PEMPROV NTB SARANKAN BULOG SEWA GUDANG BARU

Minggu, 5 April 2015

WE Online, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyarankan agar Perum Badan Urusan Logistik di daerah itu menyewa gudang milik swasta untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sarana penyimpanan beras.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusa Tenggara Barat (NTB) Mokhlis, di Mataram, Sabtu (4/4/2015), mengatakan Badan Urusan Logistik (Divre) NTB mengaku hanya mampu menyerap sebanyak 10 persen dari total produksi padi di NTB, pada 2015, karena keterbatasan gudang penyimpanan beras.

"Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada Bulog, sewa gudang swasta kalau memang ada keluhan kurang gudang. Ada banyak gudang swasta yang dibisniskan, jangan terpaku dalam kuota pembeliannya," katanya.

Ia mengatakan saran itu langsung disampaikan pada pertemuan dengan jajaran Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti, pada 25 Maret 2015.

Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) yang terlibat dalam upaya khusus (Upsus) swasembada padi, jagung dan kedelai tahun 2017, juga menginginkan agar Bulog lebih berperan dalam hal penyerapan gabah agar petani tidak terkesan hanya disuruh memproduksi, tapi tidak dijamin harga hasil produksinya.

"Tahun ini NTB mentargetkan produksi padi 2,3 juta ton, tapi Bulog hanya mampu menyerap 10 persen dari total produksi," katanya.

Mokhlis juga menyarakan agar Bulog Divre NTB bekerja sama dengan Bulog daerah lain, seperti Bali, yang langsung membeli beras ke NTB.

"Kenapa tidak Bulog NTB saja yang memfasilitasi Bulog Bali membeli gabah atau beras petani di daerah kita. Itu saran kami pada saat rapat," ujarnya.

Ia juga mendorong Bulog Divre NTB untuk menambah dana pembelian gabah atau beras produksi petani di daerahnya, sehingga petani tidak dipermainkan oleh para tengkulak ketika musim panen raya. Mokhlis mengakui kondisi harga gabah kering panen di tingkat petani berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700 per kilogram. Kondisi tersebut terjadi di 10 kabupaten/kota yang menjadi sentra padi.

"Kalau subsidi kurang, tolong bicarakan ke pusat untuk ditambah, agar kuota pembelian bisa lebih banyak, tidak seperti sekarang hanya 10 persen dari total produksi padi NTB," ucapnya.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan jumlah produksi padi pada 2015 sebanyak 2,3 juta ton dari luas lahan tanamn mencapai 434.359 hektare. Sasaran produksi padi tersebut mengacu pada rencana strategis (Renstra) Kementerian Pertanian dengan trend peningkatan sebesar 3,2 persen per tahun.

Sentra produksi padi tersebar di 10 kabupaten/kota, yakni Kota Mataram dengan target produksi sebanyak 28.380 ton dari luas lahan tanam mencapai 4.800 hektare, Kabupaten Lombok Barat 175.623 ton dari luas lahan tanam 31.690 hektare, Lombok Utara 70.240 ton dari luas tanam 13.258 hektare, Lombok Tengah 477.890 ton dari luas tanam 90.047 hektare dan Lombok Timur 386.980 ton dari luas tanam 74.665 hektare.

Untuk Kabupaten Sumbawa ditargetkan mampu memproduksi padi sebanyak 486.192 ton dari luas lahan tanam 90.939 hektare, Sumbawa Barat 100.710 ton dari luas lahan tanam 19.302 hektare, Dompu 189.684 ton dari luas lahan tanam 37.915 hektare, Bima 343.505 ton dari luas lahan tanam 64.296 hektare dan Kota Bima sebanyak 37.500 ton dari luas lahan tanam mencapai 7.447 hektare. (Ant)

Editor: Cahyo Prayogo

http://wartaekonomi.co.id/berita52017/pemprov-ntb-sarankan-bulog-sewa-gudang-baru.html