Senin, 2 November 2015
Pemerintah menyakini keputusan untuk pembahasan ulang PMN, tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN.
JAKARTA - Keputusan rapat paripurna DPR RI yang menahan pengucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya untuk BUMN pertanian, menimbulkan konsekuensi lain. DPR pun diminta tidak menghambat kebijakan pemerintah untuk mengimpor bahan pangan.
"DPR harus izinkan Jokowi-JK untuk lakukan impor beras, gula lebih banyak lagi. Karena BUMN yang bergerak di bidang pertanian tidak mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membangun ketahanan pangan." kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Minggu (1/11).
Menurut Arief, dengan gagal suntikan modal melalui skema PMN, ia meminta DPR bisa legowo jika ada BUMN yang mengajukan privatisasi atau go public ke DPR, tentu dengan book value yang memungkinkan.
Sementara bagi BUMN yang ditolak PMN-nya dan butuh modal kerja tapi tidak bisa go public, bisa segera mengkonsolidasi aset-aset nya agar bisa dijual. "Mohon pada Menkeu dan DPR untuk lepas aset BUMN yang kurang produktif," kata Arief.
Adapun bagi BUMN yang sudah go public, maka untuk mendapatkan modal kerja untuk memperbesar leverage-nya bisa dengan right issue dan menjual sahamnya di pasar modal atau menjual MTN dan bond jika memang modal kerja diperlukan.
Impor Meningkat
Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras bulan Januari-Juli 2015 sudah mencapai 222.000 ton, atau meningkat 41 persen. Dengan ditandatanganinya kontrak impor beras sebesar satu juta ton, berarti impor tahun 2015 volumenya sama besar dengan impor tahun 2014.
Di luar beras, pada periode sama, impor jagung sudah mencapai 2,1 juta ton, atau meningkat 26,8 persen dibandingkan periode tahun 2014. Sementara untuk komoditas kedelai terjadi peningkatan 1,9 persen, menjadi 1,37 juta ton pada Januari-Juli 2015.
Sebenarnya, untuk menambah ketahanan pangan, pada 2016 BUMN pertanian, PT Pertani, akan memperoleh suntikan dana PMN sebesar total Rp 500 miliar. Dana tersebut meliputi Rp 250 miliar usulan awal yang disetujui DPR dan Rp 250 miliar dari pengalihan PMN dari PT Sang Hyang Seri.
Rencananya, PMN Pertani akan digunakan untuk menambah modal dalam meningkatkan benih hibrida beras, untuk peningkatan jumlah dan mutu beras yang dihasilkan. Sementara pada usaha perberasan, PMN untuk peningkatan kapasitas penggilingan padi hingga 80.000 ton, usaha pengeringan padi menjadi 220.000 ton, dan meningkatkan kuantitas produksi beras sebanyak 157.895 ton.
Selain Pertani, Perum Bulog juga sejatinya direncanakan mendapat PMN sebesar Rp 2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, suntikan modal dari pemerintah ini akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun sejumlah infrastruktur pendukung kinerja Bulog. Dengan demikian, diharapkan stabilitas harga pangan bisa semakin terjaga
"PMN untuk Bulog tahun depan diusulkan Rp 2 triliun. Untuk perbaikan infrastruktur, terutama infrastruktur untuk pasca panen dan gudang terintegrasi," kata Djarot
Menurutnya, Bulog juga akan membangun 10 unit cold storage dengan kapasitas total 7.000 ton untuk menyimpan berbagai komoditas pangan yang tidak tahan lama seperti daging sapi. Bulog juga ingin membangun gudang-gudang modern yang dapat menyimpan berbagai komoditas pangan alias gudang teritegrasi.
Selain itu, Bulog juga ingin membangun 50 unit drying center untuk meningkatkan kualitas gabah yang dibeli dari petani. Pengadaan 50 drying center ini untuk perbaikan kualitas gabah.
Direktur Utama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Dayu Padmara Rengganis kepada SH, Minggu (1/11) mengungkapkan, PPI sendiri sebelumnya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1 trliun untuk membeli sebanyak 1,2 juta ton gula kristal putih (GKP).
Meski pengucuran PMN tersebut akhirnya ditunda, PPI tetap akan menjalakan program pembelian 1,2 juta ton GKP yang bertujuan membantu para petani tebu lokal. “Untuk pengadaan gula 1,2 juta ton tahun depan sebagai stok nasional tetap akan berjalan dan Januari 2016 pun sudah akan dimulai,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa di BUMN ada satu kewajiban, setiap tahun membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan). “Jadi 30 Oktober, merupakan hari terakhir semua BUMN menyerahkan RKAP untuk tahun depan,” katanya.
PPI belum lama ini telah menyerahkan RKAP 2016 namun dalam RKAP tersebut belum memasukkan PMN senilai Rp 1 triliun. “Kenapa, karena dari pengamatan kita yang di 2015 pun pencairan PMN itu biasanya terlambat,” katanya.
Menurutnya, kalau PPI bertumpu pada sesuatu yang belum pasti akan menjadi plan to failed, sehingga rencana tersebut tidak akan tercapai. Daripada seperti itu, strategi yang ambilnya adalah dengan tidak memasukkan PMN Rp 1 triliun di RKAP 2016.
Akan tetapi di dalam RKAP 2016 ada satu catatan bila nanti PMN tersebut cair, sudah ada rincian kerjanya. “Jadi memang RKAP 2016 masih belum memuat yang namanya penerimaan PMN yang Rp 1 triliun,” ujarnya.
Kemudian sistem di BUMN pun berbeda dengan swasta, kalau di BUMN baru merencanakan di RKAP, pajaknya pun langsung keluar dan dihitung oleh perusahaan, lalu pada Januari sudah dipotong. Sementara kalau swasta saat kejadian, baru dihitung pajak yang dibayar.
Ia pun sedang mencoba menjelaskan kepada Menteri Keuangan agar BUMN diperlakukan sama seperti swasta. Menurutnya, pembelian gula yang dilakukan oleh PPI juga merupakan upaya untuk membantu para petani tebu. “Saya yakin mesti (PMN) ditunda, ini tidak akan mengurangi efektivitas kita (PPI) sebagai representasi pemerintah untuk menstabilkan harga gula,” katanya.
Menurutnya, gula ini merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat setelah beras.
RAPBN-P 2016
Seperti diketahui, akhir pekan lalu DPR sudah mengesahkan draf beleid APBN 2016 menjadi undang-undang, disertai dengan keputusan penundaan suntikan modal untuk perusahaan pelat merah.
"Mengenai PMN, dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam rancangan APBN-Perubahan 2016," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Dalam rancangan APBN 2016, pagu PMN diusulkan sebesar Rp 48,38 triliun. Itu untuk BUMN sebesar Rp 40,42 triliun, PMN lainnya Rp 4,05 triliun, dan organisasi atau lembaga keuangan senilai Rp 3,9 triliun.
DPR menolak itu lantaran jumlahnya dinilai terlalu besar dan membebani kas negara, serta rentan disalahgunakan. Di sisi lain, PMN tahun ini saja masih banyak tersisa. Per Oktober, realisasi penyerapan PMN baru sebesar Rp 28 triliun atau 45,19 persen dari total alokasi 2015 sebesar Rp 62 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sendiri mengatakan, pembahasan suntikan modal akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga, menjelang adanya APBN-P maka dana sekitar Rp 40 triliun tidak akan disalurkan kepada 25 BUMN. "PMN dibekukan, jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN perubahan masuk," serunya.
Bambang pun memastikan, keputusan untuk pembahasan ulang PMN, diyakini Bambang tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol. (Toar S Purukan)
Sumber : Sinar Harapan
http://www.sinarharapan.co/news/read/151101024/pmn-dijegal-impor-pangan-tak-terhindarkan
Selasa, 03 November 2015
Pemerintah Bahas Kuota Impor Tiga Komoditas
Senin, 2 November 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/11/2015) beragendakan pembahasan tentang pangan.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah menteri kabinet, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, serta Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Dijumpai usai rapat, Tjahjo mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah bersama Bulog membahas kebutuhan dan kuota tiga komoditas pangan strategis, yakni beras, daging sapi, serta jagung.
"Kesepakatan dengan Pak Menko, paling lambat Desember harus diketahui kebutuhan kuota berapa, daerah bagaimana," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Tjahjo mengatakan, kuota impor beras harus diperhitungkan mulai akhir tahun ini untuk mengantisipasi kekurangan pasokan tahun depan akibat el nino.
"Memang satu tahun pemerintahan pak Jokowi tidak ada impor sama sekali. Tapi tahun depan harus dipersiapkan dengan baik," kata Darmin.
Sementara itu, untuk komoditas jagung pun pemerintah tengah menghitung kebutuhan pakan ternak. Tjahjo bilang, ada sekitar 3 miliar unggas yang butuh pakan ternak dari jagung. Adapun kebutuhan daging sapi per bulan diperkirakan mencapai 45.000 ekor sapi potong. Kebutuhan daging sapi di ibukota sendiri ditaksir mencapai 15.000 ekor per bulan.
Tjahjo berharap, pemerintah bisa membuka impor daging sapi dari negara lain di luar Australia.
"Kita fokus masalah beras, jagung dan daging," pungkas Tjahjo.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/02/204456226/Pemerintah.Bahas.Kuota.Impor.Tiga.Komoditas
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/11/2015) beragendakan pembahasan tentang pangan.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah menteri kabinet, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, serta Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Dijumpai usai rapat, Tjahjo mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah bersama Bulog membahas kebutuhan dan kuota tiga komoditas pangan strategis, yakni beras, daging sapi, serta jagung.
"Kesepakatan dengan Pak Menko, paling lambat Desember harus diketahui kebutuhan kuota berapa, daerah bagaimana," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Tjahjo mengatakan, kuota impor beras harus diperhitungkan mulai akhir tahun ini untuk mengantisipasi kekurangan pasokan tahun depan akibat el nino.
"Memang satu tahun pemerintahan pak Jokowi tidak ada impor sama sekali. Tapi tahun depan harus dipersiapkan dengan baik," kata Darmin.
Sementara itu, untuk komoditas jagung pun pemerintah tengah menghitung kebutuhan pakan ternak. Tjahjo bilang, ada sekitar 3 miliar unggas yang butuh pakan ternak dari jagung. Adapun kebutuhan daging sapi per bulan diperkirakan mencapai 45.000 ekor sapi potong. Kebutuhan daging sapi di ibukota sendiri ditaksir mencapai 15.000 ekor per bulan.
Tjahjo berharap, pemerintah bisa membuka impor daging sapi dari negara lain di luar Australia.
"Kita fokus masalah beras, jagung dan daging," pungkas Tjahjo.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/02/204456226/Pemerintah.Bahas.Kuota.Impor.Tiga.Komoditas
Bulog Hentikan Penyerapan Beras Premium
Senin, 2 November 2015
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Perum Bulog Sub Divisi Regional (divre) Wilayah V Kedu menghentikan penyerapan beras premium dalam dua pekan terakhir sebab harga beras di pasaran dinilai sudah mulai berangsur stabil. Stok beras premium di gudang juga sudah habis, kini pihaknya hanya melakukan pembelian beras medium.
"Kami hentikan penyerapan premium, kini tinggal penyerapan medium," kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu, Imron Rosidi, kemarin, Senin (2/11/2015).
Dikatakan, harga beras premium kategori broken atau kondisi patahan 15 dibeli dengan harga Rp 8.750 per kilogram (kg) dan terakhir menjadi Rp 8.250 per kg. Adapun beras kategori broken 10 menjadi Rp 8.500 per kg dari Rp 9.000 per kg.
Dia mengemukakan salah satu fungsi Bulog ialah menjaga dan menstabilkan harga pangan agar tidak dimainkan. Ketika harga beras terus naik, pihaknya menyerap beras premium. Sekarang setelah harganya turun, maka penyerapan diturunkan dan saat sudah stabil tidak ada serapan.
Dikatakan pihaknya hanya menyerap beras medium yang perharinya kini 50 ton per hari kerena ketiadaan panen dan gabah di petani, sebelumnya perhari pihanya dapat menyerap 500 - 700 ton perhari. Kondisi itu kemungkinan akan berlangsung hingga Januari 2016.
Dia memastikan, stok beras di gudang Bulog saat ini aman, yakni mencapai 16.000 ton per 29 Oktober. Stok beras tersebut, cukup untuk penyaluran raskin hingga Desember mendatang, ditambah raskin ke 13 dan 14.
Dia mengatakan Perum Bulog SubDivre Wilayah V Kedu melayani penyaluran raskin ke enam kabupaten / kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, yakni Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, serta Kota dan Kabupaten Magelang. Adapun kebutuhan raskin untuk enam kabupaten / kota itu mencapai 5.600 ton per bulan untuk disalurkan ke 1.879 titik desa yang tersebar di 101 kecamatan di wilayah Kedu. (Osy)
http://kr.co.id/read/279780/bulog-hentikan-penyerapan-beras-premium.kr
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Perum Bulog Sub Divisi Regional (divre) Wilayah V Kedu menghentikan penyerapan beras premium dalam dua pekan terakhir sebab harga beras di pasaran dinilai sudah mulai berangsur stabil. Stok beras premium di gudang juga sudah habis, kini pihaknya hanya melakukan pembelian beras medium.
"Kami hentikan penyerapan premium, kini tinggal penyerapan medium," kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu, Imron Rosidi, kemarin, Senin (2/11/2015).
Dikatakan, harga beras premium kategori broken atau kondisi patahan 15 dibeli dengan harga Rp 8.750 per kilogram (kg) dan terakhir menjadi Rp 8.250 per kg. Adapun beras kategori broken 10 menjadi Rp 8.500 per kg dari Rp 9.000 per kg.
Dia mengemukakan salah satu fungsi Bulog ialah menjaga dan menstabilkan harga pangan agar tidak dimainkan. Ketika harga beras terus naik, pihaknya menyerap beras premium. Sekarang setelah harganya turun, maka penyerapan diturunkan dan saat sudah stabil tidak ada serapan.
Dikatakan pihaknya hanya menyerap beras medium yang perharinya kini 50 ton per hari kerena ketiadaan panen dan gabah di petani, sebelumnya perhari pihanya dapat menyerap 500 - 700 ton perhari. Kondisi itu kemungkinan akan berlangsung hingga Januari 2016.
Dia memastikan, stok beras di gudang Bulog saat ini aman, yakni mencapai 16.000 ton per 29 Oktober. Stok beras tersebut, cukup untuk penyaluran raskin hingga Desember mendatang, ditambah raskin ke 13 dan 14.
Dia mengatakan Perum Bulog SubDivre Wilayah V Kedu melayani penyaluran raskin ke enam kabupaten / kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, yakni Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, serta Kota dan Kabupaten Magelang. Adapun kebutuhan raskin untuk enam kabupaten / kota itu mencapai 5.600 ton per bulan untuk disalurkan ke 1.879 titik desa yang tersebar di 101 kecamatan di wilayah Kedu. (Osy)
http://kr.co.id/read/279780/bulog-hentikan-penyerapan-beras-premium.kr
Senin, 02 November 2015
Harga Gabah di atas HPP, Penyerapan Bulog Terancam
Senin, 02 November 2015
Badan Pusat Statistik mengumumkan harga gabah kering panen (GKP) sepanjang Oktober di tingkat petani dan penggilingan sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Kepala BPS Suryamin mengatakan harga rata-rata GKP di seluruh Indonesia di tingkat petani sebesar Rp4.904,51 per kilogram. Sementara harga rata-rata GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp4.984,06 per kilogram. “Harga itu sudah jauh di atas HPP,†ujar dia saat pemaparan di BPS, Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Suryamin, harga pembelian pemerintah untuk GKP di tingkat petani saat ini sebesar Rp3.700 per kilogram. Adapun harga pembelian pemerintah untuk GKP di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp3.750 per kilogram. Sementara harga GKP di tingkat penggilingan di lapangan sudah menyentuh Rp4.984,06 per kilogram.
Sama halnya dengan Gabah Kering Giling. Harga GKG di tingkat penggilingan rata-rata sudah mencapai Rp5.456,54 per kilogram. Sementara harga pembelian pemerintag GKG hanya sebesar Rp4.600 per kilogram.
Menurut Suryamin, gejala level harga gabah di atas HPP berpengaruh terhadap penyerapan beras Bulog. Sebab, selama ini Bulog menyerap cadangan beras dari gabah di tingkat petani dan penggilingan menggunakan HPP yang ditetapkan pemerintah.(Q-1)
http://www.mediaindonesia.com/misore/read/4224/Harga-Gabah-di-atas-HPP-Penyerapan-Bulog-Terancam/2015/11/02
Badan Pusat Statistik mengumumkan harga gabah kering panen (GKP) sepanjang Oktober di tingkat petani dan penggilingan sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Kepala BPS Suryamin mengatakan harga rata-rata GKP di seluruh Indonesia di tingkat petani sebesar Rp4.904,51 per kilogram. Sementara harga rata-rata GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp4.984,06 per kilogram. “Harga itu sudah jauh di atas HPP,†ujar dia saat pemaparan di BPS, Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Suryamin, harga pembelian pemerintah untuk GKP di tingkat petani saat ini sebesar Rp3.700 per kilogram. Adapun harga pembelian pemerintah untuk GKP di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp3.750 per kilogram. Sementara harga GKP di tingkat penggilingan di lapangan sudah menyentuh Rp4.984,06 per kilogram.
Sama halnya dengan Gabah Kering Giling. Harga GKG di tingkat penggilingan rata-rata sudah mencapai Rp5.456,54 per kilogram. Sementara harga pembelian pemerintag GKG hanya sebesar Rp4.600 per kilogram.
Menurut Suryamin, gejala level harga gabah di atas HPP berpengaruh terhadap penyerapan beras Bulog. Sebab, selama ini Bulog menyerap cadangan beras dari gabah di tingkat petani dan penggilingan menggunakan HPP yang ditetapkan pemerintah.(Q-1)
http://www.mediaindonesia.com/misore/read/4224/Harga-Gabah-di-atas-HPP-Penyerapan-Bulog-Terancam/2015/11/02
Mentan Klaim Produksi Beras Meningkat Belakangan Ini
Minggu, 1 November 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim adanya peningkatan produksi beras dalam pekan ini. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memaksimalkan stok beras sehingga cukup sampai akhir tahun.
"Di Cipinang hari Senin, baru-baru ini yang masuk 5.000 ton, yang biasa masuk 3.000 ton tahun sebelumnya. Artinya tanda-tanda kalau produksi beras meningkat 5.000 ton hari Senin," kata Amran di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (1/11/2015) seusai mengikuti shalat istisqa atau shalat minta hujan.
Ia juga membenarkan adanya beras impor yang akan masuk pasaran dalam waktu dekat. Kendati demikian, menurut Amran, beras impor tersebut akan disimpan sebagai cadangan.
"Itu kan cadangan kalau masih ada stok. Itu cadangan. Cadangan itu bisa ke luar, bisa tidak kan," ujar Amran.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui rencana pemerintah pemerintah mengimpor beras dari Vietnam. Menurut Kalla, impor beras Vietnam diperlukan sebagai langkah antisipasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menghadapi El Nino sehingga perlu berkonsentrasi dalam menjaga cadangan beras.
Pemerintah Indonesia sebelumnya diberitakan telah memesan beras sebanyak 1 juta ton kepada Vietnam melalui Perum Bulog. Meskipun begitu, hingga kemarin pemerintah belum berencana mendatangkan beras tersebut ke Indonesia.
Seperti diberitakan The Saigon Times, sebuah media di Vietnam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan menang kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia. Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan menyebutkan, beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium. Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan, yaitu mulai Oktober ini hingga Maret tahun depan.
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/01/11224621/Mentan.Klaim.Produksi.Beras.Meningkat.Belakangan.Ini
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim adanya peningkatan produksi beras dalam pekan ini. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memaksimalkan stok beras sehingga cukup sampai akhir tahun.
"Di Cipinang hari Senin, baru-baru ini yang masuk 5.000 ton, yang biasa masuk 3.000 ton tahun sebelumnya. Artinya tanda-tanda kalau produksi beras meningkat 5.000 ton hari Senin," kata Amran di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (1/11/2015) seusai mengikuti shalat istisqa atau shalat minta hujan.
Ia juga membenarkan adanya beras impor yang akan masuk pasaran dalam waktu dekat. Kendati demikian, menurut Amran, beras impor tersebut akan disimpan sebagai cadangan.
"Itu kan cadangan kalau masih ada stok. Itu cadangan. Cadangan itu bisa ke luar, bisa tidak kan," ujar Amran.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui rencana pemerintah pemerintah mengimpor beras dari Vietnam. Menurut Kalla, impor beras Vietnam diperlukan sebagai langkah antisipasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menghadapi El Nino sehingga perlu berkonsentrasi dalam menjaga cadangan beras.
Pemerintah Indonesia sebelumnya diberitakan telah memesan beras sebanyak 1 juta ton kepada Vietnam melalui Perum Bulog. Meskipun begitu, hingga kemarin pemerintah belum berencana mendatangkan beras tersebut ke Indonesia.
Seperti diberitakan The Saigon Times, sebuah media di Vietnam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan menang kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia. Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan menyebutkan, beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium. Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan, yaitu mulai Oktober ini hingga Maret tahun depan.
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/01/11224621/Mentan.Klaim.Produksi.Beras.Meningkat.Belakangan.Ini
Impor beras, asosiasi pedagang maklum Jokowi melunak
Minggu, 1 November 2015
Merdeka.com - Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memaklumi sikap Presiden Joko Widodo melunak untuk impor beras. Sebab, kemarau panjang membuat produksi beras dalam negeri menurun.
"Akhirnya terpaksa impor, karena dampak El Nino cukup serius. Kalau tidak ada El Nino bisa saja tidak impor. Dengan upaya dilakukan diharapkan El Nino ini dampaknya bisa diminimalisir, harapannya tidak berpengaruh pada produksi tapi kenyataannya ini cukup serius," katanya kepada merdeka.com, Minggu (1/11).
Menurutnya, kemarau saat ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan 1997-1998. Ini dilihat dari luasan lahan terbakar.
"Sampai November ini beberapa daerah baru mulai hujan, sekarang baru sekitar khatulistiwa, tapi di selatan belum. Padahal di selatan khatulistiwa 70 persen untuk pertanian. Yang terdampak itu di selatan khatulistiwa," terangnya.
Dia menilai, keputusan pemerintah untuk impor beras saat ini sudah dengan peraturan perundangan-undangan berlaku. El Nino bisa berdampak berkurangnya stok beras di masa mendatang.
"Sejak, beberapa bulan lalu tanda-tanda akan impor sudah ada. Pertimbangan pemerintah untuk jangan sampai awal tahun depan, saat masih paceklik, itu jangan sampai pada saat itu justru tidak bisa menyediakan beras secara cukup."
Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk segera mengimpor beras 1 juta ton dari Vietnam. Tujuannya untuk menjaga kecukupan cadangan beras nasional.
[yud]
http://www.merdeka.com/uang/impor-beras-asosiasi-pedagang-maklum-jokowi-melunak.html
Merdeka.com - Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memaklumi sikap Presiden Joko Widodo melunak untuk impor beras. Sebab, kemarau panjang membuat produksi beras dalam negeri menurun.
"Akhirnya terpaksa impor, karena dampak El Nino cukup serius. Kalau tidak ada El Nino bisa saja tidak impor. Dengan upaya dilakukan diharapkan El Nino ini dampaknya bisa diminimalisir, harapannya tidak berpengaruh pada produksi tapi kenyataannya ini cukup serius," katanya kepada merdeka.com, Minggu (1/11).
Menurutnya, kemarau saat ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan 1997-1998. Ini dilihat dari luasan lahan terbakar.
"Sampai November ini beberapa daerah baru mulai hujan, sekarang baru sekitar khatulistiwa, tapi di selatan belum. Padahal di selatan khatulistiwa 70 persen untuk pertanian. Yang terdampak itu di selatan khatulistiwa," terangnya.
Dia menilai, keputusan pemerintah untuk impor beras saat ini sudah dengan peraturan perundangan-undangan berlaku. El Nino bisa berdampak berkurangnya stok beras di masa mendatang.
"Sejak, beberapa bulan lalu tanda-tanda akan impor sudah ada. Pertimbangan pemerintah untuk jangan sampai awal tahun depan, saat masih paceklik, itu jangan sampai pada saat itu justru tidak bisa menyediakan beras secara cukup."
Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk segera mengimpor beras 1 juta ton dari Vietnam. Tujuannya untuk menjaga kecukupan cadangan beras nasional.
[yud]
http://www.merdeka.com/uang/impor-beras-asosiasi-pedagang-maklum-jokowi-melunak.html
Minggu, 01 November 2015
Bulog Sambut Baik Terbentuknya Tim Distribusi Pangan
Sabtu,31 Oktober 2015
Manajemen Bulog Divisi Regional Papua menyambut baik terbentuknya Tim Distribusi Pangan dan Harga Pangan Provinsi Papua pada 29 Oktober 2015.
'Dengan adanya tim terpadu ini akan membuat lebih bersinergi dan terorganisir, tidak jalan masing-masing, saya kira ini lebih bagus untuk menjaga ketahanan pangan di Papua,' ujar Kepala Bilog Divisi Regional Papua Arif Mandu di Jayapura, Sabtu.
Menurutnya, tim ini juga akan berfungsi untuk meningkatkan produksi pangan lokal yang bisa membuat Papua terhindar dari krisis pangan pada saat-saat tertentu.
'Kita harapkan dengan semangat hari pangan sedunia, di samping kita akan mendorong disertifikasi makanan pokok sehingga lebih banyak pilihan. Jadi kalau di satu daerah ada kendala cadangan pangan di masyarakat selalu tersedia,' ucap Mandu.
Dikemukakan dia, selama ini pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pangan, memiliki data masing-masing sehingga belum ada kesamaan data di Provinsi papua, dan tim ini diyakininya bisa merubah situasi tersebut.
'Dengan adanya MoU dengan semua stakehoder yang ada, kita saling berkordinasi untuk menjaga ketersediaan stok pangan yang cukup dan harga yang terjangkau,' kata Mandu.
Sebelumnya diberitakan, Tim Distribusi dan Harga Pangan Provinsi Papua kini telah resmi terbentuk setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar berbagai pihak di Jayapura.
'Pembentukan tim distribusi dan harga tujuan adalah untuk mempermudah koordinasi antar lintas sektor seperti Bulog, pertanian, pedagangan, dinas kesehatan mengenai data-data yang dibutuhkan di badan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluh provinsi,' ujar kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kordinasi penyuluh Provinsi Papua Altikal patulak.(ant/rd)
http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/bulog-sambut-baik-terbentuknya-tim-distribusi-pangan
Manajemen Bulog Divisi Regional Papua menyambut baik terbentuknya Tim Distribusi Pangan dan Harga Pangan Provinsi Papua pada 29 Oktober 2015.
'Dengan adanya tim terpadu ini akan membuat lebih bersinergi dan terorganisir, tidak jalan masing-masing, saya kira ini lebih bagus untuk menjaga ketahanan pangan di Papua,' ujar Kepala Bilog Divisi Regional Papua Arif Mandu di Jayapura, Sabtu.
Menurutnya, tim ini juga akan berfungsi untuk meningkatkan produksi pangan lokal yang bisa membuat Papua terhindar dari krisis pangan pada saat-saat tertentu.
'Kita harapkan dengan semangat hari pangan sedunia, di samping kita akan mendorong disertifikasi makanan pokok sehingga lebih banyak pilihan. Jadi kalau di satu daerah ada kendala cadangan pangan di masyarakat selalu tersedia,' ucap Mandu.
Dikemukakan dia, selama ini pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pangan, memiliki data masing-masing sehingga belum ada kesamaan data di Provinsi papua, dan tim ini diyakininya bisa merubah situasi tersebut.
'Dengan adanya MoU dengan semua stakehoder yang ada, kita saling berkordinasi untuk menjaga ketersediaan stok pangan yang cukup dan harga yang terjangkau,' kata Mandu.
Sebelumnya diberitakan, Tim Distribusi dan Harga Pangan Provinsi Papua kini telah resmi terbentuk setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar berbagai pihak di Jayapura.
'Pembentukan tim distribusi dan harga tujuan adalah untuk mempermudah koordinasi antar lintas sektor seperti Bulog, pertanian, pedagangan, dinas kesehatan mengenai data-data yang dibutuhkan di badan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluh provinsi,' ujar kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kordinasi penyuluh Provinsi Papua Altikal patulak.(ant/rd)
http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/bulog-sambut-baik-terbentuknya-tim-distribusi-pangan
Langganan:
Postingan (Atom)