Selasa, 26 Juli 2016
YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan tidak masalah apabila nantinya beras untuk rakyat miskin (raskin) digantikan dengan voucher pangan pada 2017 mendatang. Pihaknya mengharapkan masyarakat miskin tetap dibantu dan skema pendistribusiaannya diatur dengan jelas agaar tepat sasaran dan tujuan program voucher pangan tersebut nantinya.
"Tidak masalah kalau program raskin mau dihapuskan. Tetapi saya belum tahu detailnya dengan voucher pangan mekanismenya seperti apa," ujar Sultan HB X kepada KRjogja.com di Kompleks Kepatihan, Senin (25/7/2016).
Sultan HB X menyampaikan selama ini penyaluran raskin tersebut langsung didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun penyerapan beras untuk kebutuhan program raskin tersebut. Apabila nantinya program ini digantikan dengan program voucher tentu harus dipikirkan skema penyalurannya.
"Skema penyalurannya voucher itu seperti ap? Apakah nanti ambil di Bulog, di kelurahan atau dimana? Selama ini, urusan raskin hingga pengangkutannya ada di Bulog, saya khawatir beban biaya mengangkutnya jadi di masyarakat miskin," ungkap Sultan HB X.
Untuk itu, pihaknya akan menunggu kebijakan program voucher pangan yang digulirkan Presiden Joko Widodo tersebut pada 2017 mendatang, terutama skema pembagiannya. Menurutnya program voucher pangan ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras di masyarakat karena hanya terjadi perubahan dari penerimaan beras raskin digantikan voucher pangan sehingga semakin praktis.
"Saya kira dengan dihapuskannya raskin ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras nantinya. Semakin praktis saja yang penting masyarakat kurang mampu tidak dilupakan," tandas Raja Kraton Yogyakarta tersebut. (R-4)
http://krjogja.com/web/news/read/3855/Sultan_Raskin_Dihapus_Tidak_Akan_Ganggu_Stabilitas_Harga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar