Rabu, 02 Maret 2016
Ngawi - Dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku kecewa setelah mengetahui Perum Bulog belum membeli padi dari para petani saat masa panen ini.
Pantauan Beritasatu.com, sepanjang jalan dari Yogyakarta, Sragen, Ngawi, hamparan padi menguning dan tidak sedikit para buruh tani tengah melakukan panen. Tumpukan berbal-bal karung gabah berjejer di sisi sawah.
Salah seorang petani, Sundari Dusun Wates, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, mengaku bingung pascapanen saat ini. Karena dari harga Rp 3.000 per kilogram gabah kering, dirinya masih sulit menjualnya.
"Ini loh pak saya tumpuk di pinggir jalan karena tidak ada yang beli. Padahal harga jauh lebih murah dari musim panen kemarin sekitar Rp 4.200/kg," katanya, Rabu (2/3). Dalam setiap panen, Sundari dapat memproduksi 10 ton gabah kering.
Mendengar pernyataan tersebut, Amran menggelengkan kepala dan mengaku kecewa. "Ini gila, kita lihat tadi di Sragen petani jual Rp 3.200, di sini harga Rp 3.000. Tapi Bulog belum beli. Coba kontak dulu Menteri BUMN," pintanya.
Ajudannya pun langsung sibuk, namun rupanya sambungan telepon belum tersambung.
Menurut Amran, harga gabah di level petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 3.700. Namun, dirinya menyayangkan Bulog belum membeli hasil padi petani.
"Ini menterinya (pertanian) sudah perintahkan membeli. Tapi Bulognya lamban. Hampir di semua daerah sedang panen. Seharusnya, pemerintah (Bulog) langsung membeli agar padi petani tidak jatuh ke pengempul, untuk menjaga harga beras," kesalnya.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/352550-mentan-amran-geram-bulog-belum-beli-padi-petani.html
Rabu, 02 Maret 2016
Kemensos Meminta Masyarakat Monitor Beras Bulog
Selasa, 1 Maret 2016
indopos.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan, tidak pernah memesan kepada Bulog beras di bawah standar medium, sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Khofifah menghimbau kepada masyarakat untuk memonitor perjalanan beras Bulog.
”Kami pastikan beras berkualitas. Kami meminta pengelola Bulog divisi regional (divre) dan sub-divre agar memfoto beras sebelum didistribusikan kepada warga,” ujar Khofifah Indar Parawansa, akhir pekan lalu.
Selain itu, Khofifah memastikannya dengan melakukan kunjungan ke gudang beras Perum Bulog di Indonesia. Daerah yang telah disasar di antaranya: Medan, Pekanbaru, Balikpapan dan Ternate. Menurut Khofifah, kunjungannya sudah dilakukan sejak Januari lalu. ”Dari setiap kunjungan ada peningkatan kualitas beras,” katanya.
Masih ditemukan kualitas beras yang buruk di tangan penerima, dikatakan Khofifah perubahan itu disebabkan selama dalam perjalanan. Kebijakan pada November akhir tahun lalu, dan mulai Januari ini dilakukan pengepakkan kembali atau repackingdi gudang Bulog. Dengan pengepakan tersebut, menurutnya bisa dilihat mana beras yang layak maupun tidak.
”Repacking untuk memastikan mana beras layak konsumsi maupun tidak dan ada reposisi bisa atau tidak diterima warga si penerima manfaat,” jelasnya.
Saat ini, Khofifah menambahkan repacking terhadap karung beras yang berisi 50 kilogram. Pasalnya, selama ini baru sebagian yang bisa terlihat dengan jelas mana saja beras yang bisa didistribusikan dan diterima oleh para penerima. ”Repacking dilakukan untuk karung 50 kilogram, agar mengetahui kualitas beras,” tegasnya. (nas)
indopos.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan, tidak pernah memesan kepada Bulog beras di bawah standar medium, sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Khofifah menghimbau kepada masyarakat untuk memonitor perjalanan beras Bulog.
”Kami pastikan beras berkualitas. Kami meminta pengelola Bulog divisi regional (divre) dan sub-divre agar memfoto beras sebelum didistribusikan kepada warga,” ujar Khofifah Indar Parawansa, akhir pekan lalu.
Selain itu, Khofifah memastikannya dengan melakukan kunjungan ke gudang beras Perum Bulog di Indonesia. Daerah yang telah disasar di antaranya: Medan, Pekanbaru, Balikpapan dan Ternate. Menurut Khofifah, kunjungannya sudah dilakukan sejak Januari lalu. ”Dari setiap kunjungan ada peningkatan kualitas beras,” katanya.
Masih ditemukan kualitas beras yang buruk di tangan penerima, dikatakan Khofifah perubahan itu disebabkan selama dalam perjalanan. Kebijakan pada November akhir tahun lalu, dan mulai Januari ini dilakukan pengepakkan kembali atau repackingdi gudang Bulog. Dengan pengepakan tersebut, menurutnya bisa dilihat mana beras yang layak maupun tidak.
”Repacking untuk memastikan mana beras layak konsumsi maupun tidak dan ada reposisi bisa atau tidak diterima warga si penerima manfaat,” jelasnya.
Saat ini, Khofifah menambahkan repacking terhadap karung beras yang berisi 50 kilogram. Pasalnya, selama ini baru sebagian yang bisa terlihat dengan jelas mana saja beras yang bisa didistribusikan dan diterima oleh para penerima. ”Repacking dilakukan untuk karung 50 kilogram, agar mengetahui kualitas beras,” tegasnya. (nas)
Stok Beras Melimpah, Kementan Minta Bulog Serap Cepat Hasil Panen
SELASA , 01 MARET 2016
RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan beras saat ini melimpah. Sebab, ada 31,2 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 18,7 juta ton beras yang dipanen pada Februari-April 2016. Sedangkan konsumsi beras penduduk hanya 2,6 juta ton per bulan. “Justru yang harus diantisipasi saat ini adalah harga gabah di petani. Sehingga Bulog segera turun ke lapangan menyerap langsung ke petani minimal 4-5 juta ton beras di saat panen raya ini,” ujar Staf Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sukriansyah S Latief melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2016). Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Rizal E Halim mengatakan, peran Badan urusan Logistik (Bulog) sebagai penyanggah harus berfungsi maksimal. Pemerintah dinilai harus memikirkan hal ini. Karena bila rantai distribusi ingin dipangkas, kata dia, maka harus ada institusi yang mewakili pemerintah untuk menjalakankan fungsi distribusi dengan cepat menyerap gabah hasil panen petani. “Namun kadang prosedural yang rumit jadi masalah. Terkait Bulog, sangat dibutuhkan dukungan Kementerian BUMN dan Mendag, bahkan presiden. Merubah paradigma yang sudah lama terbangun di Bulog memang harus melibatkan Kemen-BUMN dan Mendag untuk ikut memberikan penekanan,” jelasnya. Kepastian ini diberikan setelah melihat upaya Kementan menghadapi El Nino tahun lalu. Gejala alam itu dinilai berdampak pada mundurnya waktu tanam dan turunnya luas tanam, utamanya Oktober 2015. Kementan sudah berupaya mengantisipasi dini kekeringan masif. Dari situ, luas tanam di luar Oktober meningkat. Luas panen padi 2015 naik 318.168 ha (2,31%) dibandingkan 2014 dan produktivitasnya naik 3,97% menjadi 5,33 ton/ha.
RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan beras saat ini melimpah. Sebab, ada 31,2 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 18,7 juta ton beras yang dipanen pada Februari-April 2016. Sedangkan konsumsi beras penduduk hanya 2,6 juta ton per bulan. “Justru yang harus diantisipasi saat ini adalah harga gabah di petani. Sehingga Bulog segera turun ke lapangan menyerap langsung ke petani minimal 4-5 juta ton beras di saat panen raya ini,” ujar Staf Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sukriansyah S Latief melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2016). Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Rizal E Halim mengatakan, peran Badan urusan Logistik (Bulog) sebagai penyanggah harus berfungsi maksimal. Pemerintah dinilai harus memikirkan hal ini. Karena bila rantai distribusi ingin dipangkas, kata dia, maka harus ada institusi yang mewakili pemerintah untuk menjalakankan fungsi distribusi dengan cepat menyerap gabah hasil panen petani. “Namun kadang prosedural yang rumit jadi masalah. Terkait Bulog, sangat dibutuhkan dukungan Kementerian BUMN dan Mendag, bahkan presiden. Merubah paradigma yang sudah lama terbangun di Bulog memang harus melibatkan Kemen-BUMN dan Mendag untuk ikut memberikan penekanan,” jelasnya. Kepastian ini diberikan setelah melihat upaya Kementan menghadapi El Nino tahun lalu. Gejala alam itu dinilai berdampak pada mundurnya waktu tanam dan turunnya luas tanam, utamanya Oktober 2015. Kementan sudah berupaya mengantisipasi dini kekeringan masif. Dari situ, luas tanam di luar Oktober meningkat. Luas panen padi 2015 naik 318.168 ha (2,31%) dibandingkan 2014 dan produktivitasnya naik 3,97% menjadi 5,33 ton/ha.
Bulog Banyumas Belum Maksimal Serap Hasil Panen Petani
Selasa, 1 Maret 2016
PURWOKERTO -- Bulog Sub Divre IV Banyumas yang membawahi wilayah operasi di empat kabupaten di eks Karesidenan Banyumas, masih belum bisa maksimal menyerap hasil panen petani.
''Harga gabah masih cukup tinggi, sehingga pengadaan beras medium yang digunakan untuk program raskin belum bisa maksimal,'' jelas Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Setio Wastono, Selasa (1/3).
Sejauh ini, jelasnya, penyerapan beras baru sebanyak 10 ton. Padahal target pengadaan beras tahun 2016 ini, Bulog Banyumas ditargetkan bisa menyerap 80 ribu ton.
Meski demikian, Setio tetap merasa optimistis target pengadaan beras sebanyak 80 ribu ton akan bisa terpenuhi. ''Panen raya baru akan mulai berlangsung sejak pertengahan Maret hingga Juni 2016. Masih ada waktu panjang bagi kami untuk melakukan penyerapan,'' jelasnya.
Menurutnya, belum maksimalnya pengadaan beras saat ini karena harga gabah dan beras di pasaran masih cukup tinggi. Sementara untuk pengadaan beras medium yang digunakan untuk program raskin, pihaknya masih harus menggunakan patokan harga sesuai HPP (Harga Pedoman Pemerintah. Kecuali untuk beras premium dalam program pengadaan beras komersial, Bulog baru menggunakan patokan harga pasar.
''Untuk pengadaan beras premium, kita hanya dibatasi sebanyak 10 persen dari target pengadaan beras tahun 2016. Sedangkan yang 90 persen, merupakan penyerapan beras medium yang menggunakan patokan harga HPP,'' jelasnya.
Sesuai surat keputusan Menko Perekonomian, untuk pengadaan beras medium, Bulog masih menggunakan HPP tahun 2015 sesuai Inpres No 5 tahun 2015. Berdasarkan Inpres tersebut, HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700 per kg, Gabah Kering Giling Rp 4.650 pr kg, sedangkan beras Rp 7.200 per kg.
Sementara harga pasar saat ini, harga GKG masih bertahan di atas harga Rp 5.000 per kg. Sedangkan GKP, masih bertahan di atas Rp 4.000 per kg.
Mengenai program beras berlabel 'Beras Premium Rp 7.500' yang dilauching Kementerian Pertanian di Maos Kabupaten Cilacap Senin (29/2), Setio mengaku Bulog tidak terlibat dalam program tersebut. ''Kita tidak ikut dalam program itu. Baik dalam pengadaan maupun penjualan, Bulog tidak ikut,'' katanya.
Sebagaimana dijelaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meluncurkan program Beras Premium Rp 7.500, Kementan telah menyiapkan 1.000 toko tani di provinsi-provinsi yang menjadi sentra produksi beras.
Dalam program tersebut, pihaknya akan membeli beras petani dengan harga wajar atau sesuai harga pasar, kemudian menjualnya dengan harga Rp 7.500 per kg. ''Misalnya, kita beli harga gabah dari petani dengan harga Rp 4.000 per kg, kemudian kita menjualnya dengan harga Rp 7.500 per kg. Bisa naik sedikit, yang penting masih di bawah Rp 8.000 per kg,'' katanya.
PURWOKERTO -- Bulog Sub Divre IV Banyumas yang membawahi wilayah operasi di empat kabupaten di eks Karesidenan Banyumas, masih belum bisa maksimal menyerap hasil panen petani.
''Harga gabah masih cukup tinggi, sehingga pengadaan beras medium yang digunakan untuk program raskin belum bisa maksimal,'' jelas Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Setio Wastono, Selasa (1/3).
Sejauh ini, jelasnya, penyerapan beras baru sebanyak 10 ton. Padahal target pengadaan beras tahun 2016 ini, Bulog Banyumas ditargetkan bisa menyerap 80 ribu ton.
Meski demikian, Setio tetap merasa optimistis target pengadaan beras sebanyak 80 ribu ton akan bisa terpenuhi. ''Panen raya baru akan mulai berlangsung sejak pertengahan Maret hingga Juni 2016. Masih ada waktu panjang bagi kami untuk melakukan penyerapan,'' jelasnya.
Menurutnya, belum maksimalnya pengadaan beras saat ini karena harga gabah dan beras di pasaran masih cukup tinggi. Sementara untuk pengadaan beras medium yang digunakan untuk program raskin, pihaknya masih harus menggunakan patokan harga sesuai HPP (Harga Pedoman Pemerintah. Kecuali untuk beras premium dalam program pengadaan beras komersial, Bulog baru menggunakan patokan harga pasar.
''Untuk pengadaan beras premium, kita hanya dibatasi sebanyak 10 persen dari target pengadaan beras tahun 2016. Sedangkan yang 90 persen, merupakan penyerapan beras medium yang menggunakan patokan harga HPP,'' jelasnya.
Sesuai surat keputusan Menko Perekonomian, untuk pengadaan beras medium, Bulog masih menggunakan HPP tahun 2015 sesuai Inpres No 5 tahun 2015. Berdasarkan Inpres tersebut, HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700 per kg, Gabah Kering Giling Rp 4.650 pr kg, sedangkan beras Rp 7.200 per kg.
Sementara harga pasar saat ini, harga GKG masih bertahan di atas harga Rp 5.000 per kg. Sedangkan GKP, masih bertahan di atas Rp 4.000 per kg.
Mengenai program beras berlabel 'Beras Premium Rp 7.500' yang dilauching Kementerian Pertanian di Maos Kabupaten Cilacap Senin (29/2), Setio mengaku Bulog tidak terlibat dalam program tersebut. ''Kita tidak ikut dalam program itu. Baik dalam pengadaan maupun penjualan, Bulog tidak ikut,'' katanya.
Sebagaimana dijelaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meluncurkan program Beras Premium Rp 7.500, Kementan telah menyiapkan 1.000 toko tani di provinsi-provinsi yang menjadi sentra produksi beras.
Dalam program tersebut, pihaknya akan membeli beras petani dengan harga wajar atau sesuai harga pasar, kemudian menjualnya dengan harga Rp 7.500 per kg. ''Misalnya, kita beli harga gabah dari petani dengan harga Rp 4.000 per kg, kemudian kita menjualnya dengan harga Rp 7.500 per kg. Bisa naik sedikit, yang penting masih di bawah Rp 8.000 per kg,'' katanya.
Ini Alasan Petani Enggan Jual Gabah ke Bulog
Selasa, 1 Maret 2016
KEBUMEN, KOMPAS.com - Beberapa petani di Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah mengaku enggan menjual gabah ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Mereka mengaku, menjual beras ke tengkulak lebih menguntungkan karena para tengkulak berani membeli gabah dengan harga yang jaih lebih tinggi.
Menurut salah seorang petani di desa tersebut, Khatib, para tengkulak membeli gabah dari petani dengan harga sekitar Rp 5.500. Harga ini lebih tinggi ketimbang Harga Pembelian Petani (HPP) yang ditetapkan Bulog sebesar Rp 3.700. "Menjual ke Bulog itu rugi. Harganya jauh sekali, lebih untung jual ke tengkulak," ujar Khotib kepada menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kebumen Selasa (1/3/2016).
Mendengar hal tersebut, Amran mengimbau para petani agar mau menjual gabahnya ke Bulog. Hal tersebut, kata Amran bisa sangat membantu mewujudkan swasembada pangan. "Jangan begitu dong. Kita sudah bantu pupuk, kita bantu traktor, masak bapak tidak mau bantu pemerintah, ini kan utuk Merah Putih (Indonesia)," pungkas Amran.
KEBUMEN, KOMPAS.com - Beberapa petani di Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah mengaku enggan menjual gabah ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Mereka mengaku, menjual beras ke tengkulak lebih menguntungkan karena para tengkulak berani membeli gabah dengan harga yang jaih lebih tinggi.
Menurut salah seorang petani di desa tersebut, Khatib, para tengkulak membeli gabah dari petani dengan harga sekitar Rp 5.500. Harga ini lebih tinggi ketimbang Harga Pembelian Petani (HPP) yang ditetapkan Bulog sebesar Rp 3.700. "Menjual ke Bulog itu rugi. Harganya jauh sekali, lebih untung jual ke tengkulak," ujar Khotib kepada menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kebumen Selasa (1/3/2016).
Mendengar hal tersebut, Amran mengimbau para petani agar mau menjual gabahnya ke Bulog. Hal tersebut, kata Amran bisa sangat membantu mewujudkan swasembada pangan. "Jangan begitu dong. Kita sudah bantu pupuk, kita bantu traktor, masak bapak tidak mau bantu pemerintah, ini kan utuk Merah Putih (Indonesia)," pungkas Amran.
Hilangnya Peran ‘’Pasukan Semut’’
Selasa, 1 Maret 2016
NGAWI – Kinerja Bulog Sub Divre IV Madiun kena sentil Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumarjo Gatot Irianto. Itu terungkap saat Sumarjo menghadiri acara panen raya di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman, Ngawi kemarin (29/2). Mendadak Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun Rachmat Syahdjoni Putra diminta Sumarjo ke atas panggung. ‘’Ketika daerah lain belum panen, Ngawi sudah lebih dulu, tapi kenapa harga beras saat musim panen malah turun?’’ tanya Sumarjo ke Rachmat yang berada di sebelahnya.
Tentu tindakan spontan Sumarjo memanggil dan bertanya langsung ke Rachmat membuat audiens terhenyak. Sejumlah petani yang hadir di lokasi juga ikut berteriak. Rachmat juga sempat melontarkan jawaban pembelaan. Meski begitu Sumarjo kembali mengatakan jika Ngawi itu secara nasional sudah leading lantaran lebih dulu panen. Sekitar 40 persen areal persawahan di Bumi Orek-Orek sudah panen. ‘’Seharusnya, itu bisa memperbaiki harga beras di pasaran, tapi kenyataanya beda,’’ ujarnya.
Masih kata Sumarjo, saat ini Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras di Ngawi Rp 3.700 per kilogram. Sedangkan, harga jual di pasaran antara Rp 3.000 per kilogram sampai Rp 3.500 per kilogram. Terkait itu, Sumarjo menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal dalam melakukan serapan beras petani. Dia meminta, agar Bulog mengatur jadwal stok dan kembali melakukan tata niaga pembeliannya di petani. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan dengan benar maka harga beras di pasaran dapat stabil dan berimbas pada kesejahteraan petani. ‘’Harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah, Red) padahal saat ini kondisi panen, itu tidak masuk akal,’’ ucapnya.
Dia menegaskan, agar Bulog melaksanakan tugasnya dengan benar. Menurutnya, Bulog selama ini dinilainya berpihak ke tengkulak. Hal tersebut dianggap merugikan petani, karena serapan padi di petani menjadi berkurang. Padahal, hasil panen dari petani sendiri melimpah bahkan melebihi target yang diinginkan. Dia pun meminta, Kodim 0805 Ngawi untuk mengawasi hal tersebut. ‘’Bulog harus tanggung jawab atas hal ini,’’ tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Politikus PKB asli Ponorogo itu mengatakan selama ini dewan telah menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal lakukan serapan pertanian secara langsung. Sudah pernah dibuat ‘’Pasukan Semut’’ tim yang dibentuk untuk melakukan serapan padi ke desa-desa agar lebih optimal. Namun, tim tersebut tak terlihat aktif saat ini. Bahkan, Bulog menunjukkan sinyal lebih senang bermitra ke pengusaha dan tak berpihak ke petani. ‘’Itu yang kami dapati berulang kali pada pelaksanaannya di lapangan,’’ urainya.
Dia mengatakan, jika pemerintah telah melahirkan Undang-Undang (UU) Pangan yang harus diimplementasikan baik pemerintah maupun Bulog. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan eksistensi pertanian di Indonesia. Dia menyatakan, panen raya tersebut untuk menyampaikan ke negara pengimpor beras bahwa Indonesia berkecukupan padi. Selama ini,banyak oknum yang menarik pemerintah agar melakukan impor beras dengan berbagai alasan. Padahal, stok padi saat paceklik pun melimpah. ‘’Artinya potensi pangan kita (Indonesia, Red) sangat kuat, tidak perlu ada impor,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Madiun Rachmat Syahdjoni membantah berbagai tudingan yang ditujukan ke pihaknya. Dia mengatakan, peran bulog untuk melakukan stabilitas harga beras terus dilakukan. Anjloknya harga beras ketika panen, hanya terjadi saat ini saja. Lantaran Bulog belum melakukan pembelian padi ke petani. Dia berdalih, belum dilakukan pembelian lantaran belum ada produksi yang bisa diserap saat Bulog terjun ke lapangan. ‘’Kami belum lakukan pembelian hasil tani karena saat itu belum ada,’’ ujar Rachmat.
Dia juga berkelit jika Bulog selama ini berpihak ke tengkulak dibanding petani. Rachmat menjelaskan jika selama ini Bulog juga harus memberdayakan mitra kerjanya yakni para pelaku usaha kecil disamping petani. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan ke Bulog. Kesulitan selama ini, Ngawi tidak punya mitra kerja yang cukup besar untuk bisa melakukan serapan beras seperti daerah lain. Hal tersebut yang membuat serapan pertanian di Ngawi kecil. ‘’Tidak benar statement yang bilang kami tidak berpihak ke petani,’’ bebernya. (ian/ota)
http://www.radarmadiun.co.id/detail-berita-978-hilangnya-peran-%E2%80%98%E2%80%99pasukan-semut%E2%80%99%E2%80%99.html
NGAWI – Kinerja Bulog Sub Divre IV Madiun kena sentil Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumarjo Gatot Irianto. Itu terungkap saat Sumarjo menghadiri acara panen raya di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman, Ngawi kemarin (29/2). Mendadak Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun Rachmat Syahdjoni Putra diminta Sumarjo ke atas panggung. ‘’Ketika daerah lain belum panen, Ngawi sudah lebih dulu, tapi kenapa harga beras saat musim panen malah turun?’’ tanya Sumarjo ke Rachmat yang berada di sebelahnya.
Tentu tindakan spontan Sumarjo memanggil dan bertanya langsung ke Rachmat membuat audiens terhenyak. Sejumlah petani yang hadir di lokasi juga ikut berteriak. Rachmat juga sempat melontarkan jawaban pembelaan. Meski begitu Sumarjo kembali mengatakan jika Ngawi itu secara nasional sudah leading lantaran lebih dulu panen. Sekitar 40 persen areal persawahan di Bumi Orek-Orek sudah panen. ‘’Seharusnya, itu bisa memperbaiki harga beras di pasaran, tapi kenyataanya beda,’’ ujarnya.
Masih kata Sumarjo, saat ini Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras di Ngawi Rp 3.700 per kilogram. Sedangkan, harga jual di pasaran antara Rp 3.000 per kilogram sampai Rp 3.500 per kilogram. Terkait itu, Sumarjo menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal dalam melakukan serapan beras petani. Dia meminta, agar Bulog mengatur jadwal stok dan kembali melakukan tata niaga pembeliannya di petani. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan dengan benar maka harga beras di pasaran dapat stabil dan berimbas pada kesejahteraan petani. ‘’Harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah, Red) padahal saat ini kondisi panen, itu tidak masuk akal,’’ ucapnya.
Dia menegaskan, agar Bulog melaksanakan tugasnya dengan benar. Menurutnya, Bulog selama ini dinilainya berpihak ke tengkulak. Hal tersebut dianggap merugikan petani, karena serapan padi di petani menjadi berkurang. Padahal, hasil panen dari petani sendiri melimpah bahkan melebihi target yang diinginkan. Dia pun meminta, Kodim 0805 Ngawi untuk mengawasi hal tersebut. ‘’Bulog harus tanggung jawab atas hal ini,’’ tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Politikus PKB asli Ponorogo itu mengatakan selama ini dewan telah menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal lakukan serapan pertanian secara langsung. Sudah pernah dibuat ‘’Pasukan Semut’’ tim yang dibentuk untuk melakukan serapan padi ke desa-desa agar lebih optimal. Namun, tim tersebut tak terlihat aktif saat ini. Bahkan, Bulog menunjukkan sinyal lebih senang bermitra ke pengusaha dan tak berpihak ke petani. ‘’Itu yang kami dapati berulang kali pada pelaksanaannya di lapangan,’’ urainya.
Dia mengatakan, jika pemerintah telah melahirkan Undang-Undang (UU) Pangan yang harus diimplementasikan baik pemerintah maupun Bulog. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan eksistensi pertanian di Indonesia. Dia menyatakan, panen raya tersebut untuk menyampaikan ke negara pengimpor beras bahwa Indonesia berkecukupan padi. Selama ini,banyak oknum yang menarik pemerintah agar melakukan impor beras dengan berbagai alasan. Padahal, stok padi saat paceklik pun melimpah. ‘’Artinya potensi pangan kita (Indonesia, Red) sangat kuat, tidak perlu ada impor,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Madiun Rachmat Syahdjoni membantah berbagai tudingan yang ditujukan ke pihaknya. Dia mengatakan, peran bulog untuk melakukan stabilitas harga beras terus dilakukan. Anjloknya harga beras ketika panen, hanya terjadi saat ini saja. Lantaran Bulog belum melakukan pembelian padi ke petani. Dia berdalih, belum dilakukan pembelian lantaran belum ada produksi yang bisa diserap saat Bulog terjun ke lapangan. ‘’Kami belum lakukan pembelian hasil tani karena saat itu belum ada,’’ ujar Rachmat.
Dia juga berkelit jika Bulog selama ini berpihak ke tengkulak dibanding petani. Rachmat menjelaskan jika selama ini Bulog juga harus memberdayakan mitra kerjanya yakni para pelaku usaha kecil disamping petani. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan ke Bulog. Kesulitan selama ini, Ngawi tidak punya mitra kerja yang cukup besar untuk bisa melakukan serapan beras seperti daerah lain. Hal tersebut yang membuat serapan pertanian di Ngawi kecil. ‘’Tidak benar statement yang bilang kami tidak berpihak ke petani,’’ bebernya. (ian/ota)
http://www.radarmadiun.co.id/detail-berita-978-hilangnya-peran-%E2%80%98%E2%80%99pasukan-semut%E2%80%99%E2%80%99.html
NTB Tak Butuh Beras Impor
Selasa, 1 Maret 2016
GIRI MENANG – Panen raya di Dusun Sidekarya, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar mempunyai makna penting. Bagi Provinsi NTB, panen raya ini menjadi bukti bila bumi gora tidak membutuhkan beras impor
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, tidak ada alasan bagi NTB untuk melakukan impor beras. Begitupun tidak ada faktor yang harus membuat masyarakat NTB mengandalkan konsumsi dari beras impor.
Gubernur yang akrab disapa TGB ini melanjutkan, sudah cukup kita meletakkan petani di sektor yang marjinal. Dipandang sebelah mata. ”Kalau di Negara maju, petani itu pekerjaan yang menjanjikan, bisa membuat kaya raya,” kata TGB, kemarin (29/2).
Terkait dengan rencana mendatangkan beras impor, TGB menyentil Bulog. Sebagai alat Negara, Bulog sudah seharusnya menyerap dengan maksimal hasil pertanian para petani.
”Jangan petani kita yang disuruh memikirkan manajemen stok. Soal itu (manajemen stok) merupakan peran dari alat Negara,” sindirnya.
Menurut TGB, peningkatan produksi tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan penyerapan yang maksimal. Tak hanya itu, harus pula diberikan harga yang layak bagi petani yang menjual gabahnya.
”Dengan kompetensi yang ada, dan juga niat baik untuk menjalankan itu, insya Allah tidak ada cerita kelangkaan beras di NTB,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Serealia Kementerian Pertanian Nandang Sunendar. Dia pun menekankan Bulog untuk lebih berpihak kepada petani. Caranya tentu dengan menekan harga di pasaran dengan membeli beras langsung dari petani.
”Posisi Bulog disini sangat penting. Kita tentu bercita-cita untuk ekspor ke luar negeri, bukan malah mengimpornya,” harapnya.
Sementara itu, Kasdam IX Udayana Brigjen TNI I Made Sumantra mengatakan, masyarakat harus bangga menjadi petani. Menurutnya, petani merupakan pekerjaan dan bagian terpenting untuk umat manusia.
“Petani diharapkan bangga menjadi petani. Yang bukan petani pun harus membantu petani. Semisal, hasil pertanian yang lebih, bisa dibeli Bulog,” katanya.
Terkait dengan rencana impor beras, dirinya sangat tidak setuju. Sejauh ini, khususnya di wilayah NTB, hasil pertanian, terutama gabah, sangat melimpah.
”Tidak berharap untuk adanya impor beras. Kalau kita punya makanan berlebih, kenapa harus kita beli, mubazir namanya,” kata Sumantra.
Panen raya ini, Gubernur NTB bersama Kasdam IX Udayana menyempatkan diri melakukan panen perdana menggunakan mesin. Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani yang ada di Lombok Barat. (dit/fer/r6)
GIRI MENANG – Panen raya di Dusun Sidekarya, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar mempunyai makna penting. Bagi Provinsi NTB, panen raya ini menjadi bukti bila bumi gora tidak membutuhkan beras impor
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, tidak ada alasan bagi NTB untuk melakukan impor beras. Begitupun tidak ada faktor yang harus membuat masyarakat NTB mengandalkan konsumsi dari beras impor.
Gubernur yang akrab disapa TGB ini melanjutkan, sudah cukup kita meletakkan petani di sektor yang marjinal. Dipandang sebelah mata. ”Kalau di Negara maju, petani itu pekerjaan yang menjanjikan, bisa membuat kaya raya,” kata TGB, kemarin (29/2).
Terkait dengan rencana mendatangkan beras impor, TGB menyentil Bulog. Sebagai alat Negara, Bulog sudah seharusnya menyerap dengan maksimal hasil pertanian para petani.
”Jangan petani kita yang disuruh memikirkan manajemen stok. Soal itu (manajemen stok) merupakan peran dari alat Negara,” sindirnya.
Menurut TGB, peningkatan produksi tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan penyerapan yang maksimal. Tak hanya itu, harus pula diberikan harga yang layak bagi petani yang menjual gabahnya.
”Dengan kompetensi yang ada, dan juga niat baik untuk menjalankan itu, insya Allah tidak ada cerita kelangkaan beras di NTB,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Serealia Kementerian Pertanian Nandang Sunendar. Dia pun menekankan Bulog untuk lebih berpihak kepada petani. Caranya tentu dengan menekan harga di pasaran dengan membeli beras langsung dari petani.
”Posisi Bulog disini sangat penting. Kita tentu bercita-cita untuk ekspor ke luar negeri, bukan malah mengimpornya,” harapnya.
Sementara itu, Kasdam IX Udayana Brigjen TNI I Made Sumantra mengatakan, masyarakat harus bangga menjadi petani. Menurutnya, petani merupakan pekerjaan dan bagian terpenting untuk umat manusia.
“Petani diharapkan bangga menjadi petani. Yang bukan petani pun harus membantu petani. Semisal, hasil pertanian yang lebih, bisa dibeli Bulog,” katanya.
Terkait dengan rencana impor beras, dirinya sangat tidak setuju. Sejauh ini, khususnya di wilayah NTB, hasil pertanian, terutama gabah, sangat melimpah.
”Tidak berharap untuk adanya impor beras. Kalau kita punya makanan berlebih, kenapa harus kita beli, mubazir namanya,” kata Sumantra.
Panen raya ini, Gubernur NTB bersama Kasdam IX Udayana menyempatkan diri melakukan panen perdana menggunakan mesin. Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani yang ada di Lombok Barat. (dit/fer/r6)
Langganan:
Postingan (Atom)