KPK: Irman Gusman Titip Harga Penjualan Gula Milik Bulog

Selasa, 08 November 2016


VIVA.co.id "“ Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menerima suap Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Tak cuma didakwa menerima uang suap karena menjual pengaruhnya kepada Direktur Utama Perum Bulog, agar menyalurkan gula impor ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 lelalui CV Semesta Berjaya, Irman juga disebutkan menitip harga Rp300 untuk setiap kilogram gula yang akan dijual Memi dan Sutanto. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin menjelaskan, pada 21 Juli Memi mendatangi Irman di rumahnya Jalan Denpasar C 3 nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Memi menyampaikan sudah mengajukan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumbar 3.

000 ton. Tapi, permohonan itu tidak direspon Bulog. Memi lantas meminta supaya Irman mengupayakan CV SB bisa membeli gula impor dari Bulog untuk didistribusikan ke Sumbar. "Terdakwa bersedia membantu dengan meminta fee Rp300 per kilogram atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi," kata Jaksa Ahmad membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jl. Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2016.

Setelah mendapat kesepakatan, Memi melapor kepada suaminya, Xaveriandy Sutanto. Menindaklanjuti permintaan Memi, terang Jaksa Ahmad, Irman menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00. "Agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Sumatera Barat melalui Divisi Regional Perum Bulog Sumbar karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal," ujarnya. Dalam komunikasinya, Irman juga menyampaikan kepada Djarot, bahwa dia merekomendasikan Memi sebagai pihak yang menyalurkan gula impor itu.

Karena yang meminta adalah Ketua DPD RI, Djarot menyanggupinya. Djarot kemudian meminta nomor ponsel pribadi Memi kepada Irman. Setelah itu Djarot menghubungi Memi dan menyampaikan akan mengalokasikan alokasi gula sesuai permintaan Irman. Jaksa melanjutkan, pada 22 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00, Djarot menghubungi Kepala Perum Bulog Divisi Sumbar Benhur Ngkaimi.

Djarot  menyampaikan ada titipan pesan dari Irman agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor untuk menyalurkan ke Sumbar. Djarot  meminta Benhur menindaklanjuti pesan Irman.   "Dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya," kata Jaksa Ahmad. Pada 23 Juli 2016, Benhur memberitahu Memi bahwa CV SB sudah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog.

Setelah itu Memi menginformasikan kepada Sutanto bahwa Benhur memberitahu CV SB mendapatkan gula impor Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni Rp11.500 sampai dengan Rp11.600 per kilogram. Pada 25 Juli 2016, Djarot kembali menghubungi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi. Memi menjawab sudah mengajukan purchase order gula impor 3.

000 ton ke Perum Bulog Divre Sumbar. Rencananya akan diberikan secara bertahap, yakni 1.000 ton terlebih dahulu. Tak cukup di situ, kata Jaksa Ahmad, Djarot justru kembali menghubungi Benhur menanyakan progres distribusi gula yang diminta terdakwa untuk Memi. "Benhur Ngkaimi menjawab 1.

000 ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta," kata Jaksa Ahmad. Menurut Ahmad, Sumbar akhirnya mendapat distribusi gula impor Perum Bulog. Sejak 12 Agustus 2016 sampai 10 September 2016 CV Semesta Berjaya telah menerima 1.000 ton gula di gudang Perum Bulog di Kepala Gading, Jakarta Utara. "Yang kemudian disalurkan oleh Xaveriandy Sutanto dan Memi di beberapa lokasi," ujarnya.

Sabtu, 17 September sekitar 23.00 WIB, Memi dan Sutanto menemui Irman di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100 juta. "Tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK." (mus) .

http://www.tajuk.id/read/vivanews/845155-kpk-irman-gusman-titip-harga-penjualan-gula-milik-bulog

ACC Desak Penegak Hukum, Usut Beras Raskin Bulog Yang Rusak

Senin, 07 November 2016

MAKASSAR, PedomanMakassar__  Gabungan lembaga anti korupsi mendesak penegak hukum mengusut kasus beras raskin rusak dan hitam yang disalurkan Bulog ke masyarakat Kab. Gowa, Sulsel.

Lembaga aktifis anti korupsi yang mendesak kasus tersebut  salah satunya lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang bernama Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel.

“Pihak Bulog harus mempertanggungjawabkan, kejadian ini mempertegas ada unsur kesengajaan dari bulog, kenapa bisa tak ada pemeriksaan terhadap beras yang akan disalurkan ke masyarakat, “kata Kadir Wokanubun, Wakil Direktur Anti Corruption Committe, Minggu (6/11/16).

Total beras rastra sebelum dikembalikan Pemkab Gowa melalui Bupati Gowa ke Bulog berjumlah 2.650 karung yang terdiri dari Kelurahan Manggalli 288 karung, Desa Julu Pa’mai 450, Desa Panakkukang 746, Desa Bonto Ramba 400 karung, Desa Julukanaya 286 karung dan Desa Julu Bori 450 karung.

Sementara Kadir mengatakan bahwa penyaluran beras raskin rusak kepada masyarakat Kab. Gowa seharusnya segera dilirik penegak hukum karena jelas ada aroma korupsi didalamnya.

‎”Apalagi ini juga meyangkut penggunaan anggaran negara maka sebaiknya aparat penegak hukum perlu dilibatkan untuk pengusutan kasus ini karena ada aroma mafia disini ,”Tegasnya Kadir.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo‎ menolak penyaluran beras raskin oleh Bulog Makassar untuk masyarakatnya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Patallassang.

“Kemarin saya minta turun langsung cek di lapangan. Ada memang beberapa yang kualitasnya buruk dan kita minta untuk diganti,” kata Adnan

Dari data yang ada, beras rastra yang disalurkan Bulog Makassar ke dua Kecamatan ‎di Kabupaten Gowa, Sulsel, diangkut menggunakan 12 unit truk Dyna, Selasa 1 November 2016. Setiap satu unit mobil truk Dyna diketahui memuat delapan ton beras raskin.(Uki | Wan)

http://pedomanmakassar.com/2016/11/07/acc-desak-penegak-hukum-usut-beras-raskin-bulog-yang-rusak/

Bulog Poso kesulitan saingi pedagang beras

Senin, 07 November 2016


PALU. Bulog Poso hingga kini masih sulit bersaing dengan para pedagang dalam pembelian beras petani. Petani lebih suka mencari pedagangan lantaran menawarkan harga lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah.

"Kami sulit bersaing dengan pedagang luar karena mereka membeli beras petani lebih tinggi dari HPP," kata Kepala Sub Divre Bulog Kabupaten Poso Yusri Pakke di Poso, Senin (7/11).

Ia mengatakan pedagang luar dari Manado dan Gorontalo membeli dengan harga Rp 8.000-an per kilogram (kg).

Bulog membeli beras petani terima langsung di gudang sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300 per kg.

Dari segi harga, tentu Bulog sudah kalah bersaing. Petani akan lebih memilih menjual langsung kepada pedagang karena harga cukup tinggi.

Bulog, kata Yursi, tidak mungkin memaksa petani menjual kepada pemerintah, meski sudah ada nota kesepahaman antara Pemkab Poso dengan Bulog untuk menjual 10% dari hasil panen petani.

Namun demikian, Bulog melalui satgas tetap gencar membeli meski realisasi pembelian hanya kecil.

"Tapi tetap ada pengadaan sekalipun jumlahnya sedikit," kata dia.

Bulog menargetkan pengadaan beras di Kabupaten Poso musim panen ini sebanyak 10.000 ton.

Bulog Poso baru berhasil membeli beras petani sejak April sampai akhir Oktober 2016 sekitar 2.800 ton dari target mencapai 10.000 ton.

Menurut dia, tidak mungkin target pengadaan terpenuhi karena tinggal dua bulan lagi Bulog melakukan pembelian.

http://m.kontan.co.id/news/bulog-poso-kesulitan-saingi-pedagang-beras

Bulog Segera Realisasikan 25 Ribu Rumah Pangan

SENIN, 07 NOVEMBER 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur memproyeksikan bakal memiliki 25.000 Rumah Pangan Kita (RPK) sejalan dengan upaya menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Wakil Kepala Bulog Divre Jatim Supriyanto mengatakan hingga saat ini di Jatim sudah merealisasikan sekitar 787 RPK. Baru-baru ini Bulog telah membuka gerai RPK di Blitar Jawa Timur sehingga total RPK di Blitar ada 15 RPK.

“Harapannya 25.000 RPK ini bisa terealisasi sampai akhir tahun ini agar jaringan distribusi pangan ini bisa menyentuh masyarakat secara luas,” katanya, Senin (7 November 2016).

Dia memaparkan program RPK sendiri dibuat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal distribusi pangan. Selain itu, RPK juga diyakini akan mampu menjaga stabilitas harga pangan karena pemilik RPK akan menjual barang komoditas yang harganya sudah ditentukan oleh Bulog.

“Untuk menjadi RPK juga tidak sulit, masyarkat cukup mengajukan kepada Bulog dengan membawa KTP, KK dan surat keterangan dari RW dengan modal awal Rp5 juta. Namun dalam satu RW hanya boleh ada satu RPK untuk menjaga persaingan,” jelasnya.

Dia menambahkan saat ini RPK tersebut hanya menyiapkan empat komoditas pangan yakni beras, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng. Upaya RPK tersebut juga sejalan dengan rencana peningkatan penyerapan gabah kering panen (GKP) milik petani.

Tahun ini pun, Bulog Jatim memproyeksikan bisa menyerap 850.000 ton gabah beras petani. Hingga saat ini penyerapan beras dari petani sudah mencapai sekitar 700.000 an ton, atau rerata telah menyerap sekitar 850 ton GKP pe hari.

“Tahun depan diharapkan bisa menyerap lebih banyak lagi beras petani mencapai 1 juta ton, karena di Jatim ini panennya menyambung terus dimulai dari wilayah barat Madiun, Ponorogo, Bojonegoro terus panen,” imbuhnya.

Supriyanto menambahka Jatim saat ini masih memiliki stok beras hingga mencapai 400.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim dan luar Jatim hingga Juni 2017.
“Sekitar 30% stok beras Bulog ada ada di Jatim,” imbuhnya.

https://m.tempo.co/read/news/2016/11/07/090818478/bulog-segera-realisasikan-25-ribu-rumah-pangan

Bos Bulog paparkan tugas berat wujudkan ketahanan pangan di SMA Blitar

SENIN, 07 NOVEMBER 2016

BLITAR, kabarbisnis.com: Pemerintah telah memberikan tiga tugas utama kepada Perum Bulog, yaitu menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan pokok dalam negeri. Hal ini demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo saat mengajar siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 di SMAN I Talun Blitar dalam program BUMN Mengajar, Sabtu (5/11/2016).

Imam menjelaskan sejauh ini pemerintah sangat konsen dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena pengaruhnya sangat luar biasa. Sedikit saja pangan mengalami gejolak, dampaknya akan sangat berbahaya. Untuk itulah, ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan harus dijaga.

“Menjaga ketersediaan pangan pokok sebagai cadangan pemerintah sudah dilakukan oleh Bulog dengan menyerap produk pertanian dari petani dalam negeri. Untuk keterjangkauan, ada dua faktor, keterjangkauan secara fisik agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah serta keterjangkauan harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pangan pokok,” ujarnya.
Dalam hal ini, Bulog telah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program raskin di seluruh Indonesia. Selain itu, Bulog juga telah menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan melalui pengelolaan CBP.

“Agar lebih dekat dengan masyarakat dan stabilitas pangan pokok bisa lebih dijaga, Bulog telah membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) dengan mengajak masyarakat luas untuk bekerjasama,” kata Imam.

Target Bulog, akan ada 100 ribu RPK yang bisa diakases masyarakat hingga tahun depan. Selain lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, program ini juga untuk mempersiapkan pencabutan raskin yang akan diganti dengan e-voucer, dimana nantinya masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan voucer tersebut bisa menukarkannya di RPK.

Pada kesempatan tersebut, Imam juga memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki mimpi. Bahwa mereka bisa menjadi apapun yang dicita-citakan jika memiliki kemauan kuat.
“Kalau kalian mau menjadi seperti ini, seperti Direksi Perum Bulog, itu sangat bisa asal memiliki kemauan. Dan jika ingin menjadi yang terbaik, ada jalan yang harus dilewati. Akik menjadi bagus melalui proses dan itu membutuhkan waktu yang lama,” pungkas Imam yang juga pernah mengenyam pendidikan di SMAN I Talun Blitar yang dulunya masih bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) tersebut.

Walik Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Hari Sukoratna mengatakan sangat bertimakasih dan menyambut gembira dengan pelaksanaan program BUMN Mengajar di sekolahannya. Karena langkah ini akan mampu memberikan motivasi kepada siswa dan siswi untuk menggapai cita-citanya. "Apalagi pak Imam,  Direktur Bulog tersebut adalah salah satu siswa yang dulu pernah belajar disini juga," katanya mengakhiri. kbc6

http://www.kabarbisnis.com/read/2871419/bos-bulog-paparkan-tugas-berat-wujudkan-ketahanan-pangan-di-sma-blitar

Raskin dan Kebijakan Perberasan

Minggu, 6 November 2016

Artikel, TabloidPendidikan.Com – Mencermati tulisan Denni P Purbasari (Kompas, 11/10), tampaknya ia berangkat dari pandangan bahwa beras untuk rakyat miskin alias raskin merupakan program yang berdiri sendiri. Dalam tulisan ini dicoba untuk dilihat dari sudut pandang kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.

Tulisan Denni tersebut sebenarnya untuk merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program raskin tidak efektif karena tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas dan administrasi. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar program raskin didesain ulang. Namun, oleh Denni, desain program raskin diubah sehingga menyebutnya sebagai reformasi (mengubah bentuk). Apabila desain program raskin diubah, hal itu dapat berimplikasi perubahan kebijakan perberasan yang fondasinya dibuat oleh Presiden Megawati pada tahun 2001.

Presiden Megawati menetapkan raskin (pada waktu itu namanya operasi pasar khusus atau OPK) sebagai bagian dari kebijakan penyaluran stok beras nasional seperti tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perberasan. Inpres inilah yang menjadi dasar kebijakan perberasan sampai saat ini. Melalui inpres tersebut, ditetapkan kebijakan perberasan yang terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.

Di hulunya, inpres itu melindungi petani dari gempuran kebijakan impor beras bebas dengan cara membeli gabah dan beras pada harga pembelian pemerintah. Kemudian, di tengahnya, hasil pembelian beras untuk memperkuat stok nasional. Selanjutnya, di hilir, penyaluran beras OPK. Inpres tersebut memberikan jaminan persediaan dan penyaluran beras kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan atau kelompok yang dilayani program OPK/raskin.

Perlu ditambahkan bahwa semula program OPK dipakai sebagai instrumen untuk mengatasi kelompok rawan pangan akibat adanya krisis yang terjadi tahun 1997/1998. Program OPK dibuat oleh kita sendiri tanpa bantuan ahli asing dengan pembiayaan dari kita sendiri, bahkan dengan dibiayai Bulog terlebih dahulu. Program dibuat atas usul Menteri Pangan sebelum Bank Dunia/IMF meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial. Program dimulai bulan Juli 1998 di DKI Jakarta dan Banten, kemudian bulan September berlaku di seluruh Indonesia.

Sasaran program OPK menggunakan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk keluarga pra-sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS I) mengingat pada waktu itu hanya BKKBN yang memiliki data sampai tingkat keluarga. Setiap keluarga menerima 10 kilogram dengan harga separuh dari harga pasar (Rp 1.000/kg), selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Dari Juli 1998 sampai Maret 1999, Bulog menyalurkan OPK 1 juta ton yang menjangkau 10 juta keluarga di 27 provinsi, 400 kabupaten, dan 40.000 titik distribusi. Program ini diperpanjang lagi sampai Maret 2000, yang akhirnya Presiden Megawati menetapkan program raskin sebagai bagian dari penyaluran stok nasional pada 2001 melalui Inpres No 9/2001.

Harus terintegrasi

Sukses program swasembada beras tahun 1980-an, antara lain, karena didukung oleh kebijakan perberasan yang terintegrasi. Petani didorong untuk meningkatkan produksi padi dan hasilnya dijamin oleh Bulog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pembelian dipakai untuk memperkuat stok beras nasional dan penyalurannya dijamin melalui distribusi beras untuk PNS/TNI/Polri.

Untuk pembelian beras, Bulog menggunakan kredit bank (KLBI) yang dijamin oleh Menteri Keuangan. Menkeu bersedia menjamin kredit Bulog karena ada jaminan APBN untuk ransum beras PNS/TNI/Polri. Dengan demikian, antarprogram dan pendanaan terkait dalam satu sistem yang solid dan terintegrasi.

Apabila cara pandang hulu-tengah-hilir digunakan, tidak mungkin hanya diubah di tingkat hilir. Reformasi program raskin, sebagaimana dimaksud Denni, dapat dilakukan apabila kebijakan di tingkat hulu (perlindungan kepada petani) sudah tidak diperlukan lagi dan atau juga tidak perlu pengamanan stok nasional. Denni mengatakan, fungsi Bulog tidak hilang karena Bulog tetap hadir sebagai pengelola buffer stock dan stabilisator harga. Namun, pengalaman empiris tidak semudah itu. Pengalaman berswasembada beras 1984- 1993 dan pengalaman pada rezim impor beras bebas 2000-2004 dapat menjadi pelajaran berharga.

Walaupun pada era swasembada beras tahun 1984-1993 masih ada penyaluran tetap untuk ransum beras PNS/TNI/Polri, untuk operasi pasar nyaris tidak ada sehingga memerlukan upaya ekspor beras untuk menjaga beras agar tidak rusak. Namun, ekspor beras tersebut mengalami kerugian yang besar sekali. Kerugian pertama karena harga beras kita sekitar 40 persen di atas harga beras dunia. Kerugian kedua sewaktu kita ekspor harga beras dunia turun hampir 30 persen.

Kemudian, pengalaman lain pada tahun 2000-2004 ketika impor beras diperlakukan secara bebas. Harga beras saat itu dapat stabil sepanjang tahun selama 4-5 tahun. Harga beras medium saat itu sekitar Rp 2.500/kg (IR III di Pasar Induk Cipinang). Operasi Pasar Bulog sama sekali tidak ada. Hasil pembelian Bulog dalam rangka menjaga harga di tingkat petani dengan jumlah sekitar 2 juta ton dipakai untuk penyaluran raskin. Dapat kita bayangkan apabila Presiden Megawati pada saat itu tidak menetapkan kebijakan raskin sebagai penyaluran stok nasional, maka stok beras Bulog akan menumpuk, selanjutnya Bulog akan mengalami kebangkrutan, termasuk bank yang mendanainya.

Penutup

Potongan orasi profesi mantan Kepala Bulog Jusuf Kalla dalam rangka HUT Ke-40 Bulog, Kamis, 10 Mei 2007, patut kita renungkan: ”Zaman dulu, setiap akhir bulan ada karung beras di motor atau di mobil PNS, termasuk Kabulog. Tiap bulan saya dikirimi. Yang sekarang didistribusikan adalah raskin. Raskin ini jumlahnya besar, tetapi jika nanti dihilangkan pada saatnya kalau kita sudah lebih sejahtera, tentu Bulog harus mencari ke mana menjualnya, berarti ke pasar. Karena, kalau tidak, penyimpanan kita kan tidak sebaik silo-silo di Amerika atau di mana pun sampai sekian tahun. Kita hanya di gudang-gudang yang kadang lembab, maka dalam 1-2 tahun beras bisa kuning. Karena itu, sebagai Perum, kita harus siap-siap menjalankan fungsi itu.”

Apakah kita sekarang sudah lebih sejahtera sebagaimana dipersyaratkan untuk menghapus raskin, seperti kata mantan Kabulog Jusuf Kalla? Data hasil Seminar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), 13 Agustus 2016, di Yogyakarta, dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan. Kesimpulannya, 50 persen rumah tangga di Indonesia pendapatannya sudah mandiri, artinya dapat menerima gejolak pasar beras, sedangkan 40 persen memerlukan stabilisasi, dan sisanya (10 persen) perlu dibantu.

Sependapat dengan tulisan Toto Subandriyo (Kompas, 8 September 2016) bahwa program Kupon Pangan (Reformasi Raskin) agar nantinya tidak banyak mengalami permasalahan, maka harus dapat diatasi titik kritis perencanaan program, seperti penentuan penerima manfaat atau RTS, mekanisme dan pola distribusi di tingkat desa, penentuan kualitas pangan, harga dan titik bagi.

Akhirnya, semua bergantung pada keputusan pemerintah. Hanya saja, perubahan sistem baru jangan menimbulkan masalah baru lagi. Juga perlu diperhatikan bahwa pasar beras itu mudah bergejolak. Pernyataan dan tulisan oleh pejabat di negeri ini—yang dapat mengganggu stabilitas pasar beras—perlu kehati-hatian. [Kompas]

Oleh : Sapuan Gafar, Mantan Sekretaris Menteri Pangan dan Wakil Kepala Bulog

http://www.tabloidpendidikan.com/ekonomi-dan-bisnis/raskin-dan-kebijakan-perberasan

Bulog Harus bertanggungjawab pembagian raskin berkutu

Minggu, 6 November 2016

 "Bulog harus bertanggungjawab. Itu (Beras) harus diganti. Kalau tidak diganti, ganti kepala Bulog..."

Polewali Mandar, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Anggota DPD/MPR RI asal Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas meminta agar Perum Bulog bertanggungjawab penuh atas pembagian beras miskin atau Raskin berkutu di Kelurahan Lantora, Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar.

"Bulog harus bertanggungjawab. Itu (Beras) harus diganti. Kalau tidak diganti, ganti kepala Bulog. Ini pekerjaan yang tidak beres. Saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala Bulog pusat," kata Muhammad Asri Anas saat melaksanakan masa reses di Sulbar, Mamuju, Sabtu.

Senator muda dua periode itu geram mendengarkan informasi pembagian raskin berkutu yang diterima warga Polewali Mandar.

Karena itu kata dia, jajaran Bulog harus mempertanggungjawabkan atas adanya pembagian raskin yang tak berkualitas itu.

Sebelumnya, Warga Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), mengaku resah dengan pembagian beras miskin (Raskin) dari pemerintah yang berbau tak sedap dan berkutu.

Salah satu keluhan disampaikan oleh seorang Ibu rumah tangga penerima Raskin, Darmawati. Dirinya mengaku, beras pembagian yang diterimanya berbau dan berkutu. Bahkan, kondisi ini telah berlangsung cukup lama.

"Kami pasrah saja menerimanya untuk meringankan beban ekonomi kami. Beras berkutu dan berbau ini terpaksa kami campur beras baru," kata Darmawati.

Darmawati juga mengaku, meskipun sudah berlangsung cukup lama dengan kondisi raskin yang berbau dan berkutu, namun dirinya tak berani melaporkan hal itu kepada penegak hukum.

"Ini sudah lama, pak. Kami tidak mau menyampaikan laporan ini, karena kami takut. Kita hanya menerima apa yang sudah diberikan," ucapnya.

Beberapa warga di desa itu juga mengaku menerima Raskin yang sama, berbau dan berkutu. Mereka berharap, agar hal ini diketahui pemerintah kabupaten dan pihak Bulog.

"Itu benar pak, kami sudah lama menerima beras miskin seperti itu. Kita berharap agar ini diperhatikan oleh pemerintah dan Bulog," ujar Ridwan, warga setempat.

http://makassar.antaranews.com/berita/78508/bulog-harus-bertanggungjawab-pembagian-raskin-berkutu