Senin, 22 Juni 2015
Pemerintah akan melakukan kajian terhadap program penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama 17 tahun program tersebut berjalan, hingga kini setumpuk masalah tidak kunjung selesai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kajian itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Besok (Senin) akan rapat (kabinet) terbatas, agendanya membahas redesain raskin,” ujarnya, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Meski menyatakan ada banyak masalah, Khofifah menolak jika disebut ada penyimpangan yang ditemukan KPK. Menurut Khofifah, masalah dalam penyaluran raskin antara lain pada kualitas, sasaran penerima, harga, dan waktu penyaluran. Di beberapa daerah, raskin disalurkan beberapa bulan sekali karena butuh biaya angkut besar untuk mengantarkan beras ke tempat sasaran. ”Di daerah kepulauan, raskin diantar beberapa bulan sekali, seharusnya sebulan sekali,” ujarnya. Harga di setiap daerah juga berbeda karena tidak setiap daerah menyiapkan anggaran distribusi. ”Seharusnya daerah ikut menanggung anggaran dari depo ke titik serah,” ujarnya. Pemerintah juga mendapat masukan soal kualitas karena kerap muncul laporan soal beras berkutu dan berkualitas rendah. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150622kompas/#/2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar