Selasa, 19 Juli 2016
JAKARTA - Pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk mengembalikan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga pangan atau buffer stock. Keputusan tersebut, kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti berkaitan dengan pengubahan sistem program beras miskin (raskin) menjadi kupon pangan berbasis elektrik atau e-voucher. Pada program e-voucher, pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat miskin untuk menukarkan beras dengan kualitas yang diinginkan, bahkan e-voucher juga bisa ditukarkan dengan bahan pangan lainnya, seperti telur, gula, bawang dan lainnya. Pemerintah, setiap bulannya memberikan jatah 15 kilogram (kg) untuk satu rumah tangga pada program raskin. Jikalau masyarakat ingin menukarkan e-voucher dengan beras, maka harga sesuai dengan yang berlaku pada saat itu juga. Namun, kata Djarot, sebagai buffer stock, Bulog menjamin harga beras jauh lebih terjangkau. "Di sini lah fungsi Bulog untuk memberikan harga yang wajar," kata Djarot di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Djarot menyebutkan, sebagai stabilisasi harga pangan dibutuhkan beberapa aturan yang menguatkan peran Bulog ke depannya. "Artinya gini, kalau gitu berarti kamu harus bisa menjaga stok sekian juta. Stok itu dari mana? Dari mana saja, yang penting harus barangnya bagus, harganya cocok, kan gitu," tambahnya. Djarot mengungkapkan, Bulog sangat siap untuk kembali menjadi stabilator harga pangan, intinya Bulog harus memiliki stok yang cukup sebagai instrumen awal menekan harga pangan. "Nah makanya itu perlu ditambah lagi. bisa untuk yang lain tapi perlu ditambah lagi," tutupnya.
http://economy.okezone.com/read/2016/07/19/320/1441898/bulog-jamin-harga-beras-e-voucher-terjangkau
Rabu, 20 Juli 2016
Jadi Tersangka Korupsi Beras Miskin, Dua Pejabat Bulog Madura
Selasa, 19 Juli 2016
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, kembali menahan dua tersangka kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton, di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan, Selasa (19/7/2016).
Kedua tersangka adalah Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik (PP) Bulog Sub divre XII Madura dan Suharso, koordinator kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub divre XII Madura.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi, dititipkan di Lapas Kelas II-A, Pamekasan, sekitar pukul 15.45, setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama 5 jam, di Kejari Pamekasan.
Usai menjalani pemeriksaan, keduanya dinaikkan ke mobil Toyota Avanza hitam, diapit Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto dan sejumlah staf Kejari Pamekasan.
Ketika tiba di halaman Lapas Pamekasan keduanya selama pemeriksaan tidak didampingi kuasa hukum, berjalan sambil menundukkan wajahnya, seperti tidak ingin dilihat orang lain.
Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memilik peran yang berbeda.
Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras. Sedang Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecorobohan dari keduanya cukup fatal, melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif. Keduanya tidak melihat kondisi berasnya bagaimana lalu tanda tangan saja,” ujar Agita Tri.
Kedua tersangkan dijerat Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang pemberabtasan tindak pidana korupsi, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo pasal 55 10 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/jadi-tersangka-korupsi-beras-miskin-dua-pejabat-bulog-madura
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, kembali menahan dua tersangka kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton, di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan, Selasa (19/7/2016).
Kedua tersangka adalah Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik (PP) Bulog Sub divre XII Madura dan Suharso, koordinator kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub divre XII Madura.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi, dititipkan di Lapas Kelas II-A, Pamekasan, sekitar pukul 15.45, setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama 5 jam, di Kejari Pamekasan.
Usai menjalani pemeriksaan, keduanya dinaikkan ke mobil Toyota Avanza hitam, diapit Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto dan sejumlah staf Kejari Pamekasan.
Ketika tiba di halaman Lapas Pamekasan keduanya selama pemeriksaan tidak didampingi kuasa hukum, berjalan sambil menundukkan wajahnya, seperti tidak ingin dilihat orang lain.
Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memilik peran yang berbeda.
Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras. Sedang Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecorobohan dari keduanya cukup fatal, melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif. Keduanya tidak melihat kondisi berasnya bagaimana lalu tanda tangan saja,” ujar Agita Tri.
Kedua tersangkan dijerat Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang pemberabtasan tindak pidana korupsi, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo pasal 55 10 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/jadi-tersangka-korupsi-beras-miskin-dua-pejabat-bulog-madura
Bulog: Jangan Hina Impor Jeroan!
Selasa, 19 Juli 2016
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meminta masyarakat untuk tidak menghina keputusan pemerintah mengizinkan adanya impor jeroan sapi.
Menurut Djarot, mengkonsumsi jeroan merupakan bagian dari kultur masyarakat Indonesia.
Djarot bilang, bahkan sejak kecil banyak anak diberi makan jeroan, misalnya hati. Selain itu, jeroan juga banyak digunakan sebagai bahan makanan tradisional.
"Kalau menurut saya, jangan dihina lah bangsa sendiri," komentar Djarot, ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
"Itu masa (dibilang) kayak makanan anjing. Toh saya juga makan itu," katanya lagi.
Lebih jauh dia mengatakan, impor jeroan boleh saja dilakukan. Yang terpenting, pemerintah memastikan jangan sampai jeroan impor merusak kesehatan masyarakat.
"Negaranya dari mana itu kita pilih sekali, karena berkaitan dengan higienitas. Sementara ini hanya Australia," tegas Djarot.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana akan merevisi Permentan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemasukan Karkas Daging dan Olahannya.
Amran menegaskan, regulasi yang direvisi tersebut untuk mengakomodasi jeroan dan daging jenis secondary cut bisa diimpor swasta maupun BUMN.
Amran berdalih, keputusan ini demi kepentingan rakyat.
Padahal baru tahun lalu, Amran memutuskan menutup keran impor jeroan. Waktu itu Amran berpendapat, impor jeroan merendahkan martabat bangsa.
"(Jeroan) Itu makanan anjing-kucing di sana (luar negeri). Langsung saya tutup impornya," kata Amran, Senin (26/1/2015).
"Saya ingin republik dihargai bangsa lain," ucap Amran kala itu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meminta masyarakat untuk tidak menghina keputusan pemerintah mengizinkan adanya impor jeroan sapi.
Menurut Djarot, mengkonsumsi jeroan merupakan bagian dari kultur masyarakat Indonesia.
Djarot bilang, bahkan sejak kecil banyak anak diberi makan jeroan, misalnya hati. Selain itu, jeroan juga banyak digunakan sebagai bahan makanan tradisional.
"Kalau menurut saya, jangan dihina lah bangsa sendiri," komentar Djarot, ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
"Itu masa (dibilang) kayak makanan anjing. Toh saya juga makan itu," katanya lagi.
Lebih jauh dia mengatakan, impor jeroan boleh saja dilakukan. Yang terpenting, pemerintah memastikan jangan sampai jeroan impor merusak kesehatan masyarakat.
"Negaranya dari mana itu kita pilih sekali, karena berkaitan dengan higienitas. Sementara ini hanya Australia," tegas Djarot.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana akan merevisi Permentan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemasukan Karkas Daging dan Olahannya.
Amran menegaskan, regulasi yang direvisi tersebut untuk mengakomodasi jeroan dan daging jenis secondary cut bisa diimpor swasta maupun BUMN.
Amran berdalih, keputusan ini demi kepentingan rakyat.
Padahal baru tahun lalu, Amran memutuskan menutup keran impor jeroan. Waktu itu Amran berpendapat, impor jeroan merendahkan martabat bangsa.
"(Jeroan) Itu makanan anjing-kucing di sana (luar negeri). Langsung saya tutup impornya," kata Amran, Senin (26/1/2015).
"Saya ingin republik dihargai bangsa lain," ucap Amran kala itu.
Selasa, 19 Juli 2016
Kasus Ratusan Ton Beras Bulog Siap Disidangkan
Senin, 18 Juli 2016
JAKARTA (SK) - Kasus penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Panitera Muda Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Heru Sungkowo di Semarang, Sabtu, mengatakan berkas penyidikan perkara tersebut telah dilimpahkan.
Menurut dia, terdapat dua berkas yang dilimpahkan, masing-masing mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
"Sudah dilimpahkan, masih menunggu penunjukan hakim yang akan menyidangkan," katanya seperti dikutip Antara, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
Penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar tersebut terungkap pada 2015.
Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru.
Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.
Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram.
Dengan harga jual beras sebesar Rp8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp7,1 miliar. (nef)
JAKARTA (SK) - Kasus penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Panitera Muda Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Heru Sungkowo di Semarang, Sabtu, mengatakan berkas penyidikan perkara tersebut telah dilimpahkan.
Menurut dia, terdapat dua berkas yang dilimpahkan, masing-masing mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
"Sudah dilimpahkan, masih menunggu penunjukan hakim yang akan menyidangkan," katanya seperti dikutip Antara, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
Penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar tersebut terungkap pada 2015.
Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru.
Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.
Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram.
Dengan harga jual beras sebesar Rp8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp7,1 miliar. (nef)
Senin, 18 Juli 2016
Impor Tak Boleh Sembarangan
Senin, 18 Juli 2016
Pemerintah Harus Menjamin Kualitas Daging yang Beredar di Pasar
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian pada saat membuka keran impor sapi, daging sapi dan kerbau, jeroan, serta secondary cut secara besar-besaran. Swasembada daging tidak boleh dilupakan, demikian juga dengan pendataan kebutuhan harus akurat dan pengawasan yang ketat terhadap peredaran daging.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana kepada Kompas, Minggu (17/7), mengatakan, pemerintah telah menegaskan bahwa pembukaan impor sapi siap potong, daging sapi dan kerbau beku, serta jeroan bersifat sementara. Hal itu harus tertuang dalam regulasi. Jika tidak, impor berpotensi terus dilakukan sehingga swasembada daging terlupakan.
Pendataan kebutuhan konsumsi daging juga harus akurat agar kuota impor tidak berlebihan. Apabila impor berlebihan, peternak akan rugi.
"Pemerintah juga telah menegaskan kalau daging impor hanya akan beredar di Jabodetabek. Pastikan pengawasannya. Jangan sampai beredar di luar daerah itu karena berpotensi mematikan harga sapi dan kerbau peternak lokal," ujarnya.
Stabilisasi harga
Teguh juga meminta pemerintah menjamin kualitas sapi, daging sapi, daging kerbau, dan jeroan yang diimpor. Beberapa tahun lalu, pemerintah pernah membuka impor sapi siap potong. Namun, sapi yang didatangkan bukan sapi siap potong yang berkualitas, melainkan sapi tua.
Impor daging kerbau juga dikhawatirkan menimbulkan persoalan di dalam negeri. Di samping berpotensi merusak harga, daging kerbau itu dikhawatirkan mengandung penyakit mulut dan kuku.
"Impor daging sapi ini bukan sekadar untuk menstabilkan harga. Pemerintah perlu melihat yang lebih penting dari hal itu, yaitu perlunya perlindungan peternak dan konsumen, serta nasib swasembada sapi ke depan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor sapi siap potong, jeroan, daging sapi dan kerbau beku, dan secondary cut. Impor dapat dilakukan siapa saja yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Hal itu bertujuan untuk menstabilkan harga daging sapi dan menciptakan persaingan pasar yang sehat.
Di samping bahan pangan tersebut, pemerintah juga telah membuka impor bahan pangan lain, seperti beras, gula mentah, dan gula kristal putih. Kini, pengimpor gula mentah tidak hanya 11 pabrik gula rafinasi, tetapi juga sejumlah perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Badan Pusat Statistik mencatat, impor barang konsumsi pada semester I-2016 meningkat 13,57 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. (HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160718kompas/#/18/
Pemerintah Harus Menjamin Kualitas Daging yang Beredar di Pasar
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian pada saat membuka keran impor sapi, daging sapi dan kerbau, jeroan, serta secondary cut secara besar-besaran. Swasembada daging tidak boleh dilupakan, demikian juga dengan pendataan kebutuhan harus akurat dan pengawasan yang ketat terhadap peredaran daging.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana kepada Kompas, Minggu (17/7), mengatakan, pemerintah telah menegaskan bahwa pembukaan impor sapi siap potong, daging sapi dan kerbau beku, serta jeroan bersifat sementara. Hal itu harus tertuang dalam regulasi. Jika tidak, impor berpotensi terus dilakukan sehingga swasembada daging terlupakan.
Pendataan kebutuhan konsumsi daging juga harus akurat agar kuota impor tidak berlebihan. Apabila impor berlebihan, peternak akan rugi.
"Pemerintah juga telah menegaskan kalau daging impor hanya akan beredar di Jabodetabek. Pastikan pengawasannya. Jangan sampai beredar di luar daerah itu karena berpotensi mematikan harga sapi dan kerbau peternak lokal," ujarnya.
Stabilisasi harga
Teguh juga meminta pemerintah menjamin kualitas sapi, daging sapi, daging kerbau, dan jeroan yang diimpor. Beberapa tahun lalu, pemerintah pernah membuka impor sapi siap potong. Namun, sapi yang didatangkan bukan sapi siap potong yang berkualitas, melainkan sapi tua.
Impor daging kerbau juga dikhawatirkan menimbulkan persoalan di dalam negeri. Di samping berpotensi merusak harga, daging kerbau itu dikhawatirkan mengandung penyakit mulut dan kuku.
"Impor daging sapi ini bukan sekadar untuk menstabilkan harga. Pemerintah perlu melihat yang lebih penting dari hal itu, yaitu perlunya perlindungan peternak dan konsumen, serta nasib swasembada sapi ke depan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor sapi siap potong, jeroan, daging sapi dan kerbau beku, dan secondary cut. Impor dapat dilakukan siapa saja yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Hal itu bertujuan untuk menstabilkan harga daging sapi dan menciptakan persaingan pasar yang sehat.
Di samping bahan pangan tersebut, pemerintah juga telah membuka impor bahan pangan lain, seperti beras, gula mentah, dan gula kristal putih. Kini, pengimpor gula mentah tidak hanya 11 pabrik gula rafinasi, tetapi juga sejumlah perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Badan Pusat Statistik mencatat, impor barang konsumsi pada semester I-2016 meningkat 13,57 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. (HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160718kompas/#/18/
Bulog Ungkap Alasan Tingginya Harga Daging Sapi
Minggu, 17 Juli 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mendukung revisi UU Nomor 41 Tahun 2014 mengenai impor pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, revisi UU tersebut akan menghapus aturan-aturan yang selama ini dianggap membuat harga daging sapi menjadi mahal.
Persoalan utama mahalnya harga daging sapi di Indonesia, kata dia, salah satunya lantaran UU tersebut yang menyatakan tidak diperbolehkan impor daging secondary cut dan tidak dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Ia menilai, UU Nomor 41 Tahun 2014 justru membuat harga daging sapi bakalan yang sebelumnya diimpor lebih mahal daripada sapi siap potong yang diimpor langsung dari Australia.
"Seharusnya, harga daging sapi akan lebih murah lantaran harus digemukan terlebih dahulu dibandingkan sapi siap potong," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/7).
Djarot menambahkan, apabila daging secondary cut diperbolehkan masuk ke pasar-pasar tradisional akan mampu menekan tingginya harga daging sapi di Indonesia. Ia juga mempertanyakan aturan-aturan yang terkandung pada UU Nomor 41 Tahun 2014, di mana secondary cut hanya diperbolehkan kepada hotel, restoran, dan catering (Horeka).
"Pasar itu konsumen siapa, kan masyarakt kecil, kenapa dibelenggu daging segar mahal, kenapa enggak daging beku yang murah, toh itu sehat dan murah," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/07/17/oag7hj319-bulog-ungkap-alasan-tingginya-harga-daging-sapi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mendukung revisi UU Nomor 41 Tahun 2014 mengenai impor pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, revisi UU tersebut akan menghapus aturan-aturan yang selama ini dianggap membuat harga daging sapi menjadi mahal.
Persoalan utama mahalnya harga daging sapi di Indonesia, kata dia, salah satunya lantaran UU tersebut yang menyatakan tidak diperbolehkan impor daging secondary cut dan tidak dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Ia menilai, UU Nomor 41 Tahun 2014 justru membuat harga daging sapi bakalan yang sebelumnya diimpor lebih mahal daripada sapi siap potong yang diimpor langsung dari Australia.
"Seharusnya, harga daging sapi akan lebih murah lantaran harus digemukan terlebih dahulu dibandingkan sapi siap potong," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/7).
Djarot menambahkan, apabila daging secondary cut diperbolehkan masuk ke pasar-pasar tradisional akan mampu menekan tingginya harga daging sapi di Indonesia. Ia juga mempertanyakan aturan-aturan yang terkandung pada UU Nomor 41 Tahun 2014, di mana secondary cut hanya diperbolehkan kepada hotel, restoran, dan catering (Horeka).
"Pasar itu konsumen siapa, kan masyarakt kecil, kenapa dibelenggu daging segar mahal, kenapa enggak daging beku yang murah, toh itu sehat dan murah," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/07/17/oag7hj319-bulog-ungkap-alasan-tingginya-harga-daging-sapi
Bulog Jawa Tengah Fokus Stabilkan Harga Gula Pasir yang Sudah Tembus Rp 17 Ribu/Kg
Minggu, 17 Juli 2016
jateng.Uri.co.id, SEMARANG –Bulog Jawa Tengah tengah fokus menstabilkan harga gula pasir di pasar yang sudah mencapai harga Rp 16.500 hingga Rp 17 ribu/kg. Terutama di Semarang, harga gula relatif tinggi di sejumlah pasar di Semarang, yakni Pasar Dargo, Gayamsari, Peterongan, Bulu, Sampangan, dan Pasar Karangayu.
“Untuk itu Bulog tengah berupaya melakukan OP dengan menggandeng kios-kios pengecer di sejumlah pasar di Semarang untuk menjual gula dari kami di harga Rp 13 ribu/kg. Sehingga di pasar masih ada gula di haha normal, diharapkan mampu menstabilkan kembali harga gula,” ucap Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, Usep Karyana, Minggu (17/7/2016).
Usep menyebutkan, bahwa OP untuk komoditas gula yang saat ini tengah dilakukan, juga dipantai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jateng.
“Hal itu terkait masuknya data untuk melakukan kontrol inflansi harga yang terjadi saat ini. Sehingga upaya dari Bulog ini mampu benar-benar menstabilkan harga di pasar baik gula dan komoditas lainnya,” pungkasnya.(*) (uri/isyah/vangkia/AI)
https://jateng.uri.co.id/read/6315/2016/07/bulog-jawa-tengah-fokus-stabilkan-harga-gula-pasir-yang-sudah-tembus-rp-17-ribukg
jateng.Uri.co.id, SEMARANG –Bulog Jawa Tengah tengah fokus menstabilkan harga gula pasir di pasar yang sudah mencapai harga Rp 16.500 hingga Rp 17 ribu/kg. Terutama di Semarang, harga gula relatif tinggi di sejumlah pasar di Semarang, yakni Pasar Dargo, Gayamsari, Peterongan, Bulu, Sampangan, dan Pasar Karangayu.
“Untuk itu Bulog tengah berupaya melakukan OP dengan menggandeng kios-kios pengecer di sejumlah pasar di Semarang untuk menjual gula dari kami di harga Rp 13 ribu/kg. Sehingga di pasar masih ada gula di haha normal, diharapkan mampu menstabilkan kembali harga gula,” ucap Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, Usep Karyana, Minggu (17/7/2016).
Usep menyebutkan, bahwa OP untuk komoditas gula yang saat ini tengah dilakukan, juga dipantai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jateng.
“Hal itu terkait masuknya data untuk melakukan kontrol inflansi harga yang terjadi saat ini. Sehingga upaya dari Bulog ini mampu benar-benar menstabilkan harga di pasar baik gula dan komoditas lainnya,” pungkasnya.(*) (uri/isyah/vangkia/AI)
https://jateng.uri.co.id/read/6315/2016/07/bulog-jawa-tengah-fokus-stabilkan-harga-gula-pasir-yang-sudah-tembus-rp-17-ribukg
Langganan:
Postingan (Atom)