Jumat, 12 Agustus 2016
JAKARTA. Pemerintah akan membentuk perusahaan induk BUMN atau holding pangan. Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, rencananya, Bulog akan dijadikan perusahaan induk pangan dari gabungan beberapa BUMN pangan.
BUMN pangan itu adalah; produsen benih varietas PT Sang Hyang Seri (Persero), produsen beras PT Pertani (Persero), perusahaan logistik dan gudang PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesa (Persero).
Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, pembentukan holding BUMN pangan tersebut masuk ke dalam enam usulan pembentukan holding BUMN. "Ini masih proses," katanya di Istana Negara Jumat (12/8).
Rini mengatakan, pembentukan holding tersebut saat ini masih memerlukan beberapa proses. Salah satunya, revisi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
"Pak Darmin Nasution sudah jelaskan pasal mana yang harus diselesaikan, " katanya tanpa merinci pasal yang dimaksudnya tersebut. Selain itu, pembentukan holding juga masih harus dikomunikasikan dengan lembaga tinggi negara.
http://nasional.kontan.co.id/news/bulog-disiapkan-jadi-perusahaan-induk-pangan
Sabtu, 13 Agustus 2016
Tak Laik Konsumsi, Raskin Berkutu dan Kotor
Jumat, 12 Agustus 2016
BINTAN, klik – Pihak Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang menahan penyaluran beras miskin (Raskin) yang akan dibagikan ke warga. Beras yang disalurkan melalui Bulog itu dinilai tak laik konsumsi karena ditemukan dalam kondisi berkutu, rapuh dan kotor.
Lurah Kawal, Arief Sumarsono mengatakan, pihaknya dari kelurahan terpaksa menahan terlebih dahulu penyaluran beras ke masyarakat, karena kualitasnya yang tidak layak konsumsi itu.
“Kami dari kelurahan menahan penyaluran Raskin ke masyarakat, karena kulitasnya tak layak konsumsi, bekutu, berdebu dan pecah – pecah,” sebut Arif saat ditemui, di Lintas Barat KM 20 Toapaya, Jumat (12/08).
Terkait kondisi beras yang tak layak konsumsi ini, kata Arif, pihaknya akan melakukan rapat bersama RT dan RW untuk membahasnya. Dikhawatirkan masyarakat tidak mau menerima jika beras tidak layak konsumsi itu tetap didistribusikan kepada warga.
“Kita akan bahas dulu kepada RT dan RW. Kalau RT/RW menolak akan dibuat berita acara, bahwa RT dan RW menolak beras (Raskin) dan dikembalikan ke Bulog,” tungkas Arif.
Untuk penerima raskin di Kelurahan Kawal, Arif menuturkan sebanyak 217 Kepala Keluarga (KK), dengan total raskin 13,020 Kilogram (Kg). Satu KK, satu bulannya dapat 20 Kg, dikali 3 bulan jadi 60 Kg.
Seperti diwartakan sebelumnya, puluhan warga dari Kelurahan Sei Lekop dan Kelurahan Gunug Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, juga mengembalikan raskin ke kantor kelurahan. Karena raskin tidak laik konsumsi, antara lain karena lapuk, kehitam-hitaman, berkutu dan berdebu.
Sementara itu, Plt Lurah Gunung Lengkuas, Ivan Golar Riadi, mengatakan, Bulog sebagai penyalur beras sudah siap untuk menggantikan dengan beras yang baru.
“Masing – masing ketua RT sudah kami sampaikan untuk mengembalikan beras Raskin ke Kelurahan kalau tak layak. Nanti diganti dengan yang baru,” kata Ivan.
BINTAN, klik – Pihak Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang menahan penyaluran beras miskin (Raskin) yang akan dibagikan ke warga. Beras yang disalurkan melalui Bulog itu dinilai tak laik konsumsi karena ditemukan dalam kondisi berkutu, rapuh dan kotor.
Lurah Kawal, Arief Sumarsono mengatakan, pihaknya dari kelurahan terpaksa menahan terlebih dahulu penyaluran beras ke masyarakat, karena kualitasnya yang tidak layak konsumsi itu.
“Kami dari kelurahan menahan penyaluran Raskin ke masyarakat, karena kulitasnya tak layak konsumsi, bekutu, berdebu dan pecah – pecah,” sebut Arif saat ditemui, di Lintas Barat KM 20 Toapaya, Jumat (12/08).
Terkait kondisi beras yang tak layak konsumsi ini, kata Arif, pihaknya akan melakukan rapat bersama RT dan RW untuk membahasnya. Dikhawatirkan masyarakat tidak mau menerima jika beras tidak layak konsumsi itu tetap didistribusikan kepada warga.
“Kita akan bahas dulu kepada RT dan RW. Kalau RT/RW menolak akan dibuat berita acara, bahwa RT dan RW menolak beras (Raskin) dan dikembalikan ke Bulog,” tungkas Arif.
Untuk penerima raskin di Kelurahan Kawal, Arif menuturkan sebanyak 217 Kepala Keluarga (KK), dengan total raskin 13,020 Kilogram (Kg). Satu KK, satu bulannya dapat 20 Kg, dikali 3 bulan jadi 60 Kg.
Seperti diwartakan sebelumnya, puluhan warga dari Kelurahan Sei Lekop dan Kelurahan Gunug Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, juga mengembalikan raskin ke kantor kelurahan. Karena raskin tidak laik konsumsi, antara lain karena lapuk, kehitam-hitaman, berkutu dan berdebu.
Sementara itu, Plt Lurah Gunung Lengkuas, Ivan Golar Riadi, mengatakan, Bulog sebagai penyalur beras sudah siap untuk menggantikan dengan beras yang baru.
“Masing – masing ketua RT sudah kami sampaikan untuk mengembalikan beras Raskin ke Kelurahan kalau tak layak. Nanti diganti dengan yang baru,” kata Ivan.
Iiihh, Raskin Ini Kuning dan Berkutu
Jumat, 12 Agustus 2016
KEDIRI KABUPATEN – Beras untuk warga miskin (raskin) yang tak layak konsumsi masih beredar di Kabupaten Kediri. Raskin dengan kondisi menghitam dan berkutu itu ditemukan di beberapa kecamatan. Terutama di wilayah barat Sungai Brantas.
Padahal, tahun ini ada 113.288 rumah tangga miskin (RTM) yang menerima. Total stoknya 1873,2 ton. Beras disalurkan sebanyak 12 kali. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebut, di antara raskin yang bermasalah terjadi di Desa Sumberduren dan Bulusari, Kecamatan Tarokan.
Raskin yang diterima masyarakat berwarna kuning dan ada kutunya. Berasnya juga berkerikil. Setiap RTM mendapat jatah satu sak berisi 15 kilogram (kg). Harga satu saknya Rp 26 ribu. Ada pula yang tambah biaya transportasi Rp 10 ribu.
Jika di Sumberduren telanjur didistribusi, di Bulusari raskin itu dikembalikan. Karena dinilai tidak layak, perangkat desa enggan menerima jatah sebanyak 1.300 sak.
Tak hanya di dua desa itu, Aris, 38, warga Desa/Kecamatan Banyakan, mengaku, raskin yang baru diterimanya berbeda dengan sebelumnya. Harganya Rp 20 ribu dapat 10 kilogram. Secara kualitas, beras yang dia terima lebih banyak menirnya dan butirannya banyak yang patah. “Itu sudah biasa Mas,” ucapnya.
Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Purnomosidi mengatakan, telah mendapat laporan soal raskin yang tak layak konsumsi ini. Dia pun langsung merespons. “Saya sudah kirim tim intelijen ke kawasan yang rawan mendapat beras tak layak konsumsi,” katanya. Hasil sementara, memang ada laporan itu.
“Saya berharap masyarakat juga melaporkan bila ada yang tak sesuai kriteria,” urainya. Sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab mengawasi dan mendampingi pengawalan distribusi raskin, Purnomo akan menindak tegas bila ada unsur kesengajaan dalam penyaluran raskin tak layak konsumsi ke masyarakat.
Terkait kualitas beras, diakui Purnomo, ada perubahan di awal pendistribusian dengan harga premium Rp 9 ribu/kg, kini sejak penyaluran ke 4, 5, dan 6 sudah kembali ke harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300/kg. “Kalau ada perubahan wajar saja, namun harus layak dikonsumsi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre V Kediri Wahyu Sutanto saat dikonfirmasi mengaku, masih berada di luarkota. “Saya masih ada diklat Mas,” katanya di ujung telepon. Hingga malam kemarin, belum ada keterangan darinya.
Terpisah, Bupati Kediri Haryanti juga mendapat laporan soal raskin yang didistribusi untuk warganya tak sesuai ketentuan. “Kami akan berkoordinasi lagi dengan Bulog dan Kodim terkait masalah itu,” tuturnya.
Haryanti lalu meminta, seluruh kepala desa (kades) ikut mengecek kualitas raskin. “Kalau tidak layak konsumsi dikembalikan, jangan dipaksa disalurkan,” tegas bupati perempuan pertama Kediri ini. Dia pun telah melakukan sosialisasi ke kades dan warganya agar tidak mengonsumsi raskin yang tak layak. “Saya pantau terus perkembangannya,” terangnya. (rq/die)
KEDIRI KABUPATEN – Beras untuk warga miskin (raskin) yang tak layak konsumsi masih beredar di Kabupaten Kediri. Raskin dengan kondisi menghitam dan berkutu itu ditemukan di beberapa kecamatan. Terutama di wilayah barat Sungai Brantas.
Padahal, tahun ini ada 113.288 rumah tangga miskin (RTM) yang menerima. Total stoknya 1873,2 ton. Beras disalurkan sebanyak 12 kali. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebut, di antara raskin yang bermasalah terjadi di Desa Sumberduren dan Bulusari, Kecamatan Tarokan.
Raskin yang diterima masyarakat berwarna kuning dan ada kutunya. Berasnya juga berkerikil. Setiap RTM mendapat jatah satu sak berisi 15 kilogram (kg). Harga satu saknya Rp 26 ribu. Ada pula yang tambah biaya transportasi Rp 10 ribu.
Jika di Sumberduren telanjur didistribusi, di Bulusari raskin itu dikembalikan. Karena dinilai tidak layak, perangkat desa enggan menerima jatah sebanyak 1.300 sak.
Tak hanya di dua desa itu, Aris, 38, warga Desa/Kecamatan Banyakan, mengaku, raskin yang baru diterimanya berbeda dengan sebelumnya. Harganya Rp 20 ribu dapat 10 kilogram. Secara kualitas, beras yang dia terima lebih banyak menirnya dan butirannya banyak yang patah. “Itu sudah biasa Mas,” ucapnya.
Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Purnomosidi mengatakan, telah mendapat laporan soal raskin yang tak layak konsumsi ini. Dia pun langsung merespons. “Saya sudah kirim tim intelijen ke kawasan yang rawan mendapat beras tak layak konsumsi,” katanya. Hasil sementara, memang ada laporan itu.
“Saya berharap masyarakat juga melaporkan bila ada yang tak sesuai kriteria,” urainya. Sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab mengawasi dan mendampingi pengawalan distribusi raskin, Purnomo akan menindak tegas bila ada unsur kesengajaan dalam penyaluran raskin tak layak konsumsi ke masyarakat.
Terkait kualitas beras, diakui Purnomo, ada perubahan di awal pendistribusian dengan harga premium Rp 9 ribu/kg, kini sejak penyaluran ke 4, 5, dan 6 sudah kembali ke harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300/kg. “Kalau ada perubahan wajar saja, namun harus layak dikonsumsi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre V Kediri Wahyu Sutanto saat dikonfirmasi mengaku, masih berada di luarkota. “Saya masih ada diklat Mas,” katanya di ujung telepon. Hingga malam kemarin, belum ada keterangan darinya.
Terpisah, Bupati Kediri Haryanti juga mendapat laporan soal raskin yang didistribusi untuk warganya tak sesuai ketentuan. “Kami akan berkoordinasi lagi dengan Bulog dan Kodim terkait masalah itu,” tuturnya.
Haryanti lalu meminta, seluruh kepala desa (kades) ikut mengecek kualitas raskin. “Kalau tidak layak konsumsi dikembalikan, jangan dipaksa disalurkan,” tegas bupati perempuan pertama Kediri ini. Dia pun telah melakukan sosialisasi ke kades dan warganya agar tidak mengonsumsi raskin yang tak layak. “Saya pantau terus perkembangannya,” terangnya. (rq/die)
Jumat, 12 Agustus 2016
Bulog Diminta Bina Petani
Jum'at, 12 August 2016
BULOG Jawa Timur masih tetap menyuplai kebutuhan pangan untuk 21 provinsi lain. Di masa depan, perusahaan itu juga diminta meningkatkan serapan jagung dan kedelai. "Selama ini Bulog Jatim telah mampu menjamin stok pangan, menjaga stabilitas harga dan mutu. Kami berharap bulog tidak hanya menampung beras petani, tapi juga membina mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena Bulog memiliki banyak ahli pertanian," papar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, di Surabaya, Kamis (11/8).
Ia juga meminta Bulog meningkatkan serapan dan pasokan jagung serta kedelai. "Meski hanya mendapat tugas sebagai stabilisator padi, jagung, dan kedelai, Bulog Jatim sudah melangkah jauh dan mampu menjual minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, dan bawang putih." Kabar kurang menggembirakan datang dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Sebanyak 744,9 hektare lahan padi gagal panen karena cuaca dan serangan hama. "Selain puso, persoalan lain ialah target luas tanam daerah ini belum tercapai. Kami hanya bisa menanam di area 26 ribu hektare dari target 28 ribu hektare," papar Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Khairuddin. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemkab merangkul komunitas pecinta reptil untuk mengatasi hama tikus. Komunitas itu diminta menebar ular di persawahan yang rawan terserang hama tikus. Di sisi lain, sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai mengalami krisis air bersih.
BULOG Jawa Timur masih tetap menyuplai kebutuhan pangan untuk 21 provinsi lain. Di masa depan, perusahaan itu juga diminta meningkatkan serapan jagung dan kedelai. "Selama ini Bulog Jatim telah mampu menjamin stok pangan, menjaga stabilitas harga dan mutu. Kami berharap bulog tidak hanya menampung beras petani, tapi juga membina mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena Bulog memiliki banyak ahli pertanian," papar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, di Surabaya, Kamis (11/8).
Ia juga meminta Bulog meningkatkan serapan dan pasokan jagung serta kedelai. "Meski hanya mendapat tugas sebagai stabilisator padi, jagung, dan kedelai, Bulog Jatim sudah melangkah jauh dan mampu menjual minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, dan bawang putih." Kabar kurang menggembirakan datang dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Sebanyak 744,9 hektare lahan padi gagal panen karena cuaca dan serangan hama. "Selain puso, persoalan lain ialah target luas tanam daerah ini belum tercapai. Kami hanya bisa menanam di area 26 ribu hektare dari target 28 ribu hektare," papar Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Khairuddin. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemkab merangkul komunitas pecinta reptil untuk mengatasi hama tikus. Komunitas itu diminta menebar ular di persawahan yang rawan terserang hama tikus. Di sisi lain, sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai mengalami krisis air bersih.
Enggar Minta Bulog Serap Produksi Petani Berapapun Banyaknya
Jumat, 12 Agustus 2016
Fajarnews.com, CIREBON - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil produksi petani berapapun banyaknya.
Langkah ini merupakan rencana pemerintah untuk mengintervensi pasar produk pangan utama demi ketersediaan bahan pokok dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Hal tersebut dikatakan, Enggartiasto Lukita di Kabupaten Cirebon saat meresmikan 10 Kampung UKM Digital di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis (11/8).
Menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan kuota impor pada sejumlah produk pangan dengan catatan tertentu. Khusus untuk beras, Bulog bahkan diminta menyerap hasil produksi petani berapapun banyaknya yang ada disetiap daerah.
"Kita (pemerintah) akan intervensi ketika produk petani tak habis dibeli," katanya Enggar kepada sejumlah wartawan.
Sebagai langkah awal, kata Enggar, intervensi pasar akan dimulai dengan produksi beras. Kemudian dilanjutkan kepada sejumlah produk pangan lainnya seperti gula, garam, hingga daging sapi.
"Berapapun produksinya di petani, kita perintahkan Bulog untuk membeli. Berapapun, ambil. Duit gak ada, ambil. Tak ada bunga. APBN banyak kok," tegas pria asal Kampung Karanggetas, Kota Cirebon ini.
Pemerintah akan memberi kuota impor bagi gula rafinasi. Dengan catatan, importir harus investasi pada tebu dengan pola inti plasma. Dengan sitem ini, kondisi gula lokal akan terjaga. Selama ini, kata Enggar, ada disparitas atau selisih antara kebutuhan dangan produksi gula.
Tak hanya gula, produk daging sapi pun akan melakukan hal yang sama. Yaitu pihaknya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan pengusaha mengimpor bibit untuk susu dan daging sebagai investasi.
"Setelah itu, baru dijual sapi bakalan kepada peternak atau rakyat. Kompensasinya, kita kasih kuota impor untuk sapi bakalan, target 6-7 tahun kedepan kita mandiri," tambahnya.
Kebijakan itu, sambungnya, juga sekaligus akan membuka sumber bibit dan sapi dari Argentina, Brazil, Meksiko, Spanyol, maupun Kolombia, selain dari Australia dan Selandia Baru. Lebih jauh dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, mengingat untuk menaikkan harga tak bisa dilakukan.
Enggar meyakinkan, intervensi pasar sebagai perintah presiden untuk mencapai ketersediaan bahan pokok, turunnya harga bahan pokok, hingga penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Tak hanya produk pangan, peningkatan kualitas produk juga harus dilakukan terhadap produksi Indonesia lainnya, terutama produk-produk usaha kecil menengah (UKM).
Dia mengklaim, terkait kebijakan itu, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan para pengusaha gula dan sapi, termasuk Bulog untuk beras. Sementara dia menjanjikan pembicaraan dengan para pengusaha garam akan segera dilakukan kemudian.
"Penopang ekonomi tertinggi di Indonesia adalah UKM. Untuk itu UKM harus dijaga dan difasilitasi baik dari segi permodalan dan promosi," tegasnya.
Sayang, selama ini UKM tak bisa bersaing dan berkembang akibat minimnya akses, mulai permodalan hingga pemasaran. Namun, katanya, pemerintah telah berupaya untuk mendorong UKM lebih maju, baik dari sisi penjualan hingga kualitas produksi.
“Pemerintah komitmen akan mendorong sector UKM agar mampu bersaing dalam berbagai sisi, termasuk kualitas produksi,” ucapnya.
SUHANAN
http://news.fajarnews.com/read/2016/08/12/12490/enggar.minta.bulog.serap.produksi.petani.berapapun.banyaknya
Fajarnews.com, CIREBON - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil produksi petani berapapun banyaknya.
Langkah ini merupakan rencana pemerintah untuk mengintervensi pasar produk pangan utama demi ketersediaan bahan pokok dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Hal tersebut dikatakan, Enggartiasto Lukita di Kabupaten Cirebon saat meresmikan 10 Kampung UKM Digital di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis (11/8).
Menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan kuota impor pada sejumlah produk pangan dengan catatan tertentu. Khusus untuk beras, Bulog bahkan diminta menyerap hasil produksi petani berapapun banyaknya yang ada disetiap daerah.
"Kita (pemerintah) akan intervensi ketika produk petani tak habis dibeli," katanya Enggar kepada sejumlah wartawan.
Sebagai langkah awal, kata Enggar, intervensi pasar akan dimulai dengan produksi beras. Kemudian dilanjutkan kepada sejumlah produk pangan lainnya seperti gula, garam, hingga daging sapi.
"Berapapun produksinya di petani, kita perintahkan Bulog untuk membeli. Berapapun, ambil. Duit gak ada, ambil. Tak ada bunga. APBN banyak kok," tegas pria asal Kampung Karanggetas, Kota Cirebon ini.
Pemerintah akan memberi kuota impor bagi gula rafinasi. Dengan catatan, importir harus investasi pada tebu dengan pola inti plasma. Dengan sitem ini, kondisi gula lokal akan terjaga. Selama ini, kata Enggar, ada disparitas atau selisih antara kebutuhan dangan produksi gula.
Tak hanya gula, produk daging sapi pun akan melakukan hal yang sama. Yaitu pihaknya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan pengusaha mengimpor bibit untuk susu dan daging sebagai investasi.
"Setelah itu, baru dijual sapi bakalan kepada peternak atau rakyat. Kompensasinya, kita kasih kuota impor untuk sapi bakalan, target 6-7 tahun kedepan kita mandiri," tambahnya.
Kebijakan itu, sambungnya, juga sekaligus akan membuka sumber bibit dan sapi dari Argentina, Brazil, Meksiko, Spanyol, maupun Kolombia, selain dari Australia dan Selandia Baru. Lebih jauh dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, mengingat untuk menaikkan harga tak bisa dilakukan.
Enggar meyakinkan, intervensi pasar sebagai perintah presiden untuk mencapai ketersediaan bahan pokok, turunnya harga bahan pokok, hingga penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Tak hanya produk pangan, peningkatan kualitas produk juga harus dilakukan terhadap produksi Indonesia lainnya, terutama produk-produk usaha kecil menengah (UKM).
Dia mengklaim, terkait kebijakan itu, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan para pengusaha gula dan sapi, termasuk Bulog untuk beras. Sementara dia menjanjikan pembicaraan dengan para pengusaha garam akan segera dilakukan kemudian.
"Penopang ekonomi tertinggi di Indonesia adalah UKM. Untuk itu UKM harus dijaga dan difasilitasi baik dari segi permodalan dan promosi," tegasnya.
Sayang, selama ini UKM tak bisa bersaing dan berkembang akibat minimnya akses, mulai permodalan hingga pemasaran. Namun, katanya, pemerintah telah berupaya untuk mendorong UKM lebih maju, baik dari sisi penjualan hingga kualitas produksi.
“Pemerintah komitmen akan mendorong sector UKM agar mampu bersaing dalam berbagai sisi, termasuk kualitas produksi,” ucapnya.
SUHANAN
http://news.fajarnews.com/read/2016/08/12/12490/enggar.minta.bulog.serap.produksi.petani.berapapun.banyaknya
Bulog Jateng Buka Rumah Pangan Kita di 4 Kabupaten
Kamis, 11 Agustus 2016
KBR, Banyumas– Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Tengah membuka gerai pasar Rumah Pangan Kita (RPK) di empat kabupaten yaitu Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. RPK ini digunakan untuk melakukan operasi pasar (OP) untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok di luar kewajaran.
Juru bicara Bulog Sub-Divre IV Jawa Tengah, Priyono mengatakan, lembaganya saat ini tengah melakukan operasi pasar (OP) gula pasir yang Juli kemarin melambung hingga Rp16.500 hingga Rp18.000 per kilogram. Dia mengklaim, pada Agustus ini gula pasir sudah turun hingga Rp14 ribu per kilogram.
Kata dia, di RPK ini, Bulog berfungsi sebagai penyedia grosir bahan pokok bagi toko-toko kelontong kecil yang tersebar di seluruh daerah. Kemudian, toko kecil ini mengecerkan dengan harga yang telah ditentukan Bulog ke konsumen langsung.
"Sekarang itu, kita membuka rumah pangan kita. Semua anggota masyarakat itu boleh menjadi mitra kita membeli di kita kemudian dipasarkan. Jadi nanti tepat sasaran. Toko-toko kecil itu yang membeli. Kalau sekarang itu sudah menunjukkan penurunan harga, jadi kalau kemarin bulan Juli masih Rp16.500 sekarang sudah turun menjadi Rp14 ribu sampai Rp15.000. Kalau kita kan menjualnya Rp13 ribu. Kalau totalnya kita punya 400 ton," ujarnya.
Priyono menambahkan, RPK diproyeksikan menjadi etalase pemasaran saat Bulog melakukan kebijakan operasi pasar untuk menekan harga. Salah satu yang akan disalurkan lewat RPK adalah, daging beku impor. Khusus daging beku, Bulog Sub Divre IV Jawa Tengah juga menyediakan pendingin (freezer) dengan kapasitas simpan mencapai satu ton.
Kata dia, Fungsi lain dari RPK yang utama yaitu menekan laju inflasi daerah agar harga bahan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
KBR, Banyumas– Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Tengah membuka gerai pasar Rumah Pangan Kita (RPK) di empat kabupaten yaitu Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. RPK ini digunakan untuk melakukan operasi pasar (OP) untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok di luar kewajaran.
Juru bicara Bulog Sub-Divre IV Jawa Tengah, Priyono mengatakan, lembaganya saat ini tengah melakukan operasi pasar (OP) gula pasir yang Juli kemarin melambung hingga Rp16.500 hingga Rp18.000 per kilogram. Dia mengklaim, pada Agustus ini gula pasir sudah turun hingga Rp14 ribu per kilogram.
Kata dia, di RPK ini, Bulog berfungsi sebagai penyedia grosir bahan pokok bagi toko-toko kelontong kecil yang tersebar di seluruh daerah. Kemudian, toko kecil ini mengecerkan dengan harga yang telah ditentukan Bulog ke konsumen langsung.
"Sekarang itu, kita membuka rumah pangan kita. Semua anggota masyarakat itu boleh menjadi mitra kita membeli di kita kemudian dipasarkan. Jadi nanti tepat sasaran. Toko-toko kecil itu yang membeli. Kalau sekarang itu sudah menunjukkan penurunan harga, jadi kalau kemarin bulan Juli masih Rp16.500 sekarang sudah turun menjadi Rp14 ribu sampai Rp15.000. Kalau kita kan menjualnya Rp13 ribu. Kalau totalnya kita punya 400 ton," ujarnya.
Priyono menambahkan, RPK diproyeksikan menjadi etalase pemasaran saat Bulog melakukan kebijakan operasi pasar untuk menekan harga. Salah satu yang akan disalurkan lewat RPK adalah, daging beku impor. Khusus daging beku, Bulog Sub Divre IV Jawa Tengah juga menyediakan pendingin (freezer) dengan kapasitas simpan mencapai satu ton.
Kata dia, Fungsi lain dari RPK yang utama yaitu menekan laju inflasi daerah agar harga bahan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
Komisi IV DPR Usulkan Bulog Tegas Hadapi Mitra Dalam Pengadaan Beras
Kamis, 11 Agustus 2016
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kualitas beras selalu dibicarakan dalam pertemuan Perum Bulog.
Hal ini diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR Tufiq Abdullah karena jangkauan Bulog sampai ke hulu sangat terbatas sehingga memakai mitra.
Mitra yang sesungguhnya harus professional, sebab kalau dibandingkan harga beras Bulog dengan di toko tani, kualitasnya lebih bagus di toko tani.
“Makanya saya mengusulkan harus tegas menghadapi mitra. Kalau produk yang disuplai bagus maka dikasih reward. Tapi terhadap mitra yang tidak benar, itu harus ada sanksi dan diihentikan,” tegasnya di sela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Gudang Beras Bulog di Tarakan, Kaltim, Selasa (9/8).
Menurut Taufiq, kalau kondisinya seperti itu Bulog akan mengalami kesulitan, maka Bulog kerja sama dengan Gapoktan sehingga pengadaan langsung dari bawah.
Persoalannya adalah kontrol kualitas karena dicoba ada satker (satuan kerja), pengadaan di lapangan kurang bagus dimana melibatkan tentara sehingga ada tekanan pada petani agar jual ke Bulog.
Terkait dengan distribusi, mestinya sampai kepada yang berhak yaitu kategori miskin, tetapi di lapangan prakteknya dengan pengaruh kepala desa tidak hanya dibagi hanya kepada rakyat miskin, banyak pula warga yang mampu sebab kalau tidak dikasih marah. Ini problem lokal tetapi banyak terjadi.
“Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai. Di lapangan sering terjadi beras Bulog rastra itu oleh penerima tidak dimasak tapi dijual kembali. Celakanya, raskin dijual dipasar, di pasar dibeli seseorang, masuk lagi ke mitra lalu ke Bulog. Ini tidak banyak tapi harus diwaspadai,” tegasnya lagi.
Untuk banyak kasus, kualitas beras memang jelek. Pada saat kunjungan ke gudang Bulog berasnya bagus, tapi di lapangan seperti itu.
“Banyak teman menemukan kasus seperti itu. Karena itu saya menekankan, Bulog harus profesional, dalam pengadaan harus benar-benar beras bagus, tidak boleh lagi muter-muter seperti itu. Harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkas politisi PKB ini.
Kepada Tim Komisi IV DPR diterima penjelasan bahwa di Gudang Bulog Tarakan berkapasitas 3.500 ton dan stok saat ini lebih dari 2.000 ton sehingga cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 6 bulan ke depan masyarakat di Provinsi Kaltara. (Pemberitaan DPR RI)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kualitas beras selalu dibicarakan dalam pertemuan Perum Bulog.
Hal ini diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR Tufiq Abdullah karena jangkauan Bulog sampai ke hulu sangat terbatas sehingga memakai mitra.
Mitra yang sesungguhnya harus professional, sebab kalau dibandingkan harga beras Bulog dengan di toko tani, kualitasnya lebih bagus di toko tani.
“Makanya saya mengusulkan harus tegas menghadapi mitra. Kalau produk yang disuplai bagus maka dikasih reward. Tapi terhadap mitra yang tidak benar, itu harus ada sanksi dan diihentikan,” tegasnya di sela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Gudang Beras Bulog di Tarakan, Kaltim, Selasa (9/8).
Menurut Taufiq, kalau kondisinya seperti itu Bulog akan mengalami kesulitan, maka Bulog kerja sama dengan Gapoktan sehingga pengadaan langsung dari bawah.
Persoalannya adalah kontrol kualitas karena dicoba ada satker (satuan kerja), pengadaan di lapangan kurang bagus dimana melibatkan tentara sehingga ada tekanan pada petani agar jual ke Bulog.
Terkait dengan distribusi, mestinya sampai kepada yang berhak yaitu kategori miskin, tetapi di lapangan prakteknya dengan pengaruh kepala desa tidak hanya dibagi hanya kepada rakyat miskin, banyak pula warga yang mampu sebab kalau tidak dikasih marah. Ini problem lokal tetapi banyak terjadi.
“Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai. Di lapangan sering terjadi beras Bulog rastra itu oleh penerima tidak dimasak tapi dijual kembali. Celakanya, raskin dijual dipasar, di pasar dibeli seseorang, masuk lagi ke mitra lalu ke Bulog. Ini tidak banyak tapi harus diwaspadai,” tegasnya lagi.
Untuk banyak kasus, kualitas beras memang jelek. Pada saat kunjungan ke gudang Bulog berasnya bagus, tapi di lapangan seperti itu.
“Banyak teman menemukan kasus seperti itu. Karena itu saya menekankan, Bulog harus profesional, dalam pengadaan harus benar-benar beras bagus, tidak boleh lagi muter-muter seperti itu. Harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkas politisi PKB ini.
Kepada Tim Komisi IV DPR diterima penjelasan bahwa di Gudang Bulog Tarakan berkapasitas 3.500 ton dan stok saat ini lebih dari 2.000 ton sehingga cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 6 bulan ke depan masyarakat di Provinsi Kaltara. (Pemberitaan DPR RI)
Langganan:
Postingan (Atom)