Senin, 18 Agustus 2014
Indonesia patut bersyukur dikaruniai putra-putri terbaik. Di antara mereka adalah orang-orang yang kini diberikan tanggung jawab memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan tangan dingin, mereka berhasil membawa badan usaha tersebut berjaya dan berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas kontribusi mereka tidak berlebihanbilaorang- oranginidisebutsebagai tokoh perubahan. Salah satu tokoh pembawa perubahan itu adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Sutarto Alimoeso. Salah satu upaya suksesnya adalah membangun pusat distribusi (distributrion center ) untuk bahan pangan, BulogMart.
Selama ini mata rantai bahan pokok untuk sampai ke masyarakat sangat berantai, namun adanya BulogMart kini mempercepat dan mempermudah menjangkau kebutuhan warga. “Jadi jangan dianggap BulogMartinisebagaitokoritelbiasa. Kami bermaksud menjadikannya sebagai pusat distribusi pangan,” ungkap Sutarto kepada KORAN SINDO, Sabtu (16/8). Menurutdia, hinggasaatiniBulogMart sudah ada di 243 lokasi, termasuk di Semarang, Malang, Bandung, Makassar, dan Lampung.
Kehadiran BulogMart di berbagai daerah bukan ingin memonopoli, tapi lebih pada sebagai penyeimbang. Pasalnya, arus perdagangan bahan pokok kerap terjadi gejolak harga, kecuali beras karena sudah ada Bulog. “Karena itu, distribution center ini bisa menjadi stabilisator atau penyeimbang harga bahan pokok ke depan. Ia juga bisa melakukan operasi pasar sewaktuwaktu,” tutur Sutarto. Supaya tidak menjadi monopoli, di tingkatan hulu Bulog melakukan kerja sama dengan kelompok petani dan pelaku penggilingan padi. Bulog juga memiliki Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB).
Apalagi, sejak tahun lalu sudah adaunitusahajasalogistikyangkinerjanya mendistribusikan ke semua wilayah. Anak usaha ini sudah dilepas dalam bentuk anak perusahaan, yaitu PT Jasa Prima Logistik (PT JPL) yang bergerak di bidang logistik, survei, dan pemberantasan hama. Sutarto berharap, di masa datang pemerintah bisa membentuk badan otoritas pangan yang mengurusi stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri. Karena jika tetap tidak ada, dipastikan akan terus terjadi gejolak harga pangan sewaktu- waktu.
“Menurut saya, yang paling siap untuk menjadi badan otoritas pangan ya Bulog, karena kita memiliki cabang di semua wilayah. Dengan begitu, Bulog dapat berperan lebih sebagai stabilitator harga pangan. Antara produsen dengan konsumen juga tidak akan dirugikan,” ucap Sutarto. Sutarto menjabat sebagai Dirut Bulog pada 2009. Sebelumnya dia bertugas sebagai Dirjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian (Kemenpan). Namun karena prestasinya yang cemerlang dengan berhasil menciptakan swasembada beras pada 2008, dia kemudian diamanahi menjabat sebagai Dirut Bulog. Terakhir, bangsa ini sukses mengalami swasembada pangan pada 1984 atau 24 tahun sebelum Sutarto memimpin Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Dengan keberhasilan mencapai swasembada beras itu, tugas Bulog dalam menyangga harga beras menjadi sangat terbantu. Ketika Sutarto memimpin Bulog, berbagai prestasi lain pun banyak yang sudah diwujudkannya. Selain Sutarto, tokoh lain pembawa perubahan adalah Direktur Utama PT SaranaMultigriyaFinansial(SMF ) Persero Raharjo Adisusanto. Melalui perusahaan yang dipimpinnya, dia berjasa memperkenalkan program refinancing kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) sebagai salah satu solusi bagi bank dalam mengatasi mismatch jangkawaktusumber pendanaan dan mendukung suku bunga tetap, sampai dengan jatuh tempo.
Di bawah kendali Raharjo, salah satu BUMN ini sukses mendukung dan mengembangkan pembiayaan perumahan rakyat yang berkesinambungan. Keaktifan SMF dalam refinancing KPR tidak lain untuk tujuan kemanusiaan agar semakin banyak warga berpendapatan menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang layak. Dalam merealisasikan hal itu, SMF banyak bekerjasama dengan sejumlah perbankan.
Misalnya pada 2012, SMF menggelontorkan dana senilai Rp500 miliar kepada Bank Tabungan Negara (BTN) untuk FLPP. Pemberian dana dengan nilai yang sama juga kembali dilakukannya pada tahun lalu. Bahkan, sejak 2011 SMF juga telah berpartisipasi dalam penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan tiga BPD yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau.
Sementara di awal tahun 2014, SMF menggandeng PT Bank Banten Syariah (BJB Syariah) dengan menggelontorkan dana senilai Rp13 miliar untuk refinancing KPR syariah. “Kerja sama ini adalah upaya SMF mendukung pembiayaan KPR Syariah di Indonesia. Kami memfasilitasi pembiayaan jangka menengah/panjang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan,” ujarRaharjobeberapawaktulalu.
Upaya kerja sama SMF dengan berbagai pihak perbankan dalam pembiayaan KPR FLPP menunjukkan sikap konsisten salah satu BUMN tersebut dalam mendukung tersedianya kepemilikan rumah bagi rakyat. Apalagi, harga properti saat ini semakin tinggi sehingga menyulitkan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk membelinya.
Karena itu, dengan totalitas dan jiwa kemanusiaan yang dimiliki Raharjo, program ini menjadi angin segar bagi publik. Mereka akan semakin diringankan bebannya, terlebih sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. ●nafinafi muthohirin
http://www.koran-sindo.com/node/413134
Tidak ada komentar:
Posting Komentar