 |
| Salah satu cara mengoptimalkan subsidi itu adalah memperbaiki mekanisme subsidi Bulog. |
JAKARTA - Laju pertambahan jumlah penduduk selalu diikuti kenaikan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 harus memberikan perhatian serius terhadap upaya realisasi ketahanan pangan.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bahrullah Akbar mengatakan, pembangunan lahan pertanian sekitar 2 juta ha per tahun, yang selama ini, selalu dalam rencana harus direalisasikan.
“Ini untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat,” katanya kepada SH, Senin (18/8) pagi.
Selain itu, menurutnya subsidi yang dikelola BUMN pangan harus digunakan secara optimal dan maksimal, jangan sampai salah sasaran.
Salah satu cara mengoptimalkan subsidi itu adalah memperbaiki mekanisme subsidi Bulog. Terkait hal ini, setiap tahun BPK selalu memberikan rekomendasi kepada Perum Bulog maupun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Selain Bulog, yang harus diperhatikan pemerintah adalah keseriusan membangun BUMN pupuk, memberi porsi yang seimbang ke Pertani dan Sang Hyang Sri,” ia memaparkan.
Bahrullah menambahkan, pekan lalu, ia dan jajarannya melakukan pemantauan lapangan yang dalam rangka supervisi audit. Saat melakukan supervisi di Perum Bulog, Bahrullah mendapati kondisi gudang yang perlu direvitalisasi. “Dari sisi kuantitas, gudang kita masih cukup. Cuma, dari tinjauan di lapangan, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia berpendapat, pemerintahan baru harus menjadikan gudang sebagai mata rantai sistem manajemen logistik nasional untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas keberhasilan program ketahanan pangan.
Pemerintah juga harus mampu menyinergikan para pihak terkait (stakeholder) membangun kemandirian pangan. “Menurut hemat BPK, apa yang ada saat ini masih jauh dari langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian, Pemda (Pemerintahan Daerah), BUMN harus duduk bersama-sama,” katanya.
Terkait dengan impor beras, ia mengatakan, beras impor diperlukan untuk buffer stock. Oleh karena itu, program kecukupan pangan yang berhasil saat ini harus diimbangi sistem pemberian subsidi yang tepat guna.
Begitu pula arah subsidi beras untuk orang miskin (raskin) dan pupuk, serta pembangunan infra struktur lahan. “Terkait impor ini, BPK menemukan fakta struktur biaya penyimpanan dan biaya angkut beras impor belum efesien,” katanya.
Konsep Holistik
Indonesia ke depan harus mampu membuat program aksi ketahanan pangan lebih holistik, dengan konsep manajemen logistik yang komprehensif didukung semua stakeholder. Untuk merealisasikannya, pemerintah perlu mendesain ulang program ketahanan pangan nasional melalui program Lumbung Pangan Nasional (logistic center).
Sebagai program nasional, ini perlu mendapat payung hukum yang jelas, seperti peraturan presiden (perpres) atau peraturan pemerintah (PP). Realisasinya harus melibatkan kerja sama (gotong-royong) semua kalangan, khususnya pemegang kebijakan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, pemerintah daerah, serta dunia usaha (swasta). Sampai 2013, tercatat 5.000 perusahaan swasta sudah terlibat dalam proyek pangan di Indonesia.
Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), Prasetyo Adi berharap, pemerintahan baru mendatang dapat meletakkan kedaulatan pangan sebagai prioritas. “Presiden baru perlu menerjemahkan politik pangan yang mencerminkan visi kemandirian ekonomi, yang melibatkan Pertani sebagai subjek, bukan objek,” tuturnya.
Ia menambahkan, gagasan program Lumbung Pangan Nasional dalam kerangka mewujudkan kedaulatan pangan, patut menjadi pertimbangan pemerintahan yang baru. “Dalam tataran teknis, kita memerlukan menteri yang memahami politik pangan dan menempatkan pangan sebagai program strategis lima tahun mendatang,” ujarnya.
Oleh karena itu, presiden baru harus menunjuk menteri-menteri yang cakap dan ahli. “Khususnya menteri BUMN dan menteri pertanian, sebagai garda terdepan dalam menerjemahkan kedaulatan pangan,” katanya.
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/140818097/subsidi-bumn-pangan-harus-tepat-sasaran-span-span-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar