Rabu, 29 Oktober 2014
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Kementerian PU-PERA ditugaskan untuk membangun lima waduk per tahun, hal tersebut dilaksanakan guna mendukung kedaulatan pangan.
Diketahui bahwa kedaulatan pangan tercantum dalam salah satu visi, misi dan platform perubahan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Daulat Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan untuk mendukung Kemandirian yang Mensejahterakan. Basuki mengatakan hasil sidang kabinet perdana tersebut usai serah terima jabatan dari Menteri PU dan Menteri PERA KIB II kepada dirinya sebagai Menteri PU-PERA Kabinet Kerja Senin lalu.
"Jadi ditugaskan kepada kami lima waduk per tahun harus dibangun, termasuk jaringan irigasi sampai kepada sekunder dan tersier, kami akan selalu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan itu," tutur Basuki usai acara serah terima jabatan.
Menteri PU-PERA menambahkan bahwa sebelumnya Ditjen Sumber Daya Air sudah inventarisasi lokasi potensial calon waduk sebanyak 49 lokasi, yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Selain itu, dalam sidang kabinet tadi juga dibahas tentang bahwa kita harus langsung bekerja, di 2014 ini akan ada perpres yang mengatur sesuai dengan DIPA sekarang, jadi tidak boleh terhambat," tutur Basuki.
Selanjutnya juga, bahwa visi misi Kementerian saat ini berubah menjadi visi-misi pemerintah Jokowi-JK, Kementerian merupakan implementasi secara nasional dan tidak boleh ada visi misi sendiri. "Kuncinya adalah Nawacita dan Trisakti, salah satunya dalam bidang ke-PU-an adalah mendukung kedaulatan pangan," tegas Basuki.
Tidak Pengaruhi Kinerja
PU-PERA merupakan hasil penggabungan dari dua Kementerian dan juga mengalami perubahan nomenklatur. Menanggapi hal tersebut, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah baik dalam sektor infrastruktur maupun perumahan rakyat. "Tidak ada masalah karena dulu Kemenpera juga pernah bergabung dengan Kementerian PU," kata Basuki.
Basuki optimis, kedua kementerian dapat segera beradaptasi dan bekerjasama. hal tersebut dikarenakan, program perumahan rakyat dari Kemenpera dinilai tidak jauh berbeda dengan program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dalam menciptakan permukiman layak bagi masyarakat.
Mengenai teknis struktur organisasi, Basuki mengaku baru akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan pejabat eselon I dari kedua Kementerian tersebut untuk membahas program-program kerja pasca adanya penggabungan. "Ada kemungkinan nantinya akan diciptakan Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat atau bisa juga disatukan dengan Ditjen Cipta Karya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil Rapim," tambah Basuki.
Ditemui terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Djoko Mursito menyatakan, tentunya dengan penggabungan tersebut akan membuat kinerja pemerintahan lebih efisien dan efektif.
"Justru dengan disatukannya Kementerian ini tidak akan ada tumpang tindih, ini akan lebih menyatukan penanganan infrastruktur dan perumahan di satu kewenangan. Tentunya akan lebih efisien dan arah penanganannya akan lebih menyeluruh dan lebih baik lagi," tutur Djoko saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Mengenai teknisnya nanti, Djoko menyatakan akan memanfaatkan apa yang ada di Kompleks Kementerian PU maupun Komplek Kemenpera, karena lokasinya juga berdekatan. "Lokasi kantor meskipun penggabungan kita harus mendata sumber daya yang ada di masing-masing Kementerian dan nantinya akan di bahas di Menpan dan RB nanti struktur nya seperti apa,"tambah Djoko.
Djoko juga menjelaskan untuk masa transisi akan dikeluarkan perpres masa transisi yang akan mengatur penyelesaian perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang baru dengan batas waktu tertentu. (kpu)
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/29/126198/pu-pera-ditugaskan-bangun-5waduk-per-tahun/#.VFGcVjSsXyQ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar