Rabu,30 September 2015
JAKARTA, KOMPAS — Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia menilai stok beras milik Perum Bulog saat ini kurang aman. Pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan, tidak boleh menganggap ringan dan perlu hati-hati dengan kondisi itu karena harga beras sudah naik.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi, Selasa (29/10), di Jakarta, mengatakan, Bulog saat ini hanya memiliki stok beras medium untuk keluarga miskin dan beras premium. Cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kondisi paceklik dan operasi pasar minim.
Sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan dana APBN untuk mengisi CBP, tetapi belum terealisasikan. Jika direalisasikan dalam waktu dekat ini, Perum Bulog setidaknya perlu mendapatkan sekitar 300.000 ton.
"Situasinya saat ini sudah tidak memungkinkan karena sudah musim kemarau. Jika nanti baru direalisasikan saat terjadi paceklik, hal itu akan menimbulkan masalah. Jangan sampai CBP ini kosong. Saya kira hal ini harus betul-betul diperhatikan pemerintah dalam mengambil kebijakan," kata Bayu.
Dari data Perum Bulog, stok beras saat ini 1,8 juta ton. Stok terdiri dari stok beras medium untuk beras sejahtera (rastra) 1,1 juta ton dan stok beras premium sebanyak 700.000 ton.
Pada Oktober dan November nanti, Perum Bulog akan menyalurkan rastra sekitar 460.000 ton. Adapun pada awal Oktober, Bulog akan menggelar operasi pasar beras premium 300.000 ton di Surabaya, Semarang, Medan, Jakarta, dan Bandung.
Bayu menabahkan, stok beras di Bulog itu harus dicermati. Jika nanti ada penyaluran rastra, stok akan berkurang. Keterbatasan stok itu dapat memunculkan spekulasi harga. Saat ini, harga beras medium sudah cukup tinggi.
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat, rata-rata nasional harga beras medium pada Selasa (29/9) Rp 10.316 per kg. Selama 30 Agustus-29 September, harga beras medium di atas Rp 10.000 per kg. Harga beras medium terendah selama periode itu Rp 10.018 per kg.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, petani mengakui menikmati tingginya harga gabah di akhir musim panen September ini. Harga gabah kering yang biasanya Rp 3.700 per kg kini menjadi Rp 4.700 kg. Tingginya harga ini dipicu minimnya pasokan gabah pada akhir musim panen dan kondisi gabah yang kering.
Prayogo Mustopo, petani asal Desa Pakis Taji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, menegaskan harga gabah saat ini yang tertinggi dalam setahun terakhir. Terakhir pada Maret lalu, ia hanya mendapatkan harga Rp 4.200 per kg. "Harga Rp 4.200 per kg itu sudah tergolong tinggi, apalagi saat ini," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Blitar, Jawa Timur di depan ratusan petani menegaskan, pada tahun 2016 pihaknya tidak akan mengucurkan bantuan bagi daerah yang tidak bisa meningkatkan produksi beras sesuai dengan target. Sebaliknya, pada daerah yang berhasil, bantuan yang diberikan nilainya sama dengan tahun ini atau lebih besar.
(HEN/NIT/WER)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150930kompas/#/18/
Rabu, 30 September 2015
Bulog Kembali Turunkan Harga Tebus Beras Premium, Sejumlah Mitra Hentikan Suplai
Selasa, 29 September 2015
PURWOKERTO,(PRLM).- Sejumlah mitra Bulog menghentikan suplai beras ke Bulog setelah Bulog menurunkan lagi harga tebus beras premium dari semula Rp 9.000 per kilogram (kg) diturunkan lagi menjadi Rp 8.250 per kg. Sebab nilai tebusnya sudah di bawah harga di pasar beras lokal.
"Penurunan harga tebus beras premium oleh Bulog sudah dua kali semula Rp 9.000 per kg kemudian turun menjadi Rp 8750, Senin lalu sudah ada keputusan resmi turun menjadi Rp 8250. Saya sudah dengar kabar itu Kamis pekan lalu, sejak saat itu saya stop beli beras untuk Bulog,"kata Imam salah satu mitra asal Rawalo, Banyumas,
Hingga hari ini Selasa (29/9) Imam dan puluhan mitra Bulog lainnya sudah tidak mengisi gudang Bulog. Sebab harga tebus sudah dibawah harga beras petani di penggilingan yang sampai saat ini masih bertahan di angka Rp 8300 hingga Rp 8350 per kg.
Hal yang sama dikatakan Manajer KUD Patikraja Faturrahman, sudah menghentikan suplai ke gudang Bulog. "Kebijakan penurunan harga tebus tersebut telah menyebabkan kita banyak mengalami kerugian,"jelasnya.
'Sebab sebelum harga tebus diturunkan mereka sudah terlanjur membeli di tingkat penggilingana tau petani Rp 8300 per kg. Tetapi Bulog hanya menghargai Rp 8250 per kg, kita banyak merugi,"jelasnya.
Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Setio Wastono yang didampingi pejabat Humasnya, Priyono, mengakui penurunan harga tebus beras premium tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar beras petani tidak semuanya masuk ke gudang Bulog.
''Penurunan harga tebus untuk menjaga inflasi, disamping menjaga agar pasar masih ada stok beras, sehingga gejolak harga juga tidak terjadi,'' jelasnya.
Selain itu, program pengadaan beras premium yang dilakukan Bulog Sub Divre IV Banyumas, sudah melebih target. Menurutnya, ketika penyerapan beras premium ini diprogram kan, Bulog Banyumas ditargetkan hanya menyerap beras premium sebanyak 5.000 ton.
"Sampai saat ini penyerapan beras premium saat ini sudah mencapai sekitar Rp 6.800 ton. Sedangkan yang masih terikat kontrak untuk pengadaan premium ini, masih ada sekitar 500 ton lagi,'' jelasnya.
Priyono menambahkan, pihaknya masih menerima setoran beras namun dengan ketentuan yang baru seharga Rp 8.250 per kg dan sesuai kualitas yang diper syaratkan.
Dia menyebutkan, dengan penyerapan beras premium ini, maka tingkat penyerapan beras yang telah dilakukan Bulog Banyumas sepanjang tahun 2015 hingga saat ini, telah mencapai 58 ribu ton setara beras. Yakni, terdiri dari beras medium untuk kebutuhan raskin seanyak 51 ribu ton, dan beras premium sebanyak hampir 7.000 ton. (Eviyanti/A-108)***
PURWOKERTO,(PRLM).- Sejumlah mitra Bulog menghentikan suplai beras ke Bulog setelah Bulog menurunkan lagi harga tebus beras premium dari semula Rp 9.000 per kilogram (kg) diturunkan lagi menjadi Rp 8.250 per kg. Sebab nilai tebusnya sudah di bawah harga di pasar beras lokal.
"Penurunan harga tebus beras premium oleh Bulog sudah dua kali semula Rp 9.000 per kg kemudian turun menjadi Rp 8750, Senin lalu sudah ada keputusan resmi turun menjadi Rp 8250. Saya sudah dengar kabar itu Kamis pekan lalu, sejak saat itu saya stop beli beras untuk Bulog,"kata Imam salah satu mitra asal Rawalo, Banyumas,
Hingga hari ini Selasa (29/9) Imam dan puluhan mitra Bulog lainnya sudah tidak mengisi gudang Bulog. Sebab harga tebus sudah dibawah harga beras petani di penggilingan yang sampai saat ini masih bertahan di angka Rp 8300 hingga Rp 8350 per kg.
Hal yang sama dikatakan Manajer KUD Patikraja Faturrahman, sudah menghentikan suplai ke gudang Bulog. "Kebijakan penurunan harga tebus tersebut telah menyebabkan kita banyak mengalami kerugian,"jelasnya.
'Sebab sebelum harga tebus diturunkan mereka sudah terlanjur membeli di tingkat penggilingana tau petani Rp 8300 per kg. Tetapi Bulog hanya menghargai Rp 8250 per kg, kita banyak merugi,"jelasnya.
Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Setio Wastono yang didampingi pejabat Humasnya, Priyono, mengakui penurunan harga tebus beras premium tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar beras petani tidak semuanya masuk ke gudang Bulog.
''Penurunan harga tebus untuk menjaga inflasi, disamping menjaga agar pasar masih ada stok beras, sehingga gejolak harga juga tidak terjadi,'' jelasnya.
Selain itu, program pengadaan beras premium yang dilakukan Bulog Sub Divre IV Banyumas, sudah melebih target. Menurutnya, ketika penyerapan beras premium ini diprogram kan, Bulog Banyumas ditargetkan hanya menyerap beras premium sebanyak 5.000 ton.
"Sampai saat ini penyerapan beras premium saat ini sudah mencapai sekitar Rp 6.800 ton. Sedangkan yang masih terikat kontrak untuk pengadaan premium ini, masih ada sekitar 500 ton lagi,'' jelasnya.
Priyono menambahkan, pihaknya masih menerima setoran beras namun dengan ketentuan yang baru seharga Rp 8.250 per kg dan sesuai kualitas yang diper syaratkan.
Dia menyebutkan, dengan penyerapan beras premium ini, maka tingkat penyerapan beras yang telah dilakukan Bulog Banyumas sepanjang tahun 2015 hingga saat ini, telah mencapai 58 ribu ton setara beras. Yakni, terdiri dari beras medium untuk kebutuhan raskin seanyak 51 ribu ton, dan beras premium sebanyak hampir 7.000 ton. (Eviyanti/A-108)***
Selasa, 29 September 2015
Penyerapan Beras Sulit Tercapai
Selasa, 29 September 2015
BANYUMAS, KOMPAS — Perum Bulog pesimistis mampu mencapai target penyerapan setara beras di wilayah Jawa Tengah bagian selatan tahun ini. Keterbatasan stok menyebabkan harga beras di pasaran jauh melebihi harga pembelian pemerintah. Dari target 80.000 ton, pengadaan pangan kemungkinan hanya akan mencapai 55.000 ton.
M Priyono dari Humas Perum Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas, Senin, mengatakan, target penyerapan pangan pada 2015 sebanyak 80.000 ton. Namun, kemungkinan hanya akan tercapai sebanyak 55.000 ton.
"Fluktuasi harga beras dan gabah di pasaran serta kondisi musim yang tidak menentu menjadi kendala utama," ujarnya di Banyumas, Senin (28/9).
Dia mencontohkan, saat ini harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 4.200-Rp 4.700 per kilogram (kg), jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kg. Adapun beras kualitas IR-64 medium di pasaran berkisar Rp 9.000-Rp 9.500 per kg. Harga ini jauh di atas HPP, yakni Rp 7.300 per kg.
Namun, Priyono mengatakan, Bulog tetap siap menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13 dan ke-14. Stok setara beras di semua gudang Bulog di wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara sekitar 50.000 ton.
Kepala Perum Bulog Subdivre IV Banyumas Setyo Wastono mengatakan, Bulog bisa melakukan pergeseran ketersediaan beras di tiap subdivre sesuai kebutuhan. Beras di subdivre yang memiliki stok berlebih dapat digeser ke subdivre yang stoknya terbatas.
Persediaan beras untuk wilayah Jawa Barat juga masih aman hingga tiga bulan depan atau hingga Desember. Stok yang tersedia saat ini di gudang Perum Bulog Divisi Regional Jabar sekitar 230.000 ton.
Meskipun stok beras aman, kata Kepala Perum Bulog Divre Jabar Alip Afandi, Senin, pada akhir Desember perlu pasokan kembali untuk kepentingan stok akhir tahun guna mengantisipasi kebutuhan pada Januari-Maret 2016.
Cadangan air
Meski kekeringan ekstrem dan serangan hama serta penyakit pada tanaman padi, produksi beras di Jawa Timur tahun 2015 diprediksi sesuai target. Target penambahan luas panen 79.000 hektar optimistis tercapai karena pemerintah sudah menyiapkan cadangan air untuk pengairannya sebesar 2,2 miliar meter kubik.
Kepala Dinas Pertanian Jatim Wibowo Eko Putro mengatakan, cadangan air itu diperoleh dari hasil penghematan penggunaan sumber air untuk kebutuhan pertanian selama 2015. Penghematan yang dilakukan mencapai 10 persen dari kebutuhan pengairan 22 miliar meter kubik.
"Jatim memiliki sumber air sebesar 52 miliar meter kubik per tahun, sedangkan kebutuhan untuk pertanian rata-rata mencapai 2 miliar meter kubik. Sebanyak 10 persen dari kebutuhan pertanian itu kita simpan untuk digelontorkan pada musim tanam kemarau saat hujan belum turun," ujar Wibowo.
Cadangan air diperoleh dari pengaturan pengeluaran air yang sangat ketat pada waduk dan bendungan, terutama yang berasal dari aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Sejak awal tahun, petugas mengawasi jumlah air yang dikeluarkan untuk pertanian.
Sementara itu, petani di Sumatera Selatan berharap pemerintah menunda rencana impor beras karena cadangan beras di petani masih memadai hingga Desember, ditambah panen yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.
Pengurus Gabungan Kelompok Tani Taman Asri, Desa Taraman Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Supriyadi mengatakan, petani di desanya masih menyimpan beras hasil panen Agustus-September. Petani sengaja menunda beras untuk mengantisipasi apabila kemarau berlangsung panjang.
Adapun perwakilan petani di Kabupaten Indramayu, Jabar, mengajukan usul agar dilakukan zonasi terhadap pembagian beras impor. Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, beras impor agar tidak didistribusikan ke daerah-daerah yang berkecukupan beras.
(GRE/SEM/NIK/IRE/REK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150929kompas/#/23/
BANYUMAS, KOMPAS — Perum Bulog pesimistis mampu mencapai target penyerapan setara beras di wilayah Jawa Tengah bagian selatan tahun ini. Keterbatasan stok menyebabkan harga beras di pasaran jauh melebihi harga pembelian pemerintah. Dari target 80.000 ton, pengadaan pangan kemungkinan hanya akan mencapai 55.000 ton.
M Priyono dari Humas Perum Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas, Senin, mengatakan, target penyerapan pangan pada 2015 sebanyak 80.000 ton. Namun, kemungkinan hanya akan tercapai sebanyak 55.000 ton.
"Fluktuasi harga beras dan gabah di pasaran serta kondisi musim yang tidak menentu menjadi kendala utama," ujarnya di Banyumas, Senin (28/9).
Dia mencontohkan, saat ini harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 4.200-Rp 4.700 per kilogram (kg), jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kg. Adapun beras kualitas IR-64 medium di pasaran berkisar Rp 9.000-Rp 9.500 per kg. Harga ini jauh di atas HPP, yakni Rp 7.300 per kg.
Namun, Priyono mengatakan, Bulog tetap siap menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13 dan ke-14. Stok setara beras di semua gudang Bulog di wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara sekitar 50.000 ton.
Kepala Perum Bulog Subdivre IV Banyumas Setyo Wastono mengatakan, Bulog bisa melakukan pergeseran ketersediaan beras di tiap subdivre sesuai kebutuhan. Beras di subdivre yang memiliki stok berlebih dapat digeser ke subdivre yang stoknya terbatas.
Persediaan beras untuk wilayah Jawa Barat juga masih aman hingga tiga bulan depan atau hingga Desember. Stok yang tersedia saat ini di gudang Perum Bulog Divisi Regional Jabar sekitar 230.000 ton.
Meskipun stok beras aman, kata Kepala Perum Bulog Divre Jabar Alip Afandi, Senin, pada akhir Desember perlu pasokan kembali untuk kepentingan stok akhir tahun guna mengantisipasi kebutuhan pada Januari-Maret 2016.
Cadangan air
Meski kekeringan ekstrem dan serangan hama serta penyakit pada tanaman padi, produksi beras di Jawa Timur tahun 2015 diprediksi sesuai target. Target penambahan luas panen 79.000 hektar optimistis tercapai karena pemerintah sudah menyiapkan cadangan air untuk pengairannya sebesar 2,2 miliar meter kubik.
Kepala Dinas Pertanian Jatim Wibowo Eko Putro mengatakan, cadangan air itu diperoleh dari hasil penghematan penggunaan sumber air untuk kebutuhan pertanian selama 2015. Penghematan yang dilakukan mencapai 10 persen dari kebutuhan pengairan 22 miliar meter kubik.
"Jatim memiliki sumber air sebesar 52 miliar meter kubik per tahun, sedangkan kebutuhan untuk pertanian rata-rata mencapai 2 miliar meter kubik. Sebanyak 10 persen dari kebutuhan pertanian itu kita simpan untuk digelontorkan pada musim tanam kemarau saat hujan belum turun," ujar Wibowo.
Cadangan air diperoleh dari pengaturan pengeluaran air yang sangat ketat pada waduk dan bendungan, terutama yang berasal dari aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Sejak awal tahun, petugas mengawasi jumlah air yang dikeluarkan untuk pertanian.
Sementara itu, petani di Sumatera Selatan berharap pemerintah menunda rencana impor beras karena cadangan beras di petani masih memadai hingga Desember, ditambah panen yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.
Pengurus Gabungan Kelompok Tani Taman Asri, Desa Taraman Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Supriyadi mengatakan, petani di desanya masih menyimpan beras hasil panen Agustus-September. Petani sengaja menunda beras untuk mengantisipasi apabila kemarau berlangsung panjang.
Adapun perwakilan petani di Kabupaten Indramayu, Jabar, mengajukan usul agar dilakukan zonasi terhadap pembagian beras impor. Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, beras impor agar tidak didistribusikan ke daerah-daerah yang berkecukupan beras.
(GRE/SEM/NIK/IRE/REK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150929kompas/#/23/
Beras Premium Disiapkan untuk Operasi Pasar
Selasa, 29 September 2015
Presiden Minta Stok Bulog Ditambah
Berbagai jenis beras dijual di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin (28/9). Beberapa hari terakhir, harga beras naik dari Rp 8.800 per kilogram menjadi Rp 9.200 per kg.
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog menyiapkan 300.000 ton beras dari hasil pembelian komersial untuk operasi pasar di lima kota besar pada awal Oktober 2015. Bulog memakai beras kualitas premium karena stok beras medium terbatas pada saat harga beras sedang tinggi.
Operasi pasar akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Semarang. Beberapa hari terakhir, harga beras di kota-kota itu tinggi dan diperkirakan naik terus.
Bulog belum memastikan harga beras dalam operasi pasar tersebut. "Soal harga masih dibicarakan, diperkirakan Rp 8.000- Rp 9.000 per kilogram. Kami tidak akan mencari keuntungan," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu kepada Kompas, Senin (28/9).
Berdasarkan data Bulog, stok beras Bulog saat ini 1,8 juta ton, yang terdiri dari 1,1 juta ton beras sejahtera dan 700.000 ton beras premium. Stok diperkirakan cukup hingga 6 bulan mendatang. Bulog akan menyalurkan 500.000 ton beras sejahtera pada Oktober dan November 2015.
Wahyu mengakui, Perum Bulog kesulitan menyerap beras petani dengan skema public service obligation (PSO). Sebab, harga beras medium petani saat ini lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 7.300 per kg.
Dengan skema komersial, Perum Bulog menyerap beras petani dengan harga rata-rata Rp 9.000 per kg. Namun, saat ini serapannya sangat terbatas karena sudah memasuki akhir musim gadu. "Kami perkirakan hanya mampu menambah 50.000 ton beras untuk tiga bulan ke depan," ujarnya.
Stok minim
Presiden Joko Widodo mengakui stok beras di Perum Bulog minim. Stok itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Tiongkok yang sebanyak 40 juta ton dan Filipina 2,5 juta ton.
"Filipina yang jumlah penduduknya sekitar 90 juta orang memiliki stok beras 2,5 juta ton," kata Presiden di hadapan pengusaha beras dan penggilingan padi di Istana Negara, Jakarta.
Presiden berharap Bulog memiliki stok di atas 10 juta ton. "Bulog harus membeli hasil produksi petani. Tidak ada alasan gudang sudah penuh, harus ada perkiraan berapa gudang yang harus disiapkan," katanya.
Kementerian Pertanian mendorong percepatan musim tanam pada Oktober ini di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, langkah itu untuk menjaga kesinambungan produksi beras, khususnya pada Desember-Januari yang biasanya paceklik.
Saat ini El Nino memasuki kategori kuat dan diperkirakan kembali menguat pada Oktober. Kekuatan fenomena ini berpeluang turun bertahap mulai akhir November. Dampak kekeringan seperti yang terjadi di wilayah Indonesia kemungkinan bertahan hingga Oktober, sebelum hujan mulai turun pada November.
"Sekarang, Indeks El Nino pada angka 2 derajat celsius, tepat di batas indeks kuat," tutur Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ardhasena Sopaheluwakan.
(HEN/MAS/NDY/WHY/JOG/YUN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150929kompas/#/19/
Presiden Minta Stok Bulog Ditambah
 |
Berbagai jenis beras dijual di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin (28/9). Beberapa hari terakhir, harga beras naik dari Rp 8.800 per kilogram menjadi Rp 9.200 per kg.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog menyiapkan 300.000 ton beras dari hasil pembelian komersial untuk operasi pasar di lima kota besar pada awal Oktober 2015. Bulog memakai beras kualitas premium karena stok beras medium terbatas pada saat harga beras sedang tinggi.
Operasi pasar akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Semarang. Beberapa hari terakhir, harga beras di kota-kota itu tinggi dan diperkirakan naik terus.
Bulog belum memastikan harga beras dalam operasi pasar tersebut. "Soal harga masih dibicarakan, diperkirakan Rp 8.000- Rp 9.000 per kilogram. Kami tidak akan mencari keuntungan," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu kepada Kompas, Senin (28/9).
Berdasarkan data Bulog, stok beras Bulog saat ini 1,8 juta ton, yang terdiri dari 1,1 juta ton beras sejahtera dan 700.000 ton beras premium. Stok diperkirakan cukup hingga 6 bulan mendatang. Bulog akan menyalurkan 500.000 ton beras sejahtera pada Oktober dan November 2015.
Wahyu mengakui, Perum Bulog kesulitan menyerap beras petani dengan skema public service obligation (PSO). Sebab, harga beras medium petani saat ini lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 7.300 per kg.
Dengan skema komersial, Perum Bulog menyerap beras petani dengan harga rata-rata Rp 9.000 per kg. Namun, saat ini serapannya sangat terbatas karena sudah memasuki akhir musim gadu. "Kami perkirakan hanya mampu menambah 50.000 ton beras untuk tiga bulan ke depan," ujarnya.
Stok minim
Presiden Joko Widodo mengakui stok beras di Perum Bulog minim. Stok itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Tiongkok yang sebanyak 40 juta ton dan Filipina 2,5 juta ton.
"Filipina yang jumlah penduduknya sekitar 90 juta orang memiliki stok beras 2,5 juta ton," kata Presiden di hadapan pengusaha beras dan penggilingan padi di Istana Negara, Jakarta.
Presiden berharap Bulog memiliki stok di atas 10 juta ton. "Bulog harus membeli hasil produksi petani. Tidak ada alasan gudang sudah penuh, harus ada perkiraan berapa gudang yang harus disiapkan," katanya.
Kementerian Pertanian mendorong percepatan musim tanam pada Oktober ini di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, langkah itu untuk menjaga kesinambungan produksi beras, khususnya pada Desember-Januari yang biasanya paceklik.
Saat ini El Nino memasuki kategori kuat dan diperkirakan kembali menguat pada Oktober. Kekuatan fenomena ini berpeluang turun bertahap mulai akhir November. Dampak kekeringan seperti yang terjadi di wilayah Indonesia kemungkinan bertahan hingga Oktober, sebelum hujan mulai turun pada November.
"Sekarang, Indeks El Nino pada angka 2 derajat celsius, tepat di batas indeks kuat," tutur Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ardhasena Sopaheluwakan.
(HEN/MAS/NDY/WHY/JOG/YUN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150929kompas/#/19/
Pro dan Kontra Impor Beras
Selasa, 29 September 2015
Di tengah musim kemarau panjang akibat fenomena iklim El Nino, muncul perbedaan pendapat mengenai rencana pemerintah mengimpor beras.
Perbedaan tersebut muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Saat panen padi varietas unggul IPB-3S di Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9), Presiden mengatakan belum akan gegabah mengimpor beras. Saat ini sedang dihitung dampak El Nino terhadap produksi beras. Jumat lalu, dalam rapat terbatas tertutup di Istana yang dipimpin Presiden, disimpulkan stok pangan aman.
Sebelumnya, Rabu pekan lalu, Wakil Presiden menyatakan, pemerintah akan mengimpor 1,5 juta ton beras. Stok beras yang dipegang Bulog 1,7 juta ton akan habis akhir tahun ini. Stok harus bertambah untuk menjamin pasokan beras bagi masyarakat miskin dan menjaga stabilitas harga karena kekeringan bisa berlangsung hingga Desember.
Perbedaan pandangan terbuka antara Presiden dan Wakil Presiden—dengan argumentasi masing-masing—menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai koordinasi pada aras tertinggi pemerintahan.
Pernyataan Presiden dalam pertemuan dengan pedagang beras dan pengusaha penggilingan padi, Senin, menunjukkan keberpihakan pada petani dan konsumen tanpa meminggirkan pengusaha. Petani harus memperoleh pendapatan yang baik karena telah menanam padi untuk kepentingan nasional. Impor akan menyebabkan harga jatuh. Pedagang diminta tidak mengambil untung sepihak yang akan merugikan konsumen dan petani.
Persoalan beras tidak sepele. Beras makanan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, beras masih menjadi sumber pengeluaran penting. Kenaikan harga beras akan menurunkan daya beli keluarga.
Dalam sejarah Indonesia, beras juga komoditas politik. Peristiwa politik besar di Tanah Air, setidaknya pada 1966 dan 1998, diawali dengan masalah pangan, terutama beras. Kebetulan pada saat itu juga terjadi El Nino.
Data produksi dan konsumsi beras menjadi masalah bertahun-tahun. Ke depan, akurasi data produksi beras dan pangan keseluruhan hendaknya menjadi perhatian karena padanya diletakkan dasar perencanaan produksi pangan.
Menteri Pertanian telah menjanjikan produksi beras akan cukup. Janji tersebut harus dibuktikan di lapangan dengan memastikan semua sarana produksi tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Varietas IPB-3S yang memberi hasil hingga 9,4 ton gabah kering giling, misalnya, selayaknya mendapat dukungan dikembangkan.
Yang tidak kalah penting, penduduk miskin, hampir miskin, dan kelas menengah dapat mengakses beras tersebut dengan harga yang terjangkau. Kalaupun kemudian diputuskan mengimpor beras, hendaknya tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dan impor dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.
http://print.kompas.com/baca/2015/09/29/Pro-dan-Kontra-Impor-Beras?utm_source=bacajuga
Di tengah musim kemarau panjang akibat fenomena iklim El Nino, muncul perbedaan pendapat mengenai rencana pemerintah mengimpor beras.
Perbedaan tersebut muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Saat panen padi varietas unggul IPB-3S di Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9), Presiden mengatakan belum akan gegabah mengimpor beras. Saat ini sedang dihitung dampak El Nino terhadap produksi beras. Jumat lalu, dalam rapat terbatas tertutup di Istana yang dipimpin Presiden, disimpulkan stok pangan aman.
Sebelumnya, Rabu pekan lalu, Wakil Presiden menyatakan, pemerintah akan mengimpor 1,5 juta ton beras. Stok beras yang dipegang Bulog 1,7 juta ton akan habis akhir tahun ini. Stok harus bertambah untuk menjamin pasokan beras bagi masyarakat miskin dan menjaga stabilitas harga karena kekeringan bisa berlangsung hingga Desember.
Perbedaan pandangan terbuka antara Presiden dan Wakil Presiden—dengan argumentasi masing-masing—menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai koordinasi pada aras tertinggi pemerintahan.
Pernyataan Presiden dalam pertemuan dengan pedagang beras dan pengusaha penggilingan padi, Senin, menunjukkan keberpihakan pada petani dan konsumen tanpa meminggirkan pengusaha. Petani harus memperoleh pendapatan yang baik karena telah menanam padi untuk kepentingan nasional. Impor akan menyebabkan harga jatuh. Pedagang diminta tidak mengambil untung sepihak yang akan merugikan konsumen dan petani.
Persoalan beras tidak sepele. Beras makanan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, beras masih menjadi sumber pengeluaran penting. Kenaikan harga beras akan menurunkan daya beli keluarga.
Dalam sejarah Indonesia, beras juga komoditas politik. Peristiwa politik besar di Tanah Air, setidaknya pada 1966 dan 1998, diawali dengan masalah pangan, terutama beras. Kebetulan pada saat itu juga terjadi El Nino.
Data produksi dan konsumsi beras menjadi masalah bertahun-tahun. Ke depan, akurasi data produksi beras dan pangan keseluruhan hendaknya menjadi perhatian karena padanya diletakkan dasar perencanaan produksi pangan.
Menteri Pertanian telah menjanjikan produksi beras akan cukup. Janji tersebut harus dibuktikan di lapangan dengan memastikan semua sarana produksi tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Varietas IPB-3S yang memberi hasil hingga 9,4 ton gabah kering giling, misalnya, selayaknya mendapat dukungan dikembangkan.
Yang tidak kalah penting, penduduk miskin, hampir miskin, dan kelas menengah dapat mengakses beras tersebut dengan harga yang terjangkau. Kalaupun kemudian diputuskan mengimpor beras, hendaknya tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dan impor dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.
http://print.kompas.com/baca/2015/09/29/Pro-dan-Kontra-Impor-Beras?utm_source=bacajuga
Ketua MPR: Kalau Kurang Beras Ya Impor
Senin, 28 September 2015
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, mengingatkan Pemerintah akan pentingnya stabilitas stok beras sebagai bahan pangan utama rakyat Indonesia. Jika memang stok beras kurang, Pemerintah sebaiknya tidak perlu gengsi mengimpor.
"Beras itu sangat penting, bukan masalah impor dan ekspor. Beras itu menyangkut kehidupan kita. Kalau kurang ya beli, impor. Kalau lebih ya jual, ekspor," ujar Zulkifli di ruangan kerjanya, Senin (28/9/2015).
Persoalan makanan apalagi makanan pokok, menurut Zul, jangan sampai dicampuradukkan dengan persoalan politik. Untuk itu, impor beras menjadi langkah yang tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kalau beras kurang, harga sampai Rp 20.000 wah jangan main-main," kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu. (Amaliya/A-89)
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/09/28/344108/ketua-mpr-kalau-kurang-beras-ya-impor
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, mengingatkan Pemerintah akan pentingnya stabilitas stok beras sebagai bahan pangan utama rakyat Indonesia. Jika memang stok beras kurang, Pemerintah sebaiknya tidak perlu gengsi mengimpor.
"Beras itu sangat penting, bukan masalah impor dan ekspor. Beras itu menyangkut kehidupan kita. Kalau kurang ya beli, impor. Kalau lebih ya jual, ekspor," ujar Zulkifli di ruangan kerjanya, Senin (28/9/2015).
Persoalan makanan apalagi makanan pokok, menurut Zul, jangan sampai dicampuradukkan dengan persoalan politik. Untuk itu, impor beras menjadi langkah yang tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kalau beras kurang, harga sampai Rp 20.000 wah jangan main-main," kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu. (Amaliya/A-89)
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/09/28/344108/ketua-mpr-kalau-kurang-beras-ya-impor
Senin, 28 September 2015
Jokowi: Cadangan Beras Bulog Harus di Atas 10 Juta Ton
Senin, 28 September 2015
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, setidaknya Perum Bulog harus memiliki cadangan (stok) beras di atas 10 juta ton. Terutama, karena cadangan beras Indonesia masih kalah jauh dengan negara China yang mencapai 40 juta ton.
"Artinya memang stoknya harus kuat, stok kita ini terlalu kecil. Artinya Bulog paling tidak stoknya harusnya di atas 10 juta ton. Memang ke depan seperti itu, tapi masih jauh," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Tercatat, saat ini cadangan beras milik Bulog hanya sekira 1,7 juta ton. Jumlah ini pun masih kalah dengan cadangan beras dari negara Filipina yang mencapai 2,5 juta ton dengan jumlah penduduk sekira 90 juta orang.
"Kalau yang dekat lagi, Filipina 2,5 juta ton padahal penduduknya Filipina berapa? 90-an juta," jelas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memang berharap Perum Bulog dapat membangun tempat penyimpan hasil pertanian (cold storage) raksasa seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).
"Kalau produksinya sudah banyak sekali ya tugasnya Bulog nanti. Artinya apa, ya stok itu bisa dipakai Bulog untuk ekspor, jual ke luar, sudah arahnya akan ke sana ke depan, dan saya yakin nanti Bulog akan mampu kalau punya gudang seperti yang saya katakan tadi," tukasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/28/320/1222116/jokowi-cadangan-beras-bulog-harus-di-atas-10-juta-ton
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, setidaknya Perum Bulog harus memiliki cadangan (stok) beras di atas 10 juta ton. Terutama, karena cadangan beras Indonesia masih kalah jauh dengan negara China yang mencapai 40 juta ton.
"Artinya memang stoknya harus kuat, stok kita ini terlalu kecil. Artinya Bulog paling tidak stoknya harusnya di atas 10 juta ton. Memang ke depan seperti itu, tapi masih jauh," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Tercatat, saat ini cadangan beras milik Bulog hanya sekira 1,7 juta ton. Jumlah ini pun masih kalah dengan cadangan beras dari negara Filipina yang mencapai 2,5 juta ton dengan jumlah penduduk sekira 90 juta orang.
"Kalau yang dekat lagi, Filipina 2,5 juta ton padahal penduduknya Filipina berapa? 90-an juta," jelas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memang berharap Perum Bulog dapat membangun tempat penyimpan hasil pertanian (cold storage) raksasa seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).
"Kalau produksinya sudah banyak sekali ya tugasnya Bulog nanti. Artinya apa, ya stok itu bisa dipakai Bulog untuk ekspor, jual ke luar, sudah arahnya akan ke sana ke depan, dan saya yakin nanti Bulog akan mampu kalau punya gudang seperti yang saya katakan tadi," tukasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/28/320/1222116/jokowi-cadangan-beras-bulog-harus-di-atas-10-juta-ton
Pemerintah Belum Memutuskan Impor
Senin, 28 September 2015
KARAWANG, KOMPAS — Pemerintah belum memutuskan untuk mengimpor beras dari negara mana pun. Meskipun muncul desakan untuk impor, cadangan beras sampai saat ini dinilai masih cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Stok beras di Bulog mencapai 1,7 juta ton yang terdiri dari 1,1 juta ton beras untuk keluarga miskin dan 600.000 ton beras premium. Stok itu diperkirakan bertambah 200.000-300.000 ton hingga akhir tahun.
Presiden Joko Widodo mengatakan, hampir semua petani akan menolak kebijakan impor beras. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan gegabah memutuskan langkah impor.
"Akhir September ini, sudah hampir satu tahun, kebutuhan beras nasional bisa dipenuhi sendiri oleh petani, tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor," kata Presiden saat melihat panen varietas unggul di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Meskipun pemerintah terus menyalurkan beras sejahtera sekitar 220.000 ton per bulan, tetapi stok masih akan tersisa pada akhir tahun. Pemerintah memprioritaskan kepastian pasokan beras ke rakyat cukup, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Salah satu upaya pemerintah dalam jangka pendek adalah menggelar operasi pasar besar-besaran minggu ini.
Presiden mengakui, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak El Nino. Sejalan dengan kalkulasi itu, kata Presiden, pemerintah perlu memperkuat cadangan beras agar betul-betul mencukupi kebutuhan. Presiden berharap Bulog dapat memainkan peran sebagai penyeimbang gejolak harga pasar. "Tujuannya agar harga di pasar tidak dimainkan spekulan," katanya.
Presiden menambahkan, tantangan pemerintah k?e depan adalah memberi insentif bagi petani sehingga bergairah meningkatkan produksi padi.
Kemarin, Presiden menyaksikan panen padi varietas unggul IPB-3S di lahan seluas 500 hektar. Produktivitas padi itu 13,4 ton per ha gabah kering panen, setara 9,4 ton per ha gabah kering giling. Produksi ini di atas rata-rata nasional 5,5 ton GKG per ha.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, langkah pemerintah tidak mengimpor beras saat ini merupakan fakta yang positif. "Upaya keras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri menunjukkan hasil yang signifikan," kata Amran.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, tidak ingin berdebat tentang impor beras. Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan produksi beras secara nasional. Djarot mengakui, produksi beras dari petani cenderung menurun karena masa panen di musim kemarau.
Seperti diberitakan Kompas, Jumat (25/9), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan rencana pemerintah mengimpor beras 1,5 juta ton. (NDY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150928kompas/#/17/
 |
Presiden Joko Widodo (bertopi merah) melihat hasil panen padi varietas unggul IPB-3S di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9). Varietas itu merupakan hasil riset peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) Hajrial Aswidinoor. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan, pemerintah belum berniat mengimpor beras tahun ini.
KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT
KARAWANG, KOMPAS — Pemerintah belum memutuskan untuk mengimpor beras dari negara mana pun. Meskipun muncul desakan untuk impor, cadangan beras sampai saat ini dinilai masih cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Stok beras di Bulog mencapai 1,7 juta ton yang terdiri dari 1,1 juta ton beras untuk keluarga miskin dan 600.000 ton beras premium. Stok itu diperkirakan bertambah 200.000-300.000 ton hingga akhir tahun.
Presiden Joko Widodo mengatakan, hampir semua petani akan menolak kebijakan impor beras. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan gegabah memutuskan langkah impor.
"Akhir September ini, sudah hampir satu tahun, kebutuhan beras nasional bisa dipenuhi sendiri oleh petani, tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor," kata Presiden saat melihat panen varietas unggul di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Meskipun pemerintah terus menyalurkan beras sejahtera sekitar 220.000 ton per bulan, tetapi stok masih akan tersisa pada akhir tahun. Pemerintah memprioritaskan kepastian pasokan beras ke rakyat cukup, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Salah satu upaya pemerintah dalam jangka pendek adalah menggelar operasi pasar besar-besaran minggu ini.
Presiden mengakui, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak El Nino. Sejalan dengan kalkulasi itu, kata Presiden, pemerintah perlu memperkuat cadangan beras agar betul-betul mencukupi kebutuhan. Presiden berharap Bulog dapat memainkan peran sebagai penyeimbang gejolak harga pasar. "Tujuannya agar harga di pasar tidak dimainkan spekulan," katanya.
Presiden menambahkan, tantangan pemerintah k?e depan adalah memberi insentif bagi petani sehingga bergairah meningkatkan produksi padi.
Kemarin, Presiden menyaksikan panen padi varietas unggul IPB-3S di lahan seluas 500 hektar. Produktivitas padi itu 13,4 ton per ha gabah kering panen, setara 9,4 ton per ha gabah kering giling. Produksi ini di atas rata-rata nasional 5,5 ton GKG per ha.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, langkah pemerintah tidak mengimpor beras saat ini merupakan fakta yang positif. "Upaya keras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri menunjukkan hasil yang signifikan," kata Amran.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, tidak ingin berdebat tentang impor beras. Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan produksi beras secara nasional. Djarot mengakui, produksi beras dari petani cenderung menurun karena masa panen di musim kemarau.
Seperti diberitakan Kompas, Jumat (25/9), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan rencana pemerintah mengimpor beras 1,5 juta ton. (NDY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150928kompas/#/17/
Minggu, 27 September 2015
Bulog Setop Realisasi Impor 50.000 Ekor Sapi Siap Potong
Minggu, 27 September 2015
MedanBisnis - Karawang. Perum Bulog memastikan tak akan merealisasikan seluruh izin impor 50.000 ekor sapi siap potong untuk stabilisasi harga di dalam negeri. Saat ini, Bulog baru merealisasikan impor 7.100 ekor sapi siap potong.
"Kita mendapat permintaan dari asosiasi-asosiasi untuk segera menghentikan (impor sapi siap potong). Pesan itu bahkan disampaikan melalui DPR," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, saat ditemui di Desa Cikarang, Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Menurut Djarot, para pengusaha feedloter atau penggemukan sapi takut pasarnya tergerus oleh Bulog. Apalagi, daging sapi yang dijual Bulog harganya lebih murah.
"Namanya pengusaha, semakin ada kompetitor semakin tidak nyaman. Ini hukum alam," tukasnya.
Pihaknya mengaku tak ingin ada polemik soal impor sapi siap potong. Bulog memilih untuk mengalah, impor sapi siap potong tak lagi dilanjutkan.
"Kalau saya teruskan tentu ada kegaduhan, ada pro-kontra. Pasar ini kan harus teduh, jangan gaduh terus. Nanti kesan di pasar ada keributan," katanya.
Dengan kondisi pasar daging sapi yang masih carut marut saat ini, situasi akan makin bertambah rumit bila Bulog ngotot melanjutkan pengadaan sapi siap potong. Apalagi harga daging sapi masih tinggi di kisaran Rp 110.000/kg. Djarot ingin menenangkan pasar terlebih dahulu.
"Kalau belum bisa menekan harga, paling tidak kita menekan keributan," tegasnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/27/188921/bulog-setop-realisasi-impor-50000-ekor-sapi-siap-potong/#.Vgfs-9Ltmko
MedanBisnis - Karawang. Perum Bulog memastikan tak akan merealisasikan seluruh izin impor 50.000 ekor sapi siap potong untuk stabilisasi harga di dalam negeri. Saat ini, Bulog baru merealisasikan impor 7.100 ekor sapi siap potong.
"Kita mendapat permintaan dari asosiasi-asosiasi untuk segera menghentikan (impor sapi siap potong). Pesan itu bahkan disampaikan melalui DPR," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, saat ditemui di Desa Cikarang, Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Menurut Djarot, para pengusaha feedloter atau penggemukan sapi takut pasarnya tergerus oleh Bulog. Apalagi, daging sapi yang dijual Bulog harganya lebih murah.
"Namanya pengusaha, semakin ada kompetitor semakin tidak nyaman. Ini hukum alam," tukasnya.
Pihaknya mengaku tak ingin ada polemik soal impor sapi siap potong. Bulog memilih untuk mengalah, impor sapi siap potong tak lagi dilanjutkan.
"Kalau saya teruskan tentu ada kegaduhan, ada pro-kontra. Pasar ini kan harus teduh, jangan gaduh terus. Nanti kesan di pasar ada keributan," katanya.
Dengan kondisi pasar daging sapi yang masih carut marut saat ini, situasi akan makin bertambah rumit bila Bulog ngotot melanjutkan pengadaan sapi siap potong. Apalagi harga daging sapi masih tinggi di kisaran Rp 110.000/kg. Djarot ingin menenangkan pasar terlebih dahulu.
"Kalau belum bisa menekan harga, paling tidak kita menekan keributan," tegasnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/27/188921/bulog-setop-realisasi-impor-50000-ekor-sapi-siap-potong/#.Vgfs-9Ltmko
Jokowi: Bulog Jadi Penyangga Pasokan Beras
Minggu, 27 September 2015
Karawang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti makin memperkokoh posisi Perum Bulog sebagai penyangga ketersediaan beras di dalam negeri.
Presiden Jokowi mengatakan, Perum Bulog harus mampu mendeteksi berbagai praktik curang yang sangat merugikan petani dan konsumen.
“Bulog harus menjadi penyangga pasokan beras agar harganya tidak dimainkan spekulan,” kata Presiden Jokowi saat melakukan panen padi bibit varietas IPB 3S di Desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (27/9).
Dia mengatakan, sebagai institusi yang dipercayakan untuk menjaga ketersediaan beras nasional, Perum Bulog harus berada di barisan terdepan untuk menjaga ketersediaan dan distribusi beras berjalan lancar.
Di sisi lain, Kepala Negara juga mengimbau kalangan perguruan tinggi terlibat aktif dalam program penelitian dan pengembangan, khususnya dalam menghasilkan padi varietas unggul.
“Research & Development terus dilakukan, IPB banyak melakukannya dan sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya," ujar Presiden Jokowi.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/310062-jokowi-bulog-jadi-penyangga-pasokan-beras.html
Karawang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti makin memperkokoh posisi Perum Bulog sebagai penyangga ketersediaan beras di dalam negeri.
Presiden Jokowi mengatakan, Perum Bulog harus mampu mendeteksi berbagai praktik curang yang sangat merugikan petani dan konsumen.
“Bulog harus menjadi penyangga pasokan beras agar harganya tidak dimainkan spekulan,” kata Presiden Jokowi saat melakukan panen padi bibit varietas IPB 3S di Desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (27/9).
Dia mengatakan, sebagai institusi yang dipercayakan untuk menjaga ketersediaan beras nasional, Perum Bulog harus berada di barisan terdepan untuk menjaga ketersediaan dan distribusi beras berjalan lancar.
Di sisi lain, Kepala Negara juga mengimbau kalangan perguruan tinggi terlibat aktif dalam program penelitian dan pengembangan, khususnya dalam menghasilkan padi varietas unggul.
“Research & Development terus dilakukan, IPB banyak melakukannya dan sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya," ujar Presiden Jokowi.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/310062-jokowi-bulog-jadi-penyangga-pasokan-beras.html
Hindari Impor, Kementan Dorong Bulog Gesit Beli Beras Petani
Minggu, 27 September 2015
Jakarta -Pihak Kementerian Pertanian (Kementan) yakin target pengadaan beras Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton tahun ini masih bisa dikejar tanpa perlu impor.
Caranya, Bulog harus lebih gesit dan berani membeli beras dari para petani di seluruh Indonesia, masih banyak panen padi di dalam negeri. Kementan memperkirakan di sisa musim panen periode terakhir, ada potensi 15 juta ton gabah kering giling (GKG) di 6 provinsi setara 9 juta ton beras.
"Kita sudah berusaha sekuat tenaga (meningkatkan produksi beras). Tergantung Bulog gesit atau nggak. Mereka harus berani (agar tak perlu impor beras)," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring, kepada detikFinance usai acara panen raya di Desa Cikarang, Karawang, Minggu (27/9/2015).
Menurut Hasil, sampai bulan September ini panen padi masih melimpah, bulan ini saja ada panen 1,2 juta hektar, sehingga masih terbuka kesempatan Bulog menyerap beras semaksimal mungkin. Namun, panen memang menurun drastis mulai bulan Oktober nanti.
"Masih ada, sekarang September ini panen 1,2 juta hektar lagi. Mulai Oktober memang agak turun, sudah tinggal sekitar 600.000 hektar," ucapnya.
Ia mengakui rata-rata harga beras di lapangan saat ini memang sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg. Sehingga, sulit bagi Bulog untuk mengejar pengadaan dengan menggunakan HPP, lebih baik Bulog memaksimalkan pengadaan dengan skema komersial.
Menurutnya bila hanya mengandalkan pengadaan dari PSO (public service obligation/alokasi subsidi), Bulog sudah tertinggal jauh. Menurutnya, beras komersial tetap dapat digunakan untuk stok dan penyaluran beras sejahtera (rastra), tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dari pemerintah.
"Saya kira bisa disesuaikan (beras komersial untuk stok). Memang kalau mengandalkan PSO, mereka (Bulog) sudah lama sekali ketinggalan," cetusnya.
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bahwa impor beras perlu segera dilakukan untuk memperkuat stok mereka. Meski stok beras Bulog sekarang masih 1,7 juta ton, hanya 1,1 juta ton yang merupakan beras medium dan dapat disalurkan untuk PSO (Public Service Obligation), 600.000 ton sisanya adalah beras premium yang dibeli dengan skema komersial.
"(Kalau nggak impor) stok beras medium kita 100.000 ton saja nggak sampai, mendekati 50.000 ton sisa stok kita di akhir tahun," ujar Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/27/143359/3029037/4/hindari-impor-kementan-dorong-bulog-gesit-beli-beras-petani
Jakarta -Pihak Kementerian Pertanian (Kementan) yakin target pengadaan beras Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton tahun ini masih bisa dikejar tanpa perlu impor.
Caranya, Bulog harus lebih gesit dan berani membeli beras dari para petani di seluruh Indonesia, masih banyak panen padi di dalam negeri. Kementan memperkirakan di sisa musim panen periode terakhir, ada potensi 15 juta ton gabah kering giling (GKG) di 6 provinsi setara 9 juta ton beras.
"Kita sudah berusaha sekuat tenaga (meningkatkan produksi beras). Tergantung Bulog gesit atau nggak. Mereka harus berani (agar tak perlu impor beras)," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring, kepada detikFinance usai acara panen raya di Desa Cikarang, Karawang, Minggu (27/9/2015).
Menurut Hasil, sampai bulan September ini panen padi masih melimpah, bulan ini saja ada panen 1,2 juta hektar, sehingga masih terbuka kesempatan Bulog menyerap beras semaksimal mungkin. Namun, panen memang menurun drastis mulai bulan Oktober nanti.
"Masih ada, sekarang September ini panen 1,2 juta hektar lagi. Mulai Oktober memang agak turun, sudah tinggal sekitar 600.000 hektar," ucapnya.
Ia mengakui rata-rata harga beras di lapangan saat ini memang sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg. Sehingga, sulit bagi Bulog untuk mengejar pengadaan dengan menggunakan HPP, lebih baik Bulog memaksimalkan pengadaan dengan skema komersial.
Menurutnya bila hanya mengandalkan pengadaan dari PSO (public service obligation/alokasi subsidi), Bulog sudah tertinggal jauh. Menurutnya, beras komersial tetap dapat digunakan untuk stok dan penyaluran beras sejahtera (rastra), tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dari pemerintah.
"Saya kira bisa disesuaikan (beras komersial untuk stok). Memang kalau mengandalkan PSO, mereka (Bulog) sudah lama sekali ketinggalan," cetusnya.
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bahwa impor beras perlu segera dilakukan untuk memperkuat stok mereka. Meski stok beras Bulog sekarang masih 1,7 juta ton, hanya 1,1 juta ton yang merupakan beras medium dan dapat disalurkan untuk PSO (Public Service Obligation), 600.000 ton sisanya adalah beras premium yang dibeli dengan skema komersial.
"(Kalau nggak impor) stok beras medium kita 100.000 ton saja nggak sampai, mendekati 50.000 ton sisa stok kita di akhir tahun," ujar Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/27/143359/3029037/4/hindari-impor-kementan-dorong-bulog-gesit-beli-beras-petani
Bulog: Penyerapan Beras 2,4 Juta Ton, Stok 1,7 Juta Ton
Minggu, 27 September 2015
Jakarta -Perum Bulog hanya mempunyai total stok beras di seluruh gudangnya mencapai 1,7 juta ton dari proses pengadaan sepanjang tahun ini 2,4 juta ton. Sebanyak 600.000 ton dari total stok dalam bentuk beras premium untuk stok komersial.
"Penyerapan beras sampai hari ini sekitar 2,4 juta ton. Kalau stok 1,7 juta ton. Tapi itu yang untuk PSO (public service obligation) hanya 1,1 juta ton. 600.000 ton sisanya stok beras premium," ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, saat ditemui di sela-sela acara panen di Desa Cikarang, Cilamaya, Karawang, Minggu (27/9/2015).
Stok beras medium atau beras umum yang ada di gudang Bulog sebanyak 1,1 juta ton. Stok ini masih cukup untuk penyaluran secara normal program beras untuk keluarga sejahtera atau rastra (dulu bernama raskin) sampai akhir tahun. Namun, dengan adanya penambahan jatah rastra sampai 2 bulan, maka stok beras Bulog untuk PSO tak akan cukup untuk menjaga stabilitas harga beras pada awal 2016.
"Kan ada stok beras medium untuk PSO, ada stok premium untuk komersial. Kalau medium hubungannya dengan Bulog untuk penyaluran rastra, sampai Desember kami masih cukup meski ada tambahan rastra 2 bulan, tapi hampir habis," ujarnya.
Di puncak masa paceklik pada Januari-Februari 2016 nanti, Bulog hanya memiliki stok beras medium dengan jumlah tak sampai 50.000 ton, bila taka ada impor beras.
"(Kalau nggak impor) 100.000 ton saja (stok) nggak sampai, mendekati 50.000 ton sisa stok kita di akhir tahun ini," kata Djatot.
Pengadaan beras Bulog dari dalam negeri saat ini juga sudah sangat sulit. Selain sudah lewat dari puncak panen, harga beras lokal juga sedang tinggi, di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg.
Akibatnya, Bulog kesulitan menyerap beras petani untuk kebutuhan PSO, sebab regulasi yang ada mengharuskan Bulog membeli beras dengan harga sesuai HPP untuk beras PSO.
"Pemerintah kan ada HPP, (beras lokal) yang ada sekarang di atas HPP, itu kesulitannya," pungkasnya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/27/110952/3028914/4/bulog-penyerapan-beras-24-juta-ton-stok-17-juta-ton
Jakarta -Perum Bulog hanya mempunyai total stok beras di seluruh gudangnya mencapai 1,7 juta ton dari proses pengadaan sepanjang tahun ini 2,4 juta ton. Sebanyak 600.000 ton dari total stok dalam bentuk beras premium untuk stok komersial.
"Penyerapan beras sampai hari ini sekitar 2,4 juta ton. Kalau stok 1,7 juta ton. Tapi itu yang untuk PSO (public service obligation) hanya 1,1 juta ton. 600.000 ton sisanya stok beras premium," ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, saat ditemui di sela-sela acara panen di Desa Cikarang, Cilamaya, Karawang, Minggu (27/9/2015).
Stok beras medium atau beras umum yang ada di gudang Bulog sebanyak 1,1 juta ton. Stok ini masih cukup untuk penyaluran secara normal program beras untuk keluarga sejahtera atau rastra (dulu bernama raskin) sampai akhir tahun. Namun, dengan adanya penambahan jatah rastra sampai 2 bulan, maka stok beras Bulog untuk PSO tak akan cukup untuk menjaga stabilitas harga beras pada awal 2016.
"Kan ada stok beras medium untuk PSO, ada stok premium untuk komersial. Kalau medium hubungannya dengan Bulog untuk penyaluran rastra, sampai Desember kami masih cukup meski ada tambahan rastra 2 bulan, tapi hampir habis," ujarnya.
Di puncak masa paceklik pada Januari-Februari 2016 nanti, Bulog hanya memiliki stok beras medium dengan jumlah tak sampai 50.000 ton, bila taka ada impor beras.
"(Kalau nggak impor) 100.000 ton saja (stok) nggak sampai, mendekati 50.000 ton sisa stok kita di akhir tahun ini," kata Djatot.
Pengadaan beras Bulog dari dalam negeri saat ini juga sudah sangat sulit. Selain sudah lewat dari puncak panen, harga beras lokal juga sedang tinggi, di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg.
Akibatnya, Bulog kesulitan menyerap beras petani untuk kebutuhan PSO, sebab regulasi yang ada mengharuskan Bulog membeli beras dengan harga sesuai HPP untuk beras PSO.
"Pemerintah kan ada HPP, (beras lokal) yang ada sekarang di atas HPP, itu kesulitannya," pungkasnya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/27/110952/3028914/4/bulog-penyerapan-beras-24-juta-ton-stok-17-juta-ton
Sabtu, 26 September 2015
Swasembada Impor
Sabtu, 26 September 2015
LUAR biasa! Ada kado istimewa buat petani di Hari Tani Nasional kali ini. Peringatan diundangkannya UU No 5/1960 yang dikenal Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), petani harus menerima keputusan pemerintah yang disampaikan Wakil Presiden untuk importasi 1,5 juta ton beras Thailand. Padahal peringatan diundangkannya UUPA tersebut disebut Bung Karno dalam Inpres
193/1963 sebagai Hari Kemenangan Rakyat Tani.Importasi dan eksportasi adalah perihal yang tidak istimewa. Dia adalah bagian dari praktik tataniaga yang lumrah antarnegara, terlebih pada zaman globalisasi dewasa ini. Persoalannya menjadi berbeda manakala diukur secara politis sebagai janji Pemerintah RI dan berkenaan dengan beras sebagai komoditas paling strategis dan super politis. Dengan sangat terukur, publik mempertanyakan kinerja Bulog dan Kabinet Kerja.
Pertanyaan mendasar terletak pada alasan yang memaksa keputusan importasi diambil, yaitu alasan Elnino dan keterbatasan stok Bulog untuk cadangan beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Elnino tentu adalah kehendak Illahiyah. Akan tetapi, keterbatasan stok sepenuhnya adalah persoalan salah urus logistik. Keterlambatan pengadaan pada musim panen raya Maret-April adalah biang kegagalan pengelolaan logistik untuk pangan paling politis ini. Meski sebenarnya waktu itulah kesempatan pengadaan domestik terbesar selama ini. Berkaitan kinerja pengadaan
perberasan Indonesia memang dilanda kisruh pada awal 2015 ditandai dengan kenaikan harga sampai 30% dalam waktu mingguan.
Harga kembali normal akhir Maret ketika mulai panen raya. Akan tetapi harga pasar masih bertengger jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagaimana diamanatkan Inpres No 5/2015 tentang Perberasan. Dengan ketentuan HPP sebesar Rp 3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP), RP 4.600/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 7.300/kg untuk beras.
Kemampuan pengadaan Bulog harus mengingat ketentuan HPP. Sementara di lapangan, besarnya harga ketika itu senantiasa lebih besar dari HPP, nyaris di seluruh kawasan panen raya.Kecelakaan pengadaan waktu itu pun masih harus diwarnai rivalitas pengadaan, domestic procurement, dengan keberanian membeli pihak swasta pada titik-titik harga yang lebih besar dari HPP. Keterbatasan operasional Bulog telah pula mengakibatkan iktikad kolektif pihak swasta melakukan pembelian,
karena bisa diramalkan bahwa harga akan bagus kemudian hari. Kulminasi krisis pengadaan adalah terbatasnya realisasi caturwulan pertama, yang mestinya potensi pengadaan terbesar, hanya berhasil dilakukan pengadaan tidak lebih dari 500.000 ton, kurang dari 20% target pengadaan 2015 sebesar 2,75 juta ton beras. Memblenya pengadaan musim ini telah melahirkan kritik bahwa pengadaan
dalam negeri 80% selanjutnya mustahil terealisasi, 2015.
Akibatnya, cadangan Bulog pasti problematik dan kapasitas pengendalian harga melalui operasi pasar dan cadangan raskin bisa diramalkan terseok-seok.Ketika data pengadaan dicermati ulang pada akhir Agustus 2015, ternyata betul adanya bahwa kendati pengadaan sudah digenjot, realisasinya masih berada pada angka 57%. Kelambanan pengadaan semester pertama sebenarnya yang mengakibatkan rendahnya capaian ini,dan ancaman Elnino menjadi pembenar bahwa sejumlah 47% target pengadaan selanjutnya musykil terealisasi sampai pengujung 2015. Dinamika itulah dibalik importasi. Perlu hati-hati mencermati beberapa fakta yang diungkapkan.
Kelambanan pengadaan adalah biang segala importasi ini. Faktanya, harga pasar ketika panen raya sekalipun selalu berada di atas HPP. Pertanyaannya:
HPP terlalu rendah atau harga pasar terlalu tinggi? Ketika teramati bahwa fenomena tersebut adalah fenomena kebanyakan dan di masa panen raya, sangat bisa disimpulkan bahwa HPP dalam Inpres 5/2015 ternyata terlalu rendah, dan harus disesuaikan.
Persoalan kedua yang menjadi pembatas Inpres 5/2015 adalah tidak proporsionalnya HPP beras dan HPP GKG.Proporsi itu hanya benar ketika rendemen perberasannya 67- 68%. Dan angka ini tidak pernah ada dalam analisis laboratorium maupun penggilingan manapun.
Alhasil, Inpres dimaksud memang problematik karena kekuatan akademisnya pas-pasan. Akan tetapi tidak boleh lantas menjadi alasan Bulog untuk berlamban diri dan membesarbesarkan HPP. Ketika pihak swasta berani melakukan pengadaan di atas HPP, mengapa Bulog dalam fungsi komersialnya
tidak berani? Sungguh tidak ada alasan apapun untuk urusan pengadaan dalam negeri ketika harus menaati Jokowi untuk swasembada beras 2019.
Prof.Dr.M.Maksum Machfoedz
(Penulis adalah Guru Besar FTP UGM, Ketua PB NU)
http://epaper.krjogja.com/?edisi=2015-09-26
LUAR biasa! Ada kado istimewa buat petani di Hari Tani Nasional kali ini. Peringatan diundangkannya UU No 5/1960 yang dikenal Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), petani harus menerima keputusan pemerintah yang disampaikan Wakil Presiden untuk importasi 1,5 juta ton beras Thailand. Padahal peringatan diundangkannya UUPA tersebut disebut Bung Karno dalam Inpres
193/1963 sebagai Hari Kemenangan Rakyat Tani.Importasi dan eksportasi adalah perihal yang tidak istimewa. Dia adalah bagian dari praktik tataniaga yang lumrah antarnegara, terlebih pada zaman globalisasi dewasa ini. Persoalannya menjadi berbeda manakala diukur secara politis sebagai janji Pemerintah RI dan berkenaan dengan beras sebagai komoditas paling strategis dan super politis. Dengan sangat terukur, publik mempertanyakan kinerja Bulog dan Kabinet Kerja.
Pertanyaan mendasar terletak pada alasan yang memaksa keputusan importasi diambil, yaitu alasan Elnino dan keterbatasan stok Bulog untuk cadangan beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Elnino tentu adalah kehendak Illahiyah. Akan tetapi, keterbatasan stok sepenuhnya adalah persoalan salah urus logistik. Keterlambatan pengadaan pada musim panen raya Maret-April adalah biang kegagalan pengelolaan logistik untuk pangan paling politis ini. Meski sebenarnya waktu itulah kesempatan pengadaan domestik terbesar selama ini. Berkaitan kinerja pengadaan
perberasan Indonesia memang dilanda kisruh pada awal 2015 ditandai dengan kenaikan harga sampai 30% dalam waktu mingguan.
Harga kembali normal akhir Maret ketika mulai panen raya. Akan tetapi harga pasar masih bertengger jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagaimana diamanatkan Inpres No 5/2015 tentang Perberasan. Dengan ketentuan HPP sebesar Rp 3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP), RP 4.600/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 7.300/kg untuk beras.
Kemampuan pengadaan Bulog harus mengingat ketentuan HPP. Sementara di lapangan, besarnya harga ketika itu senantiasa lebih besar dari HPP, nyaris di seluruh kawasan panen raya.Kecelakaan pengadaan waktu itu pun masih harus diwarnai rivalitas pengadaan, domestic procurement, dengan keberanian membeli pihak swasta pada titik-titik harga yang lebih besar dari HPP. Keterbatasan operasional Bulog telah pula mengakibatkan iktikad kolektif pihak swasta melakukan pembelian,
karena bisa diramalkan bahwa harga akan bagus kemudian hari. Kulminasi krisis pengadaan adalah terbatasnya realisasi caturwulan pertama, yang mestinya potensi pengadaan terbesar, hanya berhasil dilakukan pengadaan tidak lebih dari 500.000 ton, kurang dari 20% target pengadaan 2015 sebesar 2,75 juta ton beras. Memblenya pengadaan musim ini telah melahirkan kritik bahwa pengadaan
dalam negeri 80% selanjutnya mustahil terealisasi, 2015.
Akibatnya, cadangan Bulog pasti problematik dan kapasitas pengendalian harga melalui operasi pasar dan cadangan raskin bisa diramalkan terseok-seok.Ketika data pengadaan dicermati ulang pada akhir Agustus 2015, ternyata betul adanya bahwa kendati pengadaan sudah digenjot, realisasinya masih berada pada angka 57%. Kelambanan pengadaan semester pertama sebenarnya yang mengakibatkan rendahnya capaian ini,dan ancaman Elnino menjadi pembenar bahwa sejumlah 47% target pengadaan selanjutnya musykil terealisasi sampai pengujung 2015. Dinamika itulah dibalik importasi. Perlu hati-hati mencermati beberapa fakta yang diungkapkan.
Kelambanan pengadaan adalah biang segala importasi ini. Faktanya, harga pasar ketika panen raya sekalipun selalu berada di atas HPP. Pertanyaannya:
HPP terlalu rendah atau harga pasar terlalu tinggi? Ketika teramati bahwa fenomena tersebut adalah fenomena kebanyakan dan di masa panen raya, sangat bisa disimpulkan bahwa HPP dalam Inpres 5/2015 ternyata terlalu rendah, dan harus disesuaikan.
Persoalan kedua yang menjadi pembatas Inpres 5/2015 adalah tidak proporsionalnya HPP beras dan HPP GKG.Proporsi itu hanya benar ketika rendemen perberasannya 67- 68%. Dan angka ini tidak pernah ada dalam analisis laboratorium maupun penggilingan manapun.
Alhasil, Inpres dimaksud memang problematik karena kekuatan akademisnya pas-pasan. Akan tetapi tidak boleh lantas menjadi alasan Bulog untuk berlamban diri dan membesarbesarkan HPP. Ketika pihak swasta berani melakukan pengadaan di atas HPP, mengapa Bulog dalam fungsi komersialnya
tidak berani? Sungguh tidak ada alasan apapun untuk urusan pengadaan dalam negeri ketika harus menaati Jokowi untuk swasembada beras 2019.
Prof.Dr.M.Maksum Machfoedz
(Penulis adalah Guru Besar FTP UGM, Ketua PB NU)
http://epaper.krjogja.com/?edisi=2015-09-26
Pemerintah Yakin Stok Aman
Sabtu, 26 September 2015
Penyerapan Beras Premium Terhambat
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/9) siang. Salah satu topik pertemuan itu membicarakan masalah ketersediaan stok pangan. Pemerintah menyatakan stok pangan aman.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan ada ancaman El Nino yang bisa mengoreksi stok pangan nasional. Saat ini, kata Teten, stok beras di Perum Bulog relatif aman. Keputusan pemerintah apakah jadi mengimpor beras atau tidak, akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.
"Yang penting Presiden meyakinkan stok beras harus aman, cukup, dan harganya tidak membebani masyarakat," kata Teten seusai pertemuan.
Teten berpendapat, isu penting di balik kondisi yang berkembang saat ini bukan pada kebijakan pemerintah impor tidak impor beras. Hal terpenting adalah menjaga agar kebutuhan masyarakat tercukupi. "Distribusinya harus baik dan harganya terjangkau rakyat. Di satu sisi, saat ini pemerintah sedang menganalisis seberapa besar dampak El Nino terhadap stok pangan nasional.
Terkait situasi itu, pemerintah menaruh perhatian serius pada daya beli masyarakat agar terjaga baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu. Memang salah satu topik pembicaraan terkait bahan pangan. Namun, Presiden pada pertemuan terbatas itu lebih banyak berdiskusi tentang kondisi terkini.
Penyerapan terganggu
Penyerapan beras kualitas premium di Jawa Tengah bagian selatan sejak dua pekan terakhir terus menurun. Kebijakan pemerintah menurunkan harga tebus beras premium oleh Perum Bulog menyebabkan pedagang kesulitan menyerap gabah dan beras dari petani.
Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Faturrahman mengatakan, sejak 11 September, harga tebus pembelian beras premium oleh Perum Bulog turun dari Rp 9.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 8.750 per kg. Akibatnya, penyerapan gabah di tingkat petani menurun.
"Penyerapan pedagang terhadap beras atau gabah menurun drastis hingga 50 persen. Saya, contohnya, biasanya sehari dapat membeli hingga 10 ton, tetapi saat ini hanya bisa menyerap sebanyak 5 ton," ujar Faturrahman yang juga pedagang beras mitra Perum Bulog tersebut.
Evi Saesih (45), pedagang beras di Pasar Manis Purwokerto, mengaku sebulan terakhir hanya menjual beras kualitas premium karena sulit memperoleh beras kualitas medium. Saat ini, harga beras kualitas premium dan medium sudah tidak terlalu banyak berbeda. (GRE/NDY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150926kompas/#/19/
Penyerapan Beras Premium Terhambat
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/9) siang. Salah satu topik pertemuan itu membicarakan masalah ketersediaan stok pangan. Pemerintah menyatakan stok pangan aman.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan ada ancaman El Nino yang bisa mengoreksi stok pangan nasional. Saat ini, kata Teten, stok beras di Perum Bulog relatif aman. Keputusan pemerintah apakah jadi mengimpor beras atau tidak, akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.
"Yang penting Presiden meyakinkan stok beras harus aman, cukup, dan harganya tidak membebani masyarakat," kata Teten seusai pertemuan.
Teten berpendapat, isu penting di balik kondisi yang berkembang saat ini bukan pada kebijakan pemerintah impor tidak impor beras. Hal terpenting adalah menjaga agar kebutuhan masyarakat tercukupi. "Distribusinya harus baik dan harganya terjangkau rakyat. Di satu sisi, saat ini pemerintah sedang menganalisis seberapa besar dampak El Nino terhadap stok pangan nasional.
Terkait situasi itu, pemerintah menaruh perhatian serius pada daya beli masyarakat agar terjaga baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu. Memang salah satu topik pembicaraan terkait bahan pangan. Namun, Presiden pada pertemuan terbatas itu lebih banyak berdiskusi tentang kondisi terkini.
 |
Penyerapan beras kualitas premium di Jawa Tengah bagian selatan sejak dua pekan terakhir terus menurun. Kebijakan pemerintah menurunkan harga tebus beras premium oleh Perum Bulog menyebabkan pedagang kesulitan menyerap gabah dan beras dari petani.
Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Faturrahman mengatakan, sejak 11 September, harga tebus pembelian beras premium oleh Perum Bulog turun dari Rp 9.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 8.750 per kg. Akibatnya, penyerapan gabah di tingkat petani menurun.
"Penyerapan pedagang terhadap beras atau gabah menurun drastis hingga 50 persen. Saya, contohnya, biasanya sehari dapat membeli hingga 10 ton, tetapi saat ini hanya bisa menyerap sebanyak 5 ton," ujar Faturrahman yang juga pedagang beras mitra Perum Bulog tersebut.
Evi Saesih (45), pedagang beras di Pasar Manis Purwokerto, mengaku sebulan terakhir hanya menjual beras kualitas premium karena sulit memperoleh beras kualitas medium. Saat ini, harga beras kualitas premium dan medium sudah tidak terlalu banyak berbeda. (GRE/NDY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150926kompas/#/19/
Harga Beras Naik Lagi
Sabtu, 26 September 2015
Pasokan ke Pasar Mulai Berkurang
JAKARTA, KOMPAS — Rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional kembali naik. Kenaikan harga itu mencapai lebih dari Rp 200 per kilogram. Harga beras diperkirakan naik kembali karena pasokan kian berkurang akibat musim panen telah berakhir.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, selama satu bulan terakhir harga beras medium secara nasional merangkak naik. Pada 26 Agustus 2015, harga beras medium rata-rata nasional Rp 10.163 per kilogram.
Namun, Jumat (25/9), harga beras medium rata-rata nasional sudah mencapai Rp 10.283 per kg. Artinya, harga beras medium rata-rata nasional selama sebulan itu belum pernah di bawah Rp 10.000 per kg. Harga beras itu juga belum sampai pada titik harga normal beras medium, yaitu Rp 8.500 per kg.
Kenaikan harga beras pernah terjadi pada April-Mei lalu. Saat itu, pemerintah melakukan operasi pasar di beberapa daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, harga beras berbagai jenis dan kualitas mengalami kenaikan signifikan di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kg.
Pedagang beras di Pasar Larangan, Sidoarjo, Huda, mengatakan, harga beras termurah dengan kualitas medium mencapai Rp 10.250 per kg. Pada pekan lalu, harga beras medium masih berada di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per kg. Kenaikan harga beras kali ini paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga sebelumnya selama tahun 2015.
Harga beras di Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya terus naik pula. Pertengahan September lalu, harga beras C4 di tingkat pasar induk atau grosir naik dari Rp 8.500 hingga Rp 8.700 per kg menjadi Rp 8.900 hingga Rp 9.400 per kg dan saat ini sudah mencapai Rp 9.600 per kg.
Pasokan kurang
Mahrudi (37), pedagang beras di Pasar Induk Beras Martoloyo, Tegal, mengatakan, harga beras terus merangkak naik karena pasokannya terus berkurang. Di wilayah Tegal dan sekitarnya, panen beras hanya tersisa di wilayah selatan, seperti di Kabupaten Pekalongan bagian selatan serta Pemalang bagian selatan. Wilayah itu berupa perbukitan yang masih memiliki cadangan air mencukupi untuk pertanian.
Menjelang musim tanam ini, tren harga beras medium di Kota Bandung, Jawa Barat, pun meningkat. Harga beras medium menembus Rp 11.000 per kg.
”Ada kenaikan Rp 200 dalam seminggu ini. Harga beras medium saat ini Rp 10.000 per kg,” kata Wulan (35), pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.
Pedagang lain, Elis (42), menjual beras medium seharga Rp 11.000 per kg. ”Dari distributor harganya ada kenaikan dan yang naik bukan hanya beras medium, melainkan juga beras premium, masing-masing naik Rp 500. Beras premium saat ini harganya Rp 12.000 per kg,” tutur Elis.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan digelarnya operasi pasar untuk membantu warga. (SEM/NIK/WIE/HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150926kompas/#/15/
Pasokan ke Pasar Mulai Berkurang
JAKARTA, KOMPAS — Rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional kembali naik. Kenaikan harga itu mencapai lebih dari Rp 200 per kilogram. Harga beras diperkirakan naik kembali karena pasokan kian berkurang akibat musim panen telah berakhir.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, selama satu bulan terakhir harga beras medium secara nasional merangkak naik. Pada 26 Agustus 2015, harga beras medium rata-rata nasional Rp 10.163 per kilogram.
Namun, Jumat (25/9), harga beras medium rata-rata nasional sudah mencapai Rp 10.283 per kg. Artinya, harga beras medium rata-rata nasional selama sebulan itu belum pernah di bawah Rp 10.000 per kg. Harga beras itu juga belum sampai pada titik harga normal beras medium, yaitu Rp 8.500 per kg.
Kenaikan harga beras pernah terjadi pada April-Mei lalu. Saat itu, pemerintah melakukan operasi pasar di beberapa daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, harga beras berbagai jenis dan kualitas mengalami kenaikan signifikan di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kg.
Pedagang beras di Pasar Larangan, Sidoarjo, Huda, mengatakan, harga beras termurah dengan kualitas medium mencapai Rp 10.250 per kg. Pada pekan lalu, harga beras medium masih berada di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per kg. Kenaikan harga beras kali ini paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga sebelumnya selama tahun 2015.
Harga beras di Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya terus naik pula. Pertengahan September lalu, harga beras C4 di tingkat pasar induk atau grosir naik dari Rp 8.500 hingga Rp 8.700 per kg menjadi Rp 8.900 hingga Rp 9.400 per kg dan saat ini sudah mencapai Rp 9.600 per kg.
Pasokan kurang
Mahrudi (37), pedagang beras di Pasar Induk Beras Martoloyo, Tegal, mengatakan, harga beras terus merangkak naik karena pasokannya terus berkurang. Di wilayah Tegal dan sekitarnya, panen beras hanya tersisa di wilayah selatan, seperti di Kabupaten Pekalongan bagian selatan serta Pemalang bagian selatan. Wilayah itu berupa perbukitan yang masih memiliki cadangan air mencukupi untuk pertanian.
Menjelang musim tanam ini, tren harga beras medium di Kota Bandung, Jawa Barat, pun meningkat. Harga beras medium menembus Rp 11.000 per kg.
”Ada kenaikan Rp 200 dalam seminggu ini. Harga beras medium saat ini Rp 10.000 per kg,” kata Wulan (35), pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.
Pedagang lain, Elis (42), menjual beras medium seharga Rp 11.000 per kg. ”Dari distributor harganya ada kenaikan dan yang naik bukan hanya beras medium, melainkan juga beras premium, masing-masing naik Rp 500. Beras premium saat ini harganya Rp 12.000 per kg,” tutur Elis.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan digelarnya operasi pasar untuk membantu warga. (SEM/NIK/WIE/HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150926kompas/#/15/
Jumat, 25 September 2015
Kemendag Beri Izin Impor 10.000 Ton Daging Sapi untuk Bulog
Jumat, 25 September 2015
Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku telah menerbitkan izin impor 10.000 ton daging sapi jenis prime cut untuk Perum Bulog. Daging sapi ini akan digelontorkan Bulog untuk operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga daging sapi.
"Izinnya (10.000 ton daging sapi) sudah keluar, tinggal realisasinya. Dia (Bulog) kan mesti cek harganya supaya nanti nggak kemahalan," kata Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Izin impor 10.000 ton daging sapi untuk Bulog ini merupakan usulan dari Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bulan Agustus lalu, Lembong telah mengajukan usulan melalui surat resmi kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian agar Perum Bulog diberi penugasan mengimpor 10 ribu ton daging sapi beku dari Selandia Baru.
"Mendag (Thomas Lembong) yang mengusulkan, Mendag meminta Menteri BUMN supaya menugaskan Bulog untuk mengimpor daging dari New Zealand," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar.
Berdasarkan surat yang diterimanya, Muladno menuturkan, bahwa Mendag Lembong mengusulkan Bulog mengimpor daging sapi jenis prime cut sebanyak 10.000 ton. "Itu daging prime cut, suratnya baru tadi saya baca itu, hanya disebutkan daging 10 ribu ton," ucapnya.
Selandia Baru dipilih karena harga daging sapi di sana sedang murah, lebih murah dibanding daging sapi dari Australia. "Karena (daging sapi) di sana (Selandia Baru) lagi murah," katanya.
Dia menambahkan, Bulog tidak diberi batasan waktu untuk merealisasikan impor daging sapi ini jika nantinya diberi penugasan. Sebab, impor ini penugasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga daging sapi di pasaran.
"Ini mendesak, jadi tidak ada periodesasi. Pemerintah punya hak untuk membuat kebijakan sepanjang kebijakannya itu memberi kemudahan pada masyarakat, harga bisa turun misalnya," tutup Muladno.
(rrd/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/09/25/105157/3027906/4/kemendag-beri-izin-impor-10000-ton-daging-sapi-untuk-bulog
Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku telah menerbitkan izin impor 10.000 ton daging sapi jenis prime cut untuk Perum Bulog. Daging sapi ini akan digelontorkan Bulog untuk operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga daging sapi.
"Izinnya (10.000 ton daging sapi) sudah keluar, tinggal realisasinya. Dia (Bulog) kan mesti cek harganya supaya nanti nggak kemahalan," kata Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Izin impor 10.000 ton daging sapi untuk Bulog ini merupakan usulan dari Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bulan Agustus lalu, Lembong telah mengajukan usulan melalui surat resmi kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian agar Perum Bulog diberi penugasan mengimpor 10 ribu ton daging sapi beku dari Selandia Baru.
"Mendag (Thomas Lembong) yang mengusulkan, Mendag meminta Menteri BUMN supaya menugaskan Bulog untuk mengimpor daging dari New Zealand," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno Bashar.
Berdasarkan surat yang diterimanya, Muladno menuturkan, bahwa Mendag Lembong mengusulkan Bulog mengimpor daging sapi jenis prime cut sebanyak 10.000 ton. "Itu daging prime cut, suratnya baru tadi saya baca itu, hanya disebutkan daging 10 ribu ton," ucapnya.
Selandia Baru dipilih karena harga daging sapi di sana sedang murah, lebih murah dibanding daging sapi dari Australia. "Karena (daging sapi) di sana (Selandia Baru) lagi murah," katanya.
Dia menambahkan, Bulog tidak diberi batasan waktu untuk merealisasikan impor daging sapi ini jika nantinya diberi penugasan. Sebab, impor ini penugasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga daging sapi di pasaran.
"Ini mendesak, jadi tidak ada periodesasi. Pemerintah punya hak untuk membuat kebijakan sepanjang kebijakannya itu memberi kemudahan pada masyarakat, harga bisa turun misalnya," tutup Muladno.
(rrd/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/09/25/105157/3027906/4/kemendag-beri-izin-impor-10000-ton-daging-sapi-untuk-bulog
Carut-marut Pengelolaan Pangan
Jumat, 25 September 2015
Selama Mei-Agustus 2015, bahan makanan merupakan punyumbang terbesar laju inflasi, yakni rata-rata sebesar 52,2 persen.
Penyebabnya sangat terang benderang. Tidak ada lonjakan permintaan, kecuali menjelang lebaran lalu. Tak ayal, penyebab utamanya adalah pasokan yang seret. Sesumbar Menteri Pertanian bahwa produksi berbagai jenis pangan meningkat patut dipertanyakan.
Karena yakin produksi naik, Menteri Pertanian mengendalikan impor dengan ketat. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/104534626/Mentan.Klaim.Hemat.Rp.50.Triliun.berkat.Pengendalian.Impor.Pangan.
Karena teramat yakin Indonesia surplus beras, menteri Pertanian menolak impor beras. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/31/121100826/Menteri.Amran.Tolak.Tawaran.Impor.Beras.dari.Thailand
Padahal nyata-nyata Indonesia mengalami dampak sangat buruk akibat El Niño.
Ternyata harga beras merangkak naik dan dampak El Niño diperkirakan bakal panjang. Akhirnya pemerintah akan mengimpor beras 1,5 juta ton dari Thailand. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/175509926/Elnino.Pemerintah.Kembali.Impor.Beras.1.5.Juta.Ton.dari.Thailand
Sama halnya dengan daging sapi. Mentan meyakini pasokan daging sapi cukup sehingga kuota impor tidak perlu ditambah.
Namun, beberapa waktu kemudian berubah. Lihat http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/18/203126326/Pemerintah.Siap.Buka.Keran.Impor.200.000.Ekor.Sapi?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan&
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/151708926/Indonesia.Akan.Impor.11.000.Sapi.Indukan.dari.Australia
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/19/082727526/Kemendag.Tambah.Kuota.Impor.Sapi?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=bisniskeuangan&
Bukan hanya beras dan daging sapi. Beberapa bahan pangan lainnya mengalami hal yang mirip.
Kita tentu amat senang kalau dapat mengurangi impor pangan. Yang penting usaha keras dan terukur, bukan hanya gembar-gembor. Akhirnya nanti masyarakat berpendapatan rendah yang paling terkena dampaknya berupa kenaikan harga-harga pangan yang mencekik daya beli mereka.
Tidak ada jalan pintas, simsalabim.
Jangan gampang menjadikan mafia sebagai kambing hitam. Yang harus dibenahi adalah manajemen pasokan, distribusi, dan tata niaga.
http://www.kompasiana.com/faisalbasri/carut-marut-pengelolaan-pangan_560434b3b57e611f0d85f76c
Selama Mei-Agustus 2015, bahan makanan merupakan punyumbang terbesar laju inflasi, yakni rata-rata sebesar 52,2 persen.
Penyebabnya sangat terang benderang. Tidak ada lonjakan permintaan, kecuali menjelang lebaran lalu. Tak ayal, penyebab utamanya adalah pasokan yang seret. Sesumbar Menteri Pertanian bahwa produksi berbagai jenis pangan meningkat patut dipertanyakan.
Karena yakin produksi naik, Menteri Pertanian mengendalikan impor dengan ketat. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/104534626/Mentan.Klaim.Hemat.Rp.50.Triliun.berkat.Pengendalian.Impor.Pangan.
Karena teramat yakin Indonesia surplus beras, menteri Pertanian menolak impor beras. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/31/121100826/Menteri.Amran.Tolak.Tawaran.Impor.Beras.dari.Thailand
Padahal nyata-nyata Indonesia mengalami dampak sangat buruk akibat El Niño.
Ternyata harga beras merangkak naik dan dampak El Niño diperkirakan bakal panjang. Akhirnya pemerintah akan mengimpor beras 1,5 juta ton dari Thailand. Lihat: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/175509926/Elnino.Pemerintah.Kembali.Impor.Beras.1.5.Juta.Ton.dari.Thailand
Sama halnya dengan daging sapi. Mentan meyakini pasokan daging sapi cukup sehingga kuota impor tidak perlu ditambah.
Namun, beberapa waktu kemudian berubah. Lihat http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/18/203126326/Pemerintah.Siap.Buka.Keran.Impor.200.000.Ekor.Sapi?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan&
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/151708926/Indonesia.Akan.Impor.11.000.Sapi.Indukan.dari.Australia
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/19/082727526/Kemendag.Tambah.Kuota.Impor.Sapi?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=bisniskeuangan&
Bukan hanya beras dan daging sapi. Beberapa bahan pangan lainnya mengalami hal yang mirip.
Kita tentu amat senang kalau dapat mengurangi impor pangan. Yang penting usaha keras dan terukur, bukan hanya gembar-gembor. Akhirnya nanti masyarakat berpendapatan rendah yang paling terkena dampaknya berupa kenaikan harga-harga pangan yang mencekik daya beli mereka.
Tidak ada jalan pintas, simsalabim.
Jangan gampang menjadikan mafia sebagai kambing hitam. Yang harus dibenahi adalah manajemen pasokan, distribusi, dan tata niaga.
http://www.kompasiana.com/faisalbasri/carut-marut-pengelolaan-pangan_560434b3b57e611f0d85f76c
Swasembada Pangan (Harusnya) Bukan Angan-angan
Kamis, 24 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya ingin menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Program bantuan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak tanggung-tanggung. Semua terlibat. Bahkan TNI pun diberdayakan untuk ikut memantau jalannya program pemerintah. Mahasiswa dan alumni dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan di seluruh wilayah Indonesia lewat program pendampingan.
Bantuan apa saja yang sudah mengalir ke petani? Untuk upaya khusus swasembada pangan, pemerintah menggelontorkan begitu banyak bantuan, mulai alat mesin dan produksi tanaman (Alsintan), pengembangan jaringan irigasi tersier, benih unggul, dan pupuk. Dan semuanya sudah sampai ke petani. Apakah tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan?
Bantuan alsintan, berupa mesin pompa air, Hand Tractor, Rice Transplanter, Mini Combine Harvester, Power Threser, Vertical Dryer, dan Rice Milling Unit (RMU). Untuk bantuan dari Kementerian Pertanian (kementan) sudah turun sejak Mei 2015. Selain dari kementan, bantuan yang bertujuan untuk menunjang Upaya Khusus juga diberikan oleh pemerintah propinxi dan pemerintah kabupaten. Untuk wilayah Madura sendiri, khususnya kabupaten Sumenep, yang saya tahu seluruh bantuan dari Kementan sudah turun, termasuk bantuan benih dan pupuk.
Tepat sasaran atau tidak…secara umum tepat sasaran meskipun ada lah..kasus tidak masuk daftar penerima bantuan tiba-tiba dapat bantuan. Ada juga bantuan berlabel ‘Aspirasi’. Bantuan berlabel aspirasi ini tidak lain adalah bantuan yang diajukan oleh anggota dewan. Apa bedanya dengan bantuan yang bukan aspirasi? Prosedur dan pengawasannya. Kalau bantuan yang bukan aspirasi biasanya diusulkan dari petani melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kecamatan baru ke Dinas di tingkat kabupaten dst. Kalau aspirasi tentu saja tidak perlu melalui mekanisme seperti itu. Langsung potong kompas ke Dinas tingkat kabupaten atau yang lebih tinggi. Setelah alat diterima, bantuan berlabel aspirasi cenderung tidak diusik keberadaannya.
Bantuan untuk pengembangan jaringan irigasi tersier sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok tani atau himpunan petani pemakai air (HIPPA). Dana 50 juta rupiah per jaringan irigasi langsung ditransfer ke rekening kelompok tani dalam 3 tahap dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan (April-Juni 2015). Pemerintah dalam hal ini UPT Pertanian di tingkat kecamatan hanya membantu administrasi dan pengawasan pelaksanaan program. Cara seperti ini relatif lebih cepat dan minim penyelewengan (setidaknya yang ada di wilayah tempat saya bertugas).
Bantuan benih padi-jagung dan pupuk…Nah ini yang agak disayangkan…Why? Karena…bantuan yang diharapkan turun sejak Maret-April 2015 ternyata baru turun mulai akhir Juli 2015. Lahan-lahan yang sudah disediakan untuk bantuan benih padi dan jagung pada bulan Agustus tentu saja sudah ditanami komoditi musiman sesuai tradisi masyarakat Madura, tembakau. Selain itu faktor musim juga sudah tidak mendukung benih bantuan Kementan langsung ditanam.
Benih dan pupuk akhirnya harus menunggu waktu tanam tiba. Sebagian benih jagung memang sudah ditanam oleh petani yang lahannya dirasa cukup memadai pengairannya. Tapi petani tetap diwanti-wanti untuk merawatnya sampai jagung bisa dipanen. Karena menanam jagung di musim kemarau lebih sering dipanen daunnya untuk pakan ternak (sapi). Apalagi sapi-sapi di Madura umumnya sapi dengan perawatan spesial untuk sapi kerapan. Memanen daun jagung lebih menguntungkan, 1 hektar bisa laku puluhan juta dalam waktu 1,5-2 bulan saja, tidak perlu melakukan perawatan dan menunggu waktu panen. Tapi ya..semoga petani tidak melakukannya.
Demikian juga dengan bantuan pupuk. Pupuk urea dan NPK yang sudah diterima petani harus menunggu musim tanam tiba. Pupuk itu untuk menunjang penanaman benih bantuan. Kerawanannya adalah pupuk dipakai untuk keperluan diluar Upsus. Mengingat musim tanam padi dan jagung baru akan dimulai pada bulan Oktober-Desember 2015. Tapi ya lagi-lagi semua tergantung kepada petani dan petugas yang mengawal penggunaan bantuan.
Berton-ton benih dan pupuk sudah digelontorkan ke daerah…ribuan alsintan sudah disalurkan ke petani…milyaran rupiah sudah dicairkan untuk membantu petani… Kurang Apalagi? Ya..permasalahan di petani memang bukan hanya sekedar itu solusinya. Tata niaga beras dan komoditi pangan lainnya perlu dibenahi agar keberadaan persediaan pangan di tingkat bawah (setidaknya) bisa terdata dengan baik sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk membuka kran impor karena datanya seolah-olah persediaan pangan kita kurang.
Selamat Hari Tani Nasional 2015
http://www.kompasiana.com/grosirkeset.com/swasembada-pangan-harusnya-bukan-angan-angan_5603aeda927a615f058c4ef1
Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya ingin menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Program bantuan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak tanggung-tanggung. Semua terlibat. Bahkan TNI pun diberdayakan untuk ikut memantau jalannya program pemerintah. Mahasiswa dan alumni dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan di seluruh wilayah Indonesia lewat program pendampingan.
Bantuan apa saja yang sudah mengalir ke petani? Untuk upaya khusus swasembada pangan, pemerintah menggelontorkan begitu banyak bantuan, mulai alat mesin dan produksi tanaman (Alsintan), pengembangan jaringan irigasi tersier, benih unggul, dan pupuk. Dan semuanya sudah sampai ke petani. Apakah tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan?
Bantuan alsintan, berupa mesin pompa air, Hand Tractor, Rice Transplanter, Mini Combine Harvester, Power Threser, Vertical Dryer, dan Rice Milling Unit (RMU). Untuk bantuan dari Kementerian Pertanian (kementan) sudah turun sejak Mei 2015. Selain dari kementan, bantuan yang bertujuan untuk menunjang Upaya Khusus juga diberikan oleh pemerintah propinxi dan pemerintah kabupaten. Untuk wilayah Madura sendiri, khususnya kabupaten Sumenep, yang saya tahu seluruh bantuan dari Kementan sudah turun, termasuk bantuan benih dan pupuk.
Tepat sasaran atau tidak…secara umum tepat sasaran meskipun ada lah..kasus tidak masuk daftar penerima bantuan tiba-tiba dapat bantuan. Ada juga bantuan berlabel ‘Aspirasi’. Bantuan berlabel aspirasi ini tidak lain adalah bantuan yang diajukan oleh anggota dewan. Apa bedanya dengan bantuan yang bukan aspirasi? Prosedur dan pengawasannya. Kalau bantuan yang bukan aspirasi biasanya diusulkan dari petani melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kecamatan baru ke Dinas di tingkat kabupaten dst. Kalau aspirasi tentu saja tidak perlu melalui mekanisme seperti itu. Langsung potong kompas ke Dinas tingkat kabupaten atau yang lebih tinggi. Setelah alat diterima, bantuan berlabel aspirasi cenderung tidak diusik keberadaannya.
Bantuan untuk pengembangan jaringan irigasi tersier sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok tani atau himpunan petani pemakai air (HIPPA). Dana 50 juta rupiah per jaringan irigasi langsung ditransfer ke rekening kelompok tani dalam 3 tahap dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan (April-Juni 2015). Pemerintah dalam hal ini UPT Pertanian di tingkat kecamatan hanya membantu administrasi dan pengawasan pelaksanaan program. Cara seperti ini relatif lebih cepat dan minim penyelewengan (setidaknya yang ada di wilayah tempat saya bertugas).
Bantuan benih padi-jagung dan pupuk…Nah ini yang agak disayangkan…Why? Karena…bantuan yang diharapkan turun sejak Maret-April 2015 ternyata baru turun mulai akhir Juli 2015. Lahan-lahan yang sudah disediakan untuk bantuan benih padi dan jagung pada bulan Agustus tentu saja sudah ditanami komoditi musiman sesuai tradisi masyarakat Madura, tembakau. Selain itu faktor musim juga sudah tidak mendukung benih bantuan Kementan langsung ditanam.
Benih dan pupuk akhirnya harus menunggu waktu tanam tiba. Sebagian benih jagung memang sudah ditanam oleh petani yang lahannya dirasa cukup memadai pengairannya. Tapi petani tetap diwanti-wanti untuk merawatnya sampai jagung bisa dipanen. Karena menanam jagung di musim kemarau lebih sering dipanen daunnya untuk pakan ternak (sapi). Apalagi sapi-sapi di Madura umumnya sapi dengan perawatan spesial untuk sapi kerapan. Memanen daun jagung lebih menguntungkan, 1 hektar bisa laku puluhan juta dalam waktu 1,5-2 bulan saja, tidak perlu melakukan perawatan dan menunggu waktu panen. Tapi ya..semoga petani tidak melakukannya.
Demikian juga dengan bantuan pupuk. Pupuk urea dan NPK yang sudah diterima petani harus menunggu musim tanam tiba. Pupuk itu untuk menunjang penanaman benih bantuan. Kerawanannya adalah pupuk dipakai untuk keperluan diluar Upsus. Mengingat musim tanam padi dan jagung baru akan dimulai pada bulan Oktober-Desember 2015. Tapi ya lagi-lagi semua tergantung kepada petani dan petugas yang mengawal penggunaan bantuan.
Berton-ton benih dan pupuk sudah digelontorkan ke daerah…ribuan alsintan sudah disalurkan ke petani…milyaran rupiah sudah dicairkan untuk membantu petani… Kurang Apalagi? Ya..permasalahan di petani memang bukan hanya sekedar itu solusinya. Tata niaga beras dan komoditi pangan lainnya perlu dibenahi agar keberadaan persediaan pangan di tingkat bawah (setidaknya) bisa terdata dengan baik sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk membuka kran impor karena datanya seolah-olah persediaan pangan kita kurang.
Selamat Hari Tani Nasional 2015
http://www.kompasiana.com/grosirkeset.com/swasembada-pangan-harusnya-bukan-angan-angan_5603aeda927a615f058c4ef1
Kado Tragis Hari Tani Nasional: Impor Beras Petani Asing
Tanggal 24 September 2015 adalah Hari Tani Nasional yang ke 55. Namun sampai saat ini, setelah kandasnya Revitalisasi Pertanian yang digagas mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dunia pertanian Indonesia semakin terpuruk. Pasalnya hampir semua faktor produksi dan tata niaga produk pertanian semakin dikuasai oleh berbagai kartel dan adanya masalah pertanian lainnya.
Pada saat Bung Karno mencanangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960), masalah lahan pertanian bagi petani merupakan isu yang sangat strategis. Tetapi setelah lebih dari setengah abad, lahan pertanian juga masih menjadi isu strategis. Namun isu terakhir mencuat bukan karena masalah pemilikan lahan, tetapi masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
Kebijakan Makro Pertanian
Pertanian sepuluh tahun terakhir memang cenderung dianak-tirikan sejalan dengan semakin gencarnya serbuan produk-produk petani asing di Negara-negara Utara. Hal itu memancing lahirnya elit komprador yang memberi ruang seluas-luasnya untuk berspekulasi dengan produk pertanian impor, mulai dari garam, beras, buah, ikan, sampai sayur impor. Para komprador bukan hanya menikmati profit margin yang sangat besar, mereka juga membangun mitos bahwa pertanian adalah masa lalu sambil menyorongkan konsep agar Indonesia menjadi negara industri.
Tetapi dalam perjalanannya, mimpi menjadi negara industri atau negara produsen pun ternyata juga kandas di tengah jalan. Indonesia ternyata sekedar didorong untuk menjadi pengekspor bahan mentah yang minim nilai tambah. Sementara itu Indonesia secara sengaja dan tidak disengaja telah menjadi negara konsumen. Akibatnya sumber daya alam ludes terkuras dan terjual, di lain pihak pemerintah mempersilahkan toko eceran asing menjual produk-produk asing dengan leluasa.
Membangun Prasarana Pertanian Bukan Solusi
Naiknya rejim Jokowi – JK memberi tanda-tanda adanya pembalikan orientasi makro ekonomi Indonesia. Trisakti tiba-tiba dijadikan haluan politik, sosial, dan ekonomi. Kedaulatan pangan atau pertanian kembali dicanangkan sekenanya dengan mendorong pembangunan banyak bendungan guna mengairi lahan-lahan yang selama ini belum tergarap.
Solusi atas kendala teknis faktor-faktor produksi pertanian seperti penyediaan lahan, pembangunan bendungan, dan irigasi pertanian di atas bisa jadi bukan pilihan yang tepat. Bahkan pemerintah telah melakukan pencetakan sawah dan irigasi melalui proyek dengan nilai triliunan rupiah. Ironisnya dana Operasi dan Pemeliharaan prasarana pengairan tidak dialokasikan secara memadai, kalau tidak bisa dikatakan nihil sama sekali.
Alhasil prasarana pertanian dibangun terus, anehnya produksi pertanian malah tidak berhasil mengejar target. Hal ini disebabkan karena para petani telah dinina-bobokan oleh para pengijon dan para tengkulak yang notabene adalah para mafia pangan. Tujuan para tengkulak adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya walau dampaknya tidak mereka rasakan langsung.
Dibutuhkan Superbodi yang Kuat
Karena itu tantangan terbesar, dalam sistem ekonomi yang liberal, sebenarnya bukan menyelesaikan kendala pertanian berupa prasarana teknis, tetapi adalah mengendalikan peran para pedagang dan spekulan yang dapat dengan bebas memainkan stok dan harga pangan sehingga merugikan petani dan sekaligus konsumen. Untuk menghadapi tantangan ini hanya dibutuhkan peran negara yang kuat untuk “bersaing” dengan mereka melalui berbagai instrumen seperti penetapan harga pangan, pengendalian stok, dan kekuatan distribusi.
Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai super body sangat strategis dalam hal ini, tetapi syaratnya harus steril dari intervensi kepentingan kartel pangan. Kedua, Bulog dibebaskan dari kapitalisme birokrat yang memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan menunggangi upaya melakukan stabilisasi harga dan stok pangan. Jika Bulog tidak kredibel, maka mustahil kedaulatan pangan dapat terwujud.
Bulog Tampaknya Sudah Masuk Angin
Namun jika menganalisis diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bulog tampaknya sudah “masuk angin” dan sengaja mendisain satu mission imposible. Tujuannya jelas untuk menguras stock dan sebaliknya menahan pembelian gabah/beras dari petani dengan target akan dilakukan kembali impor beras dari petani asing. Salah satu indikasinya adalah lagi-lagi ditetapkannya harga tunggal untuk HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan bukan harga dasar dengan stratifikasi harga dan mutu beragam.
Hal ini menyebabkan penyerapan gabah hanya berkisar 13,61 persen dari target, sementara ada kesengajaan mengistirahatkan 90% dari 132 UB-PGB (Unit Bisnis Penggilingan Gabah Beras) dan melumpuhkan angkutan logistik yang diselenggarakan oleh PT Jasa Prima Logistik Bulog. Bulog juga memberikan restriksi persyaratan derajat sosoh dan butir menir yang sulit dipenuhi pengadaannya oleh pabrik-pabrik beras tradisional dan berskala kecil. Selain itu Bulog tidak membeli beras langsung ke petani, tetapi justru melalui mitra kerja-nya.
Keadaan inilah yang menggiring stok beras tinggal 50 – 60 ribu ton pada akhir tahun nanti. Padahal tahun sebelumnya, pada akhir tahun, Bulog bisa memiliki stok 1,4 juta ton. Aba-aba impor sudah diteriakkan pada pertemuan antara Kabulog, Wakil Presiden, dan Meneg BUMN beberapa hari lalu. Ini artinya peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2015 lebih tepat jika dijadikan perayaan Hari Tani Asing.***
Pada saat Bung Karno mencanangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960), masalah lahan pertanian bagi petani merupakan isu yang sangat strategis. Tetapi setelah lebih dari setengah abad, lahan pertanian juga masih menjadi isu strategis. Namun isu terakhir mencuat bukan karena masalah pemilikan lahan, tetapi masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
Kebijakan Makro Pertanian
Pertanian sepuluh tahun terakhir memang cenderung dianak-tirikan sejalan dengan semakin gencarnya serbuan produk-produk petani asing di Negara-negara Utara. Hal itu memancing lahirnya elit komprador yang memberi ruang seluas-luasnya untuk berspekulasi dengan produk pertanian impor, mulai dari garam, beras, buah, ikan, sampai sayur impor. Para komprador bukan hanya menikmati profit margin yang sangat besar, mereka juga membangun mitos bahwa pertanian adalah masa lalu sambil menyorongkan konsep agar Indonesia menjadi negara industri.
Tetapi dalam perjalanannya, mimpi menjadi negara industri atau negara produsen pun ternyata juga kandas di tengah jalan. Indonesia ternyata sekedar didorong untuk menjadi pengekspor bahan mentah yang minim nilai tambah. Sementara itu Indonesia secara sengaja dan tidak disengaja telah menjadi negara konsumen. Akibatnya sumber daya alam ludes terkuras dan terjual, di lain pihak pemerintah mempersilahkan toko eceran asing menjual produk-produk asing dengan leluasa.
Membangun Prasarana Pertanian Bukan Solusi
Naiknya rejim Jokowi – JK memberi tanda-tanda adanya pembalikan orientasi makro ekonomi Indonesia. Trisakti tiba-tiba dijadikan haluan politik, sosial, dan ekonomi. Kedaulatan pangan atau pertanian kembali dicanangkan sekenanya dengan mendorong pembangunan banyak bendungan guna mengairi lahan-lahan yang selama ini belum tergarap.
Solusi atas kendala teknis faktor-faktor produksi pertanian seperti penyediaan lahan, pembangunan bendungan, dan irigasi pertanian di atas bisa jadi bukan pilihan yang tepat. Bahkan pemerintah telah melakukan pencetakan sawah dan irigasi melalui proyek dengan nilai triliunan rupiah. Ironisnya dana Operasi dan Pemeliharaan prasarana pengairan tidak dialokasikan secara memadai, kalau tidak bisa dikatakan nihil sama sekali.
Alhasil prasarana pertanian dibangun terus, anehnya produksi pertanian malah tidak berhasil mengejar target. Hal ini disebabkan karena para petani telah dinina-bobokan oleh para pengijon dan para tengkulak yang notabene adalah para mafia pangan. Tujuan para tengkulak adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya walau dampaknya tidak mereka rasakan langsung.
Dibutuhkan Superbodi yang Kuat
Karena itu tantangan terbesar, dalam sistem ekonomi yang liberal, sebenarnya bukan menyelesaikan kendala pertanian berupa prasarana teknis, tetapi adalah mengendalikan peran para pedagang dan spekulan yang dapat dengan bebas memainkan stok dan harga pangan sehingga merugikan petani dan sekaligus konsumen. Untuk menghadapi tantangan ini hanya dibutuhkan peran negara yang kuat untuk “bersaing” dengan mereka melalui berbagai instrumen seperti penetapan harga pangan, pengendalian stok, dan kekuatan distribusi.
Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai super body sangat strategis dalam hal ini, tetapi syaratnya harus steril dari intervensi kepentingan kartel pangan. Kedua, Bulog dibebaskan dari kapitalisme birokrat yang memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan menunggangi upaya melakukan stabilisasi harga dan stok pangan. Jika Bulog tidak kredibel, maka mustahil kedaulatan pangan dapat terwujud.
Bulog Tampaknya Sudah Masuk Angin
Namun jika menganalisis diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bulog tampaknya sudah “masuk angin” dan sengaja mendisain satu mission imposible. Tujuannya jelas untuk menguras stock dan sebaliknya menahan pembelian gabah/beras dari petani dengan target akan dilakukan kembali impor beras dari petani asing. Salah satu indikasinya adalah lagi-lagi ditetapkannya harga tunggal untuk HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan bukan harga dasar dengan stratifikasi harga dan mutu beragam.
Hal ini menyebabkan penyerapan gabah hanya berkisar 13,61 persen dari target, sementara ada kesengajaan mengistirahatkan 90% dari 132 UB-PGB (Unit Bisnis Penggilingan Gabah Beras) dan melumpuhkan angkutan logistik yang diselenggarakan oleh PT Jasa Prima Logistik Bulog. Bulog juga memberikan restriksi persyaratan derajat sosoh dan butir menir yang sulit dipenuhi pengadaannya oleh pabrik-pabrik beras tradisional dan berskala kecil. Selain itu Bulog tidak membeli beras langsung ke petani, tetapi justru melalui mitra kerja-nya.
Keadaan inilah yang menggiring stok beras tinggal 50 – 60 ribu ton pada akhir tahun nanti. Padahal tahun sebelumnya, pada akhir tahun, Bulog bisa memiliki stok 1,4 juta ton. Aba-aba impor sudah diteriakkan pada pertemuan antara Kabulog, Wakil Presiden, dan Meneg BUMN beberapa hari lalu. Ini artinya peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2015 lebih tepat jika dijadikan perayaan Hari Tani Asing.***
Rabu, 23 September 2015
Bulog Luncurkan Pasar Murah Beras Premium & Daging Sapi
Selasa, 22 September 2015
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meluncurkan dan melepas pasar murah beras premium dan daging sapi.
Djarot mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi masa-masa yang sulit karena kondisi ekonomi yang sedang menurun. Selain itu, Indonesia juga memasuki masa paceklik, ditandai dengan musim kemarau yang panjang.
"Keadaan ini tentu sangat menyulitkan kehidupan masyarakat kita terutama rakyat kecil," ujar Djarot, dalam acara Peluncuran Pasar Murah Beras Premium dan Daging Sapi, di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (22/9/2015).
Guna membantu meringankan beban masyarakat tersebut, Bulog mulai melakukan pasar murah beras. Direncanakan beras yang akan dilepas untuk pasar murah ini adalah beras premium sejumlah 200 ribu ton untuk seluruh Indonesia.
"Dapat kami laporkan bahwa pasar beras murah ini secara resmi kami luncurkan mulai dari gudang Kelapa Gading di Bulog DKI Jakarta. Kami meluncurkan 30 truk yang terdiri dari 21 truk beras sejumlah 140 ton yang kami sebar ke pasar-pasar tradisional DKI, dan pasar induk Cipinang," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga melepas empat truk sapi hidup sebanyak 48 ekor sapi yang masing-masing truk berjumlah 12 ekor sapi yang akan dikirim ke rumah pemotongan hewan (RPH) dan empat truk box daging sapi beku sebanyak delapan ton yang masing-masing truk berjumlah dua ton.
"Inti kegiatan ini adalah supaya rutin di mana kami melakukan evaluasi di lapangan dalam rangka kestabilan barang-barang masyarakat," ungkapnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/22/320/1218690/bulog-luncurkan-pasar-murah-beras-premium-daging-sapi
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meluncurkan dan melepas pasar murah beras premium dan daging sapi.
Djarot mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi masa-masa yang sulit karena kondisi ekonomi yang sedang menurun. Selain itu, Indonesia juga memasuki masa paceklik, ditandai dengan musim kemarau yang panjang.
"Keadaan ini tentu sangat menyulitkan kehidupan masyarakat kita terutama rakyat kecil," ujar Djarot, dalam acara Peluncuran Pasar Murah Beras Premium dan Daging Sapi, di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (22/9/2015).
Guna membantu meringankan beban masyarakat tersebut, Bulog mulai melakukan pasar murah beras. Direncanakan beras yang akan dilepas untuk pasar murah ini adalah beras premium sejumlah 200 ribu ton untuk seluruh Indonesia.
"Dapat kami laporkan bahwa pasar beras murah ini secara resmi kami luncurkan mulai dari gudang Kelapa Gading di Bulog DKI Jakarta. Kami meluncurkan 30 truk yang terdiri dari 21 truk beras sejumlah 140 ton yang kami sebar ke pasar-pasar tradisional DKI, dan pasar induk Cipinang," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga melepas empat truk sapi hidup sebanyak 48 ekor sapi yang masing-masing truk berjumlah 12 ekor sapi yang akan dikirim ke rumah pemotongan hewan (RPH) dan empat truk box daging sapi beku sebanyak delapan ton yang masing-masing truk berjumlah dua ton.
"Inti kegiatan ini adalah supaya rutin di mana kami melakukan evaluasi di lapangan dalam rangka kestabilan barang-barang masyarakat," ungkapnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/22/320/1218690/bulog-luncurkan-pasar-murah-beras-premium-daging-sapi
Bulog: Penyerapan Beras Rastra Turun
Selasa, 22 September 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, musim kemarau panjang menyebabkan serapan beras untuk kesejahteraan rakyat (rastra) semakin berkurang. Pasalnya, dalam musim kemarau ini justru sangat sempurna untuk panen beras yang memiliki kualitas bagus.
"Sekarang agak sulit, serapan beras untuk rastra rata-rata hanya dapat 1000 ton per hari," ujar Djarot di Jakarta, Selasa (22/9).
Djarot menjelaskan, saat ini kebutuhan rastra per bulan rata-rata yakni sebesar 232 ribu ton. Menurutnya, saat ini sebagian besar penyerapan beras Bulog adalah untuk kebutuhan komersil. Bulog tidak bisa menyerap beras kebutuhan komersil untuk memenuhi rastra, karena harganya di atas kemampuan public service obligation (PSO) Bulog.
Djarot menjelaskan, agar kebutuhan beras di masyarakat tetap terpenuhi, maka Bulog rutin melakukan pasar murah dan operasi pasar. Kegiatan tersebut untuk mengetahui ketersediaan barang di pasar. Terkait dengan impor, menurut Djarot, Bulog tidak punya kewenangan untuk menentukan impor.
"Bulog hanya berperan sebagai operator dan kita cuma suplai data," kata Djarot.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, fenomena el nino belum mengganggu penyerapan beras Bulog. Sampai saat ini penyerapan beras Bulog ke petani dinilai masih cukup produktif.
"Belum ada gangguan terhadap penyerapan, walaupun pengadaan terbesar di komersial," ujar Wahyu.
Wahyu menjelaskan, penyerapan beras Bulog masih terbilang normal yakni sebesar 15 ribu ton per hari. Sementara, akumulasi penyerapan dari Januari-September 2015 yakni sebesar 2,45 juta ton. Wahyu menjamin bahwa stok beras Bulog masih cukup yakni sebesar 1,7 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tujuh bulan ke depan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, musim kemarau panjang menyebabkan serapan beras untuk kesejahteraan rakyat (rastra) semakin berkurang. Pasalnya, dalam musim kemarau ini justru sangat sempurna untuk panen beras yang memiliki kualitas bagus.
"Sekarang agak sulit, serapan beras untuk rastra rata-rata hanya dapat 1000 ton per hari," ujar Djarot di Jakarta, Selasa (22/9).
Djarot menjelaskan, saat ini kebutuhan rastra per bulan rata-rata yakni sebesar 232 ribu ton. Menurutnya, saat ini sebagian besar penyerapan beras Bulog adalah untuk kebutuhan komersil. Bulog tidak bisa menyerap beras kebutuhan komersil untuk memenuhi rastra, karena harganya di atas kemampuan public service obligation (PSO) Bulog.
Djarot menjelaskan, agar kebutuhan beras di masyarakat tetap terpenuhi, maka Bulog rutin melakukan pasar murah dan operasi pasar. Kegiatan tersebut untuk mengetahui ketersediaan barang di pasar. Terkait dengan impor, menurut Djarot, Bulog tidak punya kewenangan untuk menentukan impor.
"Bulog hanya berperan sebagai operator dan kita cuma suplai data," kata Djarot.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, fenomena el nino belum mengganggu penyerapan beras Bulog. Sampai saat ini penyerapan beras Bulog ke petani dinilai masih cukup produktif.
"Belum ada gangguan terhadap penyerapan, walaupun pengadaan terbesar di komersial," ujar Wahyu.
Wahyu menjelaskan, penyerapan beras Bulog masih terbilang normal yakni sebesar 15 ribu ton per hari. Sementara, akumulasi penyerapan dari Januari-September 2015 yakni sebesar 2,45 juta ton. Wahyu menjamin bahwa stok beras Bulog masih cukup yakni sebesar 1,7 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tujuh bulan ke depan.
Pangkas Ongkos Logistik, Bulog Bangun 14 Gudang Pendingin
SELASA, 22 SEPTEMBER 2015
TEMPO.CO, Jakarta -Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) merencanakan untuk membangun 14 gudang pendingin (cold storage) pada tahun 2017. Pembangunan ini akan dilakukan di sentra-sentra daging, bawang merah, dan cabai di seantero Indonesia.
“Pembiayaannya dari penanaman modal negara (PMN) 2016 nanti kalau disetujui,” kata Direktur Pengadaan Bulog Wahyu saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 22 September 2015. Perusahaan pelat merah ini direncanakan akan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 2 triliun.
Gudang-gudang ini akan dibangun tersebar di berbagai daerah. Di Jakarta akan dibangun 2 unit, Banten 2 unit, Jawa Barat 2 unit, Jawa Tengah 2 unit, Sulawesi Selatan 1 unit, dan Sumatera Utara 1 unit.
Tiap unit berkapasitas 500 ton, sehingga total kapasitas mencapai 7 ribu ton. Untuk pembangunan, Bulog harus menyiapkan dana Rp 5 milyar per unit, atau total Rp 70 milyar dari PMN.
Saat ini, Bulog baru memiliki 1 unit gudang penyimpanan, yakni di Jakarta dengan kapasitas 200 ton. “Itu kecil sekali,” kata Wahyu.
Idealnya, menurut dia, setiap provinsi di Indonesia memiliki minimal 1 gudang penyimpanan. Dengan demikian, persediaan pangan dapat disimpan menyebar ke seluruh daerah. Hal ini dapat memangkas biaya distribusi, serta mendekatkan barang dengan konsumennya.
Ia berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyetujui pengajuan PMN ini untuk masuk ke APBN 2016.
Ia juga mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun satu gudang penyimpanan beku. Ide ini tercetus setelah rombongan kenegaraan melakukan kunjungan ke Dubai. “Itu bagus, semua bisa masuk ke situ. Terutama untuk kota besar seperti Jakarta, memang harusnya punya tempat penyimpanan daging yang besar,” kata dia.
Namun, pembangunan gudang yang konon seluas tiga kali lapangan bola tersebut masih dalam tahap pengkajian. Saat ini, Bulog akan memfokuskan diri terlebih dulu ke pembangunan 14 cold storage.
URSULA FLORENE
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/22/090702914/pangkas-ongkos-logistik-bulog-bangun-14-gudang-pendingin
TEMPO.CO, Jakarta -Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) merencanakan untuk membangun 14 gudang pendingin (cold storage) pada tahun 2017. Pembangunan ini akan dilakukan di sentra-sentra daging, bawang merah, dan cabai di seantero Indonesia.
“Pembiayaannya dari penanaman modal negara (PMN) 2016 nanti kalau disetujui,” kata Direktur Pengadaan Bulog Wahyu saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 22 September 2015. Perusahaan pelat merah ini direncanakan akan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 2 triliun.
Gudang-gudang ini akan dibangun tersebar di berbagai daerah. Di Jakarta akan dibangun 2 unit, Banten 2 unit, Jawa Barat 2 unit, Jawa Tengah 2 unit, Sulawesi Selatan 1 unit, dan Sumatera Utara 1 unit.
Tiap unit berkapasitas 500 ton, sehingga total kapasitas mencapai 7 ribu ton. Untuk pembangunan, Bulog harus menyiapkan dana Rp 5 milyar per unit, atau total Rp 70 milyar dari PMN.
Saat ini, Bulog baru memiliki 1 unit gudang penyimpanan, yakni di Jakarta dengan kapasitas 200 ton. “Itu kecil sekali,” kata Wahyu.
Idealnya, menurut dia, setiap provinsi di Indonesia memiliki minimal 1 gudang penyimpanan. Dengan demikian, persediaan pangan dapat disimpan menyebar ke seluruh daerah. Hal ini dapat memangkas biaya distribusi, serta mendekatkan barang dengan konsumennya.
Ia berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyetujui pengajuan PMN ini untuk masuk ke APBN 2016.
Ia juga mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun satu gudang penyimpanan beku. Ide ini tercetus setelah rombongan kenegaraan melakukan kunjungan ke Dubai. “Itu bagus, semua bisa masuk ke situ. Terutama untuk kota besar seperti Jakarta, memang harusnya punya tempat penyimpanan daging yang besar,” kata dia.
Namun, pembangunan gudang yang konon seluas tiga kali lapangan bola tersebut masih dalam tahap pengkajian. Saat ini, Bulog akan memfokuskan diri terlebih dulu ke pembangunan 14 cold storage.
URSULA FLORENE
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/22/090702914/pangkas-ongkos-logistik-bulog-bangun-14-gudang-pendingin
Di Atas Kertas RI Surplus Beras, Kok Mau Impor?
Selasa, 22 September 2015
Jakarta -Pemerintah mengklaim produksi beras tahun ini terbesar dalam 10 tahun terakhir bahkan produksi tahun ini diperkirakan naik 5 juta ton dibandingkan 2014. Namun, ironisnya saat ini pemerintah mempertimbangkan untuk membuka keran impor beras sebagai antisipasi banyak sawah mengalami kekeringan seperti yang disampaikan Wapres JK.
"Terus terang kami sedang mencoba me-review seluruh kualitas data. Apa yang terjadi? Jika dampak kekeringan ini betul nyata dan indikasi sudah makin kuat, masih akan dibuktikan dari angka ramalan (ARAM) II di November. Kalau ARAM II tidak seperti yang diperkirakan, mungkin bisa diambil langkah impor beras," kata Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bustanul Arifin, ditemui di acara Hari Statistik Nasional, di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Bustanul menambahkan, wacana impor beras dalam waktu dekat yang direncanakan pemerintah, membuat banyak pertanyaan. Alasannya karena belum lama ini pemerintah mengklaim produksi beras tahun ini berlimpah.
"Tapi kalau impor, pasti akan muncul pertanyaan. Kan baru kita ramai-ramai katanya surplus 10 juta ton lebih, kok impor? Barangnya di mana?" katanya.
Ia mengakui, sejak awal dirinya meragukan klaim produksi beras tahun ini surplus berdasarkan hitungan BPS.
"Kalau saya pribadi meragukan klaim surplus itu dari awal, karena memang ada persoalan di metode perhitungan. Makanya kita duduk di BPS untuk memperbaiki metodologi ini," ujarnya.
Menurutnya, bila ada kesalahan perhitungan, tentu kondisi saat ini harus segera diantisipasi, salah satunya dengan impor beras. Bila lambat antisipasi tentunya bisa berdampak pada melonjaknya harga beras.
"Tapi sambil memperbaiki metodologi perhitungan, kita juga harus ambil langkah antisipasi. Bahayanya kalau memang nggak antisipasi stok yang baik, saya khawatir kita nggak siap menghapi lonjakan harga di November atau Desember pas musim paceklik," tutup Bustanul.
Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi dalam Angka Ramalan (ARAM-I) 2015, Indonesia akan meraih peningkatan produksi beras.
Menurut data BPS, produksi beras Angka Tetap (ATAP) BPS 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) sementara diprediksi produksi menurut Angka Ramalan (ARAM I) BPS 2015 mencapai 75,55 juta ton GKG atau jika dikonversi ke beras menjadi 47 juta ton beras.
(rrd/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/22/122146/3025384/4/di-atas-kertas-ri-surplus-beras-kok-mau-impor
Jakarta -Pemerintah mengklaim produksi beras tahun ini terbesar dalam 10 tahun terakhir bahkan produksi tahun ini diperkirakan naik 5 juta ton dibandingkan 2014. Namun, ironisnya saat ini pemerintah mempertimbangkan untuk membuka keran impor beras sebagai antisipasi banyak sawah mengalami kekeringan seperti yang disampaikan Wapres JK.
"Terus terang kami sedang mencoba me-review seluruh kualitas data. Apa yang terjadi? Jika dampak kekeringan ini betul nyata dan indikasi sudah makin kuat, masih akan dibuktikan dari angka ramalan (ARAM) II di November. Kalau ARAM II tidak seperti yang diperkirakan, mungkin bisa diambil langkah impor beras," kata Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bustanul Arifin, ditemui di acara Hari Statistik Nasional, di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Bustanul menambahkan, wacana impor beras dalam waktu dekat yang direncanakan pemerintah, membuat banyak pertanyaan. Alasannya karena belum lama ini pemerintah mengklaim produksi beras tahun ini berlimpah.
"Tapi kalau impor, pasti akan muncul pertanyaan. Kan baru kita ramai-ramai katanya surplus 10 juta ton lebih, kok impor? Barangnya di mana?" katanya.
Ia mengakui, sejak awal dirinya meragukan klaim produksi beras tahun ini surplus berdasarkan hitungan BPS.
"Kalau saya pribadi meragukan klaim surplus itu dari awal, karena memang ada persoalan di metode perhitungan. Makanya kita duduk di BPS untuk memperbaiki metodologi ini," ujarnya.
Menurutnya, bila ada kesalahan perhitungan, tentu kondisi saat ini harus segera diantisipasi, salah satunya dengan impor beras. Bila lambat antisipasi tentunya bisa berdampak pada melonjaknya harga beras.
"Tapi sambil memperbaiki metodologi perhitungan, kita juga harus ambil langkah antisipasi. Bahayanya kalau memang nggak antisipasi stok yang baik, saya khawatir kita nggak siap menghapi lonjakan harga di November atau Desember pas musim paceklik," tutup Bustanul.
Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi dalam Angka Ramalan (ARAM-I) 2015, Indonesia akan meraih peningkatan produksi beras.
Menurut data BPS, produksi beras Angka Tetap (ATAP) BPS 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) sementara diprediksi produksi menurut Angka Ramalan (ARAM I) BPS 2015 mencapai 75,55 juta ton GKG atau jika dikonversi ke beras menjadi 47 juta ton beras.
(rrd/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/09/22/122146/3025384/4/di-atas-kertas-ri-surplus-beras-kok-mau-impor
Selasa, 22 September 2015
Jika tak Impor, Bulog tak Punya Cadangan Beras
Selasa, 22 September 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyerahkan keputusan impor sepenuhnya pada pemerintah. Fokus kegiatan Bulog saat ini yakni melakukan penyerapan beras di berbagai daerah di tanah air.
Namun Bulog mengingatkan jika tidak ada impor, maka akhir tahun Bulog hanya memiliki 50-60 ribu ton beras. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan stok beras tahun lalu yang mencapai 1,4 juta ton.
"Karena kita kan harus melakukan pelepasan terus-menerus, untuk raskin, untuk operasi pasar," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pada Senin (21/9).
Jumlah tersebut sangat minim karena seharusnya Bulog siap sedia beras hingga 750 ribu ton. Jumlah tersebut akan menjamin pasokan selama tiga bulan ke depan, hingga masa panen berikutnya tiba.
Jika penyerapan beras petani oleh Bulog membuat harga beras naik, lanjut dia, perusahaan tersebut akan membuat perangkat evaluasi hingga melepaskan beras komersial ke pasar.
Rencananya, Bulog dalam waktu dekat akan melepas 100 ribu ton beras premium ke pasar agar harga beras tak melambung. Namun rencana tersebut masih tahap pembicaraan. Harganya tentu akan di bawah harga pasar.
Data Bulog menyebut, dari 1,7 juta ron beras yang telah dikumpulkan Bulog, sebanyak 550 an ton beras dikumpulkan melalui jalur komersial, sisanya PSO. Namun, beras PSO akan segera terkikis karena setiap bulan Bulog harus mengeluarkan beras sejahtera alias raskin.
"Makanya kita sangat berharap cuaca bisa kembali pulih agar produksi beras kembali normal," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/22/nv1ghg335-jika-tak-impor-bulog-tak-punya-cadangan-beras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyerahkan keputusan impor sepenuhnya pada pemerintah. Fokus kegiatan Bulog saat ini yakni melakukan penyerapan beras di berbagai daerah di tanah air.
Namun Bulog mengingatkan jika tidak ada impor, maka akhir tahun Bulog hanya memiliki 50-60 ribu ton beras. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan stok beras tahun lalu yang mencapai 1,4 juta ton.
"Karena kita kan harus melakukan pelepasan terus-menerus, untuk raskin, untuk operasi pasar," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pada Senin (21/9).
Jumlah tersebut sangat minim karena seharusnya Bulog siap sedia beras hingga 750 ribu ton. Jumlah tersebut akan menjamin pasokan selama tiga bulan ke depan, hingga masa panen berikutnya tiba.
Jika penyerapan beras petani oleh Bulog membuat harga beras naik, lanjut dia, perusahaan tersebut akan membuat perangkat evaluasi hingga melepaskan beras komersial ke pasar.
Rencananya, Bulog dalam waktu dekat akan melepas 100 ribu ton beras premium ke pasar agar harga beras tak melambung. Namun rencana tersebut masih tahap pembicaraan. Harganya tentu akan di bawah harga pasar.
Data Bulog menyebut, dari 1,7 juta ron beras yang telah dikumpulkan Bulog, sebanyak 550 an ton beras dikumpulkan melalui jalur komersial, sisanya PSO. Namun, beras PSO akan segera terkikis karena setiap bulan Bulog harus mengeluarkan beras sejahtera alias raskin.
"Makanya kita sangat berharap cuaca bisa kembali pulih agar produksi beras kembali normal," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/22/nv1ghg335-jika-tak-impor-bulog-tak-punya-cadangan-beras
Minimnya Skala Usaha
Selasa, 22 September 2015
Menggambarkan kebijakan pembangunan sektor pertanian Indonesia selama ini ibarat menyimak kisah seorang anak yang berada di dalam rimba belantara. Di sana, anak itu bertemu dengan binatang buas.
Menyadari dirinya tidak berdaya menghadapi binatang itu, si anak memilih lari menjauh. Ayunan kakinya mendadak terhenti saat dia melihat sungai di depannya.
Karena takut tenggelam, si anak memilih jalan lain, tetapi alam berkata lain. Hutan itu rupanya dikelilingi sungai dan tidak ada satu pun jalan menyeberang. Pilihannya hanya dua: membiarkan tubuhnya dimangsa binatang itu atau secepatnya mencari cara menyeberangi sungai dengan berbagai risiko.
Perdagangan bebas tak ubahnya hutan belantara. Agar pasar Indonesia tidak dimangsa negara lain, komoditas dan produk pertanian Indonesia harus memiliki daya saing tinggi. Karena itu, setiap produk yang dihasilkan harus efisien dan berkualitas.
Komoditas pertanian, seperti tanaman pangan (beras, jagung, dan kedelai), hortikultura (buah, sayur, dan tanaman hias), dan peternakan (ayam, telur, sapi) tidak semua untuk dikonsumsi langsung. Komoditas tersebut juga harus mampu memasok bahan baku bagi industri olahan yang produknya harus bisa bersaing dengan produk sama dari negara lain.
Tanpa mampu menghasilkan komoditas dan bahan baku murah dan berkualitas mustahil produk olahan Indonesia akan bisa bersaing di pasar domestik dan atau ekspor. Sebaliknya produk impor akan siap kapan saja memangsa pasar domestik.
Untuk menghasilkan komoditas pertanian dan produk olahan yang berdaya saing, komoditas itu harus dihasilkan dari sistem budidaya pertanian yang efisien. Biaya produksinya harus rendah, tetapi produktivitasnya harus tinggi.
Agar biaya produksi rendah, skala usaha harus besar dan produktivitas tinggi. Faktanya, produktivitas tanaman pertanian Indonesia umumnya lebih baik ketimbang negara lain. Untuk beberapa jenis komoditas memang kita kalah, misalnya kedelai dan sebagian tanaman hortikultura.
Untuk tanaman kelapa sawit, kita unggul. Begitu pula dengan tanaman padi, jagung, penggemukan sapi, ayam, telur, kambing, serta beberapa tanaman buah dan sayur.
Bagaimana dengan skala usaha? Bisa dipastikan skala usaha budidaya pertanian Indonesia, kecuali perkebunan kelapa sawit, semuanya kecil. Tidak mendukung komoditas yang murah.
Menambah skala usaha dalam budidaya pertanian tidak mudah. Seperti yang dialami si anak kecil saat bertemu sungai, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia juga memilih jalan lain. Menyusuri sungai sambil berharap ada jembatan.
Selama proses itu berlangsung, impor komoditas pertanian, bahan baku industri makanan dan minuman, serta produk olahan kian banyak. Sebentar lagi akan memangsa negara Indonesia, membuat ekonomi terpuruk, dan akhirnya bangkrut.
Berbagai upaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan skala usaha pertanian hanya berhenti pada tahap gagasan. Reforma agraria yang menjadi jembatan tercapainya peningkatan skala usaha pertanian tak kunjung dilaksanakan.
Pemanfaatan lahan telantar untuk kepentingan petani juga hanya retorika. Jika kemudian si anak kecil itu memutuskan mengambil jalan memutar, pemerintah dalam kebijakannya justru kian menjauhi sungai. Masuk ke hutan belantara lagi.
Ketika petani teriak pendapatannya turun dan hidupnya makin berat akibat skala usaha yang terus menyempit, pemerintah menawarkan obat dalam bentuk kebijakan harga. Gejolak harga berulang kali terjadi, stabilitas sosial-politik juga semakin gawat, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia belum juga berubah. (HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150922kompas/#/17/
Menggambarkan kebijakan pembangunan sektor pertanian Indonesia selama ini ibarat menyimak kisah seorang anak yang berada di dalam rimba belantara. Di sana, anak itu bertemu dengan binatang buas.
Menyadari dirinya tidak berdaya menghadapi binatang itu, si anak memilih lari menjauh. Ayunan kakinya mendadak terhenti saat dia melihat sungai di depannya.
Karena takut tenggelam, si anak memilih jalan lain, tetapi alam berkata lain. Hutan itu rupanya dikelilingi sungai dan tidak ada satu pun jalan menyeberang. Pilihannya hanya dua: membiarkan tubuhnya dimangsa binatang itu atau secepatnya mencari cara menyeberangi sungai dengan berbagai risiko.
Perdagangan bebas tak ubahnya hutan belantara. Agar pasar Indonesia tidak dimangsa negara lain, komoditas dan produk pertanian Indonesia harus memiliki daya saing tinggi. Karena itu, setiap produk yang dihasilkan harus efisien dan berkualitas.
Komoditas pertanian, seperti tanaman pangan (beras, jagung, dan kedelai), hortikultura (buah, sayur, dan tanaman hias), dan peternakan (ayam, telur, sapi) tidak semua untuk dikonsumsi langsung. Komoditas tersebut juga harus mampu memasok bahan baku bagi industri olahan yang produknya harus bisa bersaing dengan produk sama dari negara lain.
Tanpa mampu menghasilkan komoditas dan bahan baku murah dan berkualitas mustahil produk olahan Indonesia akan bisa bersaing di pasar domestik dan atau ekspor. Sebaliknya produk impor akan siap kapan saja memangsa pasar domestik.
Untuk menghasilkan komoditas pertanian dan produk olahan yang berdaya saing, komoditas itu harus dihasilkan dari sistem budidaya pertanian yang efisien. Biaya produksinya harus rendah, tetapi produktivitasnya harus tinggi.
Agar biaya produksi rendah, skala usaha harus besar dan produktivitas tinggi. Faktanya, produktivitas tanaman pertanian Indonesia umumnya lebih baik ketimbang negara lain. Untuk beberapa jenis komoditas memang kita kalah, misalnya kedelai dan sebagian tanaman hortikultura.
Untuk tanaman kelapa sawit, kita unggul. Begitu pula dengan tanaman padi, jagung, penggemukan sapi, ayam, telur, kambing, serta beberapa tanaman buah dan sayur.
Bagaimana dengan skala usaha? Bisa dipastikan skala usaha budidaya pertanian Indonesia, kecuali perkebunan kelapa sawit, semuanya kecil. Tidak mendukung komoditas yang murah.
Menambah skala usaha dalam budidaya pertanian tidak mudah. Seperti yang dialami si anak kecil saat bertemu sungai, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia juga memilih jalan lain. Menyusuri sungai sambil berharap ada jembatan.
Selama proses itu berlangsung, impor komoditas pertanian, bahan baku industri makanan dan minuman, serta produk olahan kian banyak. Sebentar lagi akan memangsa negara Indonesia, membuat ekonomi terpuruk, dan akhirnya bangkrut.
Berbagai upaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan skala usaha pertanian hanya berhenti pada tahap gagasan. Reforma agraria yang menjadi jembatan tercapainya peningkatan skala usaha pertanian tak kunjung dilaksanakan.
Pemanfaatan lahan telantar untuk kepentingan petani juga hanya retorika. Jika kemudian si anak kecil itu memutuskan mengambil jalan memutar, pemerintah dalam kebijakannya justru kian menjauhi sungai. Masuk ke hutan belantara lagi.
Ketika petani teriak pendapatannya turun dan hidupnya makin berat akibat skala usaha yang terus menyempit, pemerintah menawarkan obat dalam bentuk kebijakan harga. Gejolak harga berulang kali terjadi, stabilitas sosial-politik juga semakin gawat, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia belum juga berubah. (HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150922kompas/#/17/
Minta PMN Rp 2 Triliun, Bulog Janji Untung Rp 1,2 Triliun
SENIN, 21 SEPTEMBER 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) memasang target akan mencetak laba Rp 1,2 triliun pada 2019. Namun target ini hanya dapat diraih bila Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
"Dana tersebut akan kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset, sehingga kami bisa mencetak laba pada 2019," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR pada Senin, 21 September 20015, di Jakarta.
Bulog berencana membangun tujuh unit penggilingan beras modern serta cold storage (gudang beku) untuk menyimpan daging dan komoditas hortikultura di suhu yang sesuai. Penggiling beras yang akan dibangun berkapasitas 400 ribu ton di sentra-sentra produksi seluruh Indonesia.
Selain itu, Bulog berencana membangun 50 unit sentra pengeringan dan silo gabah. Di sentra-sentra perkebunan jagung pun akan dibangun 25 unit serupa. Bulog juga berencana membangun 14 unit gudang pendinginan di sentra daging dan hortikultura.
"Ini bakal meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP), juga meningkatkan kapasitas pengadaan dan daya simpan," ucap Djarot. Pengadaan CBP diperkirakan mencapai 400 ribu ton, sementara jagung 1.500 ton. Sedangkan untuk daya simpan, gabah akan meningkat hingga 150 ribu ton, jagung 75 ribu ton, dan daging beku 7.000 ton.
Djarot menegaskan, pengajuan PMN 2016 memang bertujuan menguatkan infrastruktur pascapanen perusahaan pelat merah ini. Harapannya, Bulog bisa memaksimalkan serapan hasil panen petani lokal. Pada 2015, Bulog mendapatkan PMN sebesar Rp 3 triliun yang difokuskan untuk modal kerja.
Djarot menuturkan upaya pembangunan infrastruktur memang didesain untuk meneruskan kinerja Bulog yang sudah membaik pada kuartal kedua 2015. "Tercatat, kami mencetak laba bersih Rp 890 miliar," katanya.
URSULA FLORENE
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/21/092702548/minta-pmn-rp-2-triliun-bulog-janji-untung-rp-1-2-triliun
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) memasang target akan mencetak laba Rp 1,2 triliun pada 2019. Namun target ini hanya dapat diraih bila Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
"Dana tersebut akan kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset, sehingga kami bisa mencetak laba pada 2019," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR pada Senin, 21 September 20015, di Jakarta.
Bulog berencana membangun tujuh unit penggilingan beras modern serta cold storage (gudang beku) untuk menyimpan daging dan komoditas hortikultura di suhu yang sesuai. Penggiling beras yang akan dibangun berkapasitas 400 ribu ton di sentra-sentra produksi seluruh Indonesia.
Selain itu, Bulog berencana membangun 50 unit sentra pengeringan dan silo gabah. Di sentra-sentra perkebunan jagung pun akan dibangun 25 unit serupa. Bulog juga berencana membangun 14 unit gudang pendinginan di sentra daging dan hortikultura.
"Ini bakal meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP), juga meningkatkan kapasitas pengadaan dan daya simpan," ucap Djarot. Pengadaan CBP diperkirakan mencapai 400 ribu ton, sementara jagung 1.500 ton. Sedangkan untuk daya simpan, gabah akan meningkat hingga 150 ribu ton, jagung 75 ribu ton, dan daging beku 7.000 ton.
Djarot menegaskan, pengajuan PMN 2016 memang bertujuan menguatkan infrastruktur pascapanen perusahaan pelat merah ini. Harapannya, Bulog bisa memaksimalkan serapan hasil panen petani lokal. Pada 2015, Bulog mendapatkan PMN sebesar Rp 3 triliun yang difokuskan untuk modal kerja.
Djarot menuturkan upaya pembangunan infrastruktur memang didesain untuk meneruskan kinerja Bulog yang sudah membaik pada kuartal kedua 2015. "Tercatat, kami mencetak laba bersih Rp 890 miliar," katanya.
URSULA FLORENE
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/21/092702548/minta-pmn-rp-2-triliun-bulog-janji-untung-rp-1-2-triliun
'Impor Beras Keputusan Terbaik'
Senin, 21 September 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor beras dinilai sebagai keputusan terbaik guna mencegah krisis di situasi sulit. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebut, pasokan ideal beras Bulog hingga akhir tahun setidaknya harus mengantongi 2,6 juta ton beras.
Jumlah tersebut setelah memperhitungkan pasokan beras saat ini, kebutuhan penyaluran raskin dan situasi paceklik akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga 2015 usai.
"Jika pun dipaksakan penyerapan oleh Bulog dengan harga komersial, situasi akan makin parah untuk Bulog dan untuk kesehatan pasar," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (21/9).
Seperti diketahui, stok beras Bulog saat ini hanya 1,7 juta ton. Bulog gagal melakukan penyerapan beras petani karena HPP jauh di bawah harga komersil.
Yang perlu digarisbawahi, lanjut dia, tidak selalu linear antara stok beras yang diserap Bulog dari petani dengan produksi beras yang dikabarkan berlimpah. Meskipun, idealnya produksi beras harus bagus, namun penyerapan beras tidak dijamin ikut mulus. Bahkan hambatan penyerapan telah terjadi sejak dua tahun ke belakang.
Terlebih situasinya saat ini, harga beras tinggi karena situasi panen gadu. Di mana kualitas beras baik sementara panen terbatas. Bulog pun mau tidak mau harus membeli dengan harga komersil, bukan PSO. "Harga Rp 7300 sebagaimana inpers, tapi di lapangan beras medium di atas Rp 10 ribu," katanya.
Jika Bulog terus-menerus membeli dengan harga komersial, perusahaan yang notabene dituntut harus mencari laba pun akan merugi di akhir tahun.
Direksi Bulog, lanjut dia, pastinya akan menghindari jalur komersil. Jika diteruskan, jajaran direksi bahkan aka dianggap tidak berkompeten mengurus perusahaan, bermasalah dalam audit dan perombakan direksi akan kembali terjadi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor beras dinilai sebagai keputusan terbaik guna mencegah krisis di situasi sulit. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebut, pasokan ideal beras Bulog hingga akhir tahun setidaknya harus mengantongi 2,6 juta ton beras.
Jumlah tersebut setelah memperhitungkan pasokan beras saat ini, kebutuhan penyaluran raskin dan situasi paceklik akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga 2015 usai.
"Jika pun dipaksakan penyerapan oleh Bulog dengan harga komersial, situasi akan makin parah untuk Bulog dan untuk kesehatan pasar," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (21/9).
Seperti diketahui, stok beras Bulog saat ini hanya 1,7 juta ton. Bulog gagal melakukan penyerapan beras petani karena HPP jauh di bawah harga komersil.
Yang perlu digarisbawahi, lanjut dia, tidak selalu linear antara stok beras yang diserap Bulog dari petani dengan produksi beras yang dikabarkan berlimpah. Meskipun, idealnya produksi beras harus bagus, namun penyerapan beras tidak dijamin ikut mulus. Bahkan hambatan penyerapan telah terjadi sejak dua tahun ke belakang.
Terlebih situasinya saat ini, harga beras tinggi karena situasi panen gadu. Di mana kualitas beras baik sementara panen terbatas. Bulog pun mau tidak mau harus membeli dengan harga komersil, bukan PSO. "Harga Rp 7300 sebagaimana inpers, tapi di lapangan beras medium di atas Rp 10 ribu," katanya.
Jika Bulog terus-menerus membeli dengan harga komersial, perusahaan yang notabene dituntut harus mencari laba pun akan merugi di akhir tahun.
Direksi Bulog, lanjut dia, pastinya akan menghindari jalur komersil. Jika diteruskan, jajaran direksi bahkan aka dianggap tidak berkompeten mengurus perusahaan, bermasalah dalam audit dan perombakan direksi akan kembali terjadi.
Senin, 21 September 2015
Kasdim Pastikan 90 Ton Beras Dari Muntilan Dan Grabag Masuk Bulog
Senin, 21 September 2015
SECANG, KABARMAGELANG.com__ Kasdim 0705/Magelang Mayor Inf Bambang Wahyudi bersama Pasiter Kodim Kapten Inf Puji Basuki pantau langsung 90 ton beras berasal dari wilayah Kecamatan Grabag dan Kecamatan Muntilan yang masuk ke Gudang Bulog di Secang, Kabupaten Magelang, baru-baru ini.
Kasdim menegaskan, pemantauan dilaksanakan denga tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bulog untuk menyerap hasil panen dari para petani yang ada di Magelang. “Kita akan terus memantau dan mengecek langsung kesiapan bulog untuk menampung hasil panen petani, “jelasnya.
"Kita akan maksimalkan peran Danramil dan Babinsa, untuk selalu koordinasi dengan Bulog dan memberikan laporan yang pasti tentang rencana panen dan luas panen" ujar Kasdim.
Kepala Gudang 501Magelang, Surip menyebutkan, bahwa Gudang Bulog yang ada di Mertoyudan dan secang mampu menampung 10.000 ton beras. Sedangkan sampai saat ini Gudang Bulog Mertoyudan sudah menyerap sebanyak 5800 ton beras, sedangkan untuk Gudang Secang baru 90 ton. Sedangkan target yang diberikan adalah 11.000 ton beras pada Desember 2015 ini.
“Dengan adanya kerja sama antara Bulog - Kodim 0705/Magelang, kami optimis target akan terpenuhi, “tegasnya.
http://www.kabarmagelang.com/2015/09/kasdim-pastikan-90-ton-beras-dari.html
 |
Kasdim menegaskan, pemantauan dilaksanakan denga tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bulog untuk menyerap hasil panen dari para petani yang ada di Magelang. “Kita akan terus memantau dan mengecek langsung kesiapan bulog untuk menampung hasil panen petani, “jelasnya.
"Kita akan maksimalkan peran Danramil dan Babinsa, untuk selalu koordinasi dengan Bulog dan memberikan laporan yang pasti tentang rencana panen dan luas panen" ujar Kasdim.
Kepala Gudang 501Magelang, Surip menyebutkan, bahwa Gudang Bulog yang ada di Mertoyudan dan secang mampu menampung 10.000 ton beras. Sedangkan sampai saat ini Gudang Bulog Mertoyudan sudah menyerap sebanyak 5800 ton beras, sedangkan untuk Gudang Secang baru 90 ton. Sedangkan target yang diberikan adalah 11.000 ton beras pada Desember 2015 ini.
“Dengan adanya kerja sama antara Bulog - Kodim 0705/Magelang, kami optimis target akan terpenuhi, “tegasnya.
http://www.kabarmagelang.com/2015/09/kasdim-pastikan-90-ton-beras-dari.html
Kepri Meminta Kepastian
Senin, 21 September 2015
Pemerintah Pusat Diminta Memberikan Kuota Impor Pangan
BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta kepastian pusat soal pasokan pangan dari dalam negeri. Kepastian itu harus ada jika pemerintah pusat tetap melarang impor pangan untuk provinsi perbatasan itu. Karena tidak ada kepastian pasokan pangan dari dalam negeri, impor pangan secara ilegal tak bisa dihindari.
"Saya akan meminta Kementerian Perdagangan meninjau kondisi provinsi ini. Saya tidak bisa membiarkan rakyat Kepri (Kepulauan Riau) kesulitan pangan karena pasokan tidak ada," kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana di Batam, Minggu (20/9).
Selama ini, tidak ada kepastian waktu kedatangan dan jumlah pasokan pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan warga Kepri. Pengiriman pangan di provinsi itu juga tidak bisa dilakukan sepanjang tahun.
"Ini bukan Jawa yang antar- kecamatan bisa naik angkot. Kalau habis di kecamatan sini, bisa naik angkutan umum ke kecamatan lain dan beli pangan di sana. Kalau musim utara dan ombak bisa 5 meter lebih, kapal tidak bisa berlayar di Kepri. Rakyat Kepri mau makan apa?" ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Batam Rudi Satyakirti mengatakan, paling tidak 90 persen pangan Batam berasal dari impor secara ilegal atau penyelundupan. Seperti kabupaten/kota lain di Kepri, Batam tidak bisa menghasilkan bahan pangan sendiri.
"Masalahnya, hingga sekarang, belum pernah ada kuota impor bahan pangan untuk Batam. Sementara pengadaan dari dalam negeri lebih mahal," ujarnya.
Beras saja, kata Rudi, diimpor 14.000 ton per bulan dari sejumlah negara. "Kuota impor tidak pernah ada, tetapi impor masuk terus. Tidak hanya beras, aneka bahan pangan lain juga seperti itu," ujarnya.
Pintu penyelundupan
Provinsi Kepri menjadi salah satu pintu penyelundupan aneka komoditas ke Indonesia. Hampir setiap jengkal pesisir provinsi itu bisa dijadikan titik pendaratan ilegal. Komoditas yang diselundupkan beragam, mulai dari produk konsumsi hingga yang dilarang beredar. Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kepri antara lain kerap menangkap kapal pembawa beras, bawang, pakaian bekas, minuman keras, dan narkotika.
"Di Batam saja beroperasi sedikitnya 43 pelabuhan tidak resmi," ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Noegroho.
Kementerian Keuangan pernah meminta Kementerian Perhubungan mengendalikan pelabuhan ilegal. Kementerian Keuangan salah satu lembaga yang berkepentingan mengatasi penyelundupan. Kementerian itu membawahkan DJBC yang salah satu tugasnya mengatasi penyelundupan.
Agung mengatakan, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya pelaksana aturan. Jika pemerintah pusat memutuskan pangan impor boleh masuk, mereka tidak akan melarang. "Kalau dari pusat mengizinkan, tidak ada penangkapan di laut. Saya akan segera menemui Kementerian Perdagangan, minta tidak ada larangan impor pangan di Kepri," kata Agung.
Dia menyatakan siap adu argumentasi dengan Kementerian Perdagangan soal impor pangan di Kepri. Pegangannya antara peraturan soal kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di Kepri. "Peraturan tidak melarang impor pangan. Kalau tidak dilarang undang-undang, kenapa harus dilarang?" ujarnya.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian diminta memberikan kuota impor untuk Kepri. "Kalau khawatir bocor ke daerah lain, beri kuota dan awasi itu. Misalnya, kuota 2.000 ton untuk Batam. Kalau lebih, akan ditindak. Jadi, mengantisipasi beras dikirim keluar dari Kepri. Saya akan tempuh semua cara agar warga di sini tidak kelaparan," kata Agung.
Saat ini saja, kata Agung, sudah ada keluhan soal pangan di Kepri. Warga di Natuna dan Anambas sudah meminta tambahan cadangan menjelang musim utara yang akan melanda mulai Oktober hingga Februari. Selama musim utara, kapal-kapal kerap tidak diizinkan berlayar karena alasan keamanan. Saat itu, ombak bisa mencapai 6 meter dengan kecepatan angin lebih dari 25 kilometer per jam.
Sementara warga di Lingga protes karena pasokan pangan tersendat. Selama ini, pangan Lingga dipenuhi dari Batam dan Jambi. Pasokan dari Jambi terhambat karena kabut asap sehingga kapal tidak bisa berlayar. Sementara pasokan dari Batam dilarang.
Adapun warga di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Karimun mengeluhkan harga beras yang terus naik seiring penipisan cadangan beras impor di gudang-gudang distributor.
Dalam berbagai kesempatan, pejabat di Batam dan Kepri selalu meminta kuota impor. Namun, pemerintah pusat tidak kunjung memberikan. "Pengadaan dari dalam negeri sulit, harganya lebih mahal," ujar Rudi.
Di gudang distributor Batam, harga beras impor kualitas premium rata-rata Rp 6.000 per kilogram. Adapun harga beras dalam negeri dengan kualitas sama paling murah Rp 9.000 per kilogram.
"Kami cek di gudang, mereka mengaku tidak ada pasokan beras dalam negeri. Harganya mahal. Walaupun tidak mengaku, secara kasatmata kelihatan kalau di gudang bukan beras dalam negeri," ujar Rudi.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, pemerintah pusat tidak mengerti kebutuhan Kepri. Provinsi perbatasan itu tidak bisa menghasilkan pangan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melarang impor pangan ke Kepri. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150921kompas/#/21/
Pemerintah Pusat Diminta Memberikan Kuota Impor Pangan
BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta kepastian pusat soal pasokan pangan dari dalam negeri. Kepastian itu harus ada jika pemerintah pusat tetap melarang impor pangan untuk provinsi perbatasan itu. Karena tidak ada kepastian pasokan pangan dari dalam negeri, impor pangan secara ilegal tak bisa dihindari.
"Saya akan meminta Kementerian Perdagangan meninjau kondisi provinsi ini. Saya tidak bisa membiarkan rakyat Kepri (Kepulauan Riau) kesulitan pangan karena pasokan tidak ada," kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana di Batam, Minggu (20/9).
Selama ini, tidak ada kepastian waktu kedatangan dan jumlah pasokan pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan warga Kepri. Pengiriman pangan di provinsi itu juga tidak bisa dilakukan sepanjang tahun.
"Ini bukan Jawa yang antar- kecamatan bisa naik angkot. Kalau habis di kecamatan sini, bisa naik angkutan umum ke kecamatan lain dan beli pangan di sana. Kalau musim utara dan ombak bisa 5 meter lebih, kapal tidak bisa berlayar di Kepri. Rakyat Kepri mau makan apa?" ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Batam Rudi Satyakirti mengatakan, paling tidak 90 persen pangan Batam berasal dari impor secara ilegal atau penyelundupan. Seperti kabupaten/kota lain di Kepri, Batam tidak bisa menghasilkan bahan pangan sendiri.
"Masalahnya, hingga sekarang, belum pernah ada kuota impor bahan pangan untuk Batam. Sementara pengadaan dari dalam negeri lebih mahal," ujarnya.
Beras saja, kata Rudi, diimpor 14.000 ton per bulan dari sejumlah negara. "Kuota impor tidak pernah ada, tetapi impor masuk terus. Tidak hanya beras, aneka bahan pangan lain juga seperti itu," ujarnya.
Pintu penyelundupan
Provinsi Kepri menjadi salah satu pintu penyelundupan aneka komoditas ke Indonesia. Hampir setiap jengkal pesisir provinsi itu bisa dijadikan titik pendaratan ilegal. Komoditas yang diselundupkan beragam, mulai dari produk konsumsi hingga yang dilarang beredar. Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kepri antara lain kerap menangkap kapal pembawa beras, bawang, pakaian bekas, minuman keras, dan narkotika.
"Di Batam saja beroperasi sedikitnya 43 pelabuhan tidak resmi," ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Noegroho.
Kementerian Keuangan pernah meminta Kementerian Perhubungan mengendalikan pelabuhan ilegal. Kementerian Keuangan salah satu lembaga yang berkepentingan mengatasi penyelundupan. Kementerian itu membawahkan DJBC yang salah satu tugasnya mengatasi penyelundupan.
Agung mengatakan, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya pelaksana aturan. Jika pemerintah pusat memutuskan pangan impor boleh masuk, mereka tidak akan melarang. "Kalau dari pusat mengizinkan, tidak ada penangkapan di laut. Saya akan segera menemui Kementerian Perdagangan, minta tidak ada larangan impor pangan di Kepri," kata Agung.
Dia menyatakan siap adu argumentasi dengan Kementerian Perdagangan soal impor pangan di Kepri. Pegangannya antara peraturan soal kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di Kepri. "Peraturan tidak melarang impor pangan. Kalau tidak dilarang undang-undang, kenapa harus dilarang?" ujarnya.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian diminta memberikan kuota impor untuk Kepri. "Kalau khawatir bocor ke daerah lain, beri kuota dan awasi itu. Misalnya, kuota 2.000 ton untuk Batam. Kalau lebih, akan ditindak. Jadi, mengantisipasi beras dikirim keluar dari Kepri. Saya akan tempuh semua cara agar warga di sini tidak kelaparan," kata Agung.
Saat ini saja, kata Agung, sudah ada keluhan soal pangan di Kepri. Warga di Natuna dan Anambas sudah meminta tambahan cadangan menjelang musim utara yang akan melanda mulai Oktober hingga Februari. Selama musim utara, kapal-kapal kerap tidak diizinkan berlayar karena alasan keamanan. Saat itu, ombak bisa mencapai 6 meter dengan kecepatan angin lebih dari 25 kilometer per jam.
Sementara warga di Lingga protes karena pasokan pangan tersendat. Selama ini, pangan Lingga dipenuhi dari Batam dan Jambi. Pasokan dari Jambi terhambat karena kabut asap sehingga kapal tidak bisa berlayar. Sementara pasokan dari Batam dilarang.
Adapun warga di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Karimun mengeluhkan harga beras yang terus naik seiring penipisan cadangan beras impor di gudang-gudang distributor.
Dalam berbagai kesempatan, pejabat di Batam dan Kepri selalu meminta kuota impor. Namun, pemerintah pusat tidak kunjung memberikan. "Pengadaan dari dalam negeri sulit, harganya lebih mahal," ujar Rudi.
Di gudang distributor Batam, harga beras impor kualitas premium rata-rata Rp 6.000 per kilogram. Adapun harga beras dalam negeri dengan kualitas sama paling murah Rp 9.000 per kilogram.
"Kami cek di gudang, mereka mengaku tidak ada pasokan beras dalam negeri. Harganya mahal. Walaupun tidak mengaku, secara kasatmata kelihatan kalau di gudang bukan beras dalam negeri," ujar Rudi.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, pemerintah pusat tidak mengerti kebutuhan Kepri. Provinsi perbatasan itu tidak bisa menghasilkan pangan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melarang impor pangan ke Kepri. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150921kompas/#/21/
Petani Diharapkan Ikut Membantu Penyediaan Ketahanan Pangan Nasional
Minggu, 20 September 2015
SANGATTA,Suara Kutim.com (20/9)
Keinginan mewujudkan swasembada beras di Kutim tampaknya perlu satu sikap antara pemerintah, Perum Bulog dan petani. Pasalnya selama ini petani lebih doyan menjual gabah kering gilingnya ke swasta ketimbang ke Bulog.
Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Ibnu Hudaya dan Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting mengakui upaya mewujudkan swasembada beras perlu kerja keras terlebih di musim kemarau. “Rendahnya nilai beli Bulog terhadap gabah kering petani menjadi salah satu penyebab program swasembada beras di Kutim dan Kaltim pada umumnya tidak bisa terwujud, dari kajian yang ada petani lebih cendrung senang menjual ke swasta karena lebih tinggi ketimbang Bulog,” ujar dandim.
Berdasarkan data yang didapat Dandim Ibnu Hudaya, pihak swasta yang beroperasi di sentra pertanian berani membeli gabah kering antara Rp8 ribu hingga Rp10 ribu perkilogram, sementara Bulog hanya bisa membeli Rp7.300 perkilogram. “Kondisi ini harus dicari jalan keluarnya karena beras yang dijual swasta akhirnya tinggi, selain itu untuk cadangan pangan memerlukan dana besar,” beber Ibnu Hudaya.
Hal senada diakui Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting, saat ditemui terpisah mengakui pemerintah terus berupaya membantu petani seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan dan penyempurnaan sarana irigasi termasuk peralatan pertanian. “Selayaknya jika ada bantuan pemerintah, petani hendaknya menjual ke Bulog demi ketahanan pangan nasional serta membantu masyarakat dalam ketersediaan pangan termasuk penyediaan benih,” ujar Syafruddin.
Untuk mewujudkan swasembada beras di Kutim, Dandim Ibnu Hudaya dan Kadistanak Syafruddin menaruh harapan petani “bersedia” menyisihkan panennya untuk dijual kepada bulog agar program swasembada beras terwujud. Keduanya memberikan analias, setiap petani atau setiap gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa mengalokasikan 15 kg hingga 25 kg beras di setiap kecamatan, maka Kutim bisa mengalokasikan 30 Ton beras untuk dapat diserap Bulog. “Konsep ini harus dipahami petani dan semua pihak, pasalnya tujuan pemerintah memberikan pupuks subsidi, menyediakan bibit berkualitas serta sarana pertanian yang memadai tiada lain agar nilai jual dari petani bisa menyelamatkan kepentingan bangsa secara umum,” ujar Syafrudddin.(SK-02/SK-011)
http://www.suarakutim.com/petani-diharapkan-ikut-membantu-penyediaan-ketahanan-pangan-nasional/
 |
MENGUNING : Lahan pertanian di Kaubun yang tetap menguning meski di musim kemarau, ini tiada lain karena baiknya sarana irigasi yang dibangun pemerintah.
SANGATTA,Suara Kutim.com (20/9)
Keinginan mewujudkan swasembada beras di Kutim tampaknya perlu satu sikap antara pemerintah, Perum Bulog dan petani. Pasalnya selama ini petani lebih doyan menjual gabah kering gilingnya ke swasta ketimbang ke Bulog.
Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Ibnu Hudaya dan Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting mengakui upaya mewujudkan swasembada beras perlu kerja keras terlebih di musim kemarau. “Rendahnya nilai beli Bulog terhadap gabah kering petani menjadi salah satu penyebab program swasembada beras di Kutim dan Kaltim pada umumnya tidak bisa terwujud, dari kajian yang ada petani lebih cendrung senang menjual ke swasta karena lebih tinggi ketimbang Bulog,” ujar dandim.
Berdasarkan data yang didapat Dandim Ibnu Hudaya, pihak swasta yang beroperasi di sentra pertanian berani membeli gabah kering antara Rp8 ribu hingga Rp10 ribu perkilogram, sementara Bulog hanya bisa membeli Rp7.300 perkilogram. “Kondisi ini harus dicari jalan keluarnya karena beras yang dijual swasta akhirnya tinggi, selain itu untuk cadangan pangan memerlukan dana besar,” beber Ibnu Hudaya.
Hal senada diakui Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting, saat ditemui terpisah mengakui pemerintah terus berupaya membantu petani seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan dan penyempurnaan sarana irigasi termasuk peralatan pertanian. “Selayaknya jika ada bantuan pemerintah, petani hendaknya menjual ke Bulog demi ketahanan pangan nasional serta membantu masyarakat dalam ketersediaan pangan termasuk penyediaan benih,” ujar Syafruddin.
Untuk mewujudkan swasembada beras di Kutim, Dandim Ibnu Hudaya dan Kadistanak Syafruddin menaruh harapan petani “bersedia” menyisihkan panennya untuk dijual kepada bulog agar program swasembada beras terwujud. Keduanya memberikan analias, setiap petani atau setiap gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa mengalokasikan 15 kg hingga 25 kg beras di setiap kecamatan, maka Kutim bisa mengalokasikan 30 Ton beras untuk dapat diserap Bulog. “Konsep ini harus dipahami petani dan semua pihak, pasalnya tujuan pemerintah memberikan pupuks subsidi, menyediakan bibit berkualitas serta sarana pertanian yang memadai tiada lain agar nilai jual dari petani bisa menyelamatkan kepentingan bangsa secara umum,” ujar Syafrudddin.(SK-02/SK-011)
http://www.suarakutim.com/petani-diharapkan-ikut-membantu-penyediaan-ketahanan-pangan-nasional/
Jumat, 18 September 2015
JK Minta Bulog Selalu Hadir Saat Ada Masalah Pangan
Jumat, 18 September 2015
JAKARTA – Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk selalu hadir di saat ada permasalahan yang menyangkut pangan di Indonesia. Permintaan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengaku, arahan tersebut, didapatkannya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
"Kami membicarakan tentang semua kegiatan Bulog, juga tentang beras dan daging," kata Djarot, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Djarot menyatakan, permintaan tersebut sebagai bentuk realisasi bahwa pemerintah tanggap dengan adanya persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat.
"Ya arahannya tetap kita harus sepenuhnya bisa hadir kalau ada problem-problem misalnya problem pangan," tambahnya.
Apalagi, kehadiran Bulog sangat diharapkan menjelang hari raya besar di Indonesia. "Beliau hanya pesan Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi, kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," pungkasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/320/1216572/jk-minta-bulog-selalu-hadir-saat-ada-masalah-pangan
JAKARTA – Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk selalu hadir di saat ada permasalahan yang menyangkut pangan di Indonesia. Permintaan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengaku, arahan tersebut, didapatkannya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
"Kami membicarakan tentang semua kegiatan Bulog, juga tentang beras dan daging," kata Djarot, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Djarot menyatakan, permintaan tersebut sebagai bentuk realisasi bahwa pemerintah tanggap dengan adanya persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat.
"Ya arahannya tetap kita harus sepenuhnya bisa hadir kalau ada problem-problem misalnya problem pangan," tambahnya.
Apalagi, kehadiran Bulog sangat diharapkan menjelang hari raya besar di Indonesia. "Beliau hanya pesan Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi, kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," pungkasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/320/1216572/jk-minta-bulog-selalu-hadir-saat-ada-masalah-pangan
Bulog Waspadai Kemunduran Panen karena Musim Kering
Jumat, 18 September 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Logistik (Bulog) mewaspadai kemungkinan mundurnya waktu panen akhir tahun ini karena kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kemunduran waktu panen berdampak terhadap stok beras tahun ini.
"Karena kemunduran panen mengakibatkan kerepotan kita untuk penyerapan stok di akhir taun ini. Bicara hujan maka bicara tahun depan panen, bicara tahun depan panen yang mundur maka harus kita siapkan stok yang cukup besar di akhir tahun ini," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Kendati demikian, Djarot memastikan bahwa stok beras hingga Desember mendatang masih aman. Persediaan beras di gudang Bulog kurang lebih 1,7 juta ton. "Kita terus bergerak, harapan kita cuma satu, yaitu moga-moga datang hujan supaya panen ini enggak mundur," ucap Djarot.
Ia pun berharap musim hujan segera datang sehingga para petani bisa mulai menanami sawah pada September atau Oktober tahun ini. Dengan demikian, pada Januari atau Februari tahun depan, para petani sudah bisa memanen. "Tetapi kalau sampai hujan mundur tentu agak berat ya, artinya bukan terakhir, tapi yang harus kita siapkan Desember kan sangat berhubungan engan datangnya hujan saat ini," sambung dia.
Hari ini, Djarot menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Djarot, pertemuannya dengan Kalla membahas persoalan daging dan beras. Djarot menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar Bulog bisa selalu hadir menyelesaikan masalah pangan, terutama menjelang Idul Adha.
"Beliau hanya pesen Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi. Kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," ucap dia.
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Logistik (Bulog) mewaspadai kemungkinan mundurnya waktu panen akhir tahun ini karena kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kemunduran waktu panen berdampak terhadap stok beras tahun ini.
"Karena kemunduran panen mengakibatkan kerepotan kita untuk penyerapan stok di akhir taun ini. Bicara hujan maka bicara tahun depan panen, bicara tahun depan panen yang mundur maka harus kita siapkan stok yang cukup besar di akhir tahun ini," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Kendati demikian, Djarot memastikan bahwa stok beras hingga Desember mendatang masih aman. Persediaan beras di gudang Bulog kurang lebih 1,7 juta ton. "Kita terus bergerak, harapan kita cuma satu, yaitu moga-moga datang hujan supaya panen ini enggak mundur," ucap Djarot.
Ia pun berharap musim hujan segera datang sehingga para petani bisa mulai menanami sawah pada September atau Oktober tahun ini. Dengan demikian, pada Januari atau Februari tahun depan, para petani sudah bisa memanen. "Tetapi kalau sampai hujan mundur tentu agak berat ya, artinya bukan terakhir, tapi yang harus kita siapkan Desember kan sangat berhubungan engan datangnya hujan saat ini," sambung dia.
Hari ini, Djarot menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Djarot, pertemuannya dengan Kalla membahas persoalan daging dan beras. Djarot menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar Bulog bisa selalu hadir menyelesaikan masalah pangan, terutama menjelang Idul Adha.
"Beliau hanya pesen Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi. Kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," ucap dia.
Pengelolaan Pangan Mencemaskan
Jumat,18 September 2015
Menarik mencermati data harga komoditas pangan selama 20 bulan terakhir ini. Tahun 2014, harga pangan relatif stabil kecuali untuk cabai dan bawang merah. Selisih harga beras medium rata-rata nasional per kilogram antara yang terendah (Januari 2014) dan tertinggi (Desember 2014) hanya terpaut Rp 567.
Pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia menurun 0,63 persen dan Indonesia mengimpor 1,225 juta ton beras. Harga daging sapi juga relatif stabil dengan perbedaan harga terendah (Maret 2014) dan tertinggi (Desember 2014) sebesar Rp 2.890. Hal yang sama juga terjadi pada daging ayam broiler (Kementerian Perdagangan, 2014 dan 2015).
Drama pangan dimulai pada Januari 2015. Hanya dalam tempo relatif singkat, harga beras medium melonjak menjadi Rp 10.375 pada bulan Maret 2015 dari Rp 9.645 pada bulan Januari. Bahkan, di Jakarta, harga beras mencapai Rp 11.217 per kg (Info Pangan DKI, 2015). Kenaikan harga sempat tidak terkendali hingga 30 persen baik untuk beras medium dan premium. Harga kemudian turun karena tertolong oleh panen raya. Mulai Mei, harga meningkat perlahan dan saat ini sudah mendekati puncak harga pada bulan Maret 2015. Diperkirakan harga beras pada bulan September akan melampaui bulan Maret dan terus meningkat hingga akhir tahun ini.
Gejolak harga beras ini sungguh ironis di tengah pernyataan berulang kali Menteri Pertanian bahwa Indonesia pada tahun 2015 ini akan menghentikan impor beras karena terjadi lonjakan produksi padi fantastis 6,64 persen dan surplus 4,7 juta ton gabah kering giling dibandingkan tahun sebelumnya.
Drama beras belum selesai, muncul gejolak harga bawang merah. Harga bawang merah yang turun sedikit pada bulan Februari tiba-tiba melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada Juni 2015 sebesar Rp 32.996 per kg atau naik 52 persen. Tidak menunggu waktu lama, dalam tempo dua bulan, harga bawang merah menukik tajam ke bawah dan saat ini lebih rendah dibandingkan harga terendah bulan Februari 2015.
Petani-petani di sentra bawang merah sangat terpuruk karena harga tiba-tiba jatuh menjadi Rp 5.000, bahkan Rp 4.000 per kg, padahal ongkos produksi saat ini mencapai Rp 7.000 per kg. Selain bawang merah, petani tomat juga mengalami penderitaan akibat harga tomat yang jatuh menjadi hanya Rp 200-Rp 400 per kg di beberapa sentra produksi.
Belum selesai dengan beras dan hortikultura, harga daging sapi dan daging ayam ikut berulah. Untuk daging sapi, gejala kenaikan harga sudah tampak sejak Mei 2015, yang naik terus tiap bulan dan mencapai puncaknya pada Agustus 2015.
Di Jakarta, lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu 14,8 persen, dibandingkan bulan sebelumnya. Harga daging sapi rata-rata bulan Agustus 2015 sudah mencapai Rp 115.130 per kg, padahal dua bulan sebelumnya Rp 99.382. Drama daging sapi dilengkapi dengan mogok berjualan para penjual daging sapi di beberapa kota besar dan harga sempat menyentuh Rp 140.000 per kg.
Setali tiga uang dengan harga daging sapi adalah harga daging ayam broiler. Secara nasional, harga daging ayam broiler mulai menanjak naik dari harga terendahnya pada Maret 2015, yaitu Rp 26.817 per kg. Harga melonjak terus pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai Rp 33.523 per kg pada Agustus. Di Jakarta, harganya bahkan mencapai Rp 35.400 dan sempat melonjak di atas Rp 40.000 per kg, yang diikuti mogok massal penjual daging ayam di sejumlah kota besar.
Spekulan dan kebijakan pemerintah
Pergerakan harga pangan yang mengkhawatirkan ini menyebabkan masyarakat umum dan petani kecil sama-sama menderita. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani justru turun tiga bulan berturut-turut pada puncak musim panen, yaitu Maret, April, dan Mei 2015. Ketika panen raya sudah berakhir dan gabah serta beras tidak lagi di tangan mereka, harga melonjak dan ikut mengerek NTP ke atas. Sebagaimana konsumen pada umumnya, petani merupakan net consumer pangan. Saat ini, harga hampir semua pangan pokok stabil tinggi dan cenderung terus menguat hingga akhir tahun, lampu merah bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
Menyikapi hal ini, para pejabat selalu menyatakan bahwa gejolak harga pangan tersebut disebabkan ulah spekulan atau mafia pangan. Dalam wacana akademis, spekulan pangan tidak mengarah pada kartel dan upaya menahan stok, tetapi lebih pada spekulasi finansial (Bar-Yam and Lindsay, 2012). Sekitar 40 persen volatilitas harga pangan dalam lima tahun terakhir jika dirunut berakhir di institusi finansial.
Jika demikian, lalu apa penyebab gejolak harga pangan yang mengkhawatirkan ini? Krisis beras pada awal tahun disebabkan stok beras nasional berada dalam posisi terendah selama tiga tahun terakhir ini yang lupa diantisipasi pemerintah. Awal Januari 2015, stok beras nasional hanya 5,5 juta metrik ton, turun dari 7,4 juta metrik ton dua tahun sebelumnya dan 6,48 juta metrik ton setahun sebelumnya (DA Santosa, "Waspada Pangan 2015", Kompas, 10/3). Harga beras yang terus meningkat selama empat bulan terakhir ini lebih disebabkan gangguan produksi dan stok yang tidak memadai, bukan ulah spekulan. Kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di banyak tempat mengarah pada hal tersebut sehingga produksi tahun ini kemungkinan sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2014.
Bagaimana dengan daging sapi dan daging ayam? Kenaikan harga daging sapi dan ayam sebenarnya sudah dimulai sejak April 2015. Kenaikan harga daging sapi menyiratkan kelangkaan stok. Justru pada kondisi demikian pemerintah memutuskan memotong kuota impor dari 250.000 ekor menjadi hanya 50.000 ekor pada kuartal III (Juli-September 2015). Akhirnya, harga daging sapi melonjak tidak terkendali dan bertahan tinggi hingga saat ini.
Sejak April 2015, harga jagung terus meningkat, yang menyiratkan gangguan produksi jagung nasional. Ketika produksi jagung mengalami gangguan, pemerintah justru mengambil keputusan mendadak menghentikan kekurangan impor jagung (komponen terbesar pakan ayam) sebesar 1,35 juta ton dengan asumsi seolah-olah akan terjadi peningkatan produksi jagung nasional 1,66 juta ton pada 2015.
Dengan demikian, asumsi yang dibangun pemerintah bahwa penyebab gejolak harga daging sapi dan daging ayam adalah ulah spekulan sangat spekulatif, menyederhanakan persoalan sekaligus upaya melepas tanggung jawab dan menghindar dari kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri.
Upaya mengatasi
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Pertama, desain dan implementasi kebijakan harus betul-betul dilandaskan pada fakta dan data yang akurat. Akurasi juga meliputi peramalan produksi, informasi pasar, dan dampak setiap kebijakan terhadap banyak pihak dan kelompok di masyarakat. Penetapan kebijakan yang sangat mendadak, apalagi tidak disertai dengan data yang akurat, akan mendistorsi pasar dan merusak sistem yang ada.
Kedua, meningkatkan tata kelola stok pangan publik. Tata kelola yang buruk di lembaga yang mengelola stok pangan nasional berkontribusi terhadap volatilitas harga pangan. Negara harus mampu membuat lembaga pangan dengan pengelolaan yang independen dan bebas dari berbagai kepentingan. Lembaga tersebut harus mampu mengelola stok pangan nasional, meliputi waktu dan kuantitas pelepasan stok ataupun pembelian untuk meningkatkan stok.
Ketiga, kerja sama antara sektor publik/pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Perilaku yang menciptakan ketidakpercayaan dan konflik pemerintah versus swasta justru menyebabkan situasi semakin memburuk dan berkontribusi nyata terhadap gejolak harga pangan (Pinstrup-Andersen, 2015). Jika konflik tersebut terus-menerus terjadi sebagaimana dipertontonkan di masyarakat akhir-akhir ini, stabilisasi harga pangan hanyalah sebuah ilusi.
Keempat, peningkatan kesejahteraan petani kecil dan investasi infrastruktur di pedesaan harus menjadi sasaran besar pembangunan pertanian dan pangan. Kesejahteraan petani yang meningkat akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha tani. Peningkatan produksi hanyalah reward dari upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Terakhir, semoga dalam situasi pelemahan rupiah dan perekonomian seperti saat ini, pejabat pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan dan jauh dari politik pencitraan yang dikemas dalam data dan angka bermasalah. Kita sama-sama berharap bahwa gambaran suram bencana pangan yang menghadang pada akhir tahun dan berlanjut pada tahun 2016 akan berakhir menjadi ilusi belaka.
DWI ANDREAS SANTOSAGURU BESAR IPB; KETUA UMUM AB2TI; MANTAN ANGGOTA POKJA TIM TRANSISI JOKO WIDODO-JUSUF KALLA
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150918kompas/#/8/
Menarik mencermati data harga komoditas pangan selama 20 bulan terakhir ini. Tahun 2014, harga pangan relatif stabil kecuali untuk cabai dan bawang merah. Selisih harga beras medium rata-rata nasional per kilogram antara yang terendah (Januari 2014) dan tertinggi (Desember 2014) hanya terpaut Rp 567.
Pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia menurun 0,63 persen dan Indonesia mengimpor 1,225 juta ton beras. Harga daging sapi juga relatif stabil dengan perbedaan harga terendah (Maret 2014) dan tertinggi (Desember 2014) sebesar Rp 2.890. Hal yang sama juga terjadi pada daging ayam broiler (Kementerian Perdagangan, 2014 dan 2015).
Drama pangan dimulai pada Januari 2015. Hanya dalam tempo relatif singkat, harga beras medium melonjak menjadi Rp 10.375 pada bulan Maret 2015 dari Rp 9.645 pada bulan Januari. Bahkan, di Jakarta, harga beras mencapai Rp 11.217 per kg (Info Pangan DKI, 2015). Kenaikan harga sempat tidak terkendali hingga 30 persen baik untuk beras medium dan premium. Harga kemudian turun karena tertolong oleh panen raya. Mulai Mei, harga meningkat perlahan dan saat ini sudah mendekati puncak harga pada bulan Maret 2015. Diperkirakan harga beras pada bulan September akan melampaui bulan Maret dan terus meningkat hingga akhir tahun ini.
Gejolak harga beras ini sungguh ironis di tengah pernyataan berulang kali Menteri Pertanian bahwa Indonesia pada tahun 2015 ini akan menghentikan impor beras karena terjadi lonjakan produksi padi fantastis 6,64 persen dan surplus 4,7 juta ton gabah kering giling dibandingkan tahun sebelumnya.
Drama beras belum selesai, muncul gejolak harga bawang merah. Harga bawang merah yang turun sedikit pada bulan Februari tiba-tiba melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada Juni 2015 sebesar Rp 32.996 per kg atau naik 52 persen. Tidak menunggu waktu lama, dalam tempo dua bulan, harga bawang merah menukik tajam ke bawah dan saat ini lebih rendah dibandingkan harga terendah bulan Februari 2015.
Petani-petani di sentra bawang merah sangat terpuruk karena harga tiba-tiba jatuh menjadi Rp 5.000, bahkan Rp 4.000 per kg, padahal ongkos produksi saat ini mencapai Rp 7.000 per kg. Selain bawang merah, petani tomat juga mengalami penderitaan akibat harga tomat yang jatuh menjadi hanya Rp 200-Rp 400 per kg di beberapa sentra produksi.
Belum selesai dengan beras dan hortikultura, harga daging sapi dan daging ayam ikut berulah. Untuk daging sapi, gejala kenaikan harga sudah tampak sejak Mei 2015, yang naik terus tiap bulan dan mencapai puncaknya pada Agustus 2015.
Di Jakarta, lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu 14,8 persen, dibandingkan bulan sebelumnya. Harga daging sapi rata-rata bulan Agustus 2015 sudah mencapai Rp 115.130 per kg, padahal dua bulan sebelumnya Rp 99.382. Drama daging sapi dilengkapi dengan mogok berjualan para penjual daging sapi di beberapa kota besar dan harga sempat menyentuh Rp 140.000 per kg.
Setali tiga uang dengan harga daging sapi adalah harga daging ayam broiler. Secara nasional, harga daging ayam broiler mulai menanjak naik dari harga terendahnya pada Maret 2015, yaitu Rp 26.817 per kg. Harga melonjak terus pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai Rp 33.523 per kg pada Agustus. Di Jakarta, harganya bahkan mencapai Rp 35.400 dan sempat melonjak di atas Rp 40.000 per kg, yang diikuti mogok massal penjual daging ayam di sejumlah kota besar.
Spekulan dan kebijakan pemerintah
Pergerakan harga pangan yang mengkhawatirkan ini menyebabkan masyarakat umum dan petani kecil sama-sama menderita. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani justru turun tiga bulan berturut-turut pada puncak musim panen, yaitu Maret, April, dan Mei 2015. Ketika panen raya sudah berakhir dan gabah serta beras tidak lagi di tangan mereka, harga melonjak dan ikut mengerek NTP ke atas. Sebagaimana konsumen pada umumnya, petani merupakan net consumer pangan. Saat ini, harga hampir semua pangan pokok stabil tinggi dan cenderung terus menguat hingga akhir tahun, lampu merah bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
Menyikapi hal ini, para pejabat selalu menyatakan bahwa gejolak harga pangan tersebut disebabkan ulah spekulan atau mafia pangan. Dalam wacana akademis, spekulan pangan tidak mengarah pada kartel dan upaya menahan stok, tetapi lebih pada spekulasi finansial (Bar-Yam and Lindsay, 2012). Sekitar 40 persen volatilitas harga pangan dalam lima tahun terakhir jika dirunut berakhir di institusi finansial.
Jika demikian, lalu apa penyebab gejolak harga pangan yang mengkhawatirkan ini? Krisis beras pada awal tahun disebabkan stok beras nasional berada dalam posisi terendah selama tiga tahun terakhir ini yang lupa diantisipasi pemerintah. Awal Januari 2015, stok beras nasional hanya 5,5 juta metrik ton, turun dari 7,4 juta metrik ton dua tahun sebelumnya dan 6,48 juta metrik ton setahun sebelumnya (DA Santosa, "Waspada Pangan 2015", Kompas, 10/3). Harga beras yang terus meningkat selama empat bulan terakhir ini lebih disebabkan gangguan produksi dan stok yang tidak memadai, bukan ulah spekulan. Kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di banyak tempat mengarah pada hal tersebut sehingga produksi tahun ini kemungkinan sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2014.
Bagaimana dengan daging sapi dan daging ayam? Kenaikan harga daging sapi dan ayam sebenarnya sudah dimulai sejak April 2015. Kenaikan harga daging sapi menyiratkan kelangkaan stok. Justru pada kondisi demikian pemerintah memutuskan memotong kuota impor dari 250.000 ekor menjadi hanya 50.000 ekor pada kuartal III (Juli-September 2015). Akhirnya, harga daging sapi melonjak tidak terkendali dan bertahan tinggi hingga saat ini.
Sejak April 2015, harga jagung terus meningkat, yang menyiratkan gangguan produksi jagung nasional. Ketika produksi jagung mengalami gangguan, pemerintah justru mengambil keputusan mendadak menghentikan kekurangan impor jagung (komponen terbesar pakan ayam) sebesar 1,35 juta ton dengan asumsi seolah-olah akan terjadi peningkatan produksi jagung nasional 1,66 juta ton pada 2015.
Dengan demikian, asumsi yang dibangun pemerintah bahwa penyebab gejolak harga daging sapi dan daging ayam adalah ulah spekulan sangat spekulatif, menyederhanakan persoalan sekaligus upaya melepas tanggung jawab dan menghindar dari kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri.
Upaya mengatasi
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Pertama, desain dan implementasi kebijakan harus betul-betul dilandaskan pada fakta dan data yang akurat. Akurasi juga meliputi peramalan produksi, informasi pasar, dan dampak setiap kebijakan terhadap banyak pihak dan kelompok di masyarakat. Penetapan kebijakan yang sangat mendadak, apalagi tidak disertai dengan data yang akurat, akan mendistorsi pasar dan merusak sistem yang ada.
Kedua, meningkatkan tata kelola stok pangan publik. Tata kelola yang buruk di lembaga yang mengelola stok pangan nasional berkontribusi terhadap volatilitas harga pangan. Negara harus mampu membuat lembaga pangan dengan pengelolaan yang independen dan bebas dari berbagai kepentingan. Lembaga tersebut harus mampu mengelola stok pangan nasional, meliputi waktu dan kuantitas pelepasan stok ataupun pembelian untuk meningkatkan stok.
Ketiga, kerja sama antara sektor publik/pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Perilaku yang menciptakan ketidakpercayaan dan konflik pemerintah versus swasta justru menyebabkan situasi semakin memburuk dan berkontribusi nyata terhadap gejolak harga pangan (Pinstrup-Andersen, 2015). Jika konflik tersebut terus-menerus terjadi sebagaimana dipertontonkan di masyarakat akhir-akhir ini, stabilisasi harga pangan hanyalah sebuah ilusi.
Keempat, peningkatan kesejahteraan petani kecil dan investasi infrastruktur di pedesaan harus menjadi sasaran besar pembangunan pertanian dan pangan. Kesejahteraan petani yang meningkat akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha tani. Peningkatan produksi hanyalah reward dari upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Terakhir, semoga dalam situasi pelemahan rupiah dan perekonomian seperti saat ini, pejabat pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan dan jauh dari politik pencitraan yang dikemas dalam data dan angka bermasalah. Kita sama-sama berharap bahwa gambaran suram bencana pangan yang menghadang pada akhir tahun dan berlanjut pada tahun 2016 akan berakhir menjadi ilusi belaka.
DWI ANDREAS SANTOSAGURU BESAR IPB; KETUA UMUM AB2TI; MANTAN ANGGOTA POKJA TIM TRANSISI JOKO WIDODO-JUSUF KALLA
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150918kompas/#/8/
Langganan:
Postingan (Atom)