Kedaulatan Pangan dan Jargon Politik (2-Habis)

Selasa, 9 September 2014

Kebijakan agraria memang tidak melulu dibebankan kepada BPN. Lagi-lagi, koordinasi menjadi bagian penting dan menuntut ketegasan pimpinan nasional.

Apakah pembangunan berhasil atau setidaknya kedaulatan bangsa atas pangan menunjukkan kemajuan? Harus diakui bahwa kegagalannya lebih banyak ketimbang prestasi. Sebaliknya, kesenjangan dalam dunia pertanian serta jurang si miskin dan si kaya terus melebar. Arya Hadi Darmawan sebagai salah satu dosen IPB yang banyak terjun ke daerah akhirnya membuat surat terbuka pada Januari 2012 lalu mempertanyakan gebyar pembangunan dan kesenjangan yang terus meningkat.

“Sekiranya Anda dulu saat belajar di IPB sempat memelajari ilmu-ilmu sosiologi pedesaan, maka Anda akan segera paham bahwa akar persoalan itu sesungguhnya bukan kekerasan biasa. Gejolak ini berakar kuat pada krisis perdesaan di pelosok-pelosok negeri yang bertali-temali dengan krisis penguasaan sumber-sumber penghidupan (tanah, air, hutan, dsb). Sayangnya, waktu terlalu cepat dan Anda tidak sempat berkenalan dengan sosiologi perdesaan,” demikian penggalan surat terbuka tersebut.

Tanggung jawab SBY dan pemerintahannya dalam pembangunan pertanian sepertinya harus terus disempurnakan agar Indonesia tak semakin terpuruk. Bisa dimaklumi jika SBY malah lebih banyak menyerahkan kembali persoalan pangan tersebut.
Pada Desember 2013, ketika hadir dalam dies natalis ke-50 IPB, sembari mengenang kembali masa-masa kuliahnya satu dekade silam, SBY meminta IPB untuk memainkan tiga peran besar. Salah satunya, kembali meminta IPB untuk berkontribusi secara aktif bagi pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan di Tanah Air.

Perjalanan satu dekade bersama IPB tersebut menyiratkan betapa pemerintahan SBY seharusnya bisa mengegolkan sejumlah agenda pertanian. Kemauan dan komitmen politik sudah ada, mungkin pada tahap implementasi ketegasan pemerintahan masih menjadi sebuah tanda tanya. Di sisi lain, tekanan pasar internasional dan tingkat ketergantungan Indonesia pun semakin membesar. Tanpa menegasikan peran dunia kampus lain atau para akademisi yang mungkin lebih brilian dari yang ada di IPB, harapan yang besar terhadap IPB tersebut butuh eksekusi pada tingkat operasional dan perlu orang yang tepat.

Kini, harapan yang begitu besar kembali disematkan kepada Jokowi-JK sebagaimana SBY ketika 2004 lalu. Visi hingga program (jangka pendek, menengah, dan panjang) sudah digagas untuk mencapai kedaulatan pangan dan mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.

Dwi Andreas Santosa, pakar pertanian dan bioteknologi dari IPB yang juga salah satu tim inti dalam penyusunan konsep pertanian Jokowi-JK, menegaskan tidak mudah untuk mewujudkan berbagai program terkait pangan: mulai dari kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, peningkatan produksi dan produktivitas, reformasi agraria untuk petani kecil, infrastruktur irigasi dan transportasi, pengembangan sumber daya manusia petani, hingga informasi dan pasar pertanian.

"Konsep kedaulatan pangan sebagai bagian dari program Jokowi-JK sudah merupakan kemajuan yang sangat berarti,” kata Dwi yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) di Bogor, pekan lalu.

Kini, kata jebolan Universitas Gadjah Mada ini, perlu orang yang tepat agar mampu mengoperasionalkan berbagai gagasan kedaulatan pangan tersebut. Jangan sampai gagasan yang bagus justru dipahami secara parsial, sehingga mengulang kembali perjalanan satu dekade pertanian Indonesia.

Mudah-mudahan, presiden terpilih Jokowi bisa menjadi pemimpin yang tegas dan konsisten dalam melaksanakan konsep dan programnya. Setidaknya dalam dua pekan terakhir, komitmen itu sudah digariskan Jokowi ketika berbicara dalam forum organisasi relawan Seknas Tani Jokowi di Jakarta dan ketika berbicara dalam Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya, Jawa Timur.

Kemauan dan komitmen politik harus diperkuat dengan dukungan politik yang besar. Partai politik yang tidak menyandera presiden dan relawan yang tetap konsisten tetap mengawal berbagai gagasan dalam pembangunan pertanian mendatang.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/208570-kedaulatan-pangan-dan-jargon-politik-2habis.html