Jokowi diminta kembalikan kedaulatan pangan petani

Selasa, 28 Oktober 2014

MEULABOH – Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diminta dapat mengembalikan kepercayaan kepada para petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga mereka bisa lebih sejahtera.

“Kita berharap Kabinet Kerja Jokowi-JK yang baru ini dapat mempertimbangkan realitas pertanian kecil. Presiden Jokowi mempercayakan persoalan pangan kepada petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Kepala Wilayah Aktivis Bina Desa Aceh Mardiah Basuni di Meulaboh, hari ini.

Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela Seminar Peringatan Hari Pangan se Dunia (HPS) di aula Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Penyuluhan Ketahanan pangan (BP4K) Kabupaten Aceh Barat. Acara ini diisi pemateri dari akademisi, pemda, LSM dan petani memaparkan kemapuan mereka dalam bertani menciptakan pertanian alami.

Kata dia, di sebagian wilayah para petani sudah memiliki pengetahuan yang arif dan tetap produktif memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan masyarakat luas, akan tetapi mereka tertelan oleh kebijakan politik pangan yang pro pasar dan industri, akibatnya para petani kehilangan akses dan kontrol atas sistem produksi, konsumsi dan distribusi.

Menurut analisis Bina Desa, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah lebih memilih melakukan impor bahan pangan ketimbang mendorong kemandirian petani dan membangun sistem pertanian nasional yang berdaulat pro petani produsen.

“Pemerintahan baru harus transparan dalam strategi mewujudkan kedaulatan pangan, Jokowi-JK harus memiliki skema dan desain yang jelas selama 100 hari kerja. Menteri yang mengurusi juga bebas dari bias kepentingan korporasi dan bisnis pangan,” imbuhnya.

Lanjut Mardiah Basuni, kebijakan oreantasi korporatisasi pangan melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menunjukan negara memanjakan korporasi dan meminggirkan produsen pangan kecil.

Selain itu upaya pemerintah mengatasi persoalan pertanian dan pangan selama ini belum memihak kepada petani, dimana pada 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia sebanyak 26,14 juta. Angka tersebut menunjukan penurunan sebesar lima juta rumah tangga atau sekitar 1,75 persen dibandingkan data 2003.

Pada kesempatan tersebut dia menjelaskan, bahwa antara kedaulatan pangan dan swasembada pangan sangat jauh berbeda, sebab kedaulatan pangan hanya dapat diraih apabila pemerintah “kembali ke basis”, sementara swasembada pangan mudah dicapai tidak peduli harus impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

“Petani kecil adalah pencipta peradaban, mereka memiliki kearifan pada tata musim, pengelolaan benih dan tata kelola pangan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Negara hanya harus melindungi petani dan memenuhi hak-hak asazi petani,” katanya menambahkan.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=339785:jokowi-diminta-kembalikan-kedaulatan-pangan-petani&catid=13:aceh&Itemid=26