Selasa, 19 Juli 2016
JAKARTA - Pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk mengembalikan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga pangan atau buffer stock. Keputusan tersebut, kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti berkaitan dengan pengubahan sistem program beras miskin (raskin) menjadi kupon pangan berbasis elektrik atau e-voucher. Pada program e-voucher, pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat miskin untuk menukarkan beras dengan kualitas yang diinginkan, bahkan e-voucher juga bisa ditukarkan dengan bahan pangan lainnya, seperti telur, gula, bawang dan lainnya. Pemerintah, setiap bulannya memberikan jatah 15 kilogram (kg) untuk satu rumah tangga pada program raskin. Jikalau masyarakat ingin menukarkan e-voucher dengan beras, maka harga sesuai dengan yang berlaku pada saat itu juga. Namun, kata Djarot, sebagai buffer stock, Bulog menjamin harga beras jauh lebih terjangkau. "Di sini lah fungsi Bulog untuk memberikan harga yang wajar," kata Djarot di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Djarot menyebutkan, sebagai stabilisasi harga pangan dibutuhkan beberapa aturan yang menguatkan peran Bulog ke depannya. "Artinya gini, kalau gitu berarti kamu harus bisa menjaga stok sekian juta. Stok itu dari mana? Dari mana saja, yang penting harus barangnya bagus, harganya cocok, kan gitu," tambahnya. Djarot mengungkapkan, Bulog sangat siap untuk kembali menjadi stabilator harga pangan, intinya Bulog harus memiliki stok yang cukup sebagai instrumen awal menekan harga pangan. "Nah makanya itu perlu ditambah lagi. bisa untuk yang lain tapi perlu ditambah lagi," tutupnya.
http://economy.okezone.com/read/2016/07/19/320/1441898/bulog-jamin-harga-beras-e-voucher-terjangkau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar