DPR dan Petani Tolak Penghapusan Raskin

Selasa, 30 Desember 2014
 

RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).

Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.

"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.

Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.

"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.

Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.

"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.

Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.

"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]

http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-