Minggu, 27 November 2016
Bisnis.com, PAMEKASAN--Kasus dugaan korupsi di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura melibatkan 10 orang.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dari 10 orang itu, lima di antaranya telah divonis bersalah oleh pengadilan, sedangkan lima lainnya masih dalam proses persidangan.
"PPara pihak yang diduga terlibat dan telah divonis itu antara lain Kasi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura Hardiyanto, dan Koordinator Kualitas PT PAN Asia, Suharso," katanya, Sabtu (26/11/2016).
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi itu ditahan setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama lima jam di ruang penyidik Kejari Pamekasan.
Dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka Hardiyanto sebagai verifikasi pengadaan beras dan untuk tersangka Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
Perbuatan kedua tersangka dijerat pelanggaran Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 10 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kasus dugaan penggelapan bantuan raskin di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, terjadi pada 2014.
Sebanyak 1.504 ton raskin digudang Bulog Madura itu diketahui hilang, namun oleh pejabat Bulog Madura kala itu dibuat seolah telah bantuan beras untuk rakyat miskin itu telah disalurkan.
Tiga bulan kemudian, stok beras tetap kosong, meski telah dilakukan pengadaan oleh Bulog Jawa Timur, sehingga Bulog Jatim akhirnya melaporkan ke Kejati Jatim dan oleh Kejati dilimpahkan ke Kejari Pamekasan, karena tempat kejadian perkaranya di Pamekasan.
Pria asal Pasuruan Jawa Timur ini lebih lanjut menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan, tim penyidik akhirnya menetapkan sebanyak 11 orang sebagai tersangka.
Sebanyak 10 orang dari 11 tersangka itu telah diproses hukum, dan lima diantara yang 10 orang itu divonis termasuk dua orang mantan pejabat Bulog Sub Divre XII Madura Suharyono dan Prayitno.
Kedua pejabat ini dijerat dengan Pasal 2, 3, dan 9 UU Nomor 31 Tahun1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal ini menjelaskan tentang peran keduanya yang menggunakan kedudukannya untuk memberi kesempatan pada dirinya atau orang lain melakukan tindak pidana korupsi. Ancamannya 20 tahun penjara.
Tapi majelis hakim hanya mendasarkan putusannya pada Pasal 3, sehingga putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan denda hanya Rp50 juta, sedangkan tim penyidik menuntut Rp600 juta.
Perkara tindak pidana korupsi pengadaan beras fiktif ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Negara dirugikan hingga Rp 12 miliar lebih.
Sumber : Antara
http://surabaya.bisnis.com/read/20161127/1/92705/10-orang-terjerat-kasus-dugaan-korupsi-di-gudang-bulog-madura
Senin, 28 November 2016
Cadangan Beras Pemerintah di Bulog Ende Tinggal 6 Ton
Minggu, 27 November 2016
Laporan Wartawan Pos Kupang, Romuadus Pius
POS KUPANG.COM, ENDE -- Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Ende saat ini tinggal 6 ton dari total 100 ton. Sedianya CBP yang ada dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam maupun kejadian luar biasa lainnya.
Kepala Sub Divre Bulog Ende, Guido Pareira mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Sabtu (26/11/2016) di Ende ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan stok beras cadangan pemerintah yang ada di Gudang Bulog Ende.
Guido mengatakan pada tahun ini penyerapan beras cadangan pemerintah cukup tinggi yang diindikasikan dengan stok yang ada di Bulog Ende dari 100 ton yang disediakan tinggal 6 ton.
Menurut Guido stok 6 ton bukanlah suatu jumlah yang banyak karena apabila disalurkan ke suatu daerah yang terkena bencana maka dipastikan dalam waktu beberapa hari saja sudah habis.
Oleh karena itu pihaknya berharap dalam waktu tersisa di tahun 2016 tidak ada kejadian luar biasa yang menimpa Kabupaten Ende karena mengingat stok beras cadangan pemerintah tinggal sedikit.
Namun demikian ujar Guido kalaupun memang ada kejadian luar biasa tentu pemerintah setempat memiliki solusi untuk membantu masyarakat meskipun mungkin bukan dari beras cadangan pemerintah yang ada di gudang Bulog Ende.*
Laporan Wartawan Pos Kupang, Romuadus Pius
POS KUPANG.COM, ENDE -- Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Ende saat ini tinggal 6 ton dari total 100 ton. Sedianya CBP yang ada dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam maupun kejadian luar biasa lainnya.
Kepala Sub Divre Bulog Ende, Guido Pareira mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Sabtu (26/11/2016) di Ende ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan stok beras cadangan pemerintah yang ada di Gudang Bulog Ende.
Guido mengatakan pada tahun ini penyerapan beras cadangan pemerintah cukup tinggi yang diindikasikan dengan stok yang ada di Bulog Ende dari 100 ton yang disediakan tinggal 6 ton.
Menurut Guido stok 6 ton bukanlah suatu jumlah yang banyak karena apabila disalurkan ke suatu daerah yang terkena bencana maka dipastikan dalam waktu beberapa hari saja sudah habis.
Oleh karena itu pihaknya berharap dalam waktu tersisa di tahun 2016 tidak ada kejadian luar biasa yang menimpa Kabupaten Ende karena mengingat stok beras cadangan pemerintah tinggal sedikit.
Namun demikian ujar Guido kalaupun memang ada kejadian luar biasa tentu pemerintah setempat memiliki solusi untuk membantu masyarakat meskipun mungkin bukan dari beras cadangan pemerintah yang ada di gudang Bulog Ende.*
Jumat, 25 November 2016
Buruk : Kualitas Raskin Bulog Bulukumba Dikeluhkan
Jumat, 25 November 2016
BULUKUMBA, titahtimur.com – Kualitas beras miskin (Raskin) diwilayah bulukumba dikeluhkan masyarakat penerima raskin, pasalnya kualitas sangat buruk, kondisi beras kuning dan ada yang hitam.
Beberapa warga masyarakat menyampaikan bahwa beras yang diterimah sangat tidak layak konsumsi alasnya sangat kuning dan ada yang hitam apabila dimasak hanya satu malam didalam pemanas sudah basi, hal tersebut disampaikan warga, kamis (24/11).
” jelek sekali berasnya, kuning dan kehitaman, satu malam sudah basi” ungkapnya.
Data tentang kualitas beras dibeberapa wilayah di bulukumba, bahkan di jeneponto hampir semua sama, dimana sangat tidak layak dikonsumsi bahkan tidak sedikit orang mejadikan makanan ayam, pengumpulan sampel beras raskin ini sangat jelas seperti apa yang disampaikan beberapa warga masyarakat.
Keluhan masyarakat penerima raskin ini bulan sebelumnya juga perna terjadi sehingga di klarifikasi dan disampaikan kepada kepala bulog bulukumba dan kabulog berjanji akan mengecek dan mengingatkan semua kepala gudang yang ada diwilayah kerjanya agar mengecek semua beras yang akan di drop ke masyarakat karena memang waktu itu ia baru menjabat kepala bulog di bulukumba.
” saya akan cek dulu di semua gudang karena saya baru menjabat, jadi saya belum terlalu tau kualitasnya” ungkapnya beberapa waktu yang lalu
Dari hasil informasi masyarakat dan pantauan dilapangan ternyata masih terjadi kualitas beras yang buruk dan tidak layak konsumsi, namun juga bervariasi ada yang mendapatkan sedikit lebih baik ada yang sama sekali hitam dan bau.
Diharapakan bulog untuk segerah bekerja maksimal memantau kondisi yang dikeluhkan agar masyarakat mendapatkan beras raskin yang layak konsumsi
http://www.titahtimur.com/2016/11/25/buruk-kualitas-raskin-bulog-bulukumba-dikeluhkan/
BULUKUMBA, titahtimur.com – Kualitas beras miskin (Raskin) diwilayah bulukumba dikeluhkan masyarakat penerima raskin, pasalnya kualitas sangat buruk, kondisi beras kuning dan ada yang hitam.
Beberapa warga masyarakat menyampaikan bahwa beras yang diterimah sangat tidak layak konsumsi alasnya sangat kuning dan ada yang hitam apabila dimasak hanya satu malam didalam pemanas sudah basi, hal tersebut disampaikan warga, kamis (24/11).
” jelek sekali berasnya, kuning dan kehitaman, satu malam sudah basi” ungkapnya.
Data tentang kualitas beras dibeberapa wilayah di bulukumba, bahkan di jeneponto hampir semua sama, dimana sangat tidak layak dikonsumsi bahkan tidak sedikit orang mejadikan makanan ayam, pengumpulan sampel beras raskin ini sangat jelas seperti apa yang disampaikan beberapa warga masyarakat.
Keluhan masyarakat penerima raskin ini bulan sebelumnya juga perna terjadi sehingga di klarifikasi dan disampaikan kepada kepala bulog bulukumba dan kabulog berjanji akan mengecek dan mengingatkan semua kepala gudang yang ada diwilayah kerjanya agar mengecek semua beras yang akan di drop ke masyarakat karena memang waktu itu ia baru menjabat kepala bulog di bulukumba.
” saya akan cek dulu di semua gudang karena saya baru menjabat, jadi saya belum terlalu tau kualitasnya” ungkapnya beberapa waktu yang lalu
Dari hasil informasi masyarakat dan pantauan dilapangan ternyata masih terjadi kualitas beras yang buruk dan tidak layak konsumsi, namun juga bervariasi ada yang mendapatkan sedikit lebih baik ada yang sama sekali hitam dan bau.
Diharapakan bulog untuk segerah bekerja maksimal memantau kondisi yang dikeluhkan agar masyarakat mendapatkan beras raskin yang layak konsumsi
http://www.titahtimur.com/2016/11/25/buruk-kualitas-raskin-bulog-bulukumba-dikeluhkan/
Kota Mataram Ujicoba e-Voucher Pengganti Raskin
Kamis, 24 November 2016
MATARAM—Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan dalam penyaluran beras untuk warga miskin (Raskin) bagi kepala rumah tangga pra sejahtera mulai tahun 2017 yang tak lagi menerima Raskin. Melainkan diganti dengan e-Voucher, yang akan diujicobakan di Kota Mataram mulai Januari 2017.
“Penyaluran Raskin yang diganti dengan e-Voucher itu mulai berlaku Januari 2017, khusus di Kota Mataram sebagai ujicoba di NTB,” kata Kepala Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional (Divre) Provinsi NTB, H. Achmad Ma’mun, Rabu (23/11).
Dikatakan, dengan akan diujicobakan pergantian Raskin dengan e-Voucher, maka akan berdampak terhadap jumlah penyaluran beras yang digelontorkan kepada masyarakat prasejahtera atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) di Provinsi NTB.
Jumlah penerimaa manfaat dari program Raskin di Kota Mataram sebanyak 28.533 RTSM yang tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, Perum Bulog Divre NTB setiap bulannya menyalurkan Raskin sebamyak 427 ton.
Mengenai pola penyaluran e-Voucher sebagai pengganti Raskin yang selama ini dibagikan kepada masyarakat pra sejahtera, Ma’mun mengaku tidak mengetahui secara persis. Pasalnya, untuk penyaluran e-Voucher menjadi ranah instansi terkait. Bulog NTB hanya diinformasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, bahwa mulai awal tahun 2017, khusus untuk Kota yang ada di seluruh Provinsi Indonesia akan diujicobakan pengganti Raskin dengan menyalurkan bantuan melaui e-Voucher.
“Penyaluran e-Voucher itu bukan kami di Bulog, tapi instansi teknis terkati. Pergantian dari Raskin kepada e-Voucher otomatis kuota Raskin setiap bulan itu di NTB menjadi bekurang,” sebutnya.
Ma’mun menyebut selama ini setiap bulannya Bulog Divre NTB menyalurkan Raskin bagi penerimaan manfaat yang tersebar di 10 kabupaten/kota diantaranya 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah total penerima sebanyak 471.283 RTSM. Dari jumlah tersebut, setiap bulannya Bulog NTB menggelontorkan Raskin sebanyak 7.069 ton beras.
“Berarti mulai tahun depan jatah Raskin untuk NTB berkurang, khususnya di Kota Mataram sudah tidak ada lagi. Sehingga stok cadangan pangan, khususnya beras di gudang Bulog NTB semakin terkendali dan aman,” ujarnya. (luk)
MATARAM—Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan dalam penyaluran beras untuk warga miskin (Raskin) bagi kepala rumah tangga pra sejahtera mulai tahun 2017 yang tak lagi menerima Raskin. Melainkan diganti dengan e-Voucher, yang akan diujicobakan di Kota Mataram mulai Januari 2017.
“Penyaluran Raskin yang diganti dengan e-Voucher itu mulai berlaku Januari 2017, khusus di Kota Mataram sebagai ujicoba di NTB,” kata Kepala Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional (Divre) Provinsi NTB, H. Achmad Ma’mun, Rabu (23/11).
Dikatakan, dengan akan diujicobakan pergantian Raskin dengan e-Voucher, maka akan berdampak terhadap jumlah penyaluran beras yang digelontorkan kepada masyarakat prasejahtera atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) di Provinsi NTB.
Jumlah penerimaa manfaat dari program Raskin di Kota Mataram sebanyak 28.533 RTSM yang tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, Perum Bulog Divre NTB setiap bulannya menyalurkan Raskin sebamyak 427 ton.
Mengenai pola penyaluran e-Voucher sebagai pengganti Raskin yang selama ini dibagikan kepada masyarakat pra sejahtera, Ma’mun mengaku tidak mengetahui secara persis. Pasalnya, untuk penyaluran e-Voucher menjadi ranah instansi terkait. Bulog NTB hanya diinformasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, bahwa mulai awal tahun 2017, khusus untuk Kota yang ada di seluruh Provinsi Indonesia akan diujicobakan pengganti Raskin dengan menyalurkan bantuan melaui e-Voucher.
“Penyaluran e-Voucher itu bukan kami di Bulog, tapi instansi teknis terkati. Pergantian dari Raskin kepada e-Voucher otomatis kuota Raskin setiap bulan itu di NTB menjadi bekurang,” sebutnya.
Ma’mun menyebut selama ini setiap bulannya Bulog Divre NTB menyalurkan Raskin bagi penerimaan manfaat yang tersebar di 10 kabupaten/kota diantaranya 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah total penerima sebanyak 471.283 RTSM. Dari jumlah tersebut, setiap bulannya Bulog NTB menggelontorkan Raskin sebanyak 7.069 ton beras.
“Berarti mulai tahun depan jatah Raskin untuk NTB berkurang, khususnya di Kota Mataram sudah tidak ada lagi. Sehingga stok cadangan pangan, khususnya beras di gudang Bulog NTB semakin terkendali dan aman,” ujarnya. (luk)
Petani Tidak Menjual Gabah ke Bulog, ini Sebabnya
Kamis, 24 November 2016
LHOKSEUMAWE - Saat ini, harga beli gabah di Badan Urusan Logistik (Bulog) Lhokseumawe dari petani, jauh berbeda dengan harga beli oleh pengusaha. Sebab itu, Bulog tidak ada penambahan stok beras.
“Petani tidak menjual gabah ke Bulog karena harga lebih rendah, kalau pengusaha sedikit lebih tinggi. Mengenai harga pembelian oleh Bulog sudah ditetapkan oleh Pemerintah seharga Rp3.700. Hasil pantauan kami, petani menjual gabah kepada pengusaha sebesar Rp5.300 per kilogram,” ungkap Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lhokseumawe, Mulyadi, kemarin.
Selama harga beli gabah ini terdapat perbedaan mencolok, pihaknya sudah memasuki bulan ke empat tidak ada lagi penyerapan gabah dari petani lokal. Kondisi ini menurut Mulyadi akan berdampak kepada stok beras.
Mulyadi juga menyakini, stok beras di Bulog Lhokseumawe cukup untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu empat bulan ke depan. Selain itu, penyaluran beras untuk rumah tangga miskin, rata-rata baru sekitar 85 persen untuk tiga kabupaten/kota dalam tahun 2016.
LHOKSEUMAWE - Saat ini, harga beli gabah di Badan Urusan Logistik (Bulog) Lhokseumawe dari petani, jauh berbeda dengan harga beli oleh pengusaha. Sebab itu, Bulog tidak ada penambahan stok beras.
“Petani tidak menjual gabah ke Bulog karena harga lebih rendah, kalau pengusaha sedikit lebih tinggi. Mengenai harga pembelian oleh Bulog sudah ditetapkan oleh Pemerintah seharga Rp3.700. Hasil pantauan kami, petani menjual gabah kepada pengusaha sebesar Rp5.300 per kilogram,” ungkap Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lhokseumawe, Mulyadi, kemarin.
Selama harga beli gabah ini terdapat perbedaan mencolok, pihaknya sudah memasuki bulan ke empat tidak ada lagi penyerapan gabah dari petani lokal. Kondisi ini menurut Mulyadi akan berdampak kepada stok beras.
Mulyadi juga menyakini, stok beras di Bulog Lhokseumawe cukup untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu empat bulan ke depan. Selain itu, penyaluran beras untuk rumah tangga miskin, rata-rata baru sekitar 85 persen untuk tiga kabupaten/kota dalam tahun 2016.
Kejati Sulselbar Periksa Kasi Logistik Bulog Pinrang
Kamis, 24 November 2016
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kepala Seksi Logistik Bulog Kabupaten Pinrang, Abdul Majid Lada menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulselbar.
Pemeriksaan digelar, Kamis (24/11/2016) dalam kasus dugaa korupsi pengadaan beras fiktif di Kabupaten Pinrang.
"Kasi Logistik dipanggil dan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi kasus pengadaan beras yang sementara diselidiki,"kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Salahuddin.
Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum.
Pengadaan beras kata Salahuddin diduga merugikan uang negara senilai Rp 5 miliar berdasarkan hasil perhitungan sementara Penyidik Kejati Sulselbar.(*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kepala Seksi Logistik Bulog Kabupaten Pinrang, Abdul Majid Lada menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulselbar.
Pemeriksaan digelar, Kamis (24/11/2016) dalam kasus dugaa korupsi pengadaan beras fiktif di Kabupaten Pinrang.
"Kasi Logistik dipanggil dan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi kasus pengadaan beras yang sementara diselidiki,"kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Salahuddin.
Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum.
Pengadaan beras kata Salahuddin diduga merugikan uang negara senilai Rp 5 miliar berdasarkan hasil perhitungan sementara Penyidik Kejati Sulselbar.(*)
Kamis, 24 November 2016
Mantan Kepala Gudang Bulog Terbukti Selewengkan Beras
Rabu, 23 November 2016
Semarangpos.com, SEMARANG — Mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang, Kota Semarang, Sudarmono, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas penyelewengan sekitar 885 ton beras di tempat tersebut pada 2015.
Putusan yang dijatuhkan Hakim Ketua Anastacia Tyas dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/11/2016), lebih rendah dari tuntutan jaksa selama enam tahun. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp50 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama sebulan.
“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman oleh karenanya dengan pidana lima tahun penjara,” katanya.
Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dia, tindak pidana terdakwa terungkap ketika terdapat selisih persediaan beras di gudang tersebut.
Pencatatan administrasi pada 25 Juni 2015 diketahui stok sebanyak 3.621 ton beras. Pada 26 Juni jumlah tersebut menyusut menjadi 2.736 ton. Atas perbedaan data tersebut diperoleh selisih persediaan sebesar 885 ton yang jika dirupiahkan mencapai Rp6,3 miliar.
Atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya itu, mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang, Kota Semarang juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp6,3 miliar.
http://m.semarangpos.com/2016/11/23/korupsi-semarang-mantan-kepala-gudang-bulog-terbukti-selewengkan-beras-771253
Semarangpos.com, SEMARANG — Mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang, Kota Semarang, Sudarmono, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas penyelewengan sekitar 885 ton beras di tempat tersebut pada 2015.
Putusan yang dijatuhkan Hakim Ketua Anastacia Tyas dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/11/2016), lebih rendah dari tuntutan jaksa selama enam tahun. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp50 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama sebulan.
“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman oleh karenanya dengan pidana lima tahun penjara,” katanya.
Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dia, tindak pidana terdakwa terungkap ketika terdapat selisih persediaan beras di gudang tersebut.
Pencatatan administrasi pada 25 Juni 2015 diketahui stok sebanyak 3.621 ton beras. Pada 26 Juni jumlah tersebut menyusut menjadi 2.736 ton. Atas perbedaan data tersebut diperoleh selisih persediaan sebesar 885 ton yang jika dirupiahkan mencapai Rp6,3 miliar.
Atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya itu, mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang, Kota Semarang juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp6,3 miliar.
http://m.semarangpos.com/2016/11/23/korupsi-semarang-mantan-kepala-gudang-bulog-terbukti-selewengkan-beras-771253
Bulog Banyumas Tebar 300 Kg Daging Kerbau
Rabu, 23 November 2016
BULOG Subdivisi Regional (Subdivre) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) telah menjual 300 kilogram (kg) daging kerbau untuk masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Penjualan tersebut dilakukan sejak pekan lalu.
Humas Bulog Banyumas M Priyono mengungkapkan bahwa untuk awal penjualan pihaknya mendapat pasokan hingga 1.000 kg dan sampai sekarang telah terjual 300 kg. "Setiap harinya ada saja masyarakat yang membeli daging kerbau. Sebab, harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging sapi. Harga daging sapi di pasaran masih dalam kisaran Rp120 ribu per kg, sementara daging kerbau dijual dengan harga Rp65 ribu per
kg," jelasnya, hari ini.
Dijelaskan oleh Priyono, dengan harga Rp65 ribu per kg maka banyak warga yang berminat membeli. Para pembeli tidak hanya berasal dari Purwokerto saja, melainkan juga dari sejumlah kecamatan di Banyumas serta Cilacap.
"Penjualan daging kerbau masih dalam tahap perkenalan. Sehingga umumnya, warga membeli daging kerbau rata-rata 1 kilogram (kg)," ujarnya.
Penjualan daging kerbau, kata Priyono, masih sebatas dijual Kantor Bulog Banyumas dan belum sampai ke gudang-gudang Bulog di wilayah Karesidenan Banyumas. "Sebab, penjualan daging kerbau baru sebatas pengenalan saja. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau animo semakin tinggi maka akan dijual lewat gudang-gudang Bulog," jelasnya. (OL-5)
BULOG Subdivisi Regional (Subdivre) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) telah menjual 300 kilogram (kg) daging kerbau untuk masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Penjualan tersebut dilakukan sejak pekan lalu.
Humas Bulog Banyumas M Priyono mengungkapkan bahwa untuk awal penjualan pihaknya mendapat pasokan hingga 1.000 kg dan sampai sekarang telah terjual 300 kg. "Setiap harinya ada saja masyarakat yang membeli daging kerbau. Sebab, harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging sapi. Harga daging sapi di pasaran masih dalam kisaran Rp120 ribu per kg, sementara daging kerbau dijual dengan harga Rp65 ribu per
kg," jelasnya, hari ini.
Dijelaskan oleh Priyono, dengan harga Rp65 ribu per kg maka banyak warga yang berminat membeli. Para pembeli tidak hanya berasal dari Purwokerto saja, melainkan juga dari sejumlah kecamatan di Banyumas serta Cilacap.
"Penjualan daging kerbau masih dalam tahap perkenalan. Sehingga umumnya, warga membeli daging kerbau rata-rata 1 kilogram (kg)," ujarnya.
Penjualan daging kerbau, kata Priyono, masih sebatas dijual Kantor Bulog Banyumas dan belum sampai ke gudang-gudang Bulog di wilayah Karesidenan Banyumas. "Sebab, penjualan daging kerbau baru sebatas pengenalan saja. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau animo semakin tinggi maka akan dijual lewat gudang-gudang Bulog," jelasnya. (OL-5)
Terungkap 2 Merek Terkenal Dioplos Beras Bulog
Rabu,23 November 2016
Liputan6.com, Pekanbaru - Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Riau, mengungkap peredaran beras oplosan. Ratusan karung beras oplosan disita sebagai barang bukti dan petugas menahan seorang tersangka bernama Dede Eka Putra.
Menurut Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardy Priadinata, dalam kasus ini terdapat buron yang masih diburu di Sumatera Barat. Identitasnya masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan.
"Puluhan karung berisi beras diduga oplosan disita, termasuk alat pengoplos, puluhan karung kosong, alat pembersih dan pencampur beras," kata Edy, Minggu, 20 November 2016.
AKBP Edy menyebutkan, terungkapnya kasus ini berkat keluhan masyarakat yang menilai sebuah merek beras terkenal tidak sesuai dengan kualitasnya. Petugas kemudian menyelidiki dan menemukan isi beras tak sesuai dengan merek aslinya.
Petugas kemudian menggerebek sebuah rumah di Jalan Tarai, Perumahan Mahkota Riau, Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Rumah itu diduga dijadikan tempat pengoplos beras Bulog dengan beras asal Sumatera Barat.
"Dalam kasus ini, tersangka mendapat keuntungan besar karena mengoplos beras Bulog dengan beras asal Sumbar dan dimasukkan ke karung beras merek terkenal untuk dijual," sebut Edy.
Hasil interogasi petugas, tersangka dan saudaranya yang masih buron membeli satu ton beras produksi Bulog dengan harga yang murah. Kemudian, tersangka juga membeli beras asal Sumatera Barat.
Beras Bulog dan beras dengan kualitas memadai tadi dicampur. Untuk membersihkan beras supaya terlihat bagus, tersangka dan saudaranya memakai sebuah alat pembersih dan kipas angin.
"Sekilas, beras oplosan Bulog ini terlihat seperti beras kualitas memadai karena warnanya sudah berubah," kata Edy.
Hasil oplosan tadi dimasukkan ke dalam karung yang sudah diberi merek beras terkenal. Ada dua merek yang diduga dipalsukan isinya, yaitu Anak Daro dan Mawar. Dua karung merek terkenal ini dicetak sendiri oleh kedua tersangka.
Liputan6.com, Pekanbaru - Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Riau, mengungkap peredaran beras oplosan. Ratusan karung beras oplosan disita sebagai barang bukti dan petugas menahan seorang tersangka bernama Dede Eka Putra.
Menurut Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardy Priadinata, dalam kasus ini terdapat buron yang masih diburu di Sumatera Barat. Identitasnya masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan.
"Puluhan karung berisi beras diduga oplosan disita, termasuk alat pengoplos, puluhan karung kosong, alat pembersih dan pencampur beras," kata Edy, Minggu, 20 November 2016.
AKBP Edy menyebutkan, terungkapnya kasus ini berkat keluhan masyarakat yang menilai sebuah merek beras terkenal tidak sesuai dengan kualitasnya. Petugas kemudian menyelidiki dan menemukan isi beras tak sesuai dengan merek aslinya.
Petugas kemudian menggerebek sebuah rumah di Jalan Tarai, Perumahan Mahkota Riau, Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Rumah itu diduga dijadikan tempat pengoplos beras Bulog dengan beras asal Sumatera Barat.
"Dalam kasus ini, tersangka mendapat keuntungan besar karena mengoplos beras Bulog dengan beras asal Sumbar dan dimasukkan ke karung beras merek terkenal untuk dijual," sebut Edy.
Hasil interogasi petugas, tersangka dan saudaranya yang masih buron membeli satu ton beras produksi Bulog dengan harga yang murah. Kemudian, tersangka juga membeli beras asal Sumatera Barat.
Beras Bulog dan beras dengan kualitas memadai tadi dicampur. Untuk membersihkan beras supaya terlihat bagus, tersangka dan saudaranya memakai sebuah alat pembersih dan kipas angin.
"Sekilas, beras oplosan Bulog ini terlihat seperti beras kualitas memadai karena warnanya sudah berubah," kata Edy.
Hasil oplosan tadi dimasukkan ke dalam karung yang sudah diberi merek beras terkenal. Ada dua merek yang diduga dipalsukan isinya, yaitu Anak Daro dan Mawar. Dua karung merek terkenal ini dicetak sendiri oleh kedua tersangka.
Selasa, 22 November 2016
Bulog Target Beli Lima Ribu Ton Beras Petani Riau
SENIN, 21 NOVEMBER 2016
PEKANBARU, SENUJU.COM - Badan Urusan Logistik Provinsi Riau-Kepulauan Riau menargetkan akan menyerap padi petani lokal pada musim panen kali ini sebanyak 5.000 ton.
"Kami optimis menjelang akhir tahun Bulog akan membeli produksi panen padi petani hingga 5.000 ton," kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Divre Riau-Kepri Tommy Despalingga di Pekanbaru.
Tommy menjelaskan, penetapan target ini didasari oleh masih ada wilayah di Riau yang belum melakukan panen raya padi.
"Kabupaten Tembilahan dan Bunga Raya Desember mendatang akan melakukan panen raya," terang Tommy.
Menurutnya dengan demikian pihaknya sudah melakukan pemantauan jika harga padi petani di wilayah tersebut di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) maka Bulog akan menyerapnya agar tidak merugi.
Tommy menambahkan sejauh ini pihaknya sudah mampu membeli padi petani sebanyak Rp1.300 ton. "Kita lihat saja sampai Desember nanti masih akan nambah," tegasnya.
Adapun wilayah yang sudah melakukan panen padi Tembilahan, Kampar, Siak dan Rokan Hilir serta Kuala Kampar.
http://senuju.com/news/detail/2459/bulog-target-beli-lima-ribu-ton-beras-petani-riau
PEKANBARU, SENUJU.COM - Badan Urusan Logistik Provinsi Riau-Kepulauan Riau menargetkan akan menyerap padi petani lokal pada musim panen kali ini sebanyak 5.000 ton.
"Kami optimis menjelang akhir tahun Bulog akan membeli produksi panen padi petani hingga 5.000 ton," kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Divre Riau-Kepri Tommy Despalingga di Pekanbaru.
Tommy menjelaskan, penetapan target ini didasari oleh masih ada wilayah di Riau yang belum melakukan panen raya padi.
"Kabupaten Tembilahan dan Bunga Raya Desember mendatang akan melakukan panen raya," terang Tommy.
Menurutnya dengan demikian pihaknya sudah melakukan pemantauan jika harga padi petani di wilayah tersebut di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) maka Bulog akan menyerapnya agar tidak merugi.
Tommy menambahkan sejauh ini pihaknya sudah mampu membeli padi petani sebanyak Rp1.300 ton. "Kita lihat saja sampai Desember nanti masih akan nambah," tegasnya.
Adapun wilayah yang sudah melakukan panen padi Tembilahan, Kampar, Siak dan Rokan Hilir serta Kuala Kampar.
http://senuju.com/news/detail/2459/bulog-target-beli-lima-ribu-ton-beras-petani-riau
Ribuan Ton Raskin Masih Ngendon di Bulog
Senin, 21 November 2016
SURYA.co.id | SUMENEP – Sedikitnya 5000 ton beras untuk keluarga miskin (Raskin) untuk 17 Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, masih belum ditebus dan masih ngendon di gudang Bulog Sumenep.
Walaupun sebagian besar raskin tersebut telah disalurkan ke masyarakat penerima manfaat beras raskin.
Tercatat hingga saat ini telah 332 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumenep. Namun hingga akhir November sebanyak 17 desa diantaranya belum menebus raskinnya.
"Katanya, kades tidak bisa menebus raskinnya karena adanya perubahan peraturan pencairan raskin, sehingga 17 desa tersebut tidak bisa menebus raskinnya," ujar Kepala Bagian Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi Kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Senin (21/11/2016).
Dikatakan, salah satu kendala, mengapa masih ada sebagian raskin ngendon di Bulog, yakni perobahan tatacara penebusan raskin.
Kalau sebelumnya penebusan raskin dengan cara sistem pembayaran setelah beras didistribukan ke daerahnya. Namun saat ini justru sebalikyna, sebelum didistribusikan harus sudah lunas sebelumnya.
"Kita tengah mengusakan di ujung tahun 2016 ini, sisa raskin bisa tertebus semuanya. Dan jika kendalanya adalah soal cara penebusannya, maka kita usahakan kita kembalikan ke tatacara sebelumnya," jelas Hanafi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, berharap sisa raskin segera ditebus dan pada tahun 2016 ini tidak ada raskin yang tersisa di gudang Bulog.
Karena raskin tersebut sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga miskin yang sangat membutuhkan uang tersebut. "Jangan sampai hingga akhir tahun 2016 ini hangus," imbuhnya.
Penerima beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Sumenep, Madura, pada tahun 2016 tidak ada perubahan pagu dengan tahun 2015.
Pada tahun 2015 pagu raskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.745 ton setiap bulannya bagi 116.78 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 27 kecamatan se Kabupaten Sumenep.
http://surabaya.tribunnews.com/2016/11/21/ribuan-ton-raskin-masih-ngendon-di-bulog
SURYA.co.id | SUMENEP – Sedikitnya 5000 ton beras untuk keluarga miskin (Raskin) untuk 17 Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, masih belum ditebus dan masih ngendon di gudang Bulog Sumenep.
Walaupun sebagian besar raskin tersebut telah disalurkan ke masyarakat penerima manfaat beras raskin.
Tercatat hingga saat ini telah 332 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumenep. Namun hingga akhir November sebanyak 17 desa diantaranya belum menebus raskinnya.
"Katanya, kades tidak bisa menebus raskinnya karena adanya perubahan peraturan pencairan raskin, sehingga 17 desa tersebut tidak bisa menebus raskinnya," ujar Kepala Bagian Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi Kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Senin (21/11/2016).
Dikatakan, salah satu kendala, mengapa masih ada sebagian raskin ngendon di Bulog, yakni perobahan tatacara penebusan raskin.
Kalau sebelumnya penebusan raskin dengan cara sistem pembayaran setelah beras didistribukan ke daerahnya. Namun saat ini justru sebalikyna, sebelum didistribusikan harus sudah lunas sebelumnya.
"Kita tengah mengusakan di ujung tahun 2016 ini, sisa raskin bisa tertebus semuanya. Dan jika kendalanya adalah soal cara penebusannya, maka kita usahakan kita kembalikan ke tatacara sebelumnya," jelas Hanafi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, berharap sisa raskin segera ditebus dan pada tahun 2016 ini tidak ada raskin yang tersisa di gudang Bulog.
Karena raskin tersebut sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga miskin yang sangat membutuhkan uang tersebut. "Jangan sampai hingga akhir tahun 2016 ini hangus," imbuhnya.
Penerima beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Sumenep, Madura, pada tahun 2016 tidak ada perubahan pagu dengan tahun 2015.
Pada tahun 2015 pagu raskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.745 ton setiap bulannya bagi 116.78 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 27 kecamatan se Kabupaten Sumenep.
http://surabaya.tribunnews.com/2016/11/21/ribuan-ton-raskin-masih-ngendon-di-bulog
Senin, 21 November 2016
Bulog Divre Padangsidimpuan Miliki Piutang Raskin Rp 4 Miliar Lebih
Minggu, 20 November 2016
* Jelang Natal dan Tahun Baru Stok Beras Aman
Padangsidimpuan (SIB) - Kepala Bulog Divre Padangsidimpuan, melalui Kasi Pelayanan Publik Ari Setiawan, mengatakan, pihaknya memiliki piutang raskin sebesar Rp 4 miliar lebih, namun piutang atas tunggakan raskin dari sejumlah daerah yang telah didistribusikan itu dipastikan pembayarannya akan aman dan lancar.
"Kita memiliki piutang Rp 4 miliar dikarenakan adanya percepatan penyaluran raskin, sehingga total penyaluran di bulan Oktober-Nopember lebih kurang 3.000 ton. Namun demikian, kita merasa puas atas kinerja Bulog Divre Padangsidimpuan yang telah berhasil menyelesaikan pagu raskin tahun 2016 tanpa kendala," ujarnya.
Dikatakan, penyaluran raskin di 5 kabupaten/kota seperti Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapsel, Padanglawas Utara (Paluta), Padanglawas (Palas) dan Mandailing Natal (Madina) sudah hampir seratus persen, dari 3000 ton sampai saat ini hanya tersisa sekitar 700 ton saja yang belum disalurkan kepada titik sasaran. Ari optimis tenggang waktu yang tersisa di tahun 2016 seluruh alokasi raskin di wilayahnya sudah selesai didistribusikan.
Ari juga mengatakan, menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, Bulog Divre Padangsidimpuan sudah menyediakan stok beras yang cukup. "Persediaan beras untuk masyarakat Tabagsel menjelang Natal dan Tahun Baru dijamin aman," ujar Ari.
Menurut Ari, dari stok beras sebanyak 4000 ton, termasuk jatah raskin yang disimpan di 3 gudang Bulog, masing-masing dua gudang di Padangsidimpuan dan satu gudang di Sibuhuan, Kabupaten Palas. "Cadangan beras 4.000 ton itu untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017," ujar Ari. (E-07/y)
http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/142249/Bulog-Divre-Padangsidimpuan-Miliki-Piutang-Raskin-Rp-4-Miliar-Lebih.html
* Jelang Natal dan Tahun Baru Stok Beras Aman
Padangsidimpuan (SIB) - Kepala Bulog Divre Padangsidimpuan, melalui Kasi Pelayanan Publik Ari Setiawan, mengatakan, pihaknya memiliki piutang raskin sebesar Rp 4 miliar lebih, namun piutang atas tunggakan raskin dari sejumlah daerah yang telah didistribusikan itu dipastikan pembayarannya akan aman dan lancar.
"Kita memiliki piutang Rp 4 miliar dikarenakan adanya percepatan penyaluran raskin, sehingga total penyaluran di bulan Oktober-Nopember lebih kurang 3.000 ton. Namun demikian, kita merasa puas atas kinerja Bulog Divre Padangsidimpuan yang telah berhasil menyelesaikan pagu raskin tahun 2016 tanpa kendala," ujarnya.
Dikatakan, penyaluran raskin di 5 kabupaten/kota seperti Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapsel, Padanglawas Utara (Paluta), Padanglawas (Palas) dan Mandailing Natal (Madina) sudah hampir seratus persen, dari 3000 ton sampai saat ini hanya tersisa sekitar 700 ton saja yang belum disalurkan kepada titik sasaran. Ari optimis tenggang waktu yang tersisa di tahun 2016 seluruh alokasi raskin di wilayahnya sudah selesai didistribusikan.
Ari juga mengatakan, menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, Bulog Divre Padangsidimpuan sudah menyediakan stok beras yang cukup. "Persediaan beras untuk masyarakat Tabagsel menjelang Natal dan Tahun Baru dijamin aman," ujar Ari.
Menurut Ari, dari stok beras sebanyak 4000 ton, termasuk jatah raskin yang disimpan di 3 gudang Bulog, masing-masing dua gudang di Padangsidimpuan dan satu gudang di Sibuhuan, Kabupaten Palas. "Cadangan beras 4.000 ton itu untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017," ujar Ari. (E-07/y)
http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/142249/Bulog-Divre-Padangsidimpuan-Miliki-Piutang-Raskin-Rp-4-Miliar-Lebih.html
Polisi Bongkar Pengoplosan Beras Bulog
Minggu, 20 November 2016
KAMPAR - Pihak Polres Kampar, Riau berhasil membongkar kasus jaringan pengoplosan besar bulog (beras raskin). Beras bantuan pemerintah ini dioplos dengan beras salah satu merek yang nilainya jauh lebih tinggi dari bulog.
Dalam kasus ini polisi membekuk pelaku pengoplosnya yakni DR (21) warga Pangakalan Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). "Beras bulog ini dicampur dengan beras Anak Daro dan dijual seharga beras bukan bulog itu," ucap Kapolres Kampar, AKBP Edy Sumardi Minggu (20/11/2016).
Selain tersangka, turut diamankan polisi sejumlah barang bukti antara lain 52 karung beras merek Anak Daro yang telah dioplos, 18 karung beras Anak Daro asli. Kemudian, 190 karung bekas kemasan beras bulog, 133 lembar karung kemasan beras merek mawar, 70 lembar karung kemasan beras merek Anak Daro.
"Kita juga mengamankan alat pembersih dan pencampur beras, sebuah kipas angin yang merupakan alat untuk mengoplos," katanya.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dirugikan karena mengonsumsi berbagai beras tapi kualitas rasanya jauh menurun.
Reskrim Polres Kampar kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan identifikasi. Petugas pun mengerebek rumah tersangka di Perumahan Mahkota Riau, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kampar.
Pengakuan tersangka, dia bersama saudara kandungnya membeli beras bulog yang merupakan beras untuk orang miskin sebanyak 1 ton dan 500 kilogram beras Anak Daro. Lalu, dua jenis beras itu dicampur. Beras bulog dengan berat 50 kilogram dibeli seharga Rp98 ribu.
"Setelah mencampur kedua beras beda kualitas itu, tersangka membersihkannya dengan cara dikipas. Setelah itu digunakan alat yang dibuat dan dirancang sendiri oleh pelaku. Beras yang telah dioplos ini kemudian dikemas kembali ke dalam karung dengan merek Anak Daro yang dicetak sendiri oleh pelaku dan menjualnya ke berbagai tempat," tukasnya.
Tersangka kemudian pengemas dua jenis beras beda kualitas itu dengan kemasan Anak Daro. "Kemasan 10 kilogram dijual dengan harga Rp98 ribu," kata Edy.
(Ari)
http://news.okezone.com/read/2016/11/20/340/1546317/polisi-bongkar-pengoplosan-beras-bulog
KAMPAR - Pihak Polres Kampar, Riau berhasil membongkar kasus jaringan pengoplosan besar bulog (beras raskin). Beras bantuan pemerintah ini dioplos dengan beras salah satu merek yang nilainya jauh lebih tinggi dari bulog.
Dalam kasus ini polisi membekuk pelaku pengoplosnya yakni DR (21) warga Pangakalan Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). "Beras bulog ini dicampur dengan beras Anak Daro dan dijual seharga beras bukan bulog itu," ucap Kapolres Kampar, AKBP Edy Sumardi Minggu (20/11/2016).
Selain tersangka, turut diamankan polisi sejumlah barang bukti antara lain 52 karung beras merek Anak Daro yang telah dioplos, 18 karung beras Anak Daro asli. Kemudian, 190 karung bekas kemasan beras bulog, 133 lembar karung kemasan beras merek mawar, 70 lembar karung kemasan beras merek Anak Daro.
"Kita juga mengamankan alat pembersih dan pencampur beras, sebuah kipas angin yang merupakan alat untuk mengoplos," katanya.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dirugikan karena mengonsumsi berbagai beras tapi kualitas rasanya jauh menurun.
Reskrim Polres Kampar kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan identifikasi. Petugas pun mengerebek rumah tersangka di Perumahan Mahkota Riau, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kampar.
Pengakuan tersangka, dia bersama saudara kandungnya membeli beras bulog yang merupakan beras untuk orang miskin sebanyak 1 ton dan 500 kilogram beras Anak Daro. Lalu, dua jenis beras itu dicampur. Beras bulog dengan berat 50 kilogram dibeli seharga Rp98 ribu.
"Setelah mencampur kedua beras beda kualitas itu, tersangka membersihkannya dengan cara dikipas. Setelah itu digunakan alat yang dibuat dan dirancang sendiri oleh pelaku. Beras yang telah dioplos ini kemudian dikemas kembali ke dalam karung dengan merek Anak Daro yang dicetak sendiri oleh pelaku dan menjualnya ke berbagai tempat," tukasnya.
Tersangka kemudian pengemas dua jenis beras beda kualitas itu dengan kemasan Anak Daro. "Kemasan 10 kilogram dijual dengan harga Rp98 ribu," kata Edy.
(Ari)
http://news.okezone.com/read/2016/11/20/340/1546317/polisi-bongkar-pengoplosan-beras-bulog
Jumat, 18 November 2016
Kasus Beras, Bulog Kaget Ternyata Karung Beras Banyak Lubang
KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
RUTENG, SUARAFLORES.CO– Bulog Ruteng merasa kaget ketika memeriksa langsung beras kesejahteraan (Rasta) yang diserahkan ke warga Desa Ulu Wae, Selasa (15/11/2016). Awalnya, Kepala Gudang Bulog, Wahab Oden yang baru menjabat selama beberapa hari mengaku tidak percaya atas kekurangan tersebut setelah ditimbang ulang. Dia bersama rekannya tercengang atas peristiwa tersebut, bahkan pihak Bulog membawa dacing sendiri ke kantor desa.
Pihak Bulog kesal karena ada banyak karung Rasta tersebut berlubang. Padahal, menurut Oden dari gudang masih utuh. “Dari gudang, karungan ini masih utuh. Yah, ganti saja karena tidak tahu siapa yang salah,” katanya di Kantor Desa Ulu Wae menanggapi berkurangnya beras Rasta untuk warga.
Hal yang membuat Oden yakin karena sudah ada surat resmi penimbangan antara sopir pengangkut Rasta dengan pihak desa disertai dengan surat tanda serah terima. Setelah ditimbang semua, dia bersama rekannya berjanji mendroping sisa 594 . “Kami siap menggantikannya”, janjinya waktu itu.
Untuk diketahui, pihak Desa Ulu Wae pada periode pertama, Januari – Juni 2016 sudah pernah mengalami kekurangan Rasta dan berhasil komplein ke pihak Bulog. Sementara, tahun 2015, Kepala Desa Ulu Wae, Stefanus Basri Sarok, S.Ag pernah diperiksa Inspektorat terkait penyaluran Rasta tersebut dan membayar dua karung beras dengan menggunakan uang pribadi. Hal itu membuat istri Sarok marah besar.
Atas dasar pengalaman tersebut, periode pertama pendropingan Rasta, pihak Desa Ulu Wae mulai menimbang per karung. Hasilnya mencengangkan, ada kekurangan Rasta sebanyak 992 kilogram. Kades Ulu Wae saat itu mengancam pihak Bulog untuk dilaporkan ke Kepolisian. Takut diancam, pihak Bulog kemudian mengembalikan sebanyak 992 kilogram beras tersebut.
Peristiwa ketiga, Desa Ulu Wae kembali menimbang Rasta tersebut, hasilnya juga menjengkelkan. Dengan demikian,diduga ada permainan besar atas beras-beras tersebut. Alhasil, Bulog Ruteng siap mendroping kembali kekurangan beras kesejahteraan (Rasta) yang diperuntukkan bagi warga Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur sebesar 594 kilogram.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Gudang Bulog Ruteng, Wahab Oden bersama rekannya Satker, Fadli dan Petrus Hadi setelah memastikan langsung di Kantor Desa Ulu Wae, Selasa sore (15/11/2016).
Saat dicek langsung dan ditimbang ulang oleh pihak Bulog bersama Kades Ulu Wae, Stefanus Basri Sarok, S. Ag bersama Ketua BPD Desa Ulu Wae, Lazarus Gandur, Anggota BPD, Eduardus Nani, Sekretaris Desa Ulu Wae, Hendrikus Ulu Wae, dan Kaur Umum, Rikardus Efrem, ditemukan terjadi kekurangan karena itu pihak Bulog siap membayar.
“Kami akan mengganti kekurangan 594 kg tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya tetapi meminta bantuan desa untuk mengambilnya sendiri di Bulog,” janji Oden.
Diberitakan sebelumnya, bantuan Rasta tersebut pendropingan beras seharusnya dilakukan setiap bulan namun karena pertimbangan tertentu mereka membaginya dua kali setahun. Artinya, enam bulan sekali. Total pendropingan semestinya sebanyak 11, 880 ton tetapi yang didroping hanya sebesar 11, 286 Kg, maka kekurangan sebanyak 594 kilogram diganti oleh Bulog tetapi resikonya Desa yang ambil sendiri di Bulog.
Dikatakan Kades Basri, setelah pendropingan tambahan kekurangan 594 tersebut baru berasnya dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di Ulu Wae.
“Kami akan melakukan pembagian ke 132 Kepala Keluarga setelah kekurangan tersebut diganti oleh Bulog Ruteng. Untuk 6 bulan, Juli – Desember 2016, kami membagi sebesar 90 kg/KK”, katanya.
Untuk diketahui, beras yang kurang untuk Desa Ulu Wae sudah diangkut ke Ulu Wae, Rabu (16/11/2016). Dan, pihak Bulog tidak mengantar bersama staf mereka ke lokasi.
“Kami serahkan pengiriman ke lokasi dipercayakan saja kepada pihak kedua sebagai pengangkut,”aku Fadli. (Melky Pantur)
http://www.suaraflores.co/kasus-beras-bulog-kaget-ternyata-karung-beras-banyak-lubang/
RUTENG, SUARAFLORES.CO– Bulog Ruteng merasa kaget ketika memeriksa langsung beras kesejahteraan (Rasta) yang diserahkan ke warga Desa Ulu Wae, Selasa (15/11/2016). Awalnya, Kepala Gudang Bulog, Wahab Oden yang baru menjabat selama beberapa hari mengaku tidak percaya atas kekurangan tersebut setelah ditimbang ulang. Dia bersama rekannya tercengang atas peristiwa tersebut, bahkan pihak Bulog membawa dacing sendiri ke kantor desa.
Pihak Bulog kesal karena ada banyak karung Rasta tersebut berlubang. Padahal, menurut Oden dari gudang masih utuh. “Dari gudang, karungan ini masih utuh. Yah, ganti saja karena tidak tahu siapa yang salah,” katanya di Kantor Desa Ulu Wae menanggapi berkurangnya beras Rasta untuk warga.
Hal yang membuat Oden yakin karena sudah ada surat resmi penimbangan antara sopir pengangkut Rasta dengan pihak desa disertai dengan surat tanda serah terima. Setelah ditimbang semua, dia bersama rekannya berjanji mendroping sisa 594 . “Kami siap menggantikannya”, janjinya waktu itu.
Untuk diketahui, pihak Desa Ulu Wae pada periode pertama, Januari – Juni 2016 sudah pernah mengalami kekurangan Rasta dan berhasil komplein ke pihak Bulog. Sementara, tahun 2015, Kepala Desa Ulu Wae, Stefanus Basri Sarok, S.Ag pernah diperiksa Inspektorat terkait penyaluran Rasta tersebut dan membayar dua karung beras dengan menggunakan uang pribadi. Hal itu membuat istri Sarok marah besar.
Atas dasar pengalaman tersebut, periode pertama pendropingan Rasta, pihak Desa Ulu Wae mulai menimbang per karung. Hasilnya mencengangkan, ada kekurangan Rasta sebanyak 992 kilogram. Kades Ulu Wae saat itu mengancam pihak Bulog untuk dilaporkan ke Kepolisian. Takut diancam, pihak Bulog kemudian mengembalikan sebanyak 992 kilogram beras tersebut.
Peristiwa ketiga, Desa Ulu Wae kembali menimbang Rasta tersebut, hasilnya juga menjengkelkan. Dengan demikian,diduga ada permainan besar atas beras-beras tersebut. Alhasil, Bulog Ruteng siap mendroping kembali kekurangan beras kesejahteraan (Rasta) yang diperuntukkan bagi warga Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur sebesar 594 kilogram.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Gudang Bulog Ruteng, Wahab Oden bersama rekannya Satker, Fadli dan Petrus Hadi setelah memastikan langsung di Kantor Desa Ulu Wae, Selasa sore (15/11/2016).
Saat dicek langsung dan ditimbang ulang oleh pihak Bulog bersama Kades Ulu Wae, Stefanus Basri Sarok, S. Ag bersama Ketua BPD Desa Ulu Wae, Lazarus Gandur, Anggota BPD, Eduardus Nani, Sekretaris Desa Ulu Wae, Hendrikus Ulu Wae, dan Kaur Umum, Rikardus Efrem, ditemukan terjadi kekurangan karena itu pihak Bulog siap membayar.
“Kami akan mengganti kekurangan 594 kg tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya tetapi meminta bantuan desa untuk mengambilnya sendiri di Bulog,” janji Oden.
Diberitakan sebelumnya, bantuan Rasta tersebut pendropingan beras seharusnya dilakukan setiap bulan namun karena pertimbangan tertentu mereka membaginya dua kali setahun. Artinya, enam bulan sekali. Total pendropingan semestinya sebanyak 11, 880 ton tetapi yang didroping hanya sebesar 11, 286 Kg, maka kekurangan sebanyak 594 kilogram diganti oleh Bulog tetapi resikonya Desa yang ambil sendiri di Bulog.
Dikatakan Kades Basri, setelah pendropingan tambahan kekurangan 594 tersebut baru berasnya dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di Ulu Wae.
“Kami akan melakukan pembagian ke 132 Kepala Keluarga setelah kekurangan tersebut diganti oleh Bulog Ruteng. Untuk 6 bulan, Juli – Desember 2016, kami membagi sebesar 90 kg/KK”, katanya.
Untuk diketahui, beras yang kurang untuk Desa Ulu Wae sudah diangkut ke Ulu Wae, Rabu (16/11/2016). Dan, pihak Bulog tidak mengantar bersama staf mereka ke lokasi.
“Kami serahkan pengiriman ke lokasi dipercayakan saja kepada pihak kedua sebagai pengangkut,”aku Fadli. (Melky Pantur)
http://www.suaraflores.co/kasus-beras-bulog-kaget-ternyata-karung-beras-banyak-lubang/
Bulog Perlu Lebih Mengevaluasi Penyaluran Beras
KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani menyatakan Bulog perlu lebih melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan kualitas penyaluran beras kepada warga miskin karena masih ditemukan sejumlah permasalahan.
"Perlu dirut dan jajarannya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," kata Endang Srikarti dalam rilis di Jakarta, Kamis (17 November 2016).
Menurut dia, saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat seperti beras bagi warga miskin yang didistribusikan ternyata masih ada yang berkualitas buruk.
Untuk itu, politisi Partai Golkar itu mendesak manajemen Bulog melakukan evaluasi kepada Bulog di daerah yang kinerjanya kurang.
Endang berpendapat bahwa pangkal persoalan penyaluran beras berkualitas buruk bukanlah karena produksi di tingkat petani.
Namun, lanjutnya, rusaknya beras itu lebih karena sistem penyimpanan yang tidak bagus dan dugaan kecurangan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Hermanto menginginkan Bulog dapat benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di Tanah Air.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," kata Hermanto.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan sesuai dengan UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/17/090821174/bulog-perlu-lebih-mengevaluasi-penyaluran-beras
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani menyatakan Bulog perlu lebih melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan kualitas penyaluran beras kepada warga miskin karena masih ditemukan sejumlah permasalahan.
"Perlu dirut dan jajarannya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," kata Endang Srikarti dalam rilis di Jakarta, Kamis (17 November 2016).
Menurut dia, saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat seperti beras bagi warga miskin yang didistribusikan ternyata masih ada yang berkualitas buruk.
Untuk itu, politisi Partai Golkar itu mendesak manajemen Bulog melakukan evaluasi kepada Bulog di daerah yang kinerjanya kurang.
Endang berpendapat bahwa pangkal persoalan penyaluran beras berkualitas buruk bukanlah karena produksi di tingkat petani.
Namun, lanjutnya, rusaknya beras itu lebih karena sistem penyimpanan yang tidak bagus dan dugaan kecurangan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Hermanto menginginkan Bulog dapat benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di Tanah Air.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," kata Hermanto.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan sesuai dengan UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/17/090821174/bulog-perlu-lebih-mengevaluasi-penyaluran-beras
Kamis, 17 November 2016
DPR Desak Bulog Evaluasi Pendistribusian Raskin
Kamis,17 November 2016
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani mendesak agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi dalam Pendistribusian raskin atau rastra. Pasalnya setelah reses, Endang mendapati keluhan dari masyarakat, raskin yang didistribusikan berkualitas buruk. Bahkan penerima raskin enggan untuk mengkonsumsi raskin dari Bulog.
"Saya minta manajemen Bulog wajib dievaluasi. Karena Bulog-Bulog di daerah kinerjanya kurang bisa dipercaya. Dapat dilihat dari kualitas berasnya tidak bagus, mutunya menurun," papar Endang sebelum pembukaan masa sidang, di ruang Paripurna DPR, Nusantara II, Rabu (16/11).
Dia meminta, Dirut Bulog beserta jajarannya melakukan evaluasi internal. Jangan hanya berpedoman dari laporan normatif saja, diperlukan pemantauan langsung agar dapat mengatasi masalah yang masih kerap terjadi.
"Perlunya Dirut dan jajaranya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," tandasnya.
Selama masa reses, Anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah V ini telah menyerap aspirasi masyarakat, dan ternyata raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga golongan tidak mampu berkualitas buruk.
"Kulitas beras yang buruk ditemukan di dapil saya. Pada saat reses kita kumpulkan masyarakat khususnya penerima raskin itu, dan lurahnya kita kumpulkan semuanya. sejauh mana implementasi raskin," jelas Endang.
Dia juga menjabarkan, muara permasalahan pendistribusian beras berkualitas buruk ada di dalam Bulog, bukan produksi beras di petani. Sesuai dengan hasil sidak yang dilakukan Endang, rusaknya beras karena penyimpanan yang tidak bagus. Selain itu menurut dia ada praktik-partik kecurangan antara Bulog dan tengkulak beras, dua pihak ini dianggap mengoplos beras bagus dengan beras buruk.
Terlebih lagi, dia mengatakan Bulog sulit diajak berkomunikasi untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah. "Bulog diajak komunikasi susah. Perbaikan ini butuh komunikasi," ujar Endang.
http://news.liputan6.com/read/2653977/dpr-desak-bulog-evaluasi-pendistribusian-raskin
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani mendesak agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi dalam Pendistribusian raskin atau rastra. Pasalnya setelah reses, Endang mendapati keluhan dari masyarakat, raskin yang didistribusikan berkualitas buruk. Bahkan penerima raskin enggan untuk mengkonsumsi raskin dari Bulog.
"Saya minta manajemen Bulog wajib dievaluasi. Karena Bulog-Bulog di daerah kinerjanya kurang bisa dipercaya. Dapat dilihat dari kualitas berasnya tidak bagus, mutunya menurun," papar Endang sebelum pembukaan masa sidang, di ruang Paripurna DPR, Nusantara II, Rabu (16/11).
Dia meminta, Dirut Bulog beserta jajarannya melakukan evaluasi internal. Jangan hanya berpedoman dari laporan normatif saja, diperlukan pemantauan langsung agar dapat mengatasi masalah yang masih kerap terjadi.
"Perlunya Dirut dan jajaranya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," tandasnya.
Selama masa reses, Anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah V ini telah menyerap aspirasi masyarakat, dan ternyata raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga golongan tidak mampu berkualitas buruk.
"Kulitas beras yang buruk ditemukan di dapil saya. Pada saat reses kita kumpulkan masyarakat khususnya penerima raskin itu, dan lurahnya kita kumpulkan semuanya. sejauh mana implementasi raskin," jelas Endang.
Dia juga menjabarkan, muara permasalahan pendistribusian beras berkualitas buruk ada di dalam Bulog, bukan produksi beras di petani. Sesuai dengan hasil sidak yang dilakukan Endang, rusaknya beras karena penyimpanan yang tidak bagus. Selain itu menurut dia ada praktik-partik kecurangan antara Bulog dan tengkulak beras, dua pihak ini dianggap mengoplos beras bagus dengan beras buruk.
Terlebih lagi, dia mengatakan Bulog sulit diajak berkomunikasi untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah. "Bulog diajak komunikasi susah. Perbaikan ini butuh komunikasi," ujar Endang.
http://news.liputan6.com/read/2653977/dpr-desak-bulog-evaluasi-pendistribusian-raskin
DPR Minta Bulog Maksimal Sejahterakan Petani
Rabu, 16 November 2016
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bulog diminta benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, demikian ditegaskan anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," ujarnya.
Menurut Hermanto, sesuai UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
Selain itu diharapkan pemerintah sekuat mungkin tak melakukan impor, meski sampai saat ini masih terdengar bahwa ada sebagian dari beras yang berasal dari impor.
"Harapan kita ke depannya agar impor ini dikurangi," ujarnya. (*)
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bulog diminta benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, demikian ditegaskan anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," ujarnya.
Menurut Hermanto, sesuai UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
Selain itu diharapkan pemerintah sekuat mungkin tak melakukan impor, meski sampai saat ini masih terdengar bahwa ada sebagian dari beras yang berasal dari impor.
"Harapan kita ke depannya agar impor ini dikurangi," ujarnya. (*)
Komisi IV Minta Bulog Maksimalkan Pembelian Beras di Petani
Rabu, 16 November 2016
Guna meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air.
VIVA.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan Bulog dapat benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," kata Hermanto lewat pesan tertulis, Rabu 16 November 2016.
Politisi PKS ini mengingatkan, sesuai dengan UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
Selain itu, kata Hermanto diharapkan agar sekuat mungkin tidak melakukan impor, meski sampai saat ini masih terdengar bahwa ada sebagian dari beras yang berasal dari impor.
"Harapan kita ke depannya agar impor ini dikurangi," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja mengutarakan harapannya agar Bulog dapat melaksanakan perannya yakni bisa mengayomi pangan terutama beras.
Untuk itu, politisi Gerindra itu juga mengharapkan tidak hanya satu daerah saja yang bagus yang terayomi, tetapi dapat dilakukan di seluruh daerah. (webtorial)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/848394-komisi-iv-minta-bulog-maksimalkan-pembelian-beras-di-petani
Guna meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air.
VIVA.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan Bulog dapat benar-benar memaksimalkan pembelian beras dari para petani di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air.
"Bulog diberi amanat anggaran untuk mengelola dan membeli beras rakyat, dan mengelola raskin. sepenuhnya dari anggaran itu diupayakan semaksimal mungkin agar Bulog membeli beras dari petani, dan mengalokasikan untuk kepentingan raskin," kata Hermanto lewat pesan tertulis, Rabu 16 November 2016.
Politisi PKS ini mengingatkan, sesuai dengan UU Pangan, ada klausul yang menyebutkan pemerintah sekuat mungkin memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri yang berasal dari produk-produk petani dalam negeri.
Selain itu, kata Hermanto diharapkan agar sekuat mungkin tidak melakukan impor, meski sampai saat ini masih terdengar bahwa ada sebagian dari beras yang berasal dari impor.
"Harapan kita ke depannya agar impor ini dikurangi," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja mengutarakan harapannya agar Bulog dapat melaksanakan perannya yakni bisa mengayomi pangan terutama beras.
Untuk itu, politisi Gerindra itu juga mengharapkan tidak hanya satu daerah saja yang bagus yang terayomi, tetapi dapat dilakukan di seluruh daerah. (webtorial)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/848394-komisi-iv-minta-bulog-maksimalkan-pembelian-beras-di-petani
Rabu, 16 November 2016
Dirut Bulog Dapat Arahan dari Irman
Rabu, 16 November 2016
JAKARTA, KOMPAS — Permintaan Memi dari CV Semesta Berjaya membeli gula sebanyak 3.000 ton untuk didistribusikan di Sumatera Barat ditindaklanjuti Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti setelah ada perbincangan telepon dengan Ketua DPD Irman Gusman.
Hal ini terungkap dalam persidangan perkara suap terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (15/11). Sidang untuk Memi dan suaminya, Xaveriandy, adalah mendengarkan keterangan saksi yaitu Djarot, Kepala Bulog Divre Sumatera Barat Benhur Ngkaimi, dan Kepala Seksi Perdagangan Bulog Divre Sumbar Suhardi.
Dari kesaksian Benhur, Irman diketahui menghubungi Djarot untuk memberitahukan ada permohonan pembelian gula dari Memi kepada Bulog Sumbar. Atas dasar itu, Benhur diminta Djarot untuk segera menindaklanjuti order yang diajukan CV Semesta Berjaya sejak 30 Juni 2016.
"Istilah dari Pak Djarot saat mengatakan ada telepon dari Irman?" tanya jaksa Ahmad Burhanuddin.
"Istilahnya, 'ada titipan dari Pak Irman Gusman. Namanya Bu Memi dari CV Semesta Berjaya. Apakah bisa dijadikan distributor gula di Sumatera Barat?'," jawab Benhur.
"Jadi, alasan CV Semesta Berjaya ini bisa jadi distributor karena ...?" cecar Burhanuddin.
"Karena ada titipan, Pak," jawab Benhur.
Djarot pun membenarkan, dirinya pernah dihubungi Irman. Saat itu, Irman memberikan nomor telepon Memi yang langsung dihubungi oleh Djarot untuk memastikan. Setelah itu, Djarot menelepon Benhur agar menindaklanjuti permohonan Memi.
Order Memi pun dipenuhi dengan mengambil stok gula dari Divre DKI Jakarta karena saat itu stok Divre Sumbar kosong. Memi pun hanya dapat 1.000 ton dari 3.000 ton gula yang dimintanya.
Respons cepat Djarot seusai mendapat telepon dari Irman membuat majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pamulango bertanya. Pasalnya, order Memi sudah lama tidak ditanggapi Perum Bulog Divre Sumbar.
"Jika saudara tidak ditelepon Irman agar Memi bisa dapat gula, apakah saudara akan menindaklanjuti pengajuan order pembelian itu?" tanya Nawawi.
"Tentu, akan saya tindaklanjuti selama syarat dari mitra kerja ini terpenuhi. Kami mendapat perintah stabilisasi gula dari pemerintah. Artinya, siapa pun yang menelepon atau tidak ditelepon, saat ada orang yang mau mendistribusikan dengan harga yang tidak melampaui tentu akan kami proses," jawab Djarot.
Eksepsi
Sementara dalam sidang terpisah, penasihat hukum Irman, Tommy S Bhail, dalam eksepsi menyampaikan bahwa kliennya tidak dapat dijatuhi pidana karena dakwaan berdagang pengaruh.
"Tanpa adanya ketentuan undang-undang sebagai dasar untuk menyatakan sesuatu sebagai perdagangan pengaruh, tidak ada kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga apa pun untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang diduga melakukan perdagangan pengaruh," kata Tommy. (IAN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161116kompas/#/3/
JAKARTA, KOMPAS — Permintaan Memi dari CV Semesta Berjaya membeli gula sebanyak 3.000 ton untuk didistribusikan di Sumatera Barat ditindaklanjuti Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti setelah ada perbincangan telepon dengan Ketua DPD Irman Gusman.
Hal ini terungkap dalam persidangan perkara suap terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (15/11). Sidang untuk Memi dan suaminya, Xaveriandy, adalah mendengarkan keterangan saksi yaitu Djarot, Kepala Bulog Divre Sumatera Barat Benhur Ngkaimi, dan Kepala Seksi Perdagangan Bulog Divre Sumbar Suhardi.
Dari kesaksian Benhur, Irman diketahui menghubungi Djarot untuk memberitahukan ada permohonan pembelian gula dari Memi kepada Bulog Sumbar. Atas dasar itu, Benhur diminta Djarot untuk segera menindaklanjuti order yang diajukan CV Semesta Berjaya sejak 30 Juni 2016.
"Istilah dari Pak Djarot saat mengatakan ada telepon dari Irman?" tanya jaksa Ahmad Burhanuddin.
"Istilahnya, 'ada titipan dari Pak Irman Gusman. Namanya Bu Memi dari CV Semesta Berjaya. Apakah bisa dijadikan distributor gula di Sumatera Barat?'," jawab Benhur.
"Jadi, alasan CV Semesta Berjaya ini bisa jadi distributor karena ...?" cecar Burhanuddin.
"Karena ada titipan, Pak," jawab Benhur.
Djarot pun membenarkan, dirinya pernah dihubungi Irman. Saat itu, Irman memberikan nomor telepon Memi yang langsung dihubungi oleh Djarot untuk memastikan. Setelah itu, Djarot menelepon Benhur agar menindaklanjuti permohonan Memi.
Order Memi pun dipenuhi dengan mengambil stok gula dari Divre DKI Jakarta karena saat itu stok Divre Sumbar kosong. Memi pun hanya dapat 1.000 ton dari 3.000 ton gula yang dimintanya.
Respons cepat Djarot seusai mendapat telepon dari Irman membuat majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pamulango bertanya. Pasalnya, order Memi sudah lama tidak ditanggapi Perum Bulog Divre Sumbar.
"Jika saudara tidak ditelepon Irman agar Memi bisa dapat gula, apakah saudara akan menindaklanjuti pengajuan order pembelian itu?" tanya Nawawi.
"Tentu, akan saya tindaklanjuti selama syarat dari mitra kerja ini terpenuhi. Kami mendapat perintah stabilisasi gula dari pemerintah. Artinya, siapa pun yang menelepon atau tidak ditelepon, saat ada orang yang mau mendistribusikan dengan harga yang tidak melampaui tentu akan kami proses," jawab Djarot.
Eksepsi
Sementara dalam sidang terpisah, penasihat hukum Irman, Tommy S Bhail, dalam eksepsi menyampaikan bahwa kliennya tidak dapat dijatuhi pidana karena dakwaan berdagang pengaruh.
"Tanpa adanya ketentuan undang-undang sebagai dasar untuk menyatakan sesuatu sebagai perdagangan pengaruh, tidak ada kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga apa pun untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang diduga melakukan perdagangan pengaruh," kata Tommy. (IAN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161116kompas/#/3/
Komisi IV DPR RI Harapkan di Era MEA Bulog Tingkatkan Kinerja
Selasa, 15 November 2016
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI menodorng peningkatakan kinerja perum bulog di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga.
Dengan belajar ke negara-negara maju, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, kemarin.
Dikatakan, tahun 2016 ditandai dengan era MEA yang mengharuskan diberlakukannya pasar bebas kawasan Asean, juga berdampak bagi ketahanan pangan lokal dengan membanjirnya barang-barang pangan luar.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Bulog harus belajar ke negara yang bisa menjaga ketahanan pangannya sepanjang tahun dengan mengupayakan mengkonsumsi komoditi lokal sebagai prioritas masyarakat.
Walaupun dalam mengambil kebijakan bulog harus mengikuti pemerintah, namun hal tersebut harus terus diupayakan, apalagi komisi iv menyetuuji anggaran yang sangat besar untuk pengembangan bulog dalam stabilitas harga pangan dan keandalan pangan.
Menurut Herman Khaeron Bulog sebagai BUMN harus sedapat mungkin mengusahakan produk lokal menjadi produk yang dikonsumsi masyarakat agar ekonomi berkembang dan multi player effect-nya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagai perusahaan BUMN bulog juga harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ditengah terbukanya pasar kawasan di Asean. (slt)
http://suluhriau.com/read-205554-2016-11-15-komisi-iv-dpr-ri-harapkan-di-era-mea-bulog-tingkatkan-kinerja---.html
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI menodorng peningkatakan kinerja perum bulog di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga.
Dengan belajar ke negara-negara maju, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, kemarin.
Dikatakan, tahun 2016 ditandai dengan era MEA yang mengharuskan diberlakukannya pasar bebas kawasan Asean, juga berdampak bagi ketahanan pangan lokal dengan membanjirnya barang-barang pangan luar.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Bulog harus belajar ke negara yang bisa menjaga ketahanan pangannya sepanjang tahun dengan mengupayakan mengkonsumsi komoditi lokal sebagai prioritas masyarakat.
Walaupun dalam mengambil kebijakan bulog harus mengikuti pemerintah, namun hal tersebut harus terus diupayakan, apalagi komisi iv menyetuuji anggaran yang sangat besar untuk pengembangan bulog dalam stabilitas harga pangan dan keandalan pangan.
Menurut Herman Khaeron Bulog sebagai BUMN harus sedapat mungkin mengusahakan produk lokal menjadi produk yang dikonsumsi masyarakat agar ekonomi berkembang dan multi player effect-nya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagai perusahaan BUMN bulog juga harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ditengah terbukanya pasar kawasan di Asean. (slt)
http://suluhriau.com/read-205554-2016-11-15-komisi-iv-dpr-ri-harapkan-di-era-mea-bulog-tingkatkan-kinerja---.html
Program Pengadaan Pangan Bulog Banyumas Lampaui Target
Selasa, 15 November 2016
BANYUMAS, Jowonews.com – Program pengadaan pangan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, melampaui target pada 2016 yang sebesar 80 ribu ton setara beras.
“Berdasarkan prognosa tahun 2016, kami ditarget untuk melakukan penyerapan sebesar 80.000 ton setara beras,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Ia mengatakan hingga saat ini pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas telah mencapai kisaran 110.000 ton setara beras.
Bahkan, pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas terus berlanjut karena hingga saat ini petani di sejumlah wilayah eks-Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara masih ada yang panen.
Dia mengatakan area persawahan yang memasuki masa panen, di antaranya Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Banyumas, dan Desa Brani, Kecamatan Sampang, Cilacap.
Kendati demikian, dia mengakui volume gabah yang masuk ke gudang Bulog Banyumas tidak sebanyak masa panen sebelum.
“Saat ini rata-rata hanya berkisar 150-200 ton per hari,” katanya.
Selain itu, pihaknya lebih selektif dalam membeli gabah dari petani karena akan disimpan dalam waktu yang lama.
Menurut dia, hal itu disebabkan kadar air pada gabah hasil panen kali ini cukup tinggi akibat tingginya curah hujan di wilayah eks-Keresidenan Banyumas.
“Kami tentunya akan lebih selektif karena gabah itu bakal disimpan dalam waktu lama,” katanya.
Disinggung mengenai stok beras di gudang Bulog Banyumas, dia memperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga Mei 2017, terutama untuk penyaluran beras keluarga sejahtera di wilayah eks-Keresidenan Banyumas. (jn03/ant)
http://jowonews.com/2016/11/15/program-pengadaan-pangan-bulog-banyumas-lampaui-target/
BANYUMAS, Jowonews.com – Program pengadaan pangan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, melampaui target pada 2016 yang sebesar 80 ribu ton setara beras.
“Berdasarkan prognosa tahun 2016, kami ditarget untuk melakukan penyerapan sebesar 80.000 ton setara beras,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Ia mengatakan hingga saat ini pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas telah mencapai kisaran 110.000 ton setara beras.
Bahkan, pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas terus berlanjut karena hingga saat ini petani di sejumlah wilayah eks-Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara masih ada yang panen.
Dia mengatakan area persawahan yang memasuki masa panen, di antaranya Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Banyumas, dan Desa Brani, Kecamatan Sampang, Cilacap.
Kendati demikian, dia mengakui volume gabah yang masuk ke gudang Bulog Banyumas tidak sebanyak masa panen sebelum.
“Saat ini rata-rata hanya berkisar 150-200 ton per hari,” katanya.
Selain itu, pihaknya lebih selektif dalam membeli gabah dari petani karena akan disimpan dalam waktu yang lama.
Menurut dia, hal itu disebabkan kadar air pada gabah hasil panen kali ini cukup tinggi akibat tingginya curah hujan di wilayah eks-Keresidenan Banyumas.
“Kami tentunya akan lebih selektif karena gabah itu bakal disimpan dalam waktu lama,” katanya.
Disinggung mengenai stok beras di gudang Bulog Banyumas, dia memperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga Mei 2017, terutama untuk penyaluran beras keluarga sejahtera di wilayah eks-Keresidenan Banyumas. (jn03/ant)
http://jowonews.com/2016/11/15/program-pengadaan-pangan-bulog-banyumas-lampaui-target/
Bulog Kedu Targetkan Buka 105 Rumah Jual Sembako Resmi
Selasa, 15 November 2016
Bisnis.com, MAGELANG—Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Jawa Tengah berhasil merealisasikan berdirinya 53 "Rumah Pangan Kita" (RPK) di enam wilayah kabupaten/kota.
Kepala Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Joko Tri Septanto, di Magelang, Selasa (15/11/2016), menyebutkan sejumlah RPK tersebut, paling banyak di Kabupaten Magelang 34 RPK, kemudian Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen masing-masing enam RPK.
Kemudian di Kabupaten Temanggung tiga RPK, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo masing-masing dua RPK.
"Kami menargetkan hingga akhir tahun 2016 bisa mendirikan sebanyak 105 RPK. Saat ini kami terus sosialisasikan pada masyarakat yang berminat," ucapnya.
Ia mengatakan RPK merupakan warung yang menyediakan produk pangan langsung dari Bulog yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di masyarakat.
Ia menyebutkan saat ini ada empat komoditas pangan yang disediakan Bulog di layanan RPK, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih.
Ia menuturkan RPK merupakan salah satu program pemerintah yang diamanahkan pada Perum Bulog. Guna menstabilkan harga tersebut pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di RPK, antara lain gula pasir Rp12.500 per kilogram dan beras Rp8.500 per kilogram.
"RPK tidak boleh menjual komoditas yang disediakan melebihi HET," ujarnya.
Sumber : Antara
http://semarang.bisnis.com/read/20161115/14/90700/bulog-kedu-targetkan-buka-105-rumah-jual-sembako-resmi
Bisnis.com, MAGELANG—Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Jawa Tengah berhasil merealisasikan berdirinya 53 "Rumah Pangan Kita" (RPK) di enam wilayah kabupaten/kota.
Kepala Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Joko Tri Septanto, di Magelang, Selasa (15/11/2016), menyebutkan sejumlah RPK tersebut, paling banyak di Kabupaten Magelang 34 RPK, kemudian Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen masing-masing enam RPK.
Kemudian di Kabupaten Temanggung tiga RPK, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo masing-masing dua RPK.
"Kami menargetkan hingga akhir tahun 2016 bisa mendirikan sebanyak 105 RPK. Saat ini kami terus sosialisasikan pada masyarakat yang berminat," ucapnya.
Ia mengatakan RPK merupakan warung yang menyediakan produk pangan langsung dari Bulog yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di masyarakat.
Ia menyebutkan saat ini ada empat komoditas pangan yang disediakan Bulog di layanan RPK, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih.
Ia menuturkan RPK merupakan salah satu program pemerintah yang diamanahkan pada Perum Bulog. Guna menstabilkan harga tersebut pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di RPK, antara lain gula pasir Rp12.500 per kilogram dan beras Rp8.500 per kilogram.
"RPK tidak boleh menjual komoditas yang disediakan melebihi HET," ujarnya.
Sumber : Antara
http://semarang.bisnis.com/read/20161115/14/90700/bulog-kedu-targetkan-buka-105-rumah-jual-sembako-resmi
Selasa, 15 November 2016
Warga Keluhkan Kualitas Beras Raskin
Senin,14 November 2016
PAINAN, HALUAN — Masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) yang dinilai tidak bagus. Menurut mereka, apa yang disalurkan Badan Logistik (Bulog) tidak sesuai dengan standar beras layak konsumsi.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bagian Perekonomian (Kabag Perek) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesisir Selatan, Rosdi, saat melakukan peninjauan gudang Badan Logistik (Bulog) Gedung Semi Permanen (GSP) Sago, Kecamatan IV Jurai, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait adanya masyarakat yang mengeluh tentang kualitas beras miskin yang disalurkan di salah satu nagari yang ada di Kabupaten tersebut.
“Karena adanya laporan itu, sehingga kami bersama tim langsung turun ke gudang Bulog GSP Sago ini untuk melakukan pengecekan. Apabila nanti memang ditemukan sebagai mana yang dikeluhkan warga, maka pihak Bulog kita minta mengganti sesuai dengan kualitas semestinya,” katanya kepada Haluan, Senin (14/11).
Lebih lanjut kata dia, berdasarkan peninjauan saat itu ternyata pihak Bulog GSP Sago sudah menyalurkan kuota Raskin hingga bulan Oktober. “Agar penyaluran dua bulan terakhir tidak mengalami permasalahan, baik dari segi pendistribusian maupun penagihan maka kita meminta kepada pihak Bulog agar melakukan penyaluran pada minggu pertama bulan Desember ini,”ungkapnya.
Menurutnya, selain bisa mengantisipasi gejolak harga pasar di akhir tahun mendatang, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir tunggakan di tahun 2016. Sebab petugas memiliki rentang waktu selama tiga pekan untuk melakukan penagihan disetiap nagari.
Untuk mengantisipasi kekhawatiran lonjakan harga tersebut, lanjutnya, maka pihak Bulog GSP Sago, juga diminta menyediakan stoke beras untuk operasi pasar (OP) sebanyak 500 ton. “Walau selama dua tahun terakhir di Pessel tidak terjadi lonjakan harga beras. Tapi pemerintah daerah melalui Bulog GSP Sago, tetap menyediakan stok beras sebanyak 500 ton untuk operasi pasar. Jenisnya nanti beras Thailand,” katanya.
Sedangkan Kepala Bulog GSP Sago, Tris Medi, menjelaskan, bahwa stoke untuk OP yang tersedia sebanyak 500 ton itu bisa dioperasikan kapan saja bila memang dibutuhkan. Sebab ketersedian stoke itu memang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras nantinya.
“Khusus untuk Raskin jumlah yang disalurkan saat ini sebanyak 364.470 Kg per bulan. Penyaluran itu dilakukan di 182 nagari pada 15 kecamatan yang ada. Karena penyaluran dua bulan akan dilakukan secara sekaligus pada minggu pertama bulan Desember, maka total yang akan disalurkan sebanyak 728.940 Kg atau sebanyak 728,9 ton,” sebutnya.
Terkait kualitas raskin sebagai mana dikeluhkan oleh salah seorang warga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya mengaku tidak ada menerima laporan tersebut “Namun, pihak Bulog siap melakukan penggantian sesuai dengan kualitas semestinya bila itu memang terjadi. Termasuk juga permintaan penyaluran pada minggu pertama di bulan Desember nanti,” tutupnya. (h/mg-kis)
http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/61937/warga-keluhkan-kualitas-beras-raskin
PAINAN, HALUAN — Masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) yang dinilai tidak bagus. Menurut mereka, apa yang disalurkan Badan Logistik (Bulog) tidak sesuai dengan standar beras layak konsumsi.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bagian Perekonomian (Kabag Perek) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesisir Selatan, Rosdi, saat melakukan peninjauan gudang Badan Logistik (Bulog) Gedung Semi Permanen (GSP) Sago, Kecamatan IV Jurai, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait adanya masyarakat yang mengeluh tentang kualitas beras miskin yang disalurkan di salah satu nagari yang ada di Kabupaten tersebut.
“Karena adanya laporan itu, sehingga kami bersama tim langsung turun ke gudang Bulog GSP Sago ini untuk melakukan pengecekan. Apabila nanti memang ditemukan sebagai mana yang dikeluhkan warga, maka pihak Bulog kita minta mengganti sesuai dengan kualitas semestinya,” katanya kepada Haluan, Senin (14/11).
Lebih lanjut kata dia, berdasarkan peninjauan saat itu ternyata pihak Bulog GSP Sago sudah menyalurkan kuota Raskin hingga bulan Oktober. “Agar penyaluran dua bulan terakhir tidak mengalami permasalahan, baik dari segi pendistribusian maupun penagihan maka kita meminta kepada pihak Bulog agar melakukan penyaluran pada minggu pertama bulan Desember ini,”ungkapnya.
Menurutnya, selain bisa mengantisipasi gejolak harga pasar di akhir tahun mendatang, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir tunggakan di tahun 2016. Sebab petugas memiliki rentang waktu selama tiga pekan untuk melakukan penagihan disetiap nagari.
Untuk mengantisipasi kekhawatiran lonjakan harga tersebut, lanjutnya, maka pihak Bulog GSP Sago, juga diminta menyediakan stoke beras untuk operasi pasar (OP) sebanyak 500 ton. “Walau selama dua tahun terakhir di Pessel tidak terjadi lonjakan harga beras. Tapi pemerintah daerah melalui Bulog GSP Sago, tetap menyediakan stok beras sebanyak 500 ton untuk operasi pasar. Jenisnya nanti beras Thailand,” katanya.
Sedangkan Kepala Bulog GSP Sago, Tris Medi, menjelaskan, bahwa stoke untuk OP yang tersedia sebanyak 500 ton itu bisa dioperasikan kapan saja bila memang dibutuhkan. Sebab ketersedian stoke itu memang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras nantinya.
“Khusus untuk Raskin jumlah yang disalurkan saat ini sebanyak 364.470 Kg per bulan. Penyaluran itu dilakukan di 182 nagari pada 15 kecamatan yang ada. Karena penyaluran dua bulan akan dilakukan secara sekaligus pada minggu pertama bulan Desember, maka total yang akan disalurkan sebanyak 728.940 Kg atau sebanyak 728,9 ton,” sebutnya.
Terkait kualitas raskin sebagai mana dikeluhkan oleh salah seorang warga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya mengaku tidak ada menerima laporan tersebut “Namun, pihak Bulog siap melakukan penggantian sesuai dengan kualitas semestinya bila itu memang terjadi. Termasuk juga permintaan penyaluran pada minggu pertama di bulan Desember nanti,” tutupnya. (h/mg-kis)
http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/61937/warga-keluhkan-kualitas-beras-raskin
Tinjau Gudang Beras Bulog Riau, Komisi IV DPR RI Pertanyakan Kualitas Raskin
Senin, 14 November 2016
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI meninjau gudang Bulog GBB Jadirejo Divre Riau-Kepri. Dan mempertanyaka masih buruknya kualitas beras untuk orang miskin (raskin) atau sekarang disebut beras untuk pra sejahtera (rastra).
Rombongan Komisi IV DPR RI ke Riau dalam rangakain kunjungan kerja, dipimpin Waki Ketua, Herman Khaeron, Senin (11/11/2016).
Selain itu kuantitas rastra juga selama ini masih terus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan takaran sebenarnya
Pertanyaan disampaikan Herman Khaeron saat menyampaikan sambutan. Menurutnya selama ini bulog tidak bisa lepas dari persoalan klasik yaitu kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Sementara Direktur SDM dan Direktur SDM dan umum perusahaan Perum Bulog, Wahyu Suparyono menepis hal tersebut. Menurutnya, bulog tetap memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat, apalagi disubsidi pemerintah melalui APBN.
Herman khaeron juga menegaskan agar bulog meningkatkan fungsinya tidak hanya sebagai pedagangan, membeli dan menjual beras, tetapi lebih dari hal tersebut. (slt)
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI meninjau gudang Bulog GBB Jadirejo Divre Riau-Kepri. Dan mempertanyaka masih buruknya kualitas beras untuk orang miskin (raskin) atau sekarang disebut beras untuk pra sejahtera (rastra).
Rombongan Komisi IV DPR RI ke Riau dalam rangakain kunjungan kerja, dipimpin Waki Ketua, Herman Khaeron, Senin (11/11/2016).
Selain itu kuantitas rastra juga selama ini masih terus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan takaran sebenarnya
Pertanyaan disampaikan Herman Khaeron saat menyampaikan sambutan. Menurutnya selama ini bulog tidak bisa lepas dari persoalan klasik yaitu kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Sementara Direktur SDM dan Direktur SDM dan umum perusahaan Perum Bulog, Wahyu Suparyono menepis hal tersebut. Menurutnya, bulog tetap memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat, apalagi disubsidi pemerintah melalui APBN.
Herman khaeron juga menegaskan agar bulog meningkatkan fungsinya tidak hanya sebagai pedagangan, membeli dan menjual beras, tetapi lebih dari hal tersebut. (slt)
Senin, 14 November 2016
Kebijakan Perberasan Tanpa Raskin
Senin,14 November 2016
Pemerintah sedang menguji coba perubahan program beras untuk rakyat miskin ke voucer pangan. Dorongan perubahan raskin tidak lepas dari saran Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu, yang menyarankan agar pemerintah menata ulang program raskin. Maksudnya agar tercegah ”potensi korupsi” dalam implementasinya.
Denni P Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, menulis tentang reformasi beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kompas (11/10). Walau program raskin dihapus, ia menyebutkan bahwa fungsi Bulog tidak hilang. Bulog tetap dipercaya untuk menjaga harga produsen, stabilisasi harga beras, danstok beras nasional. Sayangnya, iatidak mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu.
Kemudian, Sapuan Gafar (Kompas,4/11) menilai pemahaman Denni tentang program raskin sempit. Seharusnya program raskin dilihat dalam keterkaitannya dengan kebijakan perberasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalau Bulog hanya ditugasi melaksanakan pengadaan untuk menjaga harga produsen, tanpa penyalurannya dalam jumlah yang memadai—salah satu yang terpenting adalah raskin—Bulog akan bangkrut, implementasi kebijakan beras bisa buyar. Saya mencoba menengahi pandangan kedua ahli tersebut dengan menganalisis tugas penyaluran publik beras Bulog.
Kebijakan beras
Kebijakan beras pemerintah bertumpu pada instruksi presiden yang dirancang 15 tahun lalu, sebagai respons atas liberalisasi radikal yang dipaksakan oleh lembaga donor periode 1998-2000.Hampir semua instrumen kebijakan beras dicabut, Bulog diamputasi. Dampaknya, impor beras tidak terkendali, harga beras tertekan rendah, harga gabah menjadi tidak menarik buat petani yang berdampak serius dalam mewujudkan stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani padi.
Menghadapi masalah tersebut, pada tahun 2001, Bappenas membentuk tim kajian kebijakan perberasan nasional dengan anggota dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim mampu mereformulasi kebijakan beras dan memformulasi paket kebijakan beras yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Konsep itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan inpres tentang kebijakan perberasan nasional pada era pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan Inpres No 9 Tahun 2002 (berlaku 1 Januari 2002), dan terakhir Inpres No 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan perberasan nasional.
Cadangan beras
Walaupun kebijakan perberasan dirancang komprehensif, dalam pelaksanaannya hampir seluruh sumber daya diarahkan ke usaha tani, minim untuk memperkuat industri beras, yang telah berdampak pada lemahnya daya saing beras, dominan beras kualitas rendah, dan harga beras tinggi.
Pada tahun 2005, pemerintah memutuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP), dimulai dengan besaran 350.000 ton. Bulog diminta mengelolanya untuk keperluan darurat, stabilisasi harga, dan bantuan pangan internasional. Pada rancangan awal, seperti yang disarankan oleh perancangnya tim Universitas Gadjah Mada (UGM), volume CBP bertahap diperbesar akan mencapai 1,25 juta ton pada 2008.
Namun, realisasinya jauh lebih rendah, hanya sekitar 350.000 ton per tahun, sebagian besar untuk intervensi pasar. Pada 2015, misalnya, jumlah CBP 353.000 ton yang dimanfaatkan untuk operasi pasar/pasar murah sekitar 60 persen, hanya 2 persen untuk bantuan korban bencana, selebihnya disimpan menjadi stok akhir. Pemerintah tidak pernah menggunakan CBP untuk bantuan internasional karena terhambat kualitas beras CBP rendah, sama dengan kualitas beras program raskin.
Pemerintah malahan memperbesar penyaluran raskin, sejak 2008 meningkat sangat pesat. Dalam periode 2011-2015, misalnya, rata-rata penyaluran raskin 3,3 juta ton per tahun, sedangkan pengadaan dalam negeri lebih rendah hanya 2,6 juta ton per tahun, membuat perangkap impor. Penyaluran raskin digandakan pada bulan-bulan instabilitas harga tinggi, mencapai 400-500 ton per bulan, lebih besar dari volume CBP tahunan. Tahun ini ditargetkan raskin sedikit menurun menjadi 2,8 juta ton, masih terlalu tinggi.
Manakala raskin dihapus atau dikurangi dengan signifikan, peran CBP perlu dioptimalkan. CBP haruslah ditingkatkan, baik volume maupun kualitas berasnya sehingga lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, bisa tampil dalam bantuan pangan internasional, dan akan dapat mengatasi kebuntuan peningkatan kualitas beras serta tercipta insentif ekonomi buat penggilingan padi kecil/sederhana untuk memperbaiki alat/mesin.
Pada saat kita berhasil mencapai surplus produksi beras, maka penyerapan gabah/beras untuk CBP dapat membantu atasi harga gabah agar tidak tertekan.Oleh karena itu, peran CBP dapat juga dipakai sebagai instrumen untuk melindungi produsen.
Empat langkah
Dalam kaitan dengan itu disarankan: pertama, pemerintah perlu menata ulang kebijakan perberasan nasional yang mampu memperkuat daya saing industri beras. Kedua, volume raskin perlu dikurangi atau cukup 0,5 juta ton, diprioritaskan disalurkan pada wilayah terpencil di mana harga beras biasanya sangat tinggi.
Ketiga, volume CBP perlu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton setara 15 hari kebutuhan beras nasional. Kualitas beras untuk CBP haruslah beras kualitas premium agar lebih efektif dalam operasi pasar serta bantuan internasional. Pemanfaatan CBP diperluas, misalnya program food for work pada musim kemarau/paceklik, termasuk ekspor apabila stok akhir tinggi.
Keempat, dukungan harga atau harga pembelian pemerintah haruslah diubah dari satu kualitas beras (medium) menjadi dua macam kualitas medium dan premium.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002; PENDIRI HOUSE OF RICE
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161114kompas/#/7/
Pemerintah sedang menguji coba perubahan program beras untuk rakyat miskin ke voucer pangan. Dorongan perubahan raskin tidak lepas dari saran Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu, yang menyarankan agar pemerintah menata ulang program raskin. Maksudnya agar tercegah ”potensi korupsi” dalam implementasinya.
Denni P Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, menulis tentang reformasi beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kompas (11/10). Walau program raskin dihapus, ia menyebutkan bahwa fungsi Bulog tidak hilang. Bulog tetap dipercaya untuk menjaga harga produsen, stabilisasi harga beras, danstok beras nasional. Sayangnya, iatidak mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu.
Kemudian, Sapuan Gafar (Kompas,4/11) menilai pemahaman Denni tentang program raskin sempit. Seharusnya program raskin dilihat dalam keterkaitannya dengan kebijakan perberasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalau Bulog hanya ditugasi melaksanakan pengadaan untuk menjaga harga produsen, tanpa penyalurannya dalam jumlah yang memadai—salah satu yang terpenting adalah raskin—Bulog akan bangkrut, implementasi kebijakan beras bisa buyar. Saya mencoba menengahi pandangan kedua ahli tersebut dengan menganalisis tugas penyaluran publik beras Bulog.
Kebijakan beras
Kebijakan beras pemerintah bertumpu pada instruksi presiden yang dirancang 15 tahun lalu, sebagai respons atas liberalisasi radikal yang dipaksakan oleh lembaga donor periode 1998-2000.Hampir semua instrumen kebijakan beras dicabut, Bulog diamputasi. Dampaknya, impor beras tidak terkendali, harga beras tertekan rendah, harga gabah menjadi tidak menarik buat petani yang berdampak serius dalam mewujudkan stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani padi.
Menghadapi masalah tersebut, pada tahun 2001, Bappenas membentuk tim kajian kebijakan perberasan nasional dengan anggota dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim mampu mereformulasi kebijakan beras dan memformulasi paket kebijakan beras yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Konsep itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan inpres tentang kebijakan perberasan nasional pada era pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan Inpres No 9 Tahun 2002 (berlaku 1 Januari 2002), dan terakhir Inpres No 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan perberasan nasional.
Cadangan beras
Walaupun kebijakan perberasan dirancang komprehensif, dalam pelaksanaannya hampir seluruh sumber daya diarahkan ke usaha tani, minim untuk memperkuat industri beras, yang telah berdampak pada lemahnya daya saing beras, dominan beras kualitas rendah, dan harga beras tinggi.
Pada tahun 2005, pemerintah memutuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP), dimulai dengan besaran 350.000 ton. Bulog diminta mengelolanya untuk keperluan darurat, stabilisasi harga, dan bantuan pangan internasional. Pada rancangan awal, seperti yang disarankan oleh perancangnya tim Universitas Gadjah Mada (UGM), volume CBP bertahap diperbesar akan mencapai 1,25 juta ton pada 2008.
Namun, realisasinya jauh lebih rendah, hanya sekitar 350.000 ton per tahun, sebagian besar untuk intervensi pasar. Pada 2015, misalnya, jumlah CBP 353.000 ton yang dimanfaatkan untuk operasi pasar/pasar murah sekitar 60 persen, hanya 2 persen untuk bantuan korban bencana, selebihnya disimpan menjadi stok akhir. Pemerintah tidak pernah menggunakan CBP untuk bantuan internasional karena terhambat kualitas beras CBP rendah, sama dengan kualitas beras program raskin.
Pemerintah malahan memperbesar penyaluran raskin, sejak 2008 meningkat sangat pesat. Dalam periode 2011-2015, misalnya, rata-rata penyaluran raskin 3,3 juta ton per tahun, sedangkan pengadaan dalam negeri lebih rendah hanya 2,6 juta ton per tahun, membuat perangkap impor. Penyaluran raskin digandakan pada bulan-bulan instabilitas harga tinggi, mencapai 400-500 ton per bulan, lebih besar dari volume CBP tahunan. Tahun ini ditargetkan raskin sedikit menurun menjadi 2,8 juta ton, masih terlalu tinggi.
Manakala raskin dihapus atau dikurangi dengan signifikan, peran CBP perlu dioptimalkan. CBP haruslah ditingkatkan, baik volume maupun kualitas berasnya sehingga lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, bisa tampil dalam bantuan pangan internasional, dan akan dapat mengatasi kebuntuan peningkatan kualitas beras serta tercipta insentif ekonomi buat penggilingan padi kecil/sederhana untuk memperbaiki alat/mesin.
Pada saat kita berhasil mencapai surplus produksi beras, maka penyerapan gabah/beras untuk CBP dapat membantu atasi harga gabah agar tidak tertekan.Oleh karena itu, peran CBP dapat juga dipakai sebagai instrumen untuk melindungi produsen.
Empat langkah
Dalam kaitan dengan itu disarankan: pertama, pemerintah perlu menata ulang kebijakan perberasan nasional yang mampu memperkuat daya saing industri beras. Kedua, volume raskin perlu dikurangi atau cukup 0,5 juta ton, diprioritaskan disalurkan pada wilayah terpencil di mana harga beras biasanya sangat tinggi.
Ketiga, volume CBP perlu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton setara 15 hari kebutuhan beras nasional. Kualitas beras untuk CBP haruslah beras kualitas premium agar lebih efektif dalam operasi pasar serta bantuan internasional. Pemanfaatan CBP diperluas, misalnya program food for work pada musim kemarau/paceklik, termasuk ekspor apabila stok akhir tinggi.
Keempat, dukungan harga atau harga pembelian pemerintah haruslah diubah dari satu kualitas beras (medium) menjadi dua macam kualitas medium dan premium.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002; PENDIRI HOUSE OF RICE
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161114kompas/#/7/
Daging Kerbau Impor, Bulog Yogya: Warga Belum Butuh
Senin, 14November 2016
Bisnis.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan hingga saat ini masyarakat setempat belum mengajukan permintaan daging kerbau beku yang diimpor dari India.
"Begitu ada permintaan kami siap menyediakan. Sejauh ini DIY belum membutuhkan," kata Kepala Bulog Divre DIY Miftahul Adha, Minggu (13/11/2016).
Menurut Miftah, daging kerbau sendiri baru akan didatangkan dari Jakarta apabila sudah ada permintaan dari masyarakat atau instruksi langsung dari Bulog pusat. Hingga saat ini DIY belum mendapatkan kuota daging kerbau impor itu.
"Kalau ada instruksi dari pusat kami akan teruskan dengan sosialisasi bahwa ada daging murah yang tidak kalah sehat dengan sapi," kata dia.
Bulog DIY, menurut dia, telah menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk menampung daging kerbau impor itu apabila ada instruksi langsung dari pusat.
Miftah menilai, hingga saat ini masyarakat belum membutuhkan alternatif daging meski daging sapi di pasaran masih dalam katagori stabil tinggi. "Kami menilai masyarakat DIY masih tenang-tenang saja," kata dia.
Sebelumnya, kepala Subbidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY Sumaryatin mengatakan harga daging sapi di pasaran, meski telah mengalami penurunan dibandingkan dengan Lebaran.
Namun tetap masih tergolong stabil tinggi. Harga daging sapi lokal di pasaran yang hingga kini masih tinggi yakni Rp116.000 per kilogram. Menurut dia, harga daging sapu sulit turun karena pasaran daging sapi di DIY ini masih dikuasai asosiasi.
Menurutnya, asosiasi produsen daging sapi yang tidak ia sebutkan namanya itu mampu menguasai 60 persen pasokan daging sapi di pasaran DIY khususnya di Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) DIY Sutarno membenarkan dominasi asosiasi itu. Meski demikian, dia menilai masyarakat sudah menyesuaikan diri dengan harga daging saat ini sehingga tidak perlu dilakukan operasi pasar untuk menurunkan harganya.
"Konsumen daging sapi di DIY memiliki segementasi khusus sehingga permintaan daging di pasaran juga stabil dan tidak ada gejolak," kata dia.
http://industri.bisnis.com/read/20161114/12/602095/daging-kerbau-impor-bulog-yogya-warga-belum-butuh
Bisnis.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan hingga saat ini masyarakat setempat belum mengajukan permintaan daging kerbau beku yang diimpor dari India.
"Begitu ada permintaan kami siap menyediakan. Sejauh ini DIY belum membutuhkan," kata Kepala Bulog Divre DIY Miftahul Adha, Minggu (13/11/2016).
Menurut Miftah, daging kerbau sendiri baru akan didatangkan dari Jakarta apabila sudah ada permintaan dari masyarakat atau instruksi langsung dari Bulog pusat. Hingga saat ini DIY belum mendapatkan kuota daging kerbau impor itu.
"Kalau ada instruksi dari pusat kami akan teruskan dengan sosialisasi bahwa ada daging murah yang tidak kalah sehat dengan sapi," kata dia.
Bulog DIY, menurut dia, telah menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk menampung daging kerbau impor itu apabila ada instruksi langsung dari pusat.
Miftah menilai, hingga saat ini masyarakat belum membutuhkan alternatif daging meski daging sapi di pasaran masih dalam katagori stabil tinggi. "Kami menilai masyarakat DIY masih tenang-tenang saja," kata dia.
Sebelumnya, kepala Subbidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY Sumaryatin mengatakan harga daging sapi di pasaran, meski telah mengalami penurunan dibandingkan dengan Lebaran.
Namun tetap masih tergolong stabil tinggi. Harga daging sapi lokal di pasaran yang hingga kini masih tinggi yakni Rp116.000 per kilogram. Menurut dia, harga daging sapu sulit turun karena pasaran daging sapi di DIY ini masih dikuasai asosiasi.
Menurutnya, asosiasi produsen daging sapi yang tidak ia sebutkan namanya itu mampu menguasai 60 persen pasokan daging sapi di pasaran DIY khususnya di Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) DIY Sutarno membenarkan dominasi asosiasi itu. Meski demikian, dia menilai masyarakat sudah menyesuaikan diri dengan harga daging saat ini sehingga tidak perlu dilakukan operasi pasar untuk menurunkan harganya.
"Konsumen daging sapi di DIY memiliki segementasi khusus sehingga permintaan daging di pasaran juga stabil dan tidak ada gejolak," kata dia.
http://industri.bisnis.com/read/20161114/12/602095/daging-kerbau-impor-bulog-yogya-warga-belum-butuh
Kekuasaan Tanpa Kuasa
Minggu, 13 November 2016
Pernahkan membayangkan tingkat inflasi satu negara mencapai 650%? Itulah yang terjadi pada waktu Pejabat Presiden Soeharto menerima estafet pemerintahan dari Presiden Soekarno, tanggal 12 Maret 1967. Sebagai gambaran betapa hancur perekonomian pada waktu itu dengan parameter inflasi sebesar itu---sekarang ini---jika inflasi mencapai dua digit (di atas 9%), seluruh indikator ekonomi meliputi sektor fiskal dan moneter mengalami defisit yang berimbas dengan kanaikkan harga barang dan jasa, dan rakyat banyak yang menanggung akibatnya. Jadi, dapat dibayangkan betapa hancur perekonomian suatu negara dengan tingkat inflasi 650%. Sebagai Pejabat Presiden yang berlatar belakang militer, Pak Harto meminta bantuan dari ekonom terbaik di Indonesia untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sudah sangat rusak, termasuk kepada begawan ekonomi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan. Hukum batu terbentuknya harga adalah equilibrium antara permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak akan dapat mengintervensi harga jika tidak memiliki barang (penawaran). Pada waktu itu, beberapa pedagang besar non pri menguasai komoditi (barang) hingga mereka dapat menentukan harga semaunya. Bagaimana agar pemerintah dapat menguasai atau memiliki stok komoditi kebutuhan pokok untuk rakyat? Pak Harto membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tugas menguasai atau memiliki barang kebutuhan pokok rakyat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Setelah Bulog memiliki stok komoditi kebutuhan rakyat, maka harga dapat dikendalikan oleh pemerintah---dapat diintervensi oleh pemerintah. Harga barang mulai turun, inflasi terkendali---dalam waktu tiga tahun inflasi dapat dijinakan pada kisaran 10%. Keberhasilan Prof. Dr. Sumitro menjinakkan inflasi di Indonesia menjadikan beliau sebagai ekonom terbaik di dunia pada waktu itu. Sebagai ekonom terbaik di dunia, sepatutnya Prof. Dr. Sumitro dianugerahi hadiah Nobel. Pada awal pembentukannya, Bulog adalah suatu badan yang pimpinannya setingkat dengan menteri---bahkan beberapa kali jabatan Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Koperasi. Kini Bulog hanya sebagai perusahaan umum dengan kewenangan sangat terbatas dan tunduk pada undang-undang perseroan. Karena penkerdilan itu, maka Bulog sekarang tidak lagi dapat menyanggah atau menstabilkan harga kebutuhan pokok, terlebih kini kita menganut pasar bebas---pemodal besar menggilas pedagang kecil. Di tengah gejolak harga yang memberatkan rakyat, pemerintah tidak dapat ikut campur tangan atau mengintervensi harga. Kwik Kian Gie menyebut sistem ekonomi pasar bebas sekarang ini ibarat mengadu Macan dengan Kucing dalam satu kandang. Dengan sistem ekonomi sekarang ini, jangan harap pemerintah dapat mengendalikan harga komoditi kebutuhan pokok rakyat. Gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, seperti kenaikan harga daging, gula, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Tragis, pemerintah menjadi penonton saat rakyat dibombardir oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikendalikan oleh segelintir orang---tidak bisa lakukan apa-apa, hanya bikin jargon, slogan dan janji kosong. ()
Noor Johan
http://www.kompasiana.com/noo46/kekuasaan-tanpa-kuasa_5827bf62737a61300e0ab807
Pernahkan membayangkan tingkat inflasi satu negara mencapai 650%? Itulah yang terjadi pada waktu Pejabat Presiden Soeharto menerima estafet pemerintahan dari Presiden Soekarno, tanggal 12 Maret 1967. Sebagai gambaran betapa hancur perekonomian pada waktu itu dengan parameter inflasi sebesar itu---sekarang ini---jika inflasi mencapai dua digit (di atas 9%), seluruh indikator ekonomi meliputi sektor fiskal dan moneter mengalami defisit yang berimbas dengan kanaikkan harga barang dan jasa, dan rakyat banyak yang menanggung akibatnya. Jadi, dapat dibayangkan betapa hancur perekonomian suatu negara dengan tingkat inflasi 650%. Sebagai Pejabat Presiden yang berlatar belakang militer, Pak Harto meminta bantuan dari ekonom terbaik di Indonesia untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sudah sangat rusak, termasuk kepada begawan ekonomi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan. Hukum batu terbentuknya harga adalah equilibrium antara permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak akan dapat mengintervensi harga jika tidak memiliki barang (penawaran). Pada waktu itu, beberapa pedagang besar non pri menguasai komoditi (barang) hingga mereka dapat menentukan harga semaunya. Bagaimana agar pemerintah dapat menguasai atau memiliki stok komoditi kebutuhan pokok untuk rakyat? Pak Harto membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tugas menguasai atau memiliki barang kebutuhan pokok rakyat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Setelah Bulog memiliki stok komoditi kebutuhan rakyat, maka harga dapat dikendalikan oleh pemerintah---dapat diintervensi oleh pemerintah. Harga barang mulai turun, inflasi terkendali---dalam waktu tiga tahun inflasi dapat dijinakan pada kisaran 10%. Keberhasilan Prof. Dr. Sumitro menjinakkan inflasi di Indonesia menjadikan beliau sebagai ekonom terbaik di dunia pada waktu itu. Sebagai ekonom terbaik di dunia, sepatutnya Prof. Dr. Sumitro dianugerahi hadiah Nobel. Pada awal pembentukannya, Bulog adalah suatu badan yang pimpinannya setingkat dengan menteri---bahkan beberapa kali jabatan Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Koperasi. Kini Bulog hanya sebagai perusahaan umum dengan kewenangan sangat terbatas dan tunduk pada undang-undang perseroan. Karena penkerdilan itu, maka Bulog sekarang tidak lagi dapat menyanggah atau menstabilkan harga kebutuhan pokok, terlebih kini kita menganut pasar bebas---pemodal besar menggilas pedagang kecil. Di tengah gejolak harga yang memberatkan rakyat, pemerintah tidak dapat ikut campur tangan atau mengintervensi harga. Kwik Kian Gie menyebut sistem ekonomi pasar bebas sekarang ini ibarat mengadu Macan dengan Kucing dalam satu kandang. Dengan sistem ekonomi sekarang ini, jangan harap pemerintah dapat mengendalikan harga komoditi kebutuhan pokok rakyat. Gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, seperti kenaikan harga daging, gula, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Tragis, pemerintah menjadi penonton saat rakyat dibombardir oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikendalikan oleh segelintir orang---tidak bisa lakukan apa-apa, hanya bikin jargon, slogan dan janji kosong. ()
Noor Johan
http://www.kompasiana.com/noo46/kekuasaan-tanpa-kuasa_5827bf62737a61300e0ab807
Bulog Sultra Siap Tampung Produksi Jagung Petani Lokal
Minggu, 13 November 2016
Kabarkendari.com- Perjuangan petani jagung di Sulawesi Tenggara dalam memperoleh panen jagung berlimpah kini tidak sia-sia. Pasalnya, Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Tenggara telah menyatakan siap menampung jagung hibrida produksi petani lokal.
“Sekarang Bulog siap menampung jagung hibrida yang ada di seluruh Sultra,” kata Kepala Divre Bulog Sultra, La Ode Amijaya Kamaluddin, Minggu 13 November 2016. Pihak Bulog sudah menginformasikan kepada perwakilan Bulog yang ada di daerah dan seluruh bupati, salah satunya yaitu Bupati Konawe Selatan.
Rencananya, jagung yang dibeli Bulog akan digunakan untuk pakan hewan ternak. Amijaya mengatakan, Indonesia masih kekurangan jagung sehingga terus menggenjot sektor pertanian jagung. Menurut dia, beberapa kabupaten/kota yang potensi pertanian yang besar yakni Kabupaten Buton, Muna, Muna Barat, Baubau, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan.
Tujuh kabupaten tersebut kata Kadivre Bulog Sultra, sangatlah potensial untuk ditanami jagung, dan harapannya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. “Jadi Sultra harus fokus pada kekuatan pangan,” ujarnya.
Untuk diketahui, luas lahan sawah produksi di luar Jawa satu-satunya yang terbesar ada di Sulawesi Selatan. Namun akibat kepadatan penduduk yang naik setiap tahunnya, luas lahannya semakin tergerus.
Sultra memiliki prospek untuk mengalahkan Sulsel dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Karena Sultra mempunyai lahan luas yang belum digarap. Dukungan pemerintah daerah sangatlah penting untuk memprogramkan setiap tahun 1.000 hektarare lahan ditanamkan jagung.
http://kabarkendari.com/bulog-sultra-tampung-produksi-jagung/
Kabarkendari.com- Perjuangan petani jagung di Sulawesi Tenggara dalam memperoleh panen jagung berlimpah kini tidak sia-sia. Pasalnya, Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Tenggara telah menyatakan siap menampung jagung hibrida produksi petani lokal.
“Sekarang Bulog siap menampung jagung hibrida yang ada di seluruh Sultra,” kata Kepala Divre Bulog Sultra, La Ode Amijaya Kamaluddin, Minggu 13 November 2016. Pihak Bulog sudah menginformasikan kepada perwakilan Bulog yang ada di daerah dan seluruh bupati, salah satunya yaitu Bupati Konawe Selatan.
Rencananya, jagung yang dibeli Bulog akan digunakan untuk pakan hewan ternak. Amijaya mengatakan, Indonesia masih kekurangan jagung sehingga terus menggenjot sektor pertanian jagung. Menurut dia, beberapa kabupaten/kota yang potensi pertanian yang besar yakni Kabupaten Buton, Muna, Muna Barat, Baubau, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan.
Tujuh kabupaten tersebut kata Kadivre Bulog Sultra, sangatlah potensial untuk ditanami jagung, dan harapannya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. “Jadi Sultra harus fokus pada kekuatan pangan,” ujarnya.
Untuk diketahui, luas lahan sawah produksi di luar Jawa satu-satunya yang terbesar ada di Sulawesi Selatan. Namun akibat kepadatan penduduk yang naik setiap tahunnya, luas lahannya semakin tergerus.
Sultra memiliki prospek untuk mengalahkan Sulsel dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Karena Sultra mempunyai lahan luas yang belum digarap. Dukungan pemerintah daerah sangatlah penting untuk memprogramkan setiap tahun 1.000 hektarare lahan ditanamkan jagung.
http://kabarkendari.com/bulog-sultra-tampung-produksi-jagung/
Jumat, 11 November 2016
Kuning dan Bau, Masyarakat Keluhkan Kualitas Beras Bulog
KAMIS,10 NOVEMBER 2016
Metroterkini.com - Masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis mengeluhkan kualitas beras untuk orang miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Bengkalis. Sebab, beras yang mereka terima warnanya kekuning-kuningan dan berbau.
Tentang rendahnya kualitas beras Bulog tersebut juga dikeluhkan Lurah Kota Bengkalis Rafli Kurniawan. Rafli kepada wartawan, Kamis (10/11/2016) siang, mengatakan, keluhan warga ini sudah disampaikan ke Bulog. Namun, menurut Bulog kualitas beras yang ada semunya sama.
Padahal menurut Rafli, tiga bulan lalu Raskin dari Bulog yang diterima warganya kualitasnya lumayan bagus.
Akan tetapi, Raskin untuk bulan November dan Desember yang diterima beberapa hari lalu, sepertinya tidak layak untuk dikonsumsi.
"Saat saya tanyakan ke bulog, mereka (Bulog) mengatakan kondisi beras Raskin itu memang demikian. Dan beras itu dari dalam negeri, semuanya sama," ungkap Rafli.
"Iya memang kita pada akhir bulan terhitung dari bulan November dan Desember mendapatkan bantuan beras Raskin dari Bulog Bengkalis sebanyak 2.100 kg dan Raskin dari pusat sebanyak 2.370 kg. Beras ini kemudian dibagikan untuk 149 warga," kata Lurah Kota Bengkalis, Rafli Kurniawan.
Tetapi setelah di cek kualitas berasnya, ungkap Rafli lagi, pihaknya merasa heran mendapatkan kualitas beras yang disalurkan Bulog tersebut rendah.
"Berasnya agak sedikit berwarna kuning dan berbau, kalau saya menilai beras ini sepertinya tidak layak dikonsumsi," ungkapnya lagi. [rdi]
Metroterkini.com - Masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis mengeluhkan kualitas beras untuk orang miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Bengkalis. Sebab, beras yang mereka terima warnanya kekuning-kuningan dan berbau.
Tentang rendahnya kualitas beras Bulog tersebut juga dikeluhkan Lurah Kota Bengkalis Rafli Kurniawan. Rafli kepada wartawan, Kamis (10/11/2016) siang, mengatakan, keluhan warga ini sudah disampaikan ke Bulog. Namun, menurut Bulog kualitas beras yang ada semunya sama.
Padahal menurut Rafli, tiga bulan lalu Raskin dari Bulog yang diterima warganya kualitasnya lumayan bagus.
Akan tetapi, Raskin untuk bulan November dan Desember yang diterima beberapa hari lalu, sepertinya tidak layak untuk dikonsumsi.
"Saat saya tanyakan ke bulog, mereka (Bulog) mengatakan kondisi beras Raskin itu memang demikian. Dan beras itu dari dalam negeri, semuanya sama," ungkap Rafli.
"Iya memang kita pada akhir bulan terhitung dari bulan November dan Desember mendapatkan bantuan beras Raskin dari Bulog Bengkalis sebanyak 2.100 kg dan Raskin dari pusat sebanyak 2.370 kg. Beras ini kemudian dibagikan untuk 149 warga," kata Lurah Kota Bengkalis, Rafli Kurniawan.
Tetapi setelah di cek kualitas berasnya, ungkap Rafli lagi, pihaknya merasa heran mendapatkan kualitas beras yang disalurkan Bulog tersebut rendah.
"Berasnya agak sedikit berwarna kuning dan berbau, kalau saya menilai beras ini sepertinya tidak layak dikonsumsi," ungkapnya lagi. [rdi]
Surplus Cadangan Beras, Bulog Jabar Pasok Sumatra dan Aceh
KAMIS,10 NOVEMBER 2016
Bisnis.com, BANDUNG - Perum Bulog Divre Jabar memastikan persediaan beras hingga Maret 2017 dalam kondisi surplus sehingga bisa dipasok untuk memenuhi kebutuhan di provinsi lainnya.
Kepala Bulog Divre Jabar Alip Afandi mengungkapkan penyerapan beras hingga akhir tahun ini diproyeksikan lebih dari 545.000 ton atau 101% dari target 2016.
Sekalipun terjadi fluktuasi harga gabah, menurutnya, tidak menjadi hambatan berarti bagi penyerapan beras oleh Bulog. Diproyeksikan bahkan ada tambahan 100.000 ton hingga Desember 2016.
"Penyerapan masih terus dilakukan. Bulog Jabar bahkan meningkatkan target pengiriman beras ke luar pulau dari 100.000 ton menjadi 190.000 ton," katanya, Kamis (10/11/2016).
Dia menjelaskan realisasi pengiriman beras sudah sekitar 70.000 ton yang hampir 50% dikirim ke Sumatra seperti Medan, Riau, Bangka, Sumatra Barat hingga Aceh dan Kalimantan Barat.
"Beras kami beli dari petani Rp7.300/kg, gabah kering giling Rp4.650/kg, dan gabah kering pungut Rp3.700/kg. Pencapaian tersebut bisa dikatakan sangat baik, karena saat ini target sudah terlampaui meskipun batas penyerapannya baru akan berakhir Desember 2016," tuturnya.
Menurutnya, tingginya penyerapan pada tahun ini sudah bisa diprediksi sejak pertengahan tahun di mana penyerapan hingga Juni 2016 sudah melebihi pencapaian periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan selisih 80.000 ton.
Pada Juni 2016, diketahui penyerapan sudah mencapai 330.000 ton lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebanyak 250.000 ton.
http://industri.bisnis.com/read/20161110/99/601348/surplus-cadangan-beras-bulog-jabar-pasok-sumatra-dan-aceh
Bisnis.com, BANDUNG - Perum Bulog Divre Jabar memastikan persediaan beras hingga Maret 2017 dalam kondisi surplus sehingga bisa dipasok untuk memenuhi kebutuhan di provinsi lainnya.
Kepala Bulog Divre Jabar Alip Afandi mengungkapkan penyerapan beras hingga akhir tahun ini diproyeksikan lebih dari 545.000 ton atau 101% dari target 2016.
Sekalipun terjadi fluktuasi harga gabah, menurutnya, tidak menjadi hambatan berarti bagi penyerapan beras oleh Bulog. Diproyeksikan bahkan ada tambahan 100.000 ton hingga Desember 2016.
"Penyerapan masih terus dilakukan. Bulog Jabar bahkan meningkatkan target pengiriman beras ke luar pulau dari 100.000 ton menjadi 190.000 ton," katanya, Kamis (10/11/2016).
Dia menjelaskan realisasi pengiriman beras sudah sekitar 70.000 ton yang hampir 50% dikirim ke Sumatra seperti Medan, Riau, Bangka, Sumatra Barat hingga Aceh dan Kalimantan Barat.
"Beras kami beli dari petani Rp7.300/kg, gabah kering giling Rp4.650/kg, dan gabah kering pungut Rp3.700/kg. Pencapaian tersebut bisa dikatakan sangat baik, karena saat ini target sudah terlampaui meskipun batas penyerapannya baru akan berakhir Desember 2016," tuturnya.
Menurutnya, tingginya penyerapan pada tahun ini sudah bisa diprediksi sejak pertengahan tahun di mana penyerapan hingga Juni 2016 sudah melebihi pencapaian periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan selisih 80.000 ton.
Pada Juni 2016, diketahui penyerapan sudah mencapai 330.000 ton lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebanyak 250.000 ton.
http://industri.bisnis.com/read/20161110/99/601348/surplus-cadangan-beras-bulog-jabar-pasok-sumatra-dan-aceh
Bulog Banyumas Akan Sediakan Daging Kerbau
KAMIS,10 NOVEMBER 2016
PURWOKERTO, suaramerdeka.com – Bulog Subdivre Banyumas pada Jumat (11/11) berencana menjual daging kerbau kepada masyarakat. Saat ini, daging tersebut sedang didistribusikan ke Banyumas.
“Sekarang daging kerbau masih dalam perjalanan. Kemungkinan malam sampai di Banyumas,” ujar Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Sub Divre Banyumas, M Priyono, Kamis (10/11).
Menurut dia, daging kerbau yang didistribusikan ke Banyumas mencapai satu ton. Setelah terdistribusi, Bulog Banyumas akan segera menjual kepada masyarakat di halaman kantor. “Kami saat ini masih menunggu harga resmi dari pusat,” kata dia.
Sebelum daging kerbau dijual, Bulog Banyumas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, rencana ke depan daging kerbau juga akan didistribusikan ke Rumah Pangan Kita (RPK).
Lebih lanjut Priyono mengatakan, rencana penjualan daging kerbau mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, beberapa warga sudah mulai menanyakan kapan penjualannya serta mulai memesan daging kerbau.
“Kami sudah mendapat pesanan dari masyarakat 100 kilogram daging kerbau,” ujarnya.
(Puji Purwanto/CN41/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/bulog-banyumas-akan-sediakan-daging-kerbau/
PURWOKERTO, suaramerdeka.com – Bulog Subdivre Banyumas pada Jumat (11/11) berencana menjual daging kerbau kepada masyarakat. Saat ini, daging tersebut sedang didistribusikan ke Banyumas.
“Sekarang daging kerbau masih dalam perjalanan. Kemungkinan malam sampai di Banyumas,” ujar Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Sub Divre Banyumas, M Priyono, Kamis (10/11).
Menurut dia, daging kerbau yang didistribusikan ke Banyumas mencapai satu ton. Setelah terdistribusi, Bulog Banyumas akan segera menjual kepada masyarakat di halaman kantor. “Kami saat ini masih menunggu harga resmi dari pusat,” kata dia.
Sebelum daging kerbau dijual, Bulog Banyumas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, rencana ke depan daging kerbau juga akan didistribusikan ke Rumah Pangan Kita (RPK).
Lebih lanjut Priyono mengatakan, rencana penjualan daging kerbau mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, beberapa warga sudah mulai menanyakan kapan penjualannya serta mulai memesan daging kerbau.
“Kami sudah mendapat pesanan dari masyarakat 100 kilogram daging kerbau,” ujarnya.
(Puji Purwanto/CN41/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/bulog-banyumas-akan-sediakan-daging-kerbau/
Bulog Riau Klaim Belum Terima Izin Impor Cabai
KAMIS,10 NOVEMBER 2016
PEKANBARU -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau Kepri menyatakan hingga saat ini pihaknya belum mengantongi izin impor cabai sebagai bentuk intervensi pasar.
Humas Bulog Riau Kepri Hendra Gunafi mengatakan untuk menjalankan langkah stabilisasi harga cabai merah yang tinggi saat ini, perlu regulasi yang jelas. Masalah utama tingginya harga cabai menurut dia karena kurangnya stok cabai di pasar.
"Untuk mendatangkan cabai dari dalam negeri ya tidak bisa karena semua daerah kekurangan, tetapi kalau impor luar negeri, kami belum punya izin dari pihak terkait," katanya yang dilansir Bisnis, Kamis (10/11).
Hendra mengatakan sebagai pihak yang ditugaskan melakukan intervensi harga kebutuhan pokok, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya komoditas dengan kebutuhan penanganan lebih.
Dia mencontohkan, sebagai pelaksana program operasi pasar bawang merah dari Brebes di Riau beberapa waktu lalu, masalah utama yang dihadapi pihaknya adalah proses pengangkutan dari daerah produksi, sampai ke gudang Bulog.
Bawang merah termasuk komoditas yang perlu penanganan khusus, sehingga selama pengangkutan tidak mengalami penyusutan, akibat rusak dan salah prosedur pengiriman.
"Cabai ini karakternya juga sama dengan bawang merah, barangnya cepat busuk karena itu harus dipikirkan benar pengiriman stoknya agar tidak menimbulkan masalah baru selama proses distribusi," katanya.
Meski demikian, bila telah diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan impor dan operasi pasar cabai merah, pihaknya siap menjalankan instruksi tersebut.
Sebelumnya Pemprov Riau berharap peran lebih dari Bulog Riau Kepri untuk membantu upaya stabilisasi harga cabai merah yang terus naik sejak bulan lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan ada banyak cara dan langkah yang bisa dilakukan Bulog untuk mengatasi tingginya harga cabai.
"Kami berharap banyak pada Bulog untuk membantu menangani tingginya harga cabai, upaya itu perlu dimaksimalkan sehingga harga cabai bisa turun kembali," katanya.
Harga cabai merah di Pekanbaru dan sekitarnya mulai menunjukkan peningkatan sejak awal Oktober, dari posisi Rp40.000 per kilogram bertahap hingga menyentuh Rp80.000per kilogram akhir bulan lalu.
Sampai pekan pertama November, harga cabai merah tidak kembali normal malah terus meningkat mencapai Rp100.000 per kilogram di pasar wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
PEKANBARU -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau Kepri menyatakan hingga saat ini pihaknya belum mengantongi izin impor cabai sebagai bentuk intervensi pasar.
Humas Bulog Riau Kepri Hendra Gunafi mengatakan untuk menjalankan langkah stabilisasi harga cabai merah yang tinggi saat ini, perlu regulasi yang jelas. Masalah utama tingginya harga cabai menurut dia karena kurangnya stok cabai di pasar.
"Untuk mendatangkan cabai dari dalam negeri ya tidak bisa karena semua daerah kekurangan, tetapi kalau impor luar negeri, kami belum punya izin dari pihak terkait," katanya yang dilansir Bisnis, Kamis (10/11).
Hendra mengatakan sebagai pihak yang ditugaskan melakukan intervensi harga kebutuhan pokok, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya komoditas dengan kebutuhan penanganan lebih.
Dia mencontohkan, sebagai pelaksana program operasi pasar bawang merah dari Brebes di Riau beberapa waktu lalu, masalah utama yang dihadapi pihaknya adalah proses pengangkutan dari daerah produksi, sampai ke gudang Bulog.
Bawang merah termasuk komoditas yang perlu penanganan khusus, sehingga selama pengangkutan tidak mengalami penyusutan, akibat rusak dan salah prosedur pengiriman.
"Cabai ini karakternya juga sama dengan bawang merah, barangnya cepat busuk karena itu harus dipikirkan benar pengiriman stoknya agar tidak menimbulkan masalah baru selama proses distribusi," katanya.
Meski demikian, bila telah diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan impor dan operasi pasar cabai merah, pihaknya siap menjalankan instruksi tersebut.
Sebelumnya Pemprov Riau berharap peran lebih dari Bulog Riau Kepri untuk membantu upaya stabilisasi harga cabai merah yang terus naik sejak bulan lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan ada banyak cara dan langkah yang bisa dilakukan Bulog untuk mengatasi tingginya harga cabai.
"Kami berharap banyak pada Bulog untuk membantu menangani tingginya harga cabai, upaya itu perlu dimaksimalkan sehingga harga cabai bisa turun kembali," katanya.
Harga cabai merah di Pekanbaru dan sekitarnya mulai menunjukkan peningkatan sejak awal Oktober, dari posisi Rp40.000 per kilogram bertahap hingga menyentuh Rp80.000per kilogram akhir bulan lalu.
Sampai pekan pertama November, harga cabai merah tidak kembali normal malah terus meningkat mencapai Rp100.000 per kilogram di pasar wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
Kamis, 10 November 2016
Warga Tolak Raskin Bulog Banten Kualitas Buruk, Warnanya Kuning
Rabu, 9 November 2016
TANGERANGRAYAONLINE.COM – Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang digulirkan Bulog sub drive Banten ditolak warga Kota Tangerang karena kualitas raskin yang dinilai buruk dan tidak layak konsumsi.
Penolakan raskin tersebut seperti terjadi pada pendistribusian raskin di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari, Selasa (8/11). Penolakan warga disebabkan kualitas raskin yang didistribusikan sudah berwarna kuning sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Para warga khawatir, jika mengkonsumsi raskin yang berkulitas buruk itu malah akan mengganggu kesehatan.
Nasik Syaiful, Kasie Kemasyarakatan Kelurahan Karangsari membenarkan, bahwa pihaknya memang menolak beras raskin dari Bulog Banten. Bahkan, Syaiful’ juga mengaku, pihaknya sudah membuat surat pengembalian raskin tidak layak tersebut.
“Terpaksa (raskin) kami tolak, pasalnya warnanya kuning, dan kondisinya sudah hancur,” terang Syaiful.
Syaiful menyebut bahwa penolakan terhadap happy wheels pendistribusian raskin dari Bulog Banten itu kompak di semua kelurahan se Kecamatan Neglasari. Bahkan dia mengatakan, kemungkinan penolakan terjadi menyeluruh di kota Tangerang dan Banten.
Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya setiap bulan menerima 1.301 kg raskin untuk warga kurang mampu di wilayah tersebut. Menurut Syaiful, raskin tersebut dihargai Rp.24.000/15 kg.
“Beras Raskin yang biasa disalurkan setiap bulan bagi warga kurang mampu kualitasnya lumayan bagus, tapi kok kali ini dikasih beras dengan kualitas buruk,” katanya heran.
Sementara itu Lurah Mekarsari Unggul Arif juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, dengan diberikannya beras raskin dengan kualitas buruk tentu saja akan berdampak bagi kesehatan warga.
“Mestinya Bulog Banten gak seperti itu untuk melayani masyarakatnya, udah kurang mampu dikasih pula raskin jelek,” kritiknya. (abe/yan)
http://tangerangrayaonline.com/2016/11/09/warga-tolak-raskin-bulog-banten-kualitas-buruk-warnanya-kuning/
TANGERANGRAYAONLINE.COM – Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang digulirkan Bulog sub drive Banten ditolak warga Kota Tangerang karena kualitas raskin yang dinilai buruk dan tidak layak konsumsi.
Penolakan raskin tersebut seperti terjadi pada pendistribusian raskin di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari, Selasa (8/11). Penolakan warga disebabkan kualitas raskin yang didistribusikan sudah berwarna kuning sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Para warga khawatir, jika mengkonsumsi raskin yang berkulitas buruk itu malah akan mengganggu kesehatan.
Nasik Syaiful, Kasie Kemasyarakatan Kelurahan Karangsari membenarkan, bahwa pihaknya memang menolak beras raskin dari Bulog Banten. Bahkan, Syaiful’ juga mengaku, pihaknya sudah membuat surat pengembalian raskin tidak layak tersebut.
“Terpaksa (raskin) kami tolak, pasalnya warnanya kuning, dan kondisinya sudah hancur,” terang Syaiful.
Syaiful menyebut bahwa penolakan terhadap happy wheels pendistribusian raskin dari Bulog Banten itu kompak di semua kelurahan se Kecamatan Neglasari. Bahkan dia mengatakan, kemungkinan penolakan terjadi menyeluruh di kota Tangerang dan Banten.
Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya setiap bulan menerima 1.301 kg raskin untuk warga kurang mampu di wilayah tersebut. Menurut Syaiful, raskin tersebut dihargai Rp.24.000/15 kg.
“Beras Raskin yang biasa disalurkan setiap bulan bagi warga kurang mampu kualitasnya lumayan bagus, tapi kok kali ini dikasih beras dengan kualitas buruk,” katanya heran.
Sementara itu Lurah Mekarsari Unggul Arif juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, dengan diberikannya beras raskin dengan kualitas buruk tentu saja akan berdampak bagi kesehatan warga.
“Mestinya Bulog Banten gak seperti itu untuk melayani masyarakatnya, udah kurang mampu dikasih pula raskin jelek,” kritiknya. (abe/yan)
http://tangerangrayaonline.com/2016/11/09/warga-tolak-raskin-bulog-banten-kualitas-buruk-warnanya-kuning/
Bulog Palopo Rancang Pembagian Raskin Pakai Voucher
Rabu, 9 November 2016
TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Badan Usaha Logistik (Bulog) Sub Devisi Regional VI Kota Palopo akan menerapkan program pembagian raskin dalam bentuk voucher.
Program ini masih sementara dirancang dan baru akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.
Kepada tribunpalopo.com, Wakil Kepala Bulog Palopo, I Ketut Ginan, mengatakan nantinya warga tidak lagi menerima raskin melalui kantor lurah atau kantor desa.
"Nanti, warga tidak lagi mengambil raskin melalui kantor lurah, cukup lurah mendata warganya yang berhak mendapatkan raskin, setelah itu kami bagikan voucher," jelasnya kepada tribunpalopo.com, Rabu (8/11/2016).
Ketut Ginan menambahkan warga yang telah memiliki voucher dapat mengambil beras melalui penyalur yang telah bekerjasama dengan Bulog.
Kantor Bulog Sub Divisi Regional VI Kota Palopo terletak di Jl Durian, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
http://makassar.tribunnews.com/2016/11/09/bulog-palopo-rancang-pembagian-raskin-pakai-voucher
TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Badan Usaha Logistik (Bulog) Sub Devisi Regional VI Kota Palopo akan menerapkan program pembagian raskin dalam bentuk voucher.
Program ini masih sementara dirancang dan baru akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.
Kepada tribunpalopo.com, Wakil Kepala Bulog Palopo, I Ketut Ginan, mengatakan nantinya warga tidak lagi menerima raskin melalui kantor lurah atau kantor desa.
"Nanti, warga tidak lagi mengambil raskin melalui kantor lurah, cukup lurah mendata warganya yang berhak mendapatkan raskin, setelah itu kami bagikan voucher," jelasnya kepada tribunpalopo.com, Rabu (8/11/2016).
Ketut Ginan menambahkan warga yang telah memiliki voucher dapat mengambil beras melalui penyalur yang telah bekerjasama dengan Bulog.
Kantor Bulog Sub Divisi Regional VI Kota Palopo terletak di Jl Durian, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
http://makassar.tribunnews.com/2016/11/09/bulog-palopo-rancang-pembagian-raskin-pakai-voucher
Rabu, 09 November 2016
Brebes Jadi Percontohan Kampung Bawang Merah
Rabu, 9 November 2016
BREBES, KOMPAS — Pemerintah menjadikan Desa Jagalempeni di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai percontohan Kampung Bawang Merah. Dalam program tersebut, para petani di desa itu mendapatkan pinjaman permodalan. Bawang merah hasil petani akan dibeli Perum Bulog.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat mengunjungi Kampung Bawang Merah di Desa Jagalempeni, Selasa (8/11), mengatakan, program tersebut untuk memberikan dukungan kepada para petani bawang merah di Brebes. Selama ini petani kerap menghadapi persoalan harga benih yang mahal, tetapi saat panen harga bawang merah di tingkat petani murah. Padahal, harga bawang di Jakarta mahal.
Menurut Rini, untuk mengatasi hal itu, upaya yang dilakukan harus mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, petani diberi kartu tani. Dengan kartu tani tersebut, petani bisa mendapatkan kredit untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, sewa lahan, bahkan biaya hidup selama dua bulan (selama musim tanam).
Bantuan permodalan dengan bunga ringan tersebut diberikan melalui bank pemerintah, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Menurut rencana, kartu tani akan mulai digunakan pada musim tanam akhir November ini.
Hasil panen mereka akan dibeli oleh Perum Bulog yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) setempat. Bawang merah dari petani akan dibeli di atas harga impas sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan. "Dengan demikian, petani bisa menabung guna memperbaiki kehidupannya," kata Rini.
Dengan adanya kartu tani, lanjutnya, pendataan petani akan lebih jelas. Nama petani, tempat tinggal, luas lahan yang digarap, serta status kepemilikan lahan akan terdata dengan tepat. Selain bawang merah, program tersebut juga akan diterapkan pada komoditas beras dan jagung.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, di Desa Jagalempeni terdapat 1.200 petani, dengan 261 hektar sawah. Dari jumlah itu, petani yang mendapatkan kartu tani 499 orang dengan luas lahan bawang merah 112 hektar.
Perum Bulog sedang menyiapkan gudang penampungan bawang merah di Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes. Menurut Imam, untuk saat ini program kampung bawang merah dengan kartu tani untuk petani bawang merah baru diterapkan di Brebes. Dia berharap program itu bisa berhasil sehingga bisa diterapkan di daerah-daerah lain. (WIE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161109kompas/#/23/
BREBES, KOMPAS — Pemerintah menjadikan Desa Jagalempeni di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai percontohan Kampung Bawang Merah. Dalam program tersebut, para petani di desa itu mendapatkan pinjaman permodalan. Bawang merah hasil petani akan dibeli Perum Bulog.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat mengunjungi Kampung Bawang Merah di Desa Jagalempeni, Selasa (8/11), mengatakan, program tersebut untuk memberikan dukungan kepada para petani bawang merah di Brebes. Selama ini petani kerap menghadapi persoalan harga benih yang mahal, tetapi saat panen harga bawang merah di tingkat petani murah. Padahal, harga bawang di Jakarta mahal.
Menurut Rini, untuk mengatasi hal itu, upaya yang dilakukan harus mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, petani diberi kartu tani. Dengan kartu tani tersebut, petani bisa mendapatkan kredit untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, sewa lahan, bahkan biaya hidup selama dua bulan (selama musim tanam).
Bantuan permodalan dengan bunga ringan tersebut diberikan melalui bank pemerintah, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Menurut rencana, kartu tani akan mulai digunakan pada musim tanam akhir November ini.
Hasil panen mereka akan dibeli oleh Perum Bulog yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) setempat. Bawang merah dari petani akan dibeli di atas harga impas sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan. "Dengan demikian, petani bisa menabung guna memperbaiki kehidupannya," kata Rini.
Dengan adanya kartu tani, lanjutnya, pendataan petani akan lebih jelas. Nama petani, tempat tinggal, luas lahan yang digarap, serta status kepemilikan lahan akan terdata dengan tepat. Selain bawang merah, program tersebut juga akan diterapkan pada komoditas beras dan jagung.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, di Desa Jagalempeni terdapat 1.200 petani, dengan 261 hektar sawah. Dari jumlah itu, petani yang mendapatkan kartu tani 499 orang dengan luas lahan bawang merah 112 hektar.
Perum Bulog sedang menyiapkan gudang penampungan bawang merah di Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes. Menurut Imam, untuk saat ini program kampung bawang merah dengan kartu tani untuk petani bawang merah baru diterapkan di Brebes. Dia berharap program itu bisa berhasil sehingga bisa diterapkan di daerah-daerah lain. (WIE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161109kompas/#/23/
4 Ribu Ton Raskin Ngendon Di Gudang Bulog
Selasa, 08 November 2016
SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak 4.946,760 ton bantuan beras untuk 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum terdistribusi.
Berdasarkan data dari Gudang Bulog Sumenep, pagu raskin tahun 2016 mencapai 20.948,040 ton. Hingga saat ini penebusan raskin baru berkisar 16.001,280 ton. Dilihat dari sisa waktu yang tinggal 27 hari, mestinya penebusan raskin sudah mencapai 18.000 ton dari kuota tahun ini.
“Kalau yang belum tertebus masih di atas dua ribu ton, maka penebusan tahun ini sangat minim,” kata Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah, Selasa, 8 November 2016.
Minul, sapaan akrabnya Ainul Fatah, mengaku belum mengetahui alasan kepala Desa (kades) enggan melakukan penebusan raskin secara rutin setiap bulan. Pihaknya mengaku selalu melakukan sosialisasi agar 330 kades melakukan penebusan, mengingat beras bersubsidi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu, jika ditinggalkan terlalu lama di gudang Bulog, dikhawatirkan kualitas beras menjadi rusak dengan sendirinya. Bahkan kalau tidak dilakukan penebusan hingga batas akhir, maka kuota itu akan hangus.
“Yang paling fatal, apabila penebusan bertumpu di akhir tahun. Meskipun kades melakukan penebusan, namun beras tidak bisa didistribusi lantaran stok terbatas, seperti yang terjadi di tahun 2015,” tegasnya.
Apalagi kapasitas gudang Bulog di Sumenep hanya mampu menampung beras maksimal 2.000 ton. Kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan apabila penebusan dilakukan bertumpu pada akhir tahun.
“Kapasitas gudang masih mampu menampung kuota setiap bulan, tapi kalau penebusan bertumpu di akhir tahun, yang jelas tidak mampu. Karena selama ini ada sebagian desa yang sama sekali tidak melakukan penebusan sejak awal tahun,” tegas Minul. (JUNAIDI/MK)
http://www.koranmadura.com/2016/11/08/4-ribu-ton-raskin-ngendon-di-gudang-bulog/
SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak 4.946,760 ton bantuan beras untuk 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum terdistribusi.
Berdasarkan data dari Gudang Bulog Sumenep, pagu raskin tahun 2016 mencapai 20.948,040 ton. Hingga saat ini penebusan raskin baru berkisar 16.001,280 ton. Dilihat dari sisa waktu yang tinggal 27 hari, mestinya penebusan raskin sudah mencapai 18.000 ton dari kuota tahun ini.
“Kalau yang belum tertebus masih di atas dua ribu ton, maka penebusan tahun ini sangat minim,” kata Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah, Selasa, 8 November 2016.
Minul, sapaan akrabnya Ainul Fatah, mengaku belum mengetahui alasan kepala Desa (kades) enggan melakukan penebusan raskin secara rutin setiap bulan. Pihaknya mengaku selalu melakukan sosialisasi agar 330 kades melakukan penebusan, mengingat beras bersubsidi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu, jika ditinggalkan terlalu lama di gudang Bulog, dikhawatirkan kualitas beras menjadi rusak dengan sendirinya. Bahkan kalau tidak dilakukan penebusan hingga batas akhir, maka kuota itu akan hangus.
“Yang paling fatal, apabila penebusan bertumpu di akhir tahun. Meskipun kades melakukan penebusan, namun beras tidak bisa didistribusi lantaran stok terbatas, seperti yang terjadi di tahun 2015,” tegasnya.
Apalagi kapasitas gudang Bulog di Sumenep hanya mampu menampung beras maksimal 2.000 ton. Kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan apabila penebusan dilakukan bertumpu pada akhir tahun.
“Kapasitas gudang masih mampu menampung kuota setiap bulan, tapi kalau penebusan bertumpu di akhir tahun, yang jelas tidak mampu. Karena selama ini ada sebagian desa yang sama sekali tidak melakukan penebusan sejak awal tahun,” tegas Minul. (JUNAIDI/MK)
http://www.koranmadura.com/2016/11/08/4-ribu-ton-raskin-ngendon-di-gudang-bulog/
Bulog dan PPI Diusulkan Jadi Stabiltator Komoditi Cabai dan Bawang Merah
Selasa, 08 November 2016
SMN – Terjadinya lonjakan harga komoditi bahan pokok seperti cabai dan bawang merah direspon serius oleh Kementerian Pertanian (Kemtan). Bahkan Kemtan mengusulkan pembentukan badan penyangga oleh perusahaan badan usaha milik negara, yakni Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang dinilai memiliki pengalaman dan siap dalam menangani komoditas strategis.
“Ada komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah saat saat kekurangan pasokan maka akan melonjak harganya. Ini perlu penanganan yang sistematis dan strategis seperti beras,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kemtan, Spudnik Sujono melalui siaran pers, Senin (7/11).
Badan penyangga tersebut, kata dia, bisa diberi penugasan oleh pemerintah untuk membeli cabai dan bawang merah saat musim panen. Selanjutnya bisa menyimpan di gudang yang dimiliki serta kemudian dijual saat harga mulai tinggi.
Menurutnya, Badan penyangga ini dinilai sangat mendesak untuk bisa dibentuk dalam waktu dekat, agar masalah lonjakan harga cabai dan bawang merah tak terus-menerus terjadi setiap tahunnya, terutama pada Oktober, November, dan Desember.
“Setiap tahun, Kemtan selalu menjadi pemadam kebakaran yaitu saat terjadi lonjakan harga dan stok dipasaran berkurang maka dilakukan operasi pasar. Cara seperti itu tidak akan efektif mengingat hanya bersifat sementara saja” jelasnya.
Ia menjelaskan, pola yang seperti dilakukan Bulog dalam menangani beras seperti saat ini sudah sangat tepat. Hal itu terbukti dengan harga beras yang jarang terjadi lonjakan dan stok selalu tersedia.
“Harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah yang menembus hingga Rp 60 ribu per kilogram sangatlah tidak wajar mengingat sebenarnya produksi dan stok di petani tersedia dan tidak terjadi gagal panen,” ungkapnya.
Manajemen pola tanam yang selama ini dilakukan petani sesuai usulan Kemtan, yaitu dengan tidak menanam cabai dan bawang secara sporadis tapi bergantian, juga sudah dilakukan petani. “Memang musim hujan yang berkepanjangan saat ini cukup mempengaruhi stok komoditas itu, disamping kurang lancarnya distribusi akibat cuaca yang tidak baik,” ujarnya. (afr/kom)
SMN – Terjadinya lonjakan harga komoditi bahan pokok seperti cabai dan bawang merah direspon serius oleh Kementerian Pertanian (Kemtan). Bahkan Kemtan mengusulkan pembentukan badan penyangga oleh perusahaan badan usaha milik negara, yakni Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang dinilai memiliki pengalaman dan siap dalam menangani komoditas strategis.
“Ada komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah saat saat kekurangan pasokan maka akan melonjak harganya. Ini perlu penanganan yang sistematis dan strategis seperti beras,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kemtan, Spudnik Sujono melalui siaran pers, Senin (7/11).
Badan penyangga tersebut, kata dia, bisa diberi penugasan oleh pemerintah untuk membeli cabai dan bawang merah saat musim panen. Selanjutnya bisa menyimpan di gudang yang dimiliki serta kemudian dijual saat harga mulai tinggi.
Menurutnya, Badan penyangga ini dinilai sangat mendesak untuk bisa dibentuk dalam waktu dekat, agar masalah lonjakan harga cabai dan bawang merah tak terus-menerus terjadi setiap tahunnya, terutama pada Oktober, November, dan Desember.
“Setiap tahun, Kemtan selalu menjadi pemadam kebakaran yaitu saat terjadi lonjakan harga dan stok dipasaran berkurang maka dilakukan operasi pasar. Cara seperti itu tidak akan efektif mengingat hanya bersifat sementara saja” jelasnya.
Ia menjelaskan, pola yang seperti dilakukan Bulog dalam menangani beras seperti saat ini sudah sangat tepat. Hal itu terbukti dengan harga beras yang jarang terjadi lonjakan dan stok selalu tersedia.
“Harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah yang menembus hingga Rp 60 ribu per kilogram sangatlah tidak wajar mengingat sebenarnya produksi dan stok di petani tersedia dan tidak terjadi gagal panen,” ungkapnya.
Manajemen pola tanam yang selama ini dilakukan petani sesuai usulan Kemtan, yaitu dengan tidak menanam cabai dan bawang secara sporadis tapi bergantian, juga sudah dilakukan petani. “Memang musim hujan yang berkepanjangan saat ini cukup mempengaruhi stok komoditas itu, disamping kurang lancarnya distribusi akibat cuaca yang tidak baik,” ujarnya. (afr/kom)
KPK: Irman Gusman Titip Harga Penjualan Gula Milik Bulog
Selasa, 08 November 2016
VIVA.co.id "“ Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menerima suap Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Tak cuma didakwa menerima uang suap karena menjual pengaruhnya kepada Direktur Utama Perum Bulog, agar menyalurkan gula impor ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 lelalui CV Semesta Berjaya, Irman juga disebutkan menitip harga Rp300 untuk setiap kilogram gula yang akan dijual Memi dan Sutanto. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin menjelaskan, pada 21 Juli Memi mendatangi Irman di rumahnya Jalan Denpasar C 3 nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Memi menyampaikan sudah mengajukan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumbar 3.
000 ton. Tapi, permohonan itu tidak direspon Bulog. Memi lantas meminta supaya Irman mengupayakan CV SB bisa membeli gula impor dari Bulog untuk didistribusikan ke Sumbar. "Terdakwa bersedia membantu dengan meminta fee Rp300 per kilogram atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi," kata Jaksa Ahmad membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jl. Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2016.
Setelah mendapat kesepakatan, Memi melapor kepada suaminya, Xaveriandy Sutanto. Menindaklanjuti permintaan Memi, terang Jaksa Ahmad, Irman menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00. "Agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Sumatera Barat melalui Divisi Regional Perum Bulog Sumbar karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal," ujarnya. Dalam komunikasinya, Irman juga menyampaikan kepada Djarot, bahwa dia merekomendasikan Memi sebagai pihak yang menyalurkan gula impor itu.
Karena yang meminta adalah Ketua DPD RI, Djarot menyanggupinya. Djarot kemudian meminta nomor ponsel pribadi Memi kepada Irman. Setelah itu Djarot menghubungi Memi dan menyampaikan akan mengalokasikan alokasi gula sesuai permintaan Irman. Jaksa melanjutkan, pada 22 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00, Djarot menghubungi Kepala Perum Bulog Divisi Sumbar Benhur Ngkaimi.
Djarot menyampaikan ada titipan pesan dari Irman agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor untuk menyalurkan ke Sumbar. Djarot meminta Benhur menindaklanjuti pesan Irman. "Dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya," kata Jaksa Ahmad. Pada 23 Juli 2016, Benhur memberitahu Memi bahwa CV SB sudah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog.
Setelah itu Memi menginformasikan kepada Sutanto bahwa Benhur memberitahu CV SB mendapatkan gula impor Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni Rp11.500 sampai dengan Rp11.600 per kilogram. Pada 25 Juli 2016, Djarot kembali menghubungi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi. Memi menjawab sudah mengajukan purchase order gula impor 3.
000 ton ke Perum Bulog Divre Sumbar. Rencananya akan diberikan secara bertahap, yakni 1.000 ton terlebih dahulu. Tak cukup di situ, kata Jaksa Ahmad, Djarot justru kembali menghubungi Benhur menanyakan progres distribusi gula yang diminta terdakwa untuk Memi. "Benhur Ngkaimi menjawab 1.
000 ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta," kata Jaksa Ahmad. Menurut Ahmad, Sumbar akhirnya mendapat distribusi gula impor Perum Bulog. Sejak 12 Agustus 2016 sampai 10 September 2016 CV Semesta Berjaya telah menerima 1.000 ton gula di gudang Perum Bulog di Kepala Gading, Jakarta Utara. "Yang kemudian disalurkan oleh Xaveriandy Sutanto dan Memi di beberapa lokasi," ujarnya.
Sabtu, 17 September sekitar 23.00 WIB, Memi dan Sutanto menemui Irman di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100 juta. "Tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK." (mus) .
VIVA.co.id "“ Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menerima suap Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Tak cuma didakwa menerima uang suap karena menjual pengaruhnya kepada Direktur Utama Perum Bulog, agar menyalurkan gula impor ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 lelalui CV Semesta Berjaya, Irman juga disebutkan menitip harga Rp300 untuk setiap kilogram gula yang akan dijual Memi dan Sutanto. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin menjelaskan, pada 21 Juli Memi mendatangi Irman di rumahnya Jalan Denpasar C 3 nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Memi menyampaikan sudah mengajukan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumbar 3.
000 ton. Tapi, permohonan itu tidak direspon Bulog. Memi lantas meminta supaya Irman mengupayakan CV SB bisa membeli gula impor dari Bulog untuk didistribusikan ke Sumbar. "Terdakwa bersedia membantu dengan meminta fee Rp300 per kilogram atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi," kata Jaksa Ahmad membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jl. Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2016.
Setelah mendapat kesepakatan, Memi melapor kepada suaminya, Xaveriandy Sutanto. Menindaklanjuti permintaan Memi, terang Jaksa Ahmad, Irman menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00. "Agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Sumatera Barat melalui Divisi Regional Perum Bulog Sumbar karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal," ujarnya. Dalam komunikasinya, Irman juga menyampaikan kepada Djarot, bahwa dia merekomendasikan Memi sebagai pihak yang menyalurkan gula impor itu.
Karena yang meminta adalah Ketua DPD RI, Djarot menyanggupinya. Djarot kemudian meminta nomor ponsel pribadi Memi kepada Irman. Setelah itu Djarot menghubungi Memi dan menyampaikan akan mengalokasikan alokasi gula sesuai permintaan Irman. Jaksa melanjutkan, pada 22 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00, Djarot menghubungi Kepala Perum Bulog Divisi Sumbar Benhur Ngkaimi.
Djarot menyampaikan ada titipan pesan dari Irman agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor untuk menyalurkan ke Sumbar. Djarot meminta Benhur menindaklanjuti pesan Irman. "Dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya," kata Jaksa Ahmad. Pada 23 Juli 2016, Benhur memberitahu Memi bahwa CV SB sudah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog.
Setelah itu Memi menginformasikan kepada Sutanto bahwa Benhur memberitahu CV SB mendapatkan gula impor Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni Rp11.500 sampai dengan Rp11.600 per kilogram. Pada 25 Juli 2016, Djarot kembali menghubungi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi. Memi menjawab sudah mengajukan purchase order gula impor 3.
000 ton ke Perum Bulog Divre Sumbar. Rencananya akan diberikan secara bertahap, yakni 1.000 ton terlebih dahulu. Tak cukup di situ, kata Jaksa Ahmad, Djarot justru kembali menghubungi Benhur menanyakan progres distribusi gula yang diminta terdakwa untuk Memi. "Benhur Ngkaimi menjawab 1.
000 ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta," kata Jaksa Ahmad. Menurut Ahmad, Sumbar akhirnya mendapat distribusi gula impor Perum Bulog. Sejak 12 Agustus 2016 sampai 10 September 2016 CV Semesta Berjaya telah menerima 1.000 ton gula di gudang Perum Bulog di Kepala Gading, Jakarta Utara. "Yang kemudian disalurkan oleh Xaveriandy Sutanto dan Memi di beberapa lokasi," ujarnya.
Sabtu, 17 September sekitar 23.00 WIB, Memi dan Sutanto menemui Irman di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100 juta. "Tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK." (mus) .
Selasa, 08 November 2016
ACC Desak Penegak Hukum, Usut Beras Raskin Bulog Yang Rusak
Senin, 07 November 2016
MAKASSAR, PedomanMakassar__ Gabungan lembaga anti korupsi mendesak penegak hukum mengusut kasus beras raskin rusak dan hitam yang disalurkan Bulog ke masyarakat Kab. Gowa, Sulsel.
Lembaga aktifis anti korupsi yang mendesak kasus tersebut salah satunya lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang bernama Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel.
“Pihak Bulog harus mempertanggungjawabkan, kejadian ini mempertegas ada unsur kesengajaan dari bulog, kenapa bisa tak ada pemeriksaan terhadap beras yang akan disalurkan ke masyarakat, “kata Kadir Wokanubun, Wakil Direktur Anti Corruption Committe, Minggu (6/11/16).
Total beras rastra sebelum dikembalikan Pemkab Gowa melalui Bupati Gowa ke Bulog berjumlah 2.650 karung yang terdiri dari Kelurahan Manggalli 288 karung, Desa Julu Pa’mai 450, Desa Panakkukang 746, Desa Bonto Ramba 400 karung, Desa Julukanaya 286 karung dan Desa Julu Bori 450 karung.
Sementara Kadir mengatakan bahwa penyaluran beras raskin rusak kepada masyarakat Kab. Gowa seharusnya segera dilirik penegak hukum karena jelas ada aroma korupsi didalamnya.
”Apalagi ini juga meyangkut penggunaan anggaran negara maka sebaiknya aparat penegak hukum perlu dilibatkan untuk pengusutan kasus ini karena ada aroma mafia disini ,”Tegasnya Kadir.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menolak penyaluran beras raskin oleh Bulog Makassar untuk masyarakatnya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Patallassang.
“Kemarin saya minta turun langsung cek di lapangan. Ada memang beberapa yang kualitasnya buruk dan kita minta untuk diganti,” kata Adnan
Dari data yang ada, beras rastra yang disalurkan Bulog Makassar ke dua Kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulsel, diangkut menggunakan 12 unit truk Dyna, Selasa 1 November 2016. Setiap satu unit mobil truk Dyna diketahui memuat delapan ton beras raskin.(Uki | Wan)
http://pedomanmakassar.com/2016/11/07/acc-desak-penegak-hukum-usut-beras-raskin-bulog-yang-rusak/
MAKASSAR, PedomanMakassar__ Gabungan lembaga anti korupsi mendesak penegak hukum mengusut kasus beras raskin rusak dan hitam yang disalurkan Bulog ke masyarakat Kab. Gowa, Sulsel.
Lembaga aktifis anti korupsi yang mendesak kasus tersebut salah satunya lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang bernama Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel.
“Pihak Bulog harus mempertanggungjawabkan, kejadian ini mempertegas ada unsur kesengajaan dari bulog, kenapa bisa tak ada pemeriksaan terhadap beras yang akan disalurkan ke masyarakat, “kata Kadir Wokanubun, Wakil Direktur Anti Corruption Committe, Minggu (6/11/16).
Total beras rastra sebelum dikembalikan Pemkab Gowa melalui Bupati Gowa ke Bulog berjumlah 2.650 karung yang terdiri dari Kelurahan Manggalli 288 karung, Desa Julu Pa’mai 450, Desa Panakkukang 746, Desa Bonto Ramba 400 karung, Desa Julukanaya 286 karung dan Desa Julu Bori 450 karung.
Sementara Kadir mengatakan bahwa penyaluran beras raskin rusak kepada masyarakat Kab. Gowa seharusnya segera dilirik penegak hukum karena jelas ada aroma korupsi didalamnya.
”Apalagi ini juga meyangkut penggunaan anggaran negara maka sebaiknya aparat penegak hukum perlu dilibatkan untuk pengusutan kasus ini karena ada aroma mafia disini ,”Tegasnya Kadir.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menolak penyaluran beras raskin oleh Bulog Makassar untuk masyarakatnya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Patallassang.
“Kemarin saya minta turun langsung cek di lapangan. Ada memang beberapa yang kualitasnya buruk dan kita minta untuk diganti,” kata Adnan
Dari data yang ada, beras rastra yang disalurkan Bulog Makassar ke dua Kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulsel, diangkut menggunakan 12 unit truk Dyna, Selasa 1 November 2016. Setiap satu unit mobil truk Dyna diketahui memuat delapan ton beras raskin.(Uki | Wan)
http://pedomanmakassar.com/2016/11/07/acc-desak-penegak-hukum-usut-beras-raskin-bulog-yang-rusak/
Bulog Poso kesulitan saingi pedagang beras
Senin, 07 November 2016
PALU. Bulog Poso hingga kini masih sulit bersaing dengan para pedagang dalam pembelian beras petani. Petani lebih suka mencari pedagangan lantaran menawarkan harga lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah.
"Kami sulit bersaing dengan pedagang luar karena mereka membeli beras petani lebih tinggi dari HPP," kata Kepala Sub Divre Bulog Kabupaten Poso Yusri Pakke di Poso, Senin (7/11).
Ia mengatakan pedagang luar dari Manado dan Gorontalo membeli dengan harga Rp 8.000-an per kilogram (kg).
Bulog membeli beras petani terima langsung di gudang sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300 per kg.
Dari segi harga, tentu Bulog sudah kalah bersaing. Petani akan lebih memilih menjual langsung kepada pedagang karena harga cukup tinggi.
Bulog, kata Yursi, tidak mungkin memaksa petani menjual kepada pemerintah, meski sudah ada nota kesepahaman antara Pemkab Poso dengan Bulog untuk menjual 10% dari hasil panen petani.
Namun demikian, Bulog melalui satgas tetap gencar membeli meski realisasi pembelian hanya kecil.
"Tapi tetap ada pengadaan sekalipun jumlahnya sedikit," kata dia.
Bulog menargetkan pengadaan beras di Kabupaten Poso musim panen ini sebanyak 10.000 ton.
Bulog Poso baru berhasil membeli beras petani sejak April sampai akhir Oktober 2016 sekitar 2.800 ton dari target mencapai 10.000 ton.
Menurut dia, tidak mungkin target pengadaan terpenuhi karena tinggal dua bulan lagi Bulog melakukan pembelian.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-poso-kesulitan-saingi-pedagang-beras
PALU. Bulog Poso hingga kini masih sulit bersaing dengan para pedagang dalam pembelian beras petani. Petani lebih suka mencari pedagangan lantaran menawarkan harga lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah.
"Kami sulit bersaing dengan pedagang luar karena mereka membeli beras petani lebih tinggi dari HPP," kata Kepala Sub Divre Bulog Kabupaten Poso Yusri Pakke di Poso, Senin (7/11).
Ia mengatakan pedagang luar dari Manado dan Gorontalo membeli dengan harga Rp 8.000-an per kilogram (kg).
Bulog membeli beras petani terima langsung di gudang sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300 per kg.
Dari segi harga, tentu Bulog sudah kalah bersaing. Petani akan lebih memilih menjual langsung kepada pedagang karena harga cukup tinggi.
Bulog, kata Yursi, tidak mungkin memaksa petani menjual kepada pemerintah, meski sudah ada nota kesepahaman antara Pemkab Poso dengan Bulog untuk menjual 10% dari hasil panen petani.
Namun demikian, Bulog melalui satgas tetap gencar membeli meski realisasi pembelian hanya kecil.
"Tapi tetap ada pengadaan sekalipun jumlahnya sedikit," kata dia.
Bulog menargetkan pengadaan beras di Kabupaten Poso musim panen ini sebanyak 10.000 ton.
Bulog Poso baru berhasil membeli beras petani sejak April sampai akhir Oktober 2016 sekitar 2.800 ton dari target mencapai 10.000 ton.
Menurut dia, tidak mungkin target pengadaan terpenuhi karena tinggal dua bulan lagi Bulog melakukan pembelian.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-poso-kesulitan-saingi-pedagang-beras
Bulog Segera Realisasikan 25 Ribu Rumah Pangan
SENIN, 07 NOVEMBER 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur memproyeksikan bakal memiliki 25.000 Rumah Pangan Kita (RPK) sejalan dengan upaya menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Wakil Kepala Bulog Divre Jatim Supriyanto mengatakan hingga saat ini di Jatim sudah merealisasikan sekitar 787 RPK. Baru-baru ini Bulog telah membuka gerai RPK di Blitar Jawa Timur sehingga total RPK di Blitar ada 15 RPK.
“Harapannya 25.000 RPK ini bisa terealisasi sampai akhir tahun ini agar jaringan distribusi pangan ini bisa menyentuh masyarakat secara luas,” katanya, Senin (7 November 2016).
Dia memaparkan program RPK sendiri dibuat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal distribusi pangan. Selain itu, RPK juga diyakini akan mampu menjaga stabilitas harga pangan karena pemilik RPK akan menjual barang komoditas yang harganya sudah ditentukan oleh Bulog.
“Untuk menjadi RPK juga tidak sulit, masyarkat cukup mengajukan kepada Bulog dengan membawa KTP, KK dan surat keterangan dari RW dengan modal awal Rp5 juta. Namun dalam satu RW hanya boleh ada satu RPK untuk menjaga persaingan,” jelasnya.
Dia menambahkan saat ini RPK tersebut hanya menyiapkan empat komoditas pangan yakni beras, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng. Upaya RPK tersebut juga sejalan dengan rencana peningkatan penyerapan gabah kering panen (GKP) milik petani.
Tahun ini pun, Bulog Jatim memproyeksikan bisa menyerap 850.000 ton gabah beras petani. Hingga saat ini penyerapan beras dari petani sudah mencapai sekitar 700.000 an ton, atau rerata telah menyerap sekitar 850 ton GKP pe hari.
“Tahun depan diharapkan bisa menyerap lebih banyak lagi beras petani mencapai 1 juta ton, karena di Jatim ini panennya menyambung terus dimulai dari wilayah barat Madiun, Ponorogo, Bojonegoro terus panen,” imbuhnya.
Supriyanto menambahka Jatim saat ini masih memiliki stok beras hingga mencapai 400.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim dan luar Jatim hingga Juni 2017.
“Sekitar 30% stok beras Bulog ada ada di Jatim,” imbuhnya.
TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur memproyeksikan bakal memiliki 25.000 Rumah Pangan Kita (RPK) sejalan dengan upaya menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Wakil Kepala Bulog Divre Jatim Supriyanto mengatakan hingga saat ini di Jatim sudah merealisasikan sekitar 787 RPK. Baru-baru ini Bulog telah membuka gerai RPK di Blitar Jawa Timur sehingga total RPK di Blitar ada 15 RPK.
“Harapannya 25.000 RPK ini bisa terealisasi sampai akhir tahun ini agar jaringan distribusi pangan ini bisa menyentuh masyarakat secara luas,” katanya, Senin (7 November 2016).
Dia memaparkan program RPK sendiri dibuat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal distribusi pangan. Selain itu, RPK juga diyakini akan mampu menjaga stabilitas harga pangan karena pemilik RPK akan menjual barang komoditas yang harganya sudah ditentukan oleh Bulog.
“Untuk menjadi RPK juga tidak sulit, masyarkat cukup mengajukan kepada Bulog dengan membawa KTP, KK dan surat keterangan dari RW dengan modal awal Rp5 juta. Namun dalam satu RW hanya boleh ada satu RPK untuk menjaga persaingan,” jelasnya.
Dia menambahkan saat ini RPK tersebut hanya menyiapkan empat komoditas pangan yakni beras, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng. Upaya RPK tersebut juga sejalan dengan rencana peningkatan penyerapan gabah kering panen (GKP) milik petani.
Tahun ini pun, Bulog Jatim memproyeksikan bisa menyerap 850.000 ton gabah beras petani. Hingga saat ini penyerapan beras dari petani sudah mencapai sekitar 700.000 an ton, atau rerata telah menyerap sekitar 850 ton GKP pe hari.
“Tahun depan diharapkan bisa menyerap lebih banyak lagi beras petani mencapai 1 juta ton, karena di Jatim ini panennya menyambung terus dimulai dari wilayah barat Madiun, Ponorogo, Bojonegoro terus panen,” imbuhnya.
Supriyanto menambahka Jatim saat ini masih memiliki stok beras hingga mencapai 400.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim dan luar Jatim hingga Juni 2017.
“Sekitar 30% stok beras Bulog ada ada di Jatim,” imbuhnya.
Senin, 07 November 2016
Bos Bulog paparkan tugas berat wujudkan ketahanan pangan di SMA Blitar
SENIN, 07 NOVEMBER 2016
BLITAR, kabarbisnis.com: Pemerintah telah memberikan tiga tugas utama kepada Perum Bulog, yaitu menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan pokok dalam negeri. Hal ini demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo saat mengajar siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 di SMAN I Talun Blitar dalam program BUMN Mengajar, Sabtu (5/11/2016).
Imam menjelaskan sejauh ini pemerintah sangat konsen dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena pengaruhnya sangat luar biasa. Sedikit saja pangan mengalami gejolak, dampaknya akan sangat berbahaya. Untuk itulah, ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan harus dijaga.
“Menjaga ketersediaan pangan pokok sebagai cadangan pemerintah sudah dilakukan oleh Bulog dengan menyerap produk pertanian dari petani dalam negeri. Untuk keterjangkauan, ada dua faktor, keterjangkauan secara fisik agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah serta keterjangkauan harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pangan pokok,” ujarnya.
Dalam hal ini, Bulog telah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program raskin di seluruh Indonesia. Selain itu, Bulog juga telah menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan melalui pengelolaan CBP.
“Agar lebih dekat dengan masyarakat dan stabilitas pangan pokok bisa lebih dijaga, Bulog telah membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) dengan mengajak masyarakat luas untuk bekerjasama,” kata Imam.
Target Bulog, akan ada 100 ribu RPK yang bisa diakases masyarakat hingga tahun depan. Selain lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, program ini juga untuk mempersiapkan pencabutan raskin yang akan diganti dengan e-voucer, dimana nantinya masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan voucer tersebut bisa menukarkannya di RPK.
Pada kesempatan tersebut, Imam juga memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki mimpi. Bahwa mereka bisa menjadi apapun yang dicita-citakan jika memiliki kemauan kuat.
“Kalau kalian mau menjadi seperti ini, seperti Direksi Perum Bulog, itu sangat bisa asal memiliki kemauan. Dan jika ingin menjadi yang terbaik, ada jalan yang harus dilewati. Akik menjadi bagus melalui proses dan itu membutuhkan waktu yang lama,” pungkas Imam yang juga pernah mengenyam pendidikan di SMAN I Talun Blitar yang dulunya masih bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) tersebut.
Walik Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Hari Sukoratna mengatakan sangat bertimakasih dan menyambut gembira dengan pelaksanaan program BUMN Mengajar di sekolahannya. Karena langkah ini akan mampu memberikan motivasi kepada siswa dan siswi untuk menggapai cita-citanya. "Apalagi pak Imam, Direktur Bulog tersebut adalah salah satu siswa yang dulu pernah belajar disini juga," katanya mengakhiri. kbc6
http://www.kabarbisnis.com/read/2871419/bos-bulog-paparkan-tugas-berat-wujudkan-ketahanan-pangan-di-sma-blitar
BLITAR, kabarbisnis.com: Pemerintah telah memberikan tiga tugas utama kepada Perum Bulog, yaitu menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan pokok dalam negeri. Hal ini demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo saat mengajar siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 di SMAN I Talun Blitar dalam program BUMN Mengajar, Sabtu (5/11/2016).
Imam menjelaskan sejauh ini pemerintah sangat konsen dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena pengaruhnya sangat luar biasa. Sedikit saja pangan mengalami gejolak, dampaknya akan sangat berbahaya. Untuk itulah, ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan harus dijaga.
“Menjaga ketersediaan pangan pokok sebagai cadangan pemerintah sudah dilakukan oleh Bulog dengan menyerap produk pertanian dari petani dalam negeri. Untuk keterjangkauan, ada dua faktor, keterjangkauan secara fisik agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah serta keterjangkauan harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pangan pokok,” ujarnya.
Dalam hal ini, Bulog telah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program raskin di seluruh Indonesia. Selain itu, Bulog juga telah menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan melalui pengelolaan CBP.
“Agar lebih dekat dengan masyarakat dan stabilitas pangan pokok bisa lebih dijaga, Bulog telah membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) dengan mengajak masyarakat luas untuk bekerjasama,” kata Imam.
Target Bulog, akan ada 100 ribu RPK yang bisa diakases masyarakat hingga tahun depan. Selain lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, program ini juga untuk mempersiapkan pencabutan raskin yang akan diganti dengan e-voucer, dimana nantinya masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan voucer tersebut bisa menukarkannya di RPK.
Pada kesempatan tersebut, Imam juga memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki mimpi. Bahwa mereka bisa menjadi apapun yang dicita-citakan jika memiliki kemauan kuat.
“Kalau kalian mau menjadi seperti ini, seperti Direksi Perum Bulog, itu sangat bisa asal memiliki kemauan. Dan jika ingin menjadi yang terbaik, ada jalan yang harus dilewati. Akik menjadi bagus melalui proses dan itu membutuhkan waktu yang lama,” pungkas Imam yang juga pernah mengenyam pendidikan di SMAN I Talun Blitar yang dulunya masih bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) tersebut.
Walik Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Hari Sukoratna mengatakan sangat bertimakasih dan menyambut gembira dengan pelaksanaan program BUMN Mengajar di sekolahannya. Karena langkah ini akan mampu memberikan motivasi kepada siswa dan siswi untuk menggapai cita-citanya. "Apalagi pak Imam, Direktur Bulog tersebut adalah salah satu siswa yang dulu pernah belajar disini juga," katanya mengakhiri. kbc6
http://www.kabarbisnis.com/read/2871419/bos-bulog-paparkan-tugas-berat-wujudkan-ketahanan-pangan-di-sma-blitar
Raskin dan Kebijakan Perberasan
Minggu, 6 November 2016
Artikel, TabloidPendidikan.Com – Mencermati tulisan Denni P Purbasari (Kompas, 11/10), tampaknya ia berangkat dari pandangan bahwa beras untuk rakyat miskin alias raskin merupakan program yang berdiri sendiri. Dalam tulisan ini dicoba untuk dilihat dari sudut pandang kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.
Tulisan Denni tersebut sebenarnya untuk merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program raskin tidak efektif karena tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas dan administrasi. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar program raskin didesain ulang. Namun, oleh Denni, desain program raskin diubah sehingga menyebutnya sebagai reformasi (mengubah bentuk). Apabila desain program raskin diubah, hal itu dapat berimplikasi perubahan kebijakan perberasan yang fondasinya dibuat oleh Presiden Megawati pada tahun 2001.
Presiden Megawati menetapkan raskin (pada waktu itu namanya operasi pasar khusus atau OPK) sebagai bagian dari kebijakan penyaluran stok beras nasional seperti tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perberasan. Inpres inilah yang menjadi dasar kebijakan perberasan sampai saat ini. Melalui inpres tersebut, ditetapkan kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.
Di hulunya, inpres itu melindungi petani dari gempuran kebijakan impor beras bebas dengan cara membeli gabah dan beras pada harga pembelian pemerintah. Kemudian, di tengahnya, hasil pembelian beras untuk memperkuat stok nasional. Selanjutnya, di hilir, penyaluran beras OPK. Inpres tersebut memberikan jaminan persediaan dan penyaluran beras kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan atau kelompok yang dilayani program OPK/raskin.
Perlu ditambahkan bahwa semula program OPK dipakai sebagai instrumen untuk mengatasi kelompok rawan pangan akibat adanya krisis yang terjadi tahun 1997/1998. Program OPK dibuat oleh kita sendiri tanpa bantuan ahli asing dengan pembiayaan dari kita sendiri, bahkan dengan dibiayai Bulog terlebih dahulu. Program dibuat atas usul Menteri Pangan sebelum Bank Dunia/IMF meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial. Program dimulai bulan Juli 1998 di DKI Jakarta dan Banten, kemudian bulan September berlaku di seluruh Indonesia.
Sasaran program OPK menggunakan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk keluarga pra-sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS I) mengingat pada waktu itu hanya BKKBN yang memiliki data sampai tingkat keluarga. Setiap keluarga menerima 10 kilogram dengan harga separuh dari harga pasar (Rp 1.000/kg), selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Dari Juli 1998 sampai Maret 1999, Bulog menyalurkan OPK 1 juta ton yang menjangkau 10 juta keluarga di 27 provinsi, 400 kabupaten, dan 40.000 titik distribusi. Program ini diperpanjang lagi sampai Maret 2000, yang akhirnya Presiden Megawati menetapkan program raskin sebagai bagian dari penyaluran stok nasional pada 2001 melalui Inpres No 9/2001.
Harus terintegrasi
Sukses program swasembada beras tahun 1980-an, antara lain, karena didukung oleh kebijakan perberasan yang terintegrasi. Petani didorong untuk meningkatkan produksi padi dan hasilnya dijamin oleh Bulog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pembelian dipakai untuk memperkuat stok beras nasional dan penyalurannya dijamin melalui distribusi beras untuk PNS/TNI/Polri.
Untuk pembelian beras, Bulog menggunakan kredit bank (KLBI) yang dijamin oleh Menteri Keuangan. Menkeu bersedia menjamin kredit Bulog karena ada jaminan APBN untuk ransum beras PNS/TNI/Polri. Dengan demikian, antarprogram dan pendanaan terkait dalam satu sistem yang solid dan terintegrasi.
Apabila cara pandang hulu-tengah-hilir digunakan, tidak mungkin hanya diubah di tingkat hilir. Reformasi program raskin, sebagaimana dimaksud Denni, dapat dilakukan apabila kebijakan di tingkat hulu (perlindungan kepada petani) sudah tidak diperlukan lagi dan atau juga tidak perlu pengamanan stok nasional. Denni mengatakan, fungsi Bulog tidak hilang karena Bulog tetap hadir sebagai pengelola buffer stock dan stabilisator harga. Namun, pengalaman empiris tidak semudah itu. Pengalaman berswasembada beras 1984- 1993 dan pengalaman pada rezim impor beras bebas 2000-2004 dapat menjadi pelajaran berharga.
Walaupun pada era swasembada beras tahun 1984-1993 masih ada penyaluran tetap untuk ransum beras PNS/TNI/Polri, untuk operasi pasar nyaris tidak ada sehingga memerlukan upaya ekspor beras untuk menjaga beras agar tidak rusak. Namun, ekspor beras tersebut mengalami kerugian yang besar sekali. Kerugian pertama karena harga beras kita sekitar 40 persen di atas harga beras dunia. Kerugian kedua sewaktu kita ekspor harga beras dunia turun hampir 30 persen.
Kemudian, pengalaman lain pada tahun 2000-2004 ketika impor beras diperlakukan secara bebas. Harga beras saat itu dapat stabil sepanjang tahun selama 4-5 tahun. Harga beras medium saat itu sekitar Rp 2.500/kg (IR III di Pasar Induk Cipinang). Operasi Pasar Bulog sama sekali tidak ada. Hasil pembelian Bulog dalam rangka menjaga harga di tingkat petani dengan jumlah sekitar 2 juta ton dipakai untuk penyaluran raskin. Dapat kita bayangkan apabila Presiden Megawati pada saat itu tidak menetapkan kebijakan raskin sebagai penyaluran stok nasional, maka stok beras Bulog akan menumpuk, selanjutnya Bulog akan mengalami kebangkrutan, termasuk bank yang mendanainya.
Penutup
Potongan orasi profesi mantan Kepala Bulog Jusuf Kalla dalam rangka HUT Ke-40 Bulog, Kamis, 10 Mei 2007, patut kita renungkan: ”Zaman dulu, setiap akhir bulan ada karung beras di motor atau di mobil PNS, termasuk Kabulog. Tiap bulan saya dikirimi. Yang sekarang didistribusikan adalah raskin. Raskin ini jumlahnya besar, tetapi jika nanti dihilangkan pada saatnya kalau kita sudah lebih sejahtera, tentu Bulog harus mencari ke mana menjualnya, berarti ke pasar. Karena, kalau tidak, penyimpanan kita kan tidak sebaik silo-silo di Amerika atau di mana pun sampai sekian tahun. Kita hanya di gudang-gudang yang kadang lembab, maka dalam 1-2 tahun beras bisa kuning. Karena itu, sebagai Perum, kita harus siap-siap menjalankan fungsi itu.”
Apakah kita sekarang sudah lebih sejahtera sebagaimana dipersyaratkan untuk menghapus raskin, seperti kata mantan Kabulog Jusuf Kalla? Data hasil Seminar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), 13 Agustus 2016, di Yogyakarta, dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan. Kesimpulannya, 50 persen rumah tangga di Indonesia pendapatannya sudah mandiri, artinya dapat menerima gejolak pasar beras, sedangkan 40 persen memerlukan stabilisasi, dan sisanya (10 persen) perlu dibantu.
Sependapat dengan tulisan Toto Subandriyo (Kompas, 8 September 2016) bahwa program Kupon Pangan (Reformasi Raskin) agar nantinya tidak banyak mengalami permasalahan, maka harus dapat diatasi titik kritis perencanaan program, seperti penentuan penerima manfaat atau RTS, mekanisme dan pola distribusi di tingkat desa, penentuan kualitas pangan, harga dan titik bagi.
Akhirnya, semua bergantung pada keputusan pemerintah. Hanya saja, perubahan sistem baru jangan menimbulkan masalah baru lagi. Juga perlu diperhatikan bahwa pasar beras itu mudah bergejolak. Pernyataan dan tulisan oleh pejabat di negeri ini—yang dapat mengganggu stabilitas pasar beras—perlu kehati-hatian. [Kompas]
Oleh : Sapuan Gafar, Mantan Sekretaris Menteri Pangan dan Wakil Kepala Bulog
Artikel, TabloidPendidikan.Com – Mencermati tulisan Denni P Purbasari (Kompas, 11/10), tampaknya ia berangkat dari pandangan bahwa beras untuk rakyat miskin alias raskin merupakan program yang berdiri sendiri. Dalam tulisan ini dicoba untuk dilihat dari sudut pandang kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.
Tulisan Denni tersebut sebenarnya untuk merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program raskin tidak efektif karena tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas dan administrasi. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar program raskin didesain ulang. Namun, oleh Denni, desain program raskin diubah sehingga menyebutnya sebagai reformasi (mengubah bentuk). Apabila desain program raskin diubah, hal itu dapat berimplikasi perubahan kebijakan perberasan yang fondasinya dibuat oleh Presiden Megawati pada tahun 2001.
Presiden Megawati menetapkan raskin (pada waktu itu namanya operasi pasar khusus atau OPK) sebagai bagian dari kebijakan penyaluran stok beras nasional seperti tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perberasan. Inpres inilah yang menjadi dasar kebijakan perberasan sampai saat ini. Melalui inpres tersebut, ditetapkan kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.
Di hulunya, inpres itu melindungi petani dari gempuran kebijakan impor beras bebas dengan cara membeli gabah dan beras pada harga pembelian pemerintah. Kemudian, di tengahnya, hasil pembelian beras untuk memperkuat stok nasional. Selanjutnya, di hilir, penyaluran beras OPK. Inpres tersebut memberikan jaminan persediaan dan penyaluran beras kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan atau kelompok yang dilayani program OPK/raskin.
Perlu ditambahkan bahwa semula program OPK dipakai sebagai instrumen untuk mengatasi kelompok rawan pangan akibat adanya krisis yang terjadi tahun 1997/1998. Program OPK dibuat oleh kita sendiri tanpa bantuan ahli asing dengan pembiayaan dari kita sendiri, bahkan dengan dibiayai Bulog terlebih dahulu. Program dibuat atas usul Menteri Pangan sebelum Bank Dunia/IMF meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial. Program dimulai bulan Juli 1998 di DKI Jakarta dan Banten, kemudian bulan September berlaku di seluruh Indonesia.
Sasaran program OPK menggunakan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk keluarga pra-sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS I) mengingat pada waktu itu hanya BKKBN yang memiliki data sampai tingkat keluarga. Setiap keluarga menerima 10 kilogram dengan harga separuh dari harga pasar (Rp 1.000/kg), selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Dari Juli 1998 sampai Maret 1999, Bulog menyalurkan OPK 1 juta ton yang menjangkau 10 juta keluarga di 27 provinsi, 400 kabupaten, dan 40.000 titik distribusi. Program ini diperpanjang lagi sampai Maret 2000, yang akhirnya Presiden Megawati menetapkan program raskin sebagai bagian dari penyaluran stok nasional pada 2001 melalui Inpres No 9/2001.
Harus terintegrasi
Sukses program swasembada beras tahun 1980-an, antara lain, karena didukung oleh kebijakan perberasan yang terintegrasi. Petani didorong untuk meningkatkan produksi padi dan hasilnya dijamin oleh Bulog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pembelian dipakai untuk memperkuat stok beras nasional dan penyalurannya dijamin melalui distribusi beras untuk PNS/TNI/Polri.
Untuk pembelian beras, Bulog menggunakan kredit bank (KLBI) yang dijamin oleh Menteri Keuangan. Menkeu bersedia menjamin kredit Bulog karena ada jaminan APBN untuk ransum beras PNS/TNI/Polri. Dengan demikian, antarprogram dan pendanaan terkait dalam satu sistem yang solid dan terintegrasi.
Apabila cara pandang hulu-tengah-hilir digunakan, tidak mungkin hanya diubah di tingkat hilir. Reformasi program raskin, sebagaimana dimaksud Denni, dapat dilakukan apabila kebijakan di tingkat hulu (perlindungan kepada petani) sudah tidak diperlukan lagi dan atau juga tidak perlu pengamanan stok nasional. Denni mengatakan, fungsi Bulog tidak hilang karena Bulog tetap hadir sebagai pengelola buffer stock dan stabilisator harga. Namun, pengalaman empiris tidak semudah itu. Pengalaman berswasembada beras 1984- 1993 dan pengalaman pada rezim impor beras bebas 2000-2004 dapat menjadi pelajaran berharga.
Walaupun pada era swasembada beras tahun 1984-1993 masih ada penyaluran tetap untuk ransum beras PNS/TNI/Polri, untuk operasi pasar nyaris tidak ada sehingga memerlukan upaya ekspor beras untuk menjaga beras agar tidak rusak. Namun, ekspor beras tersebut mengalami kerugian yang besar sekali. Kerugian pertama karena harga beras kita sekitar 40 persen di atas harga beras dunia. Kerugian kedua sewaktu kita ekspor harga beras dunia turun hampir 30 persen.
Kemudian, pengalaman lain pada tahun 2000-2004 ketika impor beras diperlakukan secara bebas. Harga beras saat itu dapat stabil sepanjang tahun selama 4-5 tahun. Harga beras medium saat itu sekitar Rp 2.500/kg (IR III di Pasar Induk Cipinang). Operasi Pasar Bulog sama sekali tidak ada. Hasil pembelian Bulog dalam rangka menjaga harga di tingkat petani dengan jumlah sekitar 2 juta ton dipakai untuk penyaluran raskin. Dapat kita bayangkan apabila Presiden Megawati pada saat itu tidak menetapkan kebijakan raskin sebagai penyaluran stok nasional, maka stok beras Bulog akan menumpuk, selanjutnya Bulog akan mengalami kebangkrutan, termasuk bank yang mendanainya.
Penutup
Potongan orasi profesi mantan Kepala Bulog Jusuf Kalla dalam rangka HUT Ke-40 Bulog, Kamis, 10 Mei 2007, patut kita renungkan: ”Zaman dulu, setiap akhir bulan ada karung beras di motor atau di mobil PNS, termasuk Kabulog. Tiap bulan saya dikirimi. Yang sekarang didistribusikan adalah raskin. Raskin ini jumlahnya besar, tetapi jika nanti dihilangkan pada saatnya kalau kita sudah lebih sejahtera, tentu Bulog harus mencari ke mana menjualnya, berarti ke pasar. Karena, kalau tidak, penyimpanan kita kan tidak sebaik silo-silo di Amerika atau di mana pun sampai sekian tahun. Kita hanya di gudang-gudang yang kadang lembab, maka dalam 1-2 tahun beras bisa kuning. Karena itu, sebagai Perum, kita harus siap-siap menjalankan fungsi itu.”
Apakah kita sekarang sudah lebih sejahtera sebagaimana dipersyaratkan untuk menghapus raskin, seperti kata mantan Kabulog Jusuf Kalla? Data hasil Seminar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), 13 Agustus 2016, di Yogyakarta, dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan. Kesimpulannya, 50 persen rumah tangga di Indonesia pendapatannya sudah mandiri, artinya dapat menerima gejolak pasar beras, sedangkan 40 persen memerlukan stabilisasi, dan sisanya (10 persen) perlu dibantu.
Sependapat dengan tulisan Toto Subandriyo (Kompas, 8 September 2016) bahwa program Kupon Pangan (Reformasi Raskin) agar nantinya tidak banyak mengalami permasalahan, maka harus dapat diatasi titik kritis perencanaan program, seperti penentuan penerima manfaat atau RTS, mekanisme dan pola distribusi di tingkat desa, penentuan kualitas pangan, harga dan titik bagi.
Akhirnya, semua bergantung pada keputusan pemerintah. Hanya saja, perubahan sistem baru jangan menimbulkan masalah baru lagi. Juga perlu diperhatikan bahwa pasar beras itu mudah bergejolak. Pernyataan dan tulisan oleh pejabat di negeri ini—yang dapat mengganggu stabilitas pasar beras—perlu kehati-hatian. [Kompas]
Oleh : Sapuan Gafar, Mantan Sekretaris Menteri Pangan dan Wakil Kepala Bulog
Langganan:
Postingan (Atom)