Senin, 15 Desember 2014
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.
Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.
“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).
Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.
Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.
Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.
Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.
Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.
Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi. “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”
SALAH PENYELESAIAN
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.
“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”
Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.
Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”
Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.
Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.
“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”
Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.
Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.
Menteri Perdagngan Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”
http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar