Indonesia Belum Bisa Lepas dari Impor

Senin, 22 Desember 2014

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah baru ini tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.

Karena beras merupakan komoditas penting dan strategis, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan swasembada pada 2017. Pada 2019 menyusul swasembada jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Apa yang membedakan pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya yang juga berkeinginan mewujudkan swasembada beras? Semangatnya sama. Begitu juga dengan keinginan untuk bisa lepas dari ketergantungan impor beras.

Perbedaan yang paling mendasar adalah soal implementasi. Pemerintahan SBY-Boediono menempuh cara-cara yang biasa dalam mewujudkan swasembada beras, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, penanggulangan hama-penyakit, pencetakan sawah baru, penahanan laju konversi lahan, dan pengoptimalan peran Perum Bulog untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat produsen.

Anggaran negara (APBN) yang dikucurkan pemerintahan SBY-Boediono besar. Namun, pelaksanaan program dari kegiatan pencapaian swasembada beras di lima tahun terakhir pemerintahannya tampak kedodoran. Begitu pun terkait pengawasan penggunaan anggaran.

Akibatnya, dana yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Terjadi kebocoran di sana-sini. Sebut saja kasus dugaan korupsi pengadaan lampu perangkap serangga di Kementerian Pertanian yang menyeret Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro dan para direkturnya ke penjara. Demikian pula kasus pengadaan bantuan benih yang melibatkan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, perusahaan benih BUMN. Belum kasus pupuk dalam skala kecil pada level distributor.

Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran era pemerintahan SBY-Boediono berdampak pada kegagalan pencapaian produksi beras nasional. Alih-alih mencapai surplus produksi beras 10 juta ton akhir 2014, yang terjadi produksi padi 2014 diperkirakan turun 0,94 persen dibandingkan dengan 2013.

Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.

Dengan penunjukan langsung, pengadaan bantuan benih dan pupuk bisa lebih cepat. Tantangannya, peluang terjadinya moral hazard juga besar. Bagaimana mengatasi dorongan/ naluri korupsi agar program bisa berjalan baik? Di sinilah langkah antisipasi harus dilakukan. Harus ada mekanisme kontrol yang transparan.

Modifikasi lain yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal pencetakan sawah baru. Pendekatannya hampir sama dengan pemerintahan lama, tapi lebih masif dan dalam skala besar. Pembangunan waduk dilakukan besar-besaran. Sebanyak 49 waduk di 11 provinsi akan dibangun sampai akhir pemerintahannya pada 2019.

Perbaikan jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar selama tiga tahun (2015-2017) dengan dukungan anggaran Rp 50 triliun. Dengan membangun waduk sebanyak-banyaknya, diharapkan air melimpah sehingga pencetakan sawah baru akan terjadi dengan sendirinya. Biaya pencetakan juga akan jauh lebih murah.

Kerja sama bisnis dalam pemanfaatan teknologi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, PT SHS, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ditingkatkan. Benih yang dihasilkan Balitbang Pertanian harus diproduksi PT SHS, dan setelah diproduksi harus dimanfaatkan Ditjen Tanaman Pangan. Dengan begitu, adopsi teknologi oleh petani lebih cepat.

Dukungan alat dan mesin pertanian juga diberikan besar- besaran. Misalnya, realisasi bantuan 7.800 traktor tangan kepada kelompok tani di sentra produksi beras dalam rangka percepatan musim tanam.

Untuk mengoptimalkan pencapaian swasembada beras, di Kementerian Pertanian ada dukungan tambahan anggaran Rp 4,1 triliun, hasil refocusing anggaran dari subsektor lain. Boleh dibilang, anggaran peningkatan produksi beras era pemerintahan Jokowi-JK melimpah ruah.

Meski anggaran peningkatan produksi beras digelontorkan, sepertinya Indonesia masih akan mengimpor beras. Awal musim tanam padi di sentra- sentra produksi beras mengalami keterlambatan tanam 1,5 bulan sampai 2 bulan.

(HERMAS E PRABOWO)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141222kompas/#/18/