukan kepada 2,4 juta rumah tangga sasaran (RTS). Tujuannya, untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya stabilisasi harga.
“Beras sebanyak 37.242 ton raskin ini akan dibagi oleh enam sub divre, yaitu Sub Divre Semarang sebanyak 5.589 ton, kemudian Sub Divre Pati 5.560 ton, Surakarta 6.667 ton, Banyumas 6.209 ton, Kedu 5.608 ton dan Pekalongan 7.675 ton. Penyaluran ini tergantung dari kesiapan masing-masing kabupaten/kota,” ungkapnya saat ditemui, Senin (25/1).
Sesuai dengan mekanisme, Bulog dapat mendistribusikan raskin, setelah daerah yang bersangkutan mengajukan surat pengajuan alokasi (SPA). “Kalau kabupaten/kota siap maka kami juga siap menggelontorkan raskin ke masyarakat, tapi untuk penyalurannya,” tuturnya.
Sedangkan untuk ketahanan, Bulog memiliki stok hingga bulan April mendatang. Ketahanan ini diperkuat dengan penyerapan yang kembali dilakukan sejak awal Januari lalu, walaupun penyerapan masih belum sebanyak panen raya.
“Hingga sekarang daerah yang sudah mulai panen antara lain, Demak, Grobogan, Pati, Kudus dan Blora,” kata Usep.
Bulog memprediksi, puncak panen akan terjadi pada bulan April. Pada masa tersebut, penyerapan setara beras di Jateng diperkirakan bisa mencapai antara 6 ribu-8 ribu ton per hari.
“Walau kondisi begitu, saat ini stok Bulog masih cukup. Bahkan, dengan raskin yang digelontorkan ini juga harapannya tidak hanya untuk membantu rumah tangga sasaran saja, tapi juga sebagai stabilisasi harga beras di pasaran,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan musim hujan, Bulog menjamin kualitas beras yang disalurkan tidak akan mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan standar standar yang diberlakukan sebelum beras masuk gudang.
“Kami memiliki standar khusus baik untuk beras itu sendiri maupun gudang sebagai tempat penyimpanannya. Sehingga walaupun musim hujan, beras tetap dalam kondisi yang baik untuk disalurkan,” tandasnya.
(Anggun Puspita/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/bulog-siap-salurkan-37-242-ton-raskin/
Rencana Substitusi Impor Sapi Diperlukan
Selasa, 26 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Impor sapi bakalan saat ini masih diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia. Impor tersebut baru dapat dikurangi jika produksi sapi di dalam negeri sudah memadai. Untuk itu, perencanaan substitusi impor sapi sangat diperlukan.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi kepada Kompas, Senin (25/1), di Jakarta, mengatakan, selama ini substitusi impor sapi masih belum terealisasi.
Kenyataannya, Indonesia masih kekurangan daging sapi. Pada tahun ini saja, pemerintah telah menentukan kuota impor sapi sebanyak 600.000 ekor.
"Kami setuju kalau impor tetap jalan dengan catatan pemerintah serius meningkatkan produksi sapi. Ketika produksi semakin meningkat, impor sapi dan daging sapi bisa dikurangi secara bertahap," katanya.
Selain itu, lanjut Asnawi, pemerintah perlu mengevaluasi atau menghitung kembali populasi sapi. Data tersebut berperan penting dalam pengambilan kebijakan. Apabila data tidak tepat, pemerintah bisa salah mengambil kebijakan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya pemerintah menyediakan transportasi sapi memang menopang perdagangan antarpulau. Namun, keberadaan sarana transportasi itu tidak diperkuat dengan perencanaan dan kebijakan rantai pasok.
Tidak mengherankan jika kapal pengangkut sapi kembali dalam keadaan kosong. Kapal tersebut juga sulit mendapatkan pasokan sapi karena daerah-daerah penghasil sapi belum tergarap secara optimal.
"Logistik dan transportasi berkembang mengikuti rantai pasokan. Begitu juga transportasi ternak dapat berkembang jika ada rantai pasok ternak yang menyertainya," ujar Yukki.
Produksi
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan angka sementara, produksi daging sapi dan kerbau lokal pada 2015 sebanyak 555.600 ton karkas. Produksi itu naik 4,26 persen atau sebesar 22.700 ton dibandingkan dengan produksi 2014 yang 532.900 ton.
Adapun kebutuhan daging sapi nasional pada 2015 sebanyak 454.700 ton. Ketersediaan daging sapi sepanjang 2015 adalah 409.100 ton atau kurang 45.700 ton.
Berkait dengan tingginya harga daging sapi, Mentan mengatakan, pihaknya sudah berinisiatif mendatangkan sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di NTT harga sapi di tingkat petani Rp 27.000-Rp 29.000 per kilogram berat hidup. Karena itu, seharusnya harga sapi potong dari NTT setelah sampai di Jakarta rendah.
Menanggapi soal kapal pengangkut sapi yang kosong, Kementan memang menunda pengangkutan. Penundaan dilakukan karena sapi yang sudah siap untuk diangkut bukan lagi sapi milik peternak, melainkan sudah di tangan pihak lain.
Sapi-sapi itu kemudian dijual mahal untuk dikapalkan ke Jakarta. (HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160126kompas/?abilitastazione=#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Impor sapi bakalan saat ini masih diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia. Impor tersebut baru dapat dikurangi jika produksi sapi di dalam negeri sudah memadai. Untuk itu, perencanaan substitusi impor sapi sangat diperlukan.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi kepada Kompas, Senin (25/1), di Jakarta, mengatakan, selama ini substitusi impor sapi masih belum terealisasi.
Kenyataannya, Indonesia masih kekurangan daging sapi. Pada tahun ini saja, pemerintah telah menentukan kuota impor sapi sebanyak 600.000 ekor.
"Kami setuju kalau impor tetap jalan dengan catatan pemerintah serius meningkatkan produksi sapi. Ketika produksi semakin meningkat, impor sapi dan daging sapi bisa dikurangi secara bertahap," katanya.
Selain itu, lanjut Asnawi, pemerintah perlu mengevaluasi atau menghitung kembali populasi sapi. Data tersebut berperan penting dalam pengambilan kebijakan. Apabila data tidak tepat, pemerintah bisa salah mengambil kebijakan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya pemerintah menyediakan transportasi sapi memang menopang perdagangan antarpulau. Namun, keberadaan sarana transportasi itu tidak diperkuat dengan perencanaan dan kebijakan rantai pasok.
Tidak mengherankan jika kapal pengangkut sapi kembali dalam keadaan kosong. Kapal tersebut juga sulit mendapatkan pasokan sapi karena daerah-daerah penghasil sapi belum tergarap secara optimal.
"Logistik dan transportasi berkembang mengikuti rantai pasokan. Begitu juga transportasi ternak dapat berkembang jika ada rantai pasok ternak yang menyertainya," ujar Yukki.
Produksi
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan angka sementara, produksi daging sapi dan kerbau lokal pada 2015 sebanyak 555.600 ton karkas. Produksi itu naik 4,26 persen atau sebesar 22.700 ton dibandingkan dengan produksi 2014 yang 532.900 ton.
Adapun kebutuhan daging sapi nasional pada 2015 sebanyak 454.700 ton. Ketersediaan daging sapi sepanjang 2015 adalah 409.100 ton atau kurang 45.700 ton.
Berkait dengan tingginya harga daging sapi, Mentan mengatakan, pihaknya sudah berinisiatif mendatangkan sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di NTT harga sapi di tingkat petani Rp 27.000-Rp 29.000 per kilogram berat hidup. Karena itu, seharusnya harga sapi potong dari NTT setelah sampai di Jakarta rendah.
Menanggapi soal kapal pengangkut sapi yang kosong, Kementan memang menunda pengangkutan. Penundaan dilakukan karena sapi yang sudah siap untuk diangkut bukan lagi sapi milik peternak, melainkan sudah di tangan pihak lain.
Sapi-sapi itu kemudian dijual mahal untuk dikapalkan ke Jakarta. (HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160126kompas/?abilitastazione=#/18/
Pemerintah Hindari Gejolak Harga
Selasa, 26 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga sejumlah bahan pangan. Pemerintah ingin menghindari gejolak harga pangan yang dapat memicu inflasi. Salah satu skenario yang disiapkan adalah mengimpor sebagian bahan pangan jika stok yang ada di pasar tidak mencukupi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah mencermati situasi yang berkembang saat ini. Pemerintah ingin memastikan stok bahan pangan aman kendati ada pengaruh penyimpangan cuaca secara global.
"Pemerintah ingin memastikan stok beras aman. Paling tidak, sampai akhir Maret harus ada cadangan 1,2 juta ton beras," kata Sofyan Djalil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/1).
Kemarin pagi, Sofyan hadir bersama sejumlah menteri di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rapat yang dipimpin Jusuf Kalla tersebut membahas persoalan stok pangan nasional, dengan bahasan khusus antara lain beras, jagung, pakan ternak, dan daging sapi.
Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan itu membicarakan langkah-langkah yang disiapkan pemerintah dalam jangka pendek. Pemerintah bertekad menjaga produktivitas komoditas pangan nasional.
Jika memungkinkan, harga bahan pangan tersebut diupayakan dapat turun. Agar target tercapai, pemerintah menyiapkan impor untuk bahan pangan tertentu, misalnya jagung. Adapun untuk daging sapi, pemerintah telah mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Langkah ini dianggap penting daripada mengharapkan pendapatan dari PPN daging sapi.
"Nilainya kan tidak besar, langkah itu lebih baik daripada inflasi," kata Kalla.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, gejolak pangan yang terjadi sejak Desember 2015 hingga Januari 2016 akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan Maret 2016 dibandingkan dengan Maret 2015. Inflasi, sebagai indikator, telah menunjukkan kecenderungan ke arah itu. Inflasi Desember 2015 sebesar 0,96 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau melihat indikator yang kaitannya paling signifikan dengan kemiskinan adalah gejolak harga pangan. Kalau gejolaknya tinggi, angka kemiskinan juga akan meningkat," kata Enny.
Survei angka kemiskinan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap Maret dan September. Angka kemiskinan per Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total populasi di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, rantai pasok perdagangan komoditas di Indonesia terlalu panjang. Menurut Amran, kenaikan harga komoditas di pasaran merupakan wewenang dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Adapun kewenangan Kementerian Pertanian terkait dengan produksi komoditas.
(NDY/LAS/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160126kompas/?abilitastazione=#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga sejumlah bahan pangan. Pemerintah ingin menghindari gejolak harga pangan yang dapat memicu inflasi. Salah satu skenario yang disiapkan adalah mengimpor sebagian bahan pangan jika stok yang ada di pasar tidak mencukupi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah mencermati situasi yang berkembang saat ini. Pemerintah ingin memastikan stok bahan pangan aman kendati ada pengaruh penyimpangan cuaca secara global.
"Pemerintah ingin memastikan stok beras aman. Paling tidak, sampai akhir Maret harus ada cadangan 1,2 juta ton beras," kata Sofyan Djalil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/1).
Kemarin pagi, Sofyan hadir bersama sejumlah menteri di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rapat yang dipimpin Jusuf Kalla tersebut membahas persoalan stok pangan nasional, dengan bahasan khusus antara lain beras, jagung, pakan ternak, dan daging sapi.
Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan itu membicarakan langkah-langkah yang disiapkan pemerintah dalam jangka pendek. Pemerintah bertekad menjaga produktivitas komoditas pangan nasional.
Jika memungkinkan, harga bahan pangan tersebut diupayakan dapat turun. Agar target tercapai, pemerintah menyiapkan impor untuk bahan pangan tertentu, misalnya jagung. Adapun untuk daging sapi, pemerintah telah mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Langkah ini dianggap penting daripada mengharapkan pendapatan dari PPN daging sapi.
"Nilainya kan tidak besar, langkah itu lebih baik daripada inflasi," kata Kalla.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, gejolak pangan yang terjadi sejak Desember 2015 hingga Januari 2016 akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan Maret 2016 dibandingkan dengan Maret 2015. Inflasi, sebagai indikator, telah menunjukkan kecenderungan ke arah itu. Inflasi Desember 2015 sebesar 0,96 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau melihat indikator yang kaitannya paling signifikan dengan kemiskinan adalah gejolak harga pangan. Kalau gejolaknya tinggi, angka kemiskinan juga akan meningkat," kata Enny.
Survei angka kemiskinan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap Maret dan September. Angka kemiskinan per Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total populasi di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, rantai pasok perdagangan komoditas di Indonesia terlalu panjang. Menurut Amran, kenaikan harga komoditas di pasaran merupakan wewenang dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Adapun kewenangan Kementerian Pertanian terkait dengan produksi komoditas.
(NDY/LAS/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160126kompas/?abilitastazione=#/18/
Bulog Mesti Diwajibkan Beli Produk Petani
Selasa 26 Januari 2016
JAKARTA – Pemerintah mesti mewajibkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli produk pertanian dalam negeri, seperti beras dan gula, agar kemandirian pangan nasional benar-benar terwujud. Negara juga harus tegas kepada Bulog untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai penyangga cadangan (buffer stock) pangan, penyeimbang, dan stabilisator harga.
Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan hal itu ketika dihubungi, Senin (25/1). Ramdan menegaskan sudah tidak zamannya lagi menggembar-gemborkan impor pangan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga.
“Dengan gembar-gembor impor pangan menandakan pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi pertanian. Kondisi ini juga akan dimanfaatkan spekulan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sehingga akhirnya terjadi kolusi dan korupsi,” ungkap dia.
Menurut Ramdan, aparat penegak hukum seperti Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) semestinya mendampingi pemerintah dalam mengelola pangan nasional. KPK mesti juga mengungkap kalau impor pangan itu merugikan keuangan negara. “Presiden juga mesti selalu hadir dan mengetahui kalau impor pangan telah memiskinkan petani, menghabiskan devisa, dan dimanfaatkan oleh pejabat tinggi yang bermental pedagang,” tegas dia.
Dari Yogyakarta, pengamat pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo, menambahkan pemerintah sudah seharusnya menegur Bulog yang cenderung mengabaikan prioritas untuk membeli beras dan gula petani. Bulog lebih memilih impor beras dan gula sehingga terkesan menjadi penjaga stok petani luar negeri. “Kalau Bulog cuma menjadi mediasi serahkan saja ke pedagang,” tukas Jangkung.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah mesti belajar dari kasus impor beras Bulog beberapa tahun lalu. Ketika itu, walaupun impor beras dari Vietnam dengan skema G to G, tetap saja terbukti adanya fee gelap yang diterima oknum pejabat di Singapura. Oknum pejabat merasa aman karena transaksinya di Singapura dan negara lain, termasuk di Inggris.
Menurut Jangkung, alasan pejabat pemerintah untuk impor beras dan gula bukan saja tidak masuk akal tapi menutupi permainan perburuan rente (rent seeking). “Impor yang begitu besar tidak hanya menekan kurs rupiah, tapi juga melemahkan sendi-sendi utama ekonomi bangsa sehingga keamanan nasional pun terancam,” papar dia.
Data Impor
Menyinggung rencana pemerintah untuk menghitung ulang kuota impor gula kristal putih (GKP) 2016, Jangkung menyatakan hal itu makin menegaskan jika pemerintah tak mempunyai data yang akurat tentang produksi gula nasional. “Bukan saja data gula, data pertanian lain, seperti beras dan komoditas baku lainnya juga tak akurat. Inilah yang dimanfaatkan kroni pejabat dan pedagang untuk memburu rente dari impor pangan.”
Deputi II Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, belum lama ini mengatakan data milik pemerintah masih kurang akurat karena belum diketahui dengan pasti berapa sebenarnya stok GKP di dalam negeri. “Impor gula masih akan dibicarakan lagi karena kita mau evaluasi dulu,” jelas dia.
Berdasarkan penghitungan sementara pemerintah, saat ini stok GKP yang ada kurang lebih 800.000 ton. “Jadi kita masih punya waktu 4 bulan untuk mengevaluasi kembali (kuota impor GKP),” ujar Musdhalifah.
http://www.koran-jakarta.com/bulog-mesti-diwajibkan-beli-produk-petani/
JAKARTA – Pemerintah mesti mewajibkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli produk pertanian dalam negeri, seperti beras dan gula, agar kemandirian pangan nasional benar-benar terwujud. Negara juga harus tegas kepada Bulog untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai penyangga cadangan (buffer stock) pangan, penyeimbang, dan stabilisator harga.
Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan hal itu ketika dihubungi, Senin (25/1). Ramdan menegaskan sudah tidak zamannya lagi menggembar-gemborkan impor pangan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga.
“Dengan gembar-gembor impor pangan menandakan pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi pertanian. Kondisi ini juga akan dimanfaatkan spekulan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sehingga akhirnya terjadi kolusi dan korupsi,” ungkap dia.
Menurut Ramdan, aparat penegak hukum seperti Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) semestinya mendampingi pemerintah dalam mengelola pangan nasional. KPK mesti juga mengungkap kalau impor pangan itu merugikan keuangan negara. “Presiden juga mesti selalu hadir dan mengetahui kalau impor pangan telah memiskinkan petani, menghabiskan devisa, dan dimanfaatkan oleh pejabat tinggi yang bermental pedagang,” tegas dia.
Dari Yogyakarta, pengamat pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo, menambahkan pemerintah sudah seharusnya menegur Bulog yang cenderung mengabaikan prioritas untuk membeli beras dan gula petani. Bulog lebih memilih impor beras dan gula sehingga terkesan menjadi penjaga stok petani luar negeri. “Kalau Bulog cuma menjadi mediasi serahkan saja ke pedagang,” tukas Jangkung.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah mesti belajar dari kasus impor beras Bulog beberapa tahun lalu. Ketika itu, walaupun impor beras dari Vietnam dengan skema G to G, tetap saja terbukti adanya fee gelap yang diterima oknum pejabat di Singapura. Oknum pejabat merasa aman karena transaksinya di Singapura dan negara lain, termasuk di Inggris.
Menurut Jangkung, alasan pejabat pemerintah untuk impor beras dan gula bukan saja tidak masuk akal tapi menutupi permainan perburuan rente (rent seeking). “Impor yang begitu besar tidak hanya menekan kurs rupiah, tapi juga melemahkan sendi-sendi utama ekonomi bangsa sehingga keamanan nasional pun terancam,” papar dia.
Data Impor
Menyinggung rencana pemerintah untuk menghitung ulang kuota impor gula kristal putih (GKP) 2016, Jangkung menyatakan hal itu makin menegaskan jika pemerintah tak mempunyai data yang akurat tentang produksi gula nasional. “Bukan saja data gula, data pertanian lain, seperti beras dan komoditas baku lainnya juga tak akurat. Inilah yang dimanfaatkan kroni pejabat dan pedagang untuk memburu rente dari impor pangan.”
Deputi II Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, belum lama ini mengatakan data milik pemerintah masih kurang akurat karena belum diketahui dengan pasti berapa sebenarnya stok GKP di dalam negeri. “Impor gula masih akan dibicarakan lagi karena kita mau evaluasi dulu,” jelas dia.
Berdasarkan penghitungan sementara pemerintah, saat ini stok GKP yang ada kurang lebih 800.000 ton. “Jadi kita masih punya waktu 4 bulan untuk mengevaluasi kembali (kuota impor GKP),” ujar Musdhalifah.
http://www.koran-jakarta.com/bulog-mesti-diwajibkan-beli-produk-petani/
Senin, 25 Januari 2016
Peternak minta Bulog suplai jagung 300.000 ton
Senin, 25 Januari 2016
JAKARTA. Dampak pembatasan impor jagung mulai dirasakan peternak rakyat. Saat ini harga jagung lokal meroket tinggi hingga Rp 6.500 per kilogram (kg) dari harga rata-rata Rp 3.200 per kg.
Selain meroket, stok jagung lokal juga menghilang di pasaran. Akibatnya, peternak rakyat menjadi salah satu produsen ayam yang paling menderita akibat kekurangan pasokan pakan ternak.
Ketua Forum Peternak Layer Nasional Musbar mengatakan anggotanya adalah peternak ayam petelur yang menyuplai sebanyak 7.800 ton telur per hari ke seluruh Indonesia. Saat ini kondisi para peternak layer sangat kekurangan pakan ternak.
Rata-rata kebutuhan peternak layer sebanyak 260.000 ton jagung per bulan dengan stok minimal 20%. "Jadi kebutuhan kita per bulan itu sekitar 300.000 ton jagung," ujar Musbar, Senin (25/1).
Musbar menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya telah meminta bantuan kepada Perum Bulog untuk memasok jagung ke anggotanya. Terkait permintaan itu, Musbar bilang, Bulog telah menyanggupinya.
Nantinya, pada akhir Januari ini, akan ada 20.000 ton jagung yang diimpor Bulog. Dan pada awal Februari akan ada lagi 20.000 ton jagung impor yang akan masuk.
"Nanti semua jagung itu langsung dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena para peternak layer di Jawa Timur itu yang paling menderita kekurangan pasokan pakan ternak, padahal mereka menyuplai 40% dari total kebutuhan nasional," imbuhnya.
Bulog akan menjual jagung dengan harga Rp 3.350 per kg, atau jauh lebih murah ketimbang harga jagung lokal yang sudah mencapai Rp 6.500 per kg. Musbar bilang, upaya Bulog melepas jagung impor dengan harga tersebut juga dalam rangka kembali menstabilkan harga jagung secara nasional.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu membenarkan kalau Bulog akan mengutamakan peternak rakyat kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan jagung impor. "Bulog akan memenuhi kebutuhan para peternak rakyat terutama baru ke yang lain," ujar Wahyu.
Bulog akan mendatangkan jagung dari Brazil dan Argentina dalam triwulan pertama 2016 ini. Ada sebanyak 600.000 ton jagung yang akan diimpor Bulog untuk menstabilkan harga. Bulog juga akan menjajaki peluang impor jagung dari negara lain seperti Spanyol dan Ukraina.
http://nasional.kontan.co.id/news/peternak-minta-bulog-suplai-jagung-300000-ton
JAKARTA. Dampak pembatasan impor jagung mulai dirasakan peternak rakyat. Saat ini harga jagung lokal meroket tinggi hingga Rp 6.500 per kilogram (kg) dari harga rata-rata Rp 3.200 per kg.
Selain meroket, stok jagung lokal juga menghilang di pasaran. Akibatnya, peternak rakyat menjadi salah satu produsen ayam yang paling menderita akibat kekurangan pasokan pakan ternak.
Ketua Forum Peternak Layer Nasional Musbar mengatakan anggotanya adalah peternak ayam petelur yang menyuplai sebanyak 7.800 ton telur per hari ke seluruh Indonesia. Saat ini kondisi para peternak layer sangat kekurangan pakan ternak.
Rata-rata kebutuhan peternak layer sebanyak 260.000 ton jagung per bulan dengan stok minimal 20%. "Jadi kebutuhan kita per bulan itu sekitar 300.000 ton jagung," ujar Musbar, Senin (25/1).
Musbar menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya telah meminta bantuan kepada Perum Bulog untuk memasok jagung ke anggotanya. Terkait permintaan itu, Musbar bilang, Bulog telah menyanggupinya.
Nantinya, pada akhir Januari ini, akan ada 20.000 ton jagung yang diimpor Bulog. Dan pada awal Februari akan ada lagi 20.000 ton jagung impor yang akan masuk.
"Nanti semua jagung itu langsung dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena para peternak layer di Jawa Timur itu yang paling menderita kekurangan pasokan pakan ternak, padahal mereka menyuplai 40% dari total kebutuhan nasional," imbuhnya.
Bulog akan menjual jagung dengan harga Rp 3.350 per kg, atau jauh lebih murah ketimbang harga jagung lokal yang sudah mencapai Rp 6.500 per kg. Musbar bilang, upaya Bulog melepas jagung impor dengan harga tersebut juga dalam rangka kembali menstabilkan harga jagung secara nasional.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu membenarkan kalau Bulog akan mengutamakan peternak rakyat kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan jagung impor. "Bulog akan memenuhi kebutuhan para peternak rakyat terutama baru ke yang lain," ujar Wahyu.
Bulog akan mendatangkan jagung dari Brazil dan Argentina dalam triwulan pertama 2016 ini. Ada sebanyak 600.000 ton jagung yang akan diimpor Bulog untuk menstabilkan harga. Bulog juga akan menjajaki peluang impor jagung dari negara lain seperti Spanyol dan Ukraina.
http://nasional.kontan.co.id/news/peternak-minta-bulog-suplai-jagung-300000-ton
Bulog DIY Siap Serap Komoditi Nonberas
Senin, 25 Januari 2016
Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyerapan komoditi selain beras.
