JAKARTA. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan ada pihak-pihak dengan segala kepentingannya ingin menguasai aset Bulog.
Sejalan dengan perkembangan zaman, ujar Djarot, gudang-gudang ataupun aset Bulog yang dulunya dibangun di wilayah-wilayah di luar ataupun pinggiran kota pelan-pelan masuk dalam wilayah perkotaan.
Demikian juga aset yang dulunya belum masuk dalam kawasan pengembangan, sekarang masuk dalam kawasan pengembangan sebuah kota.
"Dengan posisi aset gudang Bulog yang saat ini masuk di wilayah strategis atau masuk wilayah perkotaan tentunya ada pihak-pihak dengan segala kepentingannya menginginkan aset Bulog untu mereka kuasai dengan berbagai cara. Bahkan mereka menggunakan jalur hukum untuk menguasai aset tersebut," katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dengan Kementeri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (7/12).
Nota Kesepahaman yang ditandatangi Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti dengan Menteri ATR/Kepala BPN Fery Mursyidan Baldan itu mengenai Legalisasi dan Penanganan Permasalahan Aset Bulog.
Selain itu, menurut Djarot, persoalan lain terkait aset Bulog yakni ada yang statusnya atas haknya masih berupa girik atau hak pakai sehingga membutuhkan legalisasi/sertifikasi untuk meningkatkan status haknya.
Dengan nota kesepahaman atau MOU tersebut, menurut dia, maka diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat memberikan dukungan dalam percepatan legalisasi aset tanah Bulog.
Selain itu, lanjutnya, memberikan perlindungan dan bantuan penyelesaian atas aset tanah Bulog yang akan diduduki secara tidak sah oleh pihak lain.
Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Fery Mursyidan Baldan menyatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan legalisasi aset tanah Bulog, mengingat perusahaan negara tersebut memiliki peran penting dalam ketahanan pangan serta kedaulatan pangan.
"Salah satu (langkah mendorong) kedaulatan pangan ketika gudang-gudang Bulog terproteksi (status haknya)," kata Fery.
Terkait dengan hal itu, menurut dia, pihaknya bersama Perum Bulog akan membentuk tim bersama guna menginventarisasi aset maupun gudang BUMN pangan tersebut.
Diharapkan dalam satu hingga dua tahun ke depan inventarisasi aset maupun gudang Bulog tersebut dapat diselesaikan sehingga nantinya mudah untuk melakukan legalisasi.
Saat ini Bulog memiliki gudang sebanyak 1.550 unit dengan kapasitas tampung sekitar empat juta ton tersebar di seluruh Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil. Aset gudang tersebut secara massif mulai dibangun sejak tahun 1970an.
http://industri.kontan.co.id/news/dirut-bulog-ada-pihak-ingin-kuasai-aset-bulog
Kamis, 10 Desember 2015
Ferry Mursyidan Dukung Penataan Aset Bulog
Jakarta - Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mendukung sepenuhnya langkah Perum Bulog yang hendak menata ulang aset-aset miliknya, terutama tanah, dengan melakukan legalisasi atas aset-aset tersebut. Pencatatan administrasi kepemilikan atas aset dan tanah menjadi penting guna meminimalkan peluang penguasaan aset tersebut oleh pihak lain yang tidak berkepentingan.
Ferry mengatakan, pihaknya akan membentuk tim bersama untuk menyelesaikan permasalahan terkait aset dan lahan milik Perum Bulog. Selain itu, pihaknya akan menerbitkan surat yang menegaskan status aset dan lahan Bulog tidak akan berubah. Meski ada perubahan nama Bulog dari sebelumnya adalah LPND menjadi Perum. "Kami akan memverifikasi berdasarkan informasi dan laporan dari Bulog, yang mana saja asetnya. Mana saja yang belum diadministrasikan. Kami akan bentuk tim bersama," kata Ferry usai penandatanganan nota kesepahaman penataan aset antara Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (7/12).
Ferry mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan institusi lainnya dalam upaya verifikasi dan legalisasi aset tanah. Selama ini, kementerian atau institusi tersebut cenderung abai mencatatkan kepemilikan atas aset atau tanah secara administrasi yang berlaku. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemahaman atas pentingnya pencatatan administrati kepemilikan atas aset dan tanah.
Ferry mengatakan, pihaknya akan membentuk tim bersama untuk menyelesaikan permasalahan terkait aset dan lahan milik Perum Bulog. Selain itu, pihaknya akan menerbitkan surat yang menegaskan status aset dan lahan Bulog tidak akan berubah. Meski ada perubahan nama Bulog dari sebelumnya adalah LPND menjadi Perum. "Kami akan memverifikasi berdasarkan informasi dan laporan dari Bulog, yang mana saja asetnya. Mana saja yang belum diadministrasikan. Kami akan bentuk tim bersama," kata Ferry usai penandatanganan nota kesepahaman penataan aset antara Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (7/12).
Ferry mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan institusi lainnya dalam upaya verifikasi dan legalisasi aset tanah. Selama ini, kementerian atau institusi tersebut cenderung abai mencatatkan kepemilikan atas aset atau tanah secara administrasi yang berlaku. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemahaman atas pentingnya pencatatan administrati kepemilikan atas aset dan tanah.
Waspadai Musim Hujan dan Kendala Panen
Rabu, 9 Desember 2015
JAKARTA, KOMPAS — Musim tanam serentak padi di musim hujan 2015 mundur. Dampaknya, panen raya padi 2016 juga akan mundur. Meski panen raya tidak berlangsung saat puncak musim hujan 2016, penanganan pascapanen pengeringan padi harus lebih baik agar panen raya nanti memberikan tambahan pendapatan bagi petani.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto Alimoeso, Rabu (9/12), di Jakarta. Sutarto juga berpengalaman menjadi Direktur Utama Perum Bulog dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pada saat menjadi Dirjen Tanaman Pangan Kementan, peningkatan produksi padi Indonesia tertinggi dalam sejarah. Begitu pula saat menjadi Dirut Bulog, Bulog mencapai pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah.
Berbekal pengalamannya itu, Sutarto mengatakan, dalam kondisi iklim ideal, musim tanam padi serentak dimulai Oktober-November. Pada 2015 ini, tanam serentak padi baru dimulai minggu kedua Desember.
Karena musim tanam padi serentak mundur 1-1,5 bulan, panen raya padi 2016 juga akan bergeser dari yang seharusnya Januari-Februari 2016 menjadi Maret-April 2016.
Karena mengalami pergeseran, risiko kesulitan penanganan pascapanen seperti pengeringan padi tidak sesulit saat kondisi iklim normal. "Bayangkan apabila panen raya berlangsung Januari-Februari 2016 saat hujan berlangsung setiap hari," katanya.
Meski begitu, bukan berarti masalah pengeringan padi bisa diabaikan. Pemerintah tetap harus fokus menangani masalah teknis pengeringan padi.
Dalam konteks ini, revitalisasi penggilingan padi sangat diperlukan. Revitalisasi bukan semata mengganti mesin penggilingan lebih modern, tetapi melengkapinya dengan lantai jemur. Sebab, ini akan sangat efektif menjaga kualitas gabah dan beras.
Dengan menjaga kualitas gabah dan beras tetap bagus, harga jual gabah dan beras bisa tinggi sehingga memberikan pendapatan yang lebih bagi petani.
Di luar masalah lantai jemur dan alat pengeringan padi, pemerintah juga harus mempersiapkan instrumen pengendalian harga gabah/beras yang lebih baik agar harga tidak jatuh.
Berkaca dari pengalaman pengadaan beras 2015, Perum Bulog sudah harus mengatur strategi dari sekarang. Misalnya terkait dengan perkiraan harga gabah/beras pada panen 2016, apakah masih akan terjangkau dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang ada sekarang.
Hal yang juga harus diingat semakin banyak pemain besar dalam bisnis penggilingan padi dan perdagangan beras, yang berpotensi "mempermainkan" gabah/beras saat panen raya sehingga Bulog tidak akan bisa melakukan pembelian.
"Kalau tidak lagi terjangkau, solusinya apa? Harus sudah dipersiapkan sekarang," katanya. Termasuk dalam strategi pengadaan apakah akan memanfaatkan mitra kerja penggilingan besar saja atau penggilingan menengah dan kecil dengan membangun "jaringan semut".
Apabila memungkinkan, Bulog bisa mulai melakukan pengadaan gabah/beras Februari 2016. Pada April-Mei 2016 Bulog bisa membeli beras 40.000 ton per hari. Dengan demikian, dalam rentang Februari-Mei 2016, total pengadaan beras Bulog harus sudah di atas 2 juta ton setara beras agar stabilisasi harga bisa dilakukan. "Itu hanya bisa dilakukan kalau semua dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai saat panen raya harga gabah/beras sangat rendah, tetapi ketika panen raya sudah selesai Bulog tidak dapat beras," ujar Sutarto.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan luas areal tanam padi pada musim tanam Oktober 2015- Maret 2016 seluas 9 juta hektar. Dengan rata-rata produktivitas tanaman padi 5,2 ton per hektar, artinya pada periode tanam tersebut akan panen 50 juta ton gabah kering giling.
Mentan optimistis target luas tanam akan tercapai karena iklim lebih baik dan cenderung normal. Perbaikan jaringan irigasi tersier 90 persen dari program, bantuan alat dan mesin pertanian 80.000 unit atau naik 20 kali lipat dari tahun sebelumnya.
http://print.kompas.com/baca/2015/12/09/Waspadai-Musim-Hujan-dan-Kendala-Panen
JAKARTA, KOMPAS — Musim tanam serentak padi di musim hujan 2015 mundur. Dampaknya, panen raya padi 2016 juga akan mundur. Meski panen raya tidak berlangsung saat puncak musim hujan 2016, penanganan pascapanen pengeringan padi harus lebih baik agar panen raya nanti memberikan tambahan pendapatan bagi petani.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto Alimoeso, Rabu (9/12), di Jakarta. Sutarto juga berpengalaman menjadi Direktur Utama Perum Bulog dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pada saat menjadi Dirjen Tanaman Pangan Kementan, peningkatan produksi padi Indonesia tertinggi dalam sejarah. Begitu pula saat menjadi Dirut Bulog, Bulog mencapai pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah.
Berbekal pengalamannya itu, Sutarto mengatakan, dalam kondisi iklim ideal, musim tanam padi serentak dimulai Oktober-November. Pada 2015 ini, tanam serentak padi baru dimulai minggu kedua Desember.
Karena musim tanam padi serentak mundur 1-1,5 bulan, panen raya padi 2016 juga akan bergeser dari yang seharusnya Januari-Februari 2016 menjadi Maret-April 2016.
Karena mengalami pergeseran, risiko kesulitan penanganan pascapanen seperti pengeringan padi tidak sesulit saat kondisi iklim normal. "Bayangkan apabila panen raya berlangsung Januari-Februari 2016 saat hujan berlangsung setiap hari," katanya.
 |
 |
 |
 |
Dalam konteks ini, revitalisasi penggilingan padi sangat diperlukan. Revitalisasi bukan semata mengganti mesin penggilingan lebih modern, tetapi melengkapinya dengan lantai jemur. Sebab, ini akan sangat efektif menjaga kualitas gabah dan beras.
Dengan menjaga kualitas gabah dan beras tetap bagus, harga jual gabah dan beras bisa tinggi sehingga memberikan pendapatan yang lebih bagi petani.
Di luar masalah lantai jemur dan alat pengeringan padi, pemerintah juga harus mempersiapkan instrumen pengendalian harga gabah/beras yang lebih baik agar harga tidak jatuh.
Berkaca dari pengalaman pengadaan beras 2015, Perum Bulog sudah harus mengatur strategi dari sekarang. Misalnya terkait dengan perkiraan harga gabah/beras pada panen 2016, apakah masih akan terjangkau dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang ada sekarang.
Hal yang juga harus diingat semakin banyak pemain besar dalam bisnis penggilingan padi dan perdagangan beras, yang berpotensi "mempermainkan" gabah/beras saat panen raya sehingga Bulog tidak akan bisa melakukan pembelian.
"Kalau tidak lagi terjangkau, solusinya apa? Harus sudah dipersiapkan sekarang," katanya. Termasuk dalam strategi pengadaan apakah akan memanfaatkan mitra kerja penggilingan besar saja atau penggilingan menengah dan kecil dengan membangun "jaringan semut".
Apabila memungkinkan, Bulog bisa mulai melakukan pengadaan gabah/beras Februari 2016. Pada April-Mei 2016 Bulog bisa membeli beras 40.000 ton per hari. Dengan demikian, dalam rentang Februari-Mei 2016, total pengadaan beras Bulog harus sudah di atas 2 juta ton setara beras agar stabilisasi harga bisa dilakukan. "Itu hanya bisa dilakukan kalau semua dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai saat panen raya harga gabah/beras sangat rendah, tetapi ketika panen raya sudah selesai Bulog tidak dapat beras," ujar Sutarto.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan luas areal tanam padi pada musim tanam Oktober 2015- Maret 2016 seluas 9 juta hektar. Dengan rata-rata produktivitas tanaman padi 5,2 ton per hektar, artinya pada periode tanam tersebut akan panen 50 juta ton gabah kering giling.
Mentan optimistis target luas tanam akan tercapai karena iklim lebih baik dan cenderung normal. Perbaikan jaringan irigasi tersier 90 persen dari program, bantuan alat dan mesin pertanian 80.000 unit atau naik 20 kali lipat dari tahun sebelumnya.
http://print.kompas.com/baca/2015/12/09/Waspadai-Musim-Hujan-dan-Kendala-Panen
Beras Komersial Bulog Akhirnya Dikonversi ke PSO
Rabu, 09 Desember 2015
Jakarta - Pemerintah akhirnya menyetujui sebanyak 650 ribu ton beras komersial Perum Bulog dikonversi menjadi beras untuk pelayanan publik (public service obligation/PSO). Pemerintah akan membeli beras tersebut sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), hanya saja pembayaran selisih harga akan dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dalam rapar koordinasi terbatas (rakortas) pangan di Jakarta, Senin (7/12) malam, pemerintah memutuskan agar beras komersial milik Bulog dijadikan sebagai stok pemerintah. Bulog akan menjual sesuai harga HPP. “Setelah diperikaa BPK, pemerintah akan membayar selisih dari harga. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino 2015,” kata Djarot di Jakarta, baru-baru ini.
Bulog mengakui, hingga akhir Desember ini Bulog masih membeli beras dari petani dengan potensi sekitar 2-3 ribu ton per hari. Saat ini, Bulog memiliki stok sebesar 1,2 juta ton beras, termasuk di dalamnya beras komersial. Pada saat bersamaan, sebanyak 330 ribu ton beras asal Vietnam telah masuk ke Indonesia. Beras impor tersebut bagian dari penugasan atas Bulog untuk membeli sebanyak 1 juta ton dari Vietnam dan 500 ribu ton dari Thailand.
Djarot mengatakan, posisi stok saat ini cukup dan akan terus dijaga hingga akhir tahun. Meski dengan syarat, kekeringan akibat El Nino tidak berlanjut dan hujan mulai merata agar air tanah mencukupi. Dengan demikian, petani mulai bisa menanam. Diharapkan juga tidak ada fenomena La Nina dan bencana alam. “Kalau itu terkabul, posisi stok Bulog diharapkan aman hingga panen raya 2016. Stok untuk awal tahun depan memang agak rendah, sekitar 1 juta ton koma sekian. Tapi kan masih ada panen sedikit-sedikit. Kami beli, untuk tambal sulam," kata Djarot.
Dia menjelaskan, saat ini Bulog memiliki beras PSO, komersial, dan impor dengan total sebanyak 1,5 juta ton. Dalam perhitungan Bulog, angka tersebut cukup sampai akhir tahun. Hingga akhir tahun ini, beras impor akan masuk 700 ribu ton dan saat ini Bulog memiliki 650 ribu ton beras komersial. “Hingga akhir Desember 2015, kami melakukan operasi pasar (OP) dan kegiatan penyaluran lain. Mungkin kekurangan PSO sekitar 150-250 ribu ton. Dikurangi dari yang 1,35 juta ton, berarti sampai akhir tahun ada sekitar 1,2 juta ton. Pada panen raya tahun depan, kami siap, sehingga stok bisa banyak," jelas Djarot.
http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/329460-beras-komersial-bulog-akhirnya-dikonversi-ke-pso.html
Jakarta - Pemerintah akhirnya menyetujui sebanyak 650 ribu ton beras komersial Perum Bulog dikonversi menjadi beras untuk pelayanan publik (public service obligation/PSO). Pemerintah akan membeli beras tersebut sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), hanya saja pembayaran selisih harga akan dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dalam rapar koordinasi terbatas (rakortas) pangan di Jakarta, Senin (7/12) malam, pemerintah memutuskan agar beras komersial milik Bulog dijadikan sebagai stok pemerintah. Bulog akan menjual sesuai harga HPP. “Setelah diperikaa BPK, pemerintah akan membayar selisih dari harga. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino 2015,” kata Djarot di Jakarta, baru-baru ini.
Bulog mengakui, hingga akhir Desember ini Bulog masih membeli beras dari petani dengan potensi sekitar 2-3 ribu ton per hari. Saat ini, Bulog memiliki stok sebesar 1,2 juta ton beras, termasuk di dalamnya beras komersial. Pada saat bersamaan, sebanyak 330 ribu ton beras asal Vietnam telah masuk ke Indonesia. Beras impor tersebut bagian dari penugasan atas Bulog untuk membeli sebanyak 1 juta ton dari Vietnam dan 500 ribu ton dari Thailand.
Djarot mengatakan, posisi stok saat ini cukup dan akan terus dijaga hingga akhir tahun. Meski dengan syarat, kekeringan akibat El Nino tidak berlanjut dan hujan mulai merata agar air tanah mencukupi. Dengan demikian, petani mulai bisa menanam. Diharapkan juga tidak ada fenomena La Nina dan bencana alam. “Kalau itu terkabul, posisi stok Bulog diharapkan aman hingga panen raya 2016. Stok untuk awal tahun depan memang agak rendah, sekitar 1 juta ton koma sekian. Tapi kan masih ada panen sedikit-sedikit. Kami beli, untuk tambal sulam," kata Djarot.
Dia menjelaskan, saat ini Bulog memiliki beras PSO, komersial, dan impor dengan total sebanyak 1,5 juta ton. Dalam perhitungan Bulog, angka tersebut cukup sampai akhir tahun. Hingga akhir tahun ini, beras impor akan masuk 700 ribu ton dan saat ini Bulog memiliki 650 ribu ton beras komersial. “Hingga akhir Desember 2015, kami melakukan operasi pasar (OP) dan kegiatan penyaluran lain. Mungkin kekurangan PSO sekitar 150-250 ribu ton. Dikurangi dari yang 1,35 juta ton, berarti sampai akhir tahun ada sekitar 1,2 juta ton. Pada panen raya tahun depan, kami siap, sehingga stok bisa banyak," jelas Djarot.
http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/329460-beras-komersial-bulog-akhirnya-dikonversi-ke-pso.html
Aset Bulog, Dulu Di tengah Sawah Kini Di tengah Kota
Rabu, 9 Desember 2015
JAKARTA (Pos Kota)-Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, banyak pihak yang mengincar aset Bulog yang berupa areal pergudangan yang tersebar dimana-mana. Mereka ‘mengintip’ celah kelemahan untuk bisa menguasai aset tersebut dengan berbagai cara.
