Senin, 16 November 2015

Menteri Perdagangan Langgar UU Pangan

Senin,16 November 2015

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)Henri Saragih menyatakan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong diduga telah melanggar undang-undang. Dia pun mendukung tuntutan agar Lembong mundur dari Kabinet Kerja, karena mengimpor beras.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menuding Menteri Perdagangan Thomas Lembong tunduk pada tekanan mafia beras. Karena itu, dia mendesak Thomas Lembong mundur atau Kementerian Perdagangan dibubarkan.

Secara prosedural, menurut Henri Saragih, merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, tindakan impor pangan merupakan perbuatan yang melanggar. Pasalnya impor pangan hanya boleh dilakukan apabila persediaan pangan dalam negeri sudah tidak mencukupi.

Saat ini, menurut Henri, Menteri Pertanian menyatakan Indonesia masih cukup beras. “Karena itu Mendag sudah melanggar UU Pangan,” ujar Henri Saragih dihubungi suaramerdeka.com di Jakarta, Senin (16/11).

Mendag dinilai mengimpor beras tanpa perserujuan Kementan. Padahal posisi Kementan dalam urusan pangan adalah pelaksana harian Dewan Pangan Nasional (DKP) yang diketuai langsung oleh Presiden.

Terpisah, Ketua LSM Protanikita Bonang mengingatkan, dalam UU tentang Pangan, Presiden telah diperintahkan membentuk Lembaga Pangan paling lambat tiga tahun setelah UU tersebut diundangkan.

“Tiga tahun setelah diundangkan berarti Presiden mempunyai waktu beberapa minggu lagi untuk mengumumkan terbentuknya lembaga pangan,” ujar Bonang.

Masalahnya, hingga saat ini perdebatan di internal pemerintahan tentang lembaga bidang pangan ini tidak kunjung selesai. “Waktu tiga tahun saja tidak cukup bagi pemerintah untuk menyepakati nama institusinya,” tegas dia.

Mengingat batas waktu yang diamanatkan dalam UU Pangan untuk membentuk institusi pangan, Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Peraturan Presiden terkait kelembagaan dimaksud. “Sebab, kalau pada akhir November 2015 Presiden tidak juga memenuhi perintah UU Pangan, berarti Presiden Jokowi tidak menjalankan perintah UU tentang Pangan,” tandasnya.
(A Adib/CN41/SMNetwork)

http://berita.suaramerdeka.com/menteri-perdagangan-langgar-uu-pangan/

Bravo Menteri Susi Ranking Satu Menteri Berkinerja Baik

Minggu, 15 Nov 2015
90340155_620.jpg

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - SETARA Institute mengeluarkan peringkat menteri berkinerja baik. Hasilnya, tiga menteri menempati ranking terbaik dari kalangan profesional dan tujuh menteri berlatar belakang Partai Politik (Parpol)

Direktur Riset SETARA Ismail Hasani dalam jumpa pers di Kantor SETARA Institute, Jakarta, Minggu (15/11/2015) mengatakan, hasil ini sedikit banyak menunjukan bagaimana kontribusi para menteri di kabinet Jokowi.

"Ini temuan yang menarik," katanya.

Adapun peringkat 10 besar menteri berkinerja terbaik adalah sebagai berikut

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan skor 8,29,

2. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan skor 8,

3. Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dengan skor 7,86.

4. Mendikbud Anies Baswedan masuk kategori menteri berkinerja baik dengan skor 7,57,

5. Menteri PAN&RB Yuddy Chrisnandi dengan skor 7,29,

6 Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan skor 7,29.

7. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dengan skor 7,14

8. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dengan skor 7,14,

9. Menteri Desa Marwan Jafar dengan skor 7,

10. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dengan skor 6,86.

Adapun parameter yang digunakan dalam menentukan menteri berkinerja baik adalah dengan menggunakan tujuh indikator sebagai alat ukur diantaranya kepemimpinan dengan indikator utama komunikasi politik, dukungan politik parlemen dengan indikator sumber rekrutmen menteri, kinerja dengan indikator perencanaan serta serapan anggaran dan capaian kinerja, dan kompetensi dengan indikator latar belakang penyidikan dan pengalaman materi.(lih)

http://www.teropongsenayan.com/21218-bravo-menteri-susi-ranking-satu-menteri-berkinerja-baik

Daerah Perketat Perdagangan Beras

Senin, 16 November 2015

DALAM merespons temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang adanya praktik kartel beras di daerah sentra produksi beras, pemerintah daerah pun memperketat pengawasan perdagangan komoditas pangan utama itu di wilayah masing-masing.

Para kepala daerah juga menggandeng aparat kepolisian untuk menelusuri dugaan praktik persekongkolan sekelompok pengusaha beras yang memainkn harga.

Bupati Temanggung, Jateng, Bambang Sukarno mengaku tidak menyadari bahwa gejolak harga beras di daerahnya akibat praktik kartel.

"Kami akan mengecek dulu apakah memang ada yang memainkan beras. Jika ada, pasti akan ditindak tegas," tegasnya saat ditemui kemarin.

Kepala Kepolisian Resor Temanggung Ajun Komisaris Besar Wahyu Wim Harjanto pun menimpali pihaknya akan membantu mengawasi potensi permainan beras oleh pihak-pihak yang hanya ingin meraup keuntungan dengan cara tidak sehat.

Wakil Bupati Lembata, NTT, Viktor Mado Watun juga sudah mencium adanya kartel beras di Lembata lantaran fluktuasi harga beras di wilayahnya tidak wajar.

"Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, saya minta segera mendata penjual beras dengan harga Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram agar bisa dikonfirmasikan," ujarnya.

Begitu pula Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang juga meminta polisi, dinas perdagangan, dan Bulog mengawasi distribusi beras di masyarakat, termasuk menyeret pengusaha nakal yang melakukan persekongkolan harga beras ke ranah hukum.

Untuk memutus rantai kartel beras di Sulawesi Selatan, Kepala Divre Bulog Sulsel Abdul Muis Ali mengungkapkan pihaknya selalu terjun langsung untuk membeli gabah kepada petani.

Harga yang bisa diterima petani pun menjadi cara Bulog mengatasi manipulasi kartel dalam memainkan gabah di petani.

"Jika Bulog memegang kendali pasar, sudah dipastikan kartel-kartel ini akan kewalahan dalam memainkan peredaran beras," tegasnya.

Pengamat pertanian IPB Hermanto Siregar menilai struktur pasar untuk beberapa komoditas pertanian termasuk beras ialah oligopoli, atau dikuasai hanya oleh segelintir pelaku usaha.

"Selama ini, menurut pantauan saya, belum ada tindakan yang mengarah ke upaya kartel beras. Tapi kalau memang terbukti ada yang bekerja sama menahan stok agar harga tinggi, harus segera ditindak," ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Jangan coba-coba
Ketua KPPU Syarkawi Ra'uf menegaskan agar para pengusaha beras tidak coba-coba memanfaatkan situasi yang serbatidak pasti terkait dengan beras.

Saat ini KPPU sedang dalam tahap pemantauan dan akan masuk ke tahap penyelidikan. Kalau ada dua alat bukti, baru diproses ke persidangan.

"Kita akan memperkarakan mereka, memberikan denda, dan mencabut perizinan usaha. Presiden Jokowi mendukung KPPU untuk mencabut izin usaha mereka," tegasnya, kemarin. (PT/HK/LN/Mus/X-10)


http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/17110/Daerah-Perketat-Perdagangan-Beras/2015/11/16

Ada Beras Impor Vietnam, Pedagang Tak Berani Timbun Beras

Senin, 16 November 2015

Jakarta -Rata-rata pedagang di Pasar Induk Cipinang (PIC), Jakarta Timur, menyambut baik langkah pemerintah mengimpor beras asal Vietnam. Pasalnya, tanpa stok beras di gudang Bulog, pedagang-pedagang beras kelas kakap diprediksi bakal menimbun stok beras untuk mengendalikan harga.
“Ada yang perusahaan swasta yang punya gudang besar. Mereka ini yang mainnya ratusan sampai ribuan ton sebulannya, kalau kita pedagang sini hanya puluhan ton sebulan, memang ada yang bisa simpan ratusan ton, tapi nggak banyak,” kata Uwi, salah seorang pedagang grosir beras PIC yang ditemui detikFinance, Minggu (15/11/2015).

Menurut Uwi, dengan kepemilikan gudang beras, perusahaan-perusahaan swasta akan menahan stoknya hingga awal tahun nanti ketika pasokan beras langka akibat kemarau panjang tahun ini.

“Kalau pemerintah (Bulog) punya stok resiko juga buat tahan pasokan beras di gudang. Dia pegang stok besar, praktis jadi pengendali harga. Padahal panen puncak harus nunggu bulan keempat, stok bulan kedua sama ketiga kan tergantung sekali dengan produksi sekarang,” terang Uwi.

Uwi mengatakan, meski ada impor beras, harga di pedagang juga relatif stabil meski ada kenaikan antara Rp 100-500/kg. Hal ini terjadi lantara beras Vietnam yang sudah masuk masih disimpan di gudang Bulog.

“Tahu beras sudah masuk, tapi masih di gudang Bulog. Berasnya kan banyak sekali, tapi kita belum tahu jenis berasnya apa, harganya nanti berapa, apa ada operasi pasar atau bagaimana, kita di sini belum ada yang tahu,” ungkap Uwi.

Dari pantauan detikFinance, harga beras terendah di PIC saat ini adalah Rp 7.500/kg dan harga paling tinggi adalah beras Pandan Wangi Cainjur yang dipatok Rp 13.000/kg.

Sementara, harga beras lokal yang setara dengan kualitas beras impor Vietnam yakni IR 64 adalah Rp 9.000/kg untuk kualitas IV, Rp 9.400/kg kualitas III, Rp 10.000/kg kualitas II, dan Rp 10.500/kg kualitas I.

Harga janis beras medium lainnya dari jenis Muncul dan Ramos saat dihargai sebesar Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 10.500 beras kualitas II, Rp 11.000 beras kualitas I, dan Rp 12.000 untuk kualitas super.

Sementara beras premium dari jenis Pandan Wangi Cianjur saat ini dipatok seharga Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 12.000/kg untuk kualitas II, dan Rp 13.000/kg untuk kualitas I.

(ang/ang)

Pemerintah Izinkan Bulog Impor 10 Ribu Sapi New Zealand

Senin, 16 November 2015

Jakarta, SBSINews–Pemerintah telah memberikan izin impor daging sapi sebanyak 10 ribu ton dari New Zealand untuk Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Akan ada impor daging dari New Zealand, kira-kira 10 ribu ton daging,” kata Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Jumat (25/9).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengungkapkan impor daging sapi itu dilakukan untuk menjaga pasokan daging domestik pada bulan depan.

“(Impor daging sapi) itu untuk bulan depan cukup tapi untuk bulan-bulan berikutnya masih akan dibicarakan lagi dengan New Zealand karena di sana sedang ada situasi yang membuat mereka keliahatannya harus memotong sapi perahnya,” ujar Darmin.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih menegaskan pernyataan Darmin. Saat ini pemerintah tinggal menunggu realisasi impor daging dari Bulog.

“Dia (Bulog) kan mesti cek juga harga dan lain sebagainya supaya jangan setelah diimpor harganya justru mahal,” kata Karyanto di kantornya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong berencana menerbitkan lebih banyak lagi izin impor sapi sampai akhir tahun untuk menekan harga daging yang masih tinggi. Jika Rahmat Gobel, menteri yang digantikannya telah mengizinkan impor 50 ribu ekor sapi, Thomas menyebut siap menerbitkan izin impor antara 200 ribu-300 ribu ekor sapi.

Mantan Chief Executive Officer (CEO) Quvat Capital itu mengaku telah berdiskusi mengenai hal tersebut dengan Kementerian Pertanian. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman disebutnya sudah menyetujui rencana mengguyur pasar dengan daging sapi yang akan diimpor oleh Perusahaan Umum Bulog tersebut. (CNN Indonesia/ Cob)

http://sbsinews.com/politik/pemerintah-izinkan-bulog-impor-10-ribu-sapi-new-zealand/

Bulog: Beras Impor Belum Disalurkan ke Pasar

Minggu, 15 November 2015

Jakarta - Bulog menegaskan beras impor asal Vietnam belum disalurkan ke pasar, meskipun sebagian sudah masuk ke gudang-gudangnya. Pengapalan beras yang masuk dari Vietnam dipastikan terus berlanjut dengan volume 300-350.000 ton per bulan, tergantung pada kemampuan muat di pelabuhan asal.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, menjelasakan, impor beras dilakukan untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. Kendati demikian, perusahaan plat merah itu menyatakan tetap terus berusaha mencari pasokan beras dari petani lokal. "Beras impor belum kami keluarkan. Nanti, setelah semua stok (beras lokal) di gudang habis," kata Djarot di Jakarta, Jumat malam (13/11).

Sekedar informasi, pemerintah Indonesia dan Vietnam telah menyepakati kontrak pasokan beras sebanyak 1 juta ton kepada Indonesia, yang akan dialokasikan untuk pemenuhan cadangan pemerintah di gudang Bulog. Selain itu, pemerintah juga sedang bernegosiasi dengan Thailand untuk mengimpor 500.000 ton beras dengan tujuan sama.

"Negosiasi dengan Thailand masih berlangsung karena harga beras di negara juga mulai bergerak naik,” ungkap Djarot.

Sementara itu, Djarot mengatakan, pihaknya telah menyalurkan beras PSO pada September lalu sebanyak dua kali. Sedangkan penyaluran beras PSO untuk November baru sebagian, karena masih menunggu Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Daerah (Pemda). Jatah alokasi beras PSO adalah 234.000 ton per sekali penyaluran.

Sebelumnya, Bulog pernah menyampaikan, stok pada akhir tahun ini kemungkinan hanya akan ada pada level 800-900.000 ton setara beras. Stok tersebut mencakup beras komersial dan beras PSO yang menjadi tugas Bulog, yang telah memperhitungkan alokasi beras sejahtera (rastra) sebanyak 14 kali.

"Yang jelas Bulog siap menyalurkan saja, Ibu Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa) sudah mengingatkan para Pemda yang belum menerbitkan SPA. Yang pasti, untuk menjalankan kewajiban PSO, kami sampaikan hingga akhir Desember 2015 masih oke," tegas Djarot.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/322232-bulog-beras-impor-belum-disalurkan-ke-pasar.html

Sabtu, 14 November 2015

Semarang Aman dari Beras Impor

Jumat, 13 November 2015

SEMARANG -Beras impor asal Vietnam belum masuk ke sejumlah pasar tradisional Kota Semarang. Pantauan Suara Merdeka kemarin, beras impor belum ditemukan di sejumlah pasar. Sebagian besar beras yang dijual pedagang diproduksi di Grobogan, Klaten, Indramayu, Karawang dan masih banyak lagi. ”Di sini gak jual beras impor Vietnam. Yang ada adalah beras dalam negeri. Rata-rata berasal dari Grobogan dan Indramayu,” tutur Indrajaya salah satu pedagang beras di Pasar Gayamsari, kemarin. Selama ini ia mengambil pasokan langsung dari petani di beberapa daerah. Setiap harinya ia mendapat pasokan sekitar satu ton beras berbagai jenis. Harganya pun relatif stabil. Seperti, harga beras C4 mencapai Rp 9.500/kg, beras jenis mentik wangi Rp 11.000/kg dan beras merah Rp 11.500/kg. Dikatakan Indra, kendati musim kekeringan melanda di sejumlah kota penghasil beras, pasokan relatif aman dan cukup. Bahkan bisa dikatakan masih sangat cukup sehingga ia tidak perlu lagi mendapatkan beras impor. ”Kalaupun ada, masyarakat mungkin lebih memilih beras lokal. Karena rasa dan kualitasnya lebih baik dibanding beras impor,” katanya. Pedagang beras di Pasar Dargo, Iman Syafi’i mengatakan, beras impor sebaiknya tak masuk di wilayah Semarang maupun di Provinsi Jateng. Sebab, dikhawatirkan dapat merusak harga dan merugikan petani lokal. Terlebih lagi, harga juga cenderung stabil meskipun kemarau panjang mempengaruhi produksi beras. ”Kalaupun harga naik, itupun hanya Rp 100-500 per kilogram sekitar sebulan lalu. Namun, sekarang harga cenderung stabil, tidak ada kenaikan,” ungkapnya. Harga beras Pandan Wangi saat ini mencapai sekitar Rp 12.500/kg, Cisadane Rp Rp 11.000/kg-11.300/kg, Bramo Rp 11.000/kg, C4 Rp 9.000-9.500/kg, Bramo Rp 12.000/kg dan Sedani Rp 10.000/kg. Kepala Perum Bulog Sub Divre I Semarang, Sugiarni menuturkan, di wilayah Semarang dan Jateng tidak mengimpor beras karena persediaan beras lokal masih cukup. ”Semarang termasuk surplus beras. Jadi, tidak perlu mendapatkan beras impor dari Vietnam,” tandasnya.

Sampai saat ini persediaan beras miskin (raskin) masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai Desember mendatang. Tercatat, stok Bulog Sub Divre I Semarang sekarang ini mencapai 5.600 ton yang masih cukup memenuhi masyarakat sampai 2,5 bulan ke depan. Serap Beras Premium Pasokan Bulog saat ini sekitar 14.000 ton. Tahun ini ia memasang target penyerapan dari petani sebanyak 95.000 ton. Setiap bulan Bulog membutuhkan beras 5.600 ton yang diberikan kepada 372.645 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Belum lagi, masih tersisa stok komersial sebanyak 31.000 ton. Selain medium, Bulog Divisi Regional Jawa Tengah melaksanakan penyerapan beras premium. Jumlah penyerapannya melebihi target awal. Kepala Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengatakan target penyerapan beras premium pada tahun ini, sesuai dengan aturan pusat 100 ribu ton, tetapi saat ini sudah 121 ribu ton. Persediaan beras premium yang besar kami harapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan stabilisasi harga. ”Persediaan beras premium bermanfaat untuk mengantisipasi kenaikan harga yang mungkin terjadi, beberapa bulan ke depan,î tutur dia, kemarin. Prediksi kenaikan harga beras tersebut, lanjut dia, seiring dengan mulai memasuki musim tanam padi. Dengan begitu, tingkat serapan beras oleh Bulog dipastikan juga akan menurun. ”Saat ini, tingkat serapan beras Bulog setiap hari sudah turun menjadi 1.500 ton, itu terdiri atas beras premium dan medium. Tingkat serapan tersebut turun sekitar 25% dari bulan sebelumnya yang 2.000 ton per hari,” jelas Usep. (K14,K3-91)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/semarang-aman-dari-beras-impor/