Beberapa wilayah di Yogyakarta disebut memiliki potensi produksi cukup tinggi atas komoditi tertentu.
Seperti diketahui, pemerintah memang berencana menambah tugas kedinasan pada Bulog. Tidak hanya mengurusi penyerapan dan penyediaan beras melainkan juga 10 komoditi lain.
Yakni kedelai, jagung, gula, daging sapi, telur, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe merah, dan daging ayam.
Kepala Bulog Divre DIY, M Sugit Tedjo Mulyono pihaknya sudah mulai melakukan persiapan untuk mewujudkan hal tersebut. Di antaranya dengan melakukan observasi dan pemetaan daerah kantong produksi komoditi.
Menurutnya, beberapa jenis komoditi mampu diserap dari wilayah lokal di DIY.
"Kami lihat dari Gunungkidul ada kedelai dan jagung serta jenis komoditi lainnya. Sapi mungkin belum ada ya, tapi nanti bisa lari ke telur. InsyaAllah, kalau pemerintah mewajibkan, kami pasti bisa lakukan," kata Sugit, Minggu (24/1/2016).
Meski begitu, lanjutnya, kemungkinan besar penyerapan secara perdana akan dilakukan bertahap.
Selain kapasitas produksi di tingkat petani, penyerapan juga dipengaruhi faktor ketersediaan medium penyimpanan alias gudangnya.
Untuk diketahui, Bulog Divre DIY saat ini memiliki empat buah gudang, yakni di Wates (Kulonprogo), Pajangan (Bantul), Playen (Gunungkidul), dan Kalasan (Sleman). Kapasitas totalnya mencapai sekitar 32 ribu ton.
Sugit mengatakan, Bulog dalam hal ini memang tidak diwajibkan membangun gudang baru untuk menampung penyerapan stok komoditi selain beras.
Pihaknya justru melihat ada kemungkinan kerjasama sewa gudang milik masyarakat mengingat beberapa wilayah terdapat gudang-gudang yang cukup representatif untuk digunakan.
"Kami sudah identifikasi berapa gudang yang ada di sekitar, dilihat juga kapasitas lantai jemurnya. Kita bisa sewa itu," kata Sugit.
Bulog disebutnya juga sudah melakukan kajian produsen komoditi tertentu yang mungkin bisa dikerjasamakan untuk penyimpanan sekaligus.
Misalnya, telur. Beberapa rumah produksinya cukup memenuhi syarat untuk sekaligus menampung stok. (tribunjogja.com)
Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional DIY menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyerapan komoditi selain beras.
Beberapa wilayah di Yogyakarta disebut memiliki potensi produksi cukup tinggi atas komoditi tertentu.
Seperti diketahui, pemerintah memang berencana menambah tugas kedinasan pada Bulog. Tidak hanya mengurusi penyerapan dan penyediaan beras melainkan juga 10 komoditi lain.
Yakni kedelai, jagung, gula, daging sapi, telur, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe merah, dan daging ayam.
Kepala Bulog Divre DIY, M Sugit Tedjo Mulyono pihaknya sudah mulai melakukan persiapan untuk mewujudkan hal tersebut. Di antaranya dengan melakukan observasi dan pemetaan daerah kantong produksi komoditi.
Menurutnya, beberapa jenis komoditi mampu diserap dari wilayah lokal di DIY.
"Kami lihat dari Gunungkidul ada kedelai dan jagung serta jenis komoditi lainnya. Sapi mungkin belum ada ya, tapi nanti bisa lari ke telur. InsyaAllah, kalau pemerintah mewajibkan, kami pasti bisa lakukan," kata Sugit, Minggu (24/1/2016).
Meski begitu, lanjutnya, kemungkinan besar penyerapan secara perdana akan dilakukan bertahap.
Selain kapasitas produksi di tingkat petani, penyerapan juga dipengaruhi faktor ketersediaan medium penyimpanan alias gudangnya.
Untuk diketahui, Bulog Divre DIY saat ini memiliki empat buah gudang, yakni di Wates (Kulonprogo), Pajangan (Bantul), Playen (Gunungkidul), dan Kalasan (Sleman). Kapasitas totalnya mencapai sekitar 32 ribu ton.
Sugit mengatakan, Bulog dalam hal ini memang tidak diwajibkan membangun gudang baru untuk menampung penyerapan stok komoditi selain beras.
Pihaknya justru melihat ada kemungkinan kerjasama sewa gudang milik masyarakat mengingat beberapa wilayah terdapat gudang-gudang yang cukup representatif untuk digunakan.
"Kami sudah identifikasi berapa gudang yang ada di sekitar, dilihat juga kapasitas lantai jemurnya. Kita bisa sewa itu," kata Sugit.
Bulog disebutnya juga sudah melakukan kajian produsen komoditi tertentu yang mungkin bisa dikerjasamakan untuk penyimpanan sekaligus.
Misalnya, telur. Beberapa rumah produksinya cukup memenuhi syarat untuk sekaligus menampung stok. (tribunjogja.com)
Pemberantasan Kartel Pangan Jadi Fokus KPPU
Minggu, 24 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada 2016 masih memfokuskan pada pencegahan dan pemberantasan kartel pangan khususnya komoditas beras, daging dan ayam potong.
"Pemantauan terhadap beras, daging dan ayam masih berjalan. KPPU tetap komitmen dengan program itu yang didukung penuh Presiden Joko Widodo," ujar Wakil Ketua KPU, R Kurnia Sya"ranie di Medan, Sabtu.
Kartel daging misalnya sudah ditangani dengan memperkarakan perusahaan penggemuk sapi yang diduga melakukan kartel.
Adapun terhadap dugaan kartel komoditas beras akan dilakukan pendalaman pengawasan sesuai yang diinginkan pemerintah melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
KPPU misalnya sudah melakukan pengawasan di 11 provinsi termasuk Sumut yang merupakan sentra produksi beras nasional.
Ayam ras juga akan fokus diawasi karena fluktuasi harganya sering terjadi.
"KPPU sudah melaporkan upaya kartel pangan itu ke Presiden Jokowi dan presiden mendukung penuh," katanya.
Menurut Kurnia, sebenarnya langkah pemerintah untuk menekan praktik kartel sudah dilakukan mulai dari menekan impor hingga memberikan kepercayaan kepada Bulog untuk menangani barang strategis.
"KPPU akan membantu dengan pengawasan dan pencegahan hingga memperkarakan kalau persaingan usaha tidak sehat masih dilakukan," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/24/o1f0ll219-pemberantasan-kartel-pangan-jadi-fokus-kppu
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada 2016 masih memfokuskan pada pencegahan dan pemberantasan kartel pangan khususnya komoditas beras, daging dan ayam potong.
"Pemantauan terhadap beras, daging dan ayam masih berjalan. KPPU tetap komitmen dengan program itu yang didukung penuh Presiden Joko Widodo," ujar Wakil Ketua KPU, R Kurnia Sya"ranie di Medan, Sabtu.
Kartel daging misalnya sudah ditangani dengan memperkarakan perusahaan penggemuk sapi yang diduga melakukan kartel.
Adapun terhadap dugaan kartel komoditas beras akan dilakukan pendalaman pengawasan sesuai yang diinginkan pemerintah melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
KPPU misalnya sudah melakukan pengawasan di 11 provinsi termasuk Sumut yang merupakan sentra produksi beras nasional.
Ayam ras juga akan fokus diawasi karena fluktuasi harganya sering terjadi.
"KPPU sudah melaporkan upaya kartel pangan itu ke Presiden Jokowi dan presiden mendukung penuh," katanya.
Menurut Kurnia, sebenarnya langkah pemerintah untuk menekan praktik kartel sudah dilakukan mulai dari menekan impor hingga memberikan kepercayaan kepada Bulog untuk menangani barang strategis.
"KPPU akan membantu dengan pengawasan dan pencegahan hingga memperkarakan kalau persaingan usaha tidak sehat masih dilakukan," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/24/o1f0ll219-pemberantasan-kartel-pangan-jadi-fokus-kppu
Bulog Targetkan Pengadaan Beras Lokal 30 Ribu Ton
Minggu, 24 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Perum Bulog Divisi Regional Papua menargetkan untuk menyerap beras produksi petani lokal sebanyak 30 ribu ton pada 2016. Kepala Perum Bulog Divre Papua Arif Mandu di Jayapura, Ahad (24/1), menjelaskan pihaknya masih mengandalkan Kabupaten Merauke sebagai daerah sentra produksi beras di Papua dan diharapkan pada musim tanam kali ini hasilnya bisa maksimal.
"Penanaman baru mulai karena hujannya belum merata betul, tapi sebagian besar sudah mulai penanaman. Kami berharap mungkin Mei 2016 puncak panen," ujar dia.
Menurutnya Bulog akan lebih mengoptimalkan pembelian beras pada musim tanam pertama (Rendengan) agar pada musim tanam
berikutnya tidak terlalu banyak angka yang harus dikejar. "Mudah-mudahan di panen rendengan 2016 ini hasilnya bagus dan kita bisa optimalkan pembelian hasil produksi petani. Target kita di 2016 ini sebanyak 30 ribu ton," ucapnya.
"Pada rendengan kalau bisa dapat 25 ribu ton karena biasanya pada panen gadu sedikit dan kami antisipasi jangan sampai kemarau panjang lagi seperti 2015, akhirnya kemarin kami hanya dapat seribu ton, padahal target 10 ribu ton," sambung Arif.
Sebelumnya, ia menyampaikan hingga awal Desember 2015, Bulog Divisi Regional Papua menyerap 22 ribu ton beras produksi petani di Kabupaten Merauke. Arif mengakui, proses penyerapan beras petani Merauke pada musim tanam kedua jauh dari target yang ditetapkan karena faktor cuaca.
"Pengadaan memang masih ada masuk sedikit-sedikit, tapi tidak signifikan. Memang pada panen gadu ini kami targetkan 10 ribu ton, tapi karena pengaruh kemarau itu akhirnya turun drastis. Kami hanya dapat seribu ton dari target 10 ribu ton. Jadi pengadaan kami baru 22 ribu ton, dari target 30 ribu ton," ucapnya.
Diakuinya pihaknya sulit memenuhi target tahunan Bulog yang sebesar 30 ribu ton karena faktor yang menghambat sulit diatasi dan infrastruktur pengairan di Merauke masih kurang memadai. "Di luar perkiraan kemarau ini sangat panjang. Berat untuk mengejar target, kadang kala masuk per hari 20 ton, jadi kami rasional karena waktu yang tersisa menghitung minggu saja," katanya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/24/o1g2tt319-bulog-targetkan-pengadaan-beras-lokal-30-ribu-ton
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Perum Bulog Divisi Regional Papua menargetkan untuk menyerap beras produksi petani lokal sebanyak 30 ribu ton pada 2016. Kepala Perum Bulog Divre Papua Arif Mandu di Jayapura, Ahad (24/1), menjelaskan pihaknya masih mengandalkan Kabupaten Merauke sebagai daerah sentra produksi beras di Papua dan diharapkan pada musim tanam kali ini hasilnya bisa maksimal.
"Penanaman baru mulai karena hujannya belum merata betul, tapi sebagian besar sudah mulai penanaman. Kami berharap mungkin Mei 2016 puncak panen," ujar dia.
Menurutnya Bulog akan lebih mengoptimalkan pembelian beras pada musim tanam pertama (Rendengan) agar pada musim tanam
berikutnya tidak terlalu banyak angka yang harus dikejar. "Mudah-mudahan di panen rendengan 2016 ini hasilnya bagus dan kita bisa optimalkan pembelian hasil produksi petani. Target kita di 2016 ini sebanyak 30 ribu ton," ucapnya.
"Pada rendengan kalau bisa dapat 25 ribu ton karena biasanya pada panen gadu sedikit dan kami antisipasi jangan sampai kemarau panjang lagi seperti 2015, akhirnya kemarin kami hanya dapat seribu ton, padahal target 10 ribu ton," sambung Arif.
Sebelumnya, ia menyampaikan hingga awal Desember 2015, Bulog Divisi Regional Papua menyerap 22 ribu ton beras produksi petani di Kabupaten Merauke. Arif mengakui, proses penyerapan beras petani Merauke pada musim tanam kedua jauh dari target yang ditetapkan karena faktor cuaca.
"Pengadaan memang masih ada masuk sedikit-sedikit, tapi tidak signifikan. Memang pada panen gadu ini kami targetkan 10 ribu ton, tapi karena pengaruh kemarau itu akhirnya turun drastis. Kami hanya dapat seribu ton dari target 10 ribu ton. Jadi pengadaan kami baru 22 ribu ton, dari target 30 ribu ton," ucapnya.
Diakuinya pihaknya sulit memenuhi target tahunan Bulog yang sebesar 30 ribu ton karena faktor yang menghambat sulit diatasi dan infrastruktur pengairan di Merauke masih kurang memadai. "Di luar perkiraan kemarau ini sangat panjang. Berat untuk mengejar target, kadang kala masuk per hari 20 ton, jadi kami rasional karena waktu yang tersisa menghitung minggu saja," katanya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/24/o1g2tt319-bulog-targetkan-pengadaan-beras-lokal-30-ribu-ton
Bulog Matangkan Rencana Bangun Penyimpanan Bahan Pokok
Minggu, 24 Januari 2016
Bisnis.com, MALANG—Bulog menggandeng Institut Pertanian Bogor untuk melakukan studi kelayakan penyiapan infrastruktur sebagai implementasi dari pelaksanaan fungsinya sebagai stabilisator 11 komoditas pangan strategis.
Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Bulog Wahyu Suparyono mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi ruangan gudang-gudang milik badan tersebut yang berjumlah 1.550 unit yang tersebar 26 kantor divre (divisi regional) dan 135 kantor subdivre.
“Kami juga menyiapkan infrastruktur lain selain gudang yang studi kelayakan dibantu IPB,” ujarnya di sela-sela penjualan Paket Sembako Murah di Universitas Brawijaya Malang, Minggu (24/1/2016).
Dengan adanya studi kelayakan tersebut, maka dapat diketahui secara persis kebutuhan gudang, cold storage, drying center, mini lab, CCTV, dan early warning.
“IPB akan melakukan presentasi pada kami dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Infrastruktur-infrastruktur tersebut nantinya akan dibiayai dari penyertaan modal negara ke Bulog (PMN) sebesar Rp2 triliun. Pencairan dana PMN itu dilakukan setelah disetujuinya APBN Perubahan oleh DPR.
Karena itulah, jika nanti infrastrukturnya belum siap dan Bulog mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menstabilkan komoditas tersebut, maka bisa saja bekerja sama dengan pihak ke tiga.
http://surabaya.bisnis.com/read/20160124/10/86044/bulog-matangkan-rencana-bangun-penyimpanan-bahan-pokok
Bisnis.com, MALANG—Bulog menggandeng Institut Pertanian Bogor untuk melakukan studi kelayakan penyiapan infrastruktur sebagai implementasi dari pelaksanaan fungsinya sebagai stabilisator 11 komoditas pangan strategis.
Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Bulog Wahyu Suparyono mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi ruangan gudang-gudang milik badan tersebut yang berjumlah 1.550 unit yang tersebar 26 kantor divre (divisi regional) dan 135 kantor subdivre.
“Kami juga menyiapkan infrastruktur lain selain gudang yang studi kelayakan dibantu IPB,” ujarnya di sela-sela penjualan Paket Sembako Murah di Universitas Brawijaya Malang, Minggu (24/1/2016).
Dengan adanya studi kelayakan tersebut, maka dapat diketahui secara persis kebutuhan gudang, cold storage, drying center, mini lab, CCTV, dan early warning.
“IPB akan melakukan presentasi pada kami dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Infrastruktur-infrastruktur tersebut nantinya akan dibiayai dari penyertaan modal negara ke Bulog (PMN) sebesar Rp2 triliun. Pencairan dana PMN itu dilakukan setelah disetujuinya APBN Perubahan oleh DPR.
Karena itulah, jika nanti infrastrukturnya belum siap dan Bulog mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menstabilkan komoditas tersebut, maka bisa saja bekerja sama dengan pihak ke tiga.
http://surabaya.bisnis.com/read/20160124/10/86044/bulog-matangkan-rencana-bangun-penyimpanan-bahan-pokok
Sabtu, 23 Januari 2016
Bulog Janji Perbaiki Kualitas Beras
Jumat, 22 Januari 2016
Pengawasan kualitas dan kuantitas saat pengadaan serta selama penyimpanan beras akan diperketat.
JAKARTA-Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun ini akan memprioritaskan perbaikan kualitas beras untuk rakyat miskin atau yang kini namanya diubah menjadi rastra atau beras untuk rakyat sejahtera. Hal itu mengingat sepanjang tahun lalu keluhan menyangkut buruknya kualitas rastra kerap disampaikan ke Bulog, sehingga penting untuk disikapi secara serius.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyebutkan beberapa hal yang akan dibenahi Bulog untuk menjamin kualitas rastra. Hal itu seperti meningkatkan pengawasan atau pemeriksaan kualitas dan kuantitas saat pengadaan serta selama penyimpanan beras.
Pemeriksaan dan pengawasan itu ditujukan pada beras-beras impor, sebab jangan sampai negara yang menjadi mitra mengekspor beras yang kualitasnya rendah. Cara itu juga bukan hanya kepada negara luar tetap dilakukan terhadap beras dari produksi dalam negeri.
“Dengan itu berarti kualitas beras yang ada di Bulog akan tetap terjaga layak untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujar Djarot dalam pemaparan kinerja tahun 2015 dan target 2016 di Jakarta, Kamis (21/1).
Selain itu Bulog akan melakukan sortasi pada saat pengeluaran beras oleh surveyor independen dan Tim Divisi Regional Bulog, bekerja sama dengan tim koordinasi raskin di wilayah setempat untuk pengecekan kualitas dan kuantitas sebelum dan setelah penyaluran beras.
Di samping itu juga Bulog akan memonitoring dan mengevaluasi pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras secara periodik, memperbaiki manajamen di gudang melalui penerapan ISO sesuai standarisasi nasional pergudangan bersama dengan tim independen.
Adapun cara lainnya melalui spraying atau penyemprotan yang akan dilakukan tiap bulan sedangkan fumigasi dilakukan setiap sekali dalam tiga bulan. Itu meliputi area di dalam atau di luar gudang serta pembersihan lingkungan pergudangan.
Bulog juga memberikan kesempatan kepada pelaksanaan raskin di titik distribusi untuk menukar berasnya bila ditemukan beras yang kurang baik. “Jika kami mendapatkan informasi ada beras yang kualitasnya buruk maka kami akan langsung turun dan ganti,”jelasnya.
Diketahui, sepanjang tahun lalu keluhan terhadap buruknya kualitas raskin datang dari sejumlah daerah, seperti di Bandung, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Di dua daerah tersebut, raskin yang disalurkan berkutu dan tidak layak dikonsumsi.
Perkuat Infrastruktur
Seiring dengan target Bulog yang akan kembali menyerap sekitar 4 juta ton beras dari petani maka Bulog akan memperkuat infrastrukturnya. Pasalnya, saat ini mulai tumbuh industri pemberasan yang besar dan moderen yang mempunyai jaringan kuat hingga ke petani, sementara infrastruktur Bulog masih sangat minim seperti yang terjadi pada infrastruktur pasca panen. Kalaupun ada tetapi sudah rusak.
Menurut Direktur Pengadaan Bulog Wahyu ini akan menjadi kompetitor Bulog untuk mendapatkan pasokan karena mereka mempunyai peralatan yang lebih moderen dan lebih lincah dalam strategi harga. Apapun kondisi gabah hasil petani dapat langsung diserapnya untuk diola menjadi beras dengan standar kualitas tertentu.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Jika ini yang terjadi, lantas di mana kehadiran pemerintah untuk petani. Oleh karena itu Bulog harus berinvestasi untuk membangun industri beras yang modern dan terintegrasi dan Bulog langsung bermitra dengan petani. ers/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/bulog-janji-perbaiki-kualitas-beras/
Pengawasan kualitas dan kuantitas saat pengadaan serta selama penyimpanan beras akan diperketat.
JAKARTA-Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun ini akan memprioritaskan perbaikan kualitas beras untuk rakyat miskin atau yang kini namanya diubah menjadi rastra atau beras untuk rakyat sejahtera. Hal itu mengingat sepanjang tahun lalu keluhan menyangkut buruknya kualitas rastra kerap disampaikan ke Bulog, sehingga penting untuk disikapi secara serius.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyebutkan beberapa hal yang akan dibenahi Bulog untuk menjamin kualitas rastra. Hal itu seperti meningkatkan pengawasan atau pemeriksaan kualitas dan kuantitas saat pengadaan serta selama penyimpanan beras.
Pemeriksaan dan pengawasan itu ditujukan pada beras-beras impor, sebab jangan sampai negara yang menjadi mitra mengekspor beras yang kualitasnya rendah. Cara itu juga bukan hanya kepada negara luar tetap dilakukan terhadap beras dari produksi dalam negeri.
“Dengan itu berarti kualitas beras yang ada di Bulog akan tetap terjaga layak untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujar Djarot dalam pemaparan kinerja tahun 2015 dan target 2016 di Jakarta, Kamis (21/1).
Selain itu Bulog akan melakukan sortasi pada saat pengeluaran beras oleh surveyor independen dan Tim Divisi Regional Bulog, bekerja sama dengan tim koordinasi raskin di wilayah setempat untuk pengecekan kualitas dan kuantitas sebelum dan setelah penyaluran beras.
Di samping itu juga Bulog akan memonitoring dan mengevaluasi pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras secara periodik, memperbaiki manajamen di gudang melalui penerapan ISO sesuai standarisasi nasional pergudangan bersama dengan tim independen.
Adapun cara lainnya melalui spraying atau penyemprotan yang akan dilakukan tiap bulan sedangkan fumigasi dilakukan setiap sekali dalam tiga bulan. Itu meliputi area di dalam atau di luar gudang serta pembersihan lingkungan pergudangan.
Bulog juga memberikan kesempatan kepada pelaksanaan raskin di titik distribusi untuk menukar berasnya bila ditemukan beras yang kurang baik. “Jika kami mendapatkan informasi ada beras yang kualitasnya buruk maka kami akan langsung turun dan ganti,”jelasnya.
Diketahui, sepanjang tahun lalu keluhan terhadap buruknya kualitas raskin datang dari sejumlah daerah, seperti di Bandung, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Di dua daerah tersebut, raskin yang disalurkan berkutu dan tidak layak dikonsumsi.
Perkuat Infrastruktur
Seiring dengan target Bulog yang akan kembali menyerap sekitar 4 juta ton beras dari petani maka Bulog akan memperkuat infrastrukturnya. Pasalnya, saat ini mulai tumbuh industri pemberasan yang besar dan moderen yang mempunyai jaringan kuat hingga ke petani, sementara infrastruktur Bulog masih sangat minim seperti yang terjadi pada infrastruktur pasca panen. Kalaupun ada tetapi sudah rusak.
Menurut Direktur Pengadaan Bulog Wahyu ini akan menjadi kompetitor Bulog untuk mendapatkan pasokan karena mereka mempunyai peralatan yang lebih moderen dan lebih lincah dalam strategi harga. Apapun kondisi gabah hasil petani dapat langsung diserapnya untuk diola menjadi beras dengan standar kualitas tertentu.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Jika ini yang terjadi, lantas di mana kehadiran pemerintah untuk petani. Oleh karena itu Bulog harus berinvestasi untuk membangun industri beras yang modern dan terintegrasi dan Bulog langsung bermitra dengan petani. ers/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/bulog-janji-perbaiki-kualitas-beras/
Bulog berharap target pengadaan beras 2016 tercapai
Jumat, 22 Januari 2016
Palembang, (ANTARA Sumsel) - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berharap target pengadaan beras pada tahun 2016 ini dapat tercapai, karena itu pihaknya mulai melakukan pembelian sejak awal panen.
"Kita berharap, target pengadaan beras tahun ini bisa kita penuhi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dinas terkait pertanian di kabupaten dan kota di Sumsel," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Miftahul Adha di Palembang, Kamis.
Menurut dia, pada tahun 2016 ini target pengadaan sebanyak 150.500 ton yang terbagi atas beras "public service obligation" (PSO) sebanyak 120.000 ton, kemudian target komersial sebanyak 30.500 ton.
"Untuk memenuhi target pengadaan ini kita harus mulai sejak awal panen sampai berakhirnya panen tahun 2016," katanya.
Ia mengatakan, target itu bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 120.000 ton lebih besar atau meningkat 30.500 ton.
Ia menyatakan, untuk memenuhi target itu strategi dari di kantor Bulog pusat ada harga beras komersial 30.500 ton artinya ketika harga HPP tidak mampu menyerap maka dengan harga komersial.
Kemudian pihaknya akan menurunkan satuan tugas (satgas) untuk pembelian gabah dan beras di seluruh wilayah sentra produksi beras bekerja sama dengan kontak tani nelayan andalan (KTNA).
Ia menuturkan, KTNA itu sebagai kepanjangan tangan Bulog di daerah untuk membeli gabah dan beras di tingkat produksi.
"Kami komunikasikan di tingkat pusat dengan KTNA pusat dan nanti dikomunikasikan kembali di tingkat daerah," ujarnya.
Ia menyampaikan, pengadaan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 120 ribu ton dari target 170 ribu ton.
"Target awal 2015 itu sebanyak 120 ribu ton, kemudian di pertengahan ada peningkatan begitu juga tahun 2016 ini, begitu ada perubahan kebijakan kita naikan," katanya.
Palembang, (ANTARA Sumsel) - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berharap target pengadaan beras pada tahun 2016 ini dapat tercapai, karena itu pihaknya mulai melakukan pembelian sejak awal panen.
"Kita berharap, target pengadaan beras tahun ini bisa kita penuhi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dinas terkait pertanian di kabupaten dan kota di Sumsel," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Miftahul Adha di Palembang, Kamis.
Menurut dia, pada tahun 2016 ini target pengadaan sebanyak 150.500 ton yang terbagi atas beras "public service obligation" (PSO) sebanyak 120.000 ton, kemudian target komersial sebanyak 30.500 ton.
"Untuk memenuhi target pengadaan ini kita harus mulai sejak awal panen sampai berakhirnya panen tahun 2016," katanya.
Ia mengatakan, target itu bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 120.000 ton lebih besar atau meningkat 30.500 ton.
Ia menyatakan, untuk memenuhi target itu strategi dari di kantor Bulog pusat ada harga beras komersial 30.500 ton artinya ketika harga HPP tidak mampu menyerap maka dengan harga komersial.
Kemudian pihaknya akan menurunkan satuan tugas (satgas) untuk pembelian gabah dan beras di seluruh wilayah sentra produksi beras bekerja sama dengan kontak tani nelayan andalan (KTNA).
Ia menuturkan, KTNA itu sebagai kepanjangan tangan Bulog di daerah untuk membeli gabah dan beras di tingkat produksi.
"Kami komunikasikan di tingkat pusat dengan KTNA pusat dan nanti dikomunikasikan kembali di tingkat daerah," ujarnya.
Ia menyampaikan, pengadaan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 120 ribu ton dari target 170 ribu ton.
"Target awal 2015 itu sebanyak 120 ribu ton, kemudian di pertengahan ada peningkatan begitu juga tahun 2016 ini, begitu ada perubahan kebijakan kita naikan," katanya.
Jumat, 22 Januari 2016
Bulog Minta HPP Fleksibel Demi Serapan Beras Petani
Jumat, 22 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perum Badan Urusan Logistik meminta Harga Pembeian Pemerintah (HPP) untuk lebih fleksibel mengikuti harga pasar demi megejar serapan pengadaan beras pada tahun 2016 yang ditargetkan hingga 3,9 juta ton.
"Untuk HPP, kita inginnya fleksibel saja mengikuti harga pasar demi mengejar target pengadaan beras tahun ini sebanyak 3,9 juta ton," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Kamis.
Djarot mengatakan fleksibelitas HPP tersebut memang dibutuhkan agar target pengadaan beras Bulog bisa tercapai, karena salah satu kendala utama yang dihadapi ketika membeli beras dari petani adalah HPP yang terlalu rendah.
Dikabarkan, HPP beras yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp7.300 per kilogram yang masih di bawah harga pasaran, namun pengepul mau membayar lebih tinggi.
"Pengepul menawarkan harga lebih dari itu sehingga petani lebih memilih menjual berasnya ke tengkulak daripada ke Bulog. HPP menjadi constrain yang tidak ringan, ibarat kita disuruh ke lapangan orang lain pakai dua kaki, kita cuma satu kaki," tutur Djarot.
Ketika ditanya maksud dari pernyataannya HPP sebaiknya fleksibel mengikuti harga pasar, Djarot menjelaskan HPP tersebut bisa naik turun disesuaikan dengan situasi di lapangan dan disesuaikan dengan permintaan dan pasokan.
"Intinya kita minta fleksibilitas HPP, karena harga di pasar terbentuk dari jumlah pasokan dan permintaan disesuaikan dengan waktu dan musimnya, misal panen raya dan paceklik yang hargaya pasti berbeda demikian juga dengan musim hujan dan kemarau," ujar dia.
Belum lagi, kata Djarot, dampak dari el nino yang menyerang pada akhir 2015 lalu dan ditambah ancaman la nina pada Bulan Oktober 2016 sehingga dikhawatirkan membuat produksi beras nasional terganggu yang akibatnya pengadaan beras Bulog pun menjadi lebih sulit.
"Hari ini el nino belum selesai, ke depan ada ekornya yaitu la nina, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi," kata Djarot.
Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan usulan HPP agar dibuat fleksibel ini sudah disampaikan pada pemerintah dengan kisaran 10 persen, artinya bisa 10 persen di atas atau di bawah harga Rp7.300 per kg.
"Kami sudah menyampaikan usulan fleksibilitas harga. Mengingat kondisi harga beras belakangan ini, kami ingin? 10 persen HPP jadi kewenangan Perum Bulog untuk beli gabah maupun beras petani dan masuk dalam PSO. Tapi semua berpulang pada keputusan pemerintah," ucap Wahyu.
Untuk tahun 2016 ini, Perum Bulog menargetkan pengadaan beras hingga 3,9 juta dari petani? untuk menjaga stabilitas harga. Target ini lebih besar dibanding realisasi penyerapan beras 2015 lalu yang sebesar 3,28 juta ton.
Sumber : antara
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/22/o1bty8219-bulog-minta-hpp-fleksibel-demi-serapan-beras-petani
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perum Badan Urusan Logistik meminta Harga Pembeian Pemerintah (HPP) untuk lebih fleksibel mengikuti harga pasar demi megejar serapan pengadaan beras pada tahun 2016 yang ditargetkan hingga 3,9 juta ton.
"Untuk HPP, kita inginnya fleksibel saja mengikuti harga pasar demi mengejar target pengadaan beras tahun ini sebanyak 3,9 juta ton," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Kamis.
Djarot mengatakan fleksibelitas HPP tersebut memang dibutuhkan agar target pengadaan beras Bulog bisa tercapai, karena salah satu kendala utama yang dihadapi ketika membeli beras dari petani adalah HPP yang terlalu rendah.
Dikabarkan, HPP beras yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp7.300 per kilogram yang masih di bawah harga pasaran, namun pengepul mau membayar lebih tinggi.
"Pengepul menawarkan harga lebih dari itu sehingga petani lebih memilih menjual berasnya ke tengkulak daripada ke Bulog. HPP menjadi constrain yang tidak ringan, ibarat kita disuruh ke lapangan orang lain pakai dua kaki, kita cuma satu kaki," tutur Djarot.
Ketika ditanya maksud dari pernyataannya HPP sebaiknya fleksibel mengikuti harga pasar, Djarot menjelaskan HPP tersebut bisa naik turun disesuaikan dengan situasi di lapangan dan disesuaikan dengan permintaan dan pasokan.
"Intinya kita minta fleksibilitas HPP, karena harga di pasar terbentuk dari jumlah pasokan dan permintaan disesuaikan dengan waktu dan musimnya, misal panen raya dan paceklik yang hargaya pasti berbeda demikian juga dengan musim hujan dan kemarau," ujar dia.
Belum lagi, kata Djarot, dampak dari el nino yang menyerang pada akhir 2015 lalu dan ditambah ancaman la nina pada Bulan Oktober 2016 sehingga dikhawatirkan membuat produksi beras nasional terganggu yang akibatnya pengadaan beras Bulog pun menjadi lebih sulit.
"Hari ini el nino belum selesai, ke depan ada ekornya yaitu la nina, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi," kata Djarot.
Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan usulan HPP agar dibuat fleksibel ini sudah disampaikan pada pemerintah dengan kisaran 10 persen, artinya bisa 10 persen di atas atau di bawah harga Rp7.300 per kg.
"Kami sudah menyampaikan usulan fleksibilitas harga. Mengingat kondisi harga beras belakangan ini, kami ingin? 10 persen HPP jadi kewenangan Perum Bulog untuk beli gabah maupun beras petani dan masuk dalam PSO. Tapi semua berpulang pada keputusan pemerintah," ucap Wahyu.
Untuk tahun 2016 ini, Perum Bulog menargetkan pengadaan beras hingga 3,9 juta dari petani? untuk menjaga stabilitas harga. Target ini lebih besar dibanding realisasi penyerapan beras 2015 lalu yang sebesar 3,28 juta ton.
Sumber : antara
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/22/o1bty8219-bulog-minta-hpp-fleksibel-demi-serapan-beras-petani
Dirut Ungkap Musuh Perum Bulog
Jumat, 22 Januari 2016
JAKARTA – Pada awalnya Badan Urusan Logistik (Bulog) didirikan untuk mendukung berbagai industri kecil dan UMKM di pedesaan yang dulunya dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Karena itu, menurut Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, Bulog tidak membangun sendiri infrastruktur modern di bidang industri perberasan.
“Semua infrastruktur industri perberasan diserahkan ke KUD dengan tujuan agar KUD kuat," kata Djarot Kusumayakti, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1).
Saat ini, lanjutnya, mulai tumbuh industri perberasan besar yang dikelola oleh swasta murni yang diperkuat dengan teknologi modern dan jaringan sampai ke petani-petani di seluruh kawasan sentra produksi beras.
“Mereka ini yang sesungguhnya jadi kompetitor Bulog dalam berebut pasokan gabah langsung dari tangan petani," tegas Djarot.
Sebagai institusi bisnis, menurut Djarot, pihak swasta ini lebih lincah dalam strategi harga. Apa pun kondisi gabah petani kata Djarot, langsung mereka serap untuk diolah menjadi beras dengan standar kualitas tertentu.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena beras merupakan pangan strategis nasional. Karena itu, Negara melalui Bulog harus hadir di tengah-tengah petani sebagai penyeimbang agar beras tidak selalu diposisikan murni sebagai komoditi bisnis karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.(fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2016/01/22/352086/Dirut-Ungkap-Musuh-Perum-Bulog-
JAKARTA – Pada awalnya Badan Urusan Logistik (Bulog) didirikan untuk mendukung berbagai industri kecil dan UMKM di pedesaan yang dulunya dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Karena itu, menurut Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, Bulog tidak membangun sendiri infrastruktur modern di bidang industri perberasan.
“Semua infrastruktur industri perberasan diserahkan ke KUD dengan tujuan agar KUD kuat," kata Djarot Kusumayakti, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1).
Saat ini, lanjutnya, mulai tumbuh industri perberasan besar yang dikelola oleh swasta murni yang diperkuat dengan teknologi modern dan jaringan sampai ke petani-petani di seluruh kawasan sentra produksi beras.
“Mereka ini yang sesungguhnya jadi kompetitor Bulog dalam berebut pasokan gabah langsung dari tangan petani," tegas Djarot.
Sebagai institusi bisnis, menurut Djarot, pihak swasta ini lebih lincah dalam strategi harga. Apa pun kondisi gabah petani kata Djarot, langsung mereka serap untuk diolah menjadi beras dengan standar kualitas tertentu.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena beras merupakan pangan strategis nasional. Karena itu, Negara melalui Bulog harus hadir di tengah-tengah petani sebagai penyeimbang agar beras tidak selalu diposisikan murni sebagai komoditi bisnis karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.(fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2016/01/22/352086/Dirut-Ungkap-Musuh-Perum-Bulog-
DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Bulog-Kementan
KAMIS, 21 JANUARI 2016
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –- Koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian masih lemah. Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPR RI saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
" Di sini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan," ujar Anggota DPR Sulaeman L Hamzah saat berbincang seusai rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/01).
Sulaeman mengatakan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus dibenahi. Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu, hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi. Sehingga kejadian serupa tak terjadi kembali.
Dia juga menegaskan pemerintah menetapkan prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan melakukan impor sebagai cadangan. Jika seperti itu, maka perlu ada kajian dan data komprehensif mengenai stok di dalam negeri.
Dengan data yang memadai itu, pemerintah juga akan dapat memperkirakan kuota produk pada tahun 2016. Keputusan untuk melakukan impor atau pun tidak, benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan juga akan membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.
"Yang pasti, kita berharap semua kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan," kata dia.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –- Koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian masih lemah. Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPR RI saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
" Di sini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan," ujar Anggota DPR Sulaeman L Hamzah saat berbincang seusai rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/01).
Sulaeman mengatakan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus dibenahi. Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu, hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi. Sehingga kejadian serupa tak terjadi kembali.
Dia juga menegaskan pemerintah menetapkan prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan melakukan impor sebagai cadangan. Jika seperti itu, maka perlu ada kajian dan data komprehensif mengenai stok di dalam negeri.
Dengan data yang memadai itu, pemerintah juga akan dapat memperkirakan kuota produk pada tahun 2016. Keputusan untuk melakukan impor atau pun tidak, benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan juga akan membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.
"Yang pasti, kita berharap semua kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan," kata dia.
2015, Bulog Raup Laba Rp 1,6 Triliun
KAMIS, 21 JANUARI 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, sepanjang tahun lalu, mencatatkan laba sebesar Rp 1,6 triliun pada 2015. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, ketika perusahaan pelat merah itu merugi Rp 430 miliar.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan kondisi finansial perusahaan beberapa tahun terakhir memang merugi. “Tapi, pada 2015, kami memperoleh laba, sementara estimasi dan masih diaudit kurang-lebih Rp 1,6 triliun. Kalau sama (memperhitungkan) pajak, jadi Rp 1,1 triliun," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Januari 2016.
Djarot mengungkapkan, perolehan laba itu didapatkan karena perusahaan melakukan efisiensi. “Terutama percepatan pengumpulan dokumen untuk mempercepat cash flow perusahaan,” ucapnya.
Meski begitu, Djarot mengungkapkan masih ada kekurangan dalam kinerja operasional selama 2015. Salah satunya pengadaan beras, yang semula diupayakan optimal pada kuartal II 2015, tapi belum mampu mencapai rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). "Pengadaan hanya mampu menyerap 3,2 juta ton setara beras atau 73 persen dari target revisi RKAP," katanya.
Realisasi penyaluran Bulog, Djarot melanjutkan, sudah melewati RKAP awal, tapi belum mencapai target revisinya, yaitu sebesar 3,199 juta ton atau 86 persen. Sedangkan pencapaian penjualan kegiatan komersial pada 2015, ia mengungkapkan, hanya sebesar 50 persen atau Rp 6,5 triliun dari target revisi RKAP.
Saat ini, ujar Djarot, Bulog tengah melakukan proses transformasi di segala bidang, baik organisasi, operasional, sumber daya manusia, keuangan, maupun pengawasan, sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja. "Hampir di seluruh bidang kami lakukan perubahan,” ucapnya. Dengan begitu, ia berharap Bulog bisa memberikan layanan terbaik dalam menjaga kualitas dan kuantitas dalam program utama beras sejahtera.
FRISKI RIANA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/21/090738225/2015-bulog-raup-laba-rp-1-6-triliun
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, sepanjang tahun lalu, mencatatkan laba sebesar Rp 1,6 triliun pada 2015. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, ketika perusahaan pelat merah itu merugi Rp 430 miliar.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan kondisi finansial perusahaan beberapa tahun terakhir memang merugi. “Tapi, pada 2015, kami memperoleh laba, sementara estimasi dan masih diaudit kurang-lebih Rp 1,6 triliun. Kalau sama (memperhitungkan) pajak, jadi Rp 1,1 triliun," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Januari 2016.
Djarot mengungkapkan, perolehan laba itu didapatkan karena perusahaan melakukan efisiensi. “Terutama percepatan pengumpulan dokumen untuk mempercepat cash flow perusahaan,” ucapnya.
Meski begitu, Djarot mengungkapkan masih ada kekurangan dalam kinerja operasional selama 2015. Salah satunya pengadaan beras, yang semula diupayakan optimal pada kuartal II 2015, tapi belum mampu mencapai rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). "Pengadaan hanya mampu menyerap 3,2 juta ton setara beras atau 73 persen dari target revisi RKAP," katanya.
Realisasi penyaluran Bulog, Djarot melanjutkan, sudah melewati RKAP awal, tapi belum mencapai target revisinya, yaitu sebesar 3,199 juta ton atau 86 persen. Sedangkan pencapaian penjualan kegiatan komersial pada 2015, ia mengungkapkan, hanya sebesar 50 persen atau Rp 6,5 triliun dari target revisi RKAP.
Saat ini, ujar Djarot, Bulog tengah melakukan proses transformasi di segala bidang, baik organisasi, operasional, sumber daya manusia, keuangan, maupun pengawasan, sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja. "Hampir di seluruh bidang kami lakukan perubahan,” ucapnya. Dengan begitu, ia berharap Bulog bisa memberikan layanan terbaik dalam menjaga kualitas dan kuantitas dalam program utama beras sejahtera.
FRISKI RIANA
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/21/090738225/2015-bulog-raup-laba-rp-1-6-triliun
Kamis, 21 Januari 2016
Bulog Jamin Raskin Memenuhi Kualitas Beras Medium
Kamis, 21 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Badan Urusan Logistik Drive II Sumatra Barat (Sumbar) meluncurkan program raskin 2016 di Kecamatan Padang Selatan, Rabu (20/1).
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, peluncuran raskin untuk sekira 39 ribu kepala keluarga (KK) di 11 kecamatan di Kota Padang, merupakan yang perdana di Sumatra Barat bahkan mungkin di Indonesia.
"Menurut kita, kegiatan harus segera (dilaksanakan), karena terkait kebutuhan warga miskin, harus disegerakan," kata dia usai peluncuran program raskin 2016 di Kantor Kecamatan Padang Selatan, Sumatra Barat, Rabu (20/1).
Sebab, menurutnya, harga beras yang sempat melambung beberapa waktu lalu sangat merugikan masyarakat. Pemkot Padang bersama Bulog, ia melanjutkan, menyikapi dengan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre II Sumatra Barat, Benhur Ngkaime menjamin, raskin yang akan disalurkan tahun ini, memenuhi standar dan layak dengan kualitas beras medium. Keluhan ihwal kualitas raskin yang buruk, ia menjelaskan, disebabkan karena beras yang disalurkan sudah tersimpan lama di gudang.
Menyikapi hal tersebut, ia mengatakan, Bulog membuat kebijakan baru secara nasional, yaitu menyimpan raskin di gudang untuk kebutuhan dua bulan. Sebab, menurut Benhur, umur ideal beras tersimpan di gudang, yaitu selama tiga bulan. Sementara, selama ini persediaan Bulog biasanya untuk empat hingga enam bulan. Hal tersebut, menurutnya yang menyebabkan kualitas beras buruk.
"Petugas biasanya kewalahan untuk melakukan sortir, itu human error," kata dia.
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Badan Urusan Logistik Drive II Sumatra Barat (Sumbar) meluncurkan program raskin 2016 di Kecamatan Padang Selatan, Rabu (20/1).
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, peluncuran raskin untuk sekira 39 ribu kepala keluarga (KK) di 11 kecamatan di Kota Padang, merupakan yang perdana di Sumatra Barat bahkan mungkin di Indonesia.
"Menurut kita, kegiatan harus segera (dilaksanakan), karena terkait kebutuhan warga miskin, harus disegerakan," kata dia usai peluncuran program raskin 2016 di Kantor Kecamatan Padang Selatan, Sumatra Barat, Rabu (20/1).
Sebab, menurutnya, harga beras yang sempat melambung beberapa waktu lalu sangat merugikan masyarakat. Pemkot Padang bersama Bulog, ia melanjutkan, menyikapi dengan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre II Sumatra Barat, Benhur Ngkaime menjamin, raskin yang akan disalurkan tahun ini, memenuhi standar dan layak dengan kualitas beras medium. Keluhan ihwal kualitas raskin yang buruk, ia menjelaskan, disebabkan karena beras yang disalurkan sudah tersimpan lama di gudang.
Menyikapi hal tersebut, ia mengatakan, Bulog membuat kebijakan baru secara nasional, yaitu menyimpan raskin di gudang untuk kebutuhan dua bulan. Sebab, menurut Benhur, umur ideal beras tersimpan di gudang, yaitu selama tiga bulan. Sementara, selama ini persediaan Bulog biasanya untuk empat hingga enam bulan. Hal tersebut, menurutnya yang menyebabkan kualitas beras buruk.
"Petugas biasanya kewalahan untuk melakukan sortir, itu human error," kata dia.
NTB: Panen Melimpah Mengapa Bulog Datangkan 7.000 Ton Beras dari Jatim?
Rabu, 20 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanafi secara tegas menolak rencana Perum Bulog untuk mendatangkan beras asal Jawa Timur.
"Tidak ada alasan beras luar masuk NTB," kata Mori Hanafi di Mataram, Rabu.
Ia menuturkan, sangat mendukung langkah Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang dengan tegas tidak menginginkan beras asal Jawa Timur (Jatim) masuk ke daerah itu. Karena dinilai dapat merugikan petani.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan alasan Bulog ingin memasukkan beras tersebut disaat produksi beras sedang melimpah.
"Kita tahu, memang domain Bulog memasukkan beras ke mana saja. Tetapi, harus jelas juga apa alasannya. Misalkan, daerah itu kekurangan beras dan harga tidak terkendali sehingga mempengaruhi inflasi," jelasnya.
Karena, kata dia, jangan sampai dengan masuknya beras tersebut dapat mempengaruhi produksi dan harga ditingkat petani. "Intinya kami mendukung pemprov. Bahkan ini wajib ditolak," katanya.
Ia menduga rencana kedatangan beras sebanyak 7.000 ton ke NTB itu, sudah diatur oleh para mafia beras mengingat beras yang didatangkan dari Jatim tersebut jenis premium, sehingga mustahil jika beras tersebut untuk masyarakat miskin."Kalau ini ditujukan untuk raskin tidak mungkin sebanyak itu," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyayangkan rencana Bulog NTB yang ingin mendatangkan beras sebanyak 7.000 ton dari Provinsi Jatim saat produksi beras di daerah itu sedang melimpah.
"Selama ini kita tidak pernah menyiapkan stok ataupun menambah stok dari produksi beras dari luar daerah, padahal saat ini produksi beras kita sedang melimpah," katanya.
Menurut Gubernur, seharusnya saat produksi beras lokal sedang melimpah, bahkan hingga surplus tidak semestinya pihak Bulog mendatangkan beras dari luar NTB. Justru seharusnya pihak Bulog membeli beras dari petani lokal.
Jika rencana itu terjadi akan mematikan kehidupan petani di daerah itu. Karena akan menurunkan semangat dan antusiasme para petani untuk tidak menanam padi.
"Saya tidak mengerti ada hal darurat apa sehingga Bulog ingin mendatangkan beras dari
Jatim. padahal kita juga sudah menolak masuknya beras impor. Segera saya meminta laporan Bulog untuk mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Disinggung terkait beras yang rencana di datangkan dari Jatim tersebut merupakan beras impor, gubernur belum bisa berkomentar lebih jauh, sebab pihaknya ingin mendengar terlebih dahulu alasan langsung dari pihak Bulog yang ingin mendatangkan beras asal Jatim.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/20/o19etm219-ntb-panen-melimpah-mengapa-bulog-datangkan-7000-ton-beras-dari-jatim
REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanafi secara tegas menolak rencana Perum Bulog untuk mendatangkan beras asal Jawa Timur.
"Tidak ada alasan beras luar masuk NTB," kata Mori Hanafi di Mataram, Rabu.
Ia menuturkan, sangat mendukung langkah Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang dengan tegas tidak menginginkan beras asal Jawa Timur (Jatim) masuk ke daerah itu. Karena dinilai dapat merugikan petani.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan alasan Bulog ingin memasukkan beras tersebut disaat produksi beras sedang melimpah.
"Kita tahu, memang domain Bulog memasukkan beras ke mana saja. Tetapi, harus jelas juga apa alasannya. Misalkan, daerah itu kekurangan beras dan harga tidak terkendali sehingga mempengaruhi inflasi," jelasnya.
Karena, kata dia, jangan sampai dengan masuknya beras tersebut dapat mempengaruhi produksi dan harga ditingkat petani. "Intinya kami mendukung pemprov. Bahkan ini wajib ditolak," katanya.
Ia menduga rencana kedatangan beras sebanyak 7.000 ton ke NTB itu, sudah diatur oleh para mafia beras mengingat beras yang didatangkan dari Jatim tersebut jenis premium, sehingga mustahil jika beras tersebut untuk masyarakat miskin."Kalau ini ditujukan untuk raskin tidak mungkin sebanyak itu," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyayangkan rencana Bulog NTB yang ingin mendatangkan beras sebanyak 7.000 ton dari Provinsi Jatim saat produksi beras di daerah itu sedang melimpah.
"Selama ini kita tidak pernah menyiapkan stok ataupun menambah stok dari produksi beras dari luar daerah, padahal saat ini produksi beras kita sedang melimpah," katanya.
Menurut Gubernur, seharusnya saat produksi beras lokal sedang melimpah, bahkan hingga surplus tidak semestinya pihak Bulog mendatangkan beras dari luar NTB. Justru seharusnya pihak Bulog membeli beras dari petani lokal.
Jika rencana itu terjadi akan mematikan kehidupan petani di daerah itu. Karena akan menurunkan semangat dan antusiasme para petani untuk tidak menanam padi.
"Saya tidak mengerti ada hal darurat apa sehingga Bulog ingin mendatangkan beras dari
Jatim. padahal kita juga sudah menolak masuknya beras impor. Segera saya meminta laporan Bulog untuk mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Disinggung terkait beras yang rencana di datangkan dari Jatim tersebut merupakan beras impor, gubernur belum bisa berkomentar lebih jauh, sebab pihaknya ingin mendengar terlebih dahulu alasan langsung dari pihak Bulog yang ingin mendatangkan beras asal Jatim.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/20/o19etm219-ntb-panen-melimpah-mengapa-bulog-datangkan-7000-ton-beras-dari-jatim
Rabu, 20 Januari 2016
900 Ribu Ton Beras Impor Masih di Gudang Bulog
Rabu, 20 Januari 2016
Jakarta - Perum Bulog telah memasukkan 900 ribu ton beras impor atau mencapai 60% dari total kuota impor yang diberikan pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Beras impor tersebut berasal dari Vietnam dan Thailand. Hingga saat ini belum ada beras impor yang masuk ke pasar. Beras itu masih disimpan di gudang-gudang Perum Bulog sebagai cadangan. Apabila harga beras naik signifikan, sementara stok dari beras lokal tidak memadai untuk kegiatan operasi pasar (OP), barulah beras tersebut dikeluarkan oleh BUMN tersebut.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, hingga saat ini Perum Bulog baru mendapatkan izin kuota impor sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah yang berlaku mulai Oktober 2015 hingga Maret 2016. Keputusan impor diambil pemerintah untuk mengantisipasi kurangnya produksi (shortage) beras akibat cuaca ekstrem El Nino 2015 yang bisa memundurkan musim tanam. “Sudah masuk hampir 900 ribu ton, disimpan di gudang, semuanya dari Vietnam dan Thailand,” kata dia seperti dikutip dari Investor Daily di Jakarta, Rabu (20/1).
Wahyu mengatakan, impor bisa dilakukan dari empat negara yang telah memiliki kesepakatan government to government (G to G) dengan Indonesia, yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Namun dengan melihat harga, kesanggupan suplai, dan faktor pengiriman, Perum Bulog memilih Vietnam dan Thailand untuk memasok beras ke Indonesia. “Kami sempat menjajaki impor dari Myanmar dan Kamboja. Itu dilakukan dengan pemikiran apabila ada masalah dengan Vietnam atau Thailand, misalnya keterlambatan pasokan. Tapi Vietnam dan Thailand sanggup dan kami juga pertimbangkan harga dan faktor teknis lainnya,” ungkap dia.
Sedangkan untuk impor beras dari Pakistan, kata dia, itu masih terlalu baru karena masih sebatas nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Pakistan. Impor dari Pakistan mencapai 1 juta ton senilai US$ 400 juta untuk jangka waktu empat tahun (2016-2019). Dalam proses importasi sendiri, Perum Bulog baru bisa mengeksekusi setelah ada perintah tertulis dari pemerintah. “Jadi, pengadaan beras dari luar negeri tergantung perintah pemerintah, sejauh ini perintah tertulis ke kami bau yang pertama sebesar 1,5 juta ton, tapi kalau ternyata besok ada perintah lagi, kami siap laksanakan,” ungkap dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/342885-900-ribu-ton-beras-impor-masih-di-gudang-bulog.html
Jakarta - Perum Bulog telah memasukkan 900 ribu ton beras impor atau mencapai 60% dari total kuota impor yang diberikan pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Beras impor tersebut berasal dari Vietnam dan Thailand. Hingga saat ini belum ada beras impor yang masuk ke pasar. Beras itu masih disimpan di gudang-gudang Perum Bulog sebagai cadangan. Apabila harga beras naik signifikan, sementara stok dari beras lokal tidak memadai untuk kegiatan operasi pasar (OP), barulah beras tersebut dikeluarkan oleh BUMN tersebut.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, hingga saat ini Perum Bulog baru mendapatkan izin kuota impor sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah yang berlaku mulai Oktober 2015 hingga Maret 2016. Keputusan impor diambil pemerintah untuk mengantisipasi kurangnya produksi (shortage) beras akibat cuaca ekstrem El Nino 2015 yang bisa memundurkan musim tanam. “Sudah masuk hampir 900 ribu ton, disimpan di gudang, semuanya dari Vietnam dan Thailand,” kata dia seperti dikutip dari Investor Daily di Jakarta, Rabu (20/1).
Wahyu mengatakan, impor bisa dilakukan dari empat negara yang telah memiliki kesepakatan government to government (G to G) dengan Indonesia, yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Namun dengan melihat harga, kesanggupan suplai, dan faktor pengiriman, Perum Bulog memilih Vietnam dan Thailand untuk memasok beras ke Indonesia. “Kami sempat menjajaki impor dari Myanmar dan Kamboja. Itu dilakukan dengan pemikiran apabila ada masalah dengan Vietnam atau Thailand, misalnya keterlambatan pasokan. Tapi Vietnam dan Thailand sanggup dan kami juga pertimbangkan harga dan faktor teknis lainnya,” ungkap dia.
Sedangkan untuk impor beras dari Pakistan, kata dia, itu masih terlalu baru karena masih sebatas nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Pakistan. Impor dari Pakistan mencapai 1 juta ton senilai US$ 400 juta untuk jangka waktu empat tahun (2016-2019). Dalam proses importasi sendiri, Perum Bulog baru bisa mengeksekusi setelah ada perintah tertulis dari pemerintah. “Jadi, pengadaan beras dari luar negeri tergantung perintah pemerintah, sejauh ini perintah tertulis ke kami bau yang pertama sebesar 1,5 juta ton, tapi kalau ternyata besok ada perintah lagi, kami siap laksanakan,” ungkap dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/342885-900-ribu-ton-beras-impor-masih-di-gudang-bulog.html
KPPU Selidiki Bulog Soal Monopoli Impor Jagung
Selasa, 19 Januari 2016
JAKARTA, WOL – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan hak monopoli impor jagung yang diberikan kepada Perum Bulog harus didasarkan pada Undang-Undang (UU) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Namun bila itu kebijakan setingkat menteri, maka dalam kebijakan itu harus didasarkan pada salah satu UU.
Ia menilai kebijakan menjadikan Bulog memonopoli impor jagung tepat sejauh itu dalam rangka untuk melakukan stabilisasi harga. Namun ia juga mengingatkan bila hal itu berlangsung seterusnya atau menjadi satu pola pemerintah dalam mengambil kebijakan, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha karena akan menutup kesempatan bagi swasta untuk mengembangkan usaha mereka secara sehat.
“Saya tidak tahu apakah pemberian hak monopoli ke Bulog dasar hukumnya apa. Apakah Kebijakan Menteri atau Perpres, nanti kita akan lihat dasarnya,” ujar Syarkawi, Selasa (19/1).
KPPU mengingatkan pemerintah, harus melakukan pengawasan ekstra ketat kepada Bulog karena telah memberikan hak monopoli impor jagung. Ia mewanti-wanti jangan sampai Bulog menyalahgunakan kewenangan tersebut di luar batas-batas yang telah ditentukan.(kontan/data2)
http://waspada.co.id/warta/kppu-selidiki-bulog-soal-monopoli-impor-jagung/
JAKARTA, WOL – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan hak monopoli impor jagung yang diberikan kepada Perum Bulog harus didasarkan pada Undang-Undang (UU) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Namun bila itu kebijakan setingkat menteri, maka dalam kebijakan itu harus didasarkan pada salah satu UU.
Ia menilai kebijakan menjadikan Bulog memonopoli impor jagung tepat sejauh itu dalam rangka untuk melakukan stabilisasi harga. Namun ia juga mengingatkan bila hal itu berlangsung seterusnya atau menjadi satu pola pemerintah dalam mengambil kebijakan, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha karena akan menutup kesempatan bagi swasta untuk mengembangkan usaha mereka secara sehat.
“Saya tidak tahu apakah pemberian hak monopoli ke Bulog dasar hukumnya apa. Apakah Kebijakan Menteri atau Perpres, nanti kita akan lihat dasarnya,” ujar Syarkawi, Selasa (19/1).
KPPU mengingatkan pemerintah, harus melakukan pengawasan ekstra ketat kepada Bulog karena telah memberikan hak monopoli impor jagung. Ia mewanti-wanti jangan sampai Bulog menyalahgunakan kewenangan tersebut di luar batas-batas yang telah ditentukan.(kontan/data2)
http://waspada.co.id/warta/kppu-selidiki-bulog-soal-monopoli-impor-jagung/
Bulog Minta Izin Impor Jagung, Gula, dan Daging Sapi
Selasa, 19 Januari 2016
Jakarta -Pada tahun ini, Perum Bulog mendapat beberapa penugasan baru dari pemerintah mengimpor sejumlah komoditas pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Penugasan tersebut, antara lain penunjukan Bulog sebagai importir tunggal jagung sebanyak 600.000 ton sampai Maret 2016, impor gula 200.000 ton hingga Maret 2016, dan juga daging sapi.
Untuk penugasan impor jagung, saat ini Bulog sudah mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan). Tinggal menunggu keluarnya izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ditargetkan jagung impor bisa mulai didatangkan pada Februari 2016.
"Yang sudah direkomendasikan jagung, kita sedang memproses impor jagung. Mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor Bulog sendiri. Kami targetkan awal Februari mulai masuk," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, kepada detikFinance, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Izin impor gula juga sudah diajukan oleh Perum Bulog, namun masih menunggu persetujuan dari Kemendag. "Kalau gula sedang kami ajukan izinnya, belum keluar izin. Kami masih menunggu persetujuan izin impor gula dari Kementerian Perdagangan. Kami mengajukan izin impor gula sampai bulan Maret, sesuai hasil Rakortas," tuturnya.
Selain jagung dan gula, Bulog juga meminta perpanjangan izin impor 8.000 ton daging sapi ke Kemendag. Sebelumnya Bulog mendapat izin impor 10.000 ton daging sapi pada Oktober 2015, tapi hanya terealisasi 2.000 ton hingga Desember 2015. Kini Bulog meminta izin tersebut diperpanjang agar impor 8.000 ton daging sapi lagi bisa direalisasikan.
"(Perpanjangan izin impor daging sapi) Sudah diajukan tapi kami masih menunggu persetujuan perpanjangan. Kami ajukan untuk sisa 8.000 ton daging sapi," ucap Wahyu.
Diakuinya, Bulog belum memiliki infrastruktur untuk berbisnis jagung, gula, dan daging sapi. Tetapi untuk sementara infrastruktur yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memilikinya.
"Bukan berarti kita nggak punya cold storage kita nggak bisa jual daging sapi, nggak punya silo nggak bisa jual jagung. Banyak cold storage dan silo yang bisa kita sewa. Kan nggak harus bikin sendiri, kerjasama atau kemitraan bisa dilakukan," cetus Wahyu.
Namun, bila pemerintah menetapkan Bulog menjadi stabilisator jagung, gula, dan daging sapi secara permanen, maka Bulog perlu sejumlah persiapan agar dapat mengelola komoditas-komoditas tersebut dalam jangka panjang.
Persiapan yang dibutuhkan bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia (SDM), organisasi, modal, maupun model bisnis untuk stabilisasi jagung, gula, dan daging sapi.
"Kalau kita bicara persiapan, banyak yang harus kita siapkan. Mulai dari infrastruktur, SDM, permodalan, organisasinya, ini kan sesuatu yang baru. Model bisnisnya pun harus kami persiapkan agar dapat berjalan dengan baik," tutupnya.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2016/01/19/083211/3121478/4/bulog-minta-izin-impor-jagung-gula-dan-daging-sapi
Jakarta -Pada tahun ini, Perum Bulog mendapat beberapa penugasan baru dari pemerintah mengimpor sejumlah komoditas pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Penugasan tersebut, antara lain penunjukan Bulog sebagai importir tunggal jagung sebanyak 600.000 ton sampai Maret 2016, impor gula 200.000 ton hingga Maret 2016, dan juga daging sapi.
Untuk penugasan impor jagung, saat ini Bulog sudah mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan). Tinggal menunggu keluarnya izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ditargetkan jagung impor bisa mulai didatangkan pada Februari 2016.
"Yang sudah direkomendasikan jagung, kita sedang memproses impor jagung. Mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor Bulog sendiri. Kami targetkan awal Februari mulai masuk," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, kepada detikFinance, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Izin impor gula juga sudah diajukan oleh Perum Bulog, namun masih menunggu persetujuan dari Kemendag. "Kalau gula sedang kami ajukan izinnya, belum keluar izin. Kami masih menunggu persetujuan izin impor gula dari Kementerian Perdagangan. Kami mengajukan izin impor gula sampai bulan Maret, sesuai hasil Rakortas," tuturnya.
Selain jagung dan gula, Bulog juga meminta perpanjangan izin impor 8.000 ton daging sapi ke Kemendag. Sebelumnya Bulog mendapat izin impor 10.000 ton daging sapi pada Oktober 2015, tapi hanya terealisasi 2.000 ton hingga Desember 2015. Kini Bulog meminta izin tersebut diperpanjang agar impor 8.000 ton daging sapi lagi bisa direalisasikan.
"(Perpanjangan izin impor daging sapi) Sudah diajukan tapi kami masih menunggu persetujuan perpanjangan. Kami ajukan untuk sisa 8.000 ton daging sapi," ucap Wahyu.
Diakuinya, Bulog belum memiliki infrastruktur untuk berbisnis jagung, gula, dan daging sapi. Tetapi untuk sementara infrastruktur yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memilikinya.
"Bukan berarti kita nggak punya cold storage kita nggak bisa jual daging sapi, nggak punya silo nggak bisa jual jagung. Banyak cold storage dan silo yang bisa kita sewa. Kan nggak harus bikin sendiri, kerjasama atau kemitraan bisa dilakukan," cetus Wahyu.
Namun, bila pemerintah menetapkan Bulog menjadi stabilisator jagung, gula, dan daging sapi secara permanen, maka Bulog perlu sejumlah persiapan agar dapat mengelola komoditas-komoditas tersebut dalam jangka panjang.
Persiapan yang dibutuhkan bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia (SDM), organisasi, modal, maupun model bisnis untuk stabilisasi jagung, gula, dan daging sapi.
"Kalau kita bicara persiapan, banyak yang harus kita siapkan. Mulai dari infrastruktur, SDM, permodalan, organisasinya, ini kan sesuatu yang baru. Model bisnisnya pun harus kami persiapkan agar dapat berjalan dengan baik," tutupnya.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2016/01/19/083211/3121478/4/bulog-minta-izin-impor-jagung-gula-dan-daging-sapi
Bulog Lampung Hanya Serap 68 Persen Gabah Petani
Selasa, 19 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG – Pada rapat evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2015 dan rencana kerja tahun 2016 di Pemprov Lampung Selasa (19/1), terungkap Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung, hanya mampu menyerap gabah petani sebesar 68,08 persen.
“Target penyerapan gabah petani 130 ribu ton, namunt terealisasi 88.503 ton atau 68,08 persen,” kata Kepala Bulog Divre Lampung, Dindin Syamsudin.
Rendahnya penyerapan gabah petani karena produksi gabah tahun 2015 banyak dijual ke luar Lampung. Transaksi gabah di luar Lampung, membuat Bulog kesulitan menyerap gabah petani sesuai target.
Ia menjelaskan target dan realisasi pengadaan gabah selama 2015 terjadi dua kali perubahan. Pertama, target penyerapan 90 ribu ton, terealisasi hanya 76.476 ton atau 84,97 persen. Kedua, tambahan target 40 ribu ton dan terealisasi 12.028 ton.
Bulog Lampung juga mengalami kendala dalam penyerapan gabah petani tahun lalu. Diantaranya, penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2015. HPP tahun lalu terlambat sehingga kehilangan momentum saat panen raya. Kemudian, masa penggilingan yang kesulitan memenuhi standar pemerintah, akibat keterbatasan sarana prasarana, dan keterbatasan space gudang penyimpanan.
Selain itu, Bulog menghadapi masalah harga gabah sepanjang tahun 2015 di atas HPP. Sehingga, saat panen raya terjadi cuaca cenderung hujan, sehingga kesulitan mendapatkan gabah atau beras sesuai dengan ketentuan pemerintah.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/19/o173yd219-bulog-lampung-hanya-serap-68-persen-gabah-petani
REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG – Pada rapat evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2015 dan rencana kerja tahun 2016 di Pemprov Lampung Selasa (19/1), terungkap Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung, hanya mampu menyerap gabah petani sebesar 68,08 persen.
“Target penyerapan gabah petani 130 ribu ton, namunt terealisasi 88.503 ton atau 68,08 persen,” kata Kepala Bulog Divre Lampung, Dindin Syamsudin.
Rendahnya penyerapan gabah petani karena produksi gabah tahun 2015 banyak dijual ke luar Lampung. Transaksi gabah di luar Lampung, membuat Bulog kesulitan menyerap gabah petani sesuai target.
Ia menjelaskan target dan realisasi pengadaan gabah selama 2015 terjadi dua kali perubahan. Pertama, target penyerapan 90 ribu ton, terealisasi hanya 76.476 ton atau 84,97 persen. Kedua, tambahan target 40 ribu ton dan terealisasi 12.028 ton.
Bulog Lampung juga mengalami kendala dalam penyerapan gabah petani tahun lalu. Diantaranya, penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2015. HPP tahun lalu terlambat sehingga kehilangan momentum saat panen raya. Kemudian, masa penggilingan yang kesulitan memenuhi standar pemerintah, akibat keterbatasan sarana prasarana, dan keterbatasan space gudang penyimpanan.
Selain itu, Bulog menghadapi masalah harga gabah sepanjang tahun 2015 di atas HPP. Sehingga, saat panen raya terjadi cuaca cenderung hujan, sehingga kesulitan mendapatkan gabah atau beras sesuai dengan ketentuan pemerintah.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/19/o173yd219-bulog-lampung-hanya-serap-68-persen-gabah-petani
Selasa, 19 Januari 2016
Bulog Mulai Realisasikan Impor Komoditas
Senin, 18 Januari 2016
Bisnis.com, JAKARTA – Mulai Februari mendatang, Perum Bulog akan mulai merealisasikan satu-per satu impor komoditas pangan yang ditugaskan pada lembaga tersebut. Yang paling terdekat yaitu pemasukan impor jagung sebanyak 100.000 ton pada pekan awal Februari.
Wahyu, DIrektur Pengadaan Perum Bulog mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan tahap pembelian impor jagung dari negara-negara produsen komoditas itu. Adapun, importasi jagung merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh lembaga stabilisator harga bahan pangan pokok tersebut.
“Kita sedang memproses importasi jagung dan mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor oleh Bulog sendiri. Kami targetkan tak kurang dari dua kapal akan masuk pada awal Februari,” ungkap Wahyu di Jakarta, Senin (18/1).
Wahyu menyampaikan dua kapal pengangkut tersebut masing-masing akan memuat sebanyak 40.000 ton dan 60.000 ton jagung. Layaknya impor setiap tahunnya yang sebelumnya dilakukan oleh industri pakan, impor jagung kali ini pun didatangjan dari Brasil dan Argentina.
Kendati demikian, dia mengatakan Bulog pun tengah menjajaki beberapa negara sebagai alternatif untuk mendatangkan jagung impor. “Kami juga cari sumber lainnya seperti Spanyol dan Ukraina,” terang Wahyu.
Proses pemasukan impor jagung dari kedua negara tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di tingkat Kemenko Perekonomian yang mengamanahkan Bulog untuk mengimpor jagung sebanyak 600.000 ton selama kuartal I tahun ini, atau hingga Maret mendatang.
Rakor tersebut juga menyimpulkan Indonesia membutuhkan sekitar 2,4 juta ton jagung pada tahun depan. Namun, angka ini akan dievaluasi seiring aktivtas produksi komoditas tersebut di dalam negeri sehingga volume impornya bisa lebih tinggi atau lebih rendah.
Untuk mendatangkan impor jagung sendiri, Bulog pun telah menyiapkan dana sedikitnya Rp1,8 triliun dengan perhitungan harga per kilogram jagung impor sebesar Rp3.000.
Selain jagung, Wahyu mengatakan Bulog pun tengah menunggu beberapa izin impor komoditas lain yaitu gula dan perpanangan izin realisasi impor daging dari Selandia baru.
http://industri.bisnis.com/read/20160118/99/510720/bulog-mulai-realisasikan-impor-komoditas
Bisnis.com, JAKARTA – Mulai Februari mendatang, Perum Bulog akan mulai merealisasikan satu-per satu impor komoditas pangan yang ditugaskan pada lembaga tersebut. Yang paling terdekat yaitu pemasukan impor jagung sebanyak 100.000 ton pada pekan awal Februari.
Wahyu, DIrektur Pengadaan Perum Bulog mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan tahap pembelian impor jagung dari negara-negara produsen komoditas itu. Adapun, importasi jagung merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh lembaga stabilisator harga bahan pangan pokok tersebut.
“Kita sedang memproses importasi jagung dan mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor oleh Bulog sendiri. Kami targetkan tak kurang dari dua kapal akan masuk pada awal Februari,” ungkap Wahyu di Jakarta, Senin (18/1).
Wahyu menyampaikan dua kapal pengangkut tersebut masing-masing akan memuat sebanyak 40.000 ton dan 60.000 ton jagung. Layaknya impor setiap tahunnya yang sebelumnya dilakukan oleh industri pakan, impor jagung kali ini pun didatangjan dari Brasil dan Argentina.
Kendati demikian, dia mengatakan Bulog pun tengah menjajaki beberapa negara sebagai alternatif untuk mendatangkan jagung impor. “Kami juga cari sumber lainnya seperti Spanyol dan Ukraina,” terang Wahyu.
Proses pemasukan impor jagung dari kedua negara tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di tingkat Kemenko Perekonomian yang mengamanahkan Bulog untuk mengimpor jagung sebanyak 600.000 ton selama kuartal I tahun ini, atau hingga Maret mendatang.
Rakor tersebut juga menyimpulkan Indonesia membutuhkan sekitar 2,4 juta ton jagung pada tahun depan. Namun, angka ini akan dievaluasi seiring aktivtas produksi komoditas tersebut di dalam negeri sehingga volume impornya bisa lebih tinggi atau lebih rendah.
Untuk mendatangkan impor jagung sendiri, Bulog pun telah menyiapkan dana sedikitnya Rp1,8 triliun dengan perhitungan harga per kilogram jagung impor sebesar Rp3.000.
Selain jagung, Wahyu mengatakan Bulog pun tengah menunggu beberapa izin impor komoditas lain yaitu gula dan perpanangan izin realisasi impor daging dari Selandia baru.
http://industri.bisnis.com/read/20160118/99/510720/bulog-mulai-realisasikan-impor-komoditas
Langganan:
Postingan (Atom)