“Aset Bulog banyak yang berupa lahan untuk pergudangan yang dibeli sekitar tahun 1970-an. Tidak sedikit lahan tersebut yang belum disertifikatkan,” kata Djarot seusai MoU dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan.
Menurut dia, saat dibeli lahan untuk pergudangan tersebut berada di sekitar lahan persawahan. Namun seiring perkembangan jaman tidak sedikit dari gudang tersebut kini berada di tengah kota akibat sawahnya telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan perkantoran.
Akibatnya lahan yang sebelumnya berharga murah dan berada di daerah pinggiran kini berubah menjadi mahal karena berada di tengah kota. Tentu sangat wajar jika banyak yang tergiur untuk bisa menguasainya.
Apalagi setelah mengetahui masih banyak aset Perum Bulog tersebut yang status kepemilikannya masih berupa girik atau hak pakai. Dengan mencari-cari kelemahannya mereka berusaha menggunakan berbagai cara termasuk jalur hukum untuk bisa menguasai aset tersebut.
Karena itulah untuk mengamankan aset-asetnya yang tersebar di mana-mana Perum Bulog menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk meningkatkan status kepemilikan lahannya menjadi sertifikat hak milik. Dengan adanya nota kesepahaman atau MOU tersebut diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat memberikan dukungan dalam percepatan legalisasi aset tanah Bulog.
Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya mendukung upaya Perum Bulog untuk memperkuat legalisasi aset-asetnya yang berupa lahan pergudangan. Langkah ini diharapkan bisa membuat Bulog lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai stabilisator harga pangan.
Sebagai langkah awal antara Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN segera menginventarisir aset-aset Bulog yang tersebar di sejumlah daerah. Untuk itu akan dibentuk tim gabungan yang akan menginventarisir aset dilanjutkan dengan peningkatan status kepemilikannya jika status lahannya sudah clear.
(faisal/sir)
http://poskotanews.com/2015/12/09/aset-bulog-dulu-di-tengah-sawah-kini-di-tengah-kota/
JAKARTA (Pos Kota)-Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, banyak pihak yang mengincar aset Bulog yang berupa areal pergudangan yang tersebar dimana-mana. Mereka ‘mengintip’ celah kelemahan untuk bisa menguasai aset tersebut dengan berbagai cara.
“Aset Bulog banyak yang berupa lahan untuk pergudangan yang dibeli sekitar tahun 1970-an. Tidak sedikit lahan tersebut yang belum disertifikatkan,” kata Djarot seusai MoU dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan.
Menurut dia, saat dibeli lahan untuk pergudangan tersebut berada di sekitar lahan persawahan. Namun seiring perkembangan jaman tidak sedikit dari gudang tersebut kini berada di tengah kota akibat sawahnya telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan perkantoran.
Akibatnya lahan yang sebelumnya berharga murah dan berada di daerah pinggiran kini berubah menjadi mahal karena berada di tengah kota. Tentu sangat wajar jika banyak yang tergiur untuk bisa menguasainya.
Apalagi setelah mengetahui masih banyak aset Perum Bulog tersebut yang status kepemilikannya masih berupa girik atau hak pakai. Dengan mencari-cari kelemahannya mereka berusaha menggunakan berbagai cara termasuk jalur hukum untuk bisa menguasai aset tersebut.
Karena itulah untuk mengamankan aset-asetnya yang tersebar di mana-mana Perum Bulog menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk meningkatkan status kepemilikan lahannya menjadi sertifikat hak milik. Dengan adanya nota kesepahaman atau MOU tersebut diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat memberikan dukungan dalam percepatan legalisasi aset tanah Bulog.
Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya mendukung upaya Perum Bulog untuk memperkuat legalisasi aset-asetnya yang berupa lahan pergudangan. Langkah ini diharapkan bisa membuat Bulog lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai stabilisator harga pangan.
Sebagai langkah awal antara Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN segera menginventarisir aset-aset Bulog yang tersebar di sejumlah daerah. Untuk itu akan dibentuk tim gabungan yang akan menginventarisir aset dilanjutkan dengan peningkatan status kepemilikannya jika status lahannya sudah clear.
(faisal/sir)
http://poskotanews.com/2015/12/09/aset-bulog-dulu-di-tengah-sawah-kini-di-tengah-kota/
Senin, 07 Desember 2015
Tata Aset, Bulog Gandeng Kementerian Agraria
Senin, 07 Desember 2015
Jakarta - Perum Bulog dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ Mou) bersama dalam rangka legalisasi dan penanganan pernasalahan aset tanah perusahaan pelat merah tersebut. Melalui MoU tersebut, Kementerian ATR diharapkan memberikan dukungan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan guna mendukung percepatan legalisasi aset tanah Bulog.
Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Senin (7/12). Saat ini, Perum Bulog memiliki 1.550 unit gudang berkapasitas sekitat 4 juta ton. Aset yang mulai dibangun sejak 1970-an tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur tersebut untuk menopang peran Bulog untuk pengadaan gabah atau beras sekitar 3-4 juta ton setiap tahunnya.
Dalam siaran pers yang dilansir Bulog, dengan MoU tersebut diharapkan memberi perlindungan dan bantuan untuk percepatan penyelesaian atas aset Bulog yang diduduki secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam catatan Bulog, saat ini terdapat beberapa aset yang status atas haknya masih berupa girik atau hak pakai. Karena itu, dibutuhkan legalisasi atau sertifikasi untuk menaikkan statusnya. “Posisi sejumlah gudang Bulog yang berlokasi di wilayah strategis potensial hendak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai cara. Bahkan, menggunakan jalur hukum untuk menguasai aset tersebut. Di sinilah legalisasi aset diperlukan,” tulis siaran pers tersebut.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/328379-tata-aset-bulog-gandeng-kementerian-agraria.html
Jakarta - Perum Bulog dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ Mou) bersama dalam rangka legalisasi dan penanganan pernasalahan aset tanah perusahaan pelat merah tersebut. Melalui MoU tersebut, Kementerian ATR diharapkan memberikan dukungan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan guna mendukung percepatan legalisasi aset tanah Bulog.
Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Senin (7/12). Saat ini, Perum Bulog memiliki 1.550 unit gudang berkapasitas sekitat 4 juta ton. Aset yang mulai dibangun sejak 1970-an tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur tersebut untuk menopang peran Bulog untuk pengadaan gabah atau beras sekitar 3-4 juta ton setiap tahunnya.
Dalam siaran pers yang dilansir Bulog, dengan MoU tersebut diharapkan memberi perlindungan dan bantuan untuk percepatan penyelesaian atas aset Bulog yang diduduki secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam catatan Bulog, saat ini terdapat beberapa aset yang status atas haknya masih berupa girik atau hak pakai. Karena itu, dibutuhkan legalisasi atau sertifikasi untuk menaikkan statusnya. “Posisi sejumlah gudang Bulog yang berlokasi di wilayah strategis potensial hendak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai cara. Bahkan, menggunakan jalur hukum untuk menguasai aset tersebut. Di sinilah legalisasi aset diperlukan,” tulis siaran pers tersebut.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/328379-tata-aset-bulog-gandeng-kementerian-agraria.html
Bulog Serius Garap Bisnis Hulu Pangan
Minggu, 06 Desember 2015
Jakarta - Perum Bulog berniat menyeriusi bisnis hulu pangan mulai tahun depan. Perusahaan pelat merah tersebut akan terjun langsung dalam budidaya tanaman (on farm), baik secara mandiri maupun dengan mejalin kemitraan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Perum Bulog untuk menggenjot pengadaan gabah/beras atau komoditas pangan lainnya dari dalam negeri.
Direktur Komersial Perum Bulog Fadzri Sentosa mengungkapkan, saat ni kegiatan on farm masih dalam tahap riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan di tiap divisi regional (divre). Lahan yang dikelola pun masih sangat terbatas, misalnya 8 hektare (ha) di kawasan Cibitung dan ini akan ditingkatkan menjadi 20 ha pada tahun depan. “Mulai tahun depan, kami akan lebih serius masuk ke lini bisnis on farm, baik terjun langsung maupun melalui kemitraan, maunya dikembangkan seluas 1.000 ha setiap tahunnya,” ungkap Fadzri, baru-baru ini.
Pada 2016, kata dia, Bulog menargetkan bisa melakukan pengadaan dari dalam negeri sebanyak 4 juta ton dengan 1 juta ton di antaranya merupakan beras komersial. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu yang dilakukan Bulog adalah dengan menggarap program on farm. “Kami memiliki 12 program transformasi Bulog, yang pertama adalah dengan lebih turun ke sawah (on farm). Bisa sendiri atau bahkan dengan melakukan sinergi dengan BUMN lain,” jelas dia.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pernah mengatakan, pihaknya akan masuk ke sektor hulu pangan dengan mengembangkan usaha tani pola on farm. Usaha itu mencakup kegiatan budidaya komoditas padi, kedelai, jagung, cabai merah, bawang merah, dan komoditas lainnya yang potensial dilakukan oleh Perum Bulog dengan menggunakan pola mandiri, kemitraan, dan sinergi.
Jakarta - Perum Bulog berniat menyeriusi bisnis hulu pangan mulai tahun depan. Perusahaan pelat merah tersebut akan terjun langsung dalam budidaya tanaman (on farm), baik secara mandiri maupun dengan mejalin kemitraan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Perum Bulog untuk menggenjot pengadaan gabah/beras atau komoditas pangan lainnya dari dalam negeri.
Direktur Komersial Perum Bulog Fadzri Sentosa mengungkapkan, saat ni kegiatan on farm masih dalam tahap riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan di tiap divisi regional (divre). Lahan yang dikelola pun masih sangat terbatas, misalnya 8 hektare (ha) di kawasan Cibitung dan ini akan ditingkatkan menjadi 20 ha pada tahun depan. “Mulai tahun depan, kami akan lebih serius masuk ke lini bisnis on farm, baik terjun langsung maupun melalui kemitraan, maunya dikembangkan seluas 1.000 ha setiap tahunnya,” ungkap Fadzri, baru-baru ini.
Pada 2016, kata dia, Bulog menargetkan bisa melakukan pengadaan dari dalam negeri sebanyak 4 juta ton dengan 1 juta ton di antaranya merupakan beras komersial. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu yang dilakukan Bulog adalah dengan menggarap program on farm. “Kami memiliki 12 program transformasi Bulog, yang pertama adalah dengan lebih turun ke sawah (on farm). Bisa sendiri atau bahkan dengan melakukan sinergi dengan BUMN lain,” jelas dia.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pernah mengatakan, pihaknya akan masuk ke sektor hulu pangan dengan mengembangkan usaha tani pola on farm. Usaha itu mencakup kegiatan budidaya komoditas padi, kedelai, jagung, cabai merah, bawang merah, dan komoditas lainnya yang potensial dilakukan oleh Perum Bulog dengan menggunakan pola mandiri, kemitraan, dan sinergi.
Langganan:
Postingan (Atom)