Selasa, 28 Oktober 2014
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menteri pertanian yang baru harus bergerak cepat mewujudkan target swasembada beras, jagung, dan gula dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun pertama dan kedua, selain menambah lahan pertanaman, menyiapkan benih varietas unggul, memastikan ketersediaan sarana produksi, juga harus dilakukan koordinasi pusat-daerah, peningkatan kapasitas, kualitas dan efisiensi pabrik gula, serta perbaikan jaringan irigasi secara masif.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Nasional Anton J Supit, Senin (27/10), di Jakarta, mengatakan, saat ini pemerintahan JKW-JK tidak mempunyai anggaran besar. Dengan keterbatasan APBN, pemerintahan JKW-JK harus bisa seluas mungkin mengajak para pelaku usaha terlibat di dalam peningkatan produksi jagung sebagai bahan baku pakan unggas. Setidaknya harus menambah produksi jagung 3 juta ton sebagai substitusi jagung impor.
Selain itu, perlu lebih rinci dalam pelaksanaan program, misalnya siapa yang harus menanam, benihnya butuh berapa, lahannya di mana, siapa yang bertanggung jawab, dan melakukan apa.
”Tidak banyak waktu yang ada. Kalau tidak langsung bergerak, harapan swasembada jagung dalam tiga tahun ke depan bakal sulit dicapai,” ujarnya.
Penggunaan benih jagung kualitas unggul seperti hibrida harus dilakukan secara meluas. Banyak lahan di daerah yang masih bisa ditanami jagung. Masalah tata niaga juga harus diperbaiki. Misalnya bagaimana agar biaya logistik jagung dari sentra produksi jagung ke sentra produksi pakan bisa ditekan.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil memperkirakan, tiga tahun ke depan (2017/2018) konsumsi per kapita gula Indonesia sekitar 19 kilogram per orang per tahun setara 4,8 juta ton konsumsi gula nasional atau naik sekitar 2 kilogram dibandingkan 2014.
Produksi gula saat ini 4,1 juta ton atau masih kurang sekitar 700.000 ton. Lahan tebu yang tersedia secara nasional 465.000 hektar. Agar produksi gula aman dan terjadi surplus produksi sehingga industri hilir bisa dikembangkan, setidaknya membutuhkan tambahan lahan 285.000 hektar.
Pada tahun pertama dan kedua, revitalisasi pabrik gula dengan meningkatkan kapasitas terpasang dari 213.000 ton tebu per hari menjadi 500.000 harus dilakukan.
Terkait produksi beras, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian pertanian Gatot Irianto menyatakan pentingnya perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan marginal sekaligus pengendalian alih fungsi lahan. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141028kompas/#/20/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar