JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog mengusulkan kenaikan pagu indikatif dalam RAPBN 2016 menjadi sebesar Rp 25,090 triliun. Usulan ini naik dari pagu indikatif tahun ini yang hanya sebesar Rp 20,4 triliun.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 ini, realisasi pencairan subsidi raskin hingga paruh pertama mencapai Rp 9,446 triliun. Pagu subsidi raskin untuk tahun ini sebesar Rp 18,9 triliun.
“Sisanya di semester kedua sebanyak Rp 9,493 triliun,” kata Djarot, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Namun, Djarot mengatakan, pemerintah masih memiliki utang pembayaran subsidi raskin sebesar Rp 543,813 miliar untuk penyaluran raskin tahun 2013, dan sebesar Rp 1,5 triliun untuk penyaluran raskin tahun 2014.
Sementara itu, Djarot juga melaporkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp 1,5 triliun belum dapat dicairkan mengingat sampai dengan saat ini belum ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedang CBP tahun 2016 direncanakan ada penambahan sebanyak 225.606 ton, atau senilai Rp 2 triliun.
Pimpinan rapat, Edi Prabowo mengaku heran dengan belum ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran Perum Bulog. Menurut Edi, Kementerian Pertanian yang berkaitan erat dengan pengadaan gabah dan beras lebih layak menjadi KPA Perum Bulog, ketimbang Kementerian Sosial.
Ia pun meminta Djarot dan direksi Bulog untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait perihal KPA tersebut.
“Kalau DPR yang menyampaikan akan dianggap konflik kepentingan. Kalau Bapak itu kan akan mempermudah bapak dalam melakukan koordinasi. Mungkin bisa dipertimbangkan,” ucap Edi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar