Selasa, 6 Januari 2015
INAPOS Banyumas – Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin nampaknya harus bersabar. Pasalnya, hingga saat ini Bulog belum mendapatkan kabar kepastian dari pemerintah pusat terkait penyaluran raskin.
Menurut Humas Bulog Sub Divre IV Banyumas, Priyono , hingga saat ini belum ada informasi pasti tentang kelanjutan raskin. “Ada pengganti maupun penghentian total, kami belum tahu informasinya pasti,” ujarnya.
Jika program raskin dihentikan, ke depan Bulog akan melakukan praktik bisnis murni terhadap komoditas beras. penyerapan beras petani akan dilakukan lebih selektif terhadap beras dengan kualitas premium.
Karena Bulog tidak lagi mendapatkan subsidi PSO (Publik Service Obligation) dari pemerintah, untuk menyerap beras petani dengan kualitas medium. ”Karena tidak lagi mendapat subsidi, maka penyerapan beras yang kita lakukan kemungkinan akan lebih berorientasi pada praktik bisnis murni dan verietas beras yang akan dibeli kemungkinan akan lebih ditekankan pada yang varietas premium,” katanya.
Selama mengelola program raskin, Bulog menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani. Antara lain dengan mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu. Namun untuk varietas beras atau padi, Bulog masih menerapkan standar verietas medium yang memang banyak ditanam petani.
Sementara untuk penyaluran beras pada 29 Desember hingga 31 Desember lalu, pihaknya telah menyalurkan beras di empat kabupaten wilayah eks Karesidenan Banyumas dengan volume yang sama pada penyaluran raskin sebelumnya yakni 6,25 ribu ton per bulan.
Bulog dan Kemendag menetapkan sasaran penyaluran pada RTS yang sebelumnya menerima program raskin, karena kelompok tersebut yang dinilai terkena imbas paling besar akibat kenaikan harga beras. “Makanya, harga jual beras ditetapkan sama dengan harga tebus program raskin Rp1.600 per kilogram,” jelasnya.
Meskipun belum adanya kejelasan terkait penyaluran raskin, dia mengatakan masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan.(DK)
http://inapos.com/raskin-habis-bulog-berbisnis/
Selasa, 06 Januari 2015
Bulog Berharap Pemerintah Lanjutkan Program Raskin
Selasa, 6 Januari 2015
TEMPO.CO, Kediri - Badan Urusan Logistik (Bulog) berharap pemerintah segera mengeluarkan mekanisme penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) untuk program 2015. Program ini terancam terhenti menyusul belum diputuskannya public service obligation (PSO) oleh pemerintah pusat.
Kepala Subdivisi Regional V Bulog Kediri Wahyu Sutanto mengatakan pembagian raskin pada Januari 2015 masih menggunakan mekanisme program tahun lalu. Sedangkan mekanisme pembagian pada Februari masih menunggu keputusan pemerintah pusat. "Semoga segera ada keputusan pemerintah," kata Wahyu, Senin, 5 Januari 2015.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai Bulog tak lagi strategis untuk menerima PSO. Program subsidi yang dipercayakan pemerintah kepada Bulog dianggap kurang efektif dan membuat profit perusahaan umum negara itu kurang. Mereka menyarankan pemberian subsidi langsung kepada petani. (Baca: Jokowi Ganti Raskin ke E-Money, 'Banyak Minusnya')
Menurut Wahyu, hingga saat ini keberadaan Bulog untuk menjalankan program raskin masih penting. Sebab, para petani memerlukan kepastian harga beras pada saat harga di tingkat pengepul anjlok. Apalagi tak semua pasar mau menerima beras petani, terutama kelas medium dan di bawahnya, selain Bulog. "Mereka butuh kepastian harga."
Dia mengakui bahwa selama ini lembaganya masih memprioritaskan pengadaan beras kelas medium dibanding premium. Hal ini pula yang membuat Bulog terkesan kurang memberi laba sebagai perusahaan umum. (Baca: Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog)
Namun, jika mengubah orientasi bisnis ke arah profit, kata Wahyu, Bulog melanggar undang-undang. Sebab lembaga itu juga memiliki kemampuan melakukan operasi pasar ketika harga kebutuhan pokok melambung. "Kami yang berperan menstabilkan harga."
Selama 2014, Bulog Kediri sudah menyalurkan beras miskin sebanyak 41,3 juta kilogram untuk tiga wilayah, yakni Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Jumlah itu menyusut dari angka penyaluran tahun sebelumnya yang sebanyak 47,7 juta kilogram.
Sejumlah warga miskin di Kabupaten Kediri masih berharap program raskin dilanjutkan. Meski beras itu kadang tak layak, program itu sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Warga juga berharap Bulog ikut mengawasi program itu di lapangan, sehingga tak terjadi praktek jual-beli raskin. "Kadang masih diminta membeli sebagai ganti angkut seribu rupiah," keluh Warsini, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
HARI TRI WASONO
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/05/090632943/Bulog-Berharap-Pemerintah-Lanjutkan-Program-Raskin
TEMPO.CO, Kediri - Badan Urusan Logistik (Bulog) berharap pemerintah segera mengeluarkan mekanisme penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) untuk program 2015. Program ini terancam terhenti menyusul belum diputuskannya public service obligation (PSO) oleh pemerintah pusat.
Kepala Subdivisi Regional V Bulog Kediri Wahyu Sutanto mengatakan pembagian raskin pada Januari 2015 masih menggunakan mekanisme program tahun lalu. Sedangkan mekanisme pembagian pada Februari masih menunggu keputusan pemerintah pusat. "Semoga segera ada keputusan pemerintah," kata Wahyu, Senin, 5 Januari 2015.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai Bulog tak lagi strategis untuk menerima PSO. Program subsidi yang dipercayakan pemerintah kepada Bulog dianggap kurang efektif dan membuat profit perusahaan umum negara itu kurang. Mereka menyarankan pemberian subsidi langsung kepada petani. (Baca: Jokowi Ganti Raskin ke E-Money, 'Banyak Minusnya')
Menurut Wahyu, hingga saat ini keberadaan Bulog untuk menjalankan program raskin masih penting. Sebab, para petani memerlukan kepastian harga beras pada saat harga di tingkat pengepul anjlok. Apalagi tak semua pasar mau menerima beras petani, terutama kelas medium dan di bawahnya, selain Bulog. "Mereka butuh kepastian harga."
Dia mengakui bahwa selama ini lembaganya masih memprioritaskan pengadaan beras kelas medium dibanding premium. Hal ini pula yang membuat Bulog terkesan kurang memberi laba sebagai perusahaan umum. (Baca: Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog)
Namun, jika mengubah orientasi bisnis ke arah profit, kata Wahyu, Bulog melanggar undang-undang. Sebab lembaga itu juga memiliki kemampuan melakukan operasi pasar ketika harga kebutuhan pokok melambung. "Kami yang berperan menstabilkan harga."
Selama 2014, Bulog Kediri sudah menyalurkan beras miskin sebanyak 41,3 juta kilogram untuk tiga wilayah, yakni Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Jumlah itu menyusut dari angka penyaluran tahun sebelumnya yang sebanyak 47,7 juta kilogram.
Sejumlah warga miskin di Kabupaten Kediri masih berharap program raskin dilanjutkan. Meski beras itu kadang tak layak, program itu sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Warga juga berharap Bulog ikut mengawasi program itu di lapangan, sehingga tak terjadi praktek jual-beli raskin. "Kadang masih diminta membeli sebagai ganti angkut seribu rupiah," keluh Warsini, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
HARI TRI WASONO
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/05/090632943/Bulog-Berharap-Pemerintah-Lanjutkan-Program-Raskin
Bulog Harus Stabilkan Komoditas Pangan
Selasa, 6 Januari 2015
HTJakarta, TajukBUMN.com – Menyongsong pembukaan masa sidang DPR RI mengawali tahun 2015, saya mendesak Perum Bulog untuk menstabilkan harga pangan pokok, terkait banyaknya aspirasi yang dimanahkan kepada saya selaku wakil rakyat sekaligus Ketua Komisi VI DPR RI Periode 2014-2019.
Lenny Sugihat yang diangkat sebagai direktur utama Perum Bulog yang baru harus segera bekerja cepat menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen khususnya tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi. Lenny yang merupakan Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia, memiliki Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness on Asean Community’s Economy, dinilai mampu memimpin Bulog kendati tidak berasal dari sektor logistik karena didukung pengalamannya menangani banyak kredit yang berhubungan dengan petani, hingga beliau konon tahu betul permasalahan yang dihadapi petani.
Terkait hal ini, Dirut Bulog baru memiliki banyak tantangan. Pasalnya, Bulog ke depan bukan hanya menjadi penyangga harga gabah petani, tapi juga menjadi stabilitator harga pangan pokok ke masyarakat. Untuk itu Bulog harus selalu mengecek seluruh gudang yang dimilikinya. Gudang Bulog harus bisa menampung seluruh produk pertanian, serta dijadikan instrumen resi gudang. Program Bulog harus sejalan dengan program swasembada pangan.
Strategi untuk merealisasikan kedaulatan pangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lima strategi tersebut antara lain meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksebilitas masyarakat terhadap pangan, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
Presiden Joko Widodo pun telah menargetkan produksi beras dalam negeri harus mencapai 2 juta ton per tahun. Mari kita berkhidmat semoga itu bukan sekedar janji manis, karena betapapun hal itu dinilai tidak bisa terwujud jika pemerintah masih mengimpor beras dari negara tetangga.
Selama tahun 2014 penyerapan beras bulog baru terealisasi sebanyak 85 persen. Hal itu dikarenakan target beras bulog sebesar 3 juta ton, hanya mencapai 2,5 ton sampai akhir tahun. Namun, untuk tahun depan, Bulog akan meningkatkan targetnya menjadi 3,2 ton dari 3 juta ton beras.
“Target beras Jokowi bisa dicapai kalau pertumbuhan produksi beras naik 4 persen” begitu kata Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bayu Krisnamurthi.
Selama 20 tahun terakhir pertumbuhan produksi beras di Indonesia hanya 2 persen, hal tersebut yang membuat pertumbuhan beras belum bisa maksimal. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk meretas masalah produksi beras.
Untuk mencapai swasembada, petani harus mendapatkan harga yang memadai. Mereka Harus yakin dapat dibeli dengan harga memadai, sehingga petani dapat mendapatkan kehidupan layak. Ini tugas Bulog.
Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangkitkan pemahaman dan kesadaran. Salah satu upaya itu adalah terus memperkenalkan kepada masyarakat tentang penganekaragaman pangan, selain kita tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan saja, yaitu beras, potensi pangan lokal untuk menunjang diversifikasi pangan adalah keniscayaan.
Indonesia memiliki keanekaragaman sumber bahan pangan, salah satunya adalah singkong. Ketersediaan bahan pangan yang melimpah itu tentunya memerlukan penanganan serius dan sistematis dari semua pihak.
Singkong disebut juga ubi kayu, ketela pohon atau kaspe dalam bahasa Latin disebut manihot esculenta crantz sin. M. Utilissima Pohl. Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan terbesar selain padi dan jagung, sehingga singkong sangat potensial menjadi bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Ditinjau dari segi gizi, singkong kaya karbohidrat sebagai sumber kalori. Selain itu, singkong juga mengandung hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan vitamin C, serta sedikit lemak. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa singkong memiliki karakteristik kadar air (60,67%) berat jenis (1,15 g/ml) kadar pati (35,93%) rendemen pati (18,94%) kadar air pati (8,17%) kadar amilosa (18,03%) amilopektin (81,79%) serta tingkat konservasi pati menjadi glukosa secara enzimatis (64,92%).
Singkong segar mempunyai komposisi kandungan kimia (per 100gr) antara lain : Kalori 146,00 kal, air 62,50 gr, protein 1,20 gr, lemak 0,30 gr, hidrat arang 34,7 gr, kalsium 33,00 mg, fosfor 40,00 mg, zat besi 0,70 mg, karbohidrat 34,00 gr, Vitamin C 30,00 mg, Vitamin B1 0,06 mg. Sedangkan komposisi per 100 gr daun singkong juga mengandung Vitamin A 11.000 SI, Vitamin C 275 mg, Vitamin B1 0,12 mg, kalsium 165 mg, kalori 73 kal, fosfor 54 mg, protein 6,8 gr, lemak 1,2 gr, hidrat arang 13 gr, zat besi 2 mg. Adapun kulit batang singkong mengandung tanin, enzim, peroksidase, glikosida, dan kalsium okslat.
Hingga saat ini masyarakat di beberapa daerah tetap mempertahankan konsumsi singkong sebagai makanan kesehariannya, contohnya masyarakat kampung cirendeu di Bandung Jawa Barat yang mengonsumsi rasi, masyarakat tampilang di Bangka Belitung yang mengonsumsi aruk, masyarakat di Jawa dan Lampung yang mengonsumsi oyek dan tiwul, juga masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi Barat yang mengonsumsi kufu dan jeppa. Olahan panganan singkong dalam bentuk lempeng sagu aci singkong juga ditemui di Maluku, ada juga iluy yang merupakan olahan aci singkong yang dikonsumsi oleh masyarakat Dayak Tegalan di Nunukan Kalimantan Timur, serta olahan singkong segar yang dicacah kemudian dikukus yang dikonsumsi masyarakat Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan, masyarakat Baduy di Banten serta Masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.
Komposisi nilai gizi pada panganan dari singkong tersebut kandungan energinya hampir setara dengan beras sedangkan kandungan protein dan lemaknya rendah. Di sisi lain juga memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu mempunyai kandungan serat yang tinggi dan Indeks Gikemik (IG) rendah sehingga cocok untuk penderita Diabetes Mellitus serta tidak mengandung gluten sehingga cocok untuk penderita Autis.
Sejenak mari kita renungkan hasil survey Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) pada Pebruari 2013 terhadap konsumen di empat kota besar di Indonesia yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jogjakarta yang menunjukkan pola perilaku konsumsi masyarakat yang lebih memilih panganan asing dari pada lokal.
Perubahan pola perilaku ini menyebabkan maraknya impor mulai dari buah, sayur hingga makanan kemasan serta ketergantungan yang tinggi pada beras. Berdasarkan data Amis Agriculture, FAO 2013 secara keseluruhan produksi tanaman pangan Indonesia tidak mencukupi kebutuhan domestik, selisih antara tingkat produksi dan konsumsi rata-rata mencapai 10 juta ton dengan tingkat ketergantungan pangan nasional secara keseluruhan terhadap impor adalah 12,9%, rata-rata impor beras per tahun adalah 1,4 juta ton dengan tingkat ketergantungan terhadap impor beras 3,7%.
Untuk pemenuhan terigu dalam negeri pasokannya 100% berasal dari impor, produksi yang defisit itu menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap terigu impor mencapai 101,9%. Tingkat produksi jagung juga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tiap tahun rata-rata impor jagung adalah 1,2 juta ton dengan tingkat ketergantungan terhadap jagung impor sebesar 7,9%. Perbandingan produksi dan konsumsi kedelai juga menunjukan selisih yang jauh sebesar 2 juta ton per tahun yang ditutup oleh kedelai impor dengan ketergantungan terhadap impor kedelai sebesar 64,1%. Data-data tersebut menunjukkan kita belum mampu mencapai kedaulatan pangan.
Kedaulatan pangan dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak atas pangan sesuai potensi-potensi lokal sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan pada salah satu makanan pokok saja, yaitu beras, seraya menambah asupan gizi yang lebih beragam.
Lantas pertanyaanya adalah, kenapa singkong ?
Quo vadis Kebijakan Kedaulatan Pangan Indonesia ?
Ancaman menipisnya deposit sumber energi yang berbasis fosil dan dahsyatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada semakin sulitnya sumber pangan menjadi persoalan serius yang harus ada solusinya.
International Centre for Tropical Agriculture melakukan studi bertajuk Climate Change Agriculture and Food Security Research Programme, mengungkapkan bahwa pada tahun 2030, temperatur akan 1,2 sampai 2 derajat Celsius lebih panas dibanding saat ini. Jika dikombinasikan dengan perubahan pola curah hujan, maka singkong akan menjadi tanaman satu-satunya yang bisa bertahan.
Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bekerja sama dengan Bioversity International mempublikasikan hasil penelitiannya yang bertajuk “Sustainable Diets and Biodiversity” yang menyerukan untuk dilakukannya promosi dan edukasi keragaman pangan dan pola makan yang berkelanjutan.
Terkait dengan hal itu, kita memiliki singkong sebagai tanaman pangan alternatif yang bisa menunjang program tersebut. Ditinjau dari segi gizi, singkong kaya karbohidrat sebagai sumber kalori. Selain itu, singkong juga mengandung hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan vitamin C, serta sedikit lemak. Komposisi nilai gizi pada panganan dari singkong tersebut kandungan energinya hampir setara dengan beras sedangkan kandungan protein dan lemaknya rendah. Di sisi lain juga memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu mempunyai kandungan serat yang tinggi dan Indeks Gikemik (IG) rendah sehingga cocok untuk penderita Diabetes Mellitus serta tidak mengandung gluten sehingga cocok untuk penderita Autis.
Dengan penganekaragaman pangan tentunya akan mendapatkan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, selain itu kita tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan saja, hal ini juga sejalan dengan upaya menggali potensi pangan lokal untuk menunjang diversifikasi pangan. Jika kita serius mengembangkan pola makan dan diversifikasi pangan ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan akan beras impor dan kembali meraih swasembada pangan yang berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan satu aktor pembangunan saja, yaitu pemerintah. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat dapat menjadi motor penggerak dengan mulai membiasakan panganan lokal dalam konsumsi sehari-hari. Tingkatan selanjutnya adalah komunitas-komunitas masyarakat melalui pranata-paranata sosial seperti PKK, Dharma Wanita, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah, Rumah Sakit maupun segenap stakeholders lainnya dapat bersama-sama membudayakan panganan lokal di lingkungannya.
Membangkitkan kembali panganan lokal berbasis singkong sebagai upaya diversifikasi pangan hakekatnya adalah usaha mewujudkan kedaulatan pangan yang berarti menumbuhkan kembali lumbung pangan di tiap daerah.
Dari perspektif ini, nampaknya singkong bisa menjadi solusi kreatif terhadap persoalan “KEDEPAN” yaitu KEDaulatan Energi dan PANgan.
Jika dahulu julukan anak singkong digunakan untuk menggambarkan kemiskinan masyarakat seperti tersirat dalam lagu “Singkong dan Keju” yang dipopulerkan Arie Wibowo, namun kini ungkapan itu nampaknya sudah tidak tepat lagi. Sejak beberapa tahun terakhir ini, singkong memang “naik kelas”. Sebelumnya kita hanya dapat menikmati singkong dalam bentuk rebusan atau gorengan saja, sekarang kita dapat menikmatinya dalam beragam panganan berbagai merek dan cita rasa serta produk-produk lainnya. Sederet produk dari singkong mulai dari keripik, panganan berbahan dasar tapioka dan mocaf (modified cassafa flour) hingga olahan pati singkong bisa kita nikmati.
Olahan pati singkong berupa asam polilaktat (polyester yang mudah terurai secara alami dan diolah menjadi berbagai produk berbahan plastik), kopolimer styrene (serat selulosa untuk menggantikan styrofoam untuk kemasan makanan), dekstrin (digunakan pada produk non pangan, yaitu pada industri tekstil sehingga benang menjadi lebih halus, kuat dan lentur; pada industri pulp digunakan sebagai pelapis dan pembentuk permukaan kertas yang halus; pada industri plywood digunakan sebagai adesif bersama plastisier dari gliserin, glikol, sorbitol, glukosa; nyala kembang api yang terdispersi menjadi berurutan, berselang-seling saling menyusul dan gemerlap).
Turunan lain dari pati singkong adalah maltodekstrin yaitu bahan aditif pada produk pangan sebagai bahan pengisi, pengendali kadar gula, pembentuk lapisan tipis, hingga pencegah masuknya udara ke sela makanan. Penambahan maltodekstrin tidak menambah tingkat kemanisan produk akhir juga bebas aroma khas pati dari bahan singkong yang bisa merusak cita rasa produk. Itu sebabnya maltodekstrin ditambahkan untuk meningkatkan tekstur dan kerenyahan produk pangan. Maltodekstrin kini terkandung dalam berbagai produk makanan antara lain biskuit, bubur bayi, es krim hingga minuman kesehatan.
Pati singkong dapat juga diolah menjadi siklodekstrin yang bersifat hidrofob alias menolak molekul air, menstabilkan emulsi minyak dan lemak serta mengikat komponen yang mudah rusak selama pengolahan hingga menguraikan komponen maupun bau yang tidak disukai. Kemampuan menstabilkan emulsi membuat siklodekstrin menjadi bahan aditif dalam industri farmasi untuk pembuatan obat atau suplemen. Dalam industri makanan, siklodekstrin digunakan dalam kantong teh untuk mempertahankan aroma dan warna, dalam produk permen karet siklodekstrin digunakan untuk mempertahankan sensasi cita rasa sehingga permen karet tetap terasa nikmat meski sudah lama dikunyah. Selain itu dalam industri non pangan siklodekstrin digunakan pada sabun mandi, pemerah bibir, parfum, hingga lem poliuretan pada plywood.
Olahan lainnya dari pati singkong adalah sorbitol dan gula cair dari molekul glukosa, maltosa maupun fruktosa yang mudah diserap tubuh dan banyak digunakan pada industri makanan untuk permen, es krim, minuman kemasan, susu bubuk, makanan bayi. Disamping itu juga digunakan dalam industri farmasi untuk obat dan suplemen kesehatan.
Disamping itu, singkong juga dapat diolah menjadi ethyl-alcohol untuk cuka (asam acetate), acetone, dietyl ether, ethyl ether, mono sodium glutamat, hingga bioetanol untuk industri farmasi, kosmetik hingga bahan bakar nabati.
Selain itu, daun singkong juga memiliki potensi untuk diolah menjadi bioflavanoid rutin alias Vitamin P yang bermanfaat memperkuat susunan kapiler dan menurunkan permeabilitas atau kelenturan pembuluh darah. Dalam dunia medis, bioflavanoid rutin kerap digunakan menjadi isokuersitrin untuk antioksidan, antiimflamasi, menjaga permeabilitas pembuluh darah juga obat berbagai penyakit akibat gangguan pembuluh darah seperti pendarahan selaput jala, hipertensi, hemofilia, migrain, serta pendarahan gusi. Selain itu bioflavanoid rutin juga digunakan menjadi kuersetin untuk perangsang makan, peningkatan trombosit, immunomodulator, antiulcer, antiprostat, antikanker, antiimflamasi, serta antioksidan. Industri kosmetik juga membutuhkan bioflavanoid rutin sebagai bahan tabir surya dan bahan baku krim pencegah jerawat. Dalam industri pertanian, bioflavanoid rutin digunakan untuk antifeedant dan zpt (zat pengatur tumbuh).
Dalam industri makanan, singkong merupakan salah satu bahan makanan sumber energi berupa karbohidrat yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui nutrifikasi yaitu suatu proses penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan agar memiliki nilai gizi yang lebih baik dari asalnya. Proses nutrifikasi yang dilakukan terhadap panganan dari singkong antara lain adalah penambahan vitamin atau mineral.
Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, gandum atau terigu, tepung tapioka dan mocaf yang merupakan pati singkong memiliki kadar amylase rendah tetapi berkadar amylopectine tinggi ternyata merupakan sifat yang khusus dari singkong yang tidak dimiliki oleh jenis tepung lainnya, sehingga tepung tapioka dan mocaf mempunyai kegunaan yang lebih luas. Modifikasi sifat dan perkembangan teknologi di bidang pengolahan pati memungkinkan pati alami dapat dimodifikasi sehingga mempunyai sifat-sifat yang diinginkan industri pengguna pati yaitu pati yang mempunyai kekentalan yang stabil baik pada suhu tinggi maupun rendah, mempunyai ketahanan yang baik terhadap perlakuan mekanis, dan daya pengentalannya tahan pada kondisi asam dan suhu tinggi. Sifat-sifat penting yang diinginkan dari pati termodifikasi (yang tidak dimiliki oleh pati alam) diantaranya adalah : kecerahannya lebih tinggi (pati lebih putih), retrogradasi yang rendah, kekentalannya lebih rendah, gel yang terbentuk lebih jernih, tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, kekuatan regang yang rendah, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang lebih tinggi, serta waktu dan suhu granula pati untuk pecah lebih rendah. Modifikasi disini dimaksudkan sebagai perubahan struktur molekul dari yang dapat dilakukan secara kimia, fisik maupun enzimatis. Pati alami dapat dibuat menjadi pati termodifikasi atau modified starch dengan sifat-sifat yang dikehendaki atau sesuai dengan kebutuhan.
Di bidang pangan pati termodifikasi banyak digunakan dalam pembuatan salad cream, mayonaise, saus kental, jeli marmable, produk-produk konfeksionery (permen, coklat dan lain-lain), breaded food, lemon curd, pengganti gum arab dan lain-lain. Disamping itu, tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan dekstrin sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri kembang gula, pengalengan buah-buahan, pengolahan es krim, minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi, dan lain-lain. Sedangkan di bidang non pangan banyak digunakan pada industri kertas (paper coating, surface sizing), industri tekstil (sizing, finishing, printing thickening, laundry finishing), bahan bangunan (wall boards, acoustic tiles, additive wood pulp, isolasi) dan penggunaan lain misalnya sebagai bahan pencampur pada pelarut insektisida dan fungisida, bahan pencampur sabun detergen dan sabun batangan.
Untuk itu inovasi harus terus dikembangkan, tidak hanya sekedar mengikuti trend untuk menjual sesuatu yang sama, namun kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda dan lebih baik dan memanfaatkan bahan baku yang lebih murah. Karenanya singkong perlu diangkat sebagai komoditas strategis, selain cocok sebagai alternatif pengganti ketergantungan kita terhadap beras juga dapat menjawab kekuatiran kita atas gejala krisis pangan di dunia, karena lahan pertanian yang semakin menyempit. Singkong relatif lebih bandel terhadap cuaca dan kondisi lahan. Jika potensi singkong dikembangkan dan tidak dianggap remeh, tak ayal singkong akan menjadi komuditas unggulan yang mempunyai nilai tambah.
dari perspektif itu, kebijakan swasembada pangan harus diimplementasikan pada tiga hal pokok yaitu : Pertama, Peningkatan Nilai Tambah. Upaya ini harus difokuskan pada peningkatan produktivitas, kualitas dan jumlah olahan produk untuk mendukung peningkatan daya saing serta penyerapan pasar domestik dan ekspor. Peningkatan kualitas produk (bahan mentah dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk yang mendapat sertifikasi jaminan mutu. Kedua, Peningkatan Daya Saing. Upaya ini harus difokuskan pada pengembangan produk yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor. Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor. Ketiga, Peningkatan Daya Serap Pasar Domestik Dan Ekspor. Upaya ini harus difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.
Tantangan Swasembada Pangan
Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis seperti meningkatnya populasi penduduk; meningkatnya impor produk pertanian; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; banyaknya jaringan infrastruktur pertanian yang rusak; menurunnya minat kaum muda pada usaha pertanian, serta perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, maka agroindustri di Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan.
Tantangan tersebut antara lain bagaimana meningkatkan ketersediaan bahan pangan, pakan, bioenergi dan agroindustri produk dalam negeri; memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan; meningkatkan nilai tambah, mutu dan daya saing produk di pasar domestik dan internasional, regulasi dan deregulasi peraturan dan perundangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil agroindustri.
Disisi lain, kondisi pengembangan mutu melalui penerapan sistem standarisasi produk pertanian yang telah dilakukan sampai saat ini masih belum optimal. Demikian juga penerapan sistem jaminan mutu masih belum berjalan dengan baik meskipun penyiapan perangkat sistem ini sudah diupayakan. Lemahnya pengembangan dan penerapan sistem jaminan mutu serta sistem standarisasi di sektor pertanian mengakibatkan kondisi usaha pertanian kurang tangguh sehingga kurang dapat berkompetisi untuk menangkal tekanan yang terjadi baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.
Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang pertanian hingga tahun 2009 saja berjumlah 452 SNI, terdiri dari standard produk segar dan olahan primer, standar metoda pengujian, benih dan bibit, alat mesin pertanian dan sistem. Banyaknya standar bidang pertanian tersebut merupakan modal dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem jaminan mutu kearah sistem jaminan mutu terpadu. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan batas kritis (critical point). Sistem jaminan mutu terpadu untuk pangan yang diakui secara internasional adalah system HACCP (Hazzard Analysis Critical Control Points). Sedangkan untuk non pangan adalah system mutu ISO 9000-2000 serta sistem manajemen lainnya (ISO 17025, ISO 17020, ISO 17011, Pangan Organik). Sistem Jaminan Mutu Terpadu menuntut penerapan Good Practices (Good Agriculture Practices =GAP, Good Handling Practices= GHP, Good Manufacturing Practices=GMP, Good Distribution Practices= GDP) terlebih dahulu.
Permasalahan mendasar bangsa kita di bidang agroindustri ternyata sebagian besar berada pada petani dan masyarakat perdesaan yaitu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan pengangguran. Lebih lanjut disampaikan sebuah tawaran untuk pemecahan masalah mendasar bangsa tersebut yaitu dengan mengupayakan profit center berada pada petani. Prinsip tersebut seyogyanya merupakan paradigma pembangunan pertanian pada saat ini dan di masa depan yang harus dihayati dan menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.
Petani hanya menerima bagian terkecil dari suatu sistem usaha agribisnis. Maka, salah satu implementasi sistem tersebut adalah mengembangkan Agroindustri Perdesaan. Bidang agroindustri dimaksud meliputi: (i). Industri yang terintegrasi dengan usaha budidaya pertanian, termasuk pemanfaatan limbah/hasil samping pertanian; (ii). Industri primer, dan (iii). Industri yang dilakukan oleh petani di perdesaan.
Sampai saat ini komoditas ekspor hasil pertanian masih didominasi produk primer, walaupun ekspor komoditi olahan hasil pertanian sudah semakin besar. Dengan mengekspor produk primer, maka nilai tambah yang terbesar akan berada di luar negeri, padahal apabila Indonesia mampu mengekspor produk olahannya, maka nilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri.
Dalam kerangka pengembangan agroindustri, maka pengembangan agroindustri perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung menjual produk dalam bentuk mentah (primer), karena lokasi industri umumnya berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya, nilai tambah produk pertanian lebih banyak mengalir ke daerah urban, hal mana termasuk sebagai penyebab terjadinya urbanisasi.
Faktor-faktor internal yang dominan mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraannya antara lain adalah masalah penguasaan sumberdaya, terutama sumberdaya alam, juga teknologi, khususnya teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, modal, serta informasi, khususnya informasi pasar, akses kepada teknologi dan modal.
Sedangkan faktor eksternal antara lain menyangkut sistem pembinaan, kebijakan ekonomi makro, kebijakan khusus, seperti kebijakan perdagangan menyangkut komoditas tertentu, dan perubahan lingkungan strategis yang potensial menjadi tantangan dan menimbulkan permasalahan bagi petani.
Dari perspektif itu, peluang bagi petani di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perolehan nilai tambah hasil pertanian dapat terlaksana apabila petani di perdesaan dapat menerapkan sistem agribisnis secara utuh. Untuk itu konsepsi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Pertanian perlu terus dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas produksi untuk memasok pasar.
Solusi Agroindustri Singkong
Klaster Agroindustri Singkong merupakan usaha inovasi dari penerapan teknologi pertanian dengan harapan kegiatan produksi dan produktivitas usaha pertanian dapat meningkat. Langkah–langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan hasil produksi pertanian tersebut antara lain melalui itensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian. Salah satu usaha yang harus ditingkatkan adalah singkong yang dapat menjadi komoditas strategis dan merupakan bagian dari upaya diversifikasi pangan.
Berdasarkan pemikiran itulah perlu dikembangkan agroindustri singkong berbasis klaster industri dengan penjelasan sebagai berikut :
• 1 klaster agroindustri singkong diperoleh dari perhitungan kebutuhan produk olahan singkong berupa mocaf. Contohnya untuk kapasitas pabrik mocaf sebesar 100 ton/hari seperti yang dimiliki oleh salah satu pabrik di Kabupaten Metro, Provinsi Lampung dibutuhkan lahan seluas 10.000 Ha. Artinya 1 ton mocaf membutuhkan lahan minimal 100 Ha untuk menjaga ketersediaan pasokan.
• Dengan Kapasitas pabrik 100 ton/hari berarti dalam 1 tahun memproduksi mocaf sebanyak 30.000 ton/tahun (100 ton/hari x 300 hari). Jika 1 Ha kebun singkong mampu menghasilkan produksi 100 ton/tahun maka dibutuhkan lahan sebanyak 300 Ha (didapat dari perhitungan 30.000 ton/tahun : 100 ton/tahun/Ha singkong segar). Artinya untuk memasok pabrik mocaf kapasitas 100 ton/hari dibutuhkan lahan seluas 300 Ha dalam 1 klaster agroindustri.
• Dalam 1 Ha kebun singkong ditanami 10.000 batang singkong dengan hasil produksi 100 ton/Ha singkong segar, dimanarendemen dalam 3 kg singkong menghasilkan 1 kg chips (kadar 12-13%, ketebalan 3 mm) dan rendemen chips dalam 1 kg chips menghasilkan 0,8 kg mocaf, maka per 1 Ha akan menghasilkan 100 ton singkong segar = 33 ton chips = 31 ton mocaf.
• Apabila dalam 1 klaster seluas 300 Ha masing-masing KK petani (1KK = 4 orang, bapak, ibu dan 2 anak) mampu mengolah 2 Ha maka dalam 1 klaster akan terdiri dari 150 KK petani, dimana dalam setiap 30 KK petani dikelompokan menjadi 1 Kelompok Tani sehingga dalam 1 klaster akan terdapat sekitar 5 Kelompok Tani.
• Dengan biaya produksi per Ha adalah Rp 25 juta maka setiap Ha kebun singkong akan menghasilkan minimal Rp 60 juta (dari harga singkong segar @ Rp 600/kg x 100 ton/Ha) atau Rp 82,5 juta (dari harga chips @ Rp 2500/kg x 33 ton/Ha) atau Rp 155 juta (dari harga mocaf @ Rp 5000/kg x 31 ton/Ha) dalam 1 siklus panen singkong.
• Investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik tersebut sebesar Rp 27 Milyar termasuk investasi untuk pembelian mesin-mesin dengan masa kerja konstruksi selama 8 bulan, namun tidak termasuk investasi lahan yang dibutuhkan seluas 30 Ha.
• Modal kerja yang dibutuhkan sebanyak Rp 20 milyar termasuk biaya pembelian bahan baku singkong segar dari masyarakat dengan harga Rp 600/kg
• Untuk pemasaran hasil produksi diasumsikan ada lapse time yang merupakan waktu terbuang yang mencakup masa uji coba, proses produksi, pemasaran hingga pembayaran yang diterima dari konsumen.
• Adapun analisa bisnis dari pembangunan pabrik mocaf ini adalah :
a.Gross Profit Margin (margin antara harga pokok penjualan dan harga jual)antara 26% – 30%
b.Operating Profit EBIT (keuntungan bersih sebelum bunga dan pajak) antara 11% – 13%
c.Return On Investment (pengembalian investasi) mencapai 62% pada tahun ke-5
d.Commulative Net Profit After Tax (keuntungan bersih setelah pajak komulatif) pada tahun ke-5 sebesar US$ 8,4 juta
e.Internal Rate On Return (tingkat pengembalian internal) sebesar 24%
f.Net Present Value (nilai bersih saat ini) sebesar lebih dari US$ 1,2 juta dengan tingkat bunga 15%
g.Break Even Time adalah 1,5 tahun dan Payback Period (waktu pengembalian) di tahun ke-3,3 setelah pabrik beroperasi
• Adapun roadmap yang merupakan penjabaran dari klaster agro industri tersebut adalah:
1) Tahun 2015 : Pelaksanaan Pilot Proyek di 50 Kabupaten/Kota sebanyak 150 Klaster atau 3 klaster per Kabupaten/Kota, yaitu masing-masing , 1 klaster Petani, 1 klaster buruh tani dan 1 klaster pemuda/pemudi tani.
Dengan biaya 150 klaster @Rp 20 Milyar/klaster maka dibutuhkan dana sebesar Rp 3 Triliyun yang akan melibatkan 18.000 KK petani atau 72.000 orang (1 KK = 4 orang, bapak, ibu dan 2 anak ).
Output produksi yang dihasilkan adalah 150 x 300 Ha x 100 T = 4,5 juta ton singkong segar = 1,5 juta chips singkong = 1,2 juta ton Tepung Singkong
2) Tahun 2016 : Pelaksanaan Proyek 300 klaster (ada penambahan 150 klaster dengan biaya tambahan Rp 3 Triliyun di 50 Kabupaten/kota di 16 propinsi, melibatkan 36.000 KK petani atau 144.000 orang.
Output produksi yang dihasilkan adalah 300 x 300Ha x 100 Ton = 9 juta ton singkong segar = 3 juta ton chips Singkong = 2,4 juta ton setara tepung singkong.
3) Tahun 2017 : Perluasan ke 17 Propinsi lainnya, sehingga menjadi 33 propinsi, dengan pelaksanaan proyek 600 Klaster, dengan melibatkan 72.000 KK petani atau 288.000 orang diseluruh Kabupaten/Kota di 33 Provinsi.
Output produksi yang dihasilkan adalah 600 x 300 x 100ton = 18 juta ton singkong segar = 6 juta ton chips = 4,8 ton setara tepung singkong.
4) Tahun 2018 : Diteruskan melaksanakan 1.200 Klaster @300 ha/klaster dengan melibatkan 144.000 KK atau 576.000 orang.
Output produksi yang dihasilkan adalah 1.200 Klaster x 300 ha x 100 ton/ha = 36 juta ton singkong segar = 12 juta ton chips singkong = 9,6 juta tong tepung singkong/Mocaf.
Apabila harga chips @Rp 2.000/Kg, maka akan ada uang beredar sekitar Rp 24 T ditambah peredaran uang dari hasil penjualan 9,6 juta ton mocaf (1 kg chips = 0,8 kg mocaf) @Rp 3.500/kg sekitar Rp 33,6 T. Sehingga total uang beredar pada akhir tahun 2018 akan mencapai Rp 57,6 T.
Jadi pada tahun 2018 uang beredar di seluruh Kabupaten/Kota di 33 Provinsi sebesar Rp 57,6 Triliyun (dari dana awal Rp 6 Triliyun) dan dapat mensejahterakan 270.000 KK petani atau 1.080.000 jiwa (1 KK petani terdiri 4 orang, ayah, ibu dan 2 anak). Hal ini belum termasuk multiplier effect dari bisnis singkong dan produk sampingannya (bibit, pakan ternak dan pupuk organik), diperkirakan akan mensejahterakan diatas 3 juta orang dan uang beredar akan mencapai lebih dari 100 triliun Rupiah.
Dengan dikembangkannya agroindustri singkong maka penanganan singkong di seluruh Indonesia secara profesional dapat mensejahterkan rakyat Indonesia dan menopang Kedaulatan Energi dan Pangan dengan keuntungan dan manfaat, antara lain sebagai berikut:
1. Budidaya singkong dengan menerapkan klaster agroindustri akan mengorganisir para pelaku usaha dalam suatu sistem dan mekanisme pasar yang terjaga dan terukur.
2. Harga pasaran komoditas singkong akan kompetitif sehingga menguntungkan petani dan pelaku usaha karena terjaminnya pasokan dengan volume yang stabil dan kualitasnya terkontrol.
3. Petani dan pengusaha pemilik pabrik maupun pelaku usaha industri pengolahan singkong dapat bersinergi dan saling menguntungkan.
4. Keuntungan bagi petani antara lain adalah:
a. Mendapat wawasan dan pengetahuan tentang budidaya singkong dengan masa tanam sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan industri;
b. Mengetahui dan memahami bahwa tanaman singkong adalah sumber penghidupan yang sangat diperlukan dunia internasional;
c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
d. Petani mendapatkan nilai tambah yang kongkrit dengan penghasilan antara Rp 5 juta – Rp 15 juta/bulan;
e. Adanya jaminan pasar atas produk yang dihasilkan berupa singkong segar dan cassava chips.
5. Keuntungan bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha pabrik, antara lain :
a. Biaya produksi dapat ditekan karena proses produksi difokuskan pada pengolahan chips menjadi tepung mocaf dan mengemasnya;
b. Terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan berkala;
c. Pasar dari poduksi yang dihasilkan relative terjamin karena telah ditetapkan pembelinya melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan;
d. Keuntungan bagi pelaku usaha relative terjamin dan terukur setiap bulan.
6. Keuntungan bagi masyarakat, antara lain :
a. Masyarakat sebagai konsumen diuntungkan karena semakin tersedianya bahan pangan dan alternative energy yang dibutuhkan;
b. Pelaku usaha terkait diuntungkan karena tersedianya produk-produk berbasis singkong seperti chips, mocaf, tapioca, sorbitol, ethanol dan sebaginya yang dapat diperdagangkan;
c.I mplementasi pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, politik, social dan budaya khususnya bagi akademisi, penggiat lembaga swadaya masyarakat dan politisi yang mewakili konstituennya juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan bidang masing-masing.
7. Keuntungan bagi industri, perbankan dan investor, antara lain :
a. Investor dan perbankan secara langsung akan mendapatkan keuntungan berupa bunga bank dan keuntungan usaha;
b. Transaksi perdagangan akan menimbulkan multiflier effect khususnya dengan meningkatnya jumlah uang beredar yang akan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
8. Keuntungan bagi pemerintahantara lain:
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi dan pangan nasional berbasis ekonomi rakyat;
c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi urbanisasi;
d. Mencerdaskan masyarakat melalui alih teknologi pertanian;
e. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan;
f. Meningkatkan minat masyarakat untuk menanam singkong sebagai komoditas internasional yang sangat menguntungkan;
g. Diversifikasi tanaman pangan dari produk singkong;
h. Meningkatkan ekspor dan devisa;
i. Membantu gerakan penghijauan dalam mengatasi pemanasan global.
http://www.tajukbumn.com/bulog-harus-stabilkan-komoditas-pangan/
HTJakarta, TajukBUMN.com – Menyongsong pembukaan masa sidang DPR RI mengawali tahun 2015, saya mendesak Perum Bulog untuk menstabilkan harga pangan pokok, terkait banyaknya aspirasi yang dimanahkan kepada saya selaku wakil rakyat sekaligus Ketua Komisi VI DPR RI Periode 2014-2019.
Lenny Sugihat yang diangkat sebagai direktur utama Perum Bulog yang baru harus segera bekerja cepat menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen khususnya tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi. Lenny yang merupakan Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia, memiliki Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness on Asean Community’s Economy, dinilai mampu memimpin Bulog kendati tidak berasal dari sektor logistik karena didukung pengalamannya menangani banyak kredit yang berhubungan dengan petani, hingga beliau konon tahu betul permasalahan yang dihadapi petani.
Terkait hal ini, Dirut Bulog baru memiliki banyak tantangan. Pasalnya, Bulog ke depan bukan hanya menjadi penyangga harga gabah petani, tapi juga menjadi stabilitator harga pangan pokok ke masyarakat. Untuk itu Bulog harus selalu mengecek seluruh gudang yang dimilikinya. Gudang Bulog harus bisa menampung seluruh produk pertanian, serta dijadikan instrumen resi gudang. Program Bulog harus sejalan dengan program swasembada pangan.
Strategi untuk merealisasikan kedaulatan pangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lima strategi tersebut antara lain meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksebilitas masyarakat terhadap pangan, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
Presiden Joko Widodo pun telah menargetkan produksi beras dalam negeri harus mencapai 2 juta ton per tahun. Mari kita berkhidmat semoga itu bukan sekedar janji manis, karena betapapun hal itu dinilai tidak bisa terwujud jika pemerintah masih mengimpor beras dari negara tetangga.
Selama tahun 2014 penyerapan beras bulog baru terealisasi sebanyak 85 persen. Hal itu dikarenakan target beras bulog sebesar 3 juta ton, hanya mencapai 2,5 ton sampai akhir tahun. Namun, untuk tahun depan, Bulog akan meningkatkan targetnya menjadi 3,2 ton dari 3 juta ton beras.
“Target beras Jokowi bisa dicapai kalau pertumbuhan produksi beras naik 4 persen” begitu kata Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bayu Krisnamurthi.
Selama 20 tahun terakhir pertumbuhan produksi beras di Indonesia hanya 2 persen, hal tersebut yang membuat pertumbuhan beras belum bisa maksimal. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk meretas masalah produksi beras.
Untuk mencapai swasembada, petani harus mendapatkan harga yang memadai. Mereka Harus yakin dapat dibeli dengan harga memadai, sehingga petani dapat mendapatkan kehidupan layak. Ini tugas Bulog.
Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangkitkan pemahaman dan kesadaran. Salah satu upaya itu adalah terus memperkenalkan kepada masyarakat tentang penganekaragaman pangan, selain kita tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan saja, yaitu beras, potensi pangan lokal untuk menunjang diversifikasi pangan adalah keniscayaan.
Indonesia memiliki keanekaragaman sumber bahan pangan, salah satunya adalah singkong. Ketersediaan bahan pangan yang melimpah itu tentunya memerlukan penanganan serius dan sistematis dari semua pihak.
Singkong disebut juga ubi kayu, ketela pohon atau kaspe dalam bahasa Latin disebut manihot esculenta crantz sin. M. Utilissima Pohl. Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan terbesar selain padi dan jagung, sehingga singkong sangat potensial menjadi bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Ditinjau dari segi gizi, singkong kaya karbohidrat sebagai sumber kalori. Selain itu, singkong juga mengandung hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan vitamin C, serta sedikit lemak. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa singkong memiliki karakteristik kadar air (60,67%) berat jenis (1,15 g/ml) kadar pati (35,93%) rendemen pati (18,94%) kadar air pati (8,17%) kadar amilosa (18,03%) amilopektin (81,79%) serta tingkat konservasi pati menjadi glukosa secara enzimatis (64,92%).
Singkong segar mempunyai komposisi kandungan kimia (per 100gr) antara lain : Kalori 146,00 kal, air 62,50 gr, protein 1,20 gr, lemak 0,30 gr, hidrat arang 34,7 gr, kalsium 33,00 mg, fosfor 40,00 mg, zat besi 0,70 mg, karbohidrat 34,00 gr, Vitamin C 30,00 mg, Vitamin B1 0,06 mg. Sedangkan komposisi per 100 gr daun singkong juga mengandung Vitamin A 11.000 SI, Vitamin C 275 mg, Vitamin B1 0,12 mg, kalsium 165 mg, kalori 73 kal, fosfor 54 mg, protein 6,8 gr, lemak 1,2 gr, hidrat arang 13 gr, zat besi 2 mg. Adapun kulit batang singkong mengandung tanin, enzim, peroksidase, glikosida, dan kalsium okslat.
Hingga saat ini masyarakat di beberapa daerah tetap mempertahankan konsumsi singkong sebagai makanan kesehariannya, contohnya masyarakat kampung cirendeu di Bandung Jawa Barat yang mengonsumsi rasi, masyarakat tampilang di Bangka Belitung yang mengonsumsi aruk, masyarakat di Jawa dan Lampung yang mengonsumsi oyek dan tiwul, juga masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi Barat yang mengonsumsi kufu dan jeppa. Olahan panganan singkong dalam bentuk lempeng sagu aci singkong juga ditemui di Maluku, ada juga iluy yang merupakan olahan aci singkong yang dikonsumsi oleh masyarakat Dayak Tegalan di Nunukan Kalimantan Timur, serta olahan singkong segar yang dicacah kemudian dikukus yang dikonsumsi masyarakat Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan, masyarakat Baduy di Banten serta Masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.
Komposisi nilai gizi pada panganan dari singkong tersebut kandungan energinya hampir setara dengan beras sedangkan kandungan protein dan lemaknya rendah. Di sisi lain juga memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu mempunyai kandungan serat yang tinggi dan Indeks Gikemik (IG) rendah sehingga cocok untuk penderita Diabetes Mellitus serta tidak mengandung gluten sehingga cocok untuk penderita Autis.
Sejenak mari kita renungkan hasil survey Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) pada Pebruari 2013 terhadap konsumen di empat kota besar di Indonesia yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jogjakarta yang menunjukkan pola perilaku konsumsi masyarakat yang lebih memilih panganan asing dari pada lokal.
Perubahan pola perilaku ini menyebabkan maraknya impor mulai dari buah, sayur hingga makanan kemasan serta ketergantungan yang tinggi pada beras. Berdasarkan data Amis Agriculture, FAO 2013 secara keseluruhan produksi tanaman pangan Indonesia tidak mencukupi kebutuhan domestik, selisih antara tingkat produksi dan konsumsi rata-rata mencapai 10 juta ton dengan tingkat ketergantungan pangan nasional secara keseluruhan terhadap impor adalah 12,9%, rata-rata impor beras per tahun adalah 1,4 juta ton dengan tingkat ketergantungan terhadap impor beras 3,7%.
Untuk pemenuhan terigu dalam negeri pasokannya 100% berasal dari impor, produksi yang defisit itu menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap terigu impor mencapai 101,9%. Tingkat produksi jagung juga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tiap tahun rata-rata impor jagung adalah 1,2 juta ton dengan tingkat ketergantungan terhadap jagung impor sebesar 7,9%. Perbandingan produksi dan konsumsi kedelai juga menunjukan selisih yang jauh sebesar 2 juta ton per tahun yang ditutup oleh kedelai impor dengan ketergantungan terhadap impor kedelai sebesar 64,1%. Data-data tersebut menunjukkan kita belum mampu mencapai kedaulatan pangan.
Kedaulatan pangan dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak atas pangan sesuai potensi-potensi lokal sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan pada salah satu makanan pokok saja, yaitu beras, seraya menambah asupan gizi yang lebih beragam.
Lantas pertanyaanya adalah, kenapa singkong ?
Quo vadis Kebijakan Kedaulatan Pangan Indonesia ?
Ancaman menipisnya deposit sumber energi yang berbasis fosil dan dahsyatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada semakin sulitnya sumber pangan menjadi persoalan serius yang harus ada solusinya.
International Centre for Tropical Agriculture melakukan studi bertajuk Climate Change Agriculture and Food Security Research Programme, mengungkapkan bahwa pada tahun 2030, temperatur akan 1,2 sampai 2 derajat Celsius lebih panas dibanding saat ini. Jika dikombinasikan dengan perubahan pola curah hujan, maka singkong akan menjadi tanaman satu-satunya yang bisa bertahan.
Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bekerja sama dengan Bioversity International mempublikasikan hasil penelitiannya yang bertajuk “Sustainable Diets and Biodiversity” yang menyerukan untuk dilakukannya promosi dan edukasi keragaman pangan dan pola makan yang berkelanjutan.
Terkait dengan hal itu, kita memiliki singkong sebagai tanaman pangan alternatif yang bisa menunjang program tersebut. Ditinjau dari segi gizi, singkong kaya karbohidrat sebagai sumber kalori. Selain itu, singkong juga mengandung hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan vitamin C, serta sedikit lemak. Komposisi nilai gizi pada panganan dari singkong tersebut kandungan energinya hampir setara dengan beras sedangkan kandungan protein dan lemaknya rendah. Di sisi lain juga memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu mempunyai kandungan serat yang tinggi dan Indeks Gikemik (IG) rendah sehingga cocok untuk penderita Diabetes Mellitus serta tidak mengandung gluten sehingga cocok untuk penderita Autis.
Dengan penganekaragaman pangan tentunya akan mendapatkan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, selain itu kita tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan saja, hal ini juga sejalan dengan upaya menggali potensi pangan lokal untuk menunjang diversifikasi pangan. Jika kita serius mengembangkan pola makan dan diversifikasi pangan ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan akan beras impor dan kembali meraih swasembada pangan yang berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan satu aktor pembangunan saja, yaitu pemerintah. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat dapat menjadi motor penggerak dengan mulai membiasakan panganan lokal dalam konsumsi sehari-hari. Tingkatan selanjutnya adalah komunitas-komunitas masyarakat melalui pranata-paranata sosial seperti PKK, Dharma Wanita, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah, Rumah Sakit maupun segenap stakeholders lainnya dapat bersama-sama membudayakan panganan lokal di lingkungannya.
Membangkitkan kembali panganan lokal berbasis singkong sebagai upaya diversifikasi pangan hakekatnya adalah usaha mewujudkan kedaulatan pangan yang berarti menumbuhkan kembali lumbung pangan di tiap daerah.
Dari perspektif ini, nampaknya singkong bisa menjadi solusi kreatif terhadap persoalan “KEDEPAN” yaitu KEDaulatan Energi dan PANgan.
Jika dahulu julukan anak singkong digunakan untuk menggambarkan kemiskinan masyarakat seperti tersirat dalam lagu “Singkong dan Keju” yang dipopulerkan Arie Wibowo, namun kini ungkapan itu nampaknya sudah tidak tepat lagi. Sejak beberapa tahun terakhir ini, singkong memang “naik kelas”. Sebelumnya kita hanya dapat menikmati singkong dalam bentuk rebusan atau gorengan saja, sekarang kita dapat menikmatinya dalam beragam panganan berbagai merek dan cita rasa serta produk-produk lainnya. Sederet produk dari singkong mulai dari keripik, panganan berbahan dasar tapioka dan mocaf (modified cassafa flour) hingga olahan pati singkong bisa kita nikmati.
Olahan pati singkong berupa asam polilaktat (polyester yang mudah terurai secara alami dan diolah menjadi berbagai produk berbahan plastik), kopolimer styrene (serat selulosa untuk menggantikan styrofoam untuk kemasan makanan), dekstrin (digunakan pada produk non pangan, yaitu pada industri tekstil sehingga benang menjadi lebih halus, kuat dan lentur; pada industri pulp digunakan sebagai pelapis dan pembentuk permukaan kertas yang halus; pada industri plywood digunakan sebagai adesif bersama plastisier dari gliserin, glikol, sorbitol, glukosa; nyala kembang api yang terdispersi menjadi berurutan, berselang-seling saling menyusul dan gemerlap).
Turunan lain dari pati singkong adalah maltodekstrin yaitu bahan aditif pada produk pangan sebagai bahan pengisi, pengendali kadar gula, pembentuk lapisan tipis, hingga pencegah masuknya udara ke sela makanan. Penambahan maltodekstrin tidak menambah tingkat kemanisan produk akhir juga bebas aroma khas pati dari bahan singkong yang bisa merusak cita rasa produk. Itu sebabnya maltodekstrin ditambahkan untuk meningkatkan tekstur dan kerenyahan produk pangan. Maltodekstrin kini terkandung dalam berbagai produk makanan antara lain biskuit, bubur bayi, es krim hingga minuman kesehatan.
Pati singkong dapat juga diolah menjadi siklodekstrin yang bersifat hidrofob alias menolak molekul air, menstabilkan emulsi minyak dan lemak serta mengikat komponen yang mudah rusak selama pengolahan hingga menguraikan komponen maupun bau yang tidak disukai. Kemampuan menstabilkan emulsi membuat siklodekstrin menjadi bahan aditif dalam industri farmasi untuk pembuatan obat atau suplemen. Dalam industri makanan, siklodekstrin digunakan dalam kantong teh untuk mempertahankan aroma dan warna, dalam produk permen karet siklodekstrin digunakan untuk mempertahankan sensasi cita rasa sehingga permen karet tetap terasa nikmat meski sudah lama dikunyah. Selain itu dalam industri non pangan siklodekstrin digunakan pada sabun mandi, pemerah bibir, parfum, hingga lem poliuretan pada plywood.
Olahan lainnya dari pati singkong adalah sorbitol dan gula cair dari molekul glukosa, maltosa maupun fruktosa yang mudah diserap tubuh dan banyak digunakan pada industri makanan untuk permen, es krim, minuman kemasan, susu bubuk, makanan bayi. Disamping itu juga digunakan dalam industri farmasi untuk obat dan suplemen kesehatan.
Disamping itu, singkong juga dapat diolah menjadi ethyl-alcohol untuk cuka (asam acetate), acetone, dietyl ether, ethyl ether, mono sodium glutamat, hingga bioetanol untuk industri farmasi, kosmetik hingga bahan bakar nabati.
Selain itu, daun singkong juga memiliki potensi untuk diolah menjadi bioflavanoid rutin alias Vitamin P yang bermanfaat memperkuat susunan kapiler dan menurunkan permeabilitas atau kelenturan pembuluh darah. Dalam dunia medis, bioflavanoid rutin kerap digunakan menjadi isokuersitrin untuk antioksidan, antiimflamasi, menjaga permeabilitas pembuluh darah juga obat berbagai penyakit akibat gangguan pembuluh darah seperti pendarahan selaput jala, hipertensi, hemofilia, migrain, serta pendarahan gusi. Selain itu bioflavanoid rutin juga digunakan menjadi kuersetin untuk perangsang makan, peningkatan trombosit, immunomodulator, antiulcer, antiprostat, antikanker, antiimflamasi, serta antioksidan. Industri kosmetik juga membutuhkan bioflavanoid rutin sebagai bahan tabir surya dan bahan baku krim pencegah jerawat. Dalam industri pertanian, bioflavanoid rutin digunakan untuk antifeedant dan zpt (zat pengatur tumbuh).
Dalam industri makanan, singkong merupakan salah satu bahan makanan sumber energi berupa karbohidrat yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui nutrifikasi yaitu suatu proses penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan agar memiliki nilai gizi yang lebih baik dari asalnya. Proses nutrifikasi yang dilakukan terhadap panganan dari singkong antara lain adalah penambahan vitamin atau mineral.
Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, gandum atau terigu, tepung tapioka dan mocaf yang merupakan pati singkong memiliki kadar amylase rendah tetapi berkadar amylopectine tinggi ternyata merupakan sifat yang khusus dari singkong yang tidak dimiliki oleh jenis tepung lainnya, sehingga tepung tapioka dan mocaf mempunyai kegunaan yang lebih luas. Modifikasi sifat dan perkembangan teknologi di bidang pengolahan pati memungkinkan pati alami dapat dimodifikasi sehingga mempunyai sifat-sifat yang diinginkan industri pengguna pati yaitu pati yang mempunyai kekentalan yang stabil baik pada suhu tinggi maupun rendah, mempunyai ketahanan yang baik terhadap perlakuan mekanis, dan daya pengentalannya tahan pada kondisi asam dan suhu tinggi. Sifat-sifat penting yang diinginkan dari pati termodifikasi (yang tidak dimiliki oleh pati alam) diantaranya adalah : kecerahannya lebih tinggi (pati lebih putih), retrogradasi yang rendah, kekentalannya lebih rendah, gel yang terbentuk lebih jernih, tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, kekuatan regang yang rendah, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang lebih tinggi, serta waktu dan suhu granula pati untuk pecah lebih rendah. Modifikasi disini dimaksudkan sebagai perubahan struktur molekul dari yang dapat dilakukan secara kimia, fisik maupun enzimatis. Pati alami dapat dibuat menjadi pati termodifikasi atau modified starch dengan sifat-sifat yang dikehendaki atau sesuai dengan kebutuhan.
Di bidang pangan pati termodifikasi banyak digunakan dalam pembuatan salad cream, mayonaise, saus kental, jeli marmable, produk-produk konfeksionery (permen, coklat dan lain-lain), breaded food, lemon curd, pengganti gum arab dan lain-lain. Disamping itu, tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan dekstrin sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri kembang gula, pengalengan buah-buahan, pengolahan es krim, minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi, dan lain-lain. Sedangkan di bidang non pangan banyak digunakan pada industri kertas (paper coating, surface sizing), industri tekstil (sizing, finishing, printing thickening, laundry finishing), bahan bangunan (wall boards, acoustic tiles, additive wood pulp, isolasi) dan penggunaan lain misalnya sebagai bahan pencampur pada pelarut insektisida dan fungisida, bahan pencampur sabun detergen dan sabun batangan.
Untuk itu inovasi harus terus dikembangkan, tidak hanya sekedar mengikuti trend untuk menjual sesuatu yang sama, namun kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda dan lebih baik dan memanfaatkan bahan baku yang lebih murah. Karenanya singkong perlu diangkat sebagai komoditas strategis, selain cocok sebagai alternatif pengganti ketergantungan kita terhadap beras juga dapat menjawab kekuatiran kita atas gejala krisis pangan di dunia, karena lahan pertanian yang semakin menyempit. Singkong relatif lebih bandel terhadap cuaca dan kondisi lahan. Jika potensi singkong dikembangkan dan tidak dianggap remeh, tak ayal singkong akan menjadi komuditas unggulan yang mempunyai nilai tambah.
dari perspektif itu, kebijakan swasembada pangan harus diimplementasikan pada tiga hal pokok yaitu : Pertama, Peningkatan Nilai Tambah. Upaya ini harus difokuskan pada peningkatan produktivitas, kualitas dan jumlah olahan produk untuk mendukung peningkatan daya saing serta penyerapan pasar domestik dan ekspor. Peningkatan kualitas produk (bahan mentah dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk yang mendapat sertifikasi jaminan mutu. Kedua, Peningkatan Daya Saing. Upaya ini harus difokuskan pada pengembangan produk yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor. Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor. Ketiga, Peningkatan Daya Serap Pasar Domestik Dan Ekspor. Upaya ini harus difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.
Tantangan Swasembada Pangan
Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis seperti meningkatnya populasi penduduk; meningkatnya impor produk pertanian; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; banyaknya jaringan infrastruktur pertanian yang rusak; menurunnya minat kaum muda pada usaha pertanian, serta perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, maka agroindustri di Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan.
Tantangan tersebut antara lain bagaimana meningkatkan ketersediaan bahan pangan, pakan, bioenergi dan agroindustri produk dalam negeri; memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan; meningkatkan nilai tambah, mutu dan daya saing produk di pasar domestik dan internasional, regulasi dan deregulasi peraturan dan perundangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil agroindustri.
Disisi lain, kondisi pengembangan mutu melalui penerapan sistem standarisasi produk pertanian yang telah dilakukan sampai saat ini masih belum optimal. Demikian juga penerapan sistem jaminan mutu masih belum berjalan dengan baik meskipun penyiapan perangkat sistem ini sudah diupayakan. Lemahnya pengembangan dan penerapan sistem jaminan mutu serta sistem standarisasi di sektor pertanian mengakibatkan kondisi usaha pertanian kurang tangguh sehingga kurang dapat berkompetisi untuk menangkal tekanan yang terjadi baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.
Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang pertanian hingga tahun 2009 saja berjumlah 452 SNI, terdiri dari standard produk segar dan olahan primer, standar metoda pengujian, benih dan bibit, alat mesin pertanian dan sistem. Banyaknya standar bidang pertanian tersebut merupakan modal dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem jaminan mutu kearah sistem jaminan mutu terpadu. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan batas kritis (critical point). Sistem jaminan mutu terpadu untuk pangan yang diakui secara internasional adalah system HACCP (Hazzard Analysis Critical Control Points). Sedangkan untuk non pangan adalah system mutu ISO 9000-2000 serta sistem manajemen lainnya (ISO 17025, ISO 17020, ISO 17011, Pangan Organik). Sistem Jaminan Mutu Terpadu menuntut penerapan Good Practices (Good Agriculture Practices =GAP, Good Handling Practices= GHP, Good Manufacturing Practices=GMP, Good Distribution Practices= GDP) terlebih dahulu.
Permasalahan mendasar bangsa kita di bidang agroindustri ternyata sebagian besar berada pada petani dan masyarakat perdesaan yaitu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan pengangguran. Lebih lanjut disampaikan sebuah tawaran untuk pemecahan masalah mendasar bangsa tersebut yaitu dengan mengupayakan profit center berada pada petani. Prinsip tersebut seyogyanya merupakan paradigma pembangunan pertanian pada saat ini dan di masa depan yang harus dihayati dan menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.
Petani hanya menerima bagian terkecil dari suatu sistem usaha agribisnis. Maka, salah satu implementasi sistem tersebut adalah mengembangkan Agroindustri Perdesaan. Bidang agroindustri dimaksud meliputi: (i). Industri yang terintegrasi dengan usaha budidaya pertanian, termasuk pemanfaatan limbah/hasil samping pertanian; (ii). Industri primer, dan (iii). Industri yang dilakukan oleh petani di perdesaan.
Sampai saat ini komoditas ekspor hasil pertanian masih didominasi produk primer, walaupun ekspor komoditi olahan hasil pertanian sudah semakin besar. Dengan mengekspor produk primer, maka nilai tambah yang terbesar akan berada di luar negeri, padahal apabila Indonesia mampu mengekspor produk olahannya, maka nilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri.
Dalam kerangka pengembangan agroindustri, maka pengembangan agroindustri perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung menjual produk dalam bentuk mentah (primer), karena lokasi industri umumnya berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya, nilai tambah produk pertanian lebih banyak mengalir ke daerah urban, hal mana termasuk sebagai penyebab terjadinya urbanisasi.
Faktor-faktor internal yang dominan mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraannya antara lain adalah masalah penguasaan sumberdaya, terutama sumberdaya alam, juga teknologi, khususnya teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, modal, serta informasi, khususnya informasi pasar, akses kepada teknologi dan modal.
Sedangkan faktor eksternal antara lain menyangkut sistem pembinaan, kebijakan ekonomi makro, kebijakan khusus, seperti kebijakan perdagangan menyangkut komoditas tertentu, dan perubahan lingkungan strategis yang potensial menjadi tantangan dan menimbulkan permasalahan bagi petani.
Dari perspektif itu, peluang bagi petani di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perolehan nilai tambah hasil pertanian dapat terlaksana apabila petani di perdesaan dapat menerapkan sistem agribisnis secara utuh. Untuk itu konsepsi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Pertanian perlu terus dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas produksi untuk memasok pasar.
Solusi Agroindustri Singkong
Klaster Agroindustri Singkong merupakan usaha inovasi dari penerapan teknologi pertanian dengan harapan kegiatan produksi dan produktivitas usaha pertanian dapat meningkat. Langkah–langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan hasil produksi pertanian tersebut antara lain melalui itensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian. Salah satu usaha yang harus ditingkatkan adalah singkong yang dapat menjadi komoditas strategis dan merupakan bagian dari upaya diversifikasi pangan.
Berdasarkan pemikiran itulah perlu dikembangkan agroindustri singkong berbasis klaster industri dengan penjelasan sebagai berikut :
• 1 klaster agroindustri singkong diperoleh dari perhitungan kebutuhan produk olahan singkong berupa mocaf. Contohnya untuk kapasitas pabrik mocaf sebesar 100 ton/hari seperti yang dimiliki oleh salah satu pabrik di Kabupaten Metro, Provinsi Lampung dibutuhkan lahan seluas 10.000 Ha. Artinya 1 ton mocaf membutuhkan lahan minimal 100 Ha untuk menjaga ketersediaan pasokan.
• Dengan Kapasitas pabrik 100 ton/hari berarti dalam 1 tahun memproduksi mocaf sebanyak 30.000 ton/tahun (100 ton/hari x 300 hari). Jika 1 Ha kebun singkong mampu menghasilkan produksi 100 ton/tahun maka dibutuhkan lahan sebanyak 300 Ha (didapat dari perhitungan 30.000 ton/tahun : 100 ton/tahun/Ha singkong segar). Artinya untuk memasok pabrik mocaf kapasitas 100 ton/hari dibutuhkan lahan seluas 300 Ha dalam 1 klaster agroindustri.
• Dalam 1 Ha kebun singkong ditanami 10.000 batang singkong dengan hasil produksi 100 ton/Ha singkong segar, dimanarendemen dalam 3 kg singkong menghasilkan 1 kg chips (kadar 12-13%, ketebalan 3 mm) dan rendemen chips dalam 1 kg chips menghasilkan 0,8 kg mocaf, maka per 1 Ha akan menghasilkan 100 ton singkong segar = 33 ton chips = 31 ton mocaf.
• Apabila dalam 1 klaster seluas 300 Ha masing-masing KK petani (1KK = 4 orang, bapak, ibu dan 2 anak) mampu mengolah 2 Ha maka dalam 1 klaster akan terdiri dari 150 KK petani, dimana dalam setiap 30 KK petani dikelompokan menjadi 1 Kelompok Tani sehingga dalam 1 klaster akan terdapat sekitar 5 Kelompok Tani.
• Dengan biaya produksi per Ha adalah Rp 25 juta maka setiap Ha kebun singkong akan menghasilkan minimal Rp 60 juta (dari harga singkong segar @ Rp 600/kg x 100 ton/Ha) atau Rp 82,5 juta (dari harga chips @ Rp 2500/kg x 33 ton/Ha) atau Rp 155 juta (dari harga mocaf @ Rp 5000/kg x 31 ton/Ha) dalam 1 siklus panen singkong.
• Investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik tersebut sebesar Rp 27 Milyar termasuk investasi untuk pembelian mesin-mesin dengan masa kerja konstruksi selama 8 bulan, namun tidak termasuk investasi lahan yang dibutuhkan seluas 30 Ha.
• Modal kerja yang dibutuhkan sebanyak Rp 20 milyar termasuk biaya pembelian bahan baku singkong segar dari masyarakat dengan harga Rp 600/kg
• Untuk pemasaran hasil produksi diasumsikan ada lapse time yang merupakan waktu terbuang yang mencakup masa uji coba, proses produksi, pemasaran hingga pembayaran yang diterima dari konsumen.
• Adapun analisa bisnis dari pembangunan pabrik mocaf ini adalah :
a.Gross Profit Margin (margin antara harga pokok penjualan dan harga jual)antara 26% – 30%
b.Operating Profit EBIT (keuntungan bersih sebelum bunga dan pajak) antara 11% – 13%
c.Return On Investment (pengembalian investasi) mencapai 62% pada tahun ke-5
d.Commulative Net Profit After Tax (keuntungan bersih setelah pajak komulatif) pada tahun ke-5 sebesar US$ 8,4 juta
e.Internal Rate On Return (tingkat pengembalian internal) sebesar 24%
f.Net Present Value (nilai bersih saat ini) sebesar lebih dari US$ 1,2 juta dengan tingkat bunga 15%
g.Break Even Time adalah 1,5 tahun dan Payback Period (waktu pengembalian) di tahun ke-3,3 setelah pabrik beroperasi
• Adapun roadmap yang merupakan penjabaran dari klaster agro industri tersebut adalah:
1) Tahun 2015 : Pelaksanaan Pilot Proyek di 50 Kabupaten/Kota sebanyak 150 Klaster atau 3 klaster per Kabupaten/Kota, yaitu masing-masing , 1 klaster Petani, 1 klaster buruh tani dan 1 klaster pemuda/pemudi tani.
Dengan biaya 150 klaster @Rp 20 Milyar/klaster maka dibutuhkan dana sebesar Rp 3 Triliyun yang akan melibatkan 18.000 KK petani atau 72.000 orang (1 KK = 4 orang, bapak, ibu dan 2 anak ).
Output produksi yang dihasilkan adalah 150 x 300 Ha x 100 T = 4,5 juta ton singkong segar = 1,5 juta chips singkong = 1,2 juta ton Tepung Singkong
2) Tahun 2016 : Pelaksanaan Proyek 300 klaster (ada penambahan 150 klaster dengan biaya tambahan Rp 3 Triliyun di 50 Kabupaten/kota di 16 propinsi, melibatkan 36.000 KK petani atau 144.000 orang.
Output produksi yang dihasilkan adalah 300 x 300Ha x 100 Ton = 9 juta ton singkong segar = 3 juta ton chips Singkong = 2,4 juta ton setara tepung singkong.
3) Tahun 2017 : Perluasan ke 17 Propinsi lainnya, sehingga menjadi 33 propinsi, dengan pelaksanaan proyek 600 Klaster, dengan melibatkan 72.000 KK petani atau 288.000 orang diseluruh Kabupaten/Kota di 33 Provinsi.
Output produksi yang dihasilkan adalah 600 x 300 x 100ton = 18 juta ton singkong segar = 6 juta ton chips = 4,8 ton setara tepung singkong.
4) Tahun 2018 : Diteruskan melaksanakan 1.200 Klaster @300 ha/klaster dengan melibatkan 144.000 KK atau 576.000 orang.
Output produksi yang dihasilkan adalah 1.200 Klaster x 300 ha x 100 ton/ha = 36 juta ton singkong segar = 12 juta ton chips singkong = 9,6 juta tong tepung singkong/Mocaf.
Apabila harga chips @Rp 2.000/Kg, maka akan ada uang beredar sekitar Rp 24 T ditambah peredaran uang dari hasil penjualan 9,6 juta ton mocaf (1 kg chips = 0,8 kg mocaf) @Rp 3.500/kg sekitar Rp 33,6 T. Sehingga total uang beredar pada akhir tahun 2018 akan mencapai Rp 57,6 T.
Jadi pada tahun 2018 uang beredar di seluruh Kabupaten/Kota di 33 Provinsi sebesar Rp 57,6 Triliyun (dari dana awal Rp 6 Triliyun) dan dapat mensejahterakan 270.000 KK petani atau 1.080.000 jiwa (1 KK petani terdiri 4 orang, ayah, ibu dan 2 anak). Hal ini belum termasuk multiplier effect dari bisnis singkong dan produk sampingannya (bibit, pakan ternak dan pupuk organik), diperkirakan akan mensejahterakan diatas 3 juta orang dan uang beredar akan mencapai lebih dari 100 triliun Rupiah.
Dengan dikembangkannya agroindustri singkong maka penanganan singkong di seluruh Indonesia secara profesional dapat mensejahterkan rakyat Indonesia dan menopang Kedaulatan Energi dan Pangan dengan keuntungan dan manfaat, antara lain sebagai berikut:
1. Budidaya singkong dengan menerapkan klaster agroindustri akan mengorganisir para pelaku usaha dalam suatu sistem dan mekanisme pasar yang terjaga dan terukur.
2. Harga pasaran komoditas singkong akan kompetitif sehingga menguntungkan petani dan pelaku usaha karena terjaminnya pasokan dengan volume yang stabil dan kualitasnya terkontrol.
3. Petani dan pengusaha pemilik pabrik maupun pelaku usaha industri pengolahan singkong dapat bersinergi dan saling menguntungkan.
4. Keuntungan bagi petani antara lain adalah:
a. Mendapat wawasan dan pengetahuan tentang budidaya singkong dengan masa tanam sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan industri;
b. Mengetahui dan memahami bahwa tanaman singkong adalah sumber penghidupan yang sangat diperlukan dunia internasional;
c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
d. Petani mendapatkan nilai tambah yang kongkrit dengan penghasilan antara Rp 5 juta – Rp 15 juta/bulan;
e. Adanya jaminan pasar atas produk yang dihasilkan berupa singkong segar dan cassava chips.
5. Keuntungan bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha pabrik, antara lain :
a. Biaya produksi dapat ditekan karena proses produksi difokuskan pada pengolahan chips menjadi tepung mocaf dan mengemasnya;
b. Terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan berkala;
c. Pasar dari poduksi yang dihasilkan relative terjamin karena telah ditetapkan pembelinya melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan;
d. Keuntungan bagi pelaku usaha relative terjamin dan terukur setiap bulan.
6. Keuntungan bagi masyarakat, antara lain :
a. Masyarakat sebagai konsumen diuntungkan karena semakin tersedianya bahan pangan dan alternative energy yang dibutuhkan;
b. Pelaku usaha terkait diuntungkan karena tersedianya produk-produk berbasis singkong seperti chips, mocaf, tapioca, sorbitol, ethanol dan sebaginya yang dapat diperdagangkan;
c.I mplementasi pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, politik, social dan budaya khususnya bagi akademisi, penggiat lembaga swadaya masyarakat dan politisi yang mewakili konstituennya juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan bidang masing-masing.
7. Keuntungan bagi industri, perbankan dan investor, antara lain :
a. Investor dan perbankan secara langsung akan mendapatkan keuntungan berupa bunga bank dan keuntungan usaha;
b. Transaksi perdagangan akan menimbulkan multiflier effect khususnya dengan meningkatnya jumlah uang beredar yang akan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
8. Keuntungan bagi pemerintahantara lain:
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi dan pangan nasional berbasis ekonomi rakyat;
c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi urbanisasi;
d. Mencerdaskan masyarakat melalui alih teknologi pertanian;
e. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan;
f. Meningkatkan minat masyarakat untuk menanam singkong sebagai komoditas internasional yang sangat menguntungkan;
g. Diversifikasi tanaman pangan dari produk singkong;
h. Meningkatkan ekspor dan devisa;
i. Membantu gerakan penghijauan dalam mengatasi pemanasan global.
http://www.tajukbumn.com/bulog-harus-stabilkan-komoditas-pangan/
Bulog Cianjur Akui Kesulitan Serap Beras Petani
Selasa, 6 Januari 2015
CIANJUR, (PRLM).- Badan Urusan Logistik Sub Divre Kabupaten Cianjur mengaku kesulitan menyerap beras dari petani lokal di Kabupaten Cianjur. Menurut Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Titov Agus Sabilia di kantornya, Senin (5/1/2015), kesulitan ini terjadi karena kelas beras Cianjur masuk kategori premium, sehingga harga belinya pun lebih mahal dibanding beras medium yang menjadi kebutuhan Bulog.
"Bulog membeli beras dari petani berkisar di harga Rp 6.600 per kilogram. Harga beras Cianjur di atas itu. Kalau (serapan) kurang kami minta tambahan stok, misalnya dari sub divre yang surplus seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Sulawesi Selatan," ucapnya.
Ini diakuinya membuat target serapan beras dari petani lokal di tahun 2014 tidak mencapai target. Untuk diketahui, target serapan beras dari petani pada tahun 2014 mencapai 40.000 ton, sedangkan penyerapannya hanya 20.697 ton. Meski tidak mencapai target, Perum Bulog Sub Divre Cianjur tidak akan menurunkan target serapan beras dari petani di tahun 2015 ini.
"Memang secara persentase hanya 51,1 persen saja (penyerapannya). Tapi target yang kami tentukan di tahun ini sama dengan tahun lalu," katanya.
Menurut Titov, penetapan target ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga beras agar petani lokal tidak merugi. Pihaknya pun akan terus melakukan pengarahan, terutama kepada mitra kerjanya untuk membantu bulog merealisasikan target tersebut. "Sebisa mungkin kami capai target tersebut," ucapnya.
Kendati begitu, diakui Titov stok beras untuk Kabupaten Cianjur sampai saat ini masih aman. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Operasi Pasar Khusus Cadangan Bahan Pangan untuk menggantikan raskin ketiga belas.
Jumlahnya sama dengan Pagu Raskin Kabupaten Cianjur yakni 3.165.990 kilogram untuk 211.066 Rumah Tangga Sasaran.
"Kami tinggal menunggu permintaan dari Pemkab. Kalau stok sih cukup," ucapnya.
Sementara itu, Humas Bulog Sub Divre Cianjur, Edi Syahrial menuturkan, alokasi raskin untuk Cianjur pun tak berubah, yakni 3.165.990 kilogram untuk 211.066 Rumah Tangga Sasaran.
Adapaun permasalahan penyaluran raskin selama tahun 2014 ditemukan satu kasus karena masalah kualitas. "Jadi kualitas berasnya yang dikeluhkan masyarakat. Tapi ketika ada laporan segera kami ganti," ucapnya. (Muhammad Irfan/A-89)****
http://www.pikiran-rakyat.com/node/311044
CIANJUR, (PRLM).- Badan Urusan Logistik Sub Divre Kabupaten Cianjur mengaku kesulitan menyerap beras dari petani lokal di Kabupaten Cianjur. Menurut Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Titov Agus Sabilia di kantornya, Senin (5/1/2015), kesulitan ini terjadi karena kelas beras Cianjur masuk kategori premium, sehingga harga belinya pun lebih mahal dibanding beras medium yang menjadi kebutuhan Bulog.
"Bulog membeli beras dari petani berkisar di harga Rp 6.600 per kilogram. Harga beras Cianjur di atas itu. Kalau (serapan) kurang kami minta tambahan stok, misalnya dari sub divre yang surplus seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Sulawesi Selatan," ucapnya.
Ini diakuinya membuat target serapan beras dari petani lokal di tahun 2014 tidak mencapai target. Untuk diketahui, target serapan beras dari petani pada tahun 2014 mencapai 40.000 ton, sedangkan penyerapannya hanya 20.697 ton. Meski tidak mencapai target, Perum Bulog Sub Divre Cianjur tidak akan menurunkan target serapan beras dari petani di tahun 2015 ini.
"Memang secara persentase hanya 51,1 persen saja (penyerapannya). Tapi target yang kami tentukan di tahun ini sama dengan tahun lalu," katanya.
Menurut Titov, penetapan target ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga beras agar petani lokal tidak merugi. Pihaknya pun akan terus melakukan pengarahan, terutama kepada mitra kerjanya untuk membantu bulog merealisasikan target tersebut. "Sebisa mungkin kami capai target tersebut," ucapnya.
Kendati begitu, diakui Titov stok beras untuk Kabupaten Cianjur sampai saat ini masih aman. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Operasi Pasar Khusus Cadangan Bahan Pangan untuk menggantikan raskin ketiga belas.
Jumlahnya sama dengan Pagu Raskin Kabupaten Cianjur yakni 3.165.990 kilogram untuk 211.066 Rumah Tangga Sasaran.
"Kami tinggal menunggu permintaan dari Pemkab. Kalau stok sih cukup," ucapnya.
Sementara itu, Humas Bulog Sub Divre Cianjur, Edi Syahrial menuturkan, alokasi raskin untuk Cianjur pun tak berubah, yakni 3.165.990 kilogram untuk 211.066 Rumah Tangga Sasaran.
Adapaun permasalahan penyaluran raskin selama tahun 2014 ditemukan satu kasus karena masalah kualitas. "Jadi kualitas berasnya yang dikeluhkan masyarakat. Tapi ketika ada laporan segera kami ganti," ucapnya. (Muhammad Irfan/A-89)****
http://www.pikiran-rakyat.com/node/311044
Senin, 05 Januari 2015
Raskin Macet, Harga Beras Terus Melambung
Senin, 5 Januari 2015
SERANG - Harga beras KW3 di Kabupaten Serang dan Kota Serang saat ini sedang tidak terkendali. Harga beras di kedua daerah tersebut berada di atas harga normal, atau harga yang direkomendasikan pemerintah. Beras KW3 sendiri merupakan beras yang banyak dikonsumsi warga dari kalangan menengah ke bawah.
Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Serang Khairullah menjelaskan, harga beras KW3 di pasaran saat ini berkisar antara Rp 8.300 sampai Rp 8.500 per kilogram (kg). Padahal, seharusnya harganya hanya Rp 7.000 per kilogram.
Penyebab kenaikan harga beras KW 3 karena program beras untuk masyarakat miskin (raskin) belum berjalan, belum panen karena masih masa tanam, dan stok beras di petani yang mulai menipis.
"Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 Desember dan terus merangkak sampai hari ini (kemarin)," kata Khairullah, Minggu (4/1).
Untuk menekan harga yang tidak terkendali itu, Bulog Sub Divre Serang melakukan operasi pasar. Operasi pasar pertama dilakukan di Pasar Baros, Kabupaten Serang. Operasi pasar terakhir dilakukan di Pasar Karangantu, Kota Serang, Jumat (2/1).
Dalam operasi pasar tersebut Bulog menyebar 6 ton beras kepada warung dan kios penjual beras. Adapun beras tersebut maksimal hanya boleh dijual dengan harga Rp7.400 per kilogram.
"Kami yakin operasi pasar bisa meredam kenaikan harga yang tidak terkendali," ujarnya.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang Sri Herlina membenarkan bahwa harga beras KW 3 terus mengalami kenaikan harga. Karena kenaikannya hanya kecil, masyarakat kurang menyadari akan adanya kenaikan harga beras tersebut.
Harga beras KW 3 yang tercatat oleh Disperindagkop pada 29 Desember 2014 lalu adalah Rp8.500 per kilogram. Sangat tipis bedanya dengan harga beras KW 2 yang mencapai Rp9.000 per kilogram, sementara beras KW 1 Rp10.000 per kilogram.
"Kenaikan harga beras karena stok beras di kita kurang. Untuk bulan ini saja kita ambil dari Jember (Jawa Timur)," kata Sri.(jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279431/Raskin-Macet,-Harga-Beras-Terus-Melambung-
SERANG - Harga beras KW3 di Kabupaten Serang dan Kota Serang saat ini sedang tidak terkendali. Harga beras di kedua daerah tersebut berada di atas harga normal, atau harga yang direkomendasikan pemerintah. Beras KW3 sendiri merupakan beras yang banyak dikonsumsi warga dari kalangan menengah ke bawah.
Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Serang Khairullah menjelaskan, harga beras KW3 di pasaran saat ini berkisar antara Rp 8.300 sampai Rp 8.500 per kilogram (kg). Padahal, seharusnya harganya hanya Rp 7.000 per kilogram.
Penyebab kenaikan harga beras KW 3 karena program beras untuk masyarakat miskin (raskin) belum berjalan, belum panen karena masih masa tanam, dan stok beras di petani yang mulai menipis.
"Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 Desember dan terus merangkak sampai hari ini (kemarin)," kata Khairullah, Minggu (4/1).
Untuk menekan harga yang tidak terkendali itu, Bulog Sub Divre Serang melakukan operasi pasar. Operasi pasar pertama dilakukan di Pasar Baros, Kabupaten Serang. Operasi pasar terakhir dilakukan di Pasar Karangantu, Kota Serang, Jumat (2/1).
Dalam operasi pasar tersebut Bulog menyebar 6 ton beras kepada warung dan kios penjual beras. Adapun beras tersebut maksimal hanya boleh dijual dengan harga Rp7.400 per kilogram.
"Kami yakin operasi pasar bisa meredam kenaikan harga yang tidak terkendali," ujarnya.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang Sri Herlina membenarkan bahwa harga beras KW 3 terus mengalami kenaikan harga. Karena kenaikannya hanya kecil, masyarakat kurang menyadari akan adanya kenaikan harga beras tersebut.
Harga beras KW 3 yang tercatat oleh Disperindagkop pada 29 Desember 2014 lalu adalah Rp8.500 per kilogram. Sangat tipis bedanya dengan harga beras KW 2 yang mencapai Rp9.000 per kilogram, sementara beras KW 1 Rp10.000 per kilogram.
"Kenaikan harga beras karena stok beras di kita kurang. Untuk bulan ini saja kita ambil dari Jember (Jawa Timur)," kata Sri.(jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279431/Raskin-Macet,-Harga-Beras-Terus-Melambung-
SPEKTRUM: Raskin, Uang, Dan Keamanan Pangan
Senin, 5 Januari 2015
Polemik beras untuk rakyat miskin atau populer dengan raskin itu ‘berakhir’ sudah. Pemerintah memutuskan untuk mengganti dengan uang alias electronic money (e-money).
Namun , kebijakan e-money yang mulai diterapkan awal tahun ini itu diterapkan secara bertahap. Artinya, pemerintah tidak secara drastis mengganti jatah raskin dengan uang. Pro dan kontra sebelumnya mencuat dari wacana penghapusan program raskin.
Pertimbangan pemerintah menghapus raskin karena selama ini dinilai banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran. Bahkan, banyak sekali rumah tangga sasaran penerima menjual raskin karena dianggap tidak layak alias mutunya.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan program raskin tidak sesuai dengan 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.
Pemerintah juga berdalih pemberian uang memungkinkan sebagian warga miskin untuk merintis usaha kecil-kecilan di desanya, seperti berdagang sembako. Selama ini setiap rumah tangga sasaran (RTS) menerima 15 kg per bulan.
Jika diuangkan, setara dengan Rp65.000.000 per bulan. Itu dengan asumsi harga raskin Rp5.800-Rp6.000 per kg dikurangi uang tebus raskin Rp1.800 per kg.
Sebaliknya, pihak yang kontra mengungkapkan penghapusan raskin akan menggangu ketahanan dan keamanan pangan dan hilangnya jaring pengaman sosial bagi warga miskin.
Selain itu dikhawatirkan akan menyuburkan aksi para spekulan dengan menimbun beras jika Perum Bulog tidak lagi melakukan pengadan beras raskin pada saat musim panen.
Bagi petani juga sangat rentan karena harga gabah di lapangan selama ini ditentukan oleh besar kecilnya penyerapan oleh Bulog.
Raskin yang didesain pada 15 tahun silam untuk mendukung ketersediaan pangan warga miskin pascakrisis 1998.
Jumlah RTS kini mencapai 15,5 juta .
Raskin harus dilihat satu visi dan misi dengan ketahanan pangan. Sebaliknya, ketahanan pangan terkait dengan stabilitas dan aksesibilitas.
Namun, fakta di lapangan banyak sekali penyelewengan dan sejumlah oknum dibui karena terbukti mempermainkan raskin.
Sebaliknya, jika raskin dihapus secara matematis akan mempengaruhi pengadaan beras Bulog. Itu artinya, Bulog kehilangan ‘sebagian besar pekerjaan’, karena pagu raskin pada 2013, misalnya mencapai 2,79 juta ton.
Bulog menyalurkan raskin di 58.336 titik sasaran di seluruh Indonesia.
Hal itu sejalan dengan tugas Bulog untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan beras terkait dengan raskin.
Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengantisipasi dampak penghapusan raskin dan mempersiapkan sistem dan kebijakan agar e-money pengganti raskin tidak bocor.
Dipastikan juga e-money benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif . Pemerintah juga harus punya data base yang kuat berapa banyak sebenarnya RTS yang menjual beras raskin dan berapa banyak yang sesungguhnya mengkonsumsi raskin.
Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi warga miskin yang ingin memanfaatkan e-money untuk modal usaha.
Jangan sampai uang habis untuk keperluan lain, warga miskin tidak punya beras untuk dimakan. Ini akan menjadi blunder serius.
Sebaliknya, Perum Bulog tidak perlu lagi menyesali hilangnya ‘bisnis’ raskin.
Inilah saatnya Bulog merintis jalan untuk menjadi state trading company global yang mampu bersaing di perdagangan beras internasional. Ini adalah cita-cita lama Bulog yang belum kesampaian.
Apalagi, selama ini toh Bulog membayar kredit komersial dari perbankan untuk pengadaan raskin. Bulog harus memperbanyak pengadaan beras komersial sambil menjalani tahap awal penghapusan raskin.
Begitu raskin dihapus total, gudang-gudang Bulog berbalik menjadi diisi lebih banyak beras komersial untuk diperdagangan di luar negeri dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
http://koran.bisnis.com/read/20150105/270/387772/spektrum-raskin-uang-dan-keamanan-pangan
Polemik beras untuk rakyat miskin atau populer dengan raskin itu ‘berakhir’ sudah. Pemerintah memutuskan untuk mengganti dengan uang alias electronic money (e-money).
Namun , kebijakan e-money yang mulai diterapkan awal tahun ini itu diterapkan secara bertahap. Artinya, pemerintah tidak secara drastis mengganti jatah raskin dengan uang. Pro dan kontra sebelumnya mencuat dari wacana penghapusan program raskin.
Pertimbangan pemerintah menghapus raskin karena selama ini dinilai banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran. Bahkan, banyak sekali rumah tangga sasaran penerima menjual raskin karena dianggap tidak layak alias mutunya.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan program raskin tidak sesuai dengan 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.
Pemerintah juga berdalih pemberian uang memungkinkan sebagian warga miskin untuk merintis usaha kecil-kecilan di desanya, seperti berdagang sembako. Selama ini setiap rumah tangga sasaran (RTS) menerima 15 kg per bulan.
Jika diuangkan, setara dengan Rp65.000.000 per bulan. Itu dengan asumsi harga raskin Rp5.800-Rp6.000 per kg dikurangi uang tebus raskin Rp1.800 per kg.
Sebaliknya, pihak yang kontra mengungkapkan penghapusan raskin akan menggangu ketahanan dan keamanan pangan dan hilangnya jaring pengaman sosial bagi warga miskin.
Selain itu dikhawatirkan akan menyuburkan aksi para spekulan dengan menimbun beras jika Perum Bulog tidak lagi melakukan pengadan beras raskin pada saat musim panen.
Bagi petani juga sangat rentan karena harga gabah di lapangan selama ini ditentukan oleh besar kecilnya penyerapan oleh Bulog.
Raskin yang didesain pada 15 tahun silam untuk mendukung ketersediaan pangan warga miskin pascakrisis 1998.
Jumlah RTS kini mencapai 15,5 juta .
Raskin harus dilihat satu visi dan misi dengan ketahanan pangan. Sebaliknya, ketahanan pangan terkait dengan stabilitas dan aksesibilitas.
Namun, fakta di lapangan banyak sekali penyelewengan dan sejumlah oknum dibui karena terbukti mempermainkan raskin.
Sebaliknya, jika raskin dihapus secara matematis akan mempengaruhi pengadaan beras Bulog. Itu artinya, Bulog kehilangan ‘sebagian besar pekerjaan’, karena pagu raskin pada 2013, misalnya mencapai 2,79 juta ton.
Bulog menyalurkan raskin di 58.336 titik sasaran di seluruh Indonesia.
Hal itu sejalan dengan tugas Bulog untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan beras terkait dengan raskin.
Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengantisipasi dampak penghapusan raskin dan mempersiapkan sistem dan kebijakan agar e-money pengganti raskin tidak bocor.
Dipastikan juga e-money benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif . Pemerintah juga harus punya data base yang kuat berapa banyak sebenarnya RTS yang menjual beras raskin dan berapa banyak yang sesungguhnya mengkonsumsi raskin.
Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi warga miskin yang ingin memanfaatkan e-money untuk modal usaha.
Jangan sampai uang habis untuk keperluan lain, warga miskin tidak punya beras untuk dimakan. Ini akan menjadi blunder serius.
Sebaliknya, Perum Bulog tidak perlu lagi menyesali hilangnya ‘bisnis’ raskin.
Inilah saatnya Bulog merintis jalan untuk menjadi state trading company global yang mampu bersaing di perdagangan beras internasional. Ini adalah cita-cita lama Bulog yang belum kesampaian.
Apalagi, selama ini toh Bulog membayar kredit komersial dari perbankan untuk pengadaan raskin. Bulog harus memperbanyak pengadaan beras komersial sambil menjalani tahap awal penghapusan raskin.
Begitu raskin dihapus total, gudang-gudang Bulog berbalik menjadi diisi lebih banyak beras komersial untuk diperdagangan di luar negeri dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
http://koran.bisnis.com/read/20150105/270/387772/spektrum-raskin-uang-dan-keamanan-pangan
Sabtu, 03 Januari 2015
Ayo Dukung Papua Menjadi Lumbung Padi Nasional
Jumat, 2 Januari 2014
Rencana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadikan Papua sebagai “Lumbung Pangan Nasional” perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya keterlibatan masyarakat Papua sendiri sehingga hasilnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Kebijakan tersebut sangat bermanfaat bagi banyak pihak terkhususnya masyarakat Papua dan manfaat lebih besar untuk warga negara Indonesia.
“Potensi alam di sana (Papua) sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas,” ungkap Marwan Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Saat ini Bulog Divre Papua dan Papua Barat menyiapkan dua kabupaten di Papua yakni Kabupaten Merauke dan Nabire untuk dijadikan lumbung padi. Kabupaten Merauke diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wilayah selatan Papua, sementara Kabupaten Nabire diharapkan dapat memenuhi kebutuhan diwilayah bagian utara Papua. Kabupaten Merauke sudah melakukan swasembada beras bagi sejumlah kabupaten di wilayah selatan Papua, diantaranya Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat dan Yahukimo.
“Dalam satu tahun, petani beras di Merauke panen hingga dua kali yakni April dan Agustus. Setiap panen, rata-rata beras yang dihasilkan para petani di Merauke, sekitar 30 ribu ton per tahun dan ini mencukupi kebutuhan beberapa kabupaten didaerah selatan Papua,” ungkap Kepala Bulog setempat, Arif Mandu.
Tak hanya itu, produksi beras Merauke pada tahun ini sebanyak 4000 ton juga dapat disebar ke beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Fakfak 500 ton, Manokwari 2.000 ton, Sorong 500 ton dan Biak Numfor 1000 ton. Bulog Divre Papua dan Papua Barat juga menjamin ketersediaan stok beras akan bertahan hingga 2 bulan kedepan atau sekitar 25 ribu ton yang tersebar di 7 gudang Bulog yakni gudang Jayapura, Wamena, Biak Numfor, Serui, Nabire, Timika dan Merauke.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono yang mengatakan bahwa di Papua, potensi lahan pertanian tanaman pangan masih sangat besar, sementara pemanfaatannya masih kecil. Potensi lahan di Papua yang sesusungguhnya untuk pengembangan lahan pertanian padi saja mencapai 9,32 juta ha. Dari total potensi lahan tersebut, sekitar 2,3 juta Ha diantaranya terdapat di Merauke. “Oleh karena itu dengan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas padi yang akan beperan dalam kebutuhan pangan lokal, kebutuhan nasional bahkan eksport,” katanya.
Dengan adanya program tersebut diharapkan Papua dapat meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Wilayah Papua dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Papua serta turut menyumbang PDB nasional. Dimana hingga saat ini Papua sangat minim menyumbang PDB Nasional.
“Melalui program ini diharapkan pada 2019 nanti Papua mengalami pertumbuhan ekonomi. Target kita rata-rata di 2 provinsi wilayah Papua bisa mencapai 15,8-18,6%,” Papar Marwan.
Papua memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, diharapkan apabila pemerintah telah berhasil mejalankan program lumbung pangan Papua, Pemerintah diharapkan mendorong agar dilakukan pengembangan dibidang lain antara lain peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Serta melakukan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan pariwisata bahari. Selain itu, Papua juga termasuk wilayah yang akan dijadikan lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui minyak gas bumi dan tembaga. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan di Papua bagi kesejahteraan rakyat Papua dan meredam keinginan masyarakat Papua untuk referendum dengan tujuan akhir memisahkan diri dari Indonesia.
http://kabarpapua.wordpress.com/2015/01/02/ayo-dukung-papua-menjadi-lumbung-padi-nasional/
Rencana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadikan Papua sebagai “Lumbung Pangan Nasional” perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya keterlibatan masyarakat Papua sendiri sehingga hasilnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Kebijakan tersebut sangat bermanfaat bagi banyak pihak terkhususnya masyarakat Papua dan manfaat lebih besar untuk warga negara Indonesia.
“Potensi alam di sana (Papua) sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas,” ungkap Marwan Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Saat ini Bulog Divre Papua dan Papua Barat menyiapkan dua kabupaten di Papua yakni Kabupaten Merauke dan Nabire untuk dijadikan lumbung padi. Kabupaten Merauke diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wilayah selatan Papua, sementara Kabupaten Nabire diharapkan dapat memenuhi kebutuhan diwilayah bagian utara Papua. Kabupaten Merauke sudah melakukan swasembada beras bagi sejumlah kabupaten di wilayah selatan Papua, diantaranya Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat dan Yahukimo.
“Dalam satu tahun, petani beras di Merauke panen hingga dua kali yakni April dan Agustus. Setiap panen, rata-rata beras yang dihasilkan para petani di Merauke, sekitar 30 ribu ton per tahun dan ini mencukupi kebutuhan beberapa kabupaten didaerah selatan Papua,” ungkap Kepala Bulog setempat, Arif Mandu.
Tak hanya itu, produksi beras Merauke pada tahun ini sebanyak 4000 ton juga dapat disebar ke beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Fakfak 500 ton, Manokwari 2.000 ton, Sorong 500 ton dan Biak Numfor 1000 ton. Bulog Divre Papua dan Papua Barat juga menjamin ketersediaan stok beras akan bertahan hingga 2 bulan kedepan atau sekitar 25 ribu ton yang tersebar di 7 gudang Bulog yakni gudang Jayapura, Wamena, Biak Numfor, Serui, Nabire, Timika dan Merauke.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono yang mengatakan bahwa di Papua, potensi lahan pertanian tanaman pangan masih sangat besar, sementara pemanfaatannya masih kecil. Potensi lahan di Papua yang sesusungguhnya untuk pengembangan lahan pertanian padi saja mencapai 9,32 juta ha. Dari total potensi lahan tersebut, sekitar 2,3 juta Ha diantaranya terdapat di Merauke. “Oleh karena itu dengan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas padi yang akan beperan dalam kebutuhan pangan lokal, kebutuhan nasional bahkan eksport,” katanya.
Dengan adanya program tersebut diharapkan Papua dapat meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Wilayah Papua dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Papua serta turut menyumbang PDB nasional. Dimana hingga saat ini Papua sangat minim menyumbang PDB Nasional.
“Melalui program ini diharapkan pada 2019 nanti Papua mengalami pertumbuhan ekonomi. Target kita rata-rata di 2 provinsi wilayah Papua bisa mencapai 15,8-18,6%,” Papar Marwan.
Papua memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, diharapkan apabila pemerintah telah berhasil mejalankan program lumbung pangan Papua, Pemerintah diharapkan mendorong agar dilakukan pengembangan dibidang lain antara lain peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Serta melakukan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan pariwisata bahari. Selain itu, Papua juga termasuk wilayah yang akan dijadikan lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui minyak gas bumi dan tembaga. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan di Papua bagi kesejahteraan rakyat Papua dan meredam keinginan masyarakat Papua untuk referendum dengan tujuan akhir memisahkan diri dari Indonesia.
http://kabarpapua.wordpress.com/2015/01/02/ayo-dukung-papua-menjadi-lumbung-padi-nasional/
Langganan:
Postingan (Atom)