Selasa, 18 Maret 2014
BANYUMAS, (PRLM).- Harga beras pada awal musim panen di Jawa Tengah bagian selatan anjlok, harga beras IR-64 kualitas medium di tingkat penggilingan sempat mencapai Rp 8.500 per kilogram (kg), kini hanya Rp 6.800 per kg.
Turunnya harga beras cukup drastis dalam sepekan ini lebih dipengaruhi oleh buruknya kualitas gabah dari petani. "Seharusnya harga beras tidak anjlok drastis seperti sekarang, karena awal panen sifatnya masih sporadis, harga pada awal panen sangat dipangaruhi kualitas bukan kuantitas," kata Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas, Agus Purwanto, Selasa (18/3/2014).
Saat ini, sebagian wilayah Jateng selatan telah awal musim panen. Panen raya diperkirakan berlangsung awal April, namun saat ini harga beras sudah langsung anjlok.
Sementara harga beras yang ditawarkan pedagang asal Demak Sronto (46) ketika dihubungi melalui ponselnya masih cukup tinggi Rp 7.600 - 7700 per kg.
"Di Klaten harga beras tingkat grosir masih lumayan tinggi berkisar Rp 7.600-7.700 per kgnya. Saat ini Demak dan sekitarnya sedang berlangsung panen," terangnya.
Kepala Humas Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas Muhammad Priyono mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas HPP meskipun sebagian wilayah Jateng selatan telah memasuki masa panen seperti Maos, Majenang, Wanareja, Kebasen, dan Purbalingga.
"Panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir Maret- awal April," katanya
Meski demikian Bulog Sub Divre Banyumas mulai menyerap beras dari petani. Kebetulan ada beberapa mitra kerja masih ada yang menyetor ke Bulog. (A-99/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/274302
Rabu, 19 Maret 2014
Selasa, 18 Maret 2014
Harga Gabah di Lamongan Rp2600/kg
Selasa, 18 Maret 2014
Lamongan- Petani di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengeluhkan harga padi yang terus anjlok. Saat ini harga gabah kering sawah hanya Rp2600 perkilogram.
Padahal sepekan lalu harga gabah basah masih mencapai Rp3400 hingga Rp3600 perkilogram. “Bakul hanya berani membeli gabah Rp2600 perkilogram pak,“ kata petani di Desa Cungkup, kecamatan Pucuk, Basar kepada suaraBanyuurip.com, Senin (17/3/2014).
Menurut para pedagang, mereka tidak berani membeli harga gabah diatas Rp3 ribu karena biaya angkut yang mahal. Sebab kondisi jalan yang buruk menjadikan para pedagang harus mengeluarkan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) berupa solar lebih besar.
"Belum lagi untuk kuli angkutnya," ujar salah satu pedagang.
Biasanya pedagang langsung membeli hasil panenan petani di sawah. Hasil panenan berupa gabah basah langsung diangkut dengan mobil pick up atau truk setelah ada kesepakatan harga.
Meski harga gabah terus terjun bebas, namun petani di sana mengaku tidak memiliki pilihan lain. Karena mereka membutuhkan uang untuk membayar ongkos preman (pekerja) yang membantu panenan.
“Juga untuk mbayar utang buat modal tanam dulu mas,“ kata petani lainnya, Sujak.
Petani kuatir harga gabah ini akan terus anjlok saat panen raya nanti. Sebab hal itu akan mengakibatkan petani mengalami kerugian besar.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, Hariyanto, dikonfirmasi tentang jebloknya harga padi mengaku kaget.
“Setahu saya saat ini harga padi masih diatas Rp3 ribu perkilogram,“ kata Hariyanto.
Menurutnya, jatuhnya harga padi tidak lepas dari ulah para pedagang yang berusaha membeli padi dengan harga serendah mungkin.
“Tolong dibantu diinformasikan melalui media anda, saat ini harga gabah masih diatas Rp 3 ribu perkilogram. Petani jangan mau menjual dibawahnya. Tolong ya," pesan Hariyanto.
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/harga-gabah-di-lamongan-rp2600-kg
Lamongan- Petani di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengeluhkan harga padi yang terus anjlok. Saat ini harga gabah kering sawah hanya Rp2600 perkilogram.
Padahal sepekan lalu harga gabah basah masih mencapai Rp3400 hingga Rp3600 perkilogram. “Bakul hanya berani membeli gabah Rp2600 perkilogram pak,“ kata petani di Desa Cungkup, kecamatan Pucuk, Basar kepada suaraBanyuurip.com, Senin (17/3/2014).
Menurut para pedagang, mereka tidak berani membeli harga gabah diatas Rp3 ribu karena biaya angkut yang mahal. Sebab kondisi jalan yang buruk menjadikan para pedagang harus mengeluarkan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) berupa solar lebih besar.
"Belum lagi untuk kuli angkutnya," ujar salah satu pedagang.
Biasanya pedagang langsung membeli hasil panenan petani di sawah. Hasil panenan berupa gabah basah langsung diangkut dengan mobil pick up atau truk setelah ada kesepakatan harga.
Meski harga gabah terus terjun bebas, namun petani di sana mengaku tidak memiliki pilihan lain. Karena mereka membutuhkan uang untuk membayar ongkos preman (pekerja) yang membantu panenan.
“Juga untuk mbayar utang buat modal tanam dulu mas,“ kata petani lainnya, Sujak.
Petani kuatir harga gabah ini akan terus anjlok saat panen raya nanti. Sebab hal itu akan mengakibatkan petani mengalami kerugian besar.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, Hariyanto, dikonfirmasi tentang jebloknya harga padi mengaku kaget.
“Setahu saya saat ini harga padi masih diatas Rp3 ribu perkilogram,“ kata Hariyanto.
Menurutnya, jatuhnya harga padi tidak lepas dari ulah para pedagang yang berusaha membeli padi dengan harga serendah mungkin.
“Tolong dibantu diinformasikan melalui media anda, saat ini harga gabah masih diatas Rp 3 ribu perkilogram. Petani jangan mau menjual dibawahnya. Tolong ya," pesan Hariyanto.
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/harga-gabah-di-lamongan-rp2600-kg
Bukopin Batasi Kredit Bulog
Selasa, 18 Maret 2014
Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk pada tahun ini akan membatasi kredit Bulog hingga maksimal Rp 5 triliun. Nilai tersebut, mencerminkan kontribusi 10% dari total nilai kredit di 2014.
Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengatakan, pada tahun 2012 lalu penyaluran kredit Bulog sebesar Rp 13 triliun atau 15% dari kontribusi kredit, namun di November 2013 merosot tajam hingga Rp 3,5 triliun atau 5% dari kontribusi. Sehingga, kredit tahun lalu hanya tumbuh 6,59%. Sedangkan, jika kredit non Bulog rata-rata bisa naik 20-30%.
"Untuk 2014 ini kredit ke Bulog dijaga supaya tidak besar karena fluktuatif, margin kurang baguslah. Maksimal Rp 5 triliun atau 10%. Tapi, di Januari kemarin sudah normal, trennya sudah membaik," katanya pada jumpa pers paparan kinerja keuangan Bank Bukopin di Jakarta, Selasa (17/3).
Bank Bukopin menargetkan penyaluran kredit tumbuh 15-17% pada 2014 dengan mengembangkan prospek di bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), serta meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee based income).
Tahun lalu, kredit bank menengah itu tercatat tumbuh 6,59 persen menjadi Rp 48,5 triliun. Kredit ritel yang terdiri dari UKM, mikro dan konsumer naik 33,94% menjadi Rp 29,2 triliun dengan kontribusi sebesar 60,21% dari total kredit. Segmen komersial salurkan Rp 15,5 triliun atau setara 32%. Diikuti, konsumer dengan Rp 6,68 triliun atau 14%.
Adapun, laba bersih Bukopin tahun lalu sebesar Rp 934,6 miliar, naik 11,97% dari tahun 2012. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan non bunga atau pendapatan operasional lainnya sebesar 18,38%. "Bukopin mencatat pendapatan bunga sepanjang 2013 sebesar Rp 5,95 triliun atau tumbuh 16,07% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 5,13 triliun," katanya seraya menambahkan tahun ini laba diharapkan bisa naik 15-20%
http://www.beritasatu.com/ekonomi/172205-bukopin-batasi-kredit-bulog.html
Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengatakan, pada tahun 2012 lalu penyaluran kredit Bulog sebesar Rp 13 triliun atau 15% dari kontribusi kredit, namun di November 2013 merosot tajam hingga Rp 3,5 triliun atau 5% dari kontribusi. Sehingga, kredit tahun lalu hanya tumbuh 6,59%. Sedangkan, jika kredit non Bulog rata-rata bisa naik 20-30%.
"Untuk 2014 ini kredit ke Bulog dijaga supaya tidak besar karena fluktuatif, margin kurang baguslah. Maksimal Rp 5 triliun atau 10%. Tapi, di Januari kemarin sudah normal, trennya sudah membaik," katanya pada jumpa pers paparan kinerja keuangan Bank Bukopin di Jakarta, Selasa (17/3).
Bank Bukopin menargetkan penyaluran kredit tumbuh 15-17% pada 2014 dengan mengembangkan prospek di bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), serta meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee based income).
Tahun lalu, kredit bank menengah itu tercatat tumbuh 6,59 persen menjadi Rp 48,5 triliun. Kredit ritel yang terdiri dari UKM, mikro dan konsumer naik 33,94% menjadi Rp 29,2 triliun dengan kontribusi sebesar 60,21% dari total kredit. Segmen komersial salurkan Rp 15,5 triliun atau setara 32%. Diikuti, konsumer dengan Rp 6,68 triliun atau 14%.
Adapun, laba bersih Bukopin tahun lalu sebesar Rp 934,6 miliar, naik 11,97% dari tahun 2012. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan non bunga atau pendapatan operasional lainnya sebesar 18,38%. "Bukopin mencatat pendapatan bunga sepanjang 2013 sebesar Rp 5,95 triliun atau tumbuh 16,07% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 5,13 triliun," katanya seraya menambahkan tahun ini laba diharapkan bisa naik 15-20%
http://www.beritasatu.com/ekonomi/172205-bukopin-batasi-kredit-bulog.html
Mantu Gaya Pejabat Kaya, Mewah Dalam Kemiskinan
Selasa, 18 Maret 2014
PEJABAT kaya itu tak dilarang, kalau ada paling-paling: dicurigai. Pejabat kaya mantu di hotel atau gedung mewah juga banyak. Tapi jika souvenirnya saja sampai bernilai Rp 1, 75 miliar untuk 2.500 undangan, mungkin baru hajatannya Nurhadi, Sekretaris MA.
Tak mengherankan pihak KY menyerukan, para hakim yang kondangan segera melapor ke KPK, karena itu sudah masuk gratifikasi.
Kaya itu tak dilarang undang-undang. Kalau ada larangan, paling-paling cara memperoleh kekayaan tersebut. Dari ngandelin warisan, lewat kerja keras, ataukah hasil korupsi. Yang terakhir ini yang dilarang keras oleh negara dan agama. Dan di negeri ini, karena pejabat banyak melakukan itu, sehingga setiap pejabat kaya pun lalu jadi sorotan dan dicurigai.
Kecurigaan itu muncul, sebetulnya tinggal bagaimana dia memanfaatkan kekayaan tersebut. Jika pejabat kaya ke kantor pakai Toyota Kijang butut, atau ke mana-mana hanya pakai kaos T-shirt, orang takkan mencurigai. Dan kini Nurhadi Sekretaris MA dalam sorotan, karena dia mantu dengan cara begitu bermewah-mewah. Untuk souvenir saja bernilai Rp 1,75 miliar, lalu berapa biaya untuk perhelatan di Hotel Mulia?
Seperti pernah diakuinya, Nurhadi kaya memang dari sononya. Sebelum kerja di MA tahun 1980-an, dia sudah jadi pengusaha. Jadi kerja di MA baginya sekedar cari status. Begitu kayanya, ruang kerjanya pernah bikin heboh karena dia merombak swadaya dengan biaya Rp1 miliar. Jadi kalau menikahkan anak dengan biaya bermiliar-miliar, itu sah-sah saja. Kenapa orang repot, toh itu harta miliknya yang halalan tayiban.
Cuma yang ngganjel buat rakyat, di kala wong cilik masih sengsara sejak Indonesia merdeka hampir 70 tahun lalu, kok bisa-bisanya pejabat bermewah-mewah di tengah kemiskinan. Lihatlah ke bawah, ada yang mau nikah saja menunggu perkawinan massal, ada yang resepsinya terpaksa menutup jalan lingkungan, eh ini Pak Pejabat mantu saja kasih souvenir sampai senilai Rp700.000,- per undangan.
Padahal Bung Hatta dulu, sepatu luks Bally sebenarnya sangat kecil bagi seorang Wapres. Tapi karena bangsa Indonesia masih dililit kemiskinan, tak tega membelinya hingga akhir hayatnya. – gunarso ts
http://poskotanews.com/2014/03/18/mantu-gaya-pejabat-kaya-mewah-dalam-kemiskinan/
PEJABAT kaya itu tak dilarang, kalau ada paling-paling: dicurigai. Pejabat kaya mantu di hotel atau gedung mewah juga banyak. Tapi jika souvenirnya saja sampai bernilai Rp 1, 75 miliar untuk 2.500 undangan, mungkin baru hajatannya Nurhadi, Sekretaris MA.
Tak mengherankan pihak KY menyerukan, para hakim yang kondangan segera melapor ke KPK, karena itu sudah masuk gratifikasi.
Kaya itu tak dilarang undang-undang. Kalau ada larangan, paling-paling cara memperoleh kekayaan tersebut. Dari ngandelin warisan, lewat kerja keras, ataukah hasil korupsi. Yang terakhir ini yang dilarang keras oleh negara dan agama. Dan di negeri ini, karena pejabat banyak melakukan itu, sehingga setiap pejabat kaya pun lalu jadi sorotan dan dicurigai.
Kecurigaan itu muncul, sebetulnya tinggal bagaimana dia memanfaatkan kekayaan tersebut. Jika pejabat kaya ke kantor pakai Toyota Kijang butut, atau ke mana-mana hanya pakai kaos T-shirt, orang takkan mencurigai. Dan kini Nurhadi Sekretaris MA dalam sorotan, karena dia mantu dengan cara begitu bermewah-mewah. Untuk souvenir saja bernilai Rp 1,75 miliar, lalu berapa biaya untuk perhelatan di Hotel Mulia?
Seperti pernah diakuinya, Nurhadi kaya memang dari sononya. Sebelum kerja di MA tahun 1980-an, dia sudah jadi pengusaha. Jadi kerja di MA baginya sekedar cari status. Begitu kayanya, ruang kerjanya pernah bikin heboh karena dia merombak swadaya dengan biaya Rp1 miliar. Jadi kalau menikahkan anak dengan biaya bermiliar-miliar, itu sah-sah saja. Kenapa orang repot, toh itu harta miliknya yang halalan tayiban.
Cuma yang ngganjel buat rakyat, di kala wong cilik masih sengsara sejak Indonesia merdeka hampir 70 tahun lalu, kok bisa-bisanya pejabat bermewah-mewah di tengah kemiskinan. Lihatlah ke bawah, ada yang mau nikah saja menunggu perkawinan massal, ada yang resepsinya terpaksa menutup jalan lingkungan, eh ini Pak Pejabat mantu saja kasih souvenir sampai senilai Rp700.000,- per undangan.
Padahal Bung Hatta dulu, sepatu luks Bally sebenarnya sangat kecil bagi seorang Wapres. Tapi karena bangsa Indonesia masih dililit kemiskinan, tak tega membelinya hingga akhir hayatnya. – gunarso ts
http://poskotanews.com/2014/03/18/mantu-gaya-pejabat-kaya-mewah-dalam-kemiskinan/
Senin, 17 Maret 2014
Bulog RNI Teken Kesepakatan Jual Beli Gula
Senin, 17 Maret 2014
TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Perum Bulog menjalankan kesepakatan jual-beli gula tebu sebanyak 12.000 ton dengan harga Rp 8.600. Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengatakan kesepakatan ini diharapkan akan mendorong terjadinya pembentukan harga yang lebih baik bagi produsen maupun konsumen.
"Terkait dengan sinergi Bulog dan RNI, sebaiknya Kemendag (Kementerian Perdagangan) tidak tergesa-gesa untuk mengizinkan impor gula kristal putih sebelum seluruh gula yang ada di RNI dan PTPN habis terserap," katanya dalam pesan singkat kepada Tempo, 17 Maret 2014.
Menurut dia, langkah ini penting agar harga gula tidak terpuruk dan kesejahteraan petani tebu terjamin. Tidak elok bila Kementerian Perdagangan tersandera oleh kepentingan pragmatis impor. "Pemerintah perlu tetap menjaga harapan dan semangat petani tebu agar mereka masih berkeinginan menanam tebu," katanya.
Ismed mengatakan RNI siap bila nantinya Bulog memerlukan gula tambahan. RNI berkomitmen untuk mendukung Bulog memasok sebanyak 150.000 ton gula hasil produksi 2013-2014. "Selain itu, tentu saja RNI akan terus mencadangkan gula untuk kebutuhan retail melalui Waroeng Rajawali dan Rajawali Mart serta toko moderen lainnya yang sudah bekerja sama dengan RNI," katanya.
ANANDA PUTRI
TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Perum Bulog menjalankan kesepakatan jual-beli gula tebu sebanyak 12.000 ton dengan harga Rp 8.600. Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengatakan kesepakatan ini diharapkan akan mendorong terjadinya pembentukan harga yang lebih baik bagi produsen maupun konsumen.
"Terkait dengan sinergi Bulog dan RNI, sebaiknya Kemendag (Kementerian Perdagangan) tidak tergesa-gesa untuk mengizinkan impor gula kristal putih sebelum seluruh gula yang ada di RNI dan PTPN habis terserap," katanya dalam pesan singkat kepada Tempo, 17 Maret 2014.
Menurut dia, langkah ini penting agar harga gula tidak terpuruk dan kesejahteraan petani tebu terjamin. Tidak elok bila Kementerian Perdagangan tersandera oleh kepentingan pragmatis impor. "Pemerintah perlu tetap menjaga harapan dan semangat petani tebu agar mereka masih berkeinginan menanam tebu," katanya.
Ismed mengatakan RNI siap bila nantinya Bulog memerlukan gula tambahan. RNI berkomitmen untuk mendukung Bulog memasok sebanyak 150.000 ton gula hasil produksi 2013-2014. "Selain itu, tentu saja RNI akan terus mencadangkan gula untuk kebutuhan retail melalui Waroeng Rajawali dan Rajawali Mart serta toko moderen lainnya yang sudah bekerja sama dengan RNI," katanya.
ANANDA PUTRI
Harga Beras di Banyumas Turun
Senin, 17 Maret 2014
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Harga beras IR-64 kualitas medium pada tingkat penggilingan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat mencapai Rp8.500 per kilogram, saat ini anjlok hingga Rp6.800-Rp7.000.
"Saat ini, sebagian wilayah Jateng selatan telah memasuki masa panen, namun harga beras justru anjlok," kata Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas Agus Purwanto di Purwokerto, Senin.
Menurut dia, anjloknya harga beras di tingkat penggilingan itu disebabkan buruknya kualitas gabah dari petani.
Ia mengatakan petani memanen dini karena khawatir tanaman padinya diserang wereng batang cokelat.
"Rata-rata, petani memanen padi 10-15 hari sebelum waktu panen tiba. Akibatnya, kualitas beras menjadi buruk karena 'broken-nya' mencapai 30 persen," kata dia.
Ia mengatakan bahwa petani terpaksa memanen dini karena mereka tidak ingin kerugian akibat serangan wereng batang cokelat itu semakin besar.
Menurut dia, petani harus mengeluarkan biaya ekstra agar tanaman padinya terbebas dari wereng batang cokelat hingga waktu panen tiba.
"Setiap petani sedikitnya harus mengeluarkan biaya ekstra sebesar Rp150 ribu untuk membeli obat hama wereng batang cokelat dan Rp75 ribu per hari untuk mengupah satu orang yang menyemprotkan obat hama tersebut. Padahal, penyemprotan harus rutin dilakukan hingga waktu panen tiba," katanya.
Kendati harga beras di tingkat penggilingan anjlok, Agus mengatakan bahwa banyak mitra kerja Bulog yang belum berani membeli beras dari petani untuk disetorkan ke Bulog karena harganya masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp6.600 per kilogram.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Humas Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas Muhammad Priyono mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas HPP meskipun sebagian wilayah Jateng selatan telah memasuki masa panen, seperti Maos, Majenang, Wanareja, Kebasen, dan Purbalingga.
"Namun kami telah mulai menyerap beras dari petani. Kebetulan ada beberapa mitra kerja yang mau membantu sambil menunggu masa panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir bulan Maret," katanya.
Hingga saat ini, Bulog Banyumas telah menyerap sekitar 4.000 ton setara beras dari prognosa pengadaan pangan pada 2014 sebesar 120 ribu ton setara beras.
"Hingga saat ini, jumlah beras yang disetorkan mitra kerja rata-rata 200-300 ton per hari, sehingga pengadaan atau penyerapan yang dilakukan baru mencapai kisaran 4.000 ton setara beras," kata dia.
Dia optimistis target atau prognosa pengadaan pangan sebesar 120 ribu ton pada 2014 tersebut dapat tercapai.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/03/17/n2kpsk-harga-beras-di-banyumas-turun
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Harga beras IR-64 kualitas medium pada tingkat penggilingan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat mencapai Rp8.500 per kilogram, saat ini anjlok hingga Rp6.800-Rp7.000.
"Saat ini, sebagian wilayah Jateng selatan telah memasuki masa panen, namun harga beras justru anjlok," kata Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas Agus Purwanto di Purwokerto, Senin.
Menurut dia, anjloknya harga beras di tingkat penggilingan itu disebabkan buruknya kualitas gabah dari petani.
Ia mengatakan petani memanen dini karena khawatir tanaman padinya diserang wereng batang cokelat.
"Rata-rata, petani memanen padi 10-15 hari sebelum waktu panen tiba. Akibatnya, kualitas beras menjadi buruk karena 'broken-nya' mencapai 30 persen," kata dia.
Ia mengatakan bahwa petani terpaksa memanen dini karena mereka tidak ingin kerugian akibat serangan wereng batang cokelat itu semakin besar.
Menurut dia, petani harus mengeluarkan biaya ekstra agar tanaman padinya terbebas dari wereng batang cokelat hingga waktu panen tiba.
"Setiap petani sedikitnya harus mengeluarkan biaya ekstra sebesar Rp150 ribu untuk membeli obat hama wereng batang cokelat dan Rp75 ribu per hari untuk mengupah satu orang yang menyemprotkan obat hama tersebut. Padahal, penyemprotan harus rutin dilakukan hingga waktu panen tiba," katanya.
Kendati harga beras di tingkat penggilingan anjlok, Agus mengatakan bahwa banyak mitra kerja Bulog yang belum berani membeli beras dari petani untuk disetorkan ke Bulog karena harganya masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp6.600 per kilogram.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Humas Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas Muhammad Priyono mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas HPP meskipun sebagian wilayah Jateng selatan telah memasuki masa panen, seperti Maos, Majenang, Wanareja, Kebasen, dan Purbalingga.
"Namun kami telah mulai menyerap beras dari petani. Kebetulan ada beberapa mitra kerja yang mau membantu sambil menunggu masa panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir bulan Maret," katanya.
Hingga saat ini, Bulog Banyumas telah menyerap sekitar 4.000 ton setara beras dari prognosa pengadaan pangan pada 2014 sebesar 120 ribu ton setara beras.
"Hingga saat ini, jumlah beras yang disetorkan mitra kerja rata-rata 200-300 ton per hari, sehingga pengadaan atau penyerapan yang dilakukan baru mencapai kisaran 4.000 ton setara beras," kata dia.
Dia optimistis target atau prognosa pengadaan pangan sebesar 120 ribu ton pada 2014 tersebut dapat tercapai.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/03/17/n2kpsk-harga-beras-di-banyumas-turun
Sabtu, 15 Maret 2014
Pemimpin Masa Depan Mesti Mencintai Rakyat
Sabtu, 15 Maret 2014
Kepemimpinan Nasional | NKRI Harus Dipertahankan dengan Pemerataan Pembangunan
JAKARTA – Pemimpin yang bisa membangun perekonomian rakyat pasti akan dicintai rakyat. Itulah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lagi pula, tidak ada ekonomi negara yang tangguh di dunia tanpa dasar perekonomian rakyat yang kuat. Setelah fondasi perekonomian rakyat kuat, baru kemudian masuk ke penguatan teknologi. Dengan kata lain, kalau dasarnya rapuh, tidak mungkin perekonomian nasional kuat.
Pemimpin masa depan juga harus memunyai visi dan misi mencintai rakyat. Untuk itu, pemimpin harus bisa mempertahankan NKRI dengan pemerataan pembangunan.
Ini artinya, pemimpin harus bisa membuat kebijakan yang adil, seperti mendorong daerah yang sudah mampu menajdi lebih besar, sedangkan bagi daerah yang belum mampu diberikan perhatian khusus untuk bisa memperbaiki ketertinggalannya.
"Di sinilah pentingnya pemimpin yang bisa membuat kebijakan adil. Artinya, kebijakannya harus spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan daerah bersangkutan atau case by case sehingga ekonominya terbangun," kata Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Tjuk K Sukiadi, saat dihubungi, Jumat (14/3).
Dia kemudian mencontohkan tentang kebutuhan energi bagi pembangunan ekonomi. "Karena energi sangat penting, seharusnya dibuat kebijakan pembangunan kemandirian energi di setiap pelosok daerah. Sebab, tidak masuk akal jika semua kebutuhan energi dikirim dari Surabaya," papar Tjuk.
Dia mengungkapkan setiap daerah sesungguhnya memunyai potensi energi sendiri-sendiri sehingga tidak harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM). "Potensi itu bisa etanol, panas bumi, dan lain-lain. Terpenting adalah menggunakan kekuatan energi masing-masing daerah," jelas Tjuk.
Setelah kemandirian energi, imbuh Tjuk, tahap kedua adalah pengembangan industri yang berkaitan dengan agrikultur setempat. Ini artinya, di setiap daerah harus ada kemandirian pangan.
"Kebijakan pangan selama ini tidak masuk akal. Contohnya, pemerintah malah mengirim beras ke Papua, sementara petani sagu menjadi tidak berkembang di sana. Padahal, sebelum ada Bulog, penduduk Papua tidak pernah kelaparan," jelasnya.
Tjuk menegaskan pemimpin masa depan sebaiknya tidak memunyai catatan kelam masa lalu. Pemimpin masa depan adalah yang mencintai rakyat dengan perbuatan. Pemimpin yang prorakyat ini akan membangun kesejahteraan rakyat demi NKRI.
Mempertahankan NKRI itu tidak bisa dengan senjata, tapi dengan kemakmuran. Untuk itu, daerah terpencil harus menjadi program utama pemerintah pusat.
Tuntutan Rakyat
Ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika, menambahkan membangun perekonomian rakyat merupakan tuntutan rakyat sejak dulu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dengan bangsa lain. Namun, karena pemerintah tidak mempersiapkannya, wajar jika Indonesia selalu kalah dalam bersaing dengan negara lain.
"Contohnya dalam perdagangan pasar bebas. Semua negara di dunia sudah mempersiapkannya, tapi kita yang ikut tanda tangan terlihat tidak berbuat apa-apa," katanya.
Erani menyatakan pemimpin masa depan seharusnya membuat kebijakan lebih fokus pada golongan menengah ke bawah, yang berarti mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama di sektor pertanian dan industri padat karya. Selain itu, investasi harus berbasis sumber daya ekonomi domestik dan pelakunya UMKM dan koperasi.
Berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), Erani menyatakan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi, yakni seluruhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"SDA tidak boleh lagi dijual murah kepada asing, bahkan dijadikan ajang korupsi," ungkapnya.
Mengenai alokasi APBN, Erani mengusulkan harus dirombak total sehingga anggaran dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan aparat. Belanja birokrasi dikurangi semaksimal mungkin dan korupsi diberantas.
"Dan terpenting lagi, sektor keuangan harus membela dan menafkahi sektor riil, jangan seperti sekarang, duit bank hanya untuk properti dan pengusaha besar pemilik bank," jelas Erani.
Erani membenarkan pengembangan industri berteknologi tinggi, seperti mekanisasi dan teknologi informasi, membutuhkan supply chain yang luas. Industri tinggi juga membutuhkan komponen dasar dan infrastruktur yang terpadu.
"Makanya, lucu kita undang perusahaan raksasa teknologi asal Taiwan, Foxconn Technologi Co Ltd, tapi kita tidak memunyai industri dasar. Menyesatkan pula kalau kita mengaku punya industri, tapi sesungguhnya cuma merajut atau assembling," katanya.
Lagi pula, imbuh Erani, kita tidak perlu bangga dengan keinginan Foxcon membangun pabrik di Jakarta. Sebab, Foxconn datang dengan sejumlah permintaan, yakni buruh murah, keringanan pajak, tanah, dan bebas bea masuk komponen.
"Kalau industri hanya mengandalkan buruh murah, maka kita kembali lagi ke zaman tukang lem sepatu sehingga akan terus jauh tertinggal. Kita juga tidak memunyai nilai tambah karena tergantung principal di luar negeri," jelas Erani.
Asal muasal semua yang terjadi itu adalah sistem kroni yang mematikan, yakni pejabat korup yang membuat kebijakan korup dan sibuk mengurus kroninya. Pejabat ini hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting, setelah tidak menjabat lagi atau pensiun menjadi orang kaya.
Di sinilah dibutuhkan pemimpin masa depan yang bisa memimpin para wirausaha berinovasi di dalam negeri. Untuk itu, kita bisa memulainya dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional. Jangan selalu bergantung pada asing. YK/SB/mza/AR-2
Kepemimpinan Nasional | NKRI Harus Dipertahankan dengan Pemerataan Pembangunan
JAKARTA – Pemimpin yang bisa membangun perekonomian rakyat pasti akan dicintai rakyat. Itulah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lagi pula, tidak ada ekonomi negara yang tangguh di dunia tanpa dasar perekonomian rakyat yang kuat. Setelah fondasi perekonomian rakyat kuat, baru kemudian masuk ke penguatan teknologi. Dengan kata lain, kalau dasarnya rapuh, tidak mungkin perekonomian nasional kuat.
Pemimpin masa depan juga harus memunyai visi dan misi mencintai rakyat. Untuk itu, pemimpin harus bisa mempertahankan NKRI dengan pemerataan pembangunan.
Ini artinya, pemimpin harus bisa membuat kebijakan yang adil, seperti mendorong daerah yang sudah mampu menajdi lebih besar, sedangkan bagi daerah yang belum mampu diberikan perhatian khusus untuk bisa memperbaiki ketertinggalannya.
"Di sinilah pentingnya pemimpin yang bisa membuat kebijakan adil. Artinya, kebijakannya harus spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan daerah bersangkutan atau case by case sehingga ekonominya terbangun," kata Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Tjuk K Sukiadi, saat dihubungi, Jumat (14/3).
Dia kemudian mencontohkan tentang kebutuhan energi bagi pembangunan ekonomi. "Karena energi sangat penting, seharusnya dibuat kebijakan pembangunan kemandirian energi di setiap pelosok daerah. Sebab, tidak masuk akal jika semua kebutuhan energi dikirim dari Surabaya," papar Tjuk.
Dia mengungkapkan setiap daerah sesungguhnya memunyai potensi energi sendiri-sendiri sehingga tidak harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM). "Potensi itu bisa etanol, panas bumi, dan lain-lain. Terpenting adalah menggunakan kekuatan energi masing-masing daerah," jelas Tjuk.
Setelah kemandirian energi, imbuh Tjuk, tahap kedua adalah pengembangan industri yang berkaitan dengan agrikultur setempat. Ini artinya, di setiap daerah harus ada kemandirian pangan.
"Kebijakan pangan selama ini tidak masuk akal. Contohnya, pemerintah malah mengirim beras ke Papua, sementara petani sagu menjadi tidak berkembang di sana. Padahal, sebelum ada Bulog, penduduk Papua tidak pernah kelaparan," jelasnya.
Tjuk menegaskan pemimpin masa depan sebaiknya tidak memunyai catatan kelam masa lalu. Pemimpin masa depan adalah yang mencintai rakyat dengan perbuatan. Pemimpin yang prorakyat ini akan membangun kesejahteraan rakyat demi NKRI.
Mempertahankan NKRI itu tidak bisa dengan senjata, tapi dengan kemakmuran. Untuk itu, daerah terpencil harus menjadi program utama pemerintah pusat.
Tuntutan Rakyat
Ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika, menambahkan membangun perekonomian rakyat merupakan tuntutan rakyat sejak dulu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dengan bangsa lain. Namun, karena pemerintah tidak mempersiapkannya, wajar jika Indonesia selalu kalah dalam bersaing dengan negara lain.
"Contohnya dalam perdagangan pasar bebas. Semua negara di dunia sudah mempersiapkannya, tapi kita yang ikut tanda tangan terlihat tidak berbuat apa-apa," katanya.
Erani menyatakan pemimpin masa depan seharusnya membuat kebijakan lebih fokus pada golongan menengah ke bawah, yang berarti mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama di sektor pertanian dan industri padat karya. Selain itu, investasi harus berbasis sumber daya ekonomi domestik dan pelakunya UMKM dan koperasi.
Berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), Erani menyatakan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi, yakni seluruhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"SDA tidak boleh lagi dijual murah kepada asing, bahkan dijadikan ajang korupsi," ungkapnya.
Mengenai alokasi APBN, Erani mengusulkan harus dirombak total sehingga anggaran dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan aparat. Belanja birokrasi dikurangi semaksimal mungkin dan korupsi diberantas.
"Dan terpenting lagi, sektor keuangan harus membela dan menafkahi sektor riil, jangan seperti sekarang, duit bank hanya untuk properti dan pengusaha besar pemilik bank," jelas Erani.
Erani membenarkan pengembangan industri berteknologi tinggi, seperti mekanisasi dan teknologi informasi, membutuhkan supply chain yang luas. Industri tinggi juga membutuhkan komponen dasar dan infrastruktur yang terpadu.
"Makanya, lucu kita undang perusahaan raksasa teknologi asal Taiwan, Foxconn Technologi Co Ltd, tapi kita tidak memunyai industri dasar. Menyesatkan pula kalau kita mengaku punya industri, tapi sesungguhnya cuma merajut atau assembling," katanya.
Lagi pula, imbuh Erani, kita tidak perlu bangga dengan keinginan Foxcon membangun pabrik di Jakarta. Sebab, Foxconn datang dengan sejumlah permintaan, yakni buruh murah, keringanan pajak, tanah, dan bebas bea masuk komponen.
"Kalau industri hanya mengandalkan buruh murah, maka kita kembali lagi ke zaman tukang lem sepatu sehingga akan terus jauh tertinggal. Kita juga tidak memunyai nilai tambah karena tergantung principal di luar negeri," jelas Erani.
Asal muasal semua yang terjadi itu adalah sistem kroni yang mematikan, yakni pejabat korup yang membuat kebijakan korup dan sibuk mengurus kroninya. Pejabat ini hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting, setelah tidak menjabat lagi atau pensiun menjadi orang kaya.
Di sinilah dibutuhkan pemimpin masa depan yang bisa memimpin para wirausaha berinovasi di dalam negeri. Untuk itu, kita bisa memulainya dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional. Jangan selalu bergantung pada asing. YK/SB/mza/AR-2
Langganan:
Postingan (Atom)