Bulog Berbentuk BUMN Timbulkan Inkonsistensi

Senin,  1 Juni 2015

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, fungsi dan kelembagaan Perum Bulog yang kini berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan inkonsistensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyangga stabilitas pangan.

Menurutnya, kini Bulog merupakan entitas bisnis yang harus memiliki keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Jika tugas sebagai penyangga stok cadangan (bufferstock) beras dikendalikan BUMN yang mencari keuntungan, maka yang terjadi justru ketidakkonsistenan dalam tugas utamanya tersebut.

"Makanya kalau memang pemerintah menugaskan Bulog sebagai bufferstock, maka kelembagaan Bulog ini yang harus direform terlebih dahulu. Lembaga yang memang mempunyai tugas untuk stabilisasi harga, bukan untuk mencari keuntungan," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Enny mengatakan, jika fungsi Bulog sudah difokuskan sebagai unit penyangga stok pangan, maka semua pembiayaannya ditutupi pemerintah. Namun dengan catatan, mekanisme pembiayaan melalui penyertaan modal, dan bukan melalui mekanisme APBN.

"Jadi punya fleksiblitas. ‎Kalau misalnya mekanismenya APBN maka siklus panen, siklus pangan, kan enggak bisa mengikuti siklus APBN. Sehingga itu yang menyebabkan keterlambatan," imbuh dia.

Sementara, jika Bulog menjadi lembaga independen, maka pemerintah bisa memberikan penyertaan modal untuk dikelola dan mampu memenuhi target penguasaan yang dilakukan pemerintah.

"‎Dengan itu, Bulog pasti bisa misalnya menyerap gabah dari petani, melakukan pengadaan tepat waktu, sesuai siklus musim yang ada di petani kita," pungkas Enny.

http://ekbis.sindonews.com/read/1007619/34/bulog-berbentuk-bumn-timbulkan-inkonsistensi-1433138409

Bulog Lebih Baik Dijadikan Lembaga Independen

Senin, 1 Juni 2015

JAKARTA - Fungsi maupun kelembagaan Perum Bulog yang masih berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi menjadikan Bulog tidak konsisten dalam menjalankan peranannya. Oleh karenanya, Bulog diminta lebih mampu menjaga stok pangan.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menuturkan bahwa Bulog kini menjadi entitas bisnis yang mencari keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, jika mencari keuntungan semata maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan, lantaran Bulog memiliki fungsi sebagai stabilitas.

"Maka kelembagaan Bulog ini yang harus di-reform terlebih dahulu. Lembaga yang memang mempunyai tugas untuk stabilisasi harga, bukan untuk mencari keuntungan," ucapnya di Jakarta, Senin (1/6/2015).

Lebih lanjut Enny menjelaskan, fungsi Bulog telah difokuskan sebagai unit penyangga stok pangan, sehingga semua pembiayaannya dapat ditopang oleh pemerintah, tetap dengan catatan mekanisme pembiayaan melalui penyertaan modal, serta bukan melalui mekanisme APBN.

"Jadi punya fleksibilitas. ‎Kalau misalnya mekanismenya, mekanisme APBN maka kan siklus panen, siklus pangan kan enggak bisa mengikuti siklus APBN. Sehingga itu yang menyebabkan keterlambatan," ujarnya.

Karenanya, dia menilai jika Bulog dapat menjadi sebuah lembaga yang independen, maka pemerintah dapat memberikan penyertaan modal guna mengelola serta berpotensi memenuhi target penguasaan yang menjadi porsi pemerintah.

"‎Dengan itu, Bulog pasti bisa beras misalnya menyerap gabah dari petani, melakukan pengadaan tepat waktu. Sesuai dengan siklus yang ada di sesuai musim yang ada di petani kita," tukas dia.

(mrt)

http://economy.okezone.com/read/2015/06/01/320/1158469/bulog-lebih-baik-dijadikan-lembaga-independen

Penyerapan Beras Bulog Baru 1,2 Juta Ton

Senin,  1 Juni 2015

JAKARTA - Direktur Perum Bulog Lely Pelitasari mengungkapkan, penyerapan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog baru mencapai 1,2 juta ton hingga 31 Mei 2015.

Angka ini lebih rendah 300.000 ton dibanding periode sama tahun lalu sebanyak 1,5 juta ton.

"Dibanding 31 Mei 2014, ada selisih 300.000 ton, sedikit lebih rendah," katanya di Jakarta, Senin (1/6/2015).

Dia menjelaskan, realisasi penyerapan gabah yang lebih rendah  tersebut karena Bulog baru bisa melakukan pembelian setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 2015 pada Maret 2015.

Pasalnya, setelah Bulog diubah menjadi badan usaha milik negara (BUMN), maka setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus menunggu restu pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Sementara itu, sambung Lely, terkait penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) hingga Mei tahun ini telah mencapai 1,04 juta ton atau 90% dari target bulan lalu.

Menurutnya, beberapa daerah yang belum terselesaikan penyalurannya karena mengalami tunggakan. Penyaluran raskin untuk wilayah terisolir pun dilakukan tidak tiap bulan, namun dua atau tiga bulan sekali.

Terlepas dari itu, Lely memastikan bahwa stok beras Bulog saat ini aman dalam hampir enam bulan ke depan. "Cadangan beras pemerintah masih aman untuk 5,8 bulan ke depan," pungkasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/1007548/34/penyerapan-beras-bulog-baru-1-2-juta-ton-1433132289

Strategi Mentan Minimalisir Kenaikan Harga Pangan

Minggu,  31 Mei 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku mempunyai strategi untuk meminimalisir kenaikan harga.

Strategi tersebut diusungnya dalam menghadapi kenaikan harga beras saat Ramadan mendatang. Pihaknya pun sudah berencana untuk melakukan koordinasi dan menyamakan persepsi dengan beberapa institusi.

"Jadi ke depan solusinya adalah sudah ada koordinasi dengan Mendag dan Bulog," ujar Amran, dalam program Bincang Pagi Metro TV, Minggu (31/5/2015).

Dia menjelaskan strategi pertama, di mana Bulog akan membeli beras langsung dari petani untuk memutus mata rantai penjualan yang terlalu panjang, di mana hal tersebut tidak adil untuk petani.

Strategi kedua, tambah dia, Mentan, Mendag dan Bulog diserukan agar ada kebersamaan. "Kita hilangkan ego sektoral," beber Menteri Amran.

Sementara itu, Amran juga menegaskan, bahwa kenaikan harga bukan hanya berpatokan pada jumlah beras dalam negeri. Namun ada sistem rantai penjualan yang juga berhubungan dengan kenaikan harga beras menjelang Ramadan.

"Pengendalian harga bukan hanya ditentukan stok cukup, tapi juga distribusi, serta rantai pasok. Kami contohkan harga bawang merah di Jawa Tengah dengan Sulawesi Utara jauh beda. Nah ini kan ada hubungannya dengan transportasi. Mudah-mudahan ada koordinasi dengan Menhub, Mendag serta Bulog," tutup Amran.
AHL

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/31/400744/strategi-mentan-minimalisir-kenaikan-harga-pangan

Indonesia tak Punya Instrumen Kendalikan Harga Pangan

Minggu,  31 Mei 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai tak memiliki instrumen khusus untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di lapangan. Hal ini menjadi masalah ketika Indonesia memasuki musim-musim tertentu seperti bulan Ramadan. Karena budaya yang ada, harga pangan akan selalu naik kala hari besar tiba.

"Kenapa harga beras enggak bisa dikendalikan? Karena kita enggak punya institusi pangan yang kuat," kata Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo pada program Bincang Pagi Metro TV, Minggu (31/5/2015).

Firman menjelaskan, harga pangan terkhusus beras yang tak terkendali juga diakibatkan karena kebijakan pemerintah. Akibatnya, kini mekanisme harga dipegang oleh pasar yang tak terelakkan oleh pemerintah sendiri.

"Sekarang, kebutuhan pangan nasional masih diserahkan pada mekanisme pasar, maka pelaku swasta yang mengendalikan. Jadi Bulog enggak bisa apa-apa," kata dia.

Sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi dengan dengan membentuk lembaga yang mengatur pangan. Atau dengan dengan meningkatkan peran Bulog untuk mengatur harga barang.

"Masalahnya sekarang Bulog beda, Bulog sekarang sekarang orientasinya cari keuntungan. Bulog enggak bisa berbuat apa-apa karena terkait Inpres," kata politikus Golkar itu.

Serupa dengan Firman, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati juga menyayangkan absennya institusi untuk melakukan penjagaan harga pangan. Sehingga, lanjut Enny, masih terjadi kesenjangan harga yang jauh antara petani, pedagang dan konsumen.

"Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah untuk menyediakan ke konsumen yang sayangnya lebih didominasi dari para pedagang yakni pasar. Ini terjadi lack. Bagaimana sekarang ada instrumen pemerintah, bisa mengabsorb. Dulu bulog punya fungsi stabilitator harga, sekarang tidak," imbuh Enny.

Diketahui sekarang di beberapa pasar di Jakarta harga beras sudah mulai merangkak. Untuk jenis harga beras yang biasanya sekitaran Rp7 ribu kini sudah menjadi Rp8 ribu. Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti kenaikan harga ini.
SUR

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/31/131567/indonesia-tak-punya-instrumen-kendalikan-harga-pangan

Bulog Jaga Stabilitas Pangan

Minggu,  31 Mei 2015

JAKARTA - Pemerintah harus memperkuat peran dan fungsi Perum Bulog, sebab keberadaan badan usaha milik negara (BUMN) ini telah terbukti menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan nasional.

Apalagi menjelang puasa dan Lebaran seperti saat ini, keberadaan Bulog sangat diperlukan guna meredam lonjakan harga beras. Adanya pemikiran yang mengatakan Bulog sudah tidak mampu menjalankan fungsinya dan sudah saatnya dibubarkan, hal itu merupakan pemikiran yang keliru. ”Pemikiran tersebut sangat berbahaya! Itu kan seperti semangat IMF dahulu,” kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Hermanto melanjutkan, jika Bulog dibubarkan maka mekanisme perdagangan beras sepenuhnya berada di tangan pedagang. Halinisangat rawan, karena mudah sekali memunculkan penimbunan yang menyebabkan harga meningkat tajam. Akibatnya, siapa lagi yang akan menjerit kalau bukan rakyat. Pentingnya peran Bulog, lanjut Hermanto, karena Bulog merupakan instrumen untuk menstabilkan harga. Melalui Bulog, harga beras bisa dikendalikan sehingga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. ”Kalau tidak ada Bulog, lantas siapa?” lanjutnya.

Di sisi lain Hermanto menekankan, jika saat ini Bulog dianggap kurang berperan optimal, hal itu karena Bulog memang tidak diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsinya. Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Sukidi malah mempertanyakan munculnya wacana tersebut. ”Saya orang swasta. Tapi saya bilang bahwa rencana itu sangat berbahaya! Ada apa di balik semua itu,” kata Nellys.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Mulfachri Harahap mengatakan, pemerintah tidak sungguh-sungguh memaksimalkan peran Bulog sebagai badan yang diharuskan mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Salah satu contohnya, Bulog dibiarkan tidak mempunyai modal yang cukup untuk menyiapkan ketersediaan bahan pokok untuk distok. Bahkan, kata Mulfachri, badan ini sering kekurangan dana untuk pengadaan stok pangan.

Sementara kini muncul usulan baru agar dibentuk lembaga pangan baru. Menurutnya daripada membentuk lembaga baru, lebih baik pemerintah mendorong dan memperhatikan Bulog lebih baik lagi.

”Jadi, Bulog diberikan tanggung jawab sebagai pengendali harga kebutuhan pokok, tapi kok di sisi lainnya Bulog dibiarkan kekurangan dana,” katanya.

Sudarsono

http://www.koran-sindo.com/read/1007223/150/bulog-jaga-stabilitas-pangan-1433044161

Lebih Baik Bulog Seperti Dulu

Minggu. 31 Mei 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Kenaikan harga pangan harusnya bisa diatur oleh Bulog, yang dulunya memiliki tugas mengatur harga kebutuhan pokok. Namun sayang tupoksi itu hilang karena Bulog menjadi perusahaan BUMN.

"Dulu bulog punya fungsi stabilitator harga, sekarang tidak. Sekarang Bulog hanya peduli kepada keuntungan," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di program Bincang Pagi Metro TV, Minggu (31/5/2015).

Bulog harusnya bisa menghadang para pencari keuntungan lebih di pasar jika dikembalikan fungsinya seperti dulu. Apalagi ketika di saat harga di pasaran jauh berbeda dengan harga yang dijual oleh para petani.

"Bulog harusnya menjadi lembaga khusus, termasuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sesudah itu baru dia (Bulog) bisa melawan keuntungan abnormal yang jadi sasaran pedagang. Yang memanfaatkan persaingan tak sehat," terang dia.

Enny juga menambahkan, sebenarnya sistem yang dibangun oleh Bulog dulu sudah baik. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang sebenarnya masih bisa diakali.

"Kita berkaca ke Bulog yang dulu. Dulu, semua sistem yang dibangun Bulog bisa dikatakan ideal. Namun dulu kelemahannya ada di pemerintahan. Nah ini bisa diimbangi dengan pengawasan yang tepat. Monitoring pemerintah intinya," tutup Enny.

SUR

http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/31/131570/lebih-baik-bulog-seperti-dulu