Jumat, 5 Desember 2014
Jakarta, GATRAnews - Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan mengkonvensinya ke e-money hanya akan menguntungkan perbankan. "Program e-money hanya menguntungkan perbankan. Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 trilyun itu bisa dikelola perbankan, ada perputaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan," tandas Sulastri di Jakarta, Jumat (5/12).
Selain itu, Sulastri menilai konversi subsidi pangan ke e-money belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh Raskin. "Tapi bisa gak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat. "Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala," ujarnya.
Pemerintah sepertinya ingin meniru program food stamp (kupon makanan) yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika Srikat. Di mana, warga mendapatkan kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur, dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah. Tetapi di Amerika, infrastukturnya telah siap tersedia.
"Kalau food stamp memberi subsidi pangan bagi warganya. Kalau Raskin kan memberi subsidi buat warga miskin, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan membantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog," ujarnya.
Menurutnya, jika Raskin diganti e-money, selain kendala infrastruktur, juga akan menghilangkan fungsi Bulog dan stabilitas harga pangan, sehingga pemerintah harus mengakaji ulang rencana penggantian raskin dengan e-money.
Pasalnya, kata guru besar Fakultas Ekonomi UI ini, Raskin cukup efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. "Hanya perlu dibenahi kualitas Raskin dan pola distribusinya saja."
Sementara Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengungkapkan, program Raskin yang berjalan sejak tahun 2003 itu merupakan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang mutli fungsi.
Menurutnya, program ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga member jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat miskin, sekaligus menjamin ketersediaan pasar bagi petani lokal.
Dengan demikian, jika pemerintah menghapus Raskin, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. "Kalau dengan e-money, berarti masyarakat miskin bebas membeli beras apa pun di pasar. Selama ini kan ada stabilisator harga beras yang dilakukan Bulog," ujarnya.
Jika kemudian pemerintah menghapus Raskin, imbuhnya, maka petani harus mampu bersaing dengan produk luar akibat MEA. Sementara besar kemungkinan harga beras dimainkan di pasaran, misalnya saat beras langka, harga bisa meningkat drastis, sehingga bisa memicu inflasi.
Dengan demikian, ia menyarankan agar pemerintah tetap mempertahankan Raskin sebagai mekanisme perlindungan petani dan masyarakat miskin dalam menghadapi MEA 2015. Pasalnya, dengan adanya program raskin, orang miskin mampu membeli beras berharga terjangkau.
Selain itu, para petani juga bisa menjual berasnya dengan harga yang layak, tanpa terpengaruhi musim panen atau paceklik. "Penghapusan Raskin bakal meningkatkan permintaan beras di pasar. Hal ini otomatis memicu kenaikan harga beras, bahkan juga kelangkaan beras di pasaran. Kalau spekulan sudah bermain, bukan hanya inflasi yang muncul," tandasnya.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/106790-ekonom-konvensi-raskin-ke-e-money-hanya-untungkan-perbankan1.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar