Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan memperbesar peran Perum Bulog dalam mengatasi persoalan pangan di Tanah Air. Itu merupakan salah satu alternatif dalam kajian pembentukan badan pangan nasional yang ditargetkan sudah terbentuk awal tahun depan.
Amran mengatakan, pembahasan draf alternatif pembentukan badan pangan nasional sudah selesai sepenuhnya. Saat ini tinggal finalisasi untuk kemudian diajukan kepada Presiden. “Kami belum tentuan bentuk kelembagaannya karena masih belum menemukan titik temu dengan KemenPAN-RB. Ada beberapa alternatif, nanti kami lihat mana yang terbaik. Salah satunya Badan Ketahanan Pangan (BKP) dilebur, Bulog dibesarkan, nanti dilihat,” tandas dia di Jakarta, Rabu (25/11).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yudi Chrisnadi menjelaskan, pembentukan badan pangan nasional merupakan amanat dari UU Pangan. Untuk itu, KemenPAN-RB dan Kementan bersinergi untuk membahas berbagai alternatif bentuk lembaga ini dalam waktu singkat. “Kami akan segera membentuk tim antara Kementerian PAN-RB dan Kementan untuk menyiapkan alternatif-alternatif soal badan ketahanan pangan nasional. Kalau mengenai alternatif badan pangan, awal 2016, awal Januari akan ada datanya yang akan kami laporkan kepada Presiden dan Presiden yang akan memutuskan,” ujar Yudi.
Dalam kajian KemenPAN-RB, alternatif tersebut antara lain membentuk lembaga khusus pemerintahan nonkementerian (LPNK) baru. Kedua, badan pangan di bawah Kementan yang dipisahkan atau dilepaskan tersendiri menjadi lebih independen. Ketiga, memperkuat dewan ketahanan pangan nasional yang sudah mati suri.
Keempat, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Mentan merangkap menjadi kepala badan ketahanan pangan nasional dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengkordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan dan peta jalan menuju swasembada pangan. “Semua alternatif itu akan di bahas secepatnya dalam akhir tahun ini dan secepatnya akan disampaikan kepada presiden dan presiden yang akan menentukan kedudukan dari badan ketahanan pangan tersebut,” jelas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar