Rabu, 31 Desember 2014
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mempunyai tantangan berat dalam pengembangan perusahaan, dan harus mampu berkomunikasi dengan petani.
"Di sinilah dibutuhkan kepiawaian manajemen di mana dalam program mendukung swasembada pangan Bulog harus beli dari petani denga harga memadai, menjaga harga pasar, tapi juga tetap dapat keuntungan yang cukup untuk bisa hidup," katanya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Pasalnya, menurut dia, Bulog sebagai perusahaan negara diharapkan menjadi stabilisator harga bagi petani dan masyarakat, selain tetap harus berupaya memenuhi kewajiban untuk bisa mendulang keuntungan bisnis.
Rini menuturkan, Bulog harus mampu berkomunikasi dengan petani agar bisa memenuhi kebutuhan mereka akan harga jual produk pertanian yang memadai.
Artinya, Bulog harus bisa membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan bagi petani agar ada kepastian produksi.
"Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu, dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ujarnya.
Selain itu, ia mengemukakan, Bulog juga punya tanggung jawab menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen.
Pemerintah menetapkan ada tujuh pangan pokok yang menjadi prioritas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi.
Selanjutnya, ia menyatakan, meski tidak menetapkan target keuntungan perusahaan, Bulog bisa tetap meraih penghasilan yang cukup untuk kelangsungan hidup perusahaan.
"Tidak ada target profit. Tapi, untuk kelangsungan hidup perusahaan tentu harus punya penghasilan untuk bayar karyawan, renovasi gudang atau pengembangan lainnya," katanya.
Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirut Bulog sejak 24 November 2014.
Lenny Sugihat sebelumnya menjabat Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI).
http://www.antaranews.com/berita/471680/rini-dirut-bulog-harus-mampu-komunikasi-ke-petani
Rabu, 31 Desember 2014
Rini Soemarno Buat Direksi Bulog Jadi Tujuh Orang
Rabu, 31 Desember 2014
JAKARTA - Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambahkan porsi jajaran direksi Perum Bulog. Rini menjelaskan, sehubungan dengan program pemerintah terkait swasembada pangan.
"Pada saat sekarang jumlahnya masih sama lima," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menuturkan, pengusulan penambahan jajaran direksi kepada Presiden Jokowi sekitar menambah dua selot lagi.
Adapun, alasan penambahan tersebut juga lantaran tugas Perum Bulog ke depan yang semakin besar. Mengingat tidak hanya sebagai pembeli produk para petani Indonesia, melainkan menjadi stabilisator harga pangan nasional.
"Tapi kita mengusulkan mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu 7," tutupnya.
JAKARTA - Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambahkan porsi jajaran direksi Perum Bulog. Rini menjelaskan, sehubungan dengan program pemerintah terkait swasembada pangan.
"Pada saat sekarang jumlahnya masih sama lima," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menuturkan, pengusulan penambahan jajaran direksi kepada Presiden Jokowi sekitar menambah dua selot lagi.
Adapun, alasan penambahan tersebut juga lantaran tugas Perum Bulog ke depan yang semakin besar. Mengingat tidak hanya sebagai pembeli produk para petani Indonesia, melainkan menjadi stabilisator harga pangan nasional.
"Tapi kita mengusulkan mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu 7," tutupnya.
Menteri BUMN tunjuk Lenny Sugihat pimpin Bulog
Rabu, 31 Desember 2014
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi direktur utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya.
Lenny tadinya sebagai anggota direksi Bank Rakyat Indonesia, dan menjabat direktur pengendalian risiko kredit.
"Tadi telah diputuskan direksi Bulog yang baru. Mulai 2 Januari mendatang, Bu Lenny dari BRI ditetapkan sebagai Dirut Bulog," kata Rini dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu menuturkan pertimbangan memilih Lenny adalah karena pengalamannya yang lebih dari 30 tahun dalam menangani kredit petani.
"Bu Lenny banyak menangani kredit petani, jadi tahu betul masalah yang dihadapi petani. Juga mengenai pemasaran produk pertanian," ujarnya.
Lebih lanjut, Rini juga mengatakan pertimbangan memilih Lenny dinilainya tepat dalam upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan.
Pasalnya, untuk mewujudkan swasembada pangan, tidak hanya faktor pendukung seperti perbaikan irigasi, waduk atau penyediaan bibit saja tetapi juga harus memerhatikan pendapatan petani.
"Kalau mereka (petani) menanam, mereka harus yakin bahwa tanaman mereka dapat dibeli dengan harga memadai, dengan komposisi harga tanam ditambah margin keuntungan. Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ucapnya.
Ke depannya, Rini berharap Bulog tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.
"Program Bulog ke depan adalah menjaga agar petani bisa mendapat harga jual yang memadai, tetapi pada saat yang sama juga menjaga harga memadai untuk konsumen," pesan Rini.
Dalam kesempatan yang sama, Lenny Sugihat mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan pemerintah untuk menjadi stabilisator harga.
"Kami akan lihat skala prioritasnya. Tentu akan dilihat lagi efisiensi operasional, tata niaga dan lainnya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan," tukasnya.
http://www.antaranews.com/berita/471670/menteri-bumn-tunjuk-lenny-sugihat-pimpin-bulog
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi direktur utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya.
Lenny tadinya sebagai anggota direksi Bank Rakyat Indonesia, dan menjabat direktur pengendalian risiko kredit.
"Tadi telah diputuskan direksi Bulog yang baru. Mulai 2 Januari mendatang, Bu Lenny dari BRI ditetapkan sebagai Dirut Bulog," kata Rini dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu menuturkan pertimbangan memilih Lenny adalah karena pengalamannya yang lebih dari 30 tahun dalam menangani kredit petani.
"Bu Lenny banyak menangani kredit petani, jadi tahu betul masalah yang dihadapi petani. Juga mengenai pemasaran produk pertanian," ujarnya.
Lebih lanjut, Rini juga mengatakan pertimbangan memilih Lenny dinilainya tepat dalam upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan.
Pasalnya, untuk mewujudkan swasembada pangan, tidak hanya faktor pendukung seperti perbaikan irigasi, waduk atau penyediaan bibit saja tetapi juga harus memerhatikan pendapatan petani.
"Kalau mereka (petani) menanam, mereka harus yakin bahwa tanaman mereka dapat dibeli dengan harga memadai, dengan komposisi harga tanam ditambah margin keuntungan. Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ucapnya.
Ke depannya, Rini berharap Bulog tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.
"Program Bulog ke depan adalah menjaga agar petani bisa mendapat harga jual yang memadai, tetapi pada saat yang sama juga menjaga harga memadai untuk konsumen," pesan Rini.
Dalam kesempatan yang sama, Lenny Sugihat mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan pemerintah untuk menjadi stabilisator harga.
"Kami akan lihat skala prioritasnya. Tentu akan dilihat lagi efisiensi operasional, tata niaga dan lainnya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan," tukasnya.
http://www.antaranews.com/berita/471670/menteri-bumn-tunjuk-lenny-sugihat-pimpin-bulog
Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog
Rabu, 31 Desember 2014
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog.
"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.
"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.
Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.
Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.
"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog
 |
"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.
"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.
Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.
Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.
"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog
Indro Tjahyono: Harus Ada Intervensi Terhadap Operasi Liberal Kapitalis Asing
Rabu, 31 Desember 2014
Jakarta_Barakindo- Aktivis pemerhati pangan dan pertanian, Indro Tjahyono berharap, ke depan harus ada kejelasan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog. Hal itu untuk menjaga agar ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilemahkan oleh operasi liberal kapitalis asing.
Hal itu diungkapkan Indro saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Nasional bertajuk “Membangun sistem dan program strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia”, di kantor Perum Bulog Pusat, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014) kemarin.
“Harus ada kontrol ketat dari pemerintah untuk mengintervensi Kapitalis asing yang menjalankan operasi liberal di bidang pangan, sehingga Bulog bergerak bebas bersaing dan berhadapan dengan persaingan importir pangan asing dalam mekanisme pasar bebas yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.
Ia menyebutkan, kalau itu tidak dilakukan, maka akan memperlemah potensi kedaulatan pangan yang hendak dicapai pemerintahan saat ini.
“Sinergitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai badan yang menyelenggarakan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.
Karenanya, perlu ada kedudukan hukum yang pasti untuk menjadikan Bulog sebagai lokomotif kedaulatan pangan. “Dewan keamanan pangan nasional kiranya dapat menjadi lembaga kedaulatan pangan yang mempunyai biro khusus diplomasi dan lobi International untuk pengaturan segala hal yang berkaitan dengan pangan, termasuk kapitalisasi lahan,” jelasnya.
Ia pun berharap ada pola kerjasama yang kuat antar kementrian-kementrian terkait dalam membangun kedaulatan pangan. “Dan itu perlu dikontrol langsung oleh Presiden,”tandasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/indro-tjahyono-harus-ada-intervensi.html
Jakarta_Barakindo- Aktivis pemerhati pangan dan pertanian, Indro Tjahyono berharap, ke depan harus ada kejelasan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog. Hal itu untuk menjaga agar ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilemahkan oleh operasi liberal kapitalis asing.
Hal itu diungkapkan Indro saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Nasional bertajuk “Membangun sistem dan program strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia”, di kantor Perum Bulog Pusat, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014) kemarin.
“Harus ada kontrol ketat dari pemerintah untuk mengintervensi Kapitalis asing yang menjalankan operasi liberal di bidang pangan, sehingga Bulog bergerak bebas bersaing dan berhadapan dengan persaingan importir pangan asing dalam mekanisme pasar bebas yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.
Ia menyebutkan, kalau itu tidak dilakukan, maka akan memperlemah potensi kedaulatan pangan yang hendak dicapai pemerintahan saat ini.
“Sinergitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai badan yang menyelenggarakan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.
Karenanya, perlu ada kedudukan hukum yang pasti untuk menjadikan Bulog sebagai lokomotif kedaulatan pangan. “Dewan keamanan pangan nasional kiranya dapat menjadi lembaga kedaulatan pangan yang mempunyai biro khusus diplomasi dan lobi International untuk pengaturan segala hal yang berkaitan dengan pangan, termasuk kapitalisasi lahan,” jelasnya.
Ia pun berharap ada pola kerjasama yang kuat antar kementrian-kementrian terkait dalam membangun kedaulatan pangan. “Dan itu perlu dikontrol langsung oleh Presiden,”tandasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/indro-tjahyono-harus-ada-intervensi.html
Prof Moch Maksum: Mau Kedaulatan Atau Makelaran?
Rabu, 31 Desember 2014
“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”
Jakarta_Barakindo- “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.
Demikian dipaparkan Ketua PBNU, Prof Mochammad Maksum Mahfoedz dalam seminar “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” yang diadakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perum Bulog di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.
Menurut Prof Maksum, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri. “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,” ujarnya.
Selain berdaulat dan berkemandirian, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Indoensia juga harus membangun ketahanan pangan yang berbasis produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengkritik sulapan swasembada pangan pada 2014. Menurutnya, untuk beras saja, pada tahun 2012 disebutkan surplus 2 juta ton, tapi tetap import sebanyak 1 juta ton. Lalu pada 2014 ditargetkan surplus 10 juta ton.
“Begitu pula Gula, Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Garam yang pada 2012 masing-masing di import sebanyak, 40 persen (Gula), 15-20 persen (Jagung) termasih benih import, 65 persen (Kedelai), 25 persen (Daging Sapi), dan 50 persen kebutuhan untuk garam dipenuhi dari garam import. Jadi, apakah negara ini mau kedaulatan atau makelaran, itu tergantung dari rencana dan implementasi pemerintahan yang ada, bukan program mimpi,” tandasnya. (Redaksi)*
“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”
Jakarta_Barakindo- “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.
Demikian dipaparkan Ketua PBNU, Prof Mochammad Maksum Mahfoedz dalam seminar “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” yang diadakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perum Bulog di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.
Menurut Prof Maksum, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri. “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,” ujarnya.
Selain berdaulat dan berkemandirian, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Indoensia juga harus membangun ketahanan pangan yang berbasis produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengkritik sulapan swasembada pangan pada 2014. Menurutnya, untuk beras saja, pada tahun 2012 disebutkan surplus 2 juta ton, tapi tetap import sebanyak 1 juta ton. Lalu pada 2014 ditargetkan surplus 10 juta ton.
“Begitu pula Gula, Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Garam yang pada 2012 masing-masing di import sebanyak, 40 persen (Gula), 15-20 persen (Jagung) termasih benih import, 65 persen (Kedelai), 25 persen (Daging Sapi), dan 50 persen kebutuhan untuk garam dipenuhi dari garam import. Jadi, apakah negara ini mau kedaulatan atau makelaran, itu tergantung dari rencana dan implementasi pemerintahan yang ada, bukan program mimpi,” tandasnya. (Redaksi)*
Winarno Tohir: Pangan Import Mengkhawatirkan
Rabu, 31 Desember 2014
“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”
Suara Garuda;-
JAKARTA- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, Indonesia perlu perencanan yang matang terkait kondisi pangan saat ini, karena banyak produk pangan import yang masuk ke pasaran.
Ia meminta hal ini tidak dianggap sebagai masalah kecil, karena menyangkut persoalan perut rakyat banyak. “Kalau lapar, orang bisa berbuat apa saja, termasuk mencuri. Dengan banyaknya beras Import yang masuk pasaran, membaut harga beras lokal semakin rendah,” katanya dalam Seminar Nasional “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.
Karenanya, ia meminta managemen pengelolaan stok pangan pada Perum Bulog dilakukan secara transparan. “Beras produkasi dalam negeri harus disimpan dan di distribusikan secara merata ke seluruh gudang-gudang Bulog, baik stok operasional berupa beras bagi warga miskin (raskin) maupun beras bagi Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui stabilitas harga, menjaga inflasi sesuai UU Pangan, dimana pemerintah berkewajiban mengelola pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” paparnya.
Sementara bagi Perum Bulog sendiri diminta melaksanakan penugasan stabilitas harga
beberapa komoditas penting dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu serta melakukan intervensi harga dipasaran dengan Operasi Pasar Murah (OPM) pada saat di butuhkan oleh pasar.
“Kalau itu dilakukan dengan baik, kita semua tidak akan menghadapi krisis pangan, utamanya rakyat kecil yang paling dulu terkena imbasnya,” jelasnya. (Redaksi)*
http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/winarno-tohir-pangan-import.html#more
“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”
Suara Garuda;-
JAKARTA- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, Indonesia perlu perencanan yang matang terkait kondisi pangan saat ini, karena banyak produk pangan import yang masuk ke pasaran.
Ia meminta hal ini tidak dianggap sebagai masalah kecil, karena menyangkut persoalan perut rakyat banyak. “Kalau lapar, orang bisa berbuat apa saja, termasuk mencuri. Dengan banyaknya beras Import yang masuk pasaran, membaut harga beras lokal semakin rendah,” katanya dalam Seminar Nasional “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.
Karenanya, ia meminta managemen pengelolaan stok pangan pada Perum Bulog dilakukan secara transparan. “Beras produkasi dalam negeri harus disimpan dan di distribusikan secara merata ke seluruh gudang-gudang Bulog, baik stok operasional berupa beras bagi warga miskin (raskin) maupun beras bagi Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui stabilitas harga, menjaga inflasi sesuai UU Pangan, dimana pemerintah berkewajiban mengelola pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” paparnya.
Sementara bagi Perum Bulog sendiri diminta melaksanakan penugasan stabilitas harga
beberapa komoditas penting dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu serta melakukan intervensi harga dipasaran dengan Operasi Pasar Murah (OPM) pada saat di butuhkan oleh pasar.
“Kalau itu dilakukan dengan baik, kita semua tidak akan menghadapi krisis pangan, utamanya rakyat kecil yang paling dulu terkena imbasnya,” jelasnya. (Redaksi)*
http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/winarno-tohir-pangan-import.html#more
Selasa, 30 Desember 2014
Menteri Rini Belum Tentukan Bos Baru Bulog
Selasa, 30 Desember 2014
Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum menetapkan direktur utama (dirut) baru untuk Perum Bulog. Rini masih tahap seleksi kandidat profesional yang nantinya akan memimpin perusahaan pelat merah tersebut.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Kementerian BUMN telah menunjuk Budi Puswanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) Dirut Bulog.
"Dirut baru belum ditetapkan. Sedang diproses," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis dijabat Muhamad Zamkhani kepada detikFinance, Selasa (30/12/2014).
Kandidat Dirut Bulog yang sedang mengikuti proses seleksi berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan.
"Ada yang dari internal dan ada pula dari eksternal," jelasnya.
Jika terpilih, Dirut Bulog definitif diminta menggenjot kinerja perusahaan di bidang stabilisasi pangan.
"Dirut baru harus mampu membawa Bulog lebih baik lagi ke depan," ujarnya.
http://finance.detik.com/read/2014/12/30/113308/2789913/4/menteri-rini-belum-tentukan-bos-baru-bulog
Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum menetapkan direktur utama (dirut) baru untuk Perum Bulog. Rini masih tahap seleksi kandidat profesional yang nantinya akan memimpin perusahaan pelat merah tersebut.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Kementerian BUMN telah menunjuk Budi Puswanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) Dirut Bulog.
"Dirut baru belum ditetapkan. Sedang diproses," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis dijabat Muhamad Zamkhani kepada detikFinance, Selasa (30/12/2014).
Kandidat Dirut Bulog yang sedang mengikuti proses seleksi berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan.
"Ada yang dari internal dan ada pula dari eksternal," jelasnya.
Jika terpilih, Dirut Bulog definitif diminta menggenjot kinerja perusahaan di bidang stabilisasi pangan.
"Dirut baru harus mampu membawa Bulog lebih baik lagi ke depan," ujarnya.
http://finance.detik.com/read/2014/12/30/113308/2789913/4/menteri-rini-belum-tentukan-bos-baru-bulog
DPR dan Petani Tolak Penghapusan Raskin
Selasa, 30 Desember 2014
RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).
Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.
"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.
Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.
"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.
Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.
Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.
"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]
http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-
RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).
Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.
"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.
Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.
"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.
Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.
Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.
"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]
http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-
Bulog Minta Insentif Wujudkan Ketahanan Pangan
Senin, 29 Desember 2014
Liputan6.com, Jakarta - PT Perum Bulog meminta sejumlah insentif supaya dapat mewujudkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ketahanan pangan.
"Kalau diminta peran Bulog, harus diberi privilege di pendanaan maupun dari sisi tata niaganya. Jadi kalau tata niaganya Bulog diberi kita akan bisa melaksanakan itu," kata Plt Direktur Utama Perum Bulog, Budi Purwanto, di Jakarta, Senin (29/12/2014).
Meski begitu, ia mengakui, target penyerapan beras untuk 2014 masih di bawah target. Bulog menargetkan menyerap 3 juta ton pada 2014. Nyatanya, hingga akhir tahun baru terserap 2,5 juta ton.
"Kendala produksi yang turun 2014, harga naik kita nggak beli ke petani. Sebetulnya ada kebebasan suruh memilih mau dijual ke pasar atau ke Bulog," ujar Budi.
Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, implementasi peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan melalui kapasitas dalam negeri.
Kedua, peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesbilitas masyarakat terhadap pangan. Ketiga, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan masyarakat. Lalu, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Terakhir, peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil pangan. (Amd/Ahm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2153560/bulog-minta-insentif-wujudkan-ketahanan-pangan
Liputan6.com, Jakarta - PT Perum Bulog meminta sejumlah insentif supaya dapat mewujudkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ketahanan pangan.
"Kalau diminta peran Bulog, harus diberi privilege di pendanaan maupun dari sisi tata niaganya. Jadi kalau tata niaganya Bulog diberi kita akan bisa melaksanakan itu," kata Plt Direktur Utama Perum Bulog, Budi Purwanto, di Jakarta, Senin (29/12/2014).
Meski begitu, ia mengakui, target penyerapan beras untuk 2014 masih di bawah target. Bulog menargetkan menyerap 3 juta ton pada 2014. Nyatanya, hingga akhir tahun baru terserap 2,5 juta ton.
"Kendala produksi yang turun 2014, harga naik kita nggak beli ke petani. Sebetulnya ada kebebasan suruh memilih mau dijual ke pasar atau ke Bulog," ujar Budi.
Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, implementasi peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan melalui kapasitas dalam negeri.
Kedua, peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesbilitas masyarakat terhadap pangan. Ketiga, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan masyarakat. Lalu, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Terakhir, peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil pangan. (Amd/Ahm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2153560/bulog-minta-insentif-wujudkan-ketahanan-pangan
Bulog Optimistis Tidak Impor Beras Tahun Depan
Senin, 29 Desember 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) optimistis tidak mengimpor beras tahun depan. Seiring dengan target produksi padi yang dibidik sebesar 73 juta ton gabah kering giling (GKG), Bulog menaksir serapan beras mencapai 3,2 juta ton.
"Saya kira kita cukup optimistis. Kalau bisa memang kita tidak impor. Impor itu sebenarnya kan dipicu oleh produksi, harga, dan stok," ujar Plt Dirut Bulog Budi Purwanto disela-sela seminar tentang Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin (29/12/2014).
Budi mengungkapkan, optimisme tersebut seiring dengan produksi padi yang dibidik Kementerian Pertanian sekitar 73 juta ton GKG. Dengan begitu, target serapan beras bisa meningkat menjadi 3,2 juta ton. Adapun tahun ini penyerapan Bulog dibidik sebanyak 3 juta ton. Namun, jelang akhir Desember 2014, serapannya hanya sekitar 2,5 juta ton.
"Belum mencapai target karena produksi yang turun dan harga naik. Petani kan juga diberi kebebasan mau menjual ke Bulog atau ke pasar," tuturnya.
Meski begitu, Budi mengungkapkan stok Bulog saat ini ada di kisaran 1,8 juta ton. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama 7-8 bulan ke depan. Pun, untuk mengendalikan harga, Bulog sudah mendapat penugasan untuk melakukan operasi pasar khusus (OPK) cadangan beras pemerintah (CBP) dengan menggelontorkan sekitar 230 ribu ton.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, target produksi padi sebanyak 73 juta ton GKG bisa dicapai asal pemerintah serius membenahi permasalahan sektor pertanian. Utamanya menyediakan pupuk dan benih.
"Blue print-nya Menteri Pertanian sudah betul, menaikkan IP (indeks pertanian) dengan pemberian traktor, pupuk, benih, dan irigasi. Tapi saya melihat benih dan pupuk kalau benar-benar mendukung terhadap kegiatan, program pertanian bisa tercapai," katanya.
Di sisi lain, Winarno mengatakan, faktor cuaca juga turut mempengaruhi. Menurutnya, perhitungan tersebut belum memperhatikan ramalan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di 2015.
"Ada faktor lain, cuaca. Kalau bersahabat bisa tercapai tapi kalau intensitas hujan tinggi dan kemarau kering, ini bisa yang dihawatirkan. Kalau BMKG diabaikan sementara bisa tercapai," ucapnya.
Winarno mengungkapkan, pada Januari-Februari 2015 diprediskia harga gabah akan naik. Penyebabnya ialah mundurnya masa tanam. Alhasil, ketersediaan padi akan berkurang. Dengan demikian harga gabah akan naik yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, harga GKG saat ini sudah berada di kisaran Rp6.100 per kilogram. Di periode Januari-Februari diprediksi bisa mencapai Rp6.500 per kilogram. Jika menyentuh angka tersebut pemerinta diharapkan segera mengambil tindakan cepat.
"Kalau sudah segitu sudah warning, sangat bahaya untuk masyarakat miskin," pungkasnya.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/29/338158/bulog-optimistis-tidak-impor-beras-tahun-depan
Metrotvnews.com, Jakarta: Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) optimistis tidak mengimpor beras tahun depan. Seiring dengan target produksi padi yang dibidik sebesar 73 juta ton gabah kering giling (GKG), Bulog menaksir serapan beras mencapai 3,2 juta ton.
"Saya kira kita cukup optimistis. Kalau bisa memang kita tidak impor. Impor itu sebenarnya kan dipicu oleh produksi, harga, dan stok," ujar Plt Dirut Bulog Budi Purwanto disela-sela seminar tentang Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin (29/12/2014).
Budi mengungkapkan, optimisme tersebut seiring dengan produksi padi yang dibidik Kementerian Pertanian sekitar 73 juta ton GKG. Dengan begitu, target serapan beras bisa meningkat menjadi 3,2 juta ton. Adapun tahun ini penyerapan Bulog dibidik sebanyak 3 juta ton. Namun, jelang akhir Desember 2014, serapannya hanya sekitar 2,5 juta ton.
"Belum mencapai target karena produksi yang turun dan harga naik. Petani kan juga diberi kebebasan mau menjual ke Bulog atau ke pasar," tuturnya.
Meski begitu, Budi mengungkapkan stok Bulog saat ini ada di kisaran 1,8 juta ton. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama 7-8 bulan ke depan. Pun, untuk mengendalikan harga, Bulog sudah mendapat penugasan untuk melakukan operasi pasar khusus (OPK) cadangan beras pemerintah (CBP) dengan menggelontorkan sekitar 230 ribu ton.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, target produksi padi sebanyak 73 juta ton GKG bisa dicapai asal pemerintah serius membenahi permasalahan sektor pertanian. Utamanya menyediakan pupuk dan benih.
"Blue print-nya Menteri Pertanian sudah betul, menaikkan IP (indeks pertanian) dengan pemberian traktor, pupuk, benih, dan irigasi. Tapi saya melihat benih dan pupuk kalau benar-benar mendukung terhadap kegiatan, program pertanian bisa tercapai," katanya.
Di sisi lain, Winarno mengatakan, faktor cuaca juga turut mempengaruhi. Menurutnya, perhitungan tersebut belum memperhatikan ramalan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di 2015.
"Ada faktor lain, cuaca. Kalau bersahabat bisa tercapai tapi kalau intensitas hujan tinggi dan kemarau kering, ini bisa yang dihawatirkan. Kalau BMKG diabaikan sementara bisa tercapai," ucapnya.
Winarno mengungkapkan, pada Januari-Februari 2015 diprediskia harga gabah akan naik. Penyebabnya ialah mundurnya masa tanam. Alhasil, ketersediaan padi akan berkurang. Dengan demikian harga gabah akan naik yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, harga GKG saat ini sudah berada di kisaran Rp6.100 per kilogram. Di periode Januari-Februari diprediksi bisa mencapai Rp6.500 per kilogram. Jika menyentuh angka tersebut pemerinta diharapkan segera mengambil tindakan cepat.
"Kalau sudah segitu sudah warning, sangat bahaya untuk masyarakat miskin," pungkasnya.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/29/338158/bulog-optimistis-tidak-impor-beras-tahun-depan
Selain Beras, Bulog Dapat Tugas Stabilkan Harga Cabai dan Bawang Merah
Senin, 29 Desember 2014
Jakarta -Selain beras, mulai 2015 Perum Bulog mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga 4 komoditas lain. Empat komoditas lainnya adalah kedelai, jagung, bawang merah, dan cabai merah.
Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto menuturkan, saat ini sedang disusun rancangan untuk sebuah program uji coba agar Bulog nantinya bisa mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga komoditas lain.
"Kita masih pilot project akan menangani 5 komoditas lain. Sudah berbicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno," tutur Budi ditemui di acara Seminar Nasional Kedaulatan Pangan, di Kantor Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Budi menjelaskan, komoditas tersebut ialah kedelai, jagung, bawang merah dan cabai merah. Budi mengatakan, Bulog bakal mendapatkan tugas untuk menstabilisasi harga pangan tersebut.
"Misalnya cabai itu kan harganya fluktuatif, naik terus. Kita akan coba menstabilkan, kita menentukan di beberapa lokasi dulu yang memang banyak komoditas itu," tuturnya.
Selama ini, Bulog diakuinya hanya bertanggungjawab untuk menstabilisasi harga beras dengan menggelar operasi pasar, menyalurkan beras miskin dan lainnya.
"Sementara ini Bulog hanya bertanggung jawab pada beras. Kini Bulog ditantang untuk menentukan berapa harga yang pantas untuk petani (komoditas lain), agar mereka bergairah untuk bercocok tanam," jelasnya
(zul/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/29/152009/2789212/4/selain-beras-bulog-dapat-tugas-stabilkan-harga-cabai-dan-bawang-merah
Jakarta -Selain beras, mulai 2015 Perum Bulog mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga 4 komoditas lain. Empat komoditas lainnya adalah kedelai, jagung, bawang merah, dan cabai merah.
Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto menuturkan, saat ini sedang disusun rancangan untuk sebuah program uji coba agar Bulog nantinya bisa mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga komoditas lain.
"Kita masih pilot project akan menangani 5 komoditas lain. Sudah berbicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno," tutur Budi ditemui di acara Seminar Nasional Kedaulatan Pangan, di Kantor Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Budi menjelaskan, komoditas tersebut ialah kedelai, jagung, bawang merah dan cabai merah. Budi mengatakan, Bulog bakal mendapatkan tugas untuk menstabilisasi harga pangan tersebut.
"Misalnya cabai itu kan harganya fluktuatif, naik terus. Kita akan coba menstabilkan, kita menentukan di beberapa lokasi dulu yang memang banyak komoditas itu," tuturnya.
Selama ini, Bulog diakuinya hanya bertanggungjawab untuk menstabilisasi harga beras dengan menggelar operasi pasar, menyalurkan beras miskin dan lainnya.
"Sementara ini Bulog hanya bertanggung jawab pada beras. Kini Bulog ditantang untuk menentukan berapa harga yang pantas untuk petani (komoditas lain), agar mereka bergairah untuk bercocok tanam," jelasnya
(zul/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/29/152009/2789212/4/selain-beras-bulog-dapat-tugas-stabilkan-harga-cabai-dan-bawang-merah
Senin, 29 Desember 2014
Swasembada Kedelai, HBP dan BM Harus Dinaikkan Derry Sutardi
Sabtu, 27 Desember 2014
JAKARTA - Pemerintah perlu menaikkan bea masuk (BM) kedelai hingga 20% guna mewujudkan swasembada komoditas tersebut pada 2017 mendatang. Pasalnya, saat ini, BM kedelai dipatok 0% yang membuat para petani enggan untuk menanam komoditas tersebut. Selain harganya jauh lebih murah, kualitas kedelai impor juga lebih bagus sehingga lebih disukai konsumen.
Selain mendongkrak BM secara signifikan, swasembada kedelai juga bisa terwujud apabila pemerintah menaikkan harga pembelian kedelai petani (HBP) dari Rp 7.600 per kilogram (kg) menjadi Rp 8.000-9.000 per kg. Di sisi lain, pemerintah juga harus memangkas rantai tata niaga kedelai dan mengembangkan soybean estate di sejumlah sentra kedelai.
Misalnya, 10 ribu hektare (ha) lahan kedelai dikerjakan dengan cara mekanisasi sehingga betul-betul produktivitasnya meningkat dan biaya produksi menurun. Namun hal tersebut memerlukan biaya subsidi yang sangat besar dan mungkin yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar yang mau investasi.
Ketua Gabungan Pengusaha Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan, selama ini swasembada kedelai tidak pernah bisa tercapai. Alasannya, biaya produksi kedelai nasional lebih mahal daripada kedelai Amerika Serikat (AS). Perbedaan itu akibat Pemerintah AS yang memberikan subsidi penuh kepada para petaninya.
"Untuk mewujudkan swasembada kedelai, petani harus dibuat semangat menanam. Di antaranya dengan mengenakan BM kedelai dari 0% menjadi 20%," kata Aip saat dihubungi, Jumat (26/12).
Aip mengatakan, dengan menaikkan BM kedelai, sedikitnya terdapat dua keuntungan yang diperoleh dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Keuntungan itu adalah harga kedelai impor, terutama dari AS, akan melonjak tinggi 20%. Sehingga tidak ada lagi persamaan antara harga beli dengan harga jual di Indonesia yang selama ini dinikmati oleh importir.
Keuntungan lainnya adalah pemerintah bisa memperoleh devisa tambahan. Apabila sekarang impor kedelai sekitar USD 1 miliar dengan BM 20% maka akan ada pemasukan USD 225-250 juta.Terkait impor, kata Aip, pemerintah hendaknya juga mengatasi prosesnya. Selama ini impor kedelai tidak diawasi sehingga terjadi kompetisi bebas. Pasalnya, impor kedelai tidak perlu menggunakan sistem kuota seperti daging.
"Pengaturan impor perlu diserahkan kepada Perum Bulog. Idealnya pemerintah meniru skema impor beras untuk kedelai. Sekarang ini, siapa saja yang mau impor silakan. Mau 10 ribu ton, 100 ribu ton, atau 1 juta ton sekalipun, enggak dilarang. Ini bukti yang kuat akan membunuh yang kecil. Bagaimana koperasi mau maju kalau begitu,” ujar Aip.
Menurut Aip, petani kedelai akan bergairan untuk menanam komoditas tersebut apabila bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Di antaranya dengan kenaikan HBP yang selama ini Rp 7.600 per kg dinaikkan menjadi Rp 8.000-8.500 per kg. Apalagi bila kenaikkannya menjadi Rp 9.000 per kg atau 1,5 kali dari harga beras.
"Dengan begitu petani kedelai akan semangat menanam kedelai karena harganya akan kompetitif dengan komoditas pertanian lainnya," ucap Aip.
Aip menceritakan, selama ini petani kedelai malas menanam karena keuntungan yang didapat kalah dengan padi. Dengan menggunakan lahan 1 hektare (ha), petani bisa mendapatkan 4 ton. Dalam sekali panen, petani bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 25 juta dengan biaya produksi Rp 8-9 juta maka keuntungan bersih petani sekitar Rp 15-16 juta.
Sebaliknya, dengan lahan yang sama, produksi kedelai hanya 1,2-1,4 ton. Dengan harga Rp 7.600 per kg, petani kedelai hanya mendapatkan Rp 10 juta. "Kalau begini, petani lebih suka menanam padi dari pada kedelai," kata Aip.
Adapun kenaikan BM maupun pengawasan impor, tata niaga kedelai juga perlu diperbaiki. Seharusnya penjualan kedelai tidak melalui grosir, distributor, atau spekulan. Sebaliknya, penjualan atau distribusi kedelai harus melalui Bulog atau Gapkoptindo, sehingga kedelai petani bisa langsung ke perajin tahu tempe.
"Dampaknya, harga tempe tidak akan melonjak luar biasa. Kalaupun harga tahu tempe naik, paling hanya 5-10%. Misalnya, harga tempe goreng Rp 500, nanti kalapun dinaikkan cukup menjadi Rp 550," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Yusni Emilia Harahap.
Menurut Emilia, perlunya dukungan regulasi guna mendorong produksi kedelai domestik. Produksi kedelai tidak akan meningkat apabila keran impor justru diperlebar. Kebijakan itu justru tidak memihak pada pelaku industri kedelai dalam negeri.
"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan maka regulasi harus diharmonisasi. Kami melihat saat ini semua kementerian mulai menyatukan langkah dan ada koordinasi yang kuat. Akan sulit mencapai kedaulatan pangan kalau regulasi tidak berpihak. Produk dalam negeri harus bisa bersaing dan biaya produksi lebih efisien," ujar Emilia.
JAKARTA - Pemerintah perlu menaikkan bea masuk (BM) kedelai hingga 20% guna mewujudkan swasembada komoditas tersebut pada 2017 mendatang. Pasalnya, saat ini, BM kedelai dipatok 0% yang membuat para petani enggan untuk menanam komoditas tersebut. Selain harganya jauh lebih murah, kualitas kedelai impor juga lebih bagus sehingga lebih disukai konsumen.
Selain mendongkrak BM secara signifikan, swasembada kedelai juga bisa terwujud apabila pemerintah menaikkan harga pembelian kedelai petani (HBP) dari Rp 7.600 per kilogram (kg) menjadi Rp 8.000-9.000 per kg. Di sisi lain, pemerintah juga harus memangkas rantai tata niaga kedelai dan mengembangkan soybean estate di sejumlah sentra kedelai.
Misalnya, 10 ribu hektare (ha) lahan kedelai dikerjakan dengan cara mekanisasi sehingga betul-betul produktivitasnya meningkat dan biaya produksi menurun. Namun hal tersebut memerlukan biaya subsidi yang sangat besar dan mungkin yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar yang mau investasi.
Ketua Gabungan Pengusaha Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan, selama ini swasembada kedelai tidak pernah bisa tercapai. Alasannya, biaya produksi kedelai nasional lebih mahal daripada kedelai Amerika Serikat (AS). Perbedaan itu akibat Pemerintah AS yang memberikan subsidi penuh kepada para petaninya.
"Untuk mewujudkan swasembada kedelai, petani harus dibuat semangat menanam. Di antaranya dengan mengenakan BM kedelai dari 0% menjadi 20%," kata Aip saat dihubungi, Jumat (26/12).
Aip mengatakan, dengan menaikkan BM kedelai, sedikitnya terdapat dua keuntungan yang diperoleh dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Keuntungan itu adalah harga kedelai impor, terutama dari AS, akan melonjak tinggi 20%. Sehingga tidak ada lagi persamaan antara harga beli dengan harga jual di Indonesia yang selama ini dinikmati oleh importir.
Keuntungan lainnya adalah pemerintah bisa memperoleh devisa tambahan. Apabila sekarang impor kedelai sekitar USD 1 miliar dengan BM 20% maka akan ada pemasukan USD 225-250 juta.Terkait impor, kata Aip, pemerintah hendaknya juga mengatasi prosesnya. Selama ini impor kedelai tidak diawasi sehingga terjadi kompetisi bebas. Pasalnya, impor kedelai tidak perlu menggunakan sistem kuota seperti daging.
"Pengaturan impor perlu diserahkan kepada Perum Bulog. Idealnya pemerintah meniru skema impor beras untuk kedelai. Sekarang ini, siapa saja yang mau impor silakan. Mau 10 ribu ton, 100 ribu ton, atau 1 juta ton sekalipun, enggak dilarang. Ini bukti yang kuat akan membunuh yang kecil. Bagaimana koperasi mau maju kalau begitu,” ujar Aip.
Menurut Aip, petani kedelai akan bergairan untuk menanam komoditas tersebut apabila bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Di antaranya dengan kenaikan HBP yang selama ini Rp 7.600 per kg dinaikkan menjadi Rp 8.000-8.500 per kg. Apalagi bila kenaikkannya menjadi Rp 9.000 per kg atau 1,5 kali dari harga beras.
"Dengan begitu petani kedelai akan semangat menanam kedelai karena harganya akan kompetitif dengan komoditas pertanian lainnya," ucap Aip.
Aip menceritakan, selama ini petani kedelai malas menanam karena keuntungan yang didapat kalah dengan padi. Dengan menggunakan lahan 1 hektare (ha), petani bisa mendapatkan 4 ton. Dalam sekali panen, petani bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 25 juta dengan biaya produksi Rp 8-9 juta maka keuntungan bersih petani sekitar Rp 15-16 juta.
Sebaliknya, dengan lahan yang sama, produksi kedelai hanya 1,2-1,4 ton. Dengan harga Rp 7.600 per kg, petani kedelai hanya mendapatkan Rp 10 juta. "Kalau begini, petani lebih suka menanam padi dari pada kedelai," kata Aip.
Adapun kenaikan BM maupun pengawasan impor, tata niaga kedelai juga perlu diperbaiki. Seharusnya penjualan kedelai tidak melalui grosir, distributor, atau spekulan. Sebaliknya, penjualan atau distribusi kedelai harus melalui Bulog atau Gapkoptindo, sehingga kedelai petani bisa langsung ke perajin tahu tempe.
"Dampaknya, harga tempe tidak akan melonjak luar biasa. Kalaupun harga tahu tempe naik, paling hanya 5-10%. Misalnya, harga tempe goreng Rp 500, nanti kalapun dinaikkan cukup menjadi Rp 550," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Yusni Emilia Harahap.
Menurut Emilia, perlunya dukungan regulasi guna mendorong produksi kedelai domestik. Produksi kedelai tidak akan meningkat apabila keran impor justru diperlebar. Kebijakan itu justru tidak memihak pada pelaku industri kedelai dalam negeri.
"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan maka regulasi harus diharmonisasi. Kami melihat saat ini semua kementerian mulai menyatukan langkah dan ada koordinasi yang kuat. Akan sulit mencapai kedaulatan pangan kalau regulasi tidak berpihak. Produk dalam negeri harus bisa bersaing dan biaya produksi lebih efisien," ujar Emilia.
Sabtu, 27 Desember 2014
Presiden Minta Tak Ada Impor Beras Lagi
Sabtu, 27 Desember 2014
Para Ahli Diminta ke Lapangan
SUBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku sangat geregetan karena Indonesia yang sangat kaya dan sangat luas lahan sawahnya masih mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, Presiden tidak mau mendengar lagi ada impor beras.
”Presiden Vietnam, di ASEAN Summit yang baru lalu, ketemu saya. Apa yang ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam. Oleh karena itu, begitu pulang ke Tanah Air, saya panggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saya tidak ingin mendengar tawaran itu lagi,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyerahkan penghargaan kepada 95 gubernur, bupati, kelompok petani, dan peneliti penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2014, Jumat (26/12) pagi, di Balai Besar Padi atau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.
Menurut Presiden Jokowi, tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras dan tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperbaiki saluran irigasi dan distribusi pupuk dan benih padi serta tenaga penyuluh, tetapi juga menyediakan alat-alat pertanian khusus bagi petani, seperti menyediakan 65.000 traktor yang sudah dibeli, untuk tahun depan.
Untuk mencapai target swasembada pangan tiga tahun mendatang, sepuluh kepala daerah pada tahun depan menjanjikan peningkatan produksi beras 1 juta hingga 2 juta ton, atau total 11 juta ton. Namun, jika janji dari target penambahan produksi beras dicapai, tak mustahil target swasembada justru bisa dicapai tahun depan.
”Namun, saya ada catatannya. Awas, kalau dalam waktu tiga tahun tidak tercapai, saya akan ganti. Begitu kalau bekerja bersama saya, harus ada target dan ukurannya. Tetapi, Pak Mentan bisik-bisik, katanya sebelum tiga tahun kita sudah bisa swasembada pangan. Jadi, Pak Menteri tenang-tenang saja karena saya yakin dia bisa wujudkan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyatakan, meskipun dari Balai Besar Padi pihaknya mendapat penjelasan bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya yang terjadi panen padi hanya 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.
”Ini berarti ada masalah mengapa hal itu selalu terjadi setiap kali saya tanya kepada petani di sawah-sawah,” kata Presiden.
Masalahnya, tambah Presiden Joko Widodo, di lapangan, tidak hanya kerusakan irigasi serta keterlambatan distribusi pupuk dan benih, tetapi juga tidak ada tenaga penyuluh. ”Insinyur pertanian kita jangan di belakang meja. Mereka harus kembali ke lapangan dan berikan bimbingan kepada petani-petani kita,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Presiden Jokowi mencontohkan, juga jangan hanya memperbesar kantor-kantornya di Jakarta lagi sehingga anggaran habis bukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurut Presiden, insinyur-insinyur harus juga di lapangan, mengecek jalan, irigasi, waduk, dan pertanian, bukan di dalam kantor menangani administrasi.
”Kalau insinyur-insinyur kita seperti itu terus, tentu kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mereka harus terjun ke sawah dan lapangan,” ujar Presiden.
Lima hambatan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dari hasil kunjungannya ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian menginventarisasi ada lima masalah yang bisa menghambat swasembada pangan.
”Irigasi kita yang mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu. Semoga kita bisa memperbaiki secara bertahap 1 juta hektar infrastruktur irigasi per tahun mulai tahun depan,” ungkapnya.
Amran Sulaiman menambahkan bahwa selain irigasi, distribusi pupuk dan benih ke petani juga bermasalah. ”Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen. Ini yang membuat produksi petani kita terus menurun,” ujarnya.
Penyuluh pertanian, kata Amran Sulaiman, juga tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat kurang sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing.
”Untuk infrastruktur irigasi, insya Allah pada tahun depan segera kita perbaiki 1 juta hektar dulu di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya akan segera kita lakukan perbaikan lagi,” jelasnya.
Serahkan ribuan traktor
Setelah menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 di Balai Besar Padi, Presiden Joko Widodo menuju Lapangan Pertamina Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Subang. Presiden menyerahkan bantuan traktor tangan sebanyak 1.099 unit untuk 19 kelompok tani dari 19 kabupaten pelaksana kontingensi di Jawa Barat.
Dari sana, Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, dan berdialog dengan para santri di aula pondok pesantren tersebut.
Dalam acara itu, selain Menteri Pertanian, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Dalam catatan Kompas, Indonesia beberapa kali bisa menekan angka impor beras dalam jumlah sangat kecil sejak era Reformasi. Pada tahun 2003, Indonesia tidak mengimpor beras karena cuaca dan persediaan air mendukung sehingga panen padi di dalam negeri melimpah. Tahun 2008, di tengah kelangkaan padi di sejumlah negara, Indonesia bisa memproduksi beras berlebih sehingga pada tahun yang sama tidak perlu mengimpor. (HAR/MAR)
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010882781.aspx?epaper=yes
Para Ahli Diminta ke Lapangan
| Add caption |
SUBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku sangat geregetan karena Indonesia yang sangat kaya dan sangat luas lahan sawahnya masih mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, Presiden tidak mau mendengar lagi ada impor beras.
”Presiden Vietnam, di ASEAN Summit yang baru lalu, ketemu saya. Apa yang ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam. Oleh karena itu, begitu pulang ke Tanah Air, saya panggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saya tidak ingin mendengar tawaran itu lagi,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyerahkan penghargaan kepada 95 gubernur, bupati, kelompok petani, dan peneliti penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2014, Jumat (26/12) pagi, di Balai Besar Padi atau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.
Menurut Presiden Jokowi, tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras dan tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperbaiki saluran irigasi dan distribusi pupuk dan benih padi serta tenaga penyuluh, tetapi juga menyediakan alat-alat pertanian khusus bagi petani, seperti menyediakan 65.000 traktor yang sudah dibeli, untuk tahun depan.
Untuk mencapai target swasembada pangan tiga tahun mendatang, sepuluh kepala daerah pada tahun depan menjanjikan peningkatan produksi beras 1 juta hingga 2 juta ton, atau total 11 juta ton. Namun, jika janji dari target penambahan produksi beras dicapai, tak mustahil target swasembada justru bisa dicapai tahun depan.
”Namun, saya ada catatannya. Awas, kalau dalam waktu tiga tahun tidak tercapai, saya akan ganti. Begitu kalau bekerja bersama saya, harus ada target dan ukurannya. Tetapi, Pak Mentan bisik-bisik, katanya sebelum tiga tahun kita sudah bisa swasembada pangan. Jadi, Pak Menteri tenang-tenang saja karena saya yakin dia bisa wujudkan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyatakan, meskipun dari Balai Besar Padi pihaknya mendapat penjelasan bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya yang terjadi panen padi hanya 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.
”Ini berarti ada masalah mengapa hal itu selalu terjadi setiap kali saya tanya kepada petani di sawah-sawah,” kata Presiden.
Masalahnya, tambah Presiden Joko Widodo, di lapangan, tidak hanya kerusakan irigasi serta keterlambatan distribusi pupuk dan benih, tetapi juga tidak ada tenaga penyuluh. ”Insinyur pertanian kita jangan di belakang meja. Mereka harus kembali ke lapangan dan berikan bimbingan kepada petani-petani kita,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Presiden Jokowi mencontohkan, juga jangan hanya memperbesar kantor-kantornya di Jakarta lagi sehingga anggaran habis bukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurut Presiden, insinyur-insinyur harus juga di lapangan, mengecek jalan, irigasi, waduk, dan pertanian, bukan di dalam kantor menangani administrasi.
”Kalau insinyur-insinyur kita seperti itu terus, tentu kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mereka harus terjun ke sawah dan lapangan,” ujar Presiden.
Lima hambatan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dari hasil kunjungannya ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian menginventarisasi ada lima masalah yang bisa menghambat swasembada pangan.
”Irigasi kita yang mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu. Semoga kita bisa memperbaiki secara bertahap 1 juta hektar infrastruktur irigasi per tahun mulai tahun depan,” ungkapnya.
Amran Sulaiman menambahkan bahwa selain irigasi, distribusi pupuk dan benih ke petani juga bermasalah. ”Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen. Ini yang membuat produksi petani kita terus menurun,” ujarnya.
Penyuluh pertanian, kata Amran Sulaiman, juga tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat kurang sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing.
”Untuk infrastruktur irigasi, insya Allah pada tahun depan segera kita perbaiki 1 juta hektar dulu di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya akan segera kita lakukan perbaikan lagi,” jelasnya.
Serahkan ribuan traktor
Setelah menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 di Balai Besar Padi, Presiden Joko Widodo menuju Lapangan Pertamina Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Subang. Presiden menyerahkan bantuan traktor tangan sebanyak 1.099 unit untuk 19 kelompok tani dari 19 kabupaten pelaksana kontingensi di Jawa Barat.
Dari sana, Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, dan berdialog dengan para santri di aula pondok pesantren tersebut.
Dalam acara itu, selain Menteri Pertanian, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Dalam catatan Kompas, Indonesia beberapa kali bisa menekan angka impor beras dalam jumlah sangat kecil sejak era Reformasi. Pada tahun 2003, Indonesia tidak mengimpor beras karena cuaca dan persediaan air mendukung sehingga panen padi di dalam negeri melimpah. Tahun 2008, di tengah kelangkaan padi di sejumlah negara, Indonesia bisa memproduksi beras berlebih sehingga pada tahun yang sama tidak perlu mengimpor. (HAR/MAR)
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010882781.aspx?epaper=yes
Dukung Swasembada, Petani Jabar Minta Presiden Jokowi Subsidi Harga Ke Bulog
Jumat, 26 Desember 2014
[SUBANG] Saat berkunjung dan menyerahkan sumbangan sebanyak 1.099 unit traktor kepada petani, di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jabar, Jumat (26/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana menyempatkan diri berdialog dengan para petani yang tergabung dalam berbagai kelompok tani di Jawa Barat.
Seorang petani bernama Wawan Mahirna menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia, khususnya Jawa Barat, mejadi swasembada pangan. Namun Wawan meminta agar pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi harga beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) atau subsidi pertanian.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya agar nantinya yang disubsidi bukan pupuk, bukan BBM, tapi nanti yang disubsidi adalah harga yang dibeli oleh Bulog. Namun, lanjut Presiden, saat ini pemerintah masih menyiapkan Bulognya dulu, menyiapkan gudangnya dulu, dan menyiapkan hitungannya dulu.
“Ini masih proses, saya jadi Presiden juga baru dua bulan,” ujar Jokowi.
Menurut Kepala Negara, subsidi BBM nanti larinya ke traktor, pada perbaikan irigasi, kemudian nanti yang disubsidi hasil akhirnya, dibeli pada hasil akhirnya. Jadi, berapa besar produksi dari petani itu akan diambil oleh pemerintah sehingga orang berbondong-bondong untuk mau berproduksi.
Tetapi, Jokowi mengingatkan tharus ada persiapan gudang, gudang, gudang. “Perkiraan saya, insya Allah gudang-gudang Bulog nanti akan penuh dengan produksi produksi dari petani, karena yang dibeli nanti adalah pada posisi produk akhirnya,” terang Jokowi.
Adapun kepada petani organik Hendra Kribo yang sukses mengekspor produknya hingga ke Jerman, Amerika, Singapura dan Malaysia, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memang mengarahkan ke sana.
“Kita ingin mengembangkan sawah –sawah organik, padi-padi organik, target kita 500.000 hektar dan ini sudah didahului oleh Kang Kribo dan itu bisa ditiru,” jelas Jokowi.
Swasembada Beras Dulu
Sementara menjawab seorang petani lainnya, Warsono Adi atau Kang Brewok yang meminta dibuatkan jalan aspal menuju sawah, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah menyelesaikan masalah pertanian satu per satu dulu. Ia menyebutkan, saat ini pemerintah menyelesaikan dulu masalah traktornya, ngerampungin dulu irigasinya. Nanti sesudah swasembada ada ketahanan pangan kita akan masuk ke infrastruktur yang lain.
Presiden menegaskan, apapun yang namanya jalan di desa itu penting sekali dalam rangka distribusi produk-produk petani ke kota atau ke pasar. “Tetapi memang ini perlu tahapan, tahapan kita sekarang ini dalam 3 tahun mengejar agar kita bisa swasembada pangan utamanya di beras, baru menginjak ke gula, menginjak ke kedelai, menginjak ke jagung,” kata Presiden seraya menegaskan, bahwa target itu sudah kita patok.
Jika itu semua bisa dicapai, menurut Presiden Jokowi, diharapkan menginjak ke jalan-jalan yang kecil menuju ketempat-tempat pertanian, baik di Subang di Provinsi Jawa Barat, dan di seluruh provinsi di Indonesia ini.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono, Menseseg Pratikno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. [Humas Setkab/L-8]
http://sp.beritasatu.com/home/dukung-swasembada-petani-jabar-minta-presiden-jokowi-subsidi-harga-ke-bulog/73006
[SUBANG] Saat berkunjung dan menyerahkan sumbangan sebanyak 1.099 unit traktor kepada petani, di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jabar, Jumat (26/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana menyempatkan diri berdialog dengan para petani yang tergabung dalam berbagai kelompok tani di Jawa Barat.
Seorang petani bernama Wawan Mahirna menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia, khususnya Jawa Barat, mejadi swasembada pangan. Namun Wawan meminta agar pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi harga beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) atau subsidi pertanian.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya agar nantinya yang disubsidi bukan pupuk, bukan BBM, tapi nanti yang disubsidi adalah harga yang dibeli oleh Bulog. Namun, lanjut Presiden, saat ini pemerintah masih menyiapkan Bulognya dulu, menyiapkan gudangnya dulu, dan menyiapkan hitungannya dulu.
“Ini masih proses, saya jadi Presiden juga baru dua bulan,” ujar Jokowi.
Menurut Kepala Negara, subsidi BBM nanti larinya ke traktor, pada perbaikan irigasi, kemudian nanti yang disubsidi hasil akhirnya, dibeli pada hasil akhirnya. Jadi, berapa besar produksi dari petani itu akan diambil oleh pemerintah sehingga orang berbondong-bondong untuk mau berproduksi.
Tetapi, Jokowi mengingatkan tharus ada persiapan gudang, gudang, gudang. “Perkiraan saya, insya Allah gudang-gudang Bulog nanti akan penuh dengan produksi produksi dari petani, karena yang dibeli nanti adalah pada posisi produk akhirnya,” terang Jokowi.
Adapun kepada petani organik Hendra Kribo yang sukses mengekspor produknya hingga ke Jerman, Amerika, Singapura dan Malaysia, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memang mengarahkan ke sana.
“Kita ingin mengembangkan sawah –sawah organik, padi-padi organik, target kita 500.000 hektar dan ini sudah didahului oleh Kang Kribo dan itu bisa ditiru,” jelas Jokowi.
Swasembada Beras Dulu
Sementara menjawab seorang petani lainnya, Warsono Adi atau Kang Brewok yang meminta dibuatkan jalan aspal menuju sawah, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah menyelesaikan masalah pertanian satu per satu dulu. Ia menyebutkan, saat ini pemerintah menyelesaikan dulu masalah traktornya, ngerampungin dulu irigasinya. Nanti sesudah swasembada ada ketahanan pangan kita akan masuk ke infrastruktur yang lain.
Presiden menegaskan, apapun yang namanya jalan di desa itu penting sekali dalam rangka distribusi produk-produk petani ke kota atau ke pasar. “Tetapi memang ini perlu tahapan, tahapan kita sekarang ini dalam 3 tahun mengejar agar kita bisa swasembada pangan utamanya di beras, baru menginjak ke gula, menginjak ke kedelai, menginjak ke jagung,” kata Presiden seraya menegaskan, bahwa target itu sudah kita patok.
Jika itu semua bisa dicapai, menurut Presiden Jokowi, diharapkan menginjak ke jalan-jalan yang kecil menuju ketempat-tempat pertanian, baik di Subang di Provinsi Jawa Barat, dan di seluruh provinsi di Indonesia ini.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono, Menseseg Pratikno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. [Humas Setkab/L-8]
http://sp.beritasatu.com/home/dukung-swasembada-petani-jabar-minta-presiden-jokowi-subsidi-harga-ke-bulog/73006
Jumat, 26 Desember 2014
Operasi Pasar Beras Diperlukan
26 Desember 2014
Kendalikan Harga
PURWOKERTO – Pemerintah Daerah Banyumas diminta untuk segera menggelar operasi pasar, karena harga beras di pasar tradisional makin tak terkendali.
Menurut Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas, Faturrahman, harga gabah di tingkat petani Rp 5.500 per kilogram, sedangkan harga beras di tingkat penggilingan Rp 8.800 per kilogram.
Kenaikan ini selain akibat biaya operasional petani tinggi, juga lantaran faktor psikologi petani akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan lalu. Di Banyumas juga belum memasuki masa panen padi. “Panen padi diprediksi pada akhir Maret, sehingga harga gabah dan beras kini tinggi,” katanya dalam diskusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas, Selasa lalu.
Dengan gejolak harga ini, Faturrahman meminta ada operasi pasar di pasar-pasar tradisional, terutama wilayah pinggiran. “Sudah sangat diperlukan operasi pasar, agar harga tidak naik terus,” ujarnya.
Stok Berkurang
Sekretaris Dinperindagkop Banyums Titik Pujiastuti menambahkan, operasi pasar diperlukan guna menanggulangi kenaikan harga beras yang terus-menerus selama beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan pemantauan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Purwokerto setiap hari oleh Tim Dinperindagko, harga beras IR 64 (premium) pada awal pekan ini Rp 9.500 per kilogram, sedangkan beras IR 64 (medium) Rp 9.200 per kilogram. Dalam menekan kenaikan harga beras di pasar tradisional, Perum Bulog Subdrive IV Banyumas, Selasa (23/12), menggelar operasi pasar. Operasi pasar kali ini di Pasar Sokaraja.
Kasi Pengendalian Harga Pasar Bulog Subdrive Banyumas, Puji Sularso, kepada wartawan, mengatakan, pada musim paceklik seperti sekarang stok beras di tingkat petani sangat berkurang dan menyebabkan harga beras di pasaran melonjak naik. “Kami operasi pasar di empat titik, yaitu Pasar Karanglewas, Pasar Wage, Pasar Sokaraja, dan Pasar Banyumas yang dilaksanakan mulai Senin (22/12),” katanya.
Dalam operasi pasar, Bulog menyediakan enam ton beras kualitas medium untuk masing-masing pasar dengan harga per kilogram Rp 7.400 untuk masyarakat umum, sedangkan untuk pengecer dijual dengan harga Rp 7.200 per kilogram. (H60-55)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/operasi-pasar-beras-diperlukan/
Kendalikan Harga
PURWOKERTO – Pemerintah Daerah Banyumas diminta untuk segera menggelar operasi pasar, karena harga beras di pasar tradisional makin tak terkendali.
Menurut Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas, Faturrahman, harga gabah di tingkat petani Rp 5.500 per kilogram, sedangkan harga beras di tingkat penggilingan Rp 8.800 per kilogram.
Kenaikan ini selain akibat biaya operasional petani tinggi, juga lantaran faktor psikologi petani akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan lalu. Di Banyumas juga belum memasuki masa panen padi. “Panen padi diprediksi pada akhir Maret, sehingga harga gabah dan beras kini tinggi,” katanya dalam diskusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas, Selasa lalu.
Dengan gejolak harga ini, Faturrahman meminta ada operasi pasar di pasar-pasar tradisional, terutama wilayah pinggiran. “Sudah sangat diperlukan operasi pasar, agar harga tidak naik terus,” ujarnya.
Stok Berkurang
Sekretaris Dinperindagkop Banyums Titik Pujiastuti menambahkan, operasi pasar diperlukan guna menanggulangi kenaikan harga beras yang terus-menerus selama beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan pemantauan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Purwokerto setiap hari oleh Tim Dinperindagko, harga beras IR 64 (premium) pada awal pekan ini Rp 9.500 per kilogram, sedangkan beras IR 64 (medium) Rp 9.200 per kilogram. Dalam menekan kenaikan harga beras di pasar tradisional, Perum Bulog Subdrive IV Banyumas, Selasa (23/12), menggelar operasi pasar. Operasi pasar kali ini di Pasar Sokaraja.
Kasi Pengendalian Harga Pasar Bulog Subdrive Banyumas, Puji Sularso, kepada wartawan, mengatakan, pada musim paceklik seperti sekarang stok beras di tingkat petani sangat berkurang dan menyebabkan harga beras di pasaran melonjak naik. “Kami operasi pasar di empat titik, yaitu Pasar Karanglewas, Pasar Wage, Pasar Sokaraja, dan Pasar Banyumas yang dilaksanakan mulai Senin (22/12),” katanya.
Dalam operasi pasar, Bulog menyediakan enam ton beras kualitas medium untuk masing-masing pasar dengan harga per kilogram Rp 7.400 untuk masyarakat umum, sedangkan untuk pengecer dijual dengan harga Rp 7.200 per kilogram. (H60-55)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/operasi-pasar-beras-diperlukan/
Lima Nama Masuk Kandidat Dirut Bulog
Kamis, 25 Desember 2014
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak lama lagi bakal mengumumkan pengganti Sutarto Ali Moeso sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), yang masa jabatannya telah habis. Rencananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog akan digelar di hari libur.
“Tanggal 28 Desember, hari Minggu RUPS-nya,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro di kantornya, Jakarta, Rabu (24/12).
Setidaknya menurut Imam, ada lima orang calon Dirut Bulog. Hanya saja ia ogah membocorkan siapa lima kandidat tersebut. Yang pasti saat ini prosesnya masih terus berjalan
“Calonnya sudah di assessment. Aku seneng nyiapin lima orang, tapi aku enggak bisa ngasih tahu siapa, ya dari internal ada, luar juga ada. Tunggulah,” tandas dia. (chi/jpnn)
http://www.intelijen.co.id/lima-nama-masuk-kandidat-dirut-bulog/
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak lama lagi bakal mengumumkan pengganti Sutarto Ali Moeso sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), yang masa jabatannya telah habis. Rencananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog akan digelar di hari libur.
“Tanggal 28 Desember, hari Minggu RUPS-nya,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro di kantornya, Jakarta, Rabu (24/12).
Setidaknya menurut Imam, ada lima orang calon Dirut Bulog. Hanya saja ia ogah membocorkan siapa lima kandidat tersebut. Yang pasti saat ini prosesnya masih terus berjalan
“Calonnya sudah di assessment. Aku seneng nyiapin lima orang, tapi aku enggak bisa ngasih tahu siapa, ya dari internal ada, luar juga ada. Tunggulah,” tandas dia. (chi/jpnn)
http://www.intelijen.co.id/lima-nama-masuk-kandidat-dirut-bulog/
Rabu, 24 Desember 2014
PENGENDALIAN HARGA BERAS DI BANYUMAS
Selasa, 23 Desember 2014
Bulog Gelar Operasi Pasar Khusus Beras
Pengendalian harga beras di Banyumas terus dilakukan. Bulog Subdivisi Regional Banyumas mengelar operasi khusus beras untuk menekan harga beras IR-64.
Kanalsemarang.com, BANYUMAS- Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menggelar operasi pasar khusus beras di Kabupaten Banyumas guna menekan harga beras IR-64 kualitas medium di pasaran yang telah mencapai kisaran Rp9.300-Rp9.500 per kilogram.
“Pemerintah Kabupaten Banyumas telah meminta Bulog untuk menggelar operasi pasar karena saat ini harga beras di pasaran sangat tinggi. Dalam operasi pasar ini, kami menjual beras dengan kualitas yang sama (IR-64 medium) dengan harga Rp7.400 per kilogram,” kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas Rudi Amran di Pasar Sokaraja seperti dikutip Antara, Selasa (23/12/2014).
Ia mengatakan bahwa beras untuk operasi pasar itu telah digelontorkan sejak akhir pekan lalu.
Menurut dia, sebanyak lima pasar dijadikan lokasi operasi pasar, yakni Pasar Sokaraja, Pasar Karanglewas, Pasar Wage Purwokerto, Pasar Kembaran, dan Pasar Banyumas.
“Kami menitipkan beras operasi pasar kepada para pedagang di masing-masing pasar. Di Sokaraja ada delapan pedagang, Karanglewas dan Kembaran masing-masing empat pedagang, Pasar Wage dua pedagang, serta Banyumas sembilan pedagang,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pembelian beras operasi pasar oleh pembeli dibatasi maksimal sebanyak 3 kilogram.
Selain menjual beras dalam bentuk curah, kata dia, Bulog juga menjual beras operasi pasar dalam kemasan isi 3 kilogram dengan harga Rp22.500 per paket.
Lebih lanjut, dia mengharapkan dengan adanya operasi pasar tersebut, harga beras di pasaran dapat ditekan.
Bahkan, kata dia, harga beras yang sebelumnya di atas Rp9.000 per kilogram telah berangsur turun hingga Rp8.800 per kilogram berkat adanya operasi pasar.
Menurut dia, pihaknya hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 20 ton beras untuk kegiatan operasi pasar.
“Kami siap untuk menggelontor lebih banyak lagi beras untuk operasi pasar,” katanya.
Selain operasi pasar di pasar-pasar, kata dia, Bulog juga menggelar operasi pasar khusus keluarga tidak mampu di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.
http://semarang.solopos.com/2014/12/23/pengendalian-harga-beras-di-banyumas-bulog-gelar-operasi-pasar-khusus-beras-562077
Bulog Gelar Operasi Pasar Khusus Beras
Pengendalian harga beras di Banyumas terus dilakukan. Bulog Subdivisi Regional Banyumas mengelar operasi khusus beras untuk menekan harga beras IR-64.
Kanalsemarang.com, BANYUMAS- Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menggelar operasi pasar khusus beras di Kabupaten Banyumas guna menekan harga beras IR-64 kualitas medium di pasaran yang telah mencapai kisaran Rp9.300-Rp9.500 per kilogram.
“Pemerintah Kabupaten Banyumas telah meminta Bulog untuk menggelar operasi pasar karena saat ini harga beras di pasaran sangat tinggi. Dalam operasi pasar ini, kami menjual beras dengan kualitas yang sama (IR-64 medium) dengan harga Rp7.400 per kilogram,” kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas Rudi Amran di Pasar Sokaraja seperti dikutip Antara, Selasa (23/12/2014).
Ia mengatakan bahwa beras untuk operasi pasar itu telah digelontorkan sejak akhir pekan lalu.
Menurut dia, sebanyak lima pasar dijadikan lokasi operasi pasar, yakni Pasar Sokaraja, Pasar Karanglewas, Pasar Wage Purwokerto, Pasar Kembaran, dan Pasar Banyumas.
“Kami menitipkan beras operasi pasar kepada para pedagang di masing-masing pasar. Di Sokaraja ada delapan pedagang, Karanglewas dan Kembaran masing-masing empat pedagang, Pasar Wage dua pedagang, serta Banyumas sembilan pedagang,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pembelian beras operasi pasar oleh pembeli dibatasi maksimal sebanyak 3 kilogram.
Selain menjual beras dalam bentuk curah, kata dia, Bulog juga menjual beras operasi pasar dalam kemasan isi 3 kilogram dengan harga Rp22.500 per paket.
Lebih lanjut, dia mengharapkan dengan adanya operasi pasar tersebut, harga beras di pasaran dapat ditekan.
Bahkan, kata dia, harga beras yang sebelumnya di atas Rp9.000 per kilogram telah berangsur turun hingga Rp8.800 per kilogram berkat adanya operasi pasar.
Menurut dia, pihaknya hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 20 ton beras untuk kegiatan operasi pasar.
“Kami siap untuk menggelontor lebih banyak lagi beras untuk operasi pasar,” katanya.
Selain operasi pasar di pasar-pasar, kata dia, Bulog juga menggelar operasi pasar khusus keluarga tidak mampu di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.
http://semarang.solopos.com/2014/12/23/pengendalian-harga-beras-di-banyumas-bulog-gelar-operasi-pasar-khusus-beras-562077
Selasa, 23 Desember 2014
Membangun Harapan
Senin, 23 Desember 2014
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan memproduksi komoditas pangan dan komoditas utama pertanian, warga Papua diharapkan bisa sejahtera.
Kesenjangan kesejahteraan bisa ditekan. Yang tak kalah penting, ketersediaan pangan nasional akan lebih terjaga. Pengeluaran devisa negara untuk impor pangan bisa dipangkas.
Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Papua misalnya pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Ada juga komoditas perkebunan, seperti tebu, karet, dan sawit.
Impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 untuk jagung 700 juta dollar AS, gula 1,2 miliar dollar AS, daging sapi 700 juta dollar AS, kedelai 1 miliar dollar AS, dan tembakau 500 juta dollar AS. Adapun impor gandum 2,1 miliar dollar AS dan beras 200 juta dollar AS. Total nilai impor tujuh komoditas pertanian itu 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.
Dengan logika sederhana, devisa negara yang selama ini dibelanjakan untuk bahan pangan dari negara lain dialihkan untuk mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan tambahan dana itu, perekonomian Papua bisa semakin bergeliat. Perekonomian yang berkembang akan menarik investor untuk berlomba-lomba berinvestasi.
Di satu sisi, dampaknya, ketahanan pangan rakyat Indonesia akan terjamin. Di sisi lain, masyarakat Papua akan mempunyai pendapatan dari pangan.
Pertanyaannya kemudian, adakah kesungguhan pemerintah mewujudkan gagasan itu? Berkaca dari pengembangan pertanian pangan skala luas, misalnya, Kabupaten Merauke bisa jadi cukup siap mengembangkan pangan, ditilik dari luas datarannya yang lebih dari 1 juta hektar.
Kendati potensial, keinginan membangun pertanian pangan skala luas di Merauke tak kunjung terealisasi. Beberapa waktu lalu, pengusaha siap berinvestasi, bahkan sebagian di antaranya sudah mulai mengolah lahan dan mengembangkan budidaya pangan.
Infrastruktur dan mahalnya biaya angkutan barang dari Papua ke wilayah lain menjadi kendala utama. Untuk itu, pengusaha atau swasta berharap pemerintah mau membangun jaringan infrastruktur dasar.
Namun, pemerintah enggan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Sebaliknya, pemerintah justru berharap pengusaha yang membangun infrastruktur tersebut. Titik temu tak kunjung didapat. Rencana mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional kembali jauh di awang-awang.
Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau benar-benar menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional, waduk dan jaringan irigasi di Papua harus diperbanyak. Infrastruktur jalan, jembatan, dan penunjang angkutan atau logistik harus dikembangkan. Infrastruktur listrik hendaknya juga menjadi prioritas.
Kesiapan sumber daya manusia di Papua juga harus diperhatikan. Selain itu, persoalan budaya dan masalah adat juga tak boleh dikesampingkan.
Yang paling penting, keinginan—dengan maksud dan tujuan baik—hendaknya direalisasikan. (HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141223kompas/#/17/
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan memproduksi komoditas pangan dan komoditas utama pertanian, warga Papua diharapkan bisa sejahtera.
Kesenjangan kesejahteraan bisa ditekan. Yang tak kalah penting, ketersediaan pangan nasional akan lebih terjaga. Pengeluaran devisa negara untuk impor pangan bisa dipangkas.
Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Papua misalnya pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Ada juga komoditas perkebunan, seperti tebu, karet, dan sawit.
Impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 untuk jagung 700 juta dollar AS, gula 1,2 miliar dollar AS, daging sapi 700 juta dollar AS, kedelai 1 miliar dollar AS, dan tembakau 500 juta dollar AS. Adapun impor gandum 2,1 miliar dollar AS dan beras 200 juta dollar AS. Total nilai impor tujuh komoditas pertanian itu 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.
Dengan logika sederhana, devisa negara yang selama ini dibelanjakan untuk bahan pangan dari negara lain dialihkan untuk mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan tambahan dana itu, perekonomian Papua bisa semakin bergeliat. Perekonomian yang berkembang akan menarik investor untuk berlomba-lomba berinvestasi.
Di satu sisi, dampaknya, ketahanan pangan rakyat Indonesia akan terjamin. Di sisi lain, masyarakat Papua akan mempunyai pendapatan dari pangan.
Pertanyaannya kemudian, adakah kesungguhan pemerintah mewujudkan gagasan itu? Berkaca dari pengembangan pertanian pangan skala luas, misalnya, Kabupaten Merauke bisa jadi cukup siap mengembangkan pangan, ditilik dari luas datarannya yang lebih dari 1 juta hektar.
Kendati potensial, keinginan membangun pertanian pangan skala luas di Merauke tak kunjung terealisasi. Beberapa waktu lalu, pengusaha siap berinvestasi, bahkan sebagian di antaranya sudah mulai mengolah lahan dan mengembangkan budidaya pangan.
Infrastruktur dan mahalnya biaya angkutan barang dari Papua ke wilayah lain menjadi kendala utama. Untuk itu, pengusaha atau swasta berharap pemerintah mau membangun jaringan infrastruktur dasar.
Namun, pemerintah enggan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Sebaliknya, pemerintah justru berharap pengusaha yang membangun infrastruktur tersebut. Titik temu tak kunjung didapat. Rencana mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional kembali jauh di awang-awang.
Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau benar-benar menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional, waduk dan jaringan irigasi di Papua harus diperbanyak. Infrastruktur jalan, jembatan, dan penunjang angkutan atau logistik harus dikembangkan. Infrastruktur listrik hendaknya juga menjadi prioritas.
Kesiapan sumber daya manusia di Papua juga harus diperhatikan. Selain itu, persoalan budaya dan masalah adat juga tak boleh dikesampingkan.
Yang paling penting, keinginan—dengan maksud dan tujuan baik—hendaknya direalisasikan. (HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141223kompas/#/17/
Dirut Baru PLN Ditentukan Selasa Besok, Bulog 28 Desember
Senin, 22 Desember 2014
VIVAnews - Pemerintah akan menggelar rapat umum pemegang saham PT PLN (Persero) pada Selasa siang, 23 Desember 2014. Pemerintah telah menyiapkan surat keputusan, tapi nama direksi barunya masih kosong.
"Masih nunggu Tim Penilaian Akhir (TPA)," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Imam memastikan bahwa TPA selesai menilai calon-calon direktur utama Senin malam ini. Sebelumnya beredar informasi nama calon dirut PLN yang tadinya lima orang kini mengerucut menjadi tiga. Calon dirut yang berasal dari internal perusahaan.
RUPS Bulog
Kementerian BUMN juga sudah menilai calon-calon dirut Perum Bulog (Persero). Kementerian itu akan menetapkan dirutnya beberapa hari lagi.
Imam mengatakan, pemegang saham--dalam hal ini Kementerian BUMN-- telah melakukan assessment terhadap para calon dirut BUMN logistik itu. "Tanggal 28 Desember (RUPS)," katanya.
Menurut Imam, ada lima calon dirut perusahaan pelat merah itu. Sayangnya Imam enggan menjelaskannya. Tapi, tak tertutup kemungkinan posisi dirut akan dijabat oleh Pelaksana Tugas Dirut Bulog, Budi Purwanto.
Seperti yang diketahui, masa jabatan Sutarto Alimoeso, sebagai dirut Bulog sudah berakhir. Kementerian BUMN pun menunjuk Direktur Keuangan Bulog Budi Purwanto sebagai pelaksana tugas dirut. (ren)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/571163-dirut-baru-pln-ditentukan-selasa-besok--bulog-28-desember
VIVAnews - Pemerintah akan menggelar rapat umum pemegang saham PT PLN (Persero) pada Selasa siang, 23 Desember 2014. Pemerintah telah menyiapkan surat keputusan, tapi nama direksi barunya masih kosong.
"Masih nunggu Tim Penilaian Akhir (TPA)," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Imam memastikan bahwa TPA selesai menilai calon-calon direktur utama Senin malam ini. Sebelumnya beredar informasi nama calon dirut PLN yang tadinya lima orang kini mengerucut menjadi tiga. Calon dirut yang berasal dari internal perusahaan.
RUPS Bulog
Kementerian BUMN juga sudah menilai calon-calon dirut Perum Bulog (Persero). Kementerian itu akan menetapkan dirutnya beberapa hari lagi.
Imam mengatakan, pemegang saham--dalam hal ini Kementerian BUMN-- telah melakukan assessment terhadap para calon dirut BUMN logistik itu. "Tanggal 28 Desember (RUPS)," katanya.
Menurut Imam, ada lima calon dirut perusahaan pelat merah itu. Sayangnya Imam enggan menjelaskannya. Tapi, tak tertutup kemungkinan posisi dirut akan dijabat oleh Pelaksana Tugas Dirut Bulog, Budi Purwanto.
Seperti yang diketahui, masa jabatan Sutarto Alimoeso, sebagai dirut Bulog sudah berakhir. Kementerian BUMN pun menunjuk Direktur Keuangan Bulog Budi Purwanto sebagai pelaksana tugas dirut. (ren)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/571163-dirut-baru-pln-ditentukan-selasa-besok--bulog-28-desember
Nama Dirut Baru Bulog Akan Diumumkan Jelang Tahun Baru
Senin,22 Desember 2014
Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan calon Direktur Utama baru Perum Bulog, menggantikan Soetarto Alimoeso yang pensiun.
Rencananya, pada 28 Desember 2014 Kementerian BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog di Kantor BUMN. RUPS tersebut bakal menentukan Dirut baru Bulog.
"Tanggal 28 Desember (RUPS Bulog)," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Imam menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 5 nama untuk dicalonkan sebagai Dirut baru Perum Bulog. Namun begitu, dia enggan menyebutkan nama pasti calon-calonnya.
"Calonnya sudah diseleksi. Aku senang menyiapkan 5 orang, tapi saya nggak bisa beritahu, ada dari internal Bulog, plt Dirut bisa jadi," jelas dia.
Saat ini, Plt Direktur Utama Bulog dipegang oleh Budi Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Bulog.
(drk/dnl)
http://finance.detik.com/read/2014/12/22/200138/2784953/4/nama-dirut-baru-bulog-akan-diumumkan-jelang-tahun-baru
Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan calon Direktur Utama baru Perum Bulog, menggantikan Soetarto Alimoeso yang pensiun.
Rencananya, pada 28 Desember 2014 Kementerian BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog di Kantor BUMN. RUPS tersebut bakal menentukan Dirut baru Bulog.
"Tanggal 28 Desember (RUPS Bulog)," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Imam menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 5 nama untuk dicalonkan sebagai Dirut baru Perum Bulog. Namun begitu, dia enggan menyebutkan nama pasti calon-calonnya.
"Calonnya sudah diseleksi. Aku senang menyiapkan 5 orang, tapi saya nggak bisa beritahu, ada dari internal Bulog, plt Dirut bisa jadi," jelas dia.
Saat ini, Plt Direktur Utama Bulog dipegang oleh Budi Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Bulog.
(drk/dnl)
http://finance.detik.com/read/2014/12/22/200138/2784953/4/nama-dirut-baru-bulog-akan-diumumkan-jelang-tahun-baru
Senin, 22 Desember 2014
Irman: Kembalikan Fungsi Bulog
Senin, 22 December 2014
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman meminta kenaikan harga BBM hendaknya juga diikuti dengan kebijakan pengendalian harga. Kepada pemerintah, Irman mengusulkan sejumlah instrumen yang bisa diterapkan untuk mengendalikan harga bahan pokok.
"Sehari sebelum kenaikan saya di telepon Jusuf Kalla, saya bilang kami DPD memahami kenaikan BBM. Kami juga sudah mengusulkan harus ada instrumen pengendalian harga bahan pokok," ujar Irman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).
Usulan yang disebutkan Irman antara lain mengembalikan fungsi Bulog sebagai instrumen penyangga kestabilan negara serta bersikap tegas terhadap pihak-pihak swasta sebagai pengendali harga bahan pokok seperti gula dan beras.
Menurut Irman, Bulog memiliki peranan yang penting sebagai lembaga penyeimbang. Fungsi Bulog menstabilkan harga pasar. Jika ada kenaikan harga bahan pokok, pemerintah melalui Bulog bisa mengintervensinya.
"Negara harus punya lembaga pengendali. Saya rasa Bulog bisa, kembalikan fungsi Bulog sebagai fungsi penyangga," kata Irman.
Karena itu, Irman meminta, dari pada membubarkannya, pemerintah baiknya memperbaiki sistem yang ada di tubuh lembaga ini. "Kalau selama ini jadi sarang korupsi, sistemnya perbaiki, harus transparan. Jangan dulu sarang korupsi terus dihancurkan, perbaiki," tegas Irman.
Redaktur : Taufik Rachman
Reporter : niken paramitha
http://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/14/12/22/ngz5bk-irman-kembalikan-fungsi-bulog
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman meminta kenaikan harga BBM hendaknya juga diikuti dengan kebijakan pengendalian harga. Kepada pemerintah, Irman mengusulkan sejumlah instrumen yang bisa diterapkan untuk mengendalikan harga bahan pokok.
"Sehari sebelum kenaikan saya di telepon Jusuf Kalla, saya bilang kami DPD memahami kenaikan BBM. Kami juga sudah mengusulkan harus ada instrumen pengendalian harga bahan pokok," ujar Irman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).
Usulan yang disebutkan Irman antara lain mengembalikan fungsi Bulog sebagai instrumen penyangga kestabilan negara serta bersikap tegas terhadap pihak-pihak swasta sebagai pengendali harga bahan pokok seperti gula dan beras.
Menurut Irman, Bulog memiliki peranan yang penting sebagai lembaga penyeimbang. Fungsi Bulog menstabilkan harga pasar. Jika ada kenaikan harga bahan pokok, pemerintah melalui Bulog bisa mengintervensinya.
"Negara harus punya lembaga pengendali. Saya rasa Bulog bisa, kembalikan fungsi Bulog sebagai fungsi penyangga," kata Irman.
Karena itu, Irman meminta, dari pada membubarkannya, pemerintah baiknya memperbaiki sistem yang ada di tubuh lembaga ini. "Kalau selama ini jadi sarang korupsi, sistemnya perbaiki, harus transparan. Jangan dulu sarang korupsi terus dihancurkan, perbaiki," tegas Irman.
Redaktur : Taufik Rachman
Reporter : niken paramitha
http://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/14/12/22/ngz5bk-irman-kembalikan-fungsi-bulog
Raskin Dihapus, Warga Protes
Senin, 22 Desember 2014
CIANJUR-Rencana penghapusan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat protes sejumlah warga.
Seperti diungkapkan oleh Mustofa (45), warga Kelurahan Bojongherang. Diakui Mustofa, dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, bantuan raskin dirasakan banyak memberikan manfaat, bagi warga kurang mampu.
“Dengan harga Rp35 ribu, kami bisa membeli beras sebanyak 10 kilogram dan itu cukup untuk persediaan sebulan. Kalau dihapus, tentunya kami harus beli beras di pasaran yang harganya mahal,” ungkapnya.
Mustofa pun mengakui, jika kualitas raskin tidak sebanding dengan beras yang dijual di pasaran. Akan tetapi, harganya yang murah bisa menutupi kebutuhan warga sehari-hari.
Sementara itu, Camat Cianjur Firman Firdaus mengaku pihaknya belum mengetahui rencana penghapusan program raskin.
“Sejauh ini saya belum menerima informasi apa-apa, termasuk dari Pemkab Cianjur sendiri. Saya baru tahu dari media,” ungkapnya.
Menanggapi rencana tersebut, pihaknya mengaku mendukung penggantian program raskin dengan e-money. Pasalnya hal tersebut dapat mempermudah penyaluran bantuan.
“Program ini bisa mempermudah penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Saya berharap, penerapannya nanti, lebih tepat sasaran,” tandansya.(riz)
http://radar-cianjur.blogspot.com/2014/12/raskin-dihapus-warga-protes.html
CIANJUR-Rencana penghapusan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat protes sejumlah warga.
Seperti diungkapkan oleh Mustofa (45), warga Kelurahan Bojongherang. Diakui Mustofa, dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, bantuan raskin dirasakan banyak memberikan manfaat, bagi warga kurang mampu.
“Dengan harga Rp35 ribu, kami bisa membeli beras sebanyak 10 kilogram dan itu cukup untuk persediaan sebulan. Kalau dihapus, tentunya kami harus beli beras di pasaran yang harganya mahal,” ungkapnya.
Mustofa pun mengakui, jika kualitas raskin tidak sebanding dengan beras yang dijual di pasaran. Akan tetapi, harganya yang murah bisa menutupi kebutuhan warga sehari-hari.
Sementara itu, Camat Cianjur Firman Firdaus mengaku pihaknya belum mengetahui rencana penghapusan program raskin.
“Sejauh ini saya belum menerima informasi apa-apa, termasuk dari Pemkab Cianjur sendiri. Saya baru tahu dari media,” ungkapnya.
Menanggapi rencana tersebut, pihaknya mengaku mendukung penggantian program raskin dengan e-money. Pasalnya hal tersebut dapat mempermudah penyaluran bantuan.
“Program ini bisa mempermudah penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Saya berharap, penerapannya nanti, lebih tepat sasaran,” tandansya.(riz)
http://radar-cianjur.blogspot.com/2014/12/raskin-dihapus-warga-protes.html
Indonesia Belum Bisa Lepas dari Impor
Senin, 22 Desember 2014
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah baru ini tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.
Karena beras merupakan komoditas penting dan strategis, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan swasembada pada 2017. Pada 2019 menyusul swasembada jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.
Apa yang membedakan pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya yang juga berkeinginan mewujudkan swasembada beras? Semangatnya sama. Begitu juga dengan keinginan untuk bisa lepas dari ketergantungan impor beras.
Perbedaan yang paling mendasar adalah soal implementasi. Pemerintahan SBY-Boediono menempuh cara-cara yang biasa dalam mewujudkan swasembada beras, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, penanggulangan hama-penyakit, pencetakan sawah baru, penahanan laju konversi lahan, dan pengoptimalan peran Perum Bulog untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat produsen.
Anggaran negara (APBN) yang dikucurkan pemerintahan SBY-Boediono besar. Namun, pelaksanaan program dari kegiatan pencapaian swasembada beras di lima tahun terakhir pemerintahannya tampak kedodoran. Begitu pun terkait pengawasan penggunaan anggaran.
Akibatnya, dana yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Terjadi kebocoran di sana-sini. Sebut saja kasus dugaan korupsi pengadaan lampu perangkap serangga di Kementerian Pertanian yang menyeret Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro dan para direkturnya ke penjara. Demikian pula kasus pengadaan bantuan benih yang melibatkan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, perusahaan benih BUMN. Belum kasus pupuk dalam skala kecil pada level distributor.
Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran era pemerintahan SBY-Boediono berdampak pada kegagalan pencapaian produksi beras nasional. Alih-alih mencapai surplus produksi beras 10 juta ton akhir 2014, yang terjadi produksi padi 2014 diperkirakan turun 0,94 persen dibandingkan dengan 2013.
Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.
Dengan penunjukan langsung, pengadaan bantuan benih dan pupuk bisa lebih cepat. Tantangannya, peluang terjadinya moral hazard juga besar. Bagaimana mengatasi dorongan/ naluri korupsi agar program bisa berjalan baik? Di sinilah langkah antisipasi harus dilakukan. Harus ada mekanisme kontrol yang transparan.
Modifikasi lain yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal pencetakan sawah baru. Pendekatannya hampir sama dengan pemerintahan lama, tapi lebih masif dan dalam skala besar. Pembangunan waduk dilakukan besar-besaran. Sebanyak 49 waduk di 11 provinsi akan dibangun sampai akhir pemerintahannya pada 2019.
Perbaikan jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar selama tiga tahun (2015-2017) dengan dukungan anggaran Rp 50 triliun. Dengan membangun waduk sebanyak-banyaknya, diharapkan air melimpah sehingga pencetakan sawah baru akan terjadi dengan sendirinya. Biaya pencetakan juga akan jauh lebih murah.
Kerja sama bisnis dalam pemanfaatan teknologi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, PT SHS, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ditingkatkan. Benih yang dihasilkan Balitbang Pertanian harus diproduksi PT SHS, dan setelah diproduksi harus dimanfaatkan Ditjen Tanaman Pangan. Dengan begitu, adopsi teknologi oleh petani lebih cepat.
Dukungan alat dan mesin pertanian juga diberikan besar- besaran. Misalnya, realisasi bantuan 7.800 traktor tangan kepada kelompok tani di sentra produksi beras dalam rangka percepatan musim tanam.
Untuk mengoptimalkan pencapaian swasembada beras, di Kementerian Pertanian ada dukungan tambahan anggaran Rp 4,1 triliun, hasil refocusing anggaran dari subsektor lain. Boleh dibilang, anggaran peningkatan produksi beras era pemerintahan Jokowi-JK melimpah ruah.
Meski anggaran peningkatan produksi beras digelontorkan, sepertinya Indonesia masih akan mengimpor beras. Awal musim tanam padi di sentra- sentra produksi beras mengalami keterlambatan tanam 1,5 bulan sampai 2 bulan.
(HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141222kompas/#/18/
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah baru ini tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.
Karena beras merupakan komoditas penting dan strategis, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan swasembada pada 2017. Pada 2019 menyusul swasembada jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.
Apa yang membedakan pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya yang juga berkeinginan mewujudkan swasembada beras? Semangatnya sama. Begitu juga dengan keinginan untuk bisa lepas dari ketergantungan impor beras.
Perbedaan yang paling mendasar adalah soal implementasi. Pemerintahan SBY-Boediono menempuh cara-cara yang biasa dalam mewujudkan swasembada beras, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, penanggulangan hama-penyakit, pencetakan sawah baru, penahanan laju konversi lahan, dan pengoptimalan peran Perum Bulog untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat produsen.
Anggaran negara (APBN) yang dikucurkan pemerintahan SBY-Boediono besar. Namun, pelaksanaan program dari kegiatan pencapaian swasembada beras di lima tahun terakhir pemerintahannya tampak kedodoran. Begitu pun terkait pengawasan penggunaan anggaran.
Akibatnya, dana yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Terjadi kebocoran di sana-sini. Sebut saja kasus dugaan korupsi pengadaan lampu perangkap serangga di Kementerian Pertanian yang menyeret Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro dan para direkturnya ke penjara. Demikian pula kasus pengadaan bantuan benih yang melibatkan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, perusahaan benih BUMN. Belum kasus pupuk dalam skala kecil pada level distributor.
Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran era pemerintahan SBY-Boediono berdampak pada kegagalan pencapaian produksi beras nasional. Alih-alih mencapai surplus produksi beras 10 juta ton akhir 2014, yang terjadi produksi padi 2014 diperkirakan turun 0,94 persen dibandingkan dengan 2013.
Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.
Dengan penunjukan langsung, pengadaan bantuan benih dan pupuk bisa lebih cepat. Tantangannya, peluang terjadinya moral hazard juga besar. Bagaimana mengatasi dorongan/ naluri korupsi agar program bisa berjalan baik? Di sinilah langkah antisipasi harus dilakukan. Harus ada mekanisme kontrol yang transparan.
Modifikasi lain yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal pencetakan sawah baru. Pendekatannya hampir sama dengan pemerintahan lama, tapi lebih masif dan dalam skala besar. Pembangunan waduk dilakukan besar-besaran. Sebanyak 49 waduk di 11 provinsi akan dibangun sampai akhir pemerintahannya pada 2019.
Perbaikan jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar selama tiga tahun (2015-2017) dengan dukungan anggaran Rp 50 triliun. Dengan membangun waduk sebanyak-banyaknya, diharapkan air melimpah sehingga pencetakan sawah baru akan terjadi dengan sendirinya. Biaya pencetakan juga akan jauh lebih murah.
Kerja sama bisnis dalam pemanfaatan teknologi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, PT SHS, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ditingkatkan. Benih yang dihasilkan Balitbang Pertanian harus diproduksi PT SHS, dan setelah diproduksi harus dimanfaatkan Ditjen Tanaman Pangan. Dengan begitu, adopsi teknologi oleh petani lebih cepat.
Dukungan alat dan mesin pertanian juga diberikan besar- besaran. Misalnya, realisasi bantuan 7.800 traktor tangan kepada kelompok tani di sentra produksi beras dalam rangka percepatan musim tanam.
Untuk mengoptimalkan pencapaian swasembada beras, di Kementerian Pertanian ada dukungan tambahan anggaran Rp 4,1 triliun, hasil refocusing anggaran dari subsektor lain. Boleh dibilang, anggaran peningkatan produksi beras era pemerintahan Jokowi-JK melimpah ruah.
Meski anggaran peningkatan produksi beras digelontorkan, sepertinya Indonesia masih akan mengimpor beras. Awal musim tanam padi di sentra- sentra produksi beras mengalami keterlambatan tanam 1,5 bulan sampai 2 bulan.
(HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141222kompas/#/18/
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghentian Raskin
Minggu, 21 Desember 2014
PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.
"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).
Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.
Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.
"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.
Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.
Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.
"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.
Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.
Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.
"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin
PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.
"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).
Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.
Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.
"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.
Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.
Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.
"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.
Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.
Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.
"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin
Hero Setuju HPP Gabah Dinaikkan
Minggu, 21 Desember 2014
CIREBON-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron setuju pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dari petani. Masyarakat menilai Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah masih sangat rendah.
“Sejalan inflasi yang terus meningkat dan berpengaruh terhadap ongkos produksi petani saya setuju harga pembelian pemerintah untuk gabah dinaikkan,” tegas pria yang akrab disapa Hero dalam kegiatan reses
Dia menjelaskan tuntutan menaikkan HPP oleh petani sebagai konsekuensi dari kenaikan berbagai aspek seperti kenaikan bbm, listrik, gas, dan turunnya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan terjadinya inflasi. “Mau nggak mau HPP harus dinaikkan, begitu juga harga pembeli. an bulog kepada pemerintah,” tegas politis Partai Demokrat ini.
Hero menyebutkan pada tahun ini Bulog berhasil menyerap 4 juta ton lebih beras masyarakat dan saat ini masih tersisa stok 1,8 juta ton beras . “Bulog diharapkan bisa memberi jaminan ketahanan pangan nasional dan menjalankan fungsi stabilisasi,” tandas Hero.
Sementara itu tingginya harga gabah di pasaran membuat bulog sub divre Cirebon tak mampu menyerap beras dari masyarakat. Bc007
http://beritacirebon.co/hero-setuju-hpp-gabah-dinaikkan.html
 |
“Sejalan inflasi yang terus meningkat dan berpengaruh terhadap ongkos produksi petani saya setuju harga pembelian pemerintah untuk gabah dinaikkan,” tegas pria yang akrab disapa Hero dalam kegiatan reses
Dia menjelaskan tuntutan menaikkan HPP oleh petani sebagai konsekuensi dari kenaikan berbagai aspek seperti kenaikan bbm, listrik, gas, dan turunnya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan terjadinya inflasi. “Mau nggak mau HPP harus dinaikkan, begitu juga harga pembeli. an bulog kepada pemerintah,” tegas politis Partai Demokrat ini.
Hero menyebutkan pada tahun ini Bulog berhasil menyerap 4 juta ton lebih beras masyarakat dan saat ini masih tersisa stok 1,8 juta ton beras . “Bulog diharapkan bisa memberi jaminan ketahanan pangan nasional dan menjalankan fungsi stabilisasi,” tandas Hero.
Sementara itu tingginya harga gabah di pasaran membuat bulog sub divre Cirebon tak mampu menyerap beras dari masyarakat. Bc007
http://beritacirebon.co/hero-setuju-hpp-gabah-dinaikkan.html
Jumat, 19 Desember 2014
Presiden Jokowi: Swasembada Pangan, Salah Satu Cara Tekan Impor
Kamis, 18 Desember 2014
Presiden RI, Joko Widodo ingin impor terus ditekan agar tidak menjadi beban anggaran negara. Upaya tersebut menurut presiden dapat dilakukan diantaranya dengan cara swasembada pangan.
Presiden RI, Joko Widodo ingin impor terus ditekan agar tidak menjadi beban anggaran negara. Upaya tersebut menurut presiden dapat dilakukan diantaranya dengan cara swasembada pangan.
Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (18/12), Presiden Joko Widodo memaparkan masalah impor. Menurut presiden, ketergantungan Indonesia terhadap impor masih tinggi termasuk impor komoditas pangan.
“Negara kita kaya dengan sumber daya alam, kita negara agraris tetapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lainnya, apa lagi yang kita tidak impor sekarang ini, padahal sebetulnya ada potensi, ada kemampuan kita untuk swasembada, kekuatan untuk madiri itu ada tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, target swasembada pangan sudah tidak dapat ditunda agar impor dapat ditekan, sekaligus memberdayakan sektor pertanian di dalam negeri.
“Oleh sebab itu kedepan saya berikan target tiga tahun agar kita swasembada pangan, paling tidak dalamtiga tahun berasnya sudah selesai, tidak ada impor lagi yang namanya beras, baru tahun berikutnya gula, jagung dan berikutnya lagi, berikutnya lagi untuk komoditas-komoditas pangan yang lain,” lanjutnya.
Untuk memberdayakan sektor pertanian didalam negeri, Presiden Jokowi mengatakan harus diimbangi dengan infrastruktur pendukung yaitu waduk dan irigasi.
“49 waduk yang ingin kita bangun dalam lima tahun kedepan, tahun depan akan dimulai 13 waduk, rencana kemarin 11 ternyata lapangan menunjukkan bisa 13, oke 13 tambahan anggarannya nanti di APBNP, kemudian juga irigasi terget tahun depan satu juta hektar, kalau irigasi, waduk, semuanya bisa kita selesaikan Insya Allah yang namanya kedaulatan pangan itu tidak akan jauh-jauh dari kita,” tambah Presiden Jokowi.
Untuk membangun waduk, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8, 2 trilyun, dan untuk irigasi sebesar Rp 15 trilyun. Target serta anggaran tersebut untuk pembangunan sepanjang tahun 2015, sementara target-target berikutnya pemerintah akan menggunakan anggaran sesuai alokasi belanja negara yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun.
Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan impor periode Januari hingga Oktober 2014 masih diatas angka ekspor periode sama. Kondisi tersebut karena Indonesia masih banyak mengimpor berbagai komoditas termasuk komoditas pangan.
Defisit neraca perdagangan Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2014 sekitar 1,7 milyar dolar Amerika, sementara sepanjang tahun 2013 defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar 4,06 milyar dolar Amerika.
“Impor Januari-Oktober 2014 sebesar 149,7 milyar dolar Amerika, pangsa impor non migas tiga negara terbesar yang pertama impor kita masih terbesar dari China, yang kedua dari Jepang dan yang ketiga dari Singapura,” jelas Kepala BPS Suryamin.
Indonesia tak seharusnya impor beras
Kamis, 18 Desember 2014
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia yang memiliki lahan begitu luas tak seharusnya impor beras namun justru harus mampu swasembada pangan sehingga tak lagi harus mendatangkan dari negara lain.
"Saya minta kepada Kementerian Pertanian untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan apalagi kantornya memiliki lahan 15 hektare sehingga sepatutnya bisa lebih kerja lebih baik," kata Wapres saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJM 2015-2019 di Jakarta, Kamis.
Wapres bahkan secara serius minta agar para ahli pertanian yang ada di kementerian tersebut kembali ke ladang dan jangan lagi hanya berada di kantor sehingga bisa melihat langsung masalah pertanian yang dihadapi.
Jusuf Kalla mengatakan sebenarnya Indonesia harus malu ketika memiliki lahan yang sangat luas tapi terus impor beras sekitar tiga juta ton setiap tahun. "Jadi tak seharusnya kita impor beras. Namun yang ada harus swasembada pangan," katanya.
Saat menyaksikan penandatanganan Surat Edaran Bersama Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai di Kantor Wapres Jakarta, Sernin (15/12), Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berupaya bisa mencapai swasembada sejumlah kebutuhan pokok dalam waktu dua hingga tahun dalam upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.
"Pemerintah sebagaimana janji kita dan juga kedepannya agar ekonomi berkembang harus keamanan pangan. Salah satu yang kita bicarakan adalah dalam dua hingga tiga tahun mendatang bahkan mungkin satu tahun sudah swasembada padi, gula, jagung dan kedelai," kata Jusuf Kalla.
Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Ikut menyaksikan Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.
Tujuan surat edaran itu untuk melancarkan pengadaan bibit dan operbaikan saluran irigasi yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Menurut Wapres, agar mampu mencapai swasembada pangan setidaknya dibutuhkan sejumlah persyaratan seperti bibit yang benar, baik dan tepat waktu.
Juga ketersediaan pupuk yang tepat waktu. "Serta pengairan yang direhabilitasi serta penyuluhan," kata Wapres.
Agar semua proses penanaman tepat waktu maka diperlukan suatu kepastian hukum agar tidak terjadi telat pengadaan dan tanam.
Jusuf Kalla menilai surat edaran sangat penting dalam upaya untuk tkidak melanggar keputusan presiden atau ketentuan lainnya.
http://www.antaranews.com/berita/469904/indonesia-tak-seharusnya-impor-beras
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia yang memiliki lahan begitu luas tak seharusnya impor beras namun justru harus mampu swasembada pangan sehingga tak lagi harus mendatangkan dari negara lain.
"Saya minta kepada Kementerian Pertanian untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan apalagi kantornya memiliki lahan 15 hektare sehingga sepatutnya bisa lebih kerja lebih baik," kata Wapres saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJM 2015-2019 di Jakarta, Kamis.
Wapres bahkan secara serius minta agar para ahli pertanian yang ada di kementerian tersebut kembali ke ladang dan jangan lagi hanya berada di kantor sehingga bisa melihat langsung masalah pertanian yang dihadapi.
Jusuf Kalla mengatakan sebenarnya Indonesia harus malu ketika memiliki lahan yang sangat luas tapi terus impor beras sekitar tiga juta ton setiap tahun. "Jadi tak seharusnya kita impor beras. Namun yang ada harus swasembada pangan," katanya.
Saat menyaksikan penandatanganan Surat Edaran Bersama Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai di Kantor Wapres Jakarta, Sernin (15/12), Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berupaya bisa mencapai swasembada sejumlah kebutuhan pokok dalam waktu dua hingga tahun dalam upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.
"Pemerintah sebagaimana janji kita dan juga kedepannya agar ekonomi berkembang harus keamanan pangan. Salah satu yang kita bicarakan adalah dalam dua hingga tiga tahun mendatang bahkan mungkin satu tahun sudah swasembada padi, gula, jagung dan kedelai," kata Jusuf Kalla.
Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Ikut menyaksikan Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.
Tujuan surat edaran itu untuk melancarkan pengadaan bibit dan operbaikan saluran irigasi yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Menurut Wapres, agar mampu mencapai swasembada pangan setidaknya dibutuhkan sejumlah persyaratan seperti bibit yang benar, baik dan tepat waktu.
Juga ketersediaan pupuk yang tepat waktu. "Serta pengairan yang direhabilitasi serta penyuluhan," kata Wapres.
Agar semua proses penanaman tepat waktu maka diperlukan suatu kepastian hukum agar tidak terjadi telat pengadaan dan tanam.
Jusuf Kalla menilai surat edaran sangat penting dalam upaya untuk tkidak melanggar keputusan presiden atau ketentuan lainnya.
http://www.antaranews.com/berita/469904/indonesia-tak-seharusnya-impor-beras
Jokowi Janji Indonesia tak Impor Beras Lagi Tiga Tahun Mendatang
Kamis, 18 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras pada 2018. Target ini bisa tercapai asalkan seluruh unsur pemerintahan mau kerja keras dan komitmen membangun infrastrutktur.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku cukup ironis dengan kenyataan bahwa Indonesia masih sangat tergantung terhadap impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris.
"Kami sudah memberi target ke Menteri Pertanian bahwa tiga tahun ke depan harus swasembada pangan. Paling tidak berasnya. Tidak ada lagi yang namanya impor beras," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (18/12).
Bila target swasembada beras sudah terwujud, Jokowi berharap Indonesia juga mampu membebaskan diri dari ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas pangan lainnya seperti gula, kedelai, dan jagung.
Jokowi menjelaskan untuk mewujudkan target swasembada pangan, pemerintah bakal membangun 49 waduk di seluruh Indonesia. Untuk tahun depan, pemerintah akan lebih dahulu membangun 13 waduk.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki 1 juta hektar irigasi tahun depan. Sebenarnya, kata Jokowi, berdasarkan usulan dari pemerintah kota dan daerah, perbaikan irigasi sebaiknya dilakukan untuk 2 juta hektar. Namun pemerintah pusat hanya menyanggupi 1 juta hektar.
"Kalau irigasi dan waduk semuanya bisa kita bereskan, insya Allah kedaulatan pangan tidak akan jauh-jauh dari kita. Ini memang sebauh mimpi dan ambisi besar. Tapi bisa terwujud asalkan diikuti manajemen lapangan yang baik," ujar Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras pada 2018. Target ini bisa tercapai asalkan seluruh unsur pemerintahan mau kerja keras dan komitmen membangun infrastrutktur.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku cukup ironis dengan kenyataan bahwa Indonesia masih sangat tergantung terhadap impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris.
"Kami sudah memberi target ke Menteri Pertanian bahwa tiga tahun ke depan harus swasembada pangan. Paling tidak berasnya. Tidak ada lagi yang namanya impor beras," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (18/12).
Bila target swasembada beras sudah terwujud, Jokowi berharap Indonesia juga mampu membebaskan diri dari ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas pangan lainnya seperti gula, kedelai, dan jagung.
Jokowi menjelaskan untuk mewujudkan target swasembada pangan, pemerintah bakal membangun 49 waduk di seluruh Indonesia. Untuk tahun depan, pemerintah akan lebih dahulu membangun 13 waduk.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki 1 juta hektar irigasi tahun depan. Sebenarnya, kata Jokowi, berdasarkan usulan dari pemerintah kota dan daerah, perbaikan irigasi sebaiknya dilakukan untuk 2 juta hektar. Namun pemerintah pusat hanya menyanggupi 1 juta hektar.
"Kalau irigasi dan waduk semuanya bisa kita bereskan, insya Allah kedaulatan pangan tidak akan jauh-jauh dari kita. Ini memang sebauh mimpi dan ambisi besar. Tapi bisa terwujud asalkan diikuti manajemen lapangan yang baik," ujar Jokowi.
Kamis, 18 Desember 2014
BUMN Dipimpin Asing, PDIP: Rini Belum Memprioritaskan Pribumi
Kamis, 18 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini S Soemarno untuk mengangkat warga negara asing (WNA) menjadi Direktur Utama BUMN menimbulkan berbagai kritik dari sejumlah pihak.
Politikus PDIP Arif Budimanta justru melihat wacana Menteri Rini tersebut harusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi anak bangsa. "Jadikan saja motivasi untuk meningkatkan kualitas" ujar Arif saat dihubungi Republika Online, Rabu (17/12).
Arif berharap BUMN dapat menjadi pemain multinasional. Untuk mencapai itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap anak bangsa.
Namun sebelum memilih WNA, Arif mengatakan Menteri Rini harus memprioritaskan terlebih dahulu SDM dari bangsa sendiri. Sejauh ini, Arif menilai, Menteri Rini belum memprioritaskan pribumi. Padahal, lanjut Arif, banyak manajer asal Indonesia siap untuk bersaing dalam level global.
Jikapun terpaksa harus merekrut WNA, Arif menyarankan agar memilih mereka yang paham dengan kebudayaan, bahasa dan ideologi bangsa Indonesia. Karena, BUMN bertugas dalam mewujudkan pembangunan nasional.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/17/ngqf3b-bumn-dipimpin-asing-pdip-rini-belum-memprioritaskan-pribumi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini S Soemarno untuk mengangkat warga negara asing (WNA) menjadi Direktur Utama BUMN menimbulkan berbagai kritik dari sejumlah pihak.
Politikus PDIP Arif Budimanta justru melihat wacana Menteri Rini tersebut harusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi anak bangsa. "Jadikan saja motivasi untuk meningkatkan kualitas" ujar Arif saat dihubungi Republika Online, Rabu (17/12).
Arif berharap BUMN dapat menjadi pemain multinasional. Untuk mencapai itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap anak bangsa.
Namun sebelum memilih WNA, Arif mengatakan Menteri Rini harus memprioritaskan terlebih dahulu SDM dari bangsa sendiri. Sejauh ini, Arif menilai, Menteri Rini belum memprioritaskan pribumi. Padahal, lanjut Arif, banyak manajer asal Indonesia siap untuk bersaing dalam level global.
Jikapun terpaksa harus merekrut WNA, Arif menyarankan agar memilih mereka yang paham dengan kebudayaan, bahasa dan ideologi bangsa Indonesia. Karena, BUMN bertugas dalam mewujudkan pembangunan nasional.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/17/ngqf3b-bumn-dipimpin-asing-pdip-rini-belum-memprioritaskan-pribumi
Pemprov Setuju Raskin Diganti Voucher E-Money
Rabu, 17 Desember 2014
BENGKULU – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2015 diganti dengan voucher uang Elektronik atau E-Money mendapat dukungan Pemprov Bengkulu. Selain untuk mengantisipasi penyelewengan, juga agar masyarakat penerima raskin bisa memilih kualitas beras yang diinginkan.
‘’Ya kita setuju jika raskin tidak diberikan dalam bentuk beras. Kalau dengan uang maka warga miskin juga bisa membeli beras sesuai keinginannya. Tidak semata-mata raskin terus-terusan. Kemudian selama ini penyaluran raskin masih penuh dengan persoalan seperti pungli dan penyimpangan,’’ ujar Asisten II Pemprov Ir. Edy Waluyo, MM kepada RB kemarin (16/12).
Lanjut Edy, saat ini pihaknya belum mendapati surat resmi mengenai rencana pengalihan sistem penyaluran program raskin tersebut. Namun pihaknya sudah mendapati pagu untuk penerima raskin tahun 2015 dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Jumlah pagu tidak berbeda dari tahun ini (2014, red) yakni seumlah 121.574 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Rinciannya masing masing Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21.805 RTS, Benteng 4925 RTS, Kota Bengkulu 15.479 RTS, Seluma 14.878 RTS, BS sebanyak 12.372 RTS dan Kaur sebanyak 8.680 RTS. Selain itu untuk RL sebanyak 19.514 RTS dan Kepahiang 8726 RTS serta Lebong 6.812 RTS. Begitupu Mukomuko yang menolak Raskin tetap dialokasikan sebanyak 8.383 RTS. Itu sesuai dengan Keputusan Menko Kesra Nomor 54 tahun 2014 tentang penyusunan pagu raskin 2015. ‘’Dalam pagu tersebut jumlah beras masing-masing RTS tetap 15 kg/bulannya. Harganya juga tetap Rp 1.600/kg,’’ terang Edy.
Terpisah Humas Divre Prum Bulog Bengkulu Heriswan, SE mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kebijakan secara resmi soal mengalihkan sistem teknis penyaluran raskin 2015. Sebab sudah menerima pagu raskin 2015 secara resmi. Namun dari 10 Kabupaten/kota itu baru Kabupaten Mukomuko belum menyatakan akan menerima alias masih menolak. Namun jatahnya tetap disiapkan sampai 31 Desember 2015. Jika tidak diambil maka itu akan dikembalikan ke pusat.
Sedangkan soal voucher yang akan dibagikan tersebut, tidak bisa dibelikan atau ditukarkan dengan barang lain kecuali beras. Sehingga pihaknya tetap akan menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‘’Kini kami masih akan mempersiapkan penyaluran raskin bonus tahun 2014 ini. Masing-masing RTS mendapatkan raskin untuk Desember sebanyak 15 kg. Bonus tersebut pengganti raskin November dan Desember yang sudah disalurkan lebih dulu Februari dan Maret lalu. Untuk penggantian raskin itu bedanya, selama ini warga nikmati beras raskin, tapi tahun depan bisa milih beras mana saja sesuai jatah voucher yang diberikan,’’ terang Heriswan.
Minta Jatah MM Dibagi
Terkait jatah raskin Mukomuko anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Mujiono meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu melalui Bulog tetap menyalurkan raskin untuk warga miskin di Mukomuko. Sebab cukup banyak warga miskin mengharapkan beras itu. Terbukti penerima program PSKS dan PKH di Mukomuko masih banyak. Sehingga tidak ada alasan Pemda Mukomuko menolak raskin 2015 mendatang.
‘’Selama ini Pemda MM menolak, tapi tahun depan tidak bisa lagi. Warga miskin harus diberikan haknya mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga BBM termasuk raskin ,’’ terang Mujiono asal PDI Perjuangan ini.(che)
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/17/pemprov-setuju-raskin-diganti-voucher-e-money/
BENGKULU – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2015 diganti dengan voucher uang Elektronik atau E-Money mendapat dukungan Pemprov Bengkulu. Selain untuk mengantisipasi penyelewengan, juga agar masyarakat penerima raskin bisa memilih kualitas beras yang diinginkan.
‘’Ya kita setuju jika raskin tidak diberikan dalam bentuk beras. Kalau dengan uang maka warga miskin juga bisa membeli beras sesuai keinginannya. Tidak semata-mata raskin terus-terusan. Kemudian selama ini penyaluran raskin masih penuh dengan persoalan seperti pungli dan penyimpangan,’’ ujar Asisten II Pemprov Ir. Edy Waluyo, MM kepada RB kemarin (16/12).
Lanjut Edy, saat ini pihaknya belum mendapati surat resmi mengenai rencana pengalihan sistem penyaluran program raskin tersebut. Namun pihaknya sudah mendapati pagu untuk penerima raskin tahun 2015 dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Jumlah pagu tidak berbeda dari tahun ini (2014, red) yakni seumlah 121.574 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Rinciannya masing masing Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21.805 RTS, Benteng 4925 RTS, Kota Bengkulu 15.479 RTS, Seluma 14.878 RTS, BS sebanyak 12.372 RTS dan Kaur sebanyak 8.680 RTS. Selain itu untuk RL sebanyak 19.514 RTS dan Kepahiang 8726 RTS serta Lebong 6.812 RTS. Begitupu Mukomuko yang menolak Raskin tetap dialokasikan sebanyak 8.383 RTS. Itu sesuai dengan Keputusan Menko Kesra Nomor 54 tahun 2014 tentang penyusunan pagu raskin 2015. ‘’Dalam pagu tersebut jumlah beras masing-masing RTS tetap 15 kg/bulannya. Harganya juga tetap Rp 1.600/kg,’’ terang Edy.
Terpisah Humas Divre Prum Bulog Bengkulu Heriswan, SE mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kebijakan secara resmi soal mengalihkan sistem teknis penyaluran raskin 2015. Sebab sudah menerima pagu raskin 2015 secara resmi. Namun dari 10 Kabupaten/kota itu baru Kabupaten Mukomuko belum menyatakan akan menerima alias masih menolak. Namun jatahnya tetap disiapkan sampai 31 Desember 2015. Jika tidak diambil maka itu akan dikembalikan ke pusat.
Sedangkan soal voucher yang akan dibagikan tersebut, tidak bisa dibelikan atau ditukarkan dengan barang lain kecuali beras. Sehingga pihaknya tetap akan menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‘’Kini kami masih akan mempersiapkan penyaluran raskin bonus tahun 2014 ini. Masing-masing RTS mendapatkan raskin untuk Desember sebanyak 15 kg. Bonus tersebut pengganti raskin November dan Desember yang sudah disalurkan lebih dulu Februari dan Maret lalu. Untuk penggantian raskin itu bedanya, selama ini warga nikmati beras raskin, tapi tahun depan bisa milih beras mana saja sesuai jatah voucher yang diberikan,’’ terang Heriswan.
Minta Jatah MM Dibagi
Terkait jatah raskin Mukomuko anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Mujiono meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu melalui Bulog tetap menyalurkan raskin untuk warga miskin di Mukomuko. Sebab cukup banyak warga miskin mengharapkan beras itu. Terbukti penerima program PSKS dan PKH di Mukomuko masih banyak. Sehingga tidak ada alasan Pemda Mukomuko menolak raskin 2015 mendatang.
‘’Selama ini Pemda MM menolak, tapi tahun depan tidak bisa lagi. Warga miskin harus diberikan haknya mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga BBM termasuk raskin ,’’ terang Mujiono asal PDI Perjuangan ini.(che)
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/17/pemprov-setuju-raskin-diganti-voucher-e-money/
Rabu, 17 Desember 2014
Direksi Telkom, PLN, Pindad dan Bulog segera diganti
Selasa, 16 Desember 2014
KANALSATU - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan pergantian direksi di sejumlah perusahaan negara. Setelah sebelumnya, telah diselesaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.
Selanjutnya, pergantian direksi dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia, PT PLN, PT Pindad, dan PT Bulog. Targetnya, pergantian tersebut selesai sebelum akhir 2014. "Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12/14).
Seperti diketahui, saat ini ada beberapa perusahaan negara yang mengalami kekosongan dirut. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.
Posisi dirut kosong karena ada yang ditarik menjadi menteri, seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.
Selain itu, dirut yang mengundurkan diri antara lain Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ada pula dirut yang masa jabatan segera habis. Adalah Dirut PT PLN Nur Pamudji (sekarang masih menjabat) dan Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso yang kini telah digantikan oleh Plt. Dirut PT Bulog Budi Purwanto.
Sementara untuk posisi Dirut PT Semen Indonesia masih diisi oleh pelaksana tugas Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Dwi Soetjipto yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina ditarik menjadi Dirut PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," terang Rini.(win6)
http://kanalsatu.com/id/post/36881/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti
KANALSATU - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan pergantian direksi di sejumlah perusahaan negara. Setelah sebelumnya, telah diselesaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.
Selanjutnya, pergantian direksi dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia, PT PLN, PT Pindad, dan PT Bulog. Targetnya, pergantian tersebut selesai sebelum akhir 2014. "Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12/14).
Seperti diketahui, saat ini ada beberapa perusahaan negara yang mengalami kekosongan dirut. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.
Posisi dirut kosong karena ada yang ditarik menjadi menteri, seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.
Selain itu, dirut yang mengundurkan diri antara lain Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ada pula dirut yang masa jabatan segera habis. Adalah Dirut PT PLN Nur Pamudji (sekarang masih menjabat) dan Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso yang kini telah digantikan oleh Plt. Dirut PT Bulog Budi Purwanto.
Sementara untuk posisi Dirut PT Semen Indonesia masih diisi oleh pelaksana tugas Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Dwi Soetjipto yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina ditarik menjadi Dirut PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," terang Rini.(win6)
http://kanalsatu.com/id/post/36881/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti
Selasa, 16 Desember 2014
Penggantian Raskin Jadi E-money Berbahaya? Ini Analisanya
Senin, 15 Desember 2014
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.
Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.
“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).
Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.
Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.
Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.
Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.
Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.
Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi. “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”
SALAH PENYELESAIAN
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.
“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”
Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.
Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”
Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.
Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.
“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”
Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.
Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.
Menteri Perdagngan Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”
http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.
Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.
“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).
Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.
Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.
Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.
Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.
Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.
Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi. “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”
SALAH PENYELESAIAN
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.
“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”
Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.
Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”
Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.
Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.
“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”
Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.
Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.
Menteri Perdagngan Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”
http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya
Rini Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN
Senin, 15 Desember 2014
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menjual gedung Kementerian BUMN. Penjualan ini, diklaim sebagai salah satu cara melakukan efisiensi anggaran negara.
"Kita kan sedang menawarkan gedung ini, ya siapa saja yang mau beli," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno dalam diskusi dengan pewarta di kantornya Senin (15/12/2014).
Rini menjelaskan, gedung ini memiliki 20 lantai, sedangkan pegawai BUMN hanya 150 orang. Menurutnya, ini sangat tidak efisien. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya.
Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.
"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.
http://economy.okezone.com/read/2014/12/15/320/1079620/rini-berencana-jual-gedung-kementerian-bumn
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menjual gedung Kementerian BUMN. Penjualan ini, diklaim sebagai salah satu cara melakukan efisiensi anggaran negara.
"Kita kan sedang menawarkan gedung ini, ya siapa saja yang mau beli," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno dalam diskusi dengan pewarta di kantornya Senin (15/12/2014).
Rini menjelaskan, gedung ini memiliki 20 lantai, sedangkan pegawai BUMN hanya 150 orang. Menurutnya, ini sangat tidak efisien. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya.
Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.
"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.
http://economy.okezone.com/read/2014/12/15/320/1079620/rini-berencana-jual-gedung-kementerian-bumn
Pemda Harus Ambil Peran Penyaluran Raskin
Senin, 15 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Krisnamurthi mengungkapkan, strategi agar pemerintah dapat menyalurkan raskin tepat sasaran yakni dengan rutin melakukan pembaruan data sebab kondisi masyarakat miskin fluktuatif. Ada yang ketika didata ia masuk kategori miskin tapi beberapa waktu kemudian sudah tidak miskin lagi karena sukses usahanya, demikian sebaliknya.
Pemerintah daerah, lanjut mantan wakil menteri perdagangan, harus ambil peran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakatnya. Caranya dengan mengalokasikan dana penyaluran misalnya biaya transportasi agar tidak dibebankan kepada masyarakat. Sebab Bulog hanya sampai ke titik bagi per wilayah. “Selama ini tidak ada dana di Pemda karena banyak yang tidak dialokasikan,” kata dia pada Senin (15/12).
Diterangkannya, distribusi raskin terbangun dari tiga pilar yang saling berkaitan satu sama lain. Pilar tersebut yakni pengadaan beras atau gabah dari petani, stok beras di pemerintah dan beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Harganya beras harus dijamin pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam konteks melindungi petani. “Pemerintah menjamin di mana saja dan berapa saja harganya akan dibeli,” katanya. Stok pemerintah, lanjut dia, dihasilkan dari kontribusi regional RI. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan operasi pasar untuk stabilitas harga ataupun impor.
Tiga pilar tersebut harus kokoh. Agar pangan pokok rakyat terutama petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah tidak terkena resiko negatif pasar bebas. Resiko tersebut misalnya terkena fluktuasi harga akibat naik turunnya pasokan beras di konsumen maupun produsen. Kekuatan pilar juga dapat menghindari fluktuasi harga akibat spekulan yang memanfaatkan ketidakakuratan informasi harga.
Adapun manfaatnya, dengan pembelian gabah kepada petani 3.5 sampai 4 juta ton dengan harga pembelian pemerintah, harga gabah di tingkat petani terutama ketika panen akan stabil. Selain itu, akan ada injeksi langsung ke pedesaan sebesar Rp 18 triliun per tahun yang berdampak langsung pada peningkatan likuiditas masyarakat desa.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm9jc-pemda-harus-ambil-peran-penyaluran-raskin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Krisnamurthi mengungkapkan, strategi agar pemerintah dapat menyalurkan raskin tepat sasaran yakni dengan rutin melakukan pembaruan data sebab kondisi masyarakat miskin fluktuatif. Ada yang ketika didata ia masuk kategori miskin tapi beberapa waktu kemudian sudah tidak miskin lagi karena sukses usahanya, demikian sebaliknya.
Pemerintah daerah, lanjut mantan wakil menteri perdagangan, harus ambil peran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakatnya. Caranya dengan mengalokasikan dana penyaluran misalnya biaya transportasi agar tidak dibebankan kepada masyarakat. Sebab Bulog hanya sampai ke titik bagi per wilayah. “Selama ini tidak ada dana di Pemda karena banyak yang tidak dialokasikan,” kata dia pada Senin (15/12).
Diterangkannya, distribusi raskin terbangun dari tiga pilar yang saling berkaitan satu sama lain. Pilar tersebut yakni pengadaan beras atau gabah dari petani, stok beras di pemerintah dan beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Harganya beras harus dijamin pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam konteks melindungi petani. “Pemerintah menjamin di mana saja dan berapa saja harganya akan dibeli,” katanya. Stok pemerintah, lanjut dia, dihasilkan dari kontribusi regional RI. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan operasi pasar untuk stabilitas harga ataupun impor.
Tiga pilar tersebut harus kokoh. Agar pangan pokok rakyat terutama petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah tidak terkena resiko negatif pasar bebas. Resiko tersebut misalnya terkena fluktuasi harga akibat naik turunnya pasokan beras di konsumen maupun produsen. Kekuatan pilar juga dapat menghindari fluktuasi harga akibat spekulan yang memanfaatkan ketidakakuratan informasi harga.
Adapun manfaatnya, dengan pembelian gabah kepada petani 3.5 sampai 4 juta ton dengan harga pembelian pemerintah, harga gabah di tingkat petani terutama ketika panen akan stabil. Selain itu, akan ada injeksi langsung ke pedesaan sebesar Rp 18 triliun per tahun yang berdampak langsung pada peningkatan likuiditas masyarakat desa.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm9jc-pemda-harus-ambil-peran-penyaluran-raskin
Konversi Raskin ke "E-Money", Muluskan Agenda Liberalisasi
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
Mampu Redam Inflasi, Raskin Justru Ditiru Eropa
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Tanpa Raskin, Ketahanan Pangan Terancam
Senin, 15 Desember 2014
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
Langganan:
Postingan (Atom)