Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menduga lonjakan harga beras terjadi karena ada mafia yang bermain untuk mendorong pemerintah melakukan kebijakan impor.
"Ini ulah mafia di tingkat distributor besar, bukan di pedagang eceran di pasar. Mereka sengaja (menimbun) dengan harapan pemerintah melakukan impor beras," ujar Direktur Indef Henny Sri Hartarti di kantornya, Selasa (24/2).
Enny mengaku heran dengan fenomena harga beras yang naik pada saat ini di tengah tren penurunan harga komoditas global dan kondisi pasok yang relatif tidak bermasalah. Dia melihat persaingan pasar yang tidak sehat karena ulah spekulan yang mencoba memanfaatkan momentum penghapusan kebijakan subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin).
"Ketika semua komoditas di pasar internasional turun, termasuk beras, kenapa harga beras di dalam negeri justru naik. Dan ini sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2015," tuturnya.
Untuk itu, Enny mengatakan Indef memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menyiapkan instrumen stabilisasi harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan Perum Bulog sebagai lembaga penyangga pasokan dengan menyerap beras dari petani pada tingkat harga di bawah harga pasar.
"Pertanyaannya sekarang Perum Bulog serap beras dari petani atau distributor? Kalau dari distributor, bagaimana bisa menstabilkan harga karena pasti beras yang diserap harganya di atas harga pasar dan dengan status Perum, Bulog perlu mendapatkan keuntungan," tuturnya.
Efek ke Inflasi
Enny Sri Hartarti menuturkan beras merupakan bahan pokok yang punya andil paling besar terhadap pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan komoditas lain. Selain akan berdampak signifikan terhadap inflasi, kenaikan harfga beras juga akan berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
"Kalau sudah begini, hati-hati dengan kebijakan pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Menurut Enny, beras merupakan komoditas yang biasa digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan pemerintah atau memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, sejak zaman Orde Baru, beras dijadikan instrumen politik pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga melalui peran Bulog sebagai lembaga penyangga pasok.
"Makanya pemerintah harus menyikapinya dengan kebijakan yang hati-hati, karena ini untuk jangka menengah dan panjang. Jangan terburu-buru menetapkan impor," katanya. (ags/gen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar