JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, fungsi dan kelembagaan Perum Bulog yang kini berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan inkonsistensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyangga stabilitas pangan.
Menurutnya, kini Bulog merupakan entitas bisnis yang harus memiliki keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Jika tugas sebagai penyangga stok cadangan (bufferstock) beras dikendalikan BUMN yang mencari keuntungan, maka yang terjadi justru ketidakkonsistenan dalam tugas utamanya tersebut.
"Makanya kalau memang pemerintah menugaskan Bulog sebagai bufferstock, maka kelembagaan Bulog ini yang harus direform terlebih dahulu. Lembaga yang memang mempunyai tugas untuk stabilisasi harga, bukan untuk mencari keuntungan," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Senin (1/6/2015).
Enny mengatakan, jika fungsi Bulog sudah difokuskan sebagai unit penyangga stok pangan, maka semua pembiayaannya ditutupi pemerintah. Namun dengan catatan, mekanisme pembiayaan melalui penyertaan modal, dan bukan melalui mekanisme APBN.
"Jadi punya fleksiblitas. Kalau misalnya mekanismenya APBN maka siklus panen, siklus pangan, kan enggak bisa mengikuti siklus APBN. Sehingga itu yang menyebabkan keterlambatan," imbuh dia.
Sementara, jika Bulog menjadi lembaga independen, maka pemerintah bisa memberikan penyertaan modal untuk dikelola dan mampu memenuhi target penguasaan yang dilakukan pemerintah.
"Dengan itu, Bulog pasti bisa misalnya menyerap gabah dari petani, melakukan pengadaan tepat waktu, sesuai siklus musim yang ada di petani kita," pungkas Enny.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar