Cegah Gejolak Harga, Bulog Buka Outlet ‘Rumah Pangan Kita’

Senin, 9 Mei 2016
 

JAKARTA (Pos Kota) – Ikut mengendalikan harga bahan pangan agar senantiasa stabil, Perum Bulog  mendirikan sejumlah outlet yang diberi nama Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan kata lain, RPK ini juga untuk mencegah gejolak harga.

Pendirian RPK ini dimaksudkan untuk  mempersingkat mata rantai distribusi pangan dari petani ke konsumen sehingga harganya  bisa ditekan.

“Rumah Pangan Kita (RPK) adalah outlet pemasaran bahan pangan dan produk industri pangan strategis yang dibentuk untuk memotong mata rantai  distribusi sehingg semakin mendekatka produsen dan konsumen,” kata  Dirut Perum  Perum Bulousai launching Rumah Pangan Kita (RPK)   Djaror Kusumayakti , Senin (9/5).

Menurut Djarot,  saat ini outlet Bulog yang sudah beroperasi sekitar 300 unit. Diharapkan pada akhir tahun 2016 jumlahnya sudah mencapai 1000 outlet. Bahkan, kalau memungkinkan jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga 3000 hingga 4000 outlet.

“Ini merupakan prospek bagi masyarakat yang ingin  menjadikannya sebagai  salah satu peluang bisnis. Keuntungannya sendiri bukan hanya  bagi pemilik RPK, tetapi juga bagi masyarakat karena bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” tambah Djarot.

Tidak Ada Peryaratan Khusus

Menurut Djarot,  tidak ada persyaratan khusus bagi yang ingin kerjasama membuka outlet  RPK. Mereka cukup memiliki ruang penyimpanan dan menebus barang senilai Rp 5 juta atau kelipatannya. Selain beras, pasokan ke RPK juga termasuk komoditas lain seperti tepung terigu, gula pasir,  minyak goreng, dam daging.

Masyarakat yang bekerjasama membangun RPK dikenal dengan istilah Sahabat RPK. Dalam rangka memperluas jaringan RPK di masyarakat ini Perum Bulog membuka kesempatan kepada masyarakt luas untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bergabung menjadi Sahabat RPK.

Beberapa keuntungan menjadi Sahabat RPK diantaranya penghasilan tambahan, modal awal relatif kecil, jaminan harga yang lebih murah dari harga pasar, jaminan kualitas produk, serta barang diantar langsung ke lokasi. (faisal/win)

http://poskotanews.com/2016/05/09/cegah-gejolak-harga-bulog-buka-outlet-rumah-pangan-kita/

Oknum Pimpinan Bulog Diduga Gelapkan Beras Senilai Rp 7,1 Miliar

Senin, 9 Mei 2016

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tersangka penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp 7,1 miliar, Sudarmono, mengungkapkan adanya pimpinan di tingkat Kota Semarang pada badan usaha milik negara tersebut yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.

Hal tersebut diungkapkan penasihat hukum Sudarmono, Ahmad Hadi Prayitno, di Semarang, Ahad (8/5). "Sudarmono sudah menyampaikan kepada BPKP perwakilan Jawa Tengah tentang siapa saja yang menerima uang dan yang memerintahkan melakukan pemotongan volume beras," katanya.

Selain pimpinan Bulog, kata dia, terdapat juga pihak swasta yang diduga sebagai pembeli beras hasil penggelapan tersebut. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat tersebut diusut tuntas.

Mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, tersebut saat ini masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang. Penyidikan yang belum selesaii mengakibatkan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memperpanjang masa penahannanya hingga 40 hari ke depan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng Riyadi membenarkan penambahan masa penahanan tersebut. Menurut dia, penyidikan kasus tersebut masih dalam proses pemberkasan.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Semarang, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto. Penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp 7,1 miliar tersebut terungkap pada 2015.

Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru. Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.

Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram. Dengan harga jual beras sebesar Rp 8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp 7,1 miliar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/09/o6vt8x383-oknum-pimpinan-bulog-diduga-gelapkan-beras-senilai-rp-71-miliar

Bulog Dinilai Belum Dapat Wujudkan Mimpi Jokowi

Minggu, 8 Mei 2016


Rimanews - Kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dipertanyakan. Sejauh ini Bulog dinilai belum mampu mewujudkan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Reinhard Parapat menyebutkan, sudah seharusnya Bulog sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat mengurangi kemiskinan dengan membangun industri pertanian rakyat.

Sejauh ini, kata dia, dinamika sejatinya sudah terjadi. Seperti contoh di Kabupaten Marauke, Propinsi Papua, perusahaan swasta, Medco sebut saja sudah melakukan terobosan dengan membangun 341 HA tanaman Padi dengan produksi perdana sebanyak 1,5 ton/HA tahun 2014, dengan melibatkan warga lokal.

Swasta tersebut pun sudah melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang pertanian dengan kepemilikan lahan tanah tetap dimiliki oleh warga lokal, sehingga banyak hal yang diuntungkan seperti warga lokal mendapatkan hak atas sewa tanah, bagi untung hasil produksi pertanian, dan negara sudah mendapatkan Beras sebagai bahan pokok produksi nasional tanpa harus impor dari negara tetangga.

Tentu warga pada nyatanya telah hidup lebih sejahtera yang tentunya akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi di Kabupaten Marauke, Provinsi Papua tersebut.

"Dengan belajar dari Perusahaan swasta nasional tersebut Bulog harus merubah cara berpikir tidak lagi sebagai tempat Pengumpul Barang untuk memenuhi batas target Nasional ketersediaan bahan pokok dimasyarakat saja. Tapi lebih dari itu sudah harus berinovasi melakukan Hilirisasi Industri Pangan yang melibatkan petani dan warga lokal didaerah," ujarnya dalam pesan elektronik, Minggu (8/5/2016).

Padahal, sambung Taki sapaan karibnya, sektor Infrastukur baik jalan, Irigasi, Wadug, Dermaga, Tol Laut, Bandara, Pembangkit Listrik yang sedang dibangun besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu pun di selaraskan dengan respon cepat Kementerian terkait dan badan di sektor perkebunan, pertanian, serta pemupukan.

"Sangat disayangkan, apabila infrastuktur sudah dibangun secara masif di daerah-daerah oleh Presiden Joko Widodo, tidak diikuti dengan program peningkatan produktivitas rakyat dalam membangun, memperkuat dan menggali potensi wilayah." Tutur dia.

"Sebagaimana amat dan cita-cita sembilan program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, dalam butir ke 6 disebutkan, meningkatkan produktifiatas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya," tambahnya.

http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/read/20160508/278926/Bulog-Dinilai-Belum-Dapat-Wujudkan-Mimpi-Jokowi

Amankan Harga, Bulog Akan Borong 23 Ribu Ton Bawang Merah

Kamis, 5 Mei 2016

Bulog telah mendata sejumlah sentra utama produsen bawang merah. Menjaga harga dari permainan pedagang nakal.


Pemerintah sedang menyiapkan Perum Bulog untuk memborong bawang merah hasil panen petani. Targetnya, 23 ribu ton bawang merah, yang kerap berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, dapat terserap. Langkah ini diharapkan dapat menekan permainan harga yang kerap terjadi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Garjita Budi mengatakan kebutuhan bawang merah mencapai 100 ribu ton per bulan. Apabila Bulog memiliki seperlimanya, sudah cukup untuk menjaga kestabilan harga komoditas ini. “Di pemerintah 23 ribu ton itu sudah bagus,” kata Garjita di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016. (Baca: Ada Permainan Harga, Bulog Akan Intervensi Tata Niaga Bawang).

Meskipun demikian, rencana ini masih terus dimatangkan. Masa panen bawang merah juga belum dimulai. Menurut Garjita, Bulog telah mendata sejumlah sentra utama produsen bawang merah. Dari pendatan itu, 13 titik menjadi target penyerapan hasil panen. Hanya, dia tidak menjelaskan secara rinci berapa ton yang akan dibeli Bulog dari tiap-tiap daerah tersebut.

Terkait dengan harga, bawang merah kemungkinan dipatok sekitar Rp 25 ribu per kilogram. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini belum menentukan harga dari petani. Menko Perekonomian Darmin Nasution hanya meminta agar terjadi harga yang sesuai antara petani dengan konsumen. “Kalau harga melejit, rakyat teriak. Kalau harga turun, petani yang teriak,” ujarnya.

Lonjakan harga komoditas ini sempat menjadi perhatian utama pemerintah. Sebab, kenaikan harga bawang merah terjadi di tengah melimpahnya pasokan komoditas tersebut di pasar. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah menyiapkan Perum Bulog untuk melakukan intervensi tata niaga distribusi bawang merah di dalam negeri. (Lihat pula: Harga Pangan Terkendali, April Cetak Deflasi Terbesar Sejak 1999).

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya dan data tim independen Kementerian Koordinator Perekonomian, produksi bawang merah bisa mencapai 140 ribu ton per bulan. “Ketersediaan bawang merah pada Mei sampai Juli akan aman,” kata Spudnik.

Meski demikian, harga bawang merah di pasaran tetap tinggi. Setidaknya, hal itu tecermin dari data inflasi yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS). Pada April lalu, bawang merah merupakan komoditas bahan makanan yang paling dominan menyebabkan inflasi yaitu sebesar 0,05 persen. Padahal, BPS mencatat pada bulan lalu terjadi deflasi 0,45 persen, yang merupakan deflasi terbesar sejak 1999, berkat terkendalinya harga pangan dan bahan makanan.

Rupanya, menurut Spudnik, surplus produksi bawang merah di petani ternyata tidak seluruhnya masuk ke pasar sehingga harga komoditas bahan makanan ini tidak turun. Ia pun menengarai, hal ini disebabkan ulah para oknum pedagang yang menyimpan bawang merah sehingga harganya tetap tinggi. “Yang namanya pedagang bisa mengatur. Barang saya ada tapi ditahan sehingga harga bisa naik sedikit.”


http://katadata.co.id/berita/2016/05/05/amankan-harga-bulog-akan-borong-23-ribu-ton-bawang-merah

Jatah Raskin di Banten Diduga Susut dan tak Penuhi Syarat

Kamis, 5 Mei 2016

Sejumlah warga dari tiga kabupaten di Banten memberikan informasi beras yang dikirim Bulog ke warga penerima manfaat, volume per karungnya susut hingga setengah kilogram dari volume yang ditetapkan yaitu 15 kilogram. Diduga beras untuk keluarga miskin (raskin) yang timbangannya tersebut susut dan terkirim ke seluruh wilayah di Banten.
Warga Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Zen Zaenudin, menginfomasikan raskin yang dikirim ke warga Desa Malingping Utara isinya susut. “Saya menduga isi karung raskin yang beredar di Lebak susut timbangannya. Karena mitra penyedia raskin sekaligus menjadi mitra pengirim,” kata Zen Zaenudin.
Wahyudin, warga Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, juga melaporkan hal yang sama. Wahyudin yang selama ini aktif mengawasi distribusi raskin menemukan raskin yang terkirim di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Karangtanjung dan Pandeglang Kota, isi karungnya berkurang.
“Setiap karung isinya susut rata-rata tiga ons hingga setengag kilo. Saya sudah melaporkan masalah ini ke kejaksaan,” ujar aktivis LSM Amprak ini.
Warga Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Abdul Kabir, juga menemukan indikasi raskin yang terkirim ke wilayah Serang Timur timbangannya susut. “Sebab isi karung yang diterima warga di Kecamatan Pamarayan dan Jawilan banyak yang berkurang, tidak utuh 15 kilogram,” kata Abdul Kabir, Rabu (4/5/2016).
Pemerhati raskin dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Setia Budhi, Muharram Albanna, menyarankan Bulog Divisi Regional DKI dan Banten harus lebih ketat dan selektif pada saat menerima distribusi beras dari para mitra. Masalahnya, kuat dugaan beras pasokan dari mitra Bulog mayoritas tidak memenuhi syarat (TMS) standarisasi Bulog sesuai petunjuk yang tertuang dalam Inpres.
“Volume berkurang dan jeleknya kualitas raskin adalah akibat lemahnya fungsi pengawasan dari internal Bulog mulai dari saat pembelian gabah kering giling, pembelian beras, hingga teknis pendistribusian yang selama ini dilakukan oleh mitra penyedia. Di sisi lain, tim satuan kerja (satker) dan tim monev tidak bekerja dengan optimal, kebanyakan lalai akan tugas pokoknya,” ujar dosen ilmu politik ini.
Muharram menduga kejahatan sistematis dan masif masih terjadi di tubuh Bulog antara oknum pejabat di subdivre dengan pengusaha yang menjadi mitra penyedia gabah dan beras. Sehingga kualitas dan kuantitas tidak diseleksi dengan ketat.
“Karena hal itu, hingga hari ini warga penerima manfaat masih banyak yang mengeluhkan buruknya kualitas raskin, mulai warnanya yang buram, berdedak, banyaknya butiran yang pecah, berkutu dan berjamur, hingga susut timbangannya,” ujar Miharram.
Untuk meminimalisasi masalah lama ini, Muharram menyarankan Divre membentuk tim khusus yang langsung mendampingi tim pengadaan yang dibentuk setiap subdivre. Sebab, lanjut Mumu, buruknya kualitas dan kuantitas raskin akibat rendahnya komitmen pengabdian oknum pegawai di subdivre, yang kerap terlibat kerja sama tidak sehat dengan pengusaha yang menjadi mitra penyedia raskin.
“Warga penerima manfaat wajib diberi beras premium standar raskin, yaitu raskin yang memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi manusia. Titik persoalan semuanya kan ada di Bulog,” ujar Muharram, yang juga Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Mumu, panggilan akrab Muharram, menemukan dua pola kejahatan masif yang dilakukan mitra penyedia gabah dan beras, yaitu pengoplosan beras petani dari hasil panen dengan beras campuran yang dijual warga ke pasar dari hasil hajatan. Pola kedua adalah mengurangi volume yang bobot perkarungnya merata 15 kilogram.
“Nah, ini juga akibat kelemahan Bulog. Armada pengangkut raskin ternyata juga menyewa dari mitra penyedia raskin, termasuk sopirnya adalah pegawai mitra. Bagi mitra yang biasa berbuat jahat, raskin yang diangkut dari gudang Bulog itu dibawa dulu ke gudang miliknya, lalu volume per karungnya dikurangi, atau isinya dioplos. Ini adalah kelemahan yang sebenarnya didiamkan, akibat adanya oknum di subdivre yang telah bekerja sama tidak sehat dengan mitra. Celah kejahatan ini harus segera dihilangkan dengan cara pengawasan yang melekat dan memperbaiki sistem pengadaan dan distribusi,” ujar Mumu. (rls)

https://tangerangonline.id/2016/05/04/jatah-raskin-di-banten-diduga-susut-dan-tak-penuhi-syarat/

Persediaan Beras Bulog Batang Capai 4.645 Ton

Selasa, 3 Mei 2016

Metrotvnews.com, Batang: Persediaan beras yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik Kandeman Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hingga awal Mei 2016 sebanyak 4.645 ton. Jumlah itu diperkirakan masih cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan di daerah setempat.

Kepala Gudang Bulog Kandeman, Kabupaten Batang, Muhyono membenarkan, persediaan beras tersebut diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tiga bulan ke depan. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kelangkaan.

Ia mengatakan untuk mengamankan pasokan gabah atau beras, maka Bulog bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mitra kerja lainnya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan beras terjaga dengan baik dan sesuai arah.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0736/ Batang, Letkol Infanteri Fajar Ali Nugroho mengatakan hingga akhir April 2016, produksi beras mengalami surplus. Bahkan diperkirakan pada akhir Mei 2016 akan bertambah karena saat itu memasuki masa panen.

"Sekitar enam ribu hektare lahan persawahan yang siap panen dengan hasil mencapai 30 ribu ton gabah kering," pungkasnya.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/05/03/522730/persediaan-beras-bulog-batang-capai-4-645-ton

DPR minta Bulog fokus serap produksi petani

Selasa, 3 Mei 2016

 "Masa kejayaan Bulog yang sempat menyerap beras hingga 20 persen harus dikejar lagi.Sekarang menyerap 12 persen saja sudah susah, masih 7 persen dewasa ini,"

Medan (ANTARA News) - Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog lebih fokus menyerap gabah dan beras petani untuk banyak kepentingan mulai menjaga stabilitas pangan di dalam negeri dan harga di tingkat petani serta menekan impor.

"Masa kejayaan Bulog yang sempat menyerap beras hingga 20 persen harus dikejar lagi.Sekarang menyerap 12 persen saja sudah susah, masih 7 persen dewasa ini," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo di Medan, Selasa.

Dia mengatakan itu usai bersama anggota lain seperti Wakil Ketua Titiek Soeharto dan anggota Darori meninjau stok beras Bulog Sumut di Gudang Bulog Sumut, Jalan Mustafa, Medan.

Edhy mengakui, ada beberapa hambatan dalam penyerapan gabah maupun beras yang dilakukan Bulog.

Mulai dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah yang cenderung di bawah harga pasar hingga banyak petani yang lebij memilih produksinya untuk kepentingan sendiri karena harga beras di pasar sudah mahal.

"Memang sebaiknya HPP dinaikkan, tetapi lebih bagus infrastruktur ditingkatkan untuk bisa menyerap gabah dan beras lebih banyak dan menjaga mutu beras yang disimpan," katanya.

Gudang dengan teknologi yang tepat, kata Edhy semakin dinilai penting karena Bulog sudah ditugasi mengembangkan usaha 11 komoditas, meski dewasa ini masih menangani tiga yakni padi/beras, jagung dan kedelaii.

Dia memuji kualitas gudang dan beras Bulog Sumut di Gudang Jalan Mustafa itu dengan alasan volume atau isi dan mutu berasnya sesuai.

"Tetapi seperti harapan Komisi IV tadi, Bulog Sumut diminta jadi pelopor pengoperasian gudang dengan teknlogi yang bisa meningkatkan volume dan kualitas beras yang dismpan," katanya.

Kepala Perum Bulog Divre Sumut, Fatah Yasin, mengatakan, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 97ribuan ton atau cukup umtuk hampir delapan bulan alokasi.

"Stok itu cukup aman dan Bulog siap mengamankan harga beras di pasar untuk menekan gejolak harga pasa mendekati Puasa Ramadhan dan Idul Fitri," katanya.

http://www.antaranews.com/berita/558733/dpr-minta-bulog-fokus-serap-produksi-petani