MedanBisnis - Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti optimistis tahun ini tak ada impor beras. Dia akan memaksimalkan penyerapan beras petani di dalam negeri untuk memaksimalkan stok Bulog dari musim panen yang tersisa.
Djarot baru dua hari menjabat sebagai orang nomor satu di Bulog menggantikan Lenny Sugihat yang diberhentikan karena tak mencapai target penyerapan beras petani. Djarot mengatakan terjadi fluktuasi produksi beras dalam 10 tahun terakhir, bahkan pada 2011 dan 2014 terjadi penurunan produksi beras nasional.
Pemerintah menargetkan Bulog dapat menyerap beras dari petani 4 juta ton sampai akhir tahun ini, sedangkan sampai akhir Juni sekira 2 juta ton. Sementara saat ini penyerapan baru mencapai 1,2 juta ton.
Djarot menjelaskan dari total produksi beras yang tahun ini ditargetkan setara gabah kering giling mencapai 73 juta ton, daya serap Bulog rata-rata hanya 5,75% dari produksi beras yang ada.Khusus 2015 sampai juni penyerpan 2,59% atau asumsi ceteris paribus. "Maka setahun ini hanya 5,1% dari total produksi yang ada. Ini menjadi tanggungjawab direksi baru untuk meningkatkan daya serap Bulog," kata Djarot di depan para anggota Komisi IV DPR-RI, Rabu (10/6). Dia didampingi jajaran direksi lainnya, diantaranya Irianto Hutagaol, Direktur SDM dan Umum Herman Hidayat, dan Fajri Santosa sebagai Direktur Pengendalian Pasar.
Djarot mengatakan selama beberapa tahun, Bulog telah mengimpor beras rata-rata 425.000 ton, yang dilakukan pada 2010-2011-2012-2014. Secara rata-rata selama 20 tahun terakhir, Bulog mengimpor beras 984.000 ton per tahun."2015 Insya Allah tidak ada impor," katanya.
Dia mengatakan saat ini stok beras di gudang-gudang Bulog mencapai 1,435 juta ton. Termasuk di dalamnya dari penyerapan beras hingga Juni sebanyak 1,2 juta ton, sebanyak 1,1 juta ton sudah disalurkan untuk program raskin.
Anggaran Bulog
Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo yang memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Perum Bulog menjelaskan pihaknya bingung dengan pengalokasian anggaran ke BUMN stabilisator harga pangan ini. "Saya bingung dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Bulog ini kan kegiatannya berhubungan dengan beras dan pangan. Harusnya KPA-nya di Kementerian Pertanian. Tapi sekarang malah adanya di Kementerian Sosial," tanyanya.
Padahal, berbagai kegiatan yang dilakukan Perum Bulog berkaitan erat dengan sektor pertanian. "Pengadaannya, kalau ada kendala juga kan di teknis Kementerian Pertanian," tuturnya.
Dia menyarankan Perum Bulog bisa melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk memindahkan KPA dari Kementerian Sosial ke Kementerian Pertanian. "Kalau DPR yang menyampaikan akan dianggap konflik kepentingan. Kalau Bapak itu kan akan mempermudah bapak dalam melakukan koordinasi. Mungkin bisa dipertimbangkan," katanya.
Selama ini Perum Bulog mendapat anggaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pangan dari pemerintah salah satunya untuk cadangan beras pemerintah, yang fungsinya untuk jaga-jaga bila ada bencana dan kegiatan sosial, termasuk operasi pasar. (dtf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar