Padahal, keberpihakan pada produsen skala kecil sangat dibutuhkan.
VIVAnews – Visi dan misi terkait kedaulatan pangan pada masing-masing pasangan calon presiden yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang, dinilai masih belum matang.
Pada diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera mengungkapkan, bahwa diperlukan adalah keberpihakan yang lebih kuat bagi produsen pangan skala kecil.
Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, mengungkapkan bahwa ada sekitar lima juta petani kecil yang dipaksa keluar dari 110 ribu hektare lahan.
"Terakhir diketahui ada 20 ribu petani yang keluar. Bagaimana pangan kita bisa terpenuhi kalau produsennya menurun," ujarnya, Jumat 30 Mei 2014.
Dia merincikan, ada 100 dari 340 kabupaten dalam kondisi rawan pangan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.
"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru. Karena Presiden SBY sudah gagal total untuk memperbaikinya," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pokja Beras Said Abdullah memaparkan, kemungkinan visi misi kedua pasangan capres untuk mengubah situasi pangan ke depan agar dapat mewujudkan pangan sangat penting dipertanyakan.
Menurutnya, kedaulatan pangan tidak dapat diwujudkan jika tidak ada yang bicara tentang subsidi, asuransi, dan juga benih. Sedangkan impor pangan dan perjanjian internasional yang terkait dengan lemahnya sistem pangan Indonesia masih dianggap keharusan.
Sedangkan Ketua Pokja Perikanan, Abdul Halim, membahas mengenai program yang justru tidak memberikan perhatian terhadap sumber penghidupan nelayan kecil.
"Kalau kawasan konservasi laut diperluas, maka kawasan perairan tersebut tidak boleh digunakan sebagai area tangkap. Bagaimana nelayan kecil kita bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan 40-50 juta ton jika aksesnya dibatasi," tuturnya. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar