Jokowi, Bulog dan Pengendalian Harga Sembako

Rabu,17 Juni 2015

Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan kebijakan pengendalian 14 jenis barang kebutuhan pokok masyarakat dengan kembali memberi peran kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga dan pengendali harga 14 jenis barang yang meliputi hasil pertanian, hasil industri dan impor.     Di era Orde Baru, Presiden Soeharto, sangat sukses mengendalikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang dilakukan Bulog serta kementerian terkait.   Dia bisa berkuasa cukup lama,  32 tahun,  karena bisa mengendalikan harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), sehingga kebutuhan rakyat di bidang pangan murah dan terjangkau harganya oleh rakyat jelata.     Maka walaupun Soeharto dilengserkan secara paksa oleh gerakan reformasi tahun 1998, tetapi namanya tetap harum dikalangan rakyat jelata.  Oleh karena pada masa Soeharto berkuasa, rakyat mudah mendapat pekerjaan dan harga-harga sembako murah. Jadi sekalipun gaji dan pendapatan kecil, rakyat bisa tenang karena sembako murah.     Rakyat kemudian menyesal menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya, karena Orde Reformasi tidak menghadirikan kehidupan rakyat jelatan yang lebih baik dari rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Salah satu kesalahan Orde Reformasi karena barang-barang kebutuhan pokok masyarakat diserahkan kepada mekanisme pasar. Bulog dipreteli kewenanganya  sehingga adanya sama saja dengan tidak ada.     Setelah Orde Reformasi berkuasa 17  tahun lamanya, rakyat jelata sadar dan membanding kehidupan di era Orde Baru lebih baik sehingga rakyat jelata rindu kepada Presiden Soeharto.   Penyebab utamanya karena Soeharto mampu menghadirkan harga sembako murah dan gampang mencari pekerjaan.     Menyadari hal itu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru yang memutar jarum sejarah kembali menfungsikan Bulog dan melakukan pengendalian harga barang bukan lagi sembilan bahan pokok, tetapi 14 jenis barang yang dikendalikan oleh pemerintah.   Kebijakan Pro Rakyat     Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan yang tepat dan benar untuk mengoreksi kesalahan rezim pemerintahan Orde Reformasi. Pertama, hal ihwal yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako tidak lagi diserahkan kepada pasar bebas yang dikendalikan pengusaha besar.     Kedua, tidak lagi membiarkan rakyat menderita akibat kenaikan harga sembako karena supply (pasokan) dan demand (permintaan) barang tidak dikendalikan oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga harga barang kebutuhan pokok menjadi liar dan naik sesukanya tanpa pemerintah bisa berbuat apa-apa.      Ketiga, pemerintah melalui Bulog dan kementerian perdagangan dan pertanian kembali hadir mengendalikan bukan hanya sembilan bahan pokok, tetapi empat bahan barang kebutuhan masyarakat yang dilindungi dari praktik monopoli dan oligopoli yang dilakukan swasta dan menyengsarakan rakyat.     Kebijakan tersebut patut diapresiasi dan didukung karena negeri jiran Malaysia yang penduduknya hanya sekitar 27 juta jiwa, pemerintah Malaysia mengendalikan 25 jenis barang kebutuhan masyarakat, sehingga harganya terkendali sepanjang tahun termasuk  menjelang hari raya.  Begitu juga Singapura yang penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa, kebutuhan pokok masyarakatnya  dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Singaoura.     Sebaliknya Indonesia yang berpenduduk sekitar 250  juta jiwa, di era Orde Reformasi semua kebutuhan pokok masyarakat diserahkan kepada mekanisme pasar yang dikendalikan para pemgusaha besar.  Bukan itu saja, tetapi mayoritas kebutuhan pokok masyarakat di impor dari luar negeri.     Presiden Jokowi dan Wapres JK sedang berjuang meluruskan kesalahan Orde Reformasi ke jalan yang benar,  dengan membangun irigasi dan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dan mengembalikan fungsi Bulog sebagai menyanggah dan pengendali harga.     Untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia serta dukungan politik dari para politisi di parlemen.  Akan lebih baik dan mempunyai landasan hukum yang kuat jika kebijakan pengendalian harga dan penguatan Bulog dilakukan melalui undang-undang.     Semoga di bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dan  tahun baru,  harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat tetap terkendali dan bisa terjangkau harganya oleh masyarakat luas.     Allahu a,lam bisshawab    

Musni Umar
Sociologist and Researcher, Ph.D in Sociology, National University of Malaysia (UKM)

http://www.kompasiana.com/musniumar/jokowi-bulog-dan-pengendalian-harga-sembako_558151b123afbd64048b4580