Senin, 1 Desember 2014
JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Suroto minta pemerintah segera menyusun paket kebijakan yang komprehensif untuk petani sebagai garda terdepan program kedaulatan dan ketahanan pangan di Tanah Air.
"Pemerintah harus memberikan motivasi kepada petani dengan kebijakan yang komprehensif. Reforma agraria, penciptaan lembaga keuangan pendukung, asuransi pertanian, dan subsidi langsung untuk petani dan nelayan," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta.
Menurut dia, Indonesia harus mengembalikan kedaulatan dan keadilan pangan sehingga petani dan nelayan sebagai penghasil pangan tidak boleh teralieniasi dari makanan.
Oleh karena itu reformasi besar harus dilakukan dalam kebijakan pangan di Tanah Air. "Reformasi agraria harus jadi kuncinya karena kepemilikan lahan petani kita sudah semakin menyusut. Petani kita hanya mempunyai lahan 0,23 hektare per keluarga. Petani gurem atau mereka yang sudah tidak punya lahan juga mendominasi hingga 73 persen dari seluruh jumlah petani," katanya.
Di sisi lain ada seorang pengusaha bisa menguasai lahan hingga 5 juta hektare atau bahkan melebihi luas negara Korea Selatan.
"Hentikan mitos besar bahwa pertanian skala korporasi atau industri itu akan mampu memberikan makanan pada kita. Faktanya justru pertanian skala rumah tanggalah yang mampu mencegah terjadinya krisis pangan," katanya.
Ia menambahkan penelitian di berbagai negara membuktikan, petani-petani rumah tangga yang berusaha secara kolektiflah yang mampu menanggulangi krisis pangan.
Pihaknya juga memantau dalam beberapa waktu terakhir terjadi alih profesi petani secara perlahan namun pasti di mana dalam satu dekade ini mencapai 5 juta petani yang sebagian besar beralih menjadi buruh serabutan dan tukang ojek.
"Kita harus membuat kebijakan yang memihak pada petani. Kita harus merombak semuanya dan mengembalikan kedaulatanserta keadilan pangan kita," katanya.
Pihaknya mendukung niat pemerintah untuk membentuk bank pertanian yang harus mulai terefleksikan dalam RUU Perbankan yang mengarah pada visi fungsi bank sebagai agen pembangunan, bukan sebagai lembaga intermediasi saja.
"Kita selama ini berada dalam ketergantungan pangan yang akut dan bahkan di berbagai daerah dalam kondisi rawan pangan. Pemerintah baru harus berdiri di depan untuk memberantas mafia impor pangan ini," katanya.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342800:pertanina-korporasi-bisa-picu-krisis-pangan&catid=18:bisnis&Itemid=95
Tidak ada komentar:
Posting Komentar