Kwalitas Raskin Buruk, Ibu-ibu di Pabuaran Sambang Kantor Desa

Kamis, 2 Juni 2016

TINJAU PABUARAN- Puluhan ibu-ibu menggelar aksi protes ke Kantor Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Subang, Kamis (2/6/2016).

Kaum ibu-ibu ini memprotes kwalitas beras untuk warga miskin (Raskin). Menurut mereka, raskin yang diterima warga tidak layak dikonsumi manusia, karena berwarna kuning, bau dan bercampur pasir serta kutu.

Sebagai bentuk protes, dengan membawa alat dapur, warga membersihkan raskin yang mereka terima di Kantor Desa. Ia berharap, pemerintah atau dolog segera mengganti dengan kwalitas bagus.

"Beras yang datang bulan ini, kwalitasnya tak layak dimakan. Berasnya bau, warna kuning, dan campur batu dan kutu. Beras kaya gini harusnya buat makan hewan bukan manusia," kata Nengsih.  

Menanggapi protes ibu-ibu ini, seorang pengurus Raskin Desa Pringkasap, Ajo mengatakan, beras raskin yang jelek, bisa diganti dengan kwalitas bagus. "Tapi warga keburu kesal. Mungkin karena harus menunggu lama kalau harus dikembalikan atau diganti," kata Ajo.

http://www.tintahijau.com/ragam/34-ragam/9534-kwalitas-raskin-buruk-ibu-ibu-di-pabuaran-sambang-kantor-desa

Kualitas Raskin jelek, Ahok minta subsidi dalam bentuk uang

Kamis, 2 Juni 2016

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi beras sejahtera (rastra) dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras berkualitas rendah.

Ahok mengatakan, dana subsidi beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jakarta lebih baik masuk ke Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami ingin sekali seperti beras raskin itu untuk keluarga sejahtera, selama ini subsidi pemerintah pusat Rp 7.625 per liter atau Rp 300 miliar dimasukkan ke keluarga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)," kata Ahok di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (2/6).

Menurut Ahok, dengan pemberian subsidi beras dalam bentuk tunai, masyarakat MBR bisa mendapatkan beras berkualitas. Saran ini, lanjut Ahok, telah disampaikan kepada Menteri Bappenas Sofyan Djalil.

"Enggak perlu lagi masyarakat beli beras yang jelek Rp 1.600 padahal pemerintah subsidi Rp 7.000-an, bagi yang mau merasakan rojo lele mereka punya uang Rp 1,3 juta tiap bulan mau beli sekilo, dua kilo bisa, kenapa kita harus paksa beli beras jelek? Hal ini yang mau kita lakukan dengan kartu Jakarta One," tutur Ahok.

Nantinya, kata Ahok, kartu Jakarta One akan dipegang oleh Ibu Rumah Tangga (IRT). Skema tersebut diakui Ahok menyontek kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Makassar.

"Kita sudah bilang sama menteri Bapenas bagaimana uangnya dimasukkan ke keluarga pemegang KJP atau kartu Jakarta One kita contek seperti yang dilakukan walikota (Makassar), Ibu Rumah Tangga yang pegang rekening bank untuk belanja," tutupnya.

http://www.merdeka.com/uang/kualitas-raskin-jelek-ahok-minta-subsidi-dalam-bentuk-uang.html

Kasus Raskin di Surabaya, Dewan Akan Panggil Bulog

Kamis, 02 Juni 2016

SURABAYA (BM) –  Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Anugrah Ariyadi menyoroti kasus bantuan beras warga miskin (raskin) yang dikeluhkan sejumlah warga kota Surabaya. Anugrah mengaku telah menerima keluhan warga sebagaimana dilaporkan paguyuban warga Guna Jaya, bahwa beras yang diterima warga RW 2, Gubeng Jaya, Kecamantan Gubeng kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi.

Untuk itu, Anugrah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Berdasarkan tinjauan langsung di lapangan, ternyata beras untuk program rumah tangga miskin itu dinilai memang tidak layak konsumsi.

