Senin, 8 Desember 2014
Penerapan E-Money Dinilai Terkendala Infrastruktur
RMOL. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, dampak penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) akan berimbas pada kelangkaan beras di pasar. Akhirnya, kata dia, inflasi akan tinggi.
Jika Raskin hilang, bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen. Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, inflasi yang cukup tinggi pernah terjadi pada 2010 ketika ada keterlambatan penyaluran raskin selama dua bulan. Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi oleh sisi suplai terkait dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.
Sasmito mengungkapkan, konsumsi raskin sejak 2003 lalu mencapai 10 persen dari total konsumsi beras nasional. Dengan komposisi tersebut, maka bisa dipastikan penghapusan raskin akan mendongkrak inflasi, sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Prof. Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan raskin hanya akan menguntungkan kalangan perbankan dan belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh raskin.
Menurut dia, program e-money hanya menguntungkan perbankan. Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 triliun itu bisa dikelola perbankan. Ada perputaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan. Tapi bisa nggak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan, berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat. Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala,” paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pemerintah sepertinya ingin meniru program kupon makanan yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika. Di mana warga diberi kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah.
Tetapi di Amerika, infrastukturnya telah siap tersedia. Kalau kupon makanan memberi subsidi pangan bagi warganya. Kalau raskin kan memberi subsidi buat warga miskin, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan membantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog,” paparnya.
Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria mengatakan, penghapusan program raskin akan mengganggu ketahan pangan nasional. Pasalnya, program raskin merupakan amanah pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 18/2012.
Ini akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan 14 juta rumah tangga petani padi di Indonesia dan target pencapaian swasembada beras 2017 sulit tercapai sehingga akhirnya akan menurunkan kesejahteraan petani,” katanya.
Menurut Arif, yang diperlukan terkait progam raskin adalah perbaikan yang komprehensif yang meliputi aspek data sasaran keluarga dan kualitas. Lalu, perbaiki juga administrasi, manajemen stok, dan distribusi untuk memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat miskin. ***
http://ekbis.rmol.co/read/2014/12/08/182624/Raskin-Dihapus,-Harga-Beras-Bakal-Meroket-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar