Bukan Sekadar Angka

Jumat, 3 Juli 2015

Di tengah prediksi cuaca yang kurang bersahabat bagi pertanaman dan manajemen produksi padi yang belum tertata baik pada awal musim tanam padi musim hujan 2014, secara mengejutkan produksi padi 2015 diperkirakan naik signifikan.

BPS memperkirakan produksi padi nasional naik 6,64 persen, atau mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Apabila dikonversi dalam beras dengan rendemen 63 persen dari GKG menjadi beras, produksi padi di atas setara 47,6 juta ton beras. Naiknya angka produksi padi nasional ini membawa kabar baik, sekaligus kabar buruk. Bila angka itu benar adanya, Indonesia setidaknya pada 2015 tidak perlu mengimpor beras.

Produksi beras 47,6 juta ton lebih dari cukup memenuhi kebutuhan konsumsi beras bulanan rakyat Indonesia yang hanya 2,6 juta ton, setara 31,2 juta ton per tahun.

Dengan perhitungan sederhana itu, setidaknya pada 2015 ini produksi beras nasional surplus 16,4 juta ton. Surplus produksi beras (termasuk di dalamnya dalam bentuk gabah) itu ada di tangan petani, perusahaan penggilingan padi, pedagang beras, pusat perbelanjaan, dan rumah tangga.

Surplus produksi beras 16,4 juta ton adalah jumlah yang luar biasa besar, bisa memenuhi kebutuhan beras nasional selama lebih dari enam bulan lamanya.

Dengan surplus beras di pasar sebanyak itu, dijamin pasar beras jenuh dan pedagang beras gentar. Para spekulan dipastikan tidak berani menyimpan beras terlalu lama. Apabila menyimpan sebulan saja mereka bakal takut menghadapi harga yang tiba-tiba jatuh.

Dengan total perusahaan penggilingan padi skala kecil, sedang, dan besar yang mencapai 180.000 di Indonesia, mereka setidaknya bisa menyimpan 90 ton beras untuk setiap gudang. Untuk menampung beras sebanyak 90 ton itu dibutuhkan gudang 200 meter persegi.

Bagaimana kalau angka itu tidak benar? Hal ini akan menjadi kabar buruk. Apabila angka produksi padi 2015 dijadikan basis pemerintah untuk memutuskan perlunya impor atau tidak impor beras, sudah pasti keputusannya tidak impor. Pemerintah telanjur memutuskan untuk tidak impor beras, sementara realitas produksi di lapangan ada kekurangan pasokan, maka gejolak harga beras tidak akan terelakkan.

Pemerintah harus lebih cermat. Pada musim panen kali ini, harga beras relatif tinggi. Realisasi pengadaan beras oleh Perum Bulog juga rendah. Di beberapa daerah, perusahaan penggilingan padi skala kecil tutup karena tidak mendapat pasokan bahan baku gabah. Hal ini menjadi tanda produksi bermasalah.

Produksi padi harus naik, tetapi kita membutuhkan produksi padi lebih dari sekadar angka.

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150703kompas/#/21/

Senator Dorong Perubahan Status Bulog Jadi BLU agar Lebih Bertaji

Kamis, 02 Juli 2015

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan apresiasinya atas rencana pemerintah yang tengah menyiapkan perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) dari perusahaan umum (perum) menjadi badan layanan umum (BLU). Menurutnya, perubahan status itu akan berpengaruh signifikan pada peran Bulog.

“Kalau Perum Bulog jadi BLU, maka fungsi utamanya adalah menjaga stabilisator harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia,” kata Irman di Jakarta, Kamis (2/7).

Senator asal Sumatera Barat itu bahkan mengklaim sebagai pihak yang sejak awal memberi saran ke pemerintah tentang perlunya merubah status Bulog. Irman mengaku mendorong perubahan status Bulo agar benar-benar kuat dan efektif seperti saat era Orde Baru.

"Dengan perubahan status itu Bulog bisa menjadi lembaga yang kuat seperti pada zaman Soeharto, sebelum bulog diintervensi IMF," tegasnya.

Irman menambahkan, nantinya Bulog akan langsung berada di bawah presiden. Status itu akan merubah garis koordinasi Bulog yang selama ini dibawah Kementerian BUMN, sementara untuk kebijakan sehari-harinya dikendalikan Kementerian Perdagangan.

“Karena dengan posisi Bulog berada di bawah presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung, tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi jenis sembako yang lainnya juga,” pungkasnya.(fas/jpnn)


http://www.jpnn.com/read/2015/07/02/313117/Senator-Dorong-Perubahan-Status-Bulog-Jadi-BLU-agar-Lebih-Bertaji

Merica Palsu Banyak Beredar

2 Juli 2015

KAJEN – Memasuki bulan suci Ramadan, merica palsu banyak beredar di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Petugas dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan menemukan merica palsu yang dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Bligo, Doro, dan Wiradesa.

Merica-merica palsu tersebut berbentuk bulatan kecil menyerupai aslinya. Jika dilihat secara kasat mata, merica-merica ini sulit dibedakan dari yang asli. Namun jika diamati secara detail, merica yang palsu bisa dikenali. Butirannya tidak berserat dan bentuknya kasar. Selain itu, jika dimasukkan ke air, merica palsu akan mudah pecah dan air akan keruh. “Saat menggelar razia beberapa waktu lalu, di sejumlah pasar petugas menyita sejumlah merica yang diduga palsu di Pasar Bligo, Doro, dan Wiradesa,” ujar Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho. Sita Sampel Dia menyatakan telah menyita sejumlah sampel untuk diuji di laboratorium agar mengetahui kandungan di dalamnya dan melakukan pembinaan kepada pedagang maupun konsumen. “Kami telah memberikan pembinaan kepada pedagang maupun petugas pasar serta masyarakat agar tidak mudah tergiur barang-barang murah tanpa mengetahui kualitas barangnya,” katanya.

Kasi Perlindungan Konsumen Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan Dewi Fabanyo mengatakan, berdasarkan informasi dari pedagang merica palsu ini didapat dari seorang penawar barang dengan harga Rp 180.000/kg dan dijual kembali dengan harga Rp 200.000/kg. “Merica palsu sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika sampai dikonsumsi. Untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan menjadi konsumen cerdas itu penting,” paparnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Pekalongan AKP Simatupang mengatakan masih mendalami temuan itu. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, dia juga terus melakukan pengawasan ke sejumlah pasar tradisional. “Kami minta kepada masyarakat ataupun pedagang langsung melapor jika mengetahui temuan merica palsu. Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan penipuan dan merugikan orang lain. Ada sebaiknya kalau tidak ingin berurusan dengan polisi jalankanlah usaha yang baik,” tegasnya. (H79-60)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/merica-palsu-banyak-beredar/

Priyo : Kewenangan Dipreteli, Menteri Bulog antara Ada dan Tiada

Kamis, 02 Juli 2015

Jakarta, HanTer - Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pantas melakukan rushuffle kabinet yang dipimpinnya sebab Presiden punya tanggungjawab terhadap pemerintahan yang tengah ia pimpin.

“Sekarang kita menunggu (reshuffle-red). Jokowi  harus berhasil kumpulkan orang-orang terbaik, the right man righ place di kementrian yang tepat. Ini tak bisa dihindari,” ujar Priyo dalam diskusi di DPD RI, Rabu (1/7/2015).

Priyo mengaku sudah  memprediksi target pertumbuhan ekonomi 5,7 persen masih jauh dari harapan. Bila  sebelumnya menteri dan bulog bisa mengendalikan harga, kini bulog seperti ada dan tiada karena kewenangan dipreteli.

“Presiden mau tak mau menunjukkan ke publik pemerintah bisa mengamankan ekonomi kita. Ini kehendak alam yang harus dimaklumi,” katanya.

Priyo mengatakan, sektor properti sudah banyak dihentikan. Bahkan uang mereka disimpan dan tidak dibelanjakan karena kondisi ekonomi masih mengkhawatirkan.

“Jika presiden dengan hak prerogatifnya mau konsultasi dengan partai pendukung itu kehendak alam yang tidak perlu dikritik. Ini kehendak alam siapapun presiden pasti melakukan hal yang sama karena kalau tidak dia dipandang ceroboh ,” katanya.

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/07/02/34010/66/25/Priyo-Kewenangan-Dipreteli-Menteri-Bulog-antara-Ada-dan-Tiada

Beras Hasil Sitaan Bea Cukai Diserahkan ke Bulog

Kamis, 02 Juli 2015

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Beras hasil sitaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau diserahkan kepada Bulog sebagai cadangan beras pemerintah. Beras hasil sitaan yang diserahkan kepada Gudang Bulog Divre Batam tersebut sebanyak 110,5 ton dengan nilai sekitar Rp. 288,9 juta.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, barang hasil sitaan tersebut berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN). Kemudian, atas usulan dari Kementerian Perdagangan maka barang BMN tersebut telah diproses penetapan status penggunaannya sebagai Cadangan Beras Pemerintaah (CBP).

"Nantinya beras ini dapat digunakan untuk operasi pasar dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat," ujar Heru dalam konferensi pers di Gudang Bulog Divre Batam, Kamis (2/6).

Heru menjelaskan, hal ini merupakan bentuk koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, agar pemerintah bisa segera mengalokasikan beras hasil penindakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, dengan diserahkannya beras hasil sitaan kepada Bulog maka gudang Bea Cukai tidak terbebani dengan timbunan barang sitaan.

"Ini sebagai langkah awalan, ke depan kita akan lakukan mekanisme yang sama untuk di seluruh Indonesia sehingga bisa menambah cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Bulog," kata Heru.

Heru menambahkan, hampir semua karung beras sitaan tersebut memang tidak memiliki label. Namun diduga beras-beras tersebut masuk secara ilegal dari Vietnam dan Thailand melalui pelabuhan tikus di sekitar Kabupaten Karimun.
Menurutnya, ke depan bukan hanya beras saja yang akan diserahkan kepada pemerintah namun juga komoditas lain seperti gula. Untuk tahap awal ini, beras hasil sitaan tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di  Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, Irjen Kementerian Perdagangan Karyanto Supri mengatakan, akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat menyerahkan barang hasil sitaan, terutama barang komoditas kepada Kementerian Perdagangan. Dasar pertimbangannya yakni, adanya kebutuhan masyarakat yang masih tinggi sedangkan banyak barang hasil sitaan Dirjen Bea dan Cukai menumpuk di gudang.

Hal ini merupakan sinergitas pertama kalinya, dimana barang hasil sitaaan Bea dan Cukai bisa langsung diberikan kepada pemerintah. Pasalnya, selama ini pembelian barang sitaan Bea dan Cukai harus melalui mekanisme lelang.     Sebagai bentuk pengawasan masuknya barang ilegal, saat ini Kementerian Perdagangan sedang menggodok draft mengenai aturan merek dagang pada kantung beras.

"Selama ini banyak beredar merek beras yang tidak jelas sehingga kita ingin atur bahwa setiap merek harus jelas sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan," kata Karyono.

Sampai saat ini Kementerian Perdagangan tidak mengeluarkan kebijakan untuk impor beras. Pasalnya, secara nasional stok beras di gudang Bulog masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama enam bulan ke depan dengan jumlah 1,5 juta ton.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/02/nquo28-beras-hasil-sitaan-bea-cukai-diserahkan-ke-bulog

Bulog Sebagai Pelaksana Kebijakan Kementerian Perdagangan

Kamis, 2 Juli 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga atau badan pangan baru.
Ketua DPD RI, Irman Gusman mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang saat ini tengah menggodok proses perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) dari perusahaan umum (Perum) menjadi non-perum. Status Bulog pun akan diubah menjadi Badan Layanan Umum.
“Yang fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia,” kata Irman di Jakarta, Kamis (1/7/2015).
Irman menuturkan, perubahan itu merupakan saran yang sudah ia sampaikan kepada pemerintah jauh hari sebelum Presiden Jokowi menjelaskannya kepada publik.
Dengan perubahan status Bulog tersebut, Irman berharap Bulog bisa menjadi lembaga yang kuat seperti pada zaman Soeharto, sebelum bulog diintervensi oleh IMF.
Perubahan status tersebut akan digulirkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang menurut rencana akan diterbitkan pada Oktober 2015.
Hal itu dilakukan pemerintah agar negara memiliki kepanjangan tangan dalam menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok dan mampu melawan para spekulan yang selama ini kerap memainkan harga kebutuhan pokok.Berkaitan dengan jalur koordinasi, Irman menjelaskan posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian BUMN lagi.
Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan.
“Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Karena Kemendag itulah yang melaksanakan fungsi sebagai pengendali persoalan perdagangan di dalam negeri,” ujarnya.
Dengan perubahan seperti itu, Irman meyakini Bulog akan menjadi lembaga yang kuat dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Karena dengan posisi Bulog berada di bawah Presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung (profit oriented) tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Dengan demikian, posisi Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi jenis sembako yang lainnya juga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, posisi badan pangan atau pun apa namanya dan Bulog ini seperti bayi kembar siam, tetapi tidak bisa dicampuradukkan.
“Badan pangan nasional nantinya akan menjadi regulator dan Bulog menjadi operator. Bulog nanti tidak akan bertanggung jawab lagi ke berbagai kementerian seperti saat ini,” katanya.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/02/bulog-sebagai-pelaksana-kebijakan-kementerian-perdagangan?page=2

Ahok Minta Jadi Bos Bulog ke Jokowi

KAMIS, 02 JULI 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berseloroh mengincar posisi Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog). Keinginan itu, kata Basuki, kerap dia lontarkan bila bertemu Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah bilang ke Presiden kalau bos Bulog enggak beres biar saya yang gantikan," kata Basuki saat peresmian Operasi Pasar 2015 di Balai Kota, Kamis, 2 Juli 2015.

Menurut Basuki yang juga akrab disapa Ahok, peranan Bulog sangat penting bagi masyarakat. Sebab, perusahaan ini menjadi tumpuan untuk menjamin pasokan beras di pasar. "Apa susahnya mengatur dan menjaga volume beras," ujar Ahok.

Ahok menambahkan, bos Bulog tak cuma memerlukan orang yang pandai mengamankan kebutuhan pangan di Indonesia. Tapi, Bulog butuh dikelola orang yang jujur dan berani. Sebab, perusahaan ini kerap berbenturan dengan kepentingan spekulan bahan pokok yang memainkan harga.

"Saya sudah siap ini mumpung mau dipecat Dewan lewat hak menyatakan pendapat," kata Ahok lantas disambut tawa peserta operasi pasar.

Usut punya usut, keinginan Ahok jadi bos Bulog ternyata dipicu kekagumannya pada mantan Presiden Soeharto dalam mengatur ketersediaan bahan pangan. Menurut Ahok, Bulog pada era Soeharto punya taji.

"Malam hari dikabarkan stok kosong, besok pagi gudang sudah terisi penuh karung beras, lalu spekulan itu harus menjual berasnya," Ahok menjelaskan.

RAYMUNDUS RIKANG

http://metro.tempo.co/read/news/2015/07/02/231680293/ahok-minta-jadi-bos-bulog-ke-jokowi