Rabu, 1 Februari 2017
JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut penyuap hakim nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yakni Basuki Hariman sebagai bagian kartel yang menguasai impor daging sapi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya 28 stempel perusahaan terkait impor daging sapi di kantor Basuki.
“Iya, dia (Basuki Hariman) itu kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stampel diperusahaannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, (1/2/2017).
Diketahui sebelumnya, Basuki membeberkan bahwa sepak terjang kartel sapi dari India tak luput dari campur tangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Perihal tersebut, Syarif menilai dilatarbelakangi oleh adanya peraturan presiden (perpes) yang menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor daging dari India.
Perpres tersebut telah mengancam 20 perusahaannya sebagai importir daging sapi. Apalagi, UU tersebut membuat Bulog dapat memasok daging dari negara lain.
“Sebenarnya itu mungkin karena melalui peraturan presiden. Karena waktu itu ternyata mereka orang-orang ini, Basuki ini yang mau memonopoli. Sehingga dengan adanya impor dari bulog itu merasa tersangin dan tidak bisa jual lebih mahal. Makanya mereka meminta supaya jangan dibolehkan bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100% bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” jawab Syarif.
Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu atau setara sekitar dengan Rp 2,1 miliar dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.
Perkara No 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona “base” di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.
UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara “Zone Based”, dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.
Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni “country based” yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.
Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.
http://nasional.kini.co.id/2017/02/01/20359/kpk-yang-kartel-itu-bukan-bulog-tapi-penyuap-patrialis-akbar
Kamis, 02 Februari 2017
Bulog Beli 4.000 Ton Gabah dari Petani di 7 Kabupaten
Rabu, 1 Februari 2017
Jakarta - Harga jual gabah kering panen (GKP) petani di 7 kabupaten anjlok sampai di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sebesar Rp 3.700/kg. Agar para petani tak merugi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyerap gabah dari petani.
Ketujuh kabupaten yang harga gabah petaninya jatuh di bawah HPP adalah Purworejo Rp 3.300/kg, Jepara Rp 3.400/kg, Kendal Rp 3.600/kg, Banjarnegara Rp 3.500/kg, Grobogan Rp 3.500/kg, Rembang Rp 3.500/kg, dan Tuban Rp 3.700/kg.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan bahwa Bulog telah mulai menyerap gabah dari petani di 7 kabupaten itu. Totalnya sudah 4.000 ton GKP sepanjang Januari 2017.
"Kita sudah serap, sudah diambil. Pak Mentan minta bergerak, kami mengikuti info-info dari Pak Mentan. Sekarang masih sekitar 4.000 sekian ton, memang kalau dibanding tahun sebelumnya ini jauh lebih tinggi, Januari tahun lalu hanya 600-an ton," kata Djarot di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/2/2107).
Bulog menargetkan tahun ini menyerap 3,2 juta ton gabah kering dari petani. Di tahun 2017, Bulog menganggaran Rp 22-23 triliun untuk pengadaan beras.
"Jadi kan gini, kalau untuk komoditi utama beras, kita bicara satu anggaran, sudah disiapkan Rp 22 triliun atau 23 triliun masuk sampai akhir tahun," tutupnya. (mca/mca)
Jakarta - Harga jual gabah kering panen (GKP) petani di 7 kabupaten anjlok sampai di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sebesar Rp 3.700/kg. Agar para petani tak merugi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyerap gabah dari petani.
Ketujuh kabupaten yang harga gabah petaninya jatuh di bawah HPP adalah Purworejo Rp 3.300/kg, Jepara Rp 3.400/kg, Kendal Rp 3.600/kg, Banjarnegara Rp 3.500/kg, Grobogan Rp 3.500/kg, Rembang Rp 3.500/kg, dan Tuban Rp 3.700/kg.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan bahwa Bulog telah mulai menyerap gabah dari petani di 7 kabupaten itu. Totalnya sudah 4.000 ton GKP sepanjang Januari 2017.
"Kita sudah serap, sudah diambil. Pak Mentan minta bergerak, kami mengikuti info-info dari Pak Mentan. Sekarang masih sekitar 4.000 sekian ton, memang kalau dibanding tahun sebelumnya ini jauh lebih tinggi, Januari tahun lalu hanya 600-an ton," kata Djarot di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/2/2107).
Bulog menargetkan tahun ini menyerap 3,2 juta ton gabah kering dari petani. Di tahun 2017, Bulog menganggaran Rp 22-23 triliun untuk pengadaan beras.
"Jadi kan gini, kalau untuk komoditi utama beras, kita bicara satu anggaran, sudah disiapkan Rp 22 triliun atau 23 triliun masuk sampai akhir tahun," tutupnya. (mca/mca)
Bulog Investasi Rp2,3 Triliun Pada 2017
Rabu, 1 Februari 2017
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini akan menginvestasikan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur.
Dana tersebut bersumber dari dana penyertaan modal negara (PMN) serta internal Bulog. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pada 2017 ini pihaknya mendapat dana PMN sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang dimiliki Bulog, terutama infrastruktur pasca panen.
“Kita punya PMN yang akan dipakai untuk menyempurnakan atau menambah infrastruktur Perum Bulog, yang utama adalah pascapanen, mulai mesin panen, pengering, processing , bahkan reprocessing serta pengemasan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Bulog, Jakarta, kemarin. Menurut Djarot, selama ini infrastruktur yang dimiliki Bulog masih sangat minim dan jauh dari ideal.
Tanpa infrastruktur memadai, Bulog tertatih- tatih dalam menjalankan perannya. Djarot mencontohkan, Bulog kerap mendapat keluhan dari masyarakat lantaran tidak bersedia menampung gabah atau jagung mereka. “Padahal kami pasti mau ambil. Yang jadi masalah, kerap kita jumpai jagungnya itu kadar airnya masih di kisaran 20-22%, di sisi lain kami tidak punya mesin pengering sehingga kalau dipaksakan beli nanti jagungnya terancam berjamur aflatoxin.
Begitu juga gabah, kadang kami tidak berani serap karena tidak punya dryer ,” tuturnya. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan, beberapa infrastruktur yang akan dibangun dengan dana PMN sesuai RKAP 2017 antara lain pembangunan modern rice milling plant (MRMP) terintegrasi dengan kapasitas serapan 1 juta ton setara Gabah Kering Panen (GKP) per tahun di sentra produksi padi.
Selain itu pembangunan mesin rice to rice dengan kuantitas pengadaan beras sebesar 250.000 ton per tahun, serta pembangunan 11 unit drying centre dan 64 unit silo jagung dengan total kapasitas 192.000 ton. “Kami juga akan membangun gudang penyimpanan kedelai sebanyak 13 unit gudang dengan total kapasitas gudang 45.000 ton di sentrasentra produksi,” ungkapnya. Adapun, pembangunan infrastruktur akan langsung dikendalikan oleh Tim Infrastruktur.
Djarot menambahkan, berdasar perhitungan Bulog dana PMN Rp2 triliun tersebut kemungkinan tidak seluruhnya terpakai tahun ini, melainkan hanya akan habis terbayar sekitar Rp1,4 triliun. “Selain investasi yang sumber dananya dari PMN, tahun ini Bulog juga berinvestasi menggunakan dana internal sebesar Rp900 miliar. Artinya, pada 2017 ini akan keluar investasi Rp2,3 triliun,” ujar Djarot.
inda susanti
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2017-02-01
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini akan menginvestasikan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur.
Dana tersebut bersumber dari dana penyertaan modal negara (PMN) serta internal Bulog. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pada 2017 ini pihaknya mendapat dana PMN sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang dimiliki Bulog, terutama infrastruktur pasca panen.
“Kita punya PMN yang akan dipakai untuk menyempurnakan atau menambah infrastruktur Perum Bulog, yang utama adalah pascapanen, mulai mesin panen, pengering, processing , bahkan reprocessing serta pengemasan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Bulog, Jakarta, kemarin. Menurut Djarot, selama ini infrastruktur yang dimiliki Bulog masih sangat minim dan jauh dari ideal.
Tanpa infrastruktur memadai, Bulog tertatih- tatih dalam menjalankan perannya. Djarot mencontohkan, Bulog kerap mendapat keluhan dari masyarakat lantaran tidak bersedia menampung gabah atau jagung mereka. “Padahal kami pasti mau ambil. Yang jadi masalah, kerap kita jumpai jagungnya itu kadar airnya masih di kisaran 20-22%, di sisi lain kami tidak punya mesin pengering sehingga kalau dipaksakan beli nanti jagungnya terancam berjamur aflatoxin.
Begitu juga gabah, kadang kami tidak berani serap karena tidak punya dryer ,” tuturnya. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan, beberapa infrastruktur yang akan dibangun dengan dana PMN sesuai RKAP 2017 antara lain pembangunan modern rice milling plant (MRMP) terintegrasi dengan kapasitas serapan 1 juta ton setara Gabah Kering Panen (GKP) per tahun di sentra produksi padi.
Selain itu pembangunan mesin rice to rice dengan kuantitas pengadaan beras sebesar 250.000 ton per tahun, serta pembangunan 11 unit drying centre dan 64 unit silo jagung dengan total kapasitas 192.000 ton. “Kami juga akan membangun gudang penyimpanan kedelai sebanyak 13 unit gudang dengan total kapasitas gudang 45.000 ton di sentrasentra produksi,” ungkapnya. Adapun, pembangunan infrastruktur akan langsung dikendalikan oleh Tim Infrastruktur.
Djarot menambahkan, berdasar perhitungan Bulog dana PMN Rp2 triliun tersebut kemungkinan tidak seluruhnya terpakai tahun ini, melainkan hanya akan habis terbayar sekitar Rp1,4 triliun. “Selain investasi yang sumber dananya dari PMN, tahun ini Bulog juga berinvestasi menggunakan dana internal sebesar Rp900 miliar. Artinya, pada 2017 ini akan keluar investasi Rp2,3 triliun,” ujar Djarot.
inda susanti
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2017-02-01
Selasa, 31 Januari 2017
Dalami Suap Patrialis Akbar, KPK Akan Periksa Petinggi Bulog
Senin, 30 Januari 2017
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap uji materi Undang Undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus ini melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.
Dalam kasus ini, KPK akan terus mendalami pengakuan dari Dirut PT Impexindo Pratama, Basuki Hariman. Basuki diduga menyuap Patrialis Akbar. Suap ini juga diduga terkait dengan kartel impor daging di Bulog.
"Itu (dugaan kartel impor daging sapi) bisa menjadi salah satu konsen bahwa siapa saja pihak-pihak terkait dengan rangkaian pristiwa ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Febri mengatakan, penyidik KPK tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan para petinggi Bulog.
"Ini masih terbuka luas seiring proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Nanti kita akan lihat siapa saja pihak-pihak lain yang akan dimunculkan dalam proses pemeriksaan ini. Ada pemeriksaan saksi-saksi yang akan kita lakukan," Febri menambahkan.
Sebelumnya, Basuki sempat mengakui memiliki kepentingan dalam kasus ini. Dia ingin menghilangkan kartel daging sapi asal India di Indonesia. Permainan para mafia daging impor membuat para peternak lokal merugi, termasuk dirinya.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Grand Indonesia bersama seorang wanita. Patrialis diduga melakukan suap uji materi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain itu KPK juga mengamankan Kamaludin (KL) yang diduga sebagai perantara suap.
Dalam perkara ini, Patrialis Akbar disangkakan menerima suap dari Basuki Hariman (BHR) bos pemilik 20 perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny (NGF).
Oleh Basuki, Patrialis Akbar dijanjikan uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
Diduga uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu itu sudah penerimaan ketiga. Sebelumnya sudah ada penerimaan pertama dan kedua.
Sebagai penerima suap, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Paasal 13 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
http://m.liputan6.com/news/read/2841307/dalami-suap-patrialis-akbar-kpk-akan-periksa-petinggi-bulog
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap uji materi Undang Undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus ini melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.
Dalam kasus ini, KPK akan terus mendalami pengakuan dari Dirut PT Impexindo Pratama, Basuki Hariman. Basuki diduga menyuap Patrialis Akbar. Suap ini juga diduga terkait dengan kartel impor daging di Bulog.
"Itu (dugaan kartel impor daging sapi) bisa menjadi salah satu konsen bahwa siapa saja pihak-pihak terkait dengan rangkaian pristiwa ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Febri mengatakan, penyidik KPK tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan para petinggi Bulog.
"Ini masih terbuka luas seiring proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Nanti kita akan lihat siapa saja pihak-pihak lain yang akan dimunculkan dalam proses pemeriksaan ini. Ada pemeriksaan saksi-saksi yang akan kita lakukan," Febri menambahkan.
Sebelumnya, Basuki sempat mengakui memiliki kepentingan dalam kasus ini. Dia ingin menghilangkan kartel daging sapi asal India di Indonesia. Permainan para mafia daging impor membuat para peternak lokal merugi, termasuk dirinya.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Grand Indonesia bersama seorang wanita. Patrialis diduga melakukan suap uji materi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain itu KPK juga mengamankan Kamaludin (KL) yang diduga sebagai perantara suap.
Dalam perkara ini, Patrialis Akbar disangkakan menerima suap dari Basuki Hariman (BHR) bos pemilik 20 perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny (NGF).
Oleh Basuki, Patrialis Akbar dijanjikan uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
Diduga uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu itu sudah penerimaan ketiga. Sebelumnya sudah ada penerimaan pertama dan kedua.
Sebagai penerima suap, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Paasal 13 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
http://m.liputan6.com/news/read/2841307/dalami-suap-patrialis-akbar-kpk-akan-periksa-petinggi-bulog
Kontrol Harga Beras, Bulog Buat Terobosan Baru
Senin, 30 Januari 2017
PROKAL.CO, TARAKAN – Harga beras yang tidak menentu belakangan ini, mengharuskan Bulog untuk membuat terobosan baru. Selain menyediakan beras raskin, Bulog kini membuat kebijakan baru untuk mengontrol harga beras komersil.
Kepala Seksi Komersil Bulog Kota Tarakan, Lendra Purba mengatakan, sejak memberlakukan pengontrolan harga beras, sejak bulan Juni 2016 ini harga beras di pasaran terbilang murah.
Harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog sendiri berkisar Rp 8.700 per kilogram, sedangkan harga pasaran yang dijual oleh para pedagang berkisar Rp 12.000 per kilogram.
Menurut Lendra, dengan harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog tersebut, para pedagang beras lain tidak akan berani untuk menjual beras dengan harga yang lebih tinggi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, selain murah beras komersil ini juga mempunyai kualitas yang bagus. Dan juga sudah banyak sekali masyarakat yang membeli beras komersil langsung kepada kami,” ucap Lendra.
Pihaknya juga berupaya untuk mensosialisasikan beras komersil ini kepada masyarakat luas. Harga Beras komersil yang tergolong murah dan berkualitas bagus ini juga diharapkan Lendra dapat menolong masyarakat yang berekonomi rendah.
Selain itu, Lendra juga mengkonfirmasi bahwa stok beras di kota Tarakan tetap aman,ini disebabkan karena banyaknya pemasukan beras dari luar daerah. “Beras yang ada di gudang Bulog sendiri aman, namun stok itu di luar dari beras komersil sendiri,” ujar Lendra.
Hal ini tentu membuat harga jual beras di Kota Tarakan berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Sebab, beras yang dikonsumsi warga Tarakan ini berasal dari luar daerah.
“Tentu harganya pasti berbeda dari daerah asalnya,” tegas Lendra.
Sampai saat ini belum ada beras lokal yang berada di dalam gudang Bulog Tarakan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak adanya beras lokal di dalam gudang Bulog Tarakan. “Harga jual yang murah, hal tersebut menyebabkan para petani lokal enggan menjual hasil gabah mereka kepada Bulog,” ujar Lendra.
Harga beli gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 7.300 per kilogram, dianggap sangat murah, sebab harga tersebut tidak termasuk biaya tranportasi dari petani yang membawa beras tersebut.
Menurutnya, potensi mendapatkan gabah di wilayah Kaltara terbilang cukup besar, terutama untuk daerah Malinau dan Bulungan. ‘’Petani lebih memilih menjual gabah kepada perusahaan daerah (Perusda) di masing-masing daerah, ini disebabkan harga jualnya yang lebih mahal. Contohnya di Malinau, harga jual gabah menurut pantauan kami, bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogramnya, dua kali lipat dari harga yang dipatok Bulog,” bebernya.
Selain karena harga beli Bulog yang lebih murah, juga karena adanya kebijakan dari pimpinan daerah agar masyarakat lokal dianjurkan mengonsumsi beras daerah. Sehingga hasil petani lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi warga lokal.
Namun, tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Yang jelas, pihaknya menerima jika ada petani yang ingin menjual gabah hasil panennya ke Bulog. (*/kp1)
http://kalpos.prokal.co/read/news/2678-kontrol-harga-beras-bulog-buat-terobosan-baru.html
PROKAL.CO, TARAKAN – Harga beras yang tidak menentu belakangan ini, mengharuskan Bulog untuk membuat terobosan baru. Selain menyediakan beras raskin, Bulog kini membuat kebijakan baru untuk mengontrol harga beras komersil.
Kepala Seksi Komersil Bulog Kota Tarakan, Lendra Purba mengatakan, sejak memberlakukan pengontrolan harga beras, sejak bulan Juni 2016 ini harga beras di pasaran terbilang murah.
Harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog sendiri berkisar Rp 8.700 per kilogram, sedangkan harga pasaran yang dijual oleh para pedagang berkisar Rp 12.000 per kilogram.
Menurut Lendra, dengan harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog tersebut, para pedagang beras lain tidak akan berani untuk menjual beras dengan harga yang lebih tinggi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, selain murah beras komersil ini juga mempunyai kualitas yang bagus. Dan juga sudah banyak sekali masyarakat yang membeli beras komersil langsung kepada kami,” ucap Lendra.
Pihaknya juga berupaya untuk mensosialisasikan beras komersil ini kepada masyarakat luas. Harga Beras komersil yang tergolong murah dan berkualitas bagus ini juga diharapkan Lendra dapat menolong masyarakat yang berekonomi rendah.
Selain itu, Lendra juga mengkonfirmasi bahwa stok beras di kota Tarakan tetap aman,ini disebabkan karena banyaknya pemasukan beras dari luar daerah. “Beras yang ada di gudang Bulog sendiri aman, namun stok itu di luar dari beras komersil sendiri,” ujar Lendra.
Hal ini tentu membuat harga jual beras di Kota Tarakan berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Sebab, beras yang dikonsumsi warga Tarakan ini berasal dari luar daerah.
“Tentu harganya pasti berbeda dari daerah asalnya,” tegas Lendra.
Sampai saat ini belum ada beras lokal yang berada di dalam gudang Bulog Tarakan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak adanya beras lokal di dalam gudang Bulog Tarakan. “Harga jual yang murah, hal tersebut menyebabkan para petani lokal enggan menjual hasil gabah mereka kepada Bulog,” ujar Lendra.
Harga beli gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 7.300 per kilogram, dianggap sangat murah, sebab harga tersebut tidak termasuk biaya tranportasi dari petani yang membawa beras tersebut.
Menurutnya, potensi mendapatkan gabah di wilayah Kaltara terbilang cukup besar, terutama untuk daerah Malinau dan Bulungan. ‘’Petani lebih memilih menjual gabah kepada perusahaan daerah (Perusda) di masing-masing daerah, ini disebabkan harga jualnya yang lebih mahal. Contohnya di Malinau, harga jual gabah menurut pantauan kami, bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogramnya, dua kali lipat dari harga yang dipatok Bulog,” bebernya.
Selain karena harga beli Bulog yang lebih murah, juga karena adanya kebijakan dari pimpinan daerah agar masyarakat lokal dianjurkan mengonsumsi beras daerah. Sehingga hasil petani lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi warga lokal.
Namun, tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Yang jelas, pihaknya menerima jika ada petani yang ingin menjual gabah hasil panennya ke Bulog. (*/kp1)
http://kalpos.prokal.co/read/news/2678-kontrol-harga-beras-bulog-buat-terobosan-baru.html
Rabu, 25 Januari 2017
OP Gula Bulog Kalsel Dianggap Kurang Bijak
Rabu, 25 Januari 2017
Banjarmasin, KP – Pengusaha gula lokal yang tergabung dalam Asosiasi Gula Bersatu Kalsel mengeluhkan Operasi Pasar (OP) gula pasir yang dijual kesejumlah titik pasar tradisional, karena harga gula stabil ini tentu sangat memukul distributor dan pedagang eceran dan menganggap OP ini kurang bijak dilakukan BUMN plat merah.
Ketua Asosiasi Gula Bersatu, H Aftahudin, kepada wartawan Selasa (24/1) mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan langkah OP gula pasir yang dilakukan Bulog Kalsel disejumlah titik pasar tradisional.
“ Saya rasa ini OP ini kurang bijak karena OP digelar disaat harga gula stabil dan ini jelas sangat memukul pengusaha gula dari distributor, agen hingga para pengecer dipasar karena harga yang mereka dijual berada diatas gula OP,” jelasnya.
Sebenarnya OP gula ini sangat pas digelar disaat harga gula melambung misalnya harga sudah berada diatas Rp15 ribu per kilonya seperti tahun kemaren disini sangat pas jika Bulog menggelar OP, bukan disana harga gula normal seperti ini.
Harga jual gula ditingkat distributor dijual sekitar Rp11.800,- per kilonya dalam bentuk karungan dan eceran bisanya menjual Rp13000,- per kilo dan OP Bulog menjual HET Rp12,500,- per kilonya ini sesuai ketetapan HET Nasional.
“ Kami distributor bisa saja menjual dengan harga Rp12,400,- per kilo namun kasihan para pedagang eceran karena harga gula tidak ada terjadi lonjakan hingga awal tahun 2017 ini,” sebut Owners KWK ini.
Meskipun permintaan gula pasir sangat tinggi setiap harinya dalam kondisi normal ditengah naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok namun harga gula pasir dipasaran masih dijual dengan harga stabil.
Dari penuturan penjual gula eceran dikawasan Pasar Lama dan kios pengecer dikawasan Sultan Adam harga gula pasir dijual masih dalam kondisi harga normal harga gula pasir masih dijual dikisaran harga Rp12500,- sampai Rp1300,- per kilonya dari sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 belum ada tanda-tanda gula pasir naik.
Vivi penjual gula eceran Pasar Lama kepada wartawan mengungkapkan, meskipun harga sembako lain mengalami kenaikkan namun itu tidak terjadi pada harga gula pasir yang cendrung stabil sejak 3 bulan terakhir ini.
“ Kami sebagai pedagang berharap pemerintah daerah dan Dolog Kalsel sebagai penyangga stok gula terus bisa menyediakan gula banua karena permintaan gula pasir setiap harinya sangat tinggi sehingga dengan stok yang berlimpah harga bisa stabil, dan tidak mengikuti harga sembako lain yang sudah lebih dulu melonjak,” jelasnya.
Ridho penjual gula eceran sultan Adam mengatakan, salah satu sembako yang paling stabil yakni gula pasir sehingga ia bisa menjual Rp13000 per kilonya. (hif/K-7)
http://www.kalimantanpost.com/op-gula-bulog-kalsel-dianggap-kurang-bijak/
Banjarmasin, KP – Pengusaha gula lokal yang tergabung dalam Asosiasi Gula Bersatu Kalsel mengeluhkan Operasi Pasar (OP) gula pasir yang dijual kesejumlah titik pasar tradisional, karena harga gula stabil ini tentu sangat memukul distributor dan pedagang eceran dan menganggap OP ini kurang bijak dilakukan BUMN plat merah.
Ketua Asosiasi Gula Bersatu, H Aftahudin, kepada wartawan Selasa (24/1) mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan langkah OP gula pasir yang dilakukan Bulog Kalsel disejumlah titik pasar tradisional.
“ Saya rasa ini OP ini kurang bijak karena OP digelar disaat harga gula stabil dan ini jelas sangat memukul pengusaha gula dari distributor, agen hingga para pengecer dipasar karena harga yang mereka dijual berada diatas gula OP,” jelasnya.
Sebenarnya OP gula ini sangat pas digelar disaat harga gula melambung misalnya harga sudah berada diatas Rp15 ribu per kilonya seperti tahun kemaren disini sangat pas jika Bulog menggelar OP, bukan disana harga gula normal seperti ini.
Harga jual gula ditingkat distributor dijual sekitar Rp11.800,- per kilonya dalam bentuk karungan dan eceran bisanya menjual Rp13000,- per kilo dan OP Bulog menjual HET Rp12,500,- per kilonya ini sesuai ketetapan HET Nasional.
“ Kami distributor bisa saja menjual dengan harga Rp12,400,- per kilo namun kasihan para pedagang eceran karena harga gula tidak ada terjadi lonjakan hingga awal tahun 2017 ini,” sebut Owners KWK ini.
Meskipun permintaan gula pasir sangat tinggi setiap harinya dalam kondisi normal ditengah naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok namun harga gula pasir dipasaran masih dijual dengan harga stabil.
Dari penuturan penjual gula eceran dikawasan Pasar Lama dan kios pengecer dikawasan Sultan Adam harga gula pasir dijual masih dalam kondisi harga normal harga gula pasir masih dijual dikisaran harga Rp12500,- sampai Rp1300,- per kilonya dari sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 belum ada tanda-tanda gula pasir naik.
Vivi penjual gula eceran Pasar Lama kepada wartawan mengungkapkan, meskipun harga sembako lain mengalami kenaikkan namun itu tidak terjadi pada harga gula pasir yang cendrung stabil sejak 3 bulan terakhir ini.
“ Kami sebagai pedagang berharap pemerintah daerah dan Dolog Kalsel sebagai penyangga stok gula terus bisa menyediakan gula banua karena permintaan gula pasir setiap harinya sangat tinggi sehingga dengan stok yang berlimpah harga bisa stabil, dan tidak mengikuti harga sembako lain yang sudah lebih dulu melonjak,” jelasnya.
Ridho penjual gula eceran sultan Adam mengatakan, salah satu sembako yang paling stabil yakni gula pasir sehingga ia bisa menjual Rp13000 per kilonya. (hif/K-7)
http://www.kalimantanpost.com/op-gula-bulog-kalsel-dianggap-kurang-bijak/
Beras Bulog Premium Lebih Diminati Warga
Selasa, 24 Januari 2017
BORNEONEWS, Sampit - Tingginya harga beras di pasaran belakangan ini membuat banyak warga memilih beras Bulog Premium untuk dikonsumsi. Sebab, beras tersebut dijual lebih murah dari harga beras lainnya yakni Rp90 ribu per 10 Kg.
“Saat operasi Pasar Bulog, itu kesempatan kami membeli beras premium. Karena takut tidak kebagian, apalagi saat ini banyak warga yang berminat membeli beras premium tersebut,” ujar Yani, warga Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Selasa (24/1/2017).
Diungkapkannya, pembeli beras premium ini tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga pedagang untuk dijual kembali.
“Mudah-mudahan Bulog Sampit menjual lebih banyak lagi beras premium ini, karena harganya lebih bersahabat. Soalnya kalau beras yang biasa dijual di pasar harganya Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per 10 Kg,” lanjut Yani.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Publik Bulog sub Divre Sampit, M Azwar Fuad mengungkapkan, operasi pasar yang dilakukan Bulog dilakukan untuk menekan harga barang termasuk harga beras. Disampaikannya, ada beberapa jenis beras yang mereka jual yaitu beras premium dengan harga Rp9 ribu per kilogram dalam kemasan 1 kilogram dan beras medium dengan harga Rp7.900 per kilogram dalam kemasan 15 kilogram.
“Memang untuk beras premium paling cepat habis, kalau beras medium banyak juga yang beli. Tapi dibandingkan beras premium lebih lambat terjualnya,” ungkap Azwar. (MUHAMMAD HAMIM/B-11)
BORNEONEWS, Sampit - Tingginya harga beras di pasaran belakangan ini membuat banyak warga memilih beras Bulog Premium untuk dikonsumsi. Sebab, beras tersebut dijual lebih murah dari harga beras lainnya yakni Rp90 ribu per 10 Kg.
“Saat operasi Pasar Bulog, itu kesempatan kami membeli beras premium. Karena takut tidak kebagian, apalagi saat ini banyak warga yang berminat membeli beras premium tersebut,” ujar Yani, warga Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Selasa (24/1/2017).
Diungkapkannya, pembeli beras premium ini tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga pedagang untuk dijual kembali.
“Mudah-mudahan Bulog Sampit menjual lebih banyak lagi beras premium ini, karena harganya lebih bersahabat. Soalnya kalau beras yang biasa dijual di pasar harganya Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per 10 Kg,” lanjut Yani.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Publik Bulog sub Divre Sampit, M Azwar Fuad mengungkapkan, operasi pasar yang dilakukan Bulog dilakukan untuk menekan harga barang termasuk harga beras. Disampaikannya, ada beberapa jenis beras yang mereka jual yaitu beras premium dengan harga Rp9 ribu per kilogram dalam kemasan 1 kilogram dan beras medium dengan harga Rp7.900 per kilogram dalam kemasan 15 kilogram.
“Memang untuk beras premium paling cepat habis, kalau beras medium banyak juga yang beli. Tapi dibandingkan beras premium lebih lambat terjualnya,” ungkap Azwar. (MUHAMMAD HAMIM/B-11)
Bulog Surakarta Targetkan Pengadaan Pangan 105 Ribu Ton
Selasa, 24 Januari 2017
SOLO,NETRALNEWS.COM-Perum Bulog Subdivre III Wilayah Surakarta, Jawa Tengah, menargetkan pengadaan pangan tahun 2017 di wilayahnya mencapai 105.000 ton setara beras.
"Kami ditargetkan dapat menyerap gabah hasil panen petani di wilayah Surakarta mencapai 105 ribu ton setara beras atau meningkat 5.000 ton dibandingkan pada 2016," kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Rizal Mulyawan, Selasa (21/1/2017).
Rizal Mulyawan mengatakan pengadaan pangan sebanyak tersebut hingga waktu akhir Desember mendatang. "Kami sangat optimistis target itu dapat tercapai hingga akhir 2017, karena realisasi pengadaan pangan 2016 mampu mencapai 106.800 ton setara beras," katanya.
Jumlah pengadaan pangan tahun sebelumnya, kata Rizal, melebihi yang ditargetkan yakni 100.000 ton setara beras atau mencapai 106,8 persen. Bulog Surakarta telah siap melakukan pengadaan dengan penyerap hasil panen petani setempat pada Januari ini dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) sebelumnya atau sesuai Instruksi Presiden (Impres) No.5 2015.
"Dalam pengadaan pangan tetap menggunakan HPP sebelumnya yakni untuk beras kadar air maksimal 14 persen dengan harga Rp7.300 per kilogram (kg) dan gabah kering panen (GKP)-gabah kering giling (GKG) antara Rp3.700 per kg hingga Rp4.659 per kg," katanya.
Stok beras Perum Bulog Subdivre III Wilayah Surakarta hingga sekarang masih aman yakni 44.300 ton setara beras. Jumlah itu, mampu untuk ketahanan pangan di wilayah setempat selama enam hingga tujuh bulan ke depan.
Soal pelayanan pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin), Rizal Mulyawan mengatakan Bulog telah siap melakukan pendistribusian beras bersubsidi tersebut kepada masyarakat. Namun, Bulog masih menunggu surat perintah dari pusat dalam penyaluran pangan ke masyarakat.
"Raskin segera didistribusikan dan kemungkinan kalau tidak akhir bulan ini, awal Pebruari mendatang," katanya.
Di sisi lain mengenai ada beberapa harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, Rizal menjelaskan Bulog ikut berpartisipasi bersama pemerintah daerah setempat dengan menggelar pasar murah.
"Pasar murah digelar untuk menekan harga misalnya harga cabai yakni kini mulai cenderung menurun. Harga cabai di Solo sebelumnya mencapai Rp100 ribu per kg, tetapi kini turun sekitar Rp70 ribu per kg hingga Rp75 ribu per kg," katanya.
http://www.netralnews.com/news/nasional/read/50354/bulog.surakarta.targetkan.pengadaan.pangan.105.ribu.ton
SOLO,NETRALNEWS.COM-Perum Bulog Subdivre III Wilayah Surakarta, Jawa Tengah, menargetkan pengadaan pangan tahun 2017 di wilayahnya mencapai 105.000 ton setara beras.
"Kami ditargetkan dapat menyerap gabah hasil panen petani di wilayah Surakarta mencapai 105 ribu ton setara beras atau meningkat 5.000 ton dibandingkan pada 2016," kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Rizal Mulyawan, Selasa (21/1/2017).
Rizal Mulyawan mengatakan pengadaan pangan sebanyak tersebut hingga waktu akhir Desember mendatang. "Kami sangat optimistis target itu dapat tercapai hingga akhir 2017, karena realisasi pengadaan pangan 2016 mampu mencapai 106.800 ton setara beras," katanya.
Jumlah pengadaan pangan tahun sebelumnya, kata Rizal, melebihi yang ditargetkan yakni 100.000 ton setara beras atau mencapai 106,8 persen. Bulog Surakarta telah siap melakukan pengadaan dengan penyerap hasil panen petani setempat pada Januari ini dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) sebelumnya atau sesuai Instruksi Presiden (Impres) No.5 2015.
"Dalam pengadaan pangan tetap menggunakan HPP sebelumnya yakni untuk beras kadar air maksimal 14 persen dengan harga Rp7.300 per kilogram (kg) dan gabah kering panen (GKP)-gabah kering giling (GKG) antara Rp3.700 per kg hingga Rp4.659 per kg," katanya.
Stok beras Perum Bulog Subdivre III Wilayah Surakarta hingga sekarang masih aman yakni 44.300 ton setara beras. Jumlah itu, mampu untuk ketahanan pangan di wilayah setempat selama enam hingga tujuh bulan ke depan.
Soal pelayanan pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin), Rizal Mulyawan mengatakan Bulog telah siap melakukan pendistribusian beras bersubsidi tersebut kepada masyarakat. Namun, Bulog masih menunggu surat perintah dari pusat dalam penyaluran pangan ke masyarakat.
"Raskin segera didistribusikan dan kemungkinan kalau tidak akhir bulan ini, awal Pebruari mendatang," katanya.
Di sisi lain mengenai ada beberapa harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, Rizal menjelaskan Bulog ikut berpartisipasi bersama pemerintah daerah setempat dengan menggelar pasar murah.
"Pasar murah digelar untuk menekan harga misalnya harga cabai yakni kini mulai cenderung menurun. Harga cabai di Solo sebelumnya mencapai Rp100 ribu per kg, tetapi kini turun sekitar Rp70 ribu per kg hingga Rp75 ribu per kg," katanya.
http://www.netralnews.com/news/nasional/read/50354/bulog.surakarta.targetkan.pengadaan.pangan.105.ribu.ton
Jumat, 20 Januari 2017
Bulog Dukung Gerakan Tanam Cabai
Jumat, 20 Januari 2017
PURWOKERTO – Bulog Subdivisi Regional Banyumas, turut mendukung gerakan tanam cabai di masyarakat untuk mengendalikan laju harga cabai rawit merah di pasar tradisional. Dukungan tersebut dengan menjual tanaman cabai kepada warga. Untuk tahap awal, disiapkan 400 tanaman cabai.
Satu tanaman dihargai Rp 13.500 dan dijual langsung kepada masyarakat. ”Penjualan tanaman cabai untuk mendukung gerakan penanaman cabai di Banyumas, sehingga setiap rumah tangga dapat memiliki tanaman cabai yang ditanam di lahan pekarangannya sendiri,” kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Sub-Divre Banyumas, M Priyono, kemarin.
Ia menambahkan, tanaman cabai yang dijual ke masyarakat adalah tanaman yang sudah berbuah, sehingga warga tidak perlu menunggu lama memanen cabai milik sendiri. ”Tadinya tanaman ini untuk kalangan sendiri tapi kok malah banyak yang minta, sehingga kami jual ke masyarakat. Dalam sehari sudah terjual sekitar 50 tanaman,” kata dia.
Pesanan
Respons positif tidak hanya datang dari masyarakat Banyumas saja, melainkan dari kabupaten tentangga. Bahkan, Bulog Banyumas mendapat pesanan dari Tim Penggerak PKK di Purbalingga sebanyak 100 tanaman.
Selain menjual tanaman cabai, Bulog Banyumas berencana menanam cabai di kompleks gudang beras milik bulog, masing-masing sepuluh tanaman. Apalagi tanaman cabai tidak memerlukan lahan luas karena dapat ditanam di pot. Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membuat program gerakan menanam cabai di masyarakat.
Penanaman cabai untuk pengendalian harga melalui peningkatan ketersediaan pasokan dan mengurangi permintaan cabai segar di pasar. ”Semua masyarakat nanti akan diwajibkan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan mereka.
Sebenarnya, tahun kemarin sudah membuat surat edaran tapi tahun ini sesuai dengan arahan menteri, semuanya wajib,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Tjuntjun Sunarti Rochidi. Menurut dia, pihaknya akan membuat surat edaran untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan/ desa untuk program gerakan menanam cabai.
”Program ini untuk mengantisipasi lonjakan harga cabai yang saat ini sudah di atas Rp 100 ribu per kilogram. Tapi tidak berarti nanti kalau harga cabai turun kegiatan ini berhenti. Diharapkan, program ini terus berjalan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sendiri,” katanya. (H60-87)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bulog-dukung-gerakan-tanam-cabai/
PURWOKERTO – Bulog Subdivisi Regional Banyumas, turut mendukung gerakan tanam cabai di masyarakat untuk mengendalikan laju harga cabai rawit merah di pasar tradisional. Dukungan tersebut dengan menjual tanaman cabai kepada warga. Untuk tahap awal, disiapkan 400 tanaman cabai.
Satu tanaman dihargai Rp 13.500 dan dijual langsung kepada masyarakat. ”Penjualan tanaman cabai untuk mendukung gerakan penanaman cabai di Banyumas, sehingga setiap rumah tangga dapat memiliki tanaman cabai yang ditanam di lahan pekarangannya sendiri,” kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Sub-Divre Banyumas, M Priyono, kemarin.
Ia menambahkan, tanaman cabai yang dijual ke masyarakat adalah tanaman yang sudah berbuah, sehingga warga tidak perlu menunggu lama memanen cabai milik sendiri. ”Tadinya tanaman ini untuk kalangan sendiri tapi kok malah banyak yang minta, sehingga kami jual ke masyarakat. Dalam sehari sudah terjual sekitar 50 tanaman,” kata dia.
Pesanan
Respons positif tidak hanya datang dari masyarakat Banyumas saja, melainkan dari kabupaten tentangga. Bahkan, Bulog Banyumas mendapat pesanan dari Tim Penggerak PKK di Purbalingga sebanyak 100 tanaman.
Selain menjual tanaman cabai, Bulog Banyumas berencana menanam cabai di kompleks gudang beras milik bulog, masing-masing sepuluh tanaman. Apalagi tanaman cabai tidak memerlukan lahan luas karena dapat ditanam di pot. Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membuat program gerakan menanam cabai di masyarakat.
Penanaman cabai untuk pengendalian harga melalui peningkatan ketersediaan pasokan dan mengurangi permintaan cabai segar di pasar. ”Semua masyarakat nanti akan diwajibkan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan mereka.
Sebenarnya, tahun kemarin sudah membuat surat edaran tapi tahun ini sesuai dengan arahan menteri, semuanya wajib,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Tjuntjun Sunarti Rochidi. Menurut dia, pihaknya akan membuat surat edaran untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan/ desa untuk program gerakan menanam cabai.
”Program ini untuk mengantisipasi lonjakan harga cabai yang saat ini sudah di atas Rp 100 ribu per kilogram. Tapi tidak berarti nanti kalau harga cabai turun kegiatan ini berhenti. Diharapkan, program ini terus berjalan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sendiri,” katanya. (H60-87)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bulog-dukung-gerakan-tanam-cabai/
Stabilkan Harga Pangan, Bulog Resmikan RPK
Kamis, 19 Januari 2017
PERESMIAN RPK – Peresmian Rumah Pangan Kita oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo bersama Kadivre Bulog Sultra La Ode Amijaya Kamaluddin saat pengguntingan pita di Kantor Bulog Sultra, Jalan Abdullah Silondae Kendari, Kamis (19/1/2017). RPK ini dikembangkan untuk dapat menstabilkan harga bahan pangan di masyarakat. (Sitti Nurmalasari/ ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Guna menstabilkan harga pangan beberapa komoditi seperti beras dan gula, Bulog mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK). Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri (PBI) Perum Bulog Imam Subowo saat meresmikan RPK dalam kegiatan Launching dan Sosialisasi Distribusi Center Rumah Pangan Kita Bulog Sultra, Kamis (19/1/2017) mengatakan, sejalan dengan tugas utama Bulog untuk menstabilkan harga pangan pokok khususnya dari produsen (petani) sampai dengan konsumen (masyarakat).
Menurut dia, RPK inilah yang nantinya akan menjadi jembatan agar bahan pokok menjadi stabil. Artinya, Bulog menjadi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan dalam mencari bahan pangan yang murah dengan kualitas yang terjaga.
“Artinya sehat layak konsumsi, apalagi yang akan kita jual nanti di tempatnya sahabat RPK itu tidak hanya beras medium, tetapi dengan beberapa varian seperti beras super kepala, premium, begitupula dengan gula,” jelas Imam usai peresmian RPK di Kantor Bulog Sultra Jalan Abdullah Silondae, Kamis sore.
Selanjutnya, komoditi tersebut akan dibranding dengan nama “beras kita” dan “gula manis kita”.
Saat ini Sultra telah terbentuk RPK sebanyak 197 yang aktif, dan di Kota Kendari ada 70 RPK. Dia menargetkan, setiap desa memiliki satu RPK.
Dia menyebutkan pengelola RPK adalah masyarakat yang dibina oleh Bulog. Binaan ini maksudnya barang komoditi Bulog yang menyediakan, selanjutnya Bulog yang akan mengantarkan barang tersebut kepada masyarakat yang telah menjadi sahabat RPK.
“Tentu yang namanya dagang atau jual beli itu harus untung, jadi nanti RPK ini beli barang dari Bulog dengan harga tertentu. Nanti dijual dengan harga sekian, tetap ada untung,” jelas dia.
Bulog akan mengontrol harga, khususnya beras medium dan gula medium. Sehingga, dengan adanya RPK, Bulog dapat mengetahui di suatu desa memiliki ketersediaan beras dan gula atau tidak. Imam melanjutkan, ada tiga komoditas yaitu padi, jagung, dan kedelai (pajale) yang disediakan Bulog. Namun berdasarkan peraturan Presiden, menjadi 11 komoditas seperti daging, minyak goreng, gula, terigu, mentega, dan lainnya.
Sementara untuk menjadi sahabat RPK sangat mudah, masyarakat baik itu pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, wartawan, hanya perlu datang ke kantor Bulog dan mengisi formulir yang disediakan. Dan yang lebih penting kata dia, memiliki titik (rumah atau garasi) untuk dijadikan RPK.
Selain itu, untuk sistem pembayaran secara cash and carry, masyarakat menyediakan uang untuk membeli ke Bulog lalu barang akan diantarkan. Terlebih lagi, kata dia, Bulog telah menandatangani momerandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan bank seperti BNI dan BRI. Jadi masyarakat juga akan menjadi agen bank dan mendapatkan income (pendapatan) yang menarik.
Imam yakin dengan terus mengembangkan RPK akan dapat menstabilkan harga pangan. “Saat ini, mungkin RPK belum menstabilkan, tapi kalau sudah ngalir pasti iya,” tutupnya. (B)
 |
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Guna menstabilkan harga pangan beberapa komoditi seperti beras dan gula, Bulog mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK). Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri (PBI) Perum Bulog Imam Subowo saat meresmikan RPK dalam kegiatan Launching dan Sosialisasi Distribusi Center Rumah Pangan Kita Bulog Sultra, Kamis (19/1/2017) mengatakan, sejalan dengan tugas utama Bulog untuk menstabilkan harga pangan pokok khususnya dari produsen (petani) sampai dengan konsumen (masyarakat).
Menurut dia, RPK inilah yang nantinya akan menjadi jembatan agar bahan pokok menjadi stabil. Artinya, Bulog menjadi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan dalam mencari bahan pangan yang murah dengan kualitas yang terjaga.
“Artinya sehat layak konsumsi, apalagi yang akan kita jual nanti di tempatnya sahabat RPK itu tidak hanya beras medium, tetapi dengan beberapa varian seperti beras super kepala, premium, begitupula dengan gula,” jelas Imam usai peresmian RPK di Kantor Bulog Sultra Jalan Abdullah Silondae, Kamis sore.
Selanjutnya, komoditi tersebut akan dibranding dengan nama “beras kita” dan “gula manis kita”.
Saat ini Sultra telah terbentuk RPK sebanyak 197 yang aktif, dan di Kota Kendari ada 70 RPK. Dia menargetkan, setiap desa memiliki satu RPK.
Dia menyebutkan pengelola RPK adalah masyarakat yang dibina oleh Bulog. Binaan ini maksudnya barang komoditi Bulog yang menyediakan, selanjutnya Bulog yang akan mengantarkan barang tersebut kepada masyarakat yang telah menjadi sahabat RPK.
“Tentu yang namanya dagang atau jual beli itu harus untung, jadi nanti RPK ini beli barang dari Bulog dengan harga tertentu. Nanti dijual dengan harga sekian, tetap ada untung,” jelas dia.
Bulog akan mengontrol harga, khususnya beras medium dan gula medium. Sehingga, dengan adanya RPK, Bulog dapat mengetahui di suatu desa memiliki ketersediaan beras dan gula atau tidak. Imam melanjutkan, ada tiga komoditas yaitu padi, jagung, dan kedelai (pajale) yang disediakan Bulog. Namun berdasarkan peraturan Presiden, menjadi 11 komoditas seperti daging, minyak goreng, gula, terigu, mentega, dan lainnya.
Sementara untuk menjadi sahabat RPK sangat mudah, masyarakat baik itu pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, wartawan, hanya perlu datang ke kantor Bulog dan mengisi formulir yang disediakan. Dan yang lebih penting kata dia, memiliki titik (rumah atau garasi) untuk dijadikan RPK.
Selain itu, untuk sistem pembayaran secara cash and carry, masyarakat menyediakan uang untuk membeli ke Bulog lalu barang akan diantarkan. Terlebih lagi, kata dia, Bulog telah menandatangani momerandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan bank seperti BNI dan BRI. Jadi masyarakat juga akan menjadi agen bank dan mendapatkan income (pendapatan) yang menarik.
Imam yakin dengan terus mengembangkan RPK akan dapat menstabilkan harga pangan. “Saat ini, mungkin RPK belum menstabilkan, tapi kalau sudah ngalir pasti iya,” tutupnya. (B)
Bulog Genjot Penyerapan Hasil Panen Petani
Kamis, 19 Januari 2017
INDRAMAYU – Bulog Indramayu menambah mitra kerja untuk meningkatkan penyerapan beras tahun ini.
Jumlah mitra kerja Bulog kini menjadi 49 mitra dari sebelumnya yang hanya 25 mitra. Kepa Sub Divre Bulog Indramayu Asep Buhori mengatakan, penambahan mitra kerja Bulog ini dalam rangka mempercepat penyerapan hasil panen petani. “Targetnya, pengadaan beras bisa lebih cepat tercapai dan proses penyerapan juga menjadi lebih efektif,” terang Asep, kemarin. Pada 2016 lalu, lanjut Asep, target pengadaan beras atau prognosa Bulog Sub Divre Indramayu melampaui target.
Bahkan, Bulog Sub Divre Indramayu mampu mendistribusikan beras ke berbagai daerah di Indonesia. Asep mengungkapkan, target prognosa yang ditetapkan untuk Bulog Indramayu 2016 lalu mencapai 93.000 ton setara beras. Sementara realisasinya mencapai 96.000 ton setara beras. “Sudah tercapai 106% dari target atau melampaui target,” ujarnya. Sub Divre Bulog Indramayu pun telah melakukan move nasional (movnas) maupun move regional (movreg).
Untuk movnas dilakukan ke Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Sedangkan movreg, dilakukan ke Cianjur, Bandung, dan Ciamis. “Untuk movnas dan movreg, kami kirimkan 29.750 ton beras,” sebutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, pencapaian target penyerapan beras oleh Bulog Indramayu tak lepas dari meningkatnya produksi padi. Dia menyebutkan, produksi panen gadu I di Kabupaten Indramayu rata-rata mencapai 6,7 ton per hectare.
Sedangkan luas tanam gadu I sekitar 105.000 hektare dan masih bertambah dengan adanya petani yang melakukan tanam gadu II. “Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya produksi padi, di antaranya fenomena la nina di musim kemarau yang membuat ketersediaan air di lahan pertanian tercukupi,” terang Sutatang.
Tomi indra
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=131&date=2017-01-19
INDRAMAYU – Bulog Indramayu menambah mitra kerja untuk meningkatkan penyerapan beras tahun ini.
Jumlah mitra kerja Bulog kini menjadi 49 mitra dari sebelumnya yang hanya 25 mitra. Kepa Sub Divre Bulog Indramayu Asep Buhori mengatakan, penambahan mitra kerja Bulog ini dalam rangka mempercepat penyerapan hasil panen petani. “Targetnya, pengadaan beras bisa lebih cepat tercapai dan proses penyerapan juga menjadi lebih efektif,” terang Asep, kemarin. Pada 2016 lalu, lanjut Asep, target pengadaan beras atau prognosa Bulog Sub Divre Indramayu melampaui target.
Bahkan, Bulog Sub Divre Indramayu mampu mendistribusikan beras ke berbagai daerah di Indonesia. Asep mengungkapkan, target prognosa yang ditetapkan untuk Bulog Indramayu 2016 lalu mencapai 93.000 ton setara beras. Sementara realisasinya mencapai 96.000 ton setara beras. “Sudah tercapai 106% dari target atau melampaui target,” ujarnya. Sub Divre Bulog Indramayu pun telah melakukan move nasional (movnas) maupun move regional (movreg).
Untuk movnas dilakukan ke Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Sedangkan movreg, dilakukan ke Cianjur, Bandung, dan Ciamis. “Untuk movnas dan movreg, kami kirimkan 29.750 ton beras,” sebutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang mengatakan, pencapaian target penyerapan beras oleh Bulog Indramayu tak lepas dari meningkatnya produksi padi. Dia menyebutkan, produksi panen gadu I di Kabupaten Indramayu rata-rata mencapai 6,7 ton per hectare.
Sedangkan luas tanam gadu I sekitar 105.000 hektare dan masih bertambah dengan adanya petani yang melakukan tanam gadu II. “Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya produksi padi, di antaranya fenomena la nina di musim kemarau yang membuat ketersediaan air di lahan pertanian tercukupi,” terang Sutatang.
Tomi indra
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=131&date=2017-01-19
Target Bulog penyerapan
Kamis, 19 Januari 2017
JAKARTA. Perum Bulog menetapkan target penyerapan beras dan gabah tahun 2017 mencapai 3,7 juta ton. Target penyerapan tahun ini lebih rendah dari target penyerapan tahun 2016 yang mencapai 3,9 juta ton.
Pasalnya realisasi penyerapan gabah dan beras Bulog sepanjang tahun 2016 hanya 2,97 juta ton. Hal itu disebabkan harga beras di tingkat petani yang sudah meningkat di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga Bulog tidak perlu melakukan penyerapan kecuali untuk kebutuhan stok saja.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, dari target penyerapan tahun ini sebesar 3,7 juta ton, Bulog menargetkan penyerapan beras public service obligation (PSO) sebesar 3,2 juta ton beras komersil 500 ton. Ia bilang, target penyerapan beras dan gabah Bulog tahun ini dibuat berdasarkan realisasi penyerapan tahun 2016 yang jauh dari target. Kendati demikian, penyerapan tahun 2016 jauh di atas realisasi penyerapan tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton.
"Kami optimistis target penyerapan ini dapat tercapai kalau kondisi cauaca bagus dan normal," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan kendala utama yang dialami Bulog untuk mencapai target penyerapan tahun lalu adalah harga beras di lapangan sudah tinggi atau di atas HPP yakni Rp 7.300 per kilogram (kg). Bila Bulog memaksakan terus menyerap, maka akan terjadi lonjakan harga dan hal ini berpotensi membuat inflasi lebih tinggi.
Namun kalau melihat laporan Kementerian Pertanian (Kemtan) tahun lalu yang prodksi mencapai 79 juta ton gabah kering giling (GKG), maka target penyerapan tahun ini dapat tercapai.
Sejumlah upaya juga dilakukan Bulog untuk mencapai target tersebut. Pertama, optimalisasi program on farm Perum Bulog melalui kerja sama dengan Gabungan kelompoktani (gapoktan) maupun sinergi dengan BUMN lain seperti PT Pertani Persero yang memiliki mesin giling padi dan pengering serta gudang.
Kedua, Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dengan rentang kualitas dan harga tertenttu yang memungkinkan Bulog bisa mencapai jumlah serapan yang lebihb esar dengan memperkuat unit-unit pengolahan di daerah.
Ketiga, Bulog juga melakukan pengembangan infrastruktur. Keempat, meningkatkan pasar beras selain PSO antara lain dengan pengembangan jaringan rumah pangan kita (RPK), lumpung pangan desa atau BUMdes yang digagas Kementerian Desa.
Selain itu, Bulog juga akan mempersiapkan stok pangan untuk program rakyat miskin (raskin) dimana pada tahun ini di bagi dua. Pertama lewat program raskin dan kedua lewat penggunaan evo-cer atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana setiap masyakat memiliki uang non tunai sebesar Rp 110.000 per bulan untuk pembelian beras.
Meskipun program ini ada, namun Tri menilai tidak berdampak signifikan pada penyerapan Bulog karena volume beras yang disiapkan sama dengan tahun lalu yakni 15,7 juta ton. Khusus untuk raskin sebesar 14,2 juta ton dan untuk pasar e vocer sebesar 1,6 juta ton.
JAKARTA. Perum Bulog menetapkan target penyerapan beras dan gabah tahun 2017 mencapai 3,7 juta ton. Target penyerapan tahun ini lebih rendah dari target penyerapan tahun 2016 yang mencapai 3,9 juta ton.
Pasalnya realisasi penyerapan gabah dan beras Bulog sepanjang tahun 2016 hanya 2,97 juta ton. Hal itu disebabkan harga beras di tingkat petani yang sudah meningkat di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga Bulog tidak perlu melakukan penyerapan kecuali untuk kebutuhan stok saja.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, dari target penyerapan tahun ini sebesar 3,7 juta ton, Bulog menargetkan penyerapan beras public service obligation (PSO) sebesar 3,2 juta ton beras komersil 500 ton. Ia bilang, target penyerapan beras dan gabah Bulog tahun ini dibuat berdasarkan realisasi penyerapan tahun 2016 yang jauh dari target. Kendati demikian, penyerapan tahun 2016 jauh di atas realisasi penyerapan tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton.
"Kami optimistis target penyerapan ini dapat tercapai kalau kondisi cauaca bagus dan normal," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan kendala utama yang dialami Bulog untuk mencapai target penyerapan tahun lalu adalah harga beras di lapangan sudah tinggi atau di atas HPP yakni Rp 7.300 per kilogram (kg). Bila Bulog memaksakan terus menyerap, maka akan terjadi lonjakan harga dan hal ini berpotensi membuat inflasi lebih tinggi.
Namun kalau melihat laporan Kementerian Pertanian (Kemtan) tahun lalu yang prodksi mencapai 79 juta ton gabah kering giling (GKG), maka target penyerapan tahun ini dapat tercapai.
Sejumlah upaya juga dilakukan Bulog untuk mencapai target tersebut. Pertama, optimalisasi program on farm Perum Bulog melalui kerja sama dengan Gabungan kelompoktani (gapoktan) maupun sinergi dengan BUMN lain seperti PT Pertani Persero yang memiliki mesin giling padi dan pengering serta gudang.
Kedua, Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dengan rentang kualitas dan harga tertenttu yang memungkinkan Bulog bisa mencapai jumlah serapan yang lebihb esar dengan memperkuat unit-unit pengolahan di daerah.
Ketiga, Bulog juga melakukan pengembangan infrastruktur. Keempat, meningkatkan pasar beras selain PSO antara lain dengan pengembangan jaringan rumah pangan kita (RPK), lumpung pangan desa atau BUMdes yang digagas Kementerian Desa.
Selain itu, Bulog juga akan mempersiapkan stok pangan untuk program rakyat miskin (raskin) dimana pada tahun ini di bagi dua. Pertama lewat program raskin dan kedua lewat penggunaan evo-cer atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana setiap masyakat memiliki uang non tunai sebesar Rp 110.000 per bulan untuk pembelian beras.
Meskipun program ini ada, namun Tri menilai tidak berdampak signifikan pada penyerapan Bulog karena volume beras yang disiapkan sama dengan tahun lalu yakni 15,7 juta ton. Khusus untuk raskin sebesar 14,2 juta ton dan untuk pasar e vocer sebesar 1,6 juta ton.
Selasa, 17 Januari 2017
Jangan tunda lagi pembentukan Badan Otoritas Pangan
Senin , 16 Januari 2017
Hampir selalu saja begitu. Ketika ada krisis kenaikan harga pangan atau komoditas pertanian, ada saja pejabat yang meminta masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Ketika harga cabai naik, ada menteri yang mendorong masyarakat untuk menanam sendiri cabai. Ketika harga bawang naik, ada juga menteri yang mengajak masyarakat untuk menanam sendiri bawah.
Pernyataan-pernyataan sejenis itu terdengar naif. Bahkan membangun gambar bahwa pengelola pemerintahan seperti kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh warga negara. Oleh karena itu kita bisa memahami jika ada warga masyarakat yang menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut dengan sinis.
Dahulu, sebelum era reformasi, masyarakat bisa berharap kepada Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk mengambil peran dalam menormalkan harga-harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Sekarang, dalam posisinya yang baru, kita tidak bisa berharap banyak kepada Bulog.
Dalam posisinya sebagai BUMN saat ini, Bulog saat ini tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk menangani tata kelola pangan di negeri kita. Untuk tugas mengendalikan pangan, Bulog hanya punya kewenangan mengurus beras, gula, dan terigu saja. Lagi pula, Bulog saat ini bukanlah regulator.
Intervensi IMF (International Monetary Fund - Dana Moineter Internasional) pada awal masa reformasi lah yang mengamputasi peran-peran dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Bulog. Anti klimaksnya adalah ketika Bulog berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum) lewat PP (Peraturan Pemerintah) nomor 7 tahun 2003.
Dengan posisi sebagai Perum, usaha Bulog bersifat menyediakan pelayanan yang memberikan manfaat kepada khalayak namun sekaligus memupuk keuntungan seperti lazimnya sebuah perusahaan. Para pengkritik menyebutkan, dengan posisinya itu, Bulog cenderung diarahkan menjadi mesin ekonomi yang melulu berorientasi untuk mengejar keuntungan.
Itu pun tidak benar-benar mampu dilakukan oleh Bulog karena ada peraturan tentang Harga Pokok Pemerintah. Ketentuan itu acap kali membuat Bulog sulit mendapatkan keuntungan.
Dengan kedudukannya sebagai Perum, kita memang tidak bisa berharap banyak kepada Bulog dalam urusan penyelenggaraan pangan di negeri kita. Butuh kewenangan yang lebih luas untuk menangani penyelenggaraan pangan.
Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan di negeri kita berdasarkan kepada tiga hal. Pertama, kedaulatan pangan. Kedua, kemandirian pangan. Ketiga, ketahanan pangan.
Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, UU nomor 18 tahun 2012 itu mengamanatkan pembentukan suatu lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah Presiden. Lembaga itu menjalankan tugas pemerintahan di bidang pangan.
Lembaga yang diatur dengan Peraturan Presiden itu, seperti disebut dalam Pasal 128 UU nomor 18 tahun 2012 itu, bisa "mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah."
Pada akhir tahun 2015 sejumlah pihak menyebut-nyebut nama Badan Otoritas Pangan sebagai perwujudan dari lembaga yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Wajar jika isu tentang Badan Otoritas Pangan itu muncul di akhir 2015 sebab undang-undang tentang pangan itu mengamanatkan selambatnya 3 tahun setelah diundangkan, lembaga tersebut harus terbentuk. Dan itu jatuh pada bulan November 2015.
Namun sampai awal tahun ini, lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut belum terwujud. Pemerintah seharusnya lebih serius untuk mewujudkan lembaga tersebut.
Wacana untuk menjadikan Bulog sebagai Badan Otoritas Pangan sudah sepatutnya dikaji lebih cepat dan sungguh-sungguh. Bagaimana pun Bulog mempunyai pengalaman, sumber daya manusia, infrastruktur, dan jaringan yang memadai.
Bersamaan dengan itu perlu dipertimbangkan untuk meleburkan juga lembaga-lembaga yang selama ini berkecimpung dalam menangani pangan -seperti Badan Ketahanan Pangan, misal- ke dalam Badan Otoritas Pangan tersebut.
Pemerintah jangan terlalu lama menunda-nundanya. Kita membutuhkan lembaga yang mengatur tata kelola pangan, yang bisa lebih efektif dalam menciptakan stabilisasi harga dan mampu mempercepat swasembada.
Sangatlah penting bagi kita saat ini untuk menunjukkan dan mempraktikan politik pangan yang lebih jelas memihak kepada rakyat, yang tidak akan menyerahkan produk-produk pangan yang vital dan strategis kepada mekanisme pasar.
Lewat politik itulah pemerintah bisa memperlihatkan bahwa negara hadir dalam urusan yang vital dan strategis demi kemaslahatan rakyat banyak.
https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-tunda-lagi-pembentukan-badan-otoritas-pangan
Hampir selalu saja begitu. Ketika ada krisis kenaikan harga pangan atau komoditas pertanian, ada saja pejabat yang meminta masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Ketika harga cabai naik, ada menteri yang mendorong masyarakat untuk menanam sendiri cabai. Ketika harga bawang naik, ada juga menteri yang mengajak masyarakat untuk menanam sendiri bawah.
Pernyataan-pernyataan sejenis itu terdengar naif. Bahkan membangun gambar bahwa pengelola pemerintahan seperti kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh warga negara. Oleh karena itu kita bisa memahami jika ada warga masyarakat yang menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut dengan sinis.
Dahulu, sebelum era reformasi, masyarakat bisa berharap kepada Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk mengambil peran dalam menormalkan harga-harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Sekarang, dalam posisinya yang baru, kita tidak bisa berharap banyak kepada Bulog.
Dalam posisinya sebagai BUMN saat ini, Bulog saat ini tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk menangani tata kelola pangan di negeri kita. Untuk tugas mengendalikan pangan, Bulog hanya punya kewenangan mengurus beras, gula, dan terigu saja. Lagi pula, Bulog saat ini bukanlah regulator.
Intervensi IMF (International Monetary Fund - Dana Moineter Internasional) pada awal masa reformasi lah yang mengamputasi peran-peran dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Bulog. Anti klimaksnya adalah ketika Bulog berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum) lewat PP (Peraturan Pemerintah) nomor 7 tahun 2003.
Dengan posisi sebagai Perum, usaha Bulog bersifat menyediakan pelayanan yang memberikan manfaat kepada khalayak namun sekaligus memupuk keuntungan seperti lazimnya sebuah perusahaan. Para pengkritik menyebutkan, dengan posisinya itu, Bulog cenderung diarahkan menjadi mesin ekonomi yang melulu berorientasi untuk mengejar keuntungan.
Itu pun tidak benar-benar mampu dilakukan oleh Bulog karena ada peraturan tentang Harga Pokok Pemerintah. Ketentuan itu acap kali membuat Bulog sulit mendapatkan keuntungan.
Dengan kedudukannya sebagai Perum, kita memang tidak bisa berharap banyak kepada Bulog dalam urusan penyelenggaraan pangan di negeri kita. Butuh kewenangan yang lebih luas untuk menangani penyelenggaraan pangan.
Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan di negeri kita berdasarkan kepada tiga hal. Pertama, kedaulatan pangan. Kedua, kemandirian pangan. Ketiga, ketahanan pangan.
Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, UU nomor 18 tahun 2012 itu mengamanatkan pembentukan suatu lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah Presiden. Lembaga itu menjalankan tugas pemerintahan di bidang pangan.
Lembaga yang diatur dengan Peraturan Presiden itu, seperti disebut dalam Pasal 128 UU nomor 18 tahun 2012 itu, bisa "mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah."
Pada akhir tahun 2015 sejumlah pihak menyebut-nyebut nama Badan Otoritas Pangan sebagai perwujudan dari lembaga yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Wajar jika isu tentang Badan Otoritas Pangan itu muncul di akhir 2015 sebab undang-undang tentang pangan itu mengamanatkan selambatnya 3 tahun setelah diundangkan, lembaga tersebut harus terbentuk. Dan itu jatuh pada bulan November 2015.
Namun sampai awal tahun ini, lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut belum terwujud. Pemerintah seharusnya lebih serius untuk mewujudkan lembaga tersebut.
Wacana untuk menjadikan Bulog sebagai Badan Otoritas Pangan sudah sepatutnya dikaji lebih cepat dan sungguh-sungguh. Bagaimana pun Bulog mempunyai pengalaman, sumber daya manusia, infrastruktur, dan jaringan yang memadai.
Bersamaan dengan itu perlu dipertimbangkan untuk meleburkan juga lembaga-lembaga yang selama ini berkecimpung dalam menangani pangan -seperti Badan Ketahanan Pangan, misal- ke dalam Badan Otoritas Pangan tersebut.
Pemerintah jangan terlalu lama menunda-nundanya. Kita membutuhkan lembaga yang mengatur tata kelola pangan, yang bisa lebih efektif dalam menciptakan stabilisasi harga dan mampu mempercepat swasembada.
Sangatlah penting bagi kita saat ini untuk menunjukkan dan mempraktikan politik pangan yang lebih jelas memihak kepada rakyat, yang tidak akan menyerahkan produk-produk pangan yang vital dan strategis kepada mekanisme pasar.
Lewat politik itulah pemerintah bisa memperlihatkan bahwa negara hadir dalam urusan yang vital dan strategis demi kemaslahatan rakyat banyak.
https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-tunda-lagi-pembentukan-badan-otoritas-pangan
Perum Bulog Jateng Siap Uji Coba Voucher Pangan Tahun Ini
Senin , 16 Januari 2017
Semarang, 92.6 FM-Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah pada tahun ini bakal melakukan uji coba voucher pangan sebagai, pengganti beras bagi masyarakat miskin. Perum Bulog Divre Jateng akan bekerjasama dengan perbankan dan warung yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, untuk menyediakan bahan pokok itu.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengatakan voucher pangan tidak jauh berbeda dari penyaluran beras miskin pada umumnya. Hanya saja, perbedaannya rumah tangga sasaran (RTS) akan mendapat voucher elektronik yang bisa ditukarkan dengan bahan pokok. Pemilik voucher, yakni rumah tangga sasara bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok yang dikehendaki.
“Di dalam kartu akan terisi nominal sekira Rp110 ribu sampai Rp120 ribu. Bisa digunakan untuk membeli bahan pokok,” ujar Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana, Senin (16/1).
Lebih lanjut Usep menjelaskan, sebelumnya para penerima beras miskin hanya menerima beras saja. Sekarang, dengan pemberlakuan voucher itu para pemilik bisa memilih komoditas sesuai dengan kebutuhannya.
Diberitakan sebelumnya, penyaluran beras miskin akhir 2016 kemarin mencapai 100 persen. (Bud)
https://www.radioidola.com/perum-bulog-jateng-siap-uji-coba-voucher-pangan-tahun-ini/
Semarang, 92.6 FM-Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah pada tahun ini bakal melakukan uji coba voucher pangan sebagai, pengganti beras bagi masyarakat miskin. Perum Bulog Divre Jateng akan bekerjasama dengan perbankan dan warung yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, untuk menyediakan bahan pokok itu.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengatakan voucher pangan tidak jauh berbeda dari penyaluran beras miskin pada umumnya. Hanya saja, perbedaannya rumah tangga sasaran (RTS) akan mendapat voucher elektronik yang bisa ditukarkan dengan bahan pokok. Pemilik voucher, yakni rumah tangga sasara bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok yang dikehendaki.
“Di dalam kartu akan terisi nominal sekira Rp110 ribu sampai Rp120 ribu. Bisa digunakan untuk membeli bahan pokok,” ujar Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana, Senin (16/1).
Lebih lanjut Usep menjelaskan, sebelumnya para penerima beras miskin hanya menerima beras saja. Sekarang, dengan pemberlakuan voucher itu para pemilik bisa memilih komoditas sesuai dengan kebutuhannya.
Diberitakan sebelumnya, penyaluran beras miskin akhir 2016 kemarin mencapai 100 persen. (Bud)
https://www.radioidola.com/perum-bulog-jateng-siap-uji-coba-voucher-pangan-tahun-ini/
Senin, 16 Januari 2017
Liputan di Gudang Bulog, Wartawan Dikrubuti Gurem
Sabtu, 14 Januari 2017
BANTENTIMES, BANYUWANGI – Peristiwa lucu terjadi kala beberapa wartawan tengah meliput stok beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (14/1/2017).
Beberapa wartawan media cetak, online, radio hingga televisi itu dikerubuti gurem atau kutu beras setelah berada di gudang beras beberapa menit, termasuk Kepala Bulog Divisi Regional Banyuwangi, Raden Guna Dharma yang mendampingi peliputan.
Keluar dari gudang, para pencari berita itu langsung saling bantu mengusir gurem-gurem yang menempel di kaus dan badan. Sambil tertawa semua sibuk membersihkan diri dari kutu beras itu.
Anehnya contoh beras yang diambil di gudang justru tidak memperlihatkan adanya kutu. Awang, sapaan Raden Guna Dharma mengatakan, masalah kutu adalah persoalan bagaimana menyimpan beras.
"Justru kalau kutu sampai tidak mau makan beras, berarti beras itu sudah dilapisi macam-macam. Jadi yang penting stok kita simpan dengan baik," kata Awang.
Sebelumnya diberitakan, dengan 5 gudang di Ketapang 1, Ketapang 2, Wonosobo, Lemahbang dan Genteng, Bulog Divisi Regional Banyuwangi sekarang menyimpan 32 ribu ton stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga April 2018 mendatang.
Beras berkualitas medium sesuai Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 dimana maksimal mengandung butir patah 20 persen, menir 2 persen dan kadar air 14 persen. Beras medium ini di pasaran akan dibandrol Rp 7.500 hingga Rp 7.900 per kg menyesuaikan harga pasar.(*)
BANTENTIMES, BANYUWANGI – Peristiwa lucu terjadi kala beberapa wartawan tengah meliput stok beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (14/1/2017).
Beberapa wartawan media cetak, online, radio hingga televisi itu dikerubuti gurem atau kutu beras setelah berada di gudang beras beberapa menit, termasuk Kepala Bulog Divisi Regional Banyuwangi, Raden Guna Dharma yang mendampingi peliputan.
Keluar dari gudang, para pencari berita itu langsung saling bantu mengusir gurem-gurem yang menempel di kaus dan badan. Sambil tertawa semua sibuk membersihkan diri dari kutu beras itu.
Anehnya contoh beras yang diambil di gudang justru tidak memperlihatkan adanya kutu. Awang, sapaan Raden Guna Dharma mengatakan, masalah kutu adalah persoalan bagaimana menyimpan beras.
"Justru kalau kutu sampai tidak mau makan beras, berarti beras itu sudah dilapisi macam-macam. Jadi yang penting stok kita simpan dengan baik," kata Awang.
Sebelumnya diberitakan, dengan 5 gudang di Ketapang 1, Ketapang 2, Wonosobo, Lemahbang dan Genteng, Bulog Divisi Regional Banyuwangi sekarang menyimpan 32 ribu ton stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga April 2018 mendatang.
Beras berkualitas medium sesuai Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 dimana maksimal mengandung butir patah 20 persen, menir 2 persen dan kadar air 14 persen. Beras medium ini di pasaran akan dibandrol Rp 7.500 hingga Rp 7.900 per kg menyesuaikan harga pasar.(*)
Bulog Sulteng Dekati Petani Tingkatkan Pengadaan Beras
Minggu, 15 Januari 2017
Palu, (antarasulteng.com) - Bulog Sulawesi Tengah akan mendekati petani untuk meningkatkan prognosa pengadaan beras stok nasional di daerah itu sesuai target yang ditetapkan.
"Strategi yang akan kami lakukan antara lain dengan mendatangi langsung petani," kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Supryanto di Palu,Minggu.
Ia mengatakan cara tersebut sudah dilakukan Bulog selama ini, namun pada musim panen (MP) 2017 ini akan lebih dimaksimalkan lagi.
Ia mengatakan semua petugas Bulog di setiap daerah di Sulteng akan lebih proaktif lagi membeli beras petani dengan turun langsung di petani.
Sebelum petani memasuki masa panen, kata dia, Bulog akan sering bertemu dengan petani dan melakukan sosialisasi soal tugas dan tanggungjawab Bulog.
Bulog mendapat petugasan dari pemerintah untuk menangangi sekitar 11 komoditi pangan, satu diantaranya yang selama ini telah ditanangi adalah beras.
Sejak dahulu, Bulog sudah membeli beras dan kemudian menyalurkan kapada masyarakat yang selama ini dikenal dengan program beras subsidi (raskin/rastra).
Pada 2017 ini, kata dia, Bulog menargetkan pembelian (prognosa) beras sebanyak 35.000 ton.
Target tersebut disesuaikan dengan penyaluran dan juga tentu luas panen yang ada di Provinsi Sulteng.
Menurut dia, besaran target pengadaan itu sebenarnya tidak sulit untuk dicapai karena Sulteng setiap tahun surplus beras cukup besar.
Tetapi Bulog dalam membeli produksi petani mengacu kepada standar harga pembelian pemerintah (HPP). Sementara selama ini, harga beras di tingkat petani selalu lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah.
Hingga kini Bulog Sulteng membeli beras petani sesuai HPP yaitu Rp7.300/kg.
http://www.antarasulteng.com/berita/29684/bulog-sulteng-dekati-petani-tingkatkan-pengadaan-beras
Palu, (antarasulteng.com) - Bulog Sulawesi Tengah akan mendekati petani untuk meningkatkan prognosa pengadaan beras stok nasional di daerah itu sesuai target yang ditetapkan.
"Strategi yang akan kami lakukan antara lain dengan mendatangi langsung petani," kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Supryanto di Palu,Minggu.
Ia mengatakan cara tersebut sudah dilakukan Bulog selama ini, namun pada musim panen (MP) 2017 ini akan lebih dimaksimalkan lagi.
Ia mengatakan semua petugas Bulog di setiap daerah di Sulteng akan lebih proaktif lagi membeli beras petani dengan turun langsung di petani.
Sebelum petani memasuki masa panen, kata dia, Bulog akan sering bertemu dengan petani dan melakukan sosialisasi soal tugas dan tanggungjawab Bulog.
Bulog mendapat petugasan dari pemerintah untuk menangangi sekitar 11 komoditi pangan, satu diantaranya yang selama ini telah ditanangi adalah beras.
Sejak dahulu, Bulog sudah membeli beras dan kemudian menyalurkan kapada masyarakat yang selama ini dikenal dengan program beras subsidi (raskin/rastra).
Pada 2017 ini, kata dia, Bulog menargetkan pembelian (prognosa) beras sebanyak 35.000 ton.
Target tersebut disesuaikan dengan penyaluran dan juga tentu luas panen yang ada di Provinsi Sulteng.
Menurut dia, besaran target pengadaan itu sebenarnya tidak sulit untuk dicapai karena Sulteng setiap tahun surplus beras cukup besar.
Tetapi Bulog dalam membeli produksi petani mengacu kepada standar harga pembelian pemerintah (HPP). Sementara selama ini, harga beras di tingkat petani selalu lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah.
Hingga kini Bulog Sulteng membeli beras petani sesuai HPP yaitu Rp7.300/kg.
http://www.antarasulteng.com/berita/29684/bulog-sulteng-dekati-petani-tingkatkan-pengadaan-beras
Sabtu, 14 Januari 2017
Bulog Jawa Timur Mulai Uji Coba E-Voucher Pangan
Jum'at, 13 Januari 2017
Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk 29 kabupaten di Jawa Timur lainnya.
Otonomi.co.id - Perum Bulog Jawa Timur saat ini terus mematangkan fasilitas e-voucher pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Konsep voucher yang berupa kartu ATM BNI ini akan mulai diterapkan mulai Februari mendatang.
Kepala Perum Bulog Divre Jatim Witono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNI untuk penerapan voucher sejak awal minggu ini. Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk 29 kabupaten di Jawa Timur lainnya akan menyusul jika penerapan sembilan kota telah berjalan baik.
"Persiapan e-voucher sudah mencapai 80 persen. Sembilan kota di Jatim yang menjadi sasaran tahap pertama tersebut adalah Surabaya, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Probolinggo, Madiun, Pasuruan, dan Mojokerto. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler," ujar Witono yang dilansir dari Infopublik, Jumat 13 Januari 2017.
Namun saat ditanya target rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) penerima voucher, masih belum ditentukan. "Soal RTSPM, kami menunggu dari pusat. Biasanya data mengguankan acuan BPS, tetapi sekarang kami mulai menyiapkan sistemnya dulu," ujarnya.
Tiap kartu ATM e-voucher akan diisi saldo oleh bank dari dana Kemensos senilai Rp110.000 per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 Kg beras dan 2 Kg gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp105.000, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp5.000 di kartu ATM.
"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, tetapi khusus untuk beras dan gula dari Bulog. Saat ini kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya," kata Witono.
Untuk penyaluran, pihaknya akan menggandeng Rumah Pangan Kita (RPK) yang didirikan Perum Bulog. "Penyaluran bisa dilakukan RPK. Untuk awal, hanya satu RPK saja untuk penyaluran raskin menggunakan voucher. Kalau ini berjalan lancar maka akan dievaluasi dan bisa dikembangkan lagi," tuturnya. (poy)
https://www.otonomi.co.id/komoditas/bulog-jatim-mulai-menguji-coba-e-voucher-pangan-februari-mendatang-170113z.html
Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk 29 kabupaten di Jawa Timur lainnya.
Otonomi.co.id - Perum Bulog Jawa Timur saat ini terus mematangkan fasilitas e-voucher pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Konsep voucher yang berupa kartu ATM BNI ini akan mulai diterapkan mulai Februari mendatang.
Kepala Perum Bulog Divre Jatim Witono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNI untuk penerapan voucher sejak awal minggu ini. Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk 29 kabupaten di Jawa Timur lainnya akan menyusul jika penerapan sembilan kota telah berjalan baik.
"Persiapan e-voucher sudah mencapai 80 persen. Sembilan kota di Jatim yang menjadi sasaran tahap pertama tersebut adalah Surabaya, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Probolinggo, Madiun, Pasuruan, dan Mojokerto. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler," ujar Witono yang dilansir dari Infopublik, Jumat 13 Januari 2017.
Namun saat ditanya target rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) penerima voucher, masih belum ditentukan. "Soal RTSPM, kami menunggu dari pusat. Biasanya data mengguankan acuan BPS, tetapi sekarang kami mulai menyiapkan sistemnya dulu," ujarnya.
Tiap kartu ATM e-voucher akan diisi saldo oleh bank dari dana Kemensos senilai Rp110.000 per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 Kg beras dan 2 Kg gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp105.000, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp5.000 di kartu ATM.
"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, tetapi khusus untuk beras dan gula dari Bulog. Saat ini kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya," kata Witono.
Untuk penyaluran, pihaknya akan menggandeng Rumah Pangan Kita (RPK) yang didirikan Perum Bulog. "Penyaluran bisa dilakukan RPK. Untuk awal, hanya satu RPK saja untuk penyaluran raskin menggunakan voucher. Kalau ini berjalan lancar maka akan dievaluasi dan bisa dikembangkan lagi," tuturnya. (poy)
https://www.otonomi.co.id/komoditas/bulog-jatim-mulai-menguji-coba-e-voucher-pangan-februari-mendatang-170113z.html
Jumat, 13 Januari 2017
Mulai Februari, Bulog Jatim Terapkan Voucher Pangan di 9 Kota
Jumat , 13 Januari 2017
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perum Bulog Divre Jawa Timur siap menerapkan penyaluran beras dan gula kepada warga miskin melalui voucher pangan mulai Februari 2017. Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jatim.
Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono, mengatakan, persiapan sudah mencapai 80 persen. Sembilan kota sasaran tahap pertama tersebut antara lain, Surabaya, Malang, Batu, Kediri, Probolinggo, Madiun, dan Pasuruan. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler.
"Masyarakat yang menerima voucher pangan tidak lagi menerima raskin reguler. Bentuknya kartu ATM yang bisa dibelanjakan di toko yang bekerja sama dengan kami," kata Witono kepada wartawan di kantor perwakilan BI Jatim, Surabaya.
Winoto menjelaskan, pemberlakuan sistem voucher pangan tersebut bekerja sama dengan perbankan yakni BNI dan BRI melalui agen Laku Pandai masing-masing bank. Agen Laku Pandai merupakan agen perbankan yang bisa melayani transaksi keuangan tanpa harus ke bank. Agen Brilink dan BNI yang terseber di Jatim nantinya akan melayani penukaran beras dan gula dari Bulog kepada masyarakat.
Agen yang dipilih merupakan agen yang memiliki toko kelontong. "Agen BRI dan BNI itu kita jadikan suatu kelompok namanya Rumah Pangan, pengambilan beras dan gula untuk voucher pangan ini nanti di Rumah Pangan. Kami seleksi, diatur per wilayah sehingga jaraknya tidak terlalu berjauhan," jelasnya.
Terkait jumlah rumah tangga sasaran (RTS) atau keluarga penerima manfaat (KPM), Bulog masih menunggu data dari Kemensos. Sedangkan pendataan agen untuk Rumah Pangan dilakukan oleh BRI, BNI dan Bulog.
Masing-masing kartu ATM akan diisi saldo oleh bank senilai Rp 110 ribu per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 kilogram beras dan dua kilogram gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp 105 ribu, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp 5.000 di kartu ATM.
"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, khusus untuk beras dan gula dari Bulog," tandasnya.
Pemerintah berencana mengganti sistem penyaluran raskin atau rastra menjadi program voucher pangan. Kebijakan tersebut dilakukan karena program bantuan raskin dinilai kurang tepat sasaran.
"Kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya," pungkas Witono.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/12/ojo75b415-mulai-februari-bulog-jatim-terapkan-voucher-pangan-di-9-kota
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perum Bulog Divre Jawa Timur siap menerapkan penyaluran beras dan gula kepada warga miskin melalui voucher pangan mulai Februari 2017. Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jatim.
Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono, mengatakan, persiapan sudah mencapai 80 persen. Sembilan kota sasaran tahap pertama tersebut antara lain, Surabaya, Malang, Batu, Kediri, Probolinggo, Madiun, dan Pasuruan. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler.
"Masyarakat yang menerima voucher pangan tidak lagi menerima raskin reguler. Bentuknya kartu ATM yang bisa dibelanjakan di toko yang bekerja sama dengan kami," kata Witono kepada wartawan di kantor perwakilan BI Jatim, Surabaya.
Winoto menjelaskan, pemberlakuan sistem voucher pangan tersebut bekerja sama dengan perbankan yakni BNI dan BRI melalui agen Laku Pandai masing-masing bank. Agen Laku Pandai merupakan agen perbankan yang bisa melayani transaksi keuangan tanpa harus ke bank. Agen Brilink dan BNI yang terseber di Jatim nantinya akan melayani penukaran beras dan gula dari Bulog kepada masyarakat.
Agen yang dipilih merupakan agen yang memiliki toko kelontong. "Agen BRI dan BNI itu kita jadikan suatu kelompok namanya Rumah Pangan, pengambilan beras dan gula untuk voucher pangan ini nanti di Rumah Pangan. Kami seleksi, diatur per wilayah sehingga jaraknya tidak terlalu berjauhan," jelasnya.
Terkait jumlah rumah tangga sasaran (RTS) atau keluarga penerima manfaat (KPM), Bulog masih menunggu data dari Kemensos. Sedangkan pendataan agen untuk Rumah Pangan dilakukan oleh BRI, BNI dan Bulog.
Masing-masing kartu ATM akan diisi saldo oleh bank senilai Rp 110 ribu per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 kilogram beras dan dua kilogram gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp 105 ribu, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp 5.000 di kartu ATM.
"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, khusus untuk beras dan gula dari Bulog," tandasnya.
Pemerintah berencana mengganti sistem penyaluran raskin atau rastra menjadi program voucher pangan. Kebijakan tersebut dilakukan karena program bantuan raskin dinilai kurang tepat sasaran.
"Kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya," pungkas Witono.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/12/ojo75b415-mulai-februari-bulog-jatim-terapkan-voucher-pangan-di-9-kota
Operasi Pasar, Kualitas Cabai Rawit dari Bulog Dikeluhkan
KAMIS, 12 JANUARI 2017
TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog sudah memulai operasi pasar untuk mengendalikan harga cabai rawit yang melonjak. Namun kualitas cabai yang disalurkan dua perusahaan pelat merah tersebut dikeluhkan sejumlah pedagang.
Salah seorang pedagang, Desi, mengatakan kualitas cabai yang didapat dari Bulog tidak bagus. Cabai dari Bulog seharga Rp 60 ribu per kilogram itu kemudian dijual seharga Rp 65 ribu per kg sesuai dengan arahan Bulog. "Kualitasnya kurang. Mungkin karena terlalu lama di kulkas," ucap pedagang 28 tahun tersebut, Kamis, 12 Januari 2017.
Hal senada disampaikan Ani, pedagang cabai di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Ia mengaku mendapatkan cabai rawit dari PPI senilai Rp 82 ribu per kg dan dijual Rp 120 ribu per kg. "Lebih murah, tapi cabainya jelek," ucapnya di kiosnya.
Ani, 40 tahun, menyebutkan bentuk cabai yang didistribusikan PPI lebih kecil dan ramping dibanding cabai yang saat ini harganya melonjak. Ia menjelaskan, dari 4 kilogram yang ia dapatkan dari PPI, sekitar seperempat di antaranya susut. "Kalau yang mahal sekarang, enggak ada busuknya," ujarnya.
Dua hari belakangan ini, Ani menerima pasokan cabai untuk operasi pasar dari PPI. Sayangnya, minat pembeli kurang terhadap cabai tersebut karena kualitas yang tak bagus. Jika cabai tak habis terjual, Ani akan mengembalikan cabai tersebut kepada PPI.
Seperti diketahui, harga cabai rawit di pasar melonjak menjadi Rp 120-150 ribu per kg. Pedagang mendapatkan cabai dari Pasar Induk Kramat Jati seharga Rp 110-135 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dijual di Pasar Senen seharga Rp 122 ribu per kg.
Direktur Komersial dan Pemasaran PPI Trisilo Ari Setiawan menuturkan cabai yang disalurkan ke Pasar Rawamangun hari ini berasal dari Jawa Timur. Bentuk yang berbeda dengan cabai lain dipengaruhi iklim dan sumber cabai. "Tergantung masing-masing produsen, hasilnya tidak seragam," katanya.
VINDRY FLORENTIN
TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog sudah memulai operasi pasar untuk mengendalikan harga cabai rawit yang melonjak. Namun kualitas cabai yang disalurkan dua perusahaan pelat merah tersebut dikeluhkan sejumlah pedagang.
Salah seorang pedagang, Desi, mengatakan kualitas cabai yang didapat dari Bulog tidak bagus. Cabai dari Bulog seharga Rp 60 ribu per kilogram itu kemudian dijual seharga Rp 65 ribu per kg sesuai dengan arahan Bulog. "Kualitasnya kurang. Mungkin karena terlalu lama di kulkas," ucap pedagang 28 tahun tersebut, Kamis, 12 Januari 2017.
Hal senada disampaikan Ani, pedagang cabai di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Ia mengaku mendapatkan cabai rawit dari PPI senilai Rp 82 ribu per kg dan dijual Rp 120 ribu per kg. "Lebih murah, tapi cabainya jelek," ucapnya di kiosnya.
Ani, 40 tahun, menyebutkan bentuk cabai yang didistribusikan PPI lebih kecil dan ramping dibanding cabai yang saat ini harganya melonjak. Ia menjelaskan, dari 4 kilogram yang ia dapatkan dari PPI, sekitar seperempat di antaranya susut. "Kalau yang mahal sekarang, enggak ada busuknya," ujarnya.
Dua hari belakangan ini, Ani menerima pasokan cabai untuk operasi pasar dari PPI. Sayangnya, minat pembeli kurang terhadap cabai tersebut karena kualitas yang tak bagus. Jika cabai tak habis terjual, Ani akan mengembalikan cabai tersebut kepada PPI.
Seperti diketahui, harga cabai rawit di pasar melonjak menjadi Rp 120-150 ribu per kg. Pedagang mendapatkan cabai dari Pasar Induk Kramat Jati seharga Rp 110-135 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dijual di Pasar Senen seharga Rp 122 ribu per kg.
Direktur Komersial dan Pemasaran PPI Trisilo Ari Setiawan menuturkan cabai yang disalurkan ke Pasar Rawamangun hari ini berasal dari Jawa Timur. Bentuk yang berbeda dengan cabai lain dipengaruhi iklim dan sumber cabai. "Tergantung masing-masing produsen, hasilnya tidak seragam," katanya.
VINDRY FLORENTIN
Langganan:
Postingan (Atom)