“Ini buktinya saya ngecek dan membongkar beras yang telah diterima warga. Kondisinya sangat parah dan beras dalam kondisi rusak dan berbau. Padahal Pemkot Surabaya telah kami anggarkan untuk keperluan pembelian raskin itu dengan dana sangat besar. Nilainya Rp 19 miliar lebih, ini yang patut kami mintai keterangan dari mereka. Baik Bulog maupun dari pihak Pemkot,” papar Anugrah.

Iapun mempertanyakan, mengapa dengan jumlah anggaran sebesar  itu, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) mendapatkan beras yang tidak layak untuk dikonsumsi? Menurutnya, ini aneh, pasti ada yang tidak beres dengan pengadaan beras itu.  “Makanya kami di Komisi D akan memanggil mereka, terkait dengan pengadaan raskin tersebut,” ujarnya.

Anugrah menjelaskan, anggaran Rp 19 miliar lebih itu diambilkan dari APBD kota Surabaya, dan ada subsidi dari pemerintah pusat. Bantuan itu diprogramkan melalui Kemenko Kesra RI. Awalnya RTS-PM itu melakukan penebusan harga raskin sebesar Rp 1.600 per kg. Sedangkan jatah yang diterima pihak RTS-PM adalah 15 kg. Jadi RTS-PM membayar sekitar Rp 24.000.

“Lalu kenapa beras yang didroping itu menjadi kualitas yang tidak layak dikonsumsi. Kasihan mereka RTS-PM, masak disuruh masak beras yang tidak bisa dimakan. Lalu kemana aliran dana sebesar itu dialokasikan?” tanya Anugrah.

Menurutnya ini adalah bentuk penyimpangan, karena dalam MoU yang disepakati antara Bappemas dengan Bulog itu menggunakan standar beras kualitas medium. Bukan beras yang tidak layak konsumsi. Berarti ada penyimpangan dari MoU tersebut.

“Ini perlu kami lacak penyimpangannya. Kenapa beras yang diterima warga RTS-PM gak layak dikonsumsi. Hal yang aneh, anggaran sebesar itu cukup untuk membeli beras dengan kualitas medium. Berapa banyak yang telah diselewengkan,” ungkap Anugrah.

Politisi PDIP ini menambahkan, Komisi D akan segera melakukan pemanggilan terhadap dua instansi terkait. Terutama Bappemas dan Bulog untuk dimintai keterangan dengan droping beras yang mutunya sudah rusak dan tidak layak itu.

“Kalau memang nantinya ditemukan unsur kesengajaan, kami segera akan melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib. Karena perbuatan ini telah mencederai janji kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang dirugikan jelas pihak penerima manfaat dari program raskin untuk RTS-PM,” ujarnya. (has/tit)

http://www.beritametro.co.id/surabaya/kasus-raskin-di-surabaya-dewan-akan-panggil-bulog

Banyak Pedagang nakal, Bulog Hentikan Beli Bawang Petani

Rabu, 1 Juni 2016


JAKARTA - Sekretaris Perusahaan Bulog Djoni Nur Ashari mengungkapkan, perusahaannya terpaksa menyetop pembelian bawang merah, karena ada pedagang-pedagang nakal yang bermain dalam pengadaan bawang merah. Praktik nakal para pedagang sampai petani, dinilai Djoni, bervariasi.

Salah satunya mengoplos bawang basah dengan bawang yang sudah kering. Ini membuat berat dan kualitas barang yang dibeli Bulog tak sesuai harapan.

“Kita hentikan dulu pembelian bawang dari petani karena ternyata ada yang nakal. Kita tak mau rugi dalam penugasan ini. Contohnya ada yang memasukkan bawang basah, di luar bawangnya kering. Barangnya juga rusak. Begitu kita angkut bawa ke Jakarta, ternyata baru 2 hari sudah rusak. Banyak yang nakal," ujar Djoni, kemarin.

Menyoal banyaknya aksi spekulan dengan menumpuk bawang agar dibeli Bulog, Djoni enggan berkomentar. “Kita nggak mau tahu soal itu. Kita hanya ditugaskan pemerintah, tujuan kita juga hanya mau bantu petani,” tepisnya.

Seperti diketahui, banyak petani menolak menjual bawangnya, karena Bulog menawar dengan harga terlalu murah, seperti yang terjadi di Brebes dan Nganjuk. Namun, Djoni membantah, tak benar jika Bulog menawar harga terlalu rendah pada petani atau pedagang perantara.

Menurutnya, perusahaan telah memiliki standar harga yang menguntungkan Bulog sendiri dan juga petani. “Yang jelas tugas kita stabilkan harga bawang merah. Macam-macam penentuannya, mulai dari tingkat kekeringan, sudah protolan (tanpa daun), dan lainnya. Masing-masing tak bisa pukul rata. Contohnya, untuk bawang kualitas super, Bulog mematok harga sebesar Rp20 ribu per kg. Bawang tersebut kemudian dijual lagi dengan harga Rp25 ribu per kg. Dengan standar harga tersebut, kami telah melakukan pengadaan sebanyak 1.200 ton. Dari awal penugasan sampai sekarang kita sudah beli 1.200 ton. Yang sudah kita pasarkan totalnya ada 500 ton. Harga jual kita Rp25 ribu per kg,” pungkasnya. (ers/zul/jpg)

http://radartegal.com/news/6125-banyak-pedagang-nakal-bulog-hentikan-beli-bawang-petani

Ini Saran Dewan Bawang Supaya Bulog Tak Tertipu Pedagang Nakal

Rabu, 1 Juni 2016


Jakarta -Beberapa waktu lalu, Perum Bulog menolak membeli bawang merah di sejumlah sentra produksi. Alasannya, banyak pedagang nakal yang mengoplos bawang merah saat proses pengadaan oleh Bulog.

Sekretaris Jenderal Dewan Bawang Nasional, Amin Kartiawan Danova, mengungkapkan lebih baik Bulog membeli dari pedagang perantara yang lebih tahu seluk bawang merah, ketimbang membeli langsung dari pedagang atau petani.

Apalagi saat ini, BUMN logistik pangan tersebut mendapat penugasan pemerintah untuk membeli bawang merah petani di harga minimum Rp 15.000/kg.

"Lebih baik pakai middle man (pedagang) yang memang qualified. Mereka lebih tahu bawang mana yang bagus juga permainan pedagang. Sementara Bulog kan belum pengalaman, itu butuh waktu lama, kalau tidak mau lagi ada pedagang nakal," ujarnya kepada detikFinance, Rabu (1/6/2016).

Amin menuturkan, kalau pun tidak menggunakan jasa middle man, Bulog bisa membeli langsung dari asosiasi maupun kelompok petani yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat.

"Kalau tak mau dengan middle man carilah bawang dari asosiasi, atau kelompok tani dari dinas. Orang dinas kan sering berinteraksi dengan kelompok petani, jadi kecil kalau mau bermain nakal," jelasnya.

Dia mengungkapkan, bawang merupakan komoditas yang rawan dipermainkan. Jika tak berpengalaman, proses pengadaan bawang di lapangan bisa tak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

"Namanya pedagang pasti ada yang mau ambil untung banyak, sementara Bulog juga belum pengalaman. Contoh saja yang bawang yang rusak setelah sampai di gudang Bulog," tutup Amin.
(ang/ang)

http://finance.detik.com/read/2016/06/01/105853/3222582/4/ini-saran-dewan-bawang-supaya-bulog-tak-tertipu-pedagang-nakal

Susut Hingga 5 Kilo, Raskin Bulog Ditolak Warga Jaya Sakti Anak Tuha Lampung Tengah

Rabu, 1 Juni 2016


Jejamo.com, Lampung Tengah – Warga Kampung Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, menemukan bahwa isi raskin dari bulog yang seharusnya 15 kilogram tidak sesuai dengan kenyataanya.

Dimiyati, Pamong Kampung Jaya Sakti, mengatakan bahwa, penimbangan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pamong merupakan pembuktian bahwa beras yang diterima selama ini tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

“Awalnya begitu pintu bak mobil belakang dibuka, kami mengambil sampel sekitar 15 karung untuk ditimbang, dan timbangannya sesuai. Setelah itu kami menurunkan lagi 100 karung, lalu kami mengambil sampel karung beras yang tumpukanya berada di tengah, akhirnya kami menemukan karung beras yang beratnya hanya 10 kilo pada saat ditimbang, ada juga karung beras yang berbobot 11 dan 12 kilogram,” jelasnya kepada jejamo.com, Rabu, 1/6/2016.

Melihat hal tersebut, masyarakat sontak tidak terima dengan adanya kiriman beras yang beratnya berbeda-beda beratnya tersebut dan masyarakat bersama Pamong meminta sopir yang mengangkut beras Bulog untuk mengembalikan ke gudang yang berada di Kota Metro.

“Kami tidak mau menerima dan meminta beras itu dimuat lagi untuk dikembalikan. Ini tidak bisa diterima, kampung kami memperoleh sekitar 600 kilo beras bulog. Kalau setiap karungya dikurangi 3 kilo saja, sudah berapa hak warga yang hilang,” imbuhnya.

Dimiyati menambahkan, selama ini warga kampung setempat tidak semuanya menerima beras bulog yang volumenya sebanyak 15 kilo, karena rata-rata warga hanya menerima 10 sampai 13 setengah kilo.

“Kami meminta agar beras yang kami terima sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh, karena angkanya sudah jelas 15 kilo di karungnya,” tandasnya.(*)

Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com

http://www.jejamo.com/susut-hingga-5-kilo-raskin-bulog-ditolak-warga-jaya-sakti-anak-tuha-lampung-tengah.html

Kecewa Kualitas Raskin, Warga Taluak Segel Kantor Walinagari

Rabu, 1 Juni 2016

BATUSANGKAR – Curiga adanya upaya ‘mempermainkan’ beras bantuan untuk keluarga miskin (raskin), masyarakat Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo menyegel kantor walinagari. Sempat terjadi adu mulut dan aksi bakar-bakar ban bekas.
Informasi yang dihimpun Singgalang di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu (1/6), aksi penyegelan terhadap kantor walinagari itu berlangsung sejak Selasa (31/5) hingga kemarin siang.
“Kami kecewa. Kualitas beras raskin amat jelek. Selain itu, ada dugaan, orang-orang yang tak berhak juga kebagian jatah, sementara ada warga yang benar-benar miskin tidak dapat. Walinagari juga diduga ikut dapat jatah raskin,” sebut Men (45), seorang warga.
Akibat aksi seratusan massa itu, sejumlah kaca jendela kantor walinagari itu mengalami kerusakan. Namun, berkat kesigapan aparat kepolisian menenangkan massa, warga yang emosi lantaran kecewa itupun berhasil ditenangkan.
Masyarakat menuntut agar penjabat walinagari Idrus dicabut dari jabatannya, karena tidak mampu mengakomodir keinginan warga serta patut diduga terlibat dalam ‘permainan’ raskin itu.
Kapolres Tanah Datar melalui Kapolsek Lintau Buo Iptu Jonheriswan Bot mengakui, adanya aksi unjuk rasa warga Nagari Taluak, termasuk penyegelan kantor walinagari.
“Masalahnya sudah bisa diselesaikan. Pihak-pihak terkait sudah berembuk dan bermusyawarah. Segel yang dipasang warga itupun sudah kembali dibuka,” jelasnya. (musriadi)

http://hariansinggalang.co.id/kecewa-kualitas-raskin-warga-taluak-segel-kantor-walinagari/