Sumenep (beritajatim.com) - Rencana pemerintah untuk mengganti beras bagi warga miskin (raskin) dengan voucher belanja mendapat dukungan penuh dari legislator DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir.
"Menurut saya, rencana itu bagus. Kami sepakat kalau raskin diganti dengan sistem vocher belanja. Dengan begitu, penerima bisa lebih leluasa memanfaatkan bantuan tersebut," katanya, Rabu (20/07/16).
Menurut politisi PKB ini, selama ini sistem distribusi raskin sering dikeluhkan. Bahkan ditengarai banyak penerima raskin yang tidak tepat sasaran.
"Tapi meskipun nantinya raskin diganti voucher belanja, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan ketat terhadap realisasinya," ujarnya.
Hamid yang juga Wakil Ketua Komisi I ini berharap agar program pengentasan kemiskinan itu benar-benar sesuai tujuan awal. Karena itu, pelaksanaan pendataan penerima bantuan harus menjadi konsentrasi serius, sehingga warga kurang mampu bisa tercover secara keseluruhan.
"Harusnya pendataan penerima bantuan itu dilakukan tiap tiga tahun sekali. Dan setiap tahunnya ada pembaruan data penerima," ucapnya.
Pagu raskin di Sumenep sebanyak 1.745.090 ton per bulan untuk 27 kecamatan, baik kepulauan maupun daratan.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merencanakan agar program bantuan raskin itu diganti dengan vocher belanja agar penerima bisa membeli sembilan bahan pokok (sembako) di toko sesuai kebutuhannya.
Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Presiden telah meminta Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa membuat regulasi terkait penyaluran vocher belanja tersebut.
Sementara fungsi Bulog akan dikembalikan lagi sebagai 'buffer stock' atau stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, serta penyangga harga gabah petani. [tem/but]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar