Selasa, 01 Desember 2015

KPPU Awasi Kartel Beras di Makassar

Senin, 30 November 2015

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah pedagang besar di Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait dugaan adanya persekongkolan atau kartel beras.

"Kami tetap melakukan pemantauan terhadap sejumlah pedagang besar di Sulsel, khususnya di Makassar, jangan sampai ada persekongkolan harga," kata Kepala Perwakilan KPPU Makassar Ramli Simanjuntak di Makassar, Sabtu (28/11).

Sejak beberapa bulan saat pemerintah pusat menyebutkan adanya kelangkaan beras di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa dan Jakarta, kata dia, memunculkan kebijakan untuk impor beras. Namun, berdasarkan data-data dari sejumlah daerah, jika beberapa provinsi di Indonesia itu surplus beras juga dipertanyakan oleh banyak pihak karena fakta di lapangan tidak demikian.

"Kalau berdasarkan data-data beberapa provinsi itu surplus, faktanya ada kelangkaan dan inilah yang kemudian menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras," ujar dia.

Ramli mengaku jika KPPU Pusat telah mengeluarkan instruksi agar seluruh daerah dipantau mengenai dugaan adanya permainan dan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras.

Ramli juga menjelaskan KPPU telah melakukan inspeksi mendadak dibeberapa pasar di kota ini untuk memantau perkembangan harga beras serta dugaan terjadinya praktek kartel."Sulsel dikenal sebagai lumbungnya beras dan menyuplai beras ke beberapa provinsi di Indonesia. Kita ingin mengetahui, apakah ada praktek kartel atau tidak," ujar dia.

Dia mengatakan, adanya kelangkaan beras di daerah Pulau Jawa dan Jakarta memicu adanya kebijakan impor beras, apalagi pemerintah telah berhasil mengimpor satu juta ton beras.

Dalam pemantauan yang dilakukan KPPU Pusat di Sulsel dengan menghadirkan seluruh Kepala Dinas Pertanian se-Sulsel diketahui jika suplai beras ke beberapa daerah di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan hingga saat ini.

Harga beras di pasaran juga masih normal dan tidak ada kenaikan signifikan seperti di Pulau Jawa dan Jakarta yang kenaikannya itu mencapai angka 30 persen."Kita lihat sendiri kan, beberapa pedagang besar kita datangi dengan omset puluhan miliar tetapi harga berasnya itu masih relatif normal. Tapi kita tidak terpaku disitu saja karena masih melakukan pemantauan lagi ke pasar-pasar lainnya," kata dia.

Berdasarkan pemantauan itu, harga beras untuk kualitas satu atau beras kepala itu masih berada dikisaran harga Rp9700. Sedangkan beras skala medium berada di kisaran Rp8700."Kalau di Pulau Jawa dan Jakarta kan sudah di atas harga Rp10 ribu dan laporan yang masuk ke pemerintah itu adanya kekurangan stok pangan ini sehingga dikeluarkan kebijakan impor beras," jelas dia.

Ramli mengaku jika fokus penyelidikannya seperti yang dilakukan diseluruh Indonesia itu adalah dugaan tindak monopoli pasar atau kartel. Namun pihaknya belum mendapatkan indikasi tersebut.

Disebutkannya, praktek kartel yang sedang diselidikinya yakni kartel dengan cara menyeragamkan harga atau adanya persekongkolan dalam menaikkan harga serta kartel dalam menahan stok yang memicu terjadinya kelangkaan dan inflasi.

"Prakteknya itu ada dua, satu adanya monopoli harga dengan cara menyeragamkan harga di pasarang dan kedua dengan menahan stok yang memicu terjadinya inflasi," sebut dia.

Sebelumnya, Komisioner KPPU M. Nawir Messi mengatakan bahwa kurangnya stok beras di Pulau Jawa dan Jakarta memicu permintaan besar yang kemudian disikapi dengan kebijakan melakukan impor beras.

Namun, impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat justru mendapatkan pro dan kontra. Pihaknya menilai jika kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan karena Indonesia punya banyak stok beras.

Nawir mengaku data-data yang diterima pemerintah pusat bersumber dari kabupaten dan kota, kemudian diteruskan ke provinsi sebelum dikirim ke pusat."Berdasarkan data-data, harusnya kan kita surplus karena laporannya di beberapa daerah di Indonesia justru surplus beras. Akan tetapi, faktanya pemerintah akan melakukan impor beras," kata dia. Nawir menambahkan peranan KPPU di sini yang melakukan pemantaun di beberapa daerah. Ant

http://www.neraca.co.id/article/62181/kppu-awasi-kartel-beras-di-makassar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar