Kamis, 4 Februari 2016
JAKARTA, suaramerdeka.com – Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, tidak lama lagi pemerintah segera mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 dan harga dasar (HD) gabah/beras.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menko dan akan segera dikeluarkan HPP gabah 2016,” tegas Djarot dihubungi di Jakarta Rabu (3/2).
Hal itu disampaikan menanggapi kritik anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga, Mauladi dan sejumlah pegiat pertanian bahwa Kementerian terkait pangan dan Bulog dinilai lambah karena belum menetapkan HPP dan harga dasar gabah/beras untuk musim tanam 2016.
Perum Bulog sendiri mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan HPP 2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani. Usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pascaditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
HPP itu, menurut Djarot, ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data BPS.
Selain penetapan HPP, perlu juga diterapkan HD gabah maupun beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga untuk mengoptimalkan penyerapan beras petani saat panen raya karena Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut.
Jadi nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya, dan HPP yang sifatnya fleksibel. Aturan keduanya baik HD maupun HPP yang fleksibel nantinya akan tertuang dalam Inpres.
(A Adib/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/hpp-gabah-2016-segera-turun/
Kamis, 04 Februari 2016
Kinerja Lembaga Pangan Dinilai Buruk
Rabu, 3 Februari 2016
JAKARTA – Kinerja kementerian dan lembaga yang membidangi pangan, khususnya dalam pengamanan harga dasar gabah atau beras dinilai buruk. ‘’Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan Perum Bulog lamban dalam mengambil keputusan,’’ tutur Viva Yoga Mauladi, pimpinan Komisi IV DPR, kemarin.
Ia menanggapi kementerian dan lembaga yang belum menetapkan harga dasar gabah dan beras untuk musim tanam 2016. ‘’Mereka lamban dalam menetapkan harga dasar, seharusnya sudah ditetapkan Desember 2015,” imbuh dia. Akibatnya, lanjut politikus PAN itu, petani padi akan terusmenerus menjadi korban dan hidupnya tetap miskin.
Untuk mengatasi persoalan stok nasional 2016, kata dia, pemerintah harus berkomitmen membantu petani dengan menjamin harga dasar gabah dan beras Kinerja yang buruk sudah terjadi tahun lalu.
Harga dasar yang rendah membuat Bulog gagal menyerap gabah dan beras petani, sehingga terpaksa impor 2,5 juta ton dari Veitnam, Thailand, dan Pakistan.
Rahman Sabon, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menyatakan saat kunjungan kerja ke Ngawi dan Sragen, tanaman padi di sana menggembirakan. Panen Maret-Mei 2016, kata dia, sangat bagus apabila ditopang oleh komitmen pemerintah melindungi petani dengan harga dasar gabah.
Gagal Lagi
Dia menyayangkan, hingga sekarang harga dasar itu belum ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ditetapkan pada musim tanam ini, akan berakibat buruk pada penyerapan Bulog. Ada kemungkinan dana pengadaan gabah dan beras Bulog baru akan disetujui Februari ini, sehingga pencairan baru dilakukan pada akhir Maret.
‘’Efektif penggunaan anggaran diperkirakan baru bisa digunakan pertengahan April 2016. Padahal panen raya berakhir Maret,’’ujar dia. Jika demikian, menurut dia, Bulog gagal lagi menyerap beras dan gabah petani untuk cadangan stok nasional. Akhirnya, pemerintah harus menguras devisa untuk impor beras.
“Kasihan Presiden Joko Widodo yang punya komitnen tulus merealisasikan Nawacita untuk kesejahteraan rakyat dan petani. Swasembada untuk ketahanan dan kemandirian pangan jadi terhambat,” kata Bonang, Koordinator Nasional LSM Protanikita.
Dia menyarankan kepada pemerintah, agar kenaikan harga dasar gabah dan beras dapat dinikmati petani pada musim panen raya Maret-Mei 2016, ditetapkan dengan patokan 14% di atas FOB harga beras luar negeri. Selain itu, memperhatikan biaya produksi dan inflasi.
Pemerintah harus membuat petani padi menikmati panen tahun ini, apalagi pasar bebas ASEAN telah berlaku. “Kebijakan mesti bertujuan menolong petani padi, penggilingan padi, dan pedagang pangan UKM. Jangan sampai hanya dinikmati oleh para pedagang, importir, dan pencari rente,’’tandas dia.(di-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-lembaga-pangan-dinilai-buruk/
JAKARTA – Kinerja kementerian dan lembaga yang membidangi pangan, khususnya dalam pengamanan harga dasar gabah atau beras dinilai buruk. ‘’Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan Perum Bulog lamban dalam mengambil keputusan,’’ tutur Viva Yoga Mauladi, pimpinan Komisi IV DPR, kemarin.
Ia menanggapi kementerian dan lembaga yang belum menetapkan harga dasar gabah dan beras untuk musim tanam 2016. ‘’Mereka lamban dalam menetapkan harga dasar, seharusnya sudah ditetapkan Desember 2015,” imbuh dia. Akibatnya, lanjut politikus PAN itu, petani padi akan terusmenerus menjadi korban dan hidupnya tetap miskin.
Untuk mengatasi persoalan stok nasional 2016, kata dia, pemerintah harus berkomitmen membantu petani dengan menjamin harga dasar gabah dan beras Kinerja yang buruk sudah terjadi tahun lalu.
Harga dasar yang rendah membuat Bulog gagal menyerap gabah dan beras petani, sehingga terpaksa impor 2,5 juta ton dari Veitnam, Thailand, dan Pakistan.
Rahman Sabon, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menyatakan saat kunjungan kerja ke Ngawi dan Sragen, tanaman padi di sana menggembirakan. Panen Maret-Mei 2016, kata dia, sangat bagus apabila ditopang oleh komitmen pemerintah melindungi petani dengan harga dasar gabah.
Gagal Lagi
Dia menyayangkan, hingga sekarang harga dasar itu belum ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ditetapkan pada musim tanam ini, akan berakibat buruk pada penyerapan Bulog. Ada kemungkinan dana pengadaan gabah dan beras Bulog baru akan disetujui Februari ini, sehingga pencairan baru dilakukan pada akhir Maret.
‘’Efektif penggunaan anggaran diperkirakan baru bisa digunakan pertengahan April 2016. Padahal panen raya berakhir Maret,’’ujar dia. Jika demikian, menurut dia, Bulog gagal lagi menyerap beras dan gabah petani untuk cadangan stok nasional. Akhirnya, pemerintah harus menguras devisa untuk impor beras.
“Kasihan Presiden Joko Widodo yang punya komitnen tulus merealisasikan Nawacita untuk kesejahteraan rakyat dan petani. Swasembada untuk ketahanan dan kemandirian pangan jadi terhambat,” kata Bonang, Koordinator Nasional LSM Protanikita.
Dia menyarankan kepada pemerintah, agar kenaikan harga dasar gabah dan beras dapat dinikmati petani pada musim panen raya Maret-Mei 2016, ditetapkan dengan patokan 14% di atas FOB harga beras luar negeri. Selain itu, memperhatikan biaya produksi dan inflasi.
Pemerintah harus membuat petani padi menikmati panen tahun ini, apalagi pasar bebas ASEAN telah berlaku. “Kebijakan mesti bertujuan menolong petani padi, penggilingan padi, dan pedagang pangan UKM. Jangan sampai hanya dinikmati oleh para pedagang, importir, dan pencari rente,’’tandas dia.(di-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-lembaga-pangan-dinilai-buruk/
Bulog jual jagung Rp 3.600 per kg
JAKARTA. Perum Bulog mulai melepaskan jagung impor ke pasaran untuk menstabilkan harga. Pada saat ini, harga jagung lokal meroket hingga Rp 7.000 per kilogram (kg) dari rata-rata Rp 3.200 per kg.
Sementara Bulog melepas jagung seharga Rp 3.600 per kg di pasar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri pakan milik pelaku UMKM dan produsen pakan kelas industri.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman optimistis, harga jagung akan turun pasca Bulog melakukan Operasi Pasar (OP). Ia bilang, dalam operasi jagung Bulog di BLitar, Jawa Timur (Jatim), jagung dijual seharga Rp 3.600 per kg.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah selama ini untuk kepentingan petani maupun peternak. "Saya bela keduanya yakni petani dan peternak," klaim Amran, Rabu (3/2).
Kebijakan Mentan yang tidak mengeluarkan rekomendasi impor jagung sempat membuat harga jagung melambung tinggi. Bahkan meskipun berharga tinggi, para pelaku industri pakan ternak mengklaim pasokan jagung sulit ditemukan di pasaran.
Namun, setelah Bulog membeli jagung impor, dan melepasnya ke pasar, maka harga sudah kembali mulai stabil meskipun belum turun di semua tempat.
Asal tahu saja, Mentan melakukan peluncuran operasi pasar jagung di Gudang Perum Bulog Kabupaten Blitar. Dalam sambutanya dihadapan para petani dan peternak, Mentan menegaskan bahwa harga jagung di tingkat petani maupun peternak tidak boleh dipermainkan oleh siapapun.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-jual-jagung-rp-3600-per-kg
Sementara Bulog melepas jagung seharga Rp 3.600 per kg di pasar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri pakan milik pelaku UMKM dan produsen pakan kelas industri.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman optimistis, harga jagung akan turun pasca Bulog melakukan Operasi Pasar (OP). Ia bilang, dalam operasi jagung Bulog di BLitar, Jawa Timur (Jatim), jagung dijual seharga Rp 3.600 per kg.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah selama ini untuk kepentingan petani maupun peternak. "Saya bela keduanya yakni petani dan peternak," klaim Amran, Rabu (3/2).
Kebijakan Mentan yang tidak mengeluarkan rekomendasi impor jagung sempat membuat harga jagung melambung tinggi. Bahkan meskipun berharga tinggi, para pelaku industri pakan ternak mengklaim pasokan jagung sulit ditemukan di pasaran.
Namun, setelah Bulog membeli jagung impor, dan melepasnya ke pasar, maka harga sudah kembali mulai stabil meskipun belum turun di semua tempat.
Asal tahu saja, Mentan melakukan peluncuran operasi pasar jagung di Gudang Perum Bulog Kabupaten Blitar. Dalam sambutanya dihadapan para petani dan peternak, Mentan menegaskan bahwa harga jagung di tingkat petani maupun peternak tidak boleh dipermainkan oleh siapapun.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-jual-jagung-rp-3600-per-kg
BPK Mesti Audit Dana APBN untuk Beli Jagung Impor Ilegal
Kamis, 4 Februari 2016
Kalau DPR tolak keputusan mendag, berarti pembelian itu penyalahgunaan wewenang. Wajar jika muncul dugaan ada main mata antara importir dan oknum pembuat kebijakan.
JAKARTA. – Penggunaan dana APBN untuk membeli jagung impor ilegal yang tertahan di beberapa pelabuhan mesti menjadi objek audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebab, penggunaan anggaran negara oleh Bulog tersebut belum mendapatkan persetujuan DPR dan berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan.
Sebagaimana dikabarkan pemerintah memutuskan untuk membebaskan 445 ribu ton jagung impor ilegal yang sebelumnya ditahan di beberapa pelabuhan.
Langkah tersebut dilakukan usai kementerian perdagangan (kemendag) menggelar pertemuan dengan Bulog, asosiasi industri terkait, serta importir jagung. Kemudian, kemendag menugaskan Bulog untuk membelinya guna dijual ke peternak yang membutuhkan pakan ternak.
Padahal, kementerian pertanian (kementan) mengaku bakal konsisten tidak akan membebaskan jagung ilegal yang ditahan tersebut karena bertentangan dengan Permen No 57 Tahun 2015 yang menyebutkan impor jagung pakan ternak harus melalui rekomendasi kementan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengungkapkan sangat layak bila BPK melakukan audit investigasi penggunaan anggaran negara oleh Bulog untuk membeli jagung impor ilegal tersebut.
“Hal ini bisa menjadi preseden buruk, karena Bulog dijadikan penadah dan melegalisasi barang ilegal. Apapun yang ilegal jangan pernah diamankan karena akan merusak pasar, merusak perekonomian. BPK sangat perlu menelusuri penggunaan anggarannya, karena mengapa sampai bisa barang ilegal dibeli. Wajar kalau orang menduga ada main mata antara importir dan oknum pembuat kebijakan,” tegas dia saat dihubungi, Rabu (3/2).
Nafik menambahkan bukan tidak mungkin sejak awal proses impor jagung dengan dokumen tidak sah itu telah diskenariokan untuk diserap Bulog.
“Sangat mungkin dicurigai sebagai modus, dengan alasan sedang butuh tapi semuanya telah direkayasa sebelumnya. Orang yang merusak pasar harus dihukum, maka BPK dan aparat harus bertindak,” papar dia.
Salah Gunakan Wewenang
Sebelumnya, DPR menolak keras langkah pemerintah membeli jagung impor ilegal itu. Keputusan kemendag yang menugaskan Bulog untuk membeli jagung tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan kementan, Bulog, dan Asosiasi Pengusaha Industri Perunggasan di Jakarta, Selasa (2/1).
Sedangkan pengamat ekonomi dari UII Yogyakarta, Hudiyanto, berpendapat keputusan menteri perdagangan yang membebaskan jagung impor ilegal keluar dari pelabuhan kemudian memerintahkan Bulog untuk membelinya mesti dipertanggungjawabkan ke publik.
“DPR mesti proaktif menanyakannya ke mendag dan Bulog. Kalau DPR saja sudah tidak setuju dengan keputusan mendag itu berarti ada penyalahgunaan wewenang,” ujar dia. Menurut Hudiyanto, seharusnya pemerintah tidak boleh kalah oleh desakan importir.
Pemerintah juga harus konsisten menata kemandirian pangan dengan berbagai risiko yang akan dihadapai. “Kalau belum apa-apa sudah menyerah oleh desakan importir, ini sama saja membiarkan Indonesia masuk dalam perangkap permainan mafia importir.
Lalu, siapa yang melindungi petani dan peternak dalam negeri?” tukas dia. Ia pun menilai miskoordinasi antarmenteri terkait pangan, seperti pada kasus jagung impor ilegal itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai mismanajemen.
Akan tetapi, harus dilihat lebih jauh ke belakang bahwa hal tersebut dipelihara sekian lama untuk kompensasi bagi oknum pengambil kebijakan pemburu rente. “Ini anomali dalam proses ekonomi.
Inilah pekerjaan rumah bagi kedaulatan pangan, yakni berhadapan dengan pemburu rente yang diuntungkan dengan dalih pasar bebas,” tegas Hudiyanto.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menegaskan kepada Bulog untuk memprioritaskan pelayanan kepada petani dan peternak kecil.
“Saya minta kepada Perum Bulog untuk layani dulu petani dan peternak kecil. Baru layani pemain besar. Enggak perlu itu syarat NPWP, petani mana tahu itu NPWP. Enggak usah ribetribet, kalau ada yang dipersulit lapor saya,” kata Mentan di Jember, Jawa Timur, Rabu.
Amran juga mempersilakan peternak untuk menghubungi Bulog terdekat apabila membutuhkan jagung pakan ternak. Ia menjamin jagung pakan tersedia dengan harga yang terjangkau. “Bulog menjadi pengendali sehingga peternak kecil bisa mengambil jagung dengan harga di bawah 4.000 rupiah per kilogram,’’ papar dia. SB/YK/SM/ers/WP
http://www.koran-jakarta.com/bpk-mesti-audit-dana-apbn-untuk-beli-jagung-impor-ilegal/
Kalau DPR tolak keputusan mendag, berarti pembelian itu penyalahgunaan wewenang. Wajar jika muncul dugaan ada main mata antara importir dan oknum pembuat kebijakan.
JAKARTA. – Penggunaan dana APBN untuk membeli jagung impor ilegal yang tertahan di beberapa pelabuhan mesti menjadi objek audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebab, penggunaan anggaran negara oleh Bulog tersebut belum mendapatkan persetujuan DPR dan berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan.
Sebagaimana dikabarkan pemerintah memutuskan untuk membebaskan 445 ribu ton jagung impor ilegal yang sebelumnya ditahan di beberapa pelabuhan.
Langkah tersebut dilakukan usai kementerian perdagangan (kemendag) menggelar pertemuan dengan Bulog, asosiasi industri terkait, serta importir jagung. Kemudian, kemendag menugaskan Bulog untuk membelinya guna dijual ke peternak yang membutuhkan pakan ternak.
Padahal, kementerian pertanian (kementan) mengaku bakal konsisten tidak akan membebaskan jagung ilegal yang ditahan tersebut karena bertentangan dengan Permen No 57 Tahun 2015 yang menyebutkan impor jagung pakan ternak harus melalui rekomendasi kementan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengungkapkan sangat layak bila BPK melakukan audit investigasi penggunaan anggaran negara oleh Bulog untuk membeli jagung impor ilegal tersebut.
“Hal ini bisa menjadi preseden buruk, karena Bulog dijadikan penadah dan melegalisasi barang ilegal. Apapun yang ilegal jangan pernah diamankan karena akan merusak pasar, merusak perekonomian. BPK sangat perlu menelusuri penggunaan anggarannya, karena mengapa sampai bisa barang ilegal dibeli. Wajar kalau orang menduga ada main mata antara importir dan oknum pembuat kebijakan,” tegas dia saat dihubungi, Rabu (3/2).
Nafik menambahkan bukan tidak mungkin sejak awal proses impor jagung dengan dokumen tidak sah itu telah diskenariokan untuk diserap Bulog.
“Sangat mungkin dicurigai sebagai modus, dengan alasan sedang butuh tapi semuanya telah direkayasa sebelumnya. Orang yang merusak pasar harus dihukum, maka BPK dan aparat harus bertindak,” papar dia.
Salah Gunakan Wewenang
Sebelumnya, DPR menolak keras langkah pemerintah membeli jagung impor ilegal itu. Keputusan kemendag yang menugaskan Bulog untuk membeli jagung tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan kementan, Bulog, dan Asosiasi Pengusaha Industri Perunggasan di Jakarta, Selasa (2/1).
Sedangkan pengamat ekonomi dari UII Yogyakarta, Hudiyanto, berpendapat keputusan menteri perdagangan yang membebaskan jagung impor ilegal keluar dari pelabuhan kemudian memerintahkan Bulog untuk membelinya mesti dipertanggungjawabkan ke publik.
“DPR mesti proaktif menanyakannya ke mendag dan Bulog. Kalau DPR saja sudah tidak setuju dengan keputusan mendag itu berarti ada penyalahgunaan wewenang,” ujar dia. Menurut Hudiyanto, seharusnya pemerintah tidak boleh kalah oleh desakan importir.
Pemerintah juga harus konsisten menata kemandirian pangan dengan berbagai risiko yang akan dihadapai. “Kalau belum apa-apa sudah menyerah oleh desakan importir, ini sama saja membiarkan Indonesia masuk dalam perangkap permainan mafia importir.
Lalu, siapa yang melindungi petani dan peternak dalam negeri?” tukas dia. Ia pun menilai miskoordinasi antarmenteri terkait pangan, seperti pada kasus jagung impor ilegal itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai mismanajemen.
Akan tetapi, harus dilihat lebih jauh ke belakang bahwa hal tersebut dipelihara sekian lama untuk kompensasi bagi oknum pengambil kebijakan pemburu rente. “Ini anomali dalam proses ekonomi.
Inilah pekerjaan rumah bagi kedaulatan pangan, yakni berhadapan dengan pemburu rente yang diuntungkan dengan dalih pasar bebas,” tegas Hudiyanto.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menegaskan kepada Bulog untuk memprioritaskan pelayanan kepada petani dan peternak kecil.
“Saya minta kepada Perum Bulog untuk layani dulu petani dan peternak kecil. Baru layani pemain besar. Enggak perlu itu syarat NPWP, petani mana tahu itu NPWP. Enggak usah ribetribet, kalau ada yang dipersulit lapor saya,” kata Mentan di Jember, Jawa Timur, Rabu.
Amran juga mempersilakan peternak untuk menghubungi Bulog terdekat apabila membutuhkan jagung pakan ternak. Ia menjamin jagung pakan tersedia dengan harga yang terjangkau. “Bulog menjadi pengendali sehingga peternak kecil bisa mengambil jagung dengan harga di bawah 4.000 rupiah per kilogram,’’ papar dia. SB/YK/SM/ers/WP
http://www.koran-jakarta.com/bpk-mesti-audit-dana-apbn-untuk-beli-jagung-impor-ilegal/
Rabu, 03 Februari 2016
Polisi Gagalkan Penyelundupan Beras
Rabu, 3 Februari 2016
Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Jambi menggagalkan upaya penyelundupan 20 ton beras dari Malaysia dengan tujuan Provinsi Jambi. Direktur Polair Polda Jambi Kombes Yulius Bambang Karyanto di Jambi, (02/02), mengatakan kapal yang mengangkut beras selundupan itu ditangkap di perairan Muara Sungai Pengabuan, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada 31 Januari.
Beras selundupan tanpa merek tersebut diangkut dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Diego Costa yang dinakhodai Zainudin, 45, warga Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Penangkapan tersebut bermula dari kecurigaan personel Ditpolair yang sedang berpatroli melihat sebuah kapal melintas. Saat diperiksa, kapal itu mengangkut jagung sebanyak 80 ton dan 20 ton beras. Untuk bawaan beras tidak terdaftar dalam manifes dan dokumen yang sah dari negara asal.
Dia menjelaskan, saat ini nakhoda masih diperiksa anggota Ditpolair Jambi dan belum ada penetapan tersangka pada kasus ini. Perkara ini juga menyangkut dengan kepabeanan terkait dengan izin membawa barang. Sementara itu, sedikitnya 120 ribu ton beras impor asal Vietnam dan Thailand sedang tersimpan di Gudang milik Bulog Divre Jawa Timur. “Beras hanya transit di Jatim kemudian diedarkan,” kata Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Surabaya Utara Agus Sutarto di Surabaya. Dia menjelaskan, beras itu akan disalurkan ke beberapa daerah.
“Yang transit itu sudah ada 120 ribu ton, yang tersalurkan sekitar 90 ribu ton. Itu untuk Indonesia timur dan juga wilayah barat seperti Medan, Kalimantan, Jawa Tengah juga,” ujarnya. Untuk penyaluran, sambung Agus, hanya bisa melakukan jika ada perintah dari pusat. Dia juga menjamin beras impor tersebut tak akan masuk ke pasar Jatim. “Jatim stoknya masih cukup sampai April, jadi tidak butuh beras impor. Jatim masih surplus. Kami tidak sampai makan beras impor, tapi provinsi lain membutuhkan. Untuk proses transit beras impor di Jatim, saya jamin aman,” katanya.
Harga naik
Harga beras di 10 Kabupaten/Kota Bengkulu terus naik mencapai Rp180 ribu dari Rp150 ribu per kaleng. Satu kaleng setara dengan 20 kilogram. Siti, 42, pedagang beras di Pasar Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengatakan beras di pasaran di Kabupaten Mukomuko didominasi beras asal Sumatra Barat dan Lampung. Kenaikan harga beras juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah, sehingga Pemkab Klaten siap menggelar operasi pasar (OP) beras.
“Rastra (beras untuk rakyat sejahtera) sudah disalurkan, tapi harga belum juga turun. Karena itu, perlu digelar OP,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Klaten Sri Hadi. Dengan OP, diharapkan harga beras turun. Saat ini, harga beras jenis IR-64 Rp9.500 per kg, C-4 Super Rp10.000 per kg, Mamberamo Rp10.500 per kg, dan Menthik Wangi Rp11.000 per kg. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat di Malang, Jawa Timur, meminta petani untuk menjual gabah hasil panen mereka ke Bulog karena Bulog harus tetap memiliki stok yang cukup dan mendistribusikannya ketika harga beras tinggi. “Bulog ini merupakan garda depan untuk menstabilkan harga pangan sehingga harus selalu memiliki stok yang cukup karena sewaktu-waktu harus melakukan OP pada saat dibutuhkan untuk menstabilkan harga beras,” kata Amran. (FL/MY/JS/BB/Ant/N-2)
http://mediaindonesia.com/news/read/27012/polisi-gagalkan-penyelundupan-beras/2016-02-03
Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Jambi menggagalkan upaya penyelundupan 20 ton beras dari Malaysia dengan tujuan Provinsi Jambi. Direktur Polair Polda Jambi Kombes Yulius Bambang Karyanto di Jambi, (02/02), mengatakan kapal yang mengangkut beras selundupan itu ditangkap di perairan Muara Sungai Pengabuan, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada 31 Januari.
Beras selundupan tanpa merek tersebut diangkut dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Diego Costa yang dinakhodai Zainudin, 45, warga Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Penangkapan tersebut bermula dari kecurigaan personel Ditpolair yang sedang berpatroli melihat sebuah kapal melintas. Saat diperiksa, kapal itu mengangkut jagung sebanyak 80 ton dan 20 ton beras. Untuk bawaan beras tidak terdaftar dalam manifes dan dokumen yang sah dari negara asal.
Dia menjelaskan, saat ini nakhoda masih diperiksa anggota Ditpolair Jambi dan belum ada penetapan tersangka pada kasus ini. Perkara ini juga menyangkut dengan kepabeanan terkait dengan izin membawa barang. Sementara itu, sedikitnya 120 ribu ton beras impor asal Vietnam dan Thailand sedang tersimpan di Gudang milik Bulog Divre Jawa Timur. “Beras hanya transit di Jatim kemudian diedarkan,” kata Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Surabaya Utara Agus Sutarto di Surabaya. Dia menjelaskan, beras itu akan disalurkan ke beberapa daerah.
“Yang transit itu sudah ada 120 ribu ton, yang tersalurkan sekitar 90 ribu ton. Itu untuk Indonesia timur dan juga wilayah barat seperti Medan, Kalimantan, Jawa Tengah juga,” ujarnya. Untuk penyaluran, sambung Agus, hanya bisa melakukan jika ada perintah dari pusat. Dia juga menjamin beras impor tersebut tak akan masuk ke pasar Jatim. “Jatim stoknya masih cukup sampai April, jadi tidak butuh beras impor. Jatim masih surplus. Kami tidak sampai makan beras impor, tapi provinsi lain membutuhkan. Untuk proses transit beras impor di Jatim, saya jamin aman,” katanya.
Harga naik
Harga beras di 10 Kabupaten/Kota Bengkulu terus naik mencapai Rp180 ribu dari Rp150 ribu per kaleng. Satu kaleng setara dengan 20 kilogram. Siti, 42, pedagang beras di Pasar Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengatakan beras di pasaran di Kabupaten Mukomuko didominasi beras asal Sumatra Barat dan Lampung. Kenaikan harga beras juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah, sehingga Pemkab Klaten siap menggelar operasi pasar (OP) beras.
“Rastra (beras untuk rakyat sejahtera) sudah disalurkan, tapi harga belum juga turun. Karena itu, perlu digelar OP,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Klaten Sri Hadi. Dengan OP, diharapkan harga beras turun. Saat ini, harga beras jenis IR-64 Rp9.500 per kg, C-4 Super Rp10.000 per kg, Mamberamo Rp10.500 per kg, dan Menthik Wangi Rp11.000 per kg. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat di Malang, Jawa Timur, meminta petani untuk menjual gabah hasil panen mereka ke Bulog karena Bulog harus tetap memiliki stok yang cukup dan mendistribusikannya ketika harga beras tinggi. “Bulog ini merupakan garda depan untuk menstabilkan harga pangan sehingga harus selalu memiliki stok yang cukup karena sewaktu-waktu harus melakukan OP pada saat dibutuhkan untuk menstabilkan harga beras,” kata Amran. (FL/MY/JS/BB/Ant/N-2)
http://mediaindonesia.com/news/read/27012/polisi-gagalkan-penyelundupan-beras/2016-02-03
Ditugasi Beli Jagung Impor, Ini Permintaan Bulog ke Pemerintah
Jakarta -Pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi satu-satunya importir jagung di tengah kelangkaan jagung di awal tahun. Pada tahap awal, Bulog sudah melakukan kesepatan 240.000 ton dari jatah 600.000 ton impor yang diberikan.
Selain itu, Bulog juga berkewajiban menyerap jagung yang terlanjur diimpor perusahaan pakan ternak sejak Desember tahun lalu. Saat ini, sudah 445.500 ton yang sudah dibeli Bulog dari pabrikan pakan. Artinya Bulog saat memiliki stok jagung riil 685.500 ton.
Apalagi, jagung impor akan datang mulai Februari hingga Maret yang merupakan puncak panen jagung lokal.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah menanggung risiko kelebihan pasokan jagung di gudangnya. Apalagi pihaknya harus menyimpan jagung impor jika jagung lokal melimpah saat panen raya.
"Kalau melampaui kuota, saya minta dong kebijakan risiko kelebihan kuota. Biaya ditanggung pemerintah, secara lisan sudah disampaikan ke Pak Menko, syukur-syukur minggu ini ada putusan," kata Djarot ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dia menuturkan, pihaknya saat ini hanya melaksanakan penugasan, sehingga mengesampingkan keuntungan dari pembelian jagung kepada importir.
"Bulog hanya melaksanakan apa yang harus dilakukan. Kemarin kan supaya nggak ribut, jadi dibeli. Sementara yang kita sudah beli 445.500 ton dari importir, belum yang masih di perjalanan, jadi harus dibicarakan dengan pemerintah," terang Djarot.
Sementara itu, jagung yang langsung diimpor Bulog sendiri sudah mulai dikapalkan dan mulai masuk dalam sepekan ini.
"Tanggal 7 (Februari) mulai masuk. Jumlahnya 40.000 ton, semuanya dari Argentina, tapi belinya dari trader, semua jagung asalnya dari Argentina," ujar Djarot.
Sebagai informasi, puncak panen jagung lokal sendiri mulai panen raya pada bulan ini hingga beberapa bulan ke depan.
Kementan menyebut, akan ada panen sebesar 3 juta ton sepanjang Februari, sementara bulan Maret diperkirakan panen sebanyak 2,6 juta ton. Angka tersebut dihitung dari luas tanam jagung yang ditanam pada bulan November dan Desember tahun lalu.
(feb/feb)
http://finance.detik.com/read/2016/02/02/215002/3133299/4/ditugasi-beli-jagung-impor-ini-permintaan-bulog-ke-pemerintah
Selain itu, Bulog juga berkewajiban menyerap jagung yang terlanjur diimpor perusahaan pakan ternak sejak Desember tahun lalu. Saat ini, sudah 445.500 ton yang sudah dibeli Bulog dari pabrikan pakan. Artinya Bulog saat memiliki stok jagung riil 685.500 ton.
Apalagi, jagung impor akan datang mulai Februari hingga Maret yang merupakan puncak panen jagung lokal.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah menanggung risiko kelebihan pasokan jagung di gudangnya. Apalagi pihaknya harus menyimpan jagung impor jika jagung lokal melimpah saat panen raya.
"Kalau melampaui kuota, saya minta dong kebijakan risiko kelebihan kuota. Biaya ditanggung pemerintah, secara lisan sudah disampaikan ke Pak Menko, syukur-syukur minggu ini ada putusan," kata Djarot ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dia menuturkan, pihaknya saat ini hanya melaksanakan penugasan, sehingga mengesampingkan keuntungan dari pembelian jagung kepada importir.
"Bulog hanya melaksanakan apa yang harus dilakukan. Kemarin kan supaya nggak ribut, jadi dibeli. Sementara yang kita sudah beli 445.500 ton dari importir, belum yang masih di perjalanan, jadi harus dibicarakan dengan pemerintah," terang Djarot.
Sementara itu, jagung yang langsung diimpor Bulog sendiri sudah mulai dikapalkan dan mulai masuk dalam sepekan ini.
"Tanggal 7 (Februari) mulai masuk. Jumlahnya 40.000 ton, semuanya dari Argentina, tapi belinya dari trader, semua jagung asalnya dari Argentina," ujar Djarot.
Sebagai informasi, puncak panen jagung lokal sendiri mulai panen raya pada bulan ini hingga beberapa bulan ke depan.
Kementan menyebut, akan ada panen sebesar 3 juta ton sepanjang Februari, sementara bulan Maret diperkirakan panen sebanyak 2,6 juta ton. Angka tersebut dihitung dari luas tanam jagung yang ditanam pada bulan November dan Desember tahun lalu.
(feb/feb)
http://finance.detik.com/read/2016/02/02/215002/3133299/4/ditugasi-beli-jagung-impor-ini-permintaan-bulog-ke-pemerintah
Lamban, Bolog Bakal Gagal Serap Gabah Petani
Rabu,3 Februari 2016
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kinerja kabinet yang membidangi pangan khususnya dalam pengamanan harga dasar gabah/beras dinilai buruk. Pasalnya, Kementrian Perdagangan, Pertanian dan Bulog lamban dalam mengambil keputusan.
Pimpinan Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan hal ini menanggapi sikap kementerian terkait pangan dan Bulog yang belum menetapkan harga dasar gabah/beras untuk musim tanam 2016.
“Kemendag, Kementan dan Bulog , sangat lamban dalam menetapkan harga dasar, harusnya sudah ditetapkan sejak Desember 2015,” tuturnya dihubungi di Jakarta, Selasa (2/2).
Akibatnya, lanjut politikus PAN itu, petani padi akan terus-menerus menjadi korban dan hidupnya tetap melarat.
Buruknya kinerja Kemendag, Kementan dan Bulog, lanjut dia, jelas merugikan petani yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena membawa misi untuk kepentingan publik.
Menurut Viva Yoga, untuk mengatasi stok nasional tahun 2016 ini, pemerintah harus tegas dalam berkomitmen membantu petani dengan menjamin harga dasar gabah/beras.
Buruknya kinerja lembaga pemerintah di bidang pangan tersebut sudah terjadi tahun 2015, seperti harga dasar rendah akhirnya Bulog gagal menyerap pembelian gabah dan beras petani sehingga pemerintah terpaksa harus mengimpor 2,5 juta ton beras asal Veitnam, Thailand dan Pakistan.
(A Adib/CN39/SM Network)
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kinerja kabinet yang membidangi pangan khususnya dalam pengamanan harga dasar gabah/beras dinilai buruk. Pasalnya, Kementrian Perdagangan, Pertanian dan Bulog lamban dalam mengambil keputusan.
Pimpinan Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan hal ini menanggapi sikap kementerian terkait pangan dan Bulog yang belum menetapkan harga dasar gabah/beras untuk musim tanam 2016.
“Kemendag, Kementan dan Bulog , sangat lamban dalam menetapkan harga dasar, harusnya sudah ditetapkan sejak Desember 2015,” tuturnya dihubungi di Jakarta, Selasa (2/2).
Akibatnya, lanjut politikus PAN itu, petani padi akan terus-menerus menjadi korban dan hidupnya tetap melarat.
Buruknya kinerja Kemendag, Kementan dan Bulog, lanjut dia, jelas merugikan petani yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena membawa misi untuk kepentingan publik.
Menurut Viva Yoga, untuk mengatasi stok nasional tahun 2016 ini, pemerintah harus tegas dalam berkomitmen membantu petani dengan menjamin harga dasar gabah/beras.
Buruknya kinerja lembaga pemerintah di bidang pangan tersebut sudah terjadi tahun 2015, seperti harga dasar rendah akhirnya Bulog gagal menyerap pembelian gabah dan beras petani sehingga pemerintah terpaksa harus mengimpor 2,5 juta ton beras asal Veitnam, Thailand dan Pakistan.
(A Adib/CN39/SM Network)
Langganan:
Postingan (Atom)