Target Swasembada Pangan Jokowi

Rabu, 12 November 2014

PRESIDEN Joko Widodo telah menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
Tekad itu diawali peletakan batu pertama proyek rehabilitasi saluran irigasi sekunder Belawa di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi akan digenjot sehingga dalam dua tahun impor beberapa komoditas pangan bisa dihentikan.

Pada tataran empiris, pemenuhan kebutuhan pangan jadi domain negara. Negara bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Mengingat betapa strategis keberadaan pangan bagi masyarakat, pengelolaan ketahanan pangan bangsa tidak boleh diserahkan semata kepada mekanisme pasar.

Masalah pangan tidak sepantasnya diposisikan sebatas komoditas perdagangan layaknya manufaktur, hanya dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Bagi bangsa Indonesia, pada sebutir beras tidak hanya melekat dimensi ekonomi, tetapi juga melekat dimensi spiritual, keadilan, nasionalisme, bahkan dimensi sosial dan politik.

Sejauh mana kondisi pangan kita saat ini? Realistiskah target swasembada pangan yang telah ditetapkan Jokowi? Upaya-upaya apa yang harus ditempuh Kabinet Kerja agar komitmen tersebut tak bernasib sama dengan target pemerintah sebelumnya yang mentah dan direvisi di tengah jalan?

Lima komoditas
Uraian berikut menekankan pada lima komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Lima komoditas pangan utama ini sengaja dipilih karena telah ditetapkan sebagai prioritas pencapaian swasembada oleh pemerintahan sebelumnya.

Untuk komoditas beras, pada 2014 pemerintah menargetkan produksi padi nasional 73 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka Ramalan II Badan Pusat Statistik (ARAM II BPS) yang dipublikasikan 3 November 2014 menyebut produksi padi tahun ini akan mencapai 70,61 juta ton GKG (setara 40 juta ton beras).

Saat ini kebutuhan beras nasional 35 juta ton (asumsi jumlah penduduk 247 juta jiwa, konsumsi beras 139 kilogram per kapita per tahun). Dari angka produksi tersebut akan diperoleh surplus 5 juta ton beras. Melihat kondisi ini, sebenarnya Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja tidak harus bersusah payah lagi untuk mewujudkan swasembada beras, tinggal menjaganya agar tetap bisa berkelanjutan.

Untuk komoditas jagung, pada 2014 pemerintah menargetkan produksi 20,82 juta ton pipilan kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi jagung nasional tahun 2014 diperkirakan mencapai 19,13 juta ton pipilan kering. Membaiknya harga jagung di tingkat petani yang sempat menembus rekor Rp 3.600 per kilogram pada tahun 2012 merupakan insentif yang sangat menggembirakan para petani.

Jika situasi kondusif ini tetap terjaga, diharapkan angka impor jagung—yang besarnya sekitar 3 juta ton per tahun—secara berangsur dapat dikurangi. Dilihat dari kondisi saat ini, melalui beragam upaya yang serius, target swasembada jagung pada 2017 merupakan target yang sangat realistis.

Komoditas kedelai adalah komoditas paling krusial di antara lima komoditas tersebut. Hal ini karena selama ini produksi kedelai nasional hanya mampu mencukupi 30 persen kebutuhan domestik yang mencapai 2,4 juta ton per tahun.

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering. Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton. Melihat kondisi tersebut, tanpa disertai upaya dan terobosan kebijakan yang spektakuler, sepertinya target Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan swasembada kedelai pada 2017 hanya akan menjadi utopia yang menggantung tinggi di langit.

Untuk komoditas gula, nasibnya juga tak jauh berbeda dengan kedelai meski permasalahannya berbeda. Musim giling tebu 2014 ini merupakan tahun petaka bagi para petani dan industri gula dalam negeri. Harga pokok produksi gula Indonesia pada 2013 sudah mencapai Rp 8.100 per kg. Di sisi lain, Perum Bulog dapat mengimpor gula plus bea masuk dengan harga sekitar Rp 7.200 per kg. Jika gula tersebut dijual dengan harga Rp 8.000 per kg, lonceng kebangkrutan industri gula nasional hanya tinggal menunggu waktu.

Pada tahun 2014, kebutuhan gula nasional mencapai 5,7 juta ton, yang pada tahun sama diperkirakan terjadi defisit gula nasional sebesar 2,25 juta ton. Tanpa upaya serius dari pemerintah, target pencapaian swasembada gula pada tahun 2017 sangat sulit diwujudkan.

Program swasembada daging yang dicanangkan pemerintah pada 2014 ini sudah dapat dipastikan gagal total. Menurut catatan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, hingga akhir 2014 impor daging bisa mencapai 45 persen dari total kebutuhan. Angka itu jauh melampaui angka yang ditetapkan dalam peta jalan swasembada daging 2014 sebesar 10 persen. Guna mencapai swasembada daging pada 2017, sepertinya pemerintah harus bekerja ekstra keras.

Insentif harga jual
Beragam upaya dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tekad Jokowi mewujudkan swasembada pangan pada 2017. Pertama, jaminan sarana infrastruktur dan sarana produksi (seperti pupuk, benih, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian) yang memadai. Langkah awal yang tepat telah dilakukan Jokowi adalah dengan memfokuskan pembangunan sarana infrastruktur pertanian.

Kedua, peningkatan luas areal tanam yang nyata dan permanen. Untuk mencapai swasembada kedelai, diperlukan tambahan luas areal tanam 2 juta hektar di lahan kering bukaan baru yang khusus diperuntukkan bagi pengembangan kedelai. Keuntungannya antara lain tidak terjadi persaingan antarkomoditas pangan, dapat berkelanjutan, skala usaha petani lebih optimal, dan kenaikan produksi lebih nyata.

Ketiga, pengembangan riset dan teknologi pertanian. Produktivitas rata-rata kedelai nasional saat ini baru 15,06 kuintal per hektar. Melalui inovasi varietas-varietas unggul baru dan sistem pengelolaan tanaman terpadu, angka produktivitas itu dapat ditingkatkan. Teknologi transgenik genetically modified organism untuk mendapatkan benih unggul dengan produktivitas tinggi perlu dipertimbangkan.

Keempat, mempermudah akses permodalan dan pembiayaan usaha tani. Sungguh ironis, meski menjadi pilar  pembangunan, pertumbuhan kredit sektor pertanian jauh tertinggal daripada sektor ekonomi lain. Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran kredit untuk sektor pertanian dan kehutanan per Mei 2014 hanya mencapai Rp 191,80 triliun. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan total kredit perbankan sebesar Rp 3.429,68 triliun.

Kelima, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan harga jual yang memadai bagi komoditas produksi petani. Petani harus dilindungi dari serbuan pangan impor sebagaimana komitmen Jokowi menegakkan kedaulatan pangan. Mekanisme harga dasar dan harga maksimum harus dilaksanakan secara konsisten. Insentif harga jual yang memadai inilah yang paling signifikan untuk meningkatkan kegairahan petani dalam berusaha tani.

Toto Subandriyo Peminat Masalah Sosial-Ekonomi; Alumnus IPB
dan Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141112kompas/#/6/