KBRN, Jakarta : Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti, ditargetkan untuk menyerap beras petani sebanyak 4 juta ton tahun ini. Apabila target itu meleset, maka Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mencopot Djarot dari kursi nomor satu di Bulog.
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengaku prihatin dengan peranan Bulog yang tidak sekuat sebelumnya, khususnya di era Orde Baru. Kapasitas Bulog hanya mampu menyerap 10 persen beras dari kebutuhan nasional.
“Ini sedikit sedih juga bicara Bulog. Peran Bulog saat ini berbeda dari sebelumnya. Kalau daya serap Bulog, kapasitasnya dibawah 10 persen, berarti 90 persen di kuasai oleh pedagang. Ini tidak signifikan,” kata Heri Gunawan dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Jumat (12/6/2016).
Selain itu, paska reformasi, Bulog hanya bertugas untuk menyerap dan menstabilisasi harga pada komoditas beras. Peranan Bulog terus mengalami perubahan. Bulog pernah bertugas melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tanggal 5 November 1978.
Kemudian di era reformasi, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Peran Bulog semakin kecil dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.
“Iya Bulog hanya memiliki kemampuan itu (stabiliasasi harga) tetapi hanya beras. Namun itupun dibawah 10 persen dari kebutuhan nasional,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencopot Lenny Sugihat sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan digantikan Djarot Kusumayakti. Alasanya, selain kinerja tidak maksimal juga karena kedepan peran Bulog semakin signifikan. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, peran Bulog sangat strategis dan penting untuk menjaga ketahanan pangan bangsa.
“Bulog ini posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan kita. Sesuai dengan Undang-Undang segera di Perumkan. Ke depan Bulog tidak hanya urusan beras namun sembilan pokok lainnya. Dalam rangka persiapan itu, maka Dirut diganti. PT Pangan lebih banyak orientasi nya urusan profit komersil,” terang Presiden Joko Widodo, kepada wartawan, Senin (8/6/2015) lalu. (Sgd/DS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar