Rabu, 12 Oktober 2016
Pertanianku – Pemerintah RI memutuskan untuk melakukan impor daging kerbau dari India, untuk mengantisipasi kelonjakan harga daging sapi di tanah air. Perum Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengola pengadaan daging kerbau dari India rutin melakukan pengecekan harga daging kerbau asal India yang juga dijual pasar Malaysia. Pasalnya, Malaysia selama bertahun-tahun lamanya juga mengandalkan daging kerbau impor dari India.
Inilah Alasannya Harga Daging Kerbau Impor Bulog Lebih Mahal daripada Malaysia
Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, mengungkapkan harga daging kerbau yang dijual di pasar-pasar daging Malaysia lebih murah ketimbang harga daging kerbau yang dijual Bulog. Meski diakuinya, Bulog mendapat harga daging lebih murah 5 sen dolar AS dari pemasok India.
“Kami beli dari pemasok India harganya US$ 3,50 per kilogram, sementara importir Malaysia beli dari pemasok harganya US$ 3,55 per kg, atau kita lebih murah 5 sen dolar AS,” ucap Wahyu seperti dikutip detikFinance (7/10).
“Kenapa sampai di konsumen akhir harga daging kerbau kita lebih mahal? Karena daging kerbau yang masuk ke Indonesia dikenakan pajak. Di Malaysia tidak ada pajaknya,” tambahnya.
Wahyu merinci, pajak dan biaya lain yang dikenakan atas daging kerbau India yang diimpor Bulog meliputi PPh 2,5%, bea masuk 5%, biaya karantina Rp125/kg, dan handling Rp1.500/kg.
Sementara itu, importir daging kerbau Malaysia hanya dikenakan biaya veterinary service RM 0,1/kilogram atau Rp317 (kurs Rp3.137) dan handling RM 0,15/kg atau Rp470 dan dibebaskan dari pajak.
“Pembentukan struktur harga daging kerbau di Malaysia yang lebih murah karena tidak adanya tarif bea masuk dan pajak lainnya. Dalam pengadaan impor, importir Malaysia hanya dikenakan veterinary service dan handling,” tutur Wahyu.
Di pasar dalam negeri, Bulog menjual daging kerbau dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp65.000/kg.
“Harga daging kerbau setiap kg di Malaysia dijual di kisaran RM 16,5 atau kisaran Rp52.800. Harga untuk wholesale (grosir) paling murah RM 14,5 atau Rp46.400,” tambah Wahyu.
Wahyu mencontohkan, harga daging kerbau India yang dijual di Pasar Borong Selangor, harga daging kerbau jenis knuckle setiap kilogramnya dijual RM 17 atau Rp53.941 (kurs Rp3.137), top side RM 17 atau Rp53.329, silverside RM 16 atau Rp50.192, tenderloin RM 25 atau Rp78.425, dan blade RM 16 atau Rp50.192.
http://www.pertanianku.com/inilah-alasannya-harga-daging-kerbau-impor-bulog-lebih-mahal-daripada-malaysia/
Kamis, 13 Oktober 2016
Dirut Bulog Jelaskan Distribusi Gula ke Sumbar di Kasus Irman Gusman
Rabu, 12 Oktober 2016
Jakarta - Dirut Bulog Djarot Kusumayakti telah menjalani pemeriksaan di KPK selama 10 jam lebih. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus suap gula impor yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman.
Djarot mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik KPK hanya melakukan konfirmasi terkait beberapa hal. Ia enggan menjelaskan lebih detail terkait materi pemeriksaan yang ditanyakan kepadanya.
"Kalau materi pemeriksaan bisa ditanyakan langsung ya. Tapi kurang lebih klarifikasi beberapa hal," ujar Djarot usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2016).
Berdasarkan hasil sadapan KPK, Irman diketahui mengontak petinggi Bulog dengan maksud agar kuota impor gula 3 ribu ton untuk Jakarta dialihkan ke Sumbar. Dalam percakapan itu, Irman langsung menyebut nama Xaveriandy Sutanto sebagai pihak yang bisa dipercaya untuk menyalurkan gula impor di Sumbar.
Terhadap hal tersebut, Djarot mengaku tidak tahu bahwa Xaveriandy adalah orang yang sedang bermasalah karena kasus kepemilikan gula ilegal karena tak memiliki label SNI. Maka gudang miliknya yang ada di Jalan 22 Jalan By Pass, Kota Tangah, Kota Padang disita Polda Sumatera Barat dengan gula sebanyak 30 ton di dalamnya.
"Jadi pertama, saya tidkak tahu kalau ada police line untuk gudangnya Pak Sutanto. Yang saya tahu hanya, di Sumbar jadi salah satu daerah yang harga gulanya memang cukup tinggi atau masuk harga ekstrem," kata Djarot.
Ia menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gula di Padang pada periode lebaran tergolong ekstrem karena ada di rentang harga Rp. 16-17 ribu. Saat itu, lanjutnya, Bulog berencana melakukan operasi paaar ke wilayah Sumbar. Namun, rencana itu gagal karena stok gula baru akan datang pada tanggal 20 Juli.
"Cuma problemnya saat itu, saya pun belum punya gula. Karena gula di gudang kami, di Jakarta itu tanggal 20 Juli. Sehingga kami tidak dapat melakukan banyak hal," ucap Djarot.
"Tapi yang kami lakukan adalah mempersiapkan diri, mencari siapa distributor yang bisa membantu mempercepat gula di sana, maupun juga toko-toko binaan yang ada," tambahnya.
Terkait distribusi gula, Djarot mengatakan ada aturan internal yang dapat dilakukan. Di antaranya ialah dengan cara langsung melakukan operasi pinggir jalan, bisa melalui retailer dan bisa melalui toko serba ada.
Menurutnya, perintah distribusi itu datang dari Menteri Perdagangan apabila ditemukan harga ekstrem di semua wilayah Indonesia. Atas dasar tersebut, ia menolak bila dikatakan ada kuota dalam distribusi gula impor.
"Sehingga saya ingin simpulkan, satu, tak ada kuota. Dua, kita akan kirim ke semua wilayah yang ada kenaikan ektremnya. Salah satunya Padang," kata Djarot.
Lantas Djarot menjelaskan keputusannya memberikan distribusi gula ke Sumbar. Djarot menyebut, telepon Irman Gusman kepadanya adalah hal yang kebetulan.
"Kalau telepon, Pak Irman dilakukan sekitar tanggal 20-an. Tanpa ditelepon Lak Irman pun, saya tidak bisa kirim. 'Wong' saya gulanya baru siap tanggal 20 (Juli). Kalau kebetulan beliau telepon tanggal 20, kemudian kami salurkan tanggal 29, itu karena memang harus segera disalurkan," aku Djarot.
"Pertanyaannya, kenapa gula baru siap tanggal 20 baru disalurkan tanggal 29 ke Padang? Karena memang Padang mengajukannya baru tanggal 25. Kenapa pengajuan tanggal 25 baru disalurkan tanggal 29? Karena pembayaran yang dilakukan oleh CV SB baru tanggal 29," tambahnya.
http://news.detik.com/berita/d-3319382/dirut-bulog-jelaskan-distribusi-gula-ke-sumbar-di-kasus-irman-gusman
Jakarta - Dirut Bulog Djarot Kusumayakti telah menjalani pemeriksaan di KPK selama 10 jam lebih. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus suap gula impor yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman.
Djarot mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik KPK hanya melakukan konfirmasi terkait beberapa hal. Ia enggan menjelaskan lebih detail terkait materi pemeriksaan yang ditanyakan kepadanya.
"Kalau materi pemeriksaan bisa ditanyakan langsung ya. Tapi kurang lebih klarifikasi beberapa hal," ujar Djarot usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2016).
Berdasarkan hasil sadapan KPK, Irman diketahui mengontak petinggi Bulog dengan maksud agar kuota impor gula 3 ribu ton untuk Jakarta dialihkan ke Sumbar. Dalam percakapan itu, Irman langsung menyebut nama Xaveriandy Sutanto sebagai pihak yang bisa dipercaya untuk menyalurkan gula impor di Sumbar.
Terhadap hal tersebut, Djarot mengaku tidak tahu bahwa Xaveriandy adalah orang yang sedang bermasalah karena kasus kepemilikan gula ilegal karena tak memiliki label SNI. Maka gudang miliknya yang ada di Jalan 22 Jalan By Pass, Kota Tangah, Kota Padang disita Polda Sumatera Barat dengan gula sebanyak 30 ton di dalamnya.
"Jadi pertama, saya tidkak tahu kalau ada police line untuk gudangnya Pak Sutanto. Yang saya tahu hanya, di Sumbar jadi salah satu daerah yang harga gulanya memang cukup tinggi atau masuk harga ekstrem," kata Djarot.
Ia menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gula di Padang pada periode lebaran tergolong ekstrem karena ada di rentang harga Rp. 16-17 ribu. Saat itu, lanjutnya, Bulog berencana melakukan operasi paaar ke wilayah Sumbar. Namun, rencana itu gagal karena stok gula baru akan datang pada tanggal 20 Juli.
"Cuma problemnya saat itu, saya pun belum punya gula. Karena gula di gudang kami, di Jakarta itu tanggal 20 Juli. Sehingga kami tidak dapat melakukan banyak hal," ucap Djarot.
"Tapi yang kami lakukan adalah mempersiapkan diri, mencari siapa distributor yang bisa membantu mempercepat gula di sana, maupun juga toko-toko binaan yang ada," tambahnya.
Terkait distribusi gula, Djarot mengatakan ada aturan internal yang dapat dilakukan. Di antaranya ialah dengan cara langsung melakukan operasi pinggir jalan, bisa melalui retailer dan bisa melalui toko serba ada.
Menurutnya, perintah distribusi itu datang dari Menteri Perdagangan apabila ditemukan harga ekstrem di semua wilayah Indonesia. Atas dasar tersebut, ia menolak bila dikatakan ada kuota dalam distribusi gula impor.
"Sehingga saya ingin simpulkan, satu, tak ada kuota. Dua, kita akan kirim ke semua wilayah yang ada kenaikan ektremnya. Salah satunya Padang," kata Djarot.
Lantas Djarot menjelaskan keputusannya memberikan distribusi gula ke Sumbar. Djarot menyebut, telepon Irman Gusman kepadanya adalah hal yang kebetulan.
"Kalau telepon, Pak Irman dilakukan sekitar tanggal 20-an. Tanpa ditelepon Lak Irman pun, saya tidak bisa kirim. 'Wong' saya gulanya baru siap tanggal 20 (Juli). Kalau kebetulan beliau telepon tanggal 20, kemudian kami salurkan tanggal 29, itu karena memang harus segera disalurkan," aku Djarot.
"Pertanyaannya, kenapa gula baru siap tanggal 20 baru disalurkan tanggal 29 ke Padang? Karena memang Padang mengajukannya baru tanggal 25. Kenapa pengajuan tanggal 25 baru disalurkan tanggal 29? Karena pembayaran yang dilakukan oleh CV SB baru tanggal 29," tambahnya.
http://news.detik.com/berita/d-3319382/dirut-bulog-jelaskan-distribusi-gula-ke-sumbar-di-kasus-irman-gusman
Raskin Karung Kecil Kualitasnya tak Bagus
Rabu, 12 Oktober 2016
Beras untuk warga miskin (Raskin) kemasan karung kecil seberat 15 kilogram (kg) kualitasnya dinilai lebih buruk dibanding raskin kemasan karung besar seberat 50 kg. Padahal, beras raskin ukuran kecil tersebut hampir setiap bulan disalurkan kepada warga miskin, sedangkan beras raskin kemasan karung besar hanya sewaktu-waktu saja disalurkan. Hal tersebut diungkapkan Ainurrohman, Ketua RT06/RW02, Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dia menanggapi terkait kualitas raskin yang diterimanya dari pemerintah untuk disalurkan kepada warga miskin di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut dia, raskin yang dikeluarkan pihak Bulog kurang layak dikonsumsi. Selain warnanya kuning, baunya juga apek dan banyak menirnya (remukan beras).
Menurut dia, warga yang menebus beras raskin tidak untuk langsung dikonsumsi, tetapi untuk campuran. “Kalau tidak dicampur dengan beras bagus siapa yang mau makan, rasanya juga tidak enak, meskipun diperuntukkan untuk orang miskin harusnya tidak terlalu jelek, setidaknya memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi, toh warga juga menebus, tidak gratis,” katanya, Selasa (11/10/2016).
“Raskin kemasan karung besar dengan berat 50 kg yang pernah beberapa kali kami terima saya akui kualitasnya cukup baik dan layak untuk dikonsumsi, sedangkan raskin kemasan karung kecil dengan berat 15 kg rata-rata kualitasnya jelek dan tidak layak untuk dikonsumsi,” ucapnya. Senada dikatakan staf Kelurahan Kasunyatan, Rosidin membenarkan, kualitas raskin kemasan 50 kg kualitasnya lebih baik dibanding raskin kemasan 15 kg yang sering diterima warga miskin. Dia berharap, agar pemerintah memerhatikan dan meningkatkan kualitas raskin, sehingga layak dikonsumsi. (Adi)***
Beras untuk warga miskin (Raskin) kemasan karung kecil seberat 15 kilogram (kg) kualitasnya dinilai lebih buruk dibanding raskin kemasan karung besar seberat 50 kg. Padahal, beras raskin ukuran kecil tersebut hampir setiap bulan disalurkan kepada warga miskin, sedangkan beras raskin kemasan karung besar hanya sewaktu-waktu saja disalurkan. Hal tersebut diungkapkan Ainurrohman, Ketua RT06/RW02, Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dia menanggapi terkait kualitas raskin yang diterimanya dari pemerintah untuk disalurkan kepada warga miskin di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut dia, raskin yang dikeluarkan pihak Bulog kurang layak dikonsumsi. Selain warnanya kuning, baunya juga apek dan banyak menirnya (remukan beras).
Menurut dia, warga yang menebus beras raskin tidak untuk langsung dikonsumsi, tetapi untuk campuran. “Kalau tidak dicampur dengan beras bagus siapa yang mau makan, rasanya juga tidak enak, meskipun diperuntukkan untuk orang miskin harusnya tidak terlalu jelek, setidaknya memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi, toh warga juga menebus, tidak gratis,” katanya, Selasa (11/10/2016).
“Raskin kemasan karung besar dengan berat 50 kg yang pernah beberapa kali kami terima saya akui kualitasnya cukup baik dan layak untuk dikonsumsi, sedangkan raskin kemasan karung kecil dengan berat 15 kg rata-rata kualitasnya jelek dan tidak layak untuk dikonsumsi,” ucapnya. Senada dikatakan staf Kelurahan Kasunyatan, Rosidin membenarkan, kualitas raskin kemasan 50 kg kualitasnya lebih baik dibanding raskin kemasan 15 kg yang sering diterima warga miskin. Dia berharap, agar pemerintah memerhatikan dan meningkatkan kualitas raskin, sehingga layak dikonsumsi. (Adi)***
Rabu, 12 Oktober 2016
Kantor Bulog Pinrang Digeledah Terkait Kasus Korupsi Beras Rp 5 Miliar
Selasa, 11 Oktober 2016
PINRANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Badan Urusan Logistik Lamajakka 1 di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Selasa (11/10/2016).
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dana Bulog dalam pengadaan 800 ton beras untuk warga miskin (raskin) dan operasi pasar.
Kepala seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengatakan, kerugian negara akibat manipulasi data pelaporan stok beras di gudung bulog tersebut ditaksir mencapai Rp 5 miliar.
Dana tersebut berasal dari anggaran pengadaan beras raskin dan operasi pasar sejak Juni 2016. Setelah dicek, beras itu tidak ada.
"Itu sebenarnya tidak raib tetapi memang tidak pernah diadakan. Uang pengadaannya dikorupsi sebesar Rp 5 miliar lebih," kata Salahuddin.
Sebelum ribut-ribut soal beras tersebut, penyidik Kejati Sulsel telah mendapatkan sejumlah fakta tindakan korupsi sehingga kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.
"Siapa penanggung jawab Bulog itu, pastilah tahu kenapa beras tidak diadakan. Ke mana aliran uang itu, siapa-siapa yang menikmati," ujar Salahuddin.
Di tempat terpisah, Kepala Kejati Sulsel Hidayatullah menyebutkan, ada empat orang jaksa yang ditunjuk sebagai tim penyidik dalam kasus ini. Penyidik akan segera memeriksa pihak-pihak terlibat secara intensif.
Untuk tahap awal, Kepala Bulog Sub Divisi Regional Wilayah II Parepare serta Wakil Divisi Regional Bulog akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Selanjutnya akan menyusul pemeriksaan terhadap Kepala Gudang Bulog Lamajakka 1 Pinrang.
"Kita seret semua yang terlibat. Ini kalau kepentingan rakyat yang dikorupsi, saya katakan tidak ada ampun bagi pelakunya," kata Hidayatullah.
Menurut dia, ada kerja sama antara pihak penggilingan padi di Pinrang. Meski uang sudah cair, tetapi pengadaan beras tidak pernah terjadi.
Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Parepare Mahmud Arif Hentihu mengatakan, pemeriksaan intern Bulog terhadap pihak-pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus ini ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2016. Hasilnya akan diteruskan ke Bulog pusat.
Arif mengatakan, kasus ini terungkap saat penghitungan volume yang tidak sesuai dengan laporan yang dilakukan via online oleh Kepala Gudang Bulog Lamajakka I Pinrang Muhammad Sadik.
Beras serapan yang merupakan stok nasional tersebut di antaranya berupa jatah raskin warga dan beras persiapan operasi pasar.
http://regional.kompas.com/read/2016/10/11/13282851/kantor.bulog.pinrang.digeledah.terkait.kasus.korupsi.beras.rp.5.miliar
PINRANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Badan Urusan Logistik Lamajakka 1 di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Selasa (11/10/2016).
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dana Bulog dalam pengadaan 800 ton beras untuk warga miskin (raskin) dan operasi pasar.
Kepala seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengatakan, kerugian negara akibat manipulasi data pelaporan stok beras di gudung bulog tersebut ditaksir mencapai Rp 5 miliar.
Dana tersebut berasal dari anggaran pengadaan beras raskin dan operasi pasar sejak Juni 2016. Setelah dicek, beras itu tidak ada.
"Itu sebenarnya tidak raib tetapi memang tidak pernah diadakan. Uang pengadaannya dikorupsi sebesar Rp 5 miliar lebih," kata Salahuddin.
Sebelum ribut-ribut soal beras tersebut, penyidik Kejati Sulsel telah mendapatkan sejumlah fakta tindakan korupsi sehingga kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.
"Siapa penanggung jawab Bulog itu, pastilah tahu kenapa beras tidak diadakan. Ke mana aliran uang itu, siapa-siapa yang menikmati," ujar Salahuddin.
Di tempat terpisah, Kepala Kejati Sulsel Hidayatullah menyebutkan, ada empat orang jaksa yang ditunjuk sebagai tim penyidik dalam kasus ini. Penyidik akan segera memeriksa pihak-pihak terlibat secara intensif.
Untuk tahap awal, Kepala Bulog Sub Divisi Regional Wilayah II Parepare serta Wakil Divisi Regional Bulog akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Selanjutnya akan menyusul pemeriksaan terhadap Kepala Gudang Bulog Lamajakka 1 Pinrang.
"Kita seret semua yang terlibat. Ini kalau kepentingan rakyat yang dikorupsi, saya katakan tidak ada ampun bagi pelakunya," kata Hidayatullah.
Menurut dia, ada kerja sama antara pihak penggilingan padi di Pinrang. Meski uang sudah cair, tetapi pengadaan beras tidak pernah terjadi.
Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Parepare Mahmud Arif Hentihu mengatakan, pemeriksaan intern Bulog terhadap pihak-pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus ini ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2016. Hasilnya akan diteruskan ke Bulog pusat.
Arif mengatakan, kasus ini terungkap saat penghitungan volume yang tidak sesuai dengan laporan yang dilakukan via online oleh Kepala Gudang Bulog Lamajakka I Pinrang Muhammad Sadik.
Beras serapan yang merupakan stok nasional tersebut di antaranya berupa jatah raskin warga dan beras persiapan operasi pasar.
http://regional.kompas.com/read/2016/10/11/13282851/kantor.bulog.pinrang.digeledah.terkait.kasus.korupsi.beras.rp.5.miliar
Mengurai Alur Distribusi Beras Subsidi
Selasa, 11 Oktober 2016
INDOPOS.CO.ID — Kasus dugaan pengoplosan beras bersubsidi kian pelik. Bareskrim masih berupaya untuk mengurai alur praktik pengoplosan hingga distribusi beras subsidi. Tersangka pengoplos beras subsidi berinisial A telah diperiksa.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya menuturkan bahwa saat ini penyidik fokus untuk mengurai tahapan penggelontoran beras bersubsidi. ”Kami cek setiap tahapnya,” ujarnya.
Diawali dengan pengoplosan beras bersubsidi dengan beras Palem Mas. Pemilik 400 ton beras subsidi berinisial A telah diperiksa. ”Dia sudah pulang dari luar negeri. Dari dia, kami sangat yakin bahwa PT DSU yang menjualnya,” paparnya.
Lalu, apakah PT DSU mendapat dari Bulog atau masih ada perusahaan lain? Dia menuturkan bahwa pengembangan kasus masih belum sampai kesana. Hingga saat ini, penyidik masih dalam tahap pengoplosan beras subsidi. ”Sebab, masih ada tiga truk beras milik A yang belum terdeteksi,” jelasnya.
Menurutnya, Bareskrim ingin mendapatkan semua beras bersubsidi yang telah dioplos tersebut. Sehingga, beras subsidi nantinya bisa dikembalikan pada negara. ”Kami masih fokus ksana,” jelasnya.
Ada sejumlah gudang yang harus diperiksa. Sebab, kemungkinan besar terdapat beras bersubsidi yang disimpan. ”Kami akan pastikan validitas datanya, dimana gudangnya,” terangnya. Yang juga penting, saat ini Bareskrim telah memeriksa saksi ahli untuk mengkonstruksikan kasus beras bersubsidi oplosan tersebut. ”Apa yang disebut saksi ahli belum bisa diungkapkan ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim mengungkap pengoplosan beras bersubsidi seberat 400 ton. Dari kasus itu diketahui terdapat penggelontoran beras bersubsidi seberat 1,5 juta ton yang diprediksi tidak sesuai fungsinya. Beras subsidi itu ditujukan untuk menstabilkan harga beras, tapi beras dijual saat kondisi masih biasa. (idr)
INDOPOS.CO.ID — Kasus dugaan pengoplosan beras bersubsidi kian pelik. Bareskrim masih berupaya untuk mengurai alur praktik pengoplosan hingga distribusi beras subsidi. Tersangka pengoplos beras subsidi berinisial A telah diperiksa.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya menuturkan bahwa saat ini penyidik fokus untuk mengurai tahapan penggelontoran beras bersubsidi. ”Kami cek setiap tahapnya,” ujarnya.
Diawali dengan pengoplosan beras bersubsidi dengan beras Palem Mas. Pemilik 400 ton beras subsidi berinisial A telah diperiksa. ”Dia sudah pulang dari luar negeri. Dari dia, kami sangat yakin bahwa PT DSU yang menjualnya,” paparnya.
Lalu, apakah PT DSU mendapat dari Bulog atau masih ada perusahaan lain? Dia menuturkan bahwa pengembangan kasus masih belum sampai kesana. Hingga saat ini, penyidik masih dalam tahap pengoplosan beras subsidi. ”Sebab, masih ada tiga truk beras milik A yang belum terdeteksi,” jelasnya.
Menurutnya, Bareskrim ingin mendapatkan semua beras bersubsidi yang telah dioplos tersebut. Sehingga, beras subsidi nantinya bisa dikembalikan pada negara. ”Kami masih fokus ksana,” jelasnya.
Ada sejumlah gudang yang harus diperiksa. Sebab, kemungkinan besar terdapat beras bersubsidi yang disimpan. ”Kami akan pastikan validitas datanya, dimana gudangnya,” terangnya. Yang juga penting, saat ini Bareskrim telah memeriksa saksi ahli untuk mengkonstruksikan kasus beras bersubsidi oplosan tersebut. ”Apa yang disebut saksi ahli belum bisa diungkapkan ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim mengungkap pengoplosan beras bersubsidi seberat 400 ton. Dari kasus itu diketahui terdapat penggelontoran beras bersubsidi seberat 1,5 juta ton yang diprediksi tidak sesuai fungsinya. Beras subsidi itu ditujukan untuk menstabilkan harga beras, tapi beras dijual saat kondisi masih biasa. (idr)
Kejati Sulselbar Periksa Wakil Kepala Sub Divre II Bulog Parepare
Selasa, 11 Oktober 2016
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Selasa (11/10/2016).
Pemeriksaan Miftahul sebagai saksi atas kasus dugaa korupsi pengadaan beras fiktif di Kabupaten Pinrang.
"Usai penggeledahan kemarin (Senin 10/10), tadi wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum dipanggil dan diperiksa,"kata Kasi Penkum Kejati, Salahuddin.
Pengadaan beras kata Salahuddin diduga merugikan uang negara senilai Rp 5 miliar berdasarkan hasil perhitungan sementara Penyidik Kejati.
Hingga saat ini, Kejati belum menetapkan seorangpun tersangka. Kendati kasus ini sudah ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum.
Sebelumnya, tim Kejaksaan menggeledah gudangBulog Lamajakka I, yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Kansilog Pinrang Sub Divre Bulog Parepare.
Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti sehubungan dengan pengadaan beras yang diduga merugikan uang negara.(*)
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Selasa (11/10/2016).
Pemeriksaan Miftahul sebagai saksi atas kasus dugaa korupsi pengadaan beras fiktif di Kabupaten Pinrang.
"Usai penggeledahan kemarin (Senin 10/10), tadi wakil Kepala Sub Divre Bulog Wilayah II Parepare, Miftahul Ulum dipanggil dan diperiksa,"kata Kasi Penkum Kejati, Salahuddin.
Pengadaan beras kata Salahuddin diduga merugikan uang negara senilai Rp 5 miliar berdasarkan hasil perhitungan sementara Penyidik Kejati.
Hingga saat ini, Kejati belum menetapkan seorangpun tersangka. Kendati kasus ini sudah ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum.
Sebelumnya, tim Kejaksaan menggeledah gudangBulog Lamajakka I, yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Kansilog Pinrang Sub Divre Bulog Parepare.
Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti sehubungan dengan pengadaan beras yang diduga merugikan uang negara.(*)
Selasa, 11 Oktober 2016
Lagi, Bulog Salurkan Raskin Berkutu
Senin, 10 Oktober 2016
JOMBANG– Warga miskin di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang mengeluhkan buruknya beras miskin (raskin) yang dikirim Subdrive II Bulog Surabaya Selatan.
Selain bau dan berwarna kuning, raskin juga berkutu. Keluhan warga itu muncul saat mereka membuka karung raskin yang dikirim Sabtu (8/10). Merasa beras yang diterima tak layak konsumsi, mereka m-elapor kepada aparat desa setempat. Di desa ini, sebanyak 503 karung raskin yang dibagikan kepada warga. Dari jumlah itu, rata-rata kondisi raskin berkualitas buruk dan tak layak konsumsi. Protes warga itu muncul lantaran tak hanya kali ini saja raskin yang mereka terima berkualitas buruk. Kepala Desa Tanjungwadung, Supono, tak menampik jika raskin yang diterima warganya itu berkualitas buruk.
Dikatakan, hampir semua penerima raskin mengeluhkan buruknya kualitas beras murah bersubsidi itu. “Hampir semuanya berkualitas buruk. Memang banyak warga yang mengeluhkan raskin mereka berbau apek, berwarna kuning serta berkutu,” tutur Supono, kemarin. Warga, kata dia, tak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Kendati menggerutu, warga tetap saja mengonsumsi raskin tak layak konsumsi itu dengan alasan terpaksa.
Namun, sebelum mengonsumsi, warga terlebih dahulu mengolah raskin tersebut agar bisa dikonsumsi. Salah satunya dengan cara menyelep ulang. “Diselep lagi agar bisa lebih putih. Kalau tidak, ya dicampur dengan beras yang berkualitas bagus. Kalau langsung dimasak, rasanya tidak layak dikonsumsi,” ucapnya. Kasus raskin berkualitas buruk seperti ini ujar Supono, tak hanya kali ini saja dialami warga. Menurutnya, pada bulan-bulan sebelumnya, kualitas raskin yang diterima juga tak jauh berbeda.
Karenanya, dia menyesalkan kenapa kasus yang sama terjadi berulang-ulang. Meski harus menebus dengan harga yang murah, seharusnya Bulog memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi. “Jangan karena beras murah lantas diberikan kualitas yang buruk. Kasihan masyarakat,” ucapnya. Sebenarnya, lanjut Supono, raskin yang berkualitas buruk itu bisa saja dikembalikan ke desa untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Bulog. Namun, kata dia, cara ini juga membutuhkan waktu karena pihaknya harus mengecek semua kondisi raskin yang diterima ratusan warga.
“Harusnya sebelum dikirim ke desa, Bulog mengecek dulu kualitasnya. Sebab, jika sudah sampai di desa, sulit untuk dikembalikan,” tandasnya. Kabar buruknya kualitas raskin yang diterima warga Desa Tanjungwadung ini belum sampai kepada Bulog Subdrive II Surabaya Selatan. Namun Bulog berjanji bakal mengganti raskin jika memang masyarakat menilai raskin yang mereka terima itu dianggap tak layak konsumsi. “Belum ada laporan sampai saat ini. kalau memang raskinnya buruk, silakan pihak desa mengembalikan dan akan kami ganti dengan yang baru,” kata Kasubdrive II Bulog Surabaya Selatan, Nurman Susilo.
Ia mengatakan, seharusnya pihak desa mengecek terlebih dahulu kualitas raskin sebelum dibagikan kepada warga. Dengan begitu, pihak desa bisa dengan mudah meminta beras pengganti. Dengan begitu, Bulog akan lebih cepat memberikan beras pengganti dengan kualitas yang baik. “Pada saat pengiriman, kami sertakan berita acara pemeriksaan. Setelah dilakukan pengecekan dan tidak ada masalah, berita acara itu ditandatangani. Jadi kalau memang diteliti dari awal, bisa langsung dikembalikan ke Bulog kalau kualitasnya buruk,” ujarnya.
Nurman mengungkapkan, tak ada batasan waktu bagi pemerintah desa untuk mengembalikan raskin yang dinilai tak laik konsumsi itu. Pemerintah desa hanya perlu melaporkan kepada Satuan Kerja (Satker) Bulog di tingkat kecamatan atau kabupaten setempat, sehingga bisa langsung dilakukan penggantian. “Bisa kapan saja dikembalikan. Kita akan ganti dengan yang baru. Saya juga minta kepada desa lainnya untuk mengecek dahulu sebelum raskin dibagikan,” ucapnya.
JOMBANG– Warga miskin di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang mengeluhkan buruknya beras miskin (raskin) yang dikirim Subdrive II Bulog Surabaya Selatan.
Selain bau dan berwarna kuning, raskin juga berkutu. Keluhan warga itu muncul saat mereka membuka karung raskin yang dikirim Sabtu (8/10). Merasa beras yang diterima tak layak konsumsi, mereka m-elapor kepada aparat desa setempat. Di desa ini, sebanyak 503 karung raskin yang dibagikan kepada warga. Dari jumlah itu, rata-rata kondisi raskin berkualitas buruk dan tak layak konsumsi. Protes warga itu muncul lantaran tak hanya kali ini saja raskin yang mereka terima berkualitas buruk. Kepala Desa Tanjungwadung, Supono, tak menampik jika raskin yang diterima warganya itu berkualitas buruk.
Dikatakan, hampir semua penerima raskin mengeluhkan buruknya kualitas beras murah bersubsidi itu. “Hampir semuanya berkualitas buruk. Memang banyak warga yang mengeluhkan raskin mereka berbau apek, berwarna kuning serta berkutu,” tutur Supono, kemarin. Warga, kata dia, tak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Kendati menggerutu, warga tetap saja mengonsumsi raskin tak layak konsumsi itu dengan alasan terpaksa.
Namun, sebelum mengonsumsi, warga terlebih dahulu mengolah raskin tersebut agar bisa dikonsumsi. Salah satunya dengan cara menyelep ulang. “Diselep lagi agar bisa lebih putih. Kalau tidak, ya dicampur dengan beras yang berkualitas bagus. Kalau langsung dimasak, rasanya tidak layak dikonsumsi,” ucapnya. Kasus raskin berkualitas buruk seperti ini ujar Supono, tak hanya kali ini saja dialami warga. Menurutnya, pada bulan-bulan sebelumnya, kualitas raskin yang diterima juga tak jauh berbeda.
Karenanya, dia menyesalkan kenapa kasus yang sama terjadi berulang-ulang. Meski harus menebus dengan harga yang murah, seharusnya Bulog memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi. “Jangan karena beras murah lantas diberikan kualitas yang buruk. Kasihan masyarakat,” ucapnya. Sebenarnya, lanjut Supono, raskin yang berkualitas buruk itu bisa saja dikembalikan ke desa untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Bulog. Namun, kata dia, cara ini juga membutuhkan waktu karena pihaknya harus mengecek semua kondisi raskin yang diterima ratusan warga.
“Harusnya sebelum dikirim ke desa, Bulog mengecek dulu kualitasnya. Sebab, jika sudah sampai di desa, sulit untuk dikembalikan,” tandasnya. Kabar buruknya kualitas raskin yang diterima warga Desa Tanjungwadung ini belum sampai kepada Bulog Subdrive II Surabaya Selatan. Namun Bulog berjanji bakal mengganti raskin jika memang masyarakat menilai raskin yang mereka terima itu dianggap tak layak konsumsi. “Belum ada laporan sampai saat ini. kalau memang raskinnya buruk, silakan pihak desa mengembalikan dan akan kami ganti dengan yang baru,” kata Kasubdrive II Bulog Surabaya Selatan, Nurman Susilo.
Ia mengatakan, seharusnya pihak desa mengecek terlebih dahulu kualitas raskin sebelum dibagikan kepada warga. Dengan begitu, pihak desa bisa dengan mudah meminta beras pengganti. Dengan begitu, Bulog akan lebih cepat memberikan beras pengganti dengan kualitas yang baik. “Pada saat pengiriman, kami sertakan berita acara pemeriksaan. Setelah dilakukan pengecekan dan tidak ada masalah, berita acara itu ditandatangani. Jadi kalau memang diteliti dari awal, bisa langsung dikembalikan ke Bulog kalau kualitasnya buruk,” ujarnya.
Nurman mengungkapkan, tak ada batasan waktu bagi pemerintah desa untuk mengembalikan raskin yang dinilai tak laik konsumsi itu. Pemerintah desa hanya perlu melaporkan kepada Satuan Kerja (Satker) Bulog di tingkat kecamatan atau kabupaten setempat, sehingga bisa langsung dilakukan penggantian. “Bisa kapan saja dikembalikan. Kita akan ganti dengan yang baru. Saya juga minta kepada desa lainnya untuk mengecek dahulu sebelum raskin dibagikan,” ucapnya.
Langganan:
Postingan (Atom)