Kamis, 16 April 2015
Wacana pembubaran Badan Urusan logistik (Bulog) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendapat perhatian dari pakar.
Seperti diungkapkan Chairperson Enciety Business Consult, Kresnayana Yahya. Ia menegaskan, wacana tersebut adalah gebrakan politik yang harus menghasilkan solusi yang tepat.
“Saya kira ini adalah gebrakan politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan mata rantai mafia pangan yang ada di seluruh daerah. Istilah saya, (di Bulog) banyak manipulasi yang memberikan ruang untuk cukong bisa bermain,” ungkapnya, Kamis (16/4/2015).
Kresnayana menilai Bulog selama ini tidak bisa menjadi lembaga yang menjamin ketersediaan pangan dengan merata. Bahkan untuk pengendalian harga beras saja, Bulog tidak bisa berkutik ketika dihadapkan dengan permainan cukong beras yang merajalela di daerah-daerah.
“Bulog itu kan tidak membeli gabah langsung dari petani, tapi dari cukong baru disimpan digudang,” tegasnya.
Dia mengindikasi, hal ini menjadi biang dari harga beras yang sering terjun bebas di tangan para mafia. “Lebih parah lagi, beras yang diberikan ke masyarakat itu beras timbunan lama yang tidak berkualitas,” bebernya.
Kresnayana yakin kenapa Mendagri memberi pernyataan yang cukup mengaggetkan tersebut karena ia sudah mengetahui seluk-beluk permainan mafia di dalam lembaga Bulog. Bayangkan, dari proses pembelian gabah dari cukong kemudian gabah ditimbun. Bulog diprediksikan memiliki keuntungan Rp 300 hingga Rp 600 per kilo gramnya.
“Sedangkan pemerintah saat ini telah mengalokasikan 4 juta ton beras, bayangkan berapa keuntungan yang didapatkan oleh Bulog? Tapi selama ini dia tidak bisa mengendalikan harga beras di pasar,” tambahnya.
Sebagai lembaga penyedia pangan, Bulog juga dinilai tidak transparan terhadap publik dan tidak memberikan jaminan kualitas beras kepada masyarakat.
“Ini karena petani lebih percaya cukong ketimbang dengan Bulog. Apalagi Bulog juga tidak memiliki akses ke petani selain melalui para cukong,” kritisinya.
Untuk itu, sebagai solusi jika Bulog benar-benar akan dibubarkan oleh Kemendagri, Kresnayana berharap pemerintah lebih mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Ini untuk menjamin agar produksi padi, jagung, dan berbagai produk palawija lainnya tidak jatuh ke tangan para cukong.
“Alokasi dana desa sebesar Rp 1 miliar itu bisa digunakan untuk membuat BUMD,” sarannya.
Sementara untuk memberikan bantuan kesehjateraan kepada petani, Kresnayana berharap agar desa juga mengoptimalkan peran Gabungan Kelompok Tani sebagai koperasi. Koperasi tersebut bisa menjamin kebutuhan hidup bulanan petani.
“Sistem agraria di China juga memberlakukan mekanisme demikian. Yakni, meminjamkan petani dana pinjaman dari masing-masing koperasi,” imbuhnya.
Seperti yang ramai dikabarkan, Kamis (16/4/2015), Mendagri, Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Bulog karena dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.
“Kalau menangani urusan kecil seperti mengurus beras dan membeli beras hasil panen dari petani saja tidak bisa, ya dibubarkan saja,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, seperti dilansir Antara. (wh)
http://www.enciety.co/bulog-bakal-dibubarkan-pakar-minta-pemerintah-hidupkan-bumd/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar