Rabu, 6 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog diagendakan melakukan pengadaan untuk sebelas komoditas pangan strategis termasuk pengadaan daging sapi. Dalam praktiknya, Bulog diminta bekerja sama aktif dengan pengusaha penggemukan sapi nasional.
"Ada prosedur dan sejumlah perizinan yang harus dipenuhi ketika Bulog ingin merambah bisnis feedlot, Bulog belum siap makanya harus berkolaborasi dengan pengusaha," kata Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Rochadi Tawaf, Selasa 5/1).
Ketika Bulog memeroleh izin impor sapi, ia tidak diimbangi dengan penyiapan infrastrukturnya. Lagi pula, Bulog masih minim pengalaman, makanya harus kolaborasi dengan pengusaha. Kolaborasi bisa dalam bentuk penyertaan modal atau kerja sama bisnis lainnya. Yang penting nantinya gudang Bulog terisi daging sapi yang bisa menjadi instrumen pengendali harga.
Seperti diketahui, Perum Bulog diagendakan melakukan penjagaan pangan untuk 11 komoditas strategis di 2016. Sebelas komoditas tersebut yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabe, bawang, terigu dan minyak goreng.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu menerangkan, pengadaan sebelas komoditas tersebut akan dilakukan dengan straetgi kemitraan. Hal tersebut dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri dari petani.
Secara keseluruhan, Bulog mengaku siap menjaga ketahanan pangan di luar beras. Dari segi infrastruktur, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan terbesar se-Indonesia. Bulog telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras. Namun infrastruktur yang tersedia belum ideal.
Bulog telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri di 2016. Di antaranya membangun infrastruktur pascapanen, cold storage, infrastruktur proses perawatan, infrastruktur gudang termasuk infrastruktur produksi.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/16/01/06/o0i0vm383-tangani-sapi-bulog-diminta-bekerja-sama-dengan-feedloter
Kamis, 07 Januari 2016
Rabu, 06 Januari 2016
Ketidakpastian Tata Niaga Picu Spekulasi
Rabu, 6 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Ketidakpastian kebijakan tata niaga komoditas pangan memicu spekulasi yang berujung pada kenaikan harga. Sayangnya, hanya sebagian kecil petani yang menikmati kenaikan harga. Mayoritas petani sedang tidak panen. Di sisi lain, naiknya harga komoditas semakin menggerus daya beli masyarakat.
Menurut Koordinator Forum Peternak Layer/Ayam Petelur Nasional Musbar, Selasa (5/1), di Jakarta, karena kebijakan tata niaga yang tidak pasti harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak naik tinggi.
Pada 17 Desember 2015, harga jagung Rp 4.500 per kilogram (kg) pipilan kering. Lalu Kementerian Pertanian menunda realisasi pemasukan jagung impor dari yang Desember 2015 menjadi Januari 2016. Yang terjadi, harga jagung dalam sepekan naik menjadi Rp 5.500 per kg.
"Padahal, sekarang petani jagung tidak sedang panen. Lalu harga jagung yang tinggi itu dinikmati siapa kalau bukan oleh para spekulan? Sekarang banyak pemain baru yang masuk dalam bisnis komoditas," ujarnya.
Musbar mengatakan, meski harga jagung tinggi sekarang peternak ayam petelur tidak berteriak karena harga telur tinggi. Dengan harga jagung Rp 5.500 per kg, biaya pokok produksi telur Rp 18.500 per kg. Peternak bisa menjual telur dengan harga Rp 21.000 per kg di kandang.
Konsekuensi dari harga jagung yang tinggi adalah harga telur juga tinggi di tingkat konsumen. "Sekarang masih tertolong dampak apkir dini induk ayam pedaging (broiler). Selanjutnya belum tahu, apalagi kalau telur dari perusahaan unggas integrator juga banjir ke pasar," ujarnya.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, kebijakan tata niaga beras harus dipersiapkan jauh-jauh hari dengan baik agar tidak memicu spekulasi.
Kebijakan tata niaga beras seperti kebijakan impor hendaknya tidak terkontaminasi oleh persoalan politik. Hal itu harus berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan petani jagung saat ini baru mulai tanam, belum panen. Karena umumnya tanaman jagung pada musim hujan ini ditanam di lahan kering jadi harus menunggu hujan.
Untuk petani padi juga belum sepenuhnya tanam. Di lahan-lahan tegalan atau lahan sawah beririgasi semiteknis, masih banyak yang mulai pertanaman.
Pemerintah sudah memberi insentif dalam bentuk asuransi pertanian. Namun, serapan juga masih rendah, berkisar 324.000 hektar dari target 1 juta hektar.
Rendahnya serapan salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Belum lagi persoalan teknis seperti perlunya surat keterangan desa sebagai syarat mendapat dana asuransi. Padahal, dengan asuransi petani akan mendapat ganti rugi sekitar Rp 6 juta per hektar jika terjadi gagal panen.
(MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160106kompas/#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Ketidakpastian kebijakan tata niaga komoditas pangan memicu spekulasi yang berujung pada kenaikan harga. Sayangnya, hanya sebagian kecil petani yang menikmati kenaikan harga. Mayoritas petani sedang tidak panen. Di sisi lain, naiknya harga komoditas semakin menggerus daya beli masyarakat.
Menurut Koordinator Forum Peternak Layer/Ayam Petelur Nasional Musbar, Selasa (5/1), di Jakarta, karena kebijakan tata niaga yang tidak pasti harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak naik tinggi.
Pada 17 Desember 2015, harga jagung Rp 4.500 per kilogram (kg) pipilan kering. Lalu Kementerian Pertanian menunda realisasi pemasukan jagung impor dari yang Desember 2015 menjadi Januari 2016. Yang terjadi, harga jagung dalam sepekan naik menjadi Rp 5.500 per kg.
"Padahal, sekarang petani jagung tidak sedang panen. Lalu harga jagung yang tinggi itu dinikmati siapa kalau bukan oleh para spekulan? Sekarang banyak pemain baru yang masuk dalam bisnis komoditas," ujarnya.
Musbar mengatakan, meski harga jagung tinggi sekarang peternak ayam petelur tidak berteriak karena harga telur tinggi. Dengan harga jagung Rp 5.500 per kg, biaya pokok produksi telur Rp 18.500 per kg. Peternak bisa menjual telur dengan harga Rp 21.000 per kg di kandang.
Konsekuensi dari harga jagung yang tinggi adalah harga telur juga tinggi di tingkat konsumen. "Sekarang masih tertolong dampak apkir dini induk ayam pedaging (broiler). Selanjutnya belum tahu, apalagi kalau telur dari perusahaan unggas integrator juga banjir ke pasar," ujarnya.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, kebijakan tata niaga beras harus dipersiapkan jauh-jauh hari dengan baik agar tidak memicu spekulasi.
Kebijakan tata niaga beras seperti kebijakan impor hendaknya tidak terkontaminasi oleh persoalan politik. Hal itu harus berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan petani jagung saat ini baru mulai tanam, belum panen. Karena umumnya tanaman jagung pada musim hujan ini ditanam di lahan kering jadi harus menunggu hujan.
Untuk petani padi juga belum sepenuhnya tanam. Di lahan-lahan tegalan atau lahan sawah beririgasi semiteknis, masih banyak yang mulai pertanaman.
Pemerintah sudah memberi insentif dalam bentuk asuransi pertanian. Namun, serapan juga masih rendah, berkisar 324.000 hektar dari target 1 juta hektar.
Rendahnya serapan salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Belum lagi persoalan teknis seperti perlunya surat keterangan desa sebagai syarat mendapat dana asuransi. Padahal, dengan asuransi petani akan mendapat ganti rugi sekitar Rp 6 juta per hektar jika terjadi gagal panen.
(MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160106kompas/#/18/
Bulog Masih Tunggu Instruksi Penyaluran Raskin 2016
Selasa, 5 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Hingga awal Januari 2016, peraturan pemerintah yang mengatur soal pelaksanaan penyaluran raskin masih belum turun. ''Kami masih menunggu peraturan pemerintah mengenai soal penyaluran raskin tahun 2016. Selama peraturannya belum turun, kita belum bisa menyalurkan raskin," kata Juru Bicara Bulog Sub Divre IV Banyumas, Priyono, Selasa (5/1).
Dia menyebutkan, pada tahun-tahun lalu, masalah penyaluran raskin pada tahun yang akan datang, biasanya sudah disahkan sejak menjelang akhir tahun. Dengan demikian, pada bulan Januari di awal tahun, Bulog sudah bisa menyalurkan raskin berdasarkan perintah penyaluran dari Pemkab.
Dalam peraturan tersebut, tidak hanya diatur mengenai nilai subsidi Public Service Obligation (PSO) pemerintah yang akan menentukan besarnya nilai tebus penerima raskin. Juga mengenai pagu jumlah penyaluran raskin, serta jumlah RTS per daerah.
Priyono memperkirakan, pemerintah hingga saat ini masih belum mengelurakan peraturan mengenai penyaluran raskin 2016, karena kemungkinan akan ada perubahan mengenai jumlah warga miskin yang akan menerima raskin. "Tahun kemarin kan ada pendataan mengenai jumlah warga miskin. Mungkin karena ada data baru inilah, peraturan mengenai raskin masih belum kelua," ujarnya.
Namun pada prinsipnya, Priyono mengatakan Bulog siap menyalurkan raskin untuk tahun 2016. ''Tidak ada masalah. Termasuk Bulog Banyumas, prinsipnya siap menyalurkan raskin tahun ini. Berapa pun jumlah RTS yang nanti ditetapkan pemerintah,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, mengenai jumlah RTS yang akan mendapat jatah raskin, biasanya juga akan tertuang dalam SK Gubernur. Data dalam SK Gubernur tersebut, mengacu pada peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Sedangkan dari pihak Pemkab, nantinya akan diikuti dengan perintah jadwal penyalurannya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/05/o0hkby384-bulog-masih-tunggu-intruksi-penyaluran-raskin-2016
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Hingga awal Januari 2016, peraturan pemerintah yang mengatur soal pelaksanaan penyaluran raskin masih belum turun. ''Kami masih menunggu peraturan pemerintah mengenai soal penyaluran raskin tahun 2016. Selama peraturannya belum turun, kita belum bisa menyalurkan raskin," kata Juru Bicara Bulog Sub Divre IV Banyumas, Priyono, Selasa (5/1).
Dia menyebutkan, pada tahun-tahun lalu, masalah penyaluran raskin pada tahun yang akan datang, biasanya sudah disahkan sejak menjelang akhir tahun. Dengan demikian, pada bulan Januari di awal tahun, Bulog sudah bisa menyalurkan raskin berdasarkan perintah penyaluran dari Pemkab.
Dalam peraturan tersebut, tidak hanya diatur mengenai nilai subsidi Public Service Obligation (PSO) pemerintah yang akan menentukan besarnya nilai tebus penerima raskin. Juga mengenai pagu jumlah penyaluran raskin, serta jumlah RTS per daerah.
Priyono memperkirakan, pemerintah hingga saat ini masih belum mengelurakan peraturan mengenai penyaluran raskin 2016, karena kemungkinan akan ada perubahan mengenai jumlah warga miskin yang akan menerima raskin. "Tahun kemarin kan ada pendataan mengenai jumlah warga miskin. Mungkin karena ada data baru inilah, peraturan mengenai raskin masih belum kelua," ujarnya.
Namun pada prinsipnya, Priyono mengatakan Bulog siap menyalurkan raskin untuk tahun 2016. ''Tidak ada masalah. Termasuk Bulog Banyumas, prinsipnya siap menyalurkan raskin tahun ini. Berapa pun jumlah RTS yang nanti ditetapkan pemerintah,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, mengenai jumlah RTS yang akan mendapat jatah raskin, biasanya juga akan tertuang dalam SK Gubernur. Data dalam SK Gubernur tersebut, mengacu pada peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Sedangkan dari pihak Pemkab, nantinya akan diikuti dengan perintah jadwal penyalurannya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/05/o0hkby384-bulog-masih-tunggu-intruksi-penyaluran-raskin-2016
Target Swasembada Jagung Terancam Gagal, 2016 Impor 2,4 Juta Ton
Selasa, 5 Januari 2016
JAKARTA (Pos Kota) – Setelah target swasembada beras tahun 2015 gagal nampaknya nasib yang sama akan dialami oleh jagung. Swasembaada jagung terancam gagal. Impor sudah mulai dicanangkan.
Meski dana yang digelontorkan ke Kementerian Pertanian agar Indonesia bisa swasembada jagung tahun 2016 cukup besar, nyatanya keinginan tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya mulai Januari hingga Maret tahun ini saja justru impor jagung akan dilakukan sebesar 600 ribu ton.
“Perum Bulog telah ditunjuk pemerintah menjadi satu-satunya importir jagung pada tahun 2016 ini,” kata Andi Amran Sulaiman, kemarin.
Menurut Amran, Perum Bulogpun telah menyatakan kesanggupannya untuk menangani impor jagung tersebut. Impor akan dimulai pada Januari hinga 2016 yang baru merupakan periode awal impor tersebut.
Setelah mengetahui swasembada jagung pernah dicanangkan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu nampaknya belum bisa tercapai maka dalam rakor (rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian) diputuskan bahwa sampai Maret 2016 akan dilakukan impor jagung. Perum Bulog ditunjuk sebagai pelaksananya.
Importir Tunggal
Menurut Amran pemerintah akan melihat kemampuan Bulog dalam menangani importir tunggal jagung tersebut. Pemerintah akan mengevaluasi dengan melihat bagaimana kimerja Bulog dalam mengimpor 600.000 ton jagung sampai Maret 2016.
Kebutuhan jagung impor pada 2016 dprediksi sekitar 2,4 juta ton. Kendati demikian bisa saja realisasinya lebih sedikit jika produksi di dalam negeri melimpah. Bulog selain diberi tugas mengimpor juga diminta menghimpun stok dari petani untuk menjaga stabilitas harga jagung lokal pada 2016.
Amram mengklaim, Kementerian Pertanian (Kementan) masih bisa mengendalikan impor jagung pada 2016. Sebab jumlah kuota impor jagung itu sendiri memang berasal dari usulan Kementan melalui penerbitan izin impor jagung yang membutuhkan rekomendasi dari pihaknya dan izin (impor) dari Kementerian Perdagangan.
Sudah diputuskan tahun 2016 ini jagung impor yang masuk sekitar 30 persen dari kebutuhan yakni 200 ribu ton per bulan. Padahal dalam APBNP tahun 2015 Kementan mendapatkan tambahan anggaran Rp 16,9 triliun untuk program swasembada pangan seperti beras, jagung, dan kedelai.
Nyatanya tahun 2015 target swasembada beras tidak tercapai sehingga dilakukan impor dan target swsembada jagung tahun 2016 juga tanda-tandanya tidak akan tercapai dengan adanya rencana lmpor sekitar 2,4 juta ton. (faisal/win)
JAKARTA (Pos Kota) – Setelah target swasembada beras tahun 2015 gagal nampaknya nasib yang sama akan dialami oleh jagung. Swasembaada jagung terancam gagal. Impor sudah mulai dicanangkan.
Meski dana yang digelontorkan ke Kementerian Pertanian agar Indonesia bisa swasembada jagung tahun 2016 cukup besar, nyatanya keinginan tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya mulai Januari hingga Maret tahun ini saja justru impor jagung akan dilakukan sebesar 600 ribu ton.
“Perum Bulog telah ditunjuk pemerintah menjadi satu-satunya importir jagung pada tahun 2016 ini,” kata Andi Amran Sulaiman, kemarin.
Menurut Amran, Perum Bulogpun telah menyatakan kesanggupannya untuk menangani impor jagung tersebut. Impor akan dimulai pada Januari hinga 2016 yang baru merupakan periode awal impor tersebut.
Setelah mengetahui swasembada jagung pernah dicanangkan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu nampaknya belum bisa tercapai maka dalam rakor (rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian) diputuskan bahwa sampai Maret 2016 akan dilakukan impor jagung. Perum Bulog ditunjuk sebagai pelaksananya.
Importir Tunggal
Menurut Amran pemerintah akan melihat kemampuan Bulog dalam menangani importir tunggal jagung tersebut. Pemerintah akan mengevaluasi dengan melihat bagaimana kimerja Bulog dalam mengimpor 600.000 ton jagung sampai Maret 2016.
Kebutuhan jagung impor pada 2016 dprediksi sekitar 2,4 juta ton. Kendati demikian bisa saja realisasinya lebih sedikit jika produksi di dalam negeri melimpah. Bulog selain diberi tugas mengimpor juga diminta menghimpun stok dari petani untuk menjaga stabilitas harga jagung lokal pada 2016.
Amram mengklaim, Kementerian Pertanian (Kementan) masih bisa mengendalikan impor jagung pada 2016. Sebab jumlah kuota impor jagung itu sendiri memang berasal dari usulan Kementan melalui penerbitan izin impor jagung yang membutuhkan rekomendasi dari pihaknya dan izin (impor) dari Kementerian Perdagangan.
Sudah diputuskan tahun 2016 ini jagung impor yang masuk sekitar 30 persen dari kebutuhan yakni 200 ribu ton per bulan. Padahal dalam APBNP tahun 2015 Kementan mendapatkan tambahan anggaran Rp 16,9 triliun untuk program swasembada pangan seperti beras, jagung, dan kedelai.
Nyatanya tahun 2015 target swasembada beras tidak tercapai sehingga dilakukan impor dan target swsembada jagung tahun 2016 juga tanda-tandanya tidak akan tercapai dengan adanya rencana lmpor sekitar 2,4 juta ton. (faisal/win)
Selasa, 05 Januari 2016
Jaga Inflasi 2016, Jokowi Minta Mendag, Mentan dan Bulog `Pelototi` Harga Pasar
Senin, 4 januari 2016
Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2016), meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Pertanian (Mentan), dan Bulog, untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga yang ada di pasar seperti yang sudah dikerjakan pada tahun 2015.
“Itu betul-betul terus kita ikuti agar inflasi pada tahun ini juga pada angka-angka di sekitar tahun 2015. Ada supply yang kurang segera supply, ada distorsi pasar segera dikerjakan,” ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan rasa syukurnya karena inflasi tahun ini jatuh di angka kurang lebih 3,3%. Kemudian pertumbuhan ekonomi kira-kira 4,7 sampai 4,8 ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain juga sudah sangat cukup baik karena negara-negara yang lain angkanya turun 1,5, ada yang 2, ada yang 3 minusnya dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.
Kemudian yang berkaitan dengan realisasi atau serapan, menurut Jokowi, kelihatan sekali bahwa realisasi kita tidak seperti yang banyak disampaikan oleh pengamat, yang menyampaikan realisasi akan jatuh di bawah 80.
“Saya kira sangat jauh dari itu. Jadi belanja negara, realisasi belanja negara berada pada posisi 91,2%, alhamdulilah menurut saya sangat baik atau jatuh angkanya di Rp1.810 triliun,” ujar Jokowi.
Kemudian di pendapatan negara itu, lanjut Presiden, sebesar 84,7% atau angkanya Rp1.491 triliun yang didalamnya ada penerimaan pajak 83% dan non pajak 93,8%.
“Ini juga sebuah angka yang sangat baik karena dengan angka-angka ini berarti defisit kita berada pada posisi 2,8 dan kita sekarang ini juga masih punya SILPA Rp10,8 triliun, ada sisa lebih Rp10,8 triliun," ungkapnya.
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/04/52218/21/21/Jaga-Inflasi-2016-Jokowi-Minta-Mendag-Mentan-dan-Bulog-Pelototi-Harga-Pasar
Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2016), meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Pertanian (Mentan), dan Bulog, untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga yang ada di pasar seperti yang sudah dikerjakan pada tahun 2015.
“Itu betul-betul terus kita ikuti agar inflasi pada tahun ini juga pada angka-angka di sekitar tahun 2015. Ada supply yang kurang segera supply, ada distorsi pasar segera dikerjakan,” ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan rasa syukurnya karena inflasi tahun ini jatuh di angka kurang lebih 3,3%. Kemudian pertumbuhan ekonomi kira-kira 4,7 sampai 4,8 ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain juga sudah sangat cukup baik karena negara-negara yang lain angkanya turun 1,5, ada yang 2, ada yang 3 minusnya dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.
Kemudian yang berkaitan dengan realisasi atau serapan, menurut Jokowi, kelihatan sekali bahwa realisasi kita tidak seperti yang banyak disampaikan oleh pengamat, yang menyampaikan realisasi akan jatuh di bawah 80.
“Saya kira sangat jauh dari itu. Jadi belanja negara, realisasi belanja negara berada pada posisi 91,2%, alhamdulilah menurut saya sangat baik atau jatuh angkanya di Rp1.810 triliun,” ujar Jokowi.
Kemudian di pendapatan negara itu, lanjut Presiden, sebesar 84,7% atau angkanya Rp1.491 triliun yang didalamnya ada penerimaan pajak 83% dan non pajak 93,8%.
“Ini juga sebuah angka yang sangat baik karena dengan angka-angka ini berarti defisit kita berada pada posisi 2,8 dan kita sekarang ini juga masih punya SILPA Rp10,8 triliun, ada sisa lebih Rp10,8 triliun," ungkapnya.
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/04/52218/21/21/Jaga-Inflasi-2016-Jokowi-Minta-Mendag-Mentan-dan-Bulog-Pelototi-Harga-Pasar
Wahyu, Direktur Pengadaan Perum Bulog: Berbenah Logistik Pangan Nasional
Senin, 04 Januari 2016,
Di atas tanah Indonesia yang luas, tumbuh beragam tanaman pangan berlimpah. Namun karena luas, penyebaran pangan pokok strategis dari sentra produksi ke perkotaan membutuhkan armada dan biaya. Dalam sejumlah kasus, harga pangan di perkotaan jauh lebih mahal ketimbang di sentra produksi lantaran ada ongkos distribusi dan logistik yang harus diganti.
Jadilah keterjangkauan pangan di masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tanpa terus menuding sesuatu bernama 'mafia', pemerintah pun mencoba menjaga harga pangan di pasar dengan menjamin ketersediaan pasokan.
Keberadaan Perum Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi strategis. Tanggung jawab Bulog, antara lain, menyerap sebagian beras petani agar masuk gudang Bulog dan menjadi cadangan pemerintah. Beras yang terkumpul di gudang berguna sebagai pengendali harga ketika melambung, menambal ketersediaan beras ketika langka di pasar, atau menyokong pangan korban bencana.
Dengan perhitungan tertentu, beras jangan sampai kurang dari target penyerapan setahun jika tak mau impor. Segala hambatan perlu serius ditepis. Apalagi, pada 2016, Bulog diagendakan menyerap 11 komoditas pangan strategis selain beras.
Kepada wartawan Republika Sonia Fitri, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menguraikan soal pembenahan mekanisme logistik pangan nasional. Caranya dimulai dari membenahi perangkat internal, termasuk menyiapkan infrastrukturnya.
Sebab faktanya, Indonesia masih belum lepas dari belenggu impor pangan di tengah produksi yang berlimpah. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu menginginkan pangan Indonesia lebih kuat. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui realisasi sistem penyerapan pangan yang berpihak pada kesejahteraan petani nasional.
Akan ada panen raya padi serempak pada Maret 2016. Bagaimana Bulog menyiapkan diri untuk menyerap beras petani?
Penyerapan beras pada 2016 sudah kita tetapkan, yakni empat juta ton. Bulog juga menargetkan terlaksana penyerapan gabah sebanyak 1,2 juta ton atau 15-20 persen produksi gabah nasional. Target ini sama dengan tahun sebelumnya, tapi realisasi penyerapan yang ingin kita optimalkan.
Pada 2015, realisasi hanya 70 persen dari target. Itu karena penyerapan di musim panen rendengan (raya) 2015 tidak maksimal. Pengadaan 1,3 juta ton sampai Juni, setelah itu dari Juni hingga akhir tahun ada 1,4 juta ton.
Akan ada sejumlah pembenahan pada 2016. Kita ingin menyerap beras petani hanya yang berkualitas baik, terdeteksi jelas asal usul beras. Mitra Kerja Pengadaan (MKP) juga harus benar-benar petani yang memiliki logistik pengadaan, bukan pedagang.
Kita hanya beli beras dari petani. Pembenahan internal juga kita lakukan, perangkat Bulog harus dekat dengan petani, itu jangan hanya jadi slogan. Yang tak kalah penting, harga pembelian pemerintah (HPP) diusulkan dengan mekanisme baru. Penetapan besarannya juga jangan sampai terlambat ditetapkan. Kalau bisa, awal 2016 sudah diputuskan berapa HPP.
Menyoal HPP dengan mekanisme baru, bagaimana usulan Bulog?
Kita usulkan, penetapan harga lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni, harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya dan HPP yang sifatnya fleksibel. HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar juga mempertimbangkan data BPS.
Harga dasar ditetapkan oleh pemerintah sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani. Ini akan menjaga harga beras dan gabah ketika panen raya tidak terperosok. Penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani kala panen raya. Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut. Aturan nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden.
Mohon diuraikan soal evaluasi penyerapan beras 2015?
Yang paling kita soroti adalah prosedur pemasukan beras dan kualitasnya. Selama ini, Bulog mendapat tuduhan tidak pernah membeli gabah, bahkan tidak pernah berhubungan dengan petani. Bukan hanya itu, kualitas beras yang Bulog salurkan tidak layak konsumsi alias jelek. Beragam keluhan tersebut harus dijawab dengan sejumlah perbaikan.
Kita akui, dalam pengadaan gabah dan beras banyak terkendala masalah. Misalnya, masih ditemukan beras tidak sesuai standar masuk ke gudang Bulog, mitra kerja tidak aktif dan loyal, pun sistem pemeriksaan kualitas tidak standar.
Kendala lainnya, yakni jumlah petugas yang melakukan pengawasan terhadap kualitas gabah dan beras tidak cukup jumlah dan kualitas. Infrastruktur juga tidak memadai dan harga di lapangan yang kerap terjadi gejolak.
Pengetatan prosedur pemasukan gabah pun akan dilakukan pada 2016. Di samping itu, Bulog juga akan mendesain pengaturan kemasan beras. Kemasan 15 kilogram (kg) hanya untuk keperluan penyaluran dua bulan, sisanya dalam kemasan 50 kg. Pengaturan tersebut dilakukan sebab jika Bulog menyimpan beras dalam kemasan 15 kg dalam jumlah banyak seperti saat ini, akan sulit mengawal dan mempertanggungjawabkan kualitasnya. Apalagi asal-usul beras sudah kabur. Dengan cara tersebut diharapkan akan lebih terjaga kualitasnya.
Menyoal pengetatan pemasukan beras ke gudang, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP)?
Sedang kita lakukan sosialisasi prosedur baru, dimulai dengan melakukan evaluasi. Bulog memiliki 3.996 mitra kerja. Skalanya beragam, didominasi oleh mitra yang juga merupakan pengusaha penggilingan skala kecil. Mereka ada 90 persen. Hanya satu hingga dua persen MKP skala besar dan sisanya skala menengah. Mereka harus dipastikan memiliki infrastruktur, memproduksi gabah ke beras.
Bulog di pengadaan beras 2016 akan membuat standardisasi proses pemeriksaan oleh tim khusus, sebelum masuk ke gudang dan disimpan Bulog. Tim nantinya berada di ruang khusus yang tertutup, sehingga tidak ada kontak langsung dan kolusi dengan pemilik barang.
Selama ini pemeriksa beras berada di gudang sehingga pemilik barang bisa bertemu langsung dengan pemilik barang. Maka itu, saat ini perubahan dalam proses pemeriksaan pun Bulog lakukan. Jadi tim pemeriksa juga tidak bisa berkomunikasi dengan yang punya barang. Saat ini kita sedang menyiapkan petugas SDM dari segi kualitas dan kuantitas.
Apakah hal tersebut tidak akan menghambat penyerapan beras?
Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh para mitra. Tapi, pembenahan harus dilakukan dan itu melibatkan semua pihak. Kerja sama dengan Bulog harus profesional, tidak asal-asalan, karena menyangkut juga penyaluran untuk Beras Sejahtera (Rastra) dan Operasi Pasar. Kita harus bekerja keras melakukan pembenahan, tapi tidak untuk menghambat penyerapan.
Lagi pula, model kemitraan dengan petani akan intens dimulai dari pemantauan di on farm. Ke depan, gabah atau beras tidak bisa keluar masuk gudang Bulog dari satu daerah ke daerah lain. Jika di satu tempat atau gudang tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar, beras itu tidak bisa diterima di gudang Bulog seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi kendala infrastruktur, kita akan membantu memperbaiki kemampuan penggilingan padi yang menjadi mitra Bulog. Kerja sama dengan mitra Bulog nantinya juga akan dilengkapi beberapa dengan persyaratan administrasi, termasuk kemampuan produksi, data pembelian gabah ke petani, petani di mana, dan luasannya berapa. Target kami tahun depan tidak ada lagi rakyat terima beras yang di bawah standar.
Ke depan, sebelum beras disalurkan ke masyarakat melalui Rastra, akan dilakukan reproses lagi untuk membersihkan kotoran seperti batu. Kemudian baru dikemas dalam karung 15 kg. Memang akan ada tambahan biaya bagi mitra kerja. Tapi, biaya tersebut akan ditanggung oleh Bulog.
Bisakah Bulog menjamin, tidak akan ada impor beras pada 2016?
Kita sedang berusaha. Faktanya, produksi beras petani berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melimpah. Kita cuma perlu menyerap 10 persennya. Seharusnya kita bisa, dengan mekanisme penyerapan yang rapi, professional, dan sesuai standar. Kita tidak bisa menjamin apa-apa, yang penting kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin.
Kabarnya Bulog akan diberi tugas menyerap komoditas lain selain beras, bagaimana kesiapannya?
Betul, kita diagendakan melakukan penjagaan pangan untuk 11 komoditas strategis pada 2016. Di antaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu, dan minyak goreng. Sudah ada rancangannya di meja presiden, tinggal ditandatangani beliau.
Kita siap. Bulog punya sejumlah infrastruktur dan gudang yang cukup, tetapi tetap harus diperkuat. Nantinya kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri atas petani.
Para mitra juga biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya. Mereka menyesuaikan musim tanam, ada pula yang menanam jagung, kedelai, dan komoditas hortikulutra lainnya. Ini yang bisa kita manfaatkan. Termasuk dengan pengadaan daging sapi dan ayam dan telur ayam. Jika pengadaan tidak cukup dari dalam negeri, jalur impor terbuka dengan sejumlah pengendalian. Contohnya jagung, kita diberi penugasan mengimpor 600 ribu ton per Januari-Maret.
Dari segi infrastruktur, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan terbesar se-Indonesia. Bulog telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras, tapi infrastruktur yang tersedia belum ideal.
Mempersiapkan 2016, kita telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri. Di antaranya, membangun infrastruktur pascapanen, seperti drying center, infrastruktur proses perawatan, juga infrastruktur gudang, termasuk infrastruktur produksi. ed: mansyur faqih
***
Terbiasa Belanja
Kestabilan harga di pasar merupakan dampak dari lancar tidaknya alur distribusi pangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterjangkauan pangan di pasar menjadi salah satu agenda pengawalan pemerintah. Sebagai salah satu dewan direksi Perum Bulog, Wahyu selaku direktur pengadaan menyadari hal tersebut.
Untungnya, Wahyu sudah terbiasa berbelanja sejak kecil. Kebiasaan tersebut lantas menjadi hobi yang saat ini mendukung agenda kerjanya di Bulog. Meski secara khusus bertugas melakukan pengadaan beras dan sejumlah bahan pangan pokok, pemantauan harga di pasar juga harus turut ia kawal.
"Sejak kecil saya sudah biasa disuruh ibu membeli bahan makanan, bumbu masak, lalu saya berangkat ke pasar pagi buta," kata pria kelahiran 2 September 1967 tersebut dalam wawancara khusus dengan Republika di kantornya di Jakarta, belum lama ini.
Sembari memantau harga, kegemarannya berbelanja juga menjadi pengisi liburan bersama keluarga. Biasanya ia berbelanja bahan makanan tertentu untuk kemudian bersama anak-anak tercinta membuat menu masakan baru di dapur sendiri.
Dalam urusan pengadaan pangan, pria lulusan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ini mengaku menemui sejumlah tantangan. Tapi, seluruh jajaran direksi harus menjawabnya dengan sejumlah langkah solusi. Salah satunya dengan mengawal ketersediaan pangan langsung dari sawah.
Dalam menjalankan bisnis, kata dia, Bulog tidak terpaku hanya menyerap gabah dan beras semata. Bulog juga harus bisa menghasilkan gabah hasil budi daya sendiri. Sebelumnya, Bulog hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Dengan hanya mengandalkan bisnis tersebut, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) kerap berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani memilih menjual ke pasar karena harganya lebih baik.
Bisnis on farm pun dirambah menjelang 2016. Akan ada tiga pola, yakni pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Pada pola mandiri, kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa. Target luas tanam program on farm Bulog ditetapkan satu juta hektare (ha) sawah.
Telah diagendakan, seluas 250 ribu hektare di antaranya akan dikelola Bulog sendiri, lalu seluas 250 ribu hektare bersinergi dengan BUMN lain, dan 500 ribu hektare bermitra dengan petani atau mitra kerja pengadaan (MKP). Kegiatan bisnis tersebut memungkinkan Bulog melakukan budi daya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian. ed: mansyur faqih
http://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/01/04/o0ezc853-wahyu-direktur-pengadaan-perum-bulog-berbenah-logistik-pangan-nasional
Di atas tanah Indonesia yang luas, tumbuh beragam tanaman pangan berlimpah. Namun karena luas, penyebaran pangan pokok strategis dari sentra produksi ke perkotaan membutuhkan armada dan biaya. Dalam sejumlah kasus, harga pangan di perkotaan jauh lebih mahal ketimbang di sentra produksi lantaran ada ongkos distribusi dan logistik yang harus diganti.
Jadilah keterjangkauan pangan di masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tanpa terus menuding sesuatu bernama 'mafia', pemerintah pun mencoba menjaga harga pangan di pasar dengan menjamin ketersediaan pasokan.
Keberadaan Perum Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi strategis. Tanggung jawab Bulog, antara lain, menyerap sebagian beras petani agar masuk gudang Bulog dan menjadi cadangan pemerintah. Beras yang terkumpul di gudang berguna sebagai pengendali harga ketika melambung, menambal ketersediaan beras ketika langka di pasar, atau menyokong pangan korban bencana.
Dengan perhitungan tertentu, beras jangan sampai kurang dari target penyerapan setahun jika tak mau impor. Segala hambatan perlu serius ditepis. Apalagi, pada 2016, Bulog diagendakan menyerap 11 komoditas pangan strategis selain beras.
Kepada wartawan Republika Sonia Fitri, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menguraikan soal pembenahan mekanisme logistik pangan nasional. Caranya dimulai dari membenahi perangkat internal, termasuk menyiapkan infrastrukturnya.
Sebab faktanya, Indonesia masih belum lepas dari belenggu impor pangan di tengah produksi yang berlimpah. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu menginginkan pangan Indonesia lebih kuat. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui realisasi sistem penyerapan pangan yang berpihak pada kesejahteraan petani nasional.
Akan ada panen raya padi serempak pada Maret 2016. Bagaimana Bulog menyiapkan diri untuk menyerap beras petani?
Penyerapan beras pada 2016 sudah kita tetapkan, yakni empat juta ton. Bulog juga menargetkan terlaksana penyerapan gabah sebanyak 1,2 juta ton atau 15-20 persen produksi gabah nasional. Target ini sama dengan tahun sebelumnya, tapi realisasi penyerapan yang ingin kita optimalkan.
Pada 2015, realisasi hanya 70 persen dari target. Itu karena penyerapan di musim panen rendengan (raya) 2015 tidak maksimal. Pengadaan 1,3 juta ton sampai Juni, setelah itu dari Juni hingga akhir tahun ada 1,4 juta ton.
Akan ada sejumlah pembenahan pada 2016. Kita ingin menyerap beras petani hanya yang berkualitas baik, terdeteksi jelas asal usul beras. Mitra Kerja Pengadaan (MKP) juga harus benar-benar petani yang memiliki logistik pengadaan, bukan pedagang.
Kita hanya beli beras dari petani. Pembenahan internal juga kita lakukan, perangkat Bulog harus dekat dengan petani, itu jangan hanya jadi slogan. Yang tak kalah penting, harga pembelian pemerintah (HPP) diusulkan dengan mekanisme baru. Penetapan besarannya juga jangan sampai terlambat ditetapkan. Kalau bisa, awal 2016 sudah diputuskan berapa HPP.
Menyoal HPP dengan mekanisme baru, bagaimana usulan Bulog?
Kita usulkan, penetapan harga lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni, harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya dan HPP yang sifatnya fleksibel. HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar juga mempertimbangkan data BPS.
Harga dasar ditetapkan oleh pemerintah sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani. Ini akan menjaga harga beras dan gabah ketika panen raya tidak terperosok. Penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani kala panen raya. Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut. Aturan nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden.
Mohon diuraikan soal evaluasi penyerapan beras 2015?
Yang paling kita soroti adalah prosedur pemasukan beras dan kualitasnya. Selama ini, Bulog mendapat tuduhan tidak pernah membeli gabah, bahkan tidak pernah berhubungan dengan petani. Bukan hanya itu, kualitas beras yang Bulog salurkan tidak layak konsumsi alias jelek. Beragam keluhan tersebut harus dijawab dengan sejumlah perbaikan.
Kita akui, dalam pengadaan gabah dan beras banyak terkendala masalah. Misalnya, masih ditemukan beras tidak sesuai standar masuk ke gudang Bulog, mitra kerja tidak aktif dan loyal, pun sistem pemeriksaan kualitas tidak standar.
Kendala lainnya, yakni jumlah petugas yang melakukan pengawasan terhadap kualitas gabah dan beras tidak cukup jumlah dan kualitas. Infrastruktur juga tidak memadai dan harga di lapangan yang kerap terjadi gejolak.
Pengetatan prosedur pemasukan gabah pun akan dilakukan pada 2016. Di samping itu, Bulog juga akan mendesain pengaturan kemasan beras. Kemasan 15 kilogram (kg) hanya untuk keperluan penyaluran dua bulan, sisanya dalam kemasan 50 kg. Pengaturan tersebut dilakukan sebab jika Bulog menyimpan beras dalam kemasan 15 kg dalam jumlah banyak seperti saat ini, akan sulit mengawal dan mempertanggungjawabkan kualitasnya. Apalagi asal-usul beras sudah kabur. Dengan cara tersebut diharapkan akan lebih terjaga kualitasnya.
Menyoal pengetatan pemasukan beras ke gudang, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP)?
Sedang kita lakukan sosialisasi prosedur baru, dimulai dengan melakukan evaluasi. Bulog memiliki 3.996 mitra kerja. Skalanya beragam, didominasi oleh mitra yang juga merupakan pengusaha penggilingan skala kecil. Mereka ada 90 persen. Hanya satu hingga dua persen MKP skala besar dan sisanya skala menengah. Mereka harus dipastikan memiliki infrastruktur, memproduksi gabah ke beras.
Bulog di pengadaan beras 2016 akan membuat standardisasi proses pemeriksaan oleh tim khusus, sebelum masuk ke gudang dan disimpan Bulog. Tim nantinya berada di ruang khusus yang tertutup, sehingga tidak ada kontak langsung dan kolusi dengan pemilik barang.
Selama ini pemeriksa beras berada di gudang sehingga pemilik barang bisa bertemu langsung dengan pemilik barang. Maka itu, saat ini perubahan dalam proses pemeriksaan pun Bulog lakukan. Jadi tim pemeriksa juga tidak bisa berkomunikasi dengan yang punya barang. Saat ini kita sedang menyiapkan petugas SDM dari segi kualitas dan kuantitas.
Apakah hal tersebut tidak akan menghambat penyerapan beras?
Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh para mitra. Tapi, pembenahan harus dilakukan dan itu melibatkan semua pihak. Kerja sama dengan Bulog harus profesional, tidak asal-asalan, karena menyangkut juga penyaluran untuk Beras Sejahtera (Rastra) dan Operasi Pasar. Kita harus bekerja keras melakukan pembenahan, tapi tidak untuk menghambat penyerapan.
Lagi pula, model kemitraan dengan petani akan intens dimulai dari pemantauan di on farm. Ke depan, gabah atau beras tidak bisa keluar masuk gudang Bulog dari satu daerah ke daerah lain. Jika di satu tempat atau gudang tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar, beras itu tidak bisa diterima di gudang Bulog seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi kendala infrastruktur, kita akan membantu memperbaiki kemampuan penggilingan padi yang menjadi mitra Bulog. Kerja sama dengan mitra Bulog nantinya juga akan dilengkapi beberapa dengan persyaratan administrasi, termasuk kemampuan produksi, data pembelian gabah ke petani, petani di mana, dan luasannya berapa. Target kami tahun depan tidak ada lagi rakyat terima beras yang di bawah standar.
Ke depan, sebelum beras disalurkan ke masyarakat melalui Rastra, akan dilakukan reproses lagi untuk membersihkan kotoran seperti batu. Kemudian baru dikemas dalam karung 15 kg. Memang akan ada tambahan biaya bagi mitra kerja. Tapi, biaya tersebut akan ditanggung oleh Bulog.
Bisakah Bulog menjamin, tidak akan ada impor beras pada 2016?
Kita sedang berusaha. Faktanya, produksi beras petani berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melimpah. Kita cuma perlu menyerap 10 persennya. Seharusnya kita bisa, dengan mekanisme penyerapan yang rapi, professional, dan sesuai standar. Kita tidak bisa menjamin apa-apa, yang penting kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin.
Kabarnya Bulog akan diberi tugas menyerap komoditas lain selain beras, bagaimana kesiapannya?
Betul, kita diagendakan melakukan penjagaan pangan untuk 11 komoditas strategis pada 2016. Di antaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu, dan minyak goreng. Sudah ada rancangannya di meja presiden, tinggal ditandatangani beliau.
Kita siap. Bulog punya sejumlah infrastruktur dan gudang yang cukup, tetapi tetap harus diperkuat. Nantinya kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri atas petani.
Para mitra juga biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya. Mereka menyesuaikan musim tanam, ada pula yang menanam jagung, kedelai, dan komoditas hortikulutra lainnya. Ini yang bisa kita manfaatkan. Termasuk dengan pengadaan daging sapi dan ayam dan telur ayam. Jika pengadaan tidak cukup dari dalam negeri, jalur impor terbuka dengan sejumlah pengendalian. Contohnya jagung, kita diberi penugasan mengimpor 600 ribu ton per Januari-Maret.
Dari segi infrastruktur, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan terbesar se-Indonesia. Bulog telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras, tapi infrastruktur yang tersedia belum ideal.
Mempersiapkan 2016, kita telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri. Di antaranya, membangun infrastruktur pascapanen, seperti drying center, infrastruktur proses perawatan, juga infrastruktur gudang, termasuk infrastruktur produksi. ed: mansyur faqih
***
Terbiasa Belanja
Kestabilan harga di pasar merupakan dampak dari lancar tidaknya alur distribusi pangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterjangkauan pangan di pasar menjadi salah satu agenda pengawalan pemerintah. Sebagai salah satu dewan direksi Perum Bulog, Wahyu selaku direktur pengadaan menyadari hal tersebut.
Untungnya, Wahyu sudah terbiasa berbelanja sejak kecil. Kebiasaan tersebut lantas menjadi hobi yang saat ini mendukung agenda kerjanya di Bulog. Meski secara khusus bertugas melakukan pengadaan beras dan sejumlah bahan pangan pokok, pemantauan harga di pasar juga harus turut ia kawal.
"Sejak kecil saya sudah biasa disuruh ibu membeli bahan makanan, bumbu masak, lalu saya berangkat ke pasar pagi buta," kata pria kelahiran 2 September 1967 tersebut dalam wawancara khusus dengan Republika di kantornya di Jakarta, belum lama ini.
Sembari memantau harga, kegemarannya berbelanja juga menjadi pengisi liburan bersama keluarga. Biasanya ia berbelanja bahan makanan tertentu untuk kemudian bersama anak-anak tercinta membuat menu masakan baru di dapur sendiri.
Dalam urusan pengadaan pangan, pria lulusan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ini mengaku menemui sejumlah tantangan. Tapi, seluruh jajaran direksi harus menjawabnya dengan sejumlah langkah solusi. Salah satunya dengan mengawal ketersediaan pangan langsung dari sawah.
Dalam menjalankan bisnis, kata dia, Bulog tidak terpaku hanya menyerap gabah dan beras semata. Bulog juga harus bisa menghasilkan gabah hasil budi daya sendiri. Sebelumnya, Bulog hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Dengan hanya mengandalkan bisnis tersebut, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) kerap berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani memilih menjual ke pasar karena harganya lebih baik.
Bisnis on farm pun dirambah menjelang 2016. Akan ada tiga pola, yakni pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Pada pola mandiri, kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa. Target luas tanam program on farm Bulog ditetapkan satu juta hektare (ha) sawah.
Telah diagendakan, seluas 250 ribu hektare di antaranya akan dikelola Bulog sendiri, lalu seluas 250 ribu hektare bersinergi dengan BUMN lain, dan 500 ribu hektare bermitra dengan petani atau mitra kerja pengadaan (MKP). Kegiatan bisnis tersebut memungkinkan Bulog melakukan budi daya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian. ed: mansyur faqih
http://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/01/04/o0ezc853-wahyu-direktur-pengadaan-perum-bulog-berbenah-logistik-pangan-nasional
Senin, 04 Januari 2016
Data dan Peta Pangan Memperkuat Kebijakan
Senin, 4 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pangan, terutama impor pangan, dengan validitas data dan peta pangan. Tanpa hal ini, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, kebijakan pangan yang tidak tepat dapat terus terjadi.
Direktur Eksekutif Institue for Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Kompas, Sabtu (2/1), di Jakarta, mengatakan, tiga persoalan krusial mengenai pangan adalah validasi data, peningkatan produktivitas, dan pemerataan distribusi. Tiga persoalan tersebut bisa dikelola dengan baik berdasarkan peta pangan, yang antara lain melingkupi daerah penghasil pangan, produksi, dan konektivitas distribusi.
Validasi data pangan merupakan hal penting sebab data yang tidak tepat dan tidak benar akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan pangan. Selama ini pemerintah menyatakan stok cukup, tetapi harga pangan tetap tinggi.
"Hal ini terjadi karena pendekatan statistik pemerintah masih lemah. Dalam kasus daging sapi misalnya. Tidak semua ternak di penggemukan dan peternakan rakyat bisa dipotong untuk konsumsi. Pemerintah seharusnya menyajikan data riil atau asumsi, berapa persen ternak yang bisa dipotong dan yang tidak," katanya.
Di sisi lain, kata Enny, peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi juga masih menjadi kendala sehingga masih bergantung pada impor. Kendati demikian, pemerintah sudah mulai memperbaiki sejumlah hal.
Kebutuhan
Untuk mengatasi kebutuhan sapi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta Lampung, pemerintah telah menyediakan kapal pengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta. Upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan kapal pengangkut sapi dari Jawa Timur, wilayah yang surplus sapi, ke DKI Jakarta.
"Terkait dengan pangan yang mudah rusak, seperti cabai, perlu ada pengaturan giliran tanam dan panen cabai serta pendistribusiannya, yang bisa dilakukan bergantian antardaerah," kata Enny.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen juga berpendapat sama. Dia menilai, selama ini pemerintah tidak pernah menghitung data produksi, stok, dan kebutuhan konsumsi bahan pokok secara akurat.
"Gula kristal putih (GKP) misalnya. Berdasarkan penghitungan pemerintah, kebutuhan GKP nasional rata-rata 250.000 ton per bulan. Namun, rata-rata GKP yang dijual pedagang per bulan 150.000-200.000 ton. Pedagang masih mempunyai stok sisa GKP 50.000-100.000 ton per bulan," katanya.
Soemitro menambahkan, jika kebutuhan konsumsi GKP sebanyak 250.000 ton per bulan, sisa 50.000-100.000 ton per bulan tersebut justru terpenuhi dari rembesan gula rafinasi dan GKP yang masuk secara ilegal. GKP ilegal ini ditengarai banyak tersebar di wilayah-wilayah perbatasan di Kalimantan, bahkan ada yang didistribusikan sampai ke Sulawesi.
Pada 2016, pemerintah berencana mengimpor sejumlah kebutuhan pokok. Sapi bakalan akan diimpor sebanyak 600.000 ekor, daging sapi 50.000-60.000 ton, dan gula 200.000 ton.
Khusus impor kedelai, pemerintah tidak menentukan jumlahnya. Namun, pengimpor harus menyerap kedelai petani terlebih dahulu untuk mendapatkan izin impor kedelai.
Berdasarkan data nasional di laman Kementerian Perdagangan, harga daging sapi dalam satu bulan terakhir meningkat dari Rp 108.223 per kilogram menjadi Rp 110.264 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar melonjak dari Rp 27.093 per kilogram menjadi Rp 40.126 per kilogram.
(HEN)
http://print.kompas.com/baca/2016/01/04/Data-dan-Peta-Pangan-Memperkuat-Kebijakan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pangan, terutama impor pangan, dengan validitas data dan peta pangan. Tanpa hal ini, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, kebijakan pangan yang tidak tepat dapat terus terjadi.
Direktur Eksekutif Institue for Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Kompas, Sabtu (2/1), di Jakarta, mengatakan, tiga persoalan krusial mengenai pangan adalah validasi data, peningkatan produktivitas, dan pemerataan distribusi. Tiga persoalan tersebut bisa dikelola dengan baik berdasarkan peta pangan, yang antara lain melingkupi daerah penghasil pangan, produksi, dan konektivitas distribusi.
Validasi data pangan merupakan hal penting sebab data yang tidak tepat dan tidak benar akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan pangan. Selama ini pemerintah menyatakan stok cukup, tetapi harga pangan tetap tinggi.
"Hal ini terjadi karena pendekatan statistik pemerintah masih lemah. Dalam kasus daging sapi misalnya. Tidak semua ternak di penggemukan dan peternakan rakyat bisa dipotong untuk konsumsi. Pemerintah seharusnya menyajikan data riil atau asumsi, berapa persen ternak yang bisa dipotong dan yang tidak," katanya.
Di sisi lain, kata Enny, peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi juga masih menjadi kendala sehingga masih bergantung pada impor. Kendati demikian, pemerintah sudah mulai memperbaiki sejumlah hal.
Kebutuhan
Untuk mengatasi kebutuhan sapi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta Lampung, pemerintah telah menyediakan kapal pengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta. Upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan kapal pengangkut sapi dari Jawa Timur, wilayah yang surplus sapi, ke DKI Jakarta.
"Terkait dengan pangan yang mudah rusak, seperti cabai, perlu ada pengaturan giliran tanam dan panen cabai serta pendistribusiannya, yang bisa dilakukan bergantian antardaerah," kata Enny.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen juga berpendapat sama. Dia menilai, selama ini pemerintah tidak pernah menghitung data produksi, stok, dan kebutuhan konsumsi bahan pokok secara akurat.
"Gula kristal putih (GKP) misalnya. Berdasarkan penghitungan pemerintah, kebutuhan GKP nasional rata-rata 250.000 ton per bulan. Namun, rata-rata GKP yang dijual pedagang per bulan 150.000-200.000 ton. Pedagang masih mempunyai stok sisa GKP 50.000-100.000 ton per bulan," katanya.
Soemitro menambahkan, jika kebutuhan konsumsi GKP sebanyak 250.000 ton per bulan, sisa 50.000-100.000 ton per bulan tersebut justru terpenuhi dari rembesan gula rafinasi dan GKP yang masuk secara ilegal. GKP ilegal ini ditengarai banyak tersebar di wilayah-wilayah perbatasan di Kalimantan, bahkan ada yang didistribusikan sampai ke Sulawesi.
Pada 2016, pemerintah berencana mengimpor sejumlah kebutuhan pokok. Sapi bakalan akan diimpor sebanyak 600.000 ekor, daging sapi 50.000-60.000 ton, dan gula 200.000 ton.
Khusus impor kedelai, pemerintah tidak menentukan jumlahnya. Namun, pengimpor harus menyerap kedelai petani terlebih dahulu untuk mendapatkan izin impor kedelai.
Berdasarkan data nasional di laman Kementerian Perdagangan, harga daging sapi dalam satu bulan terakhir meningkat dari Rp 108.223 per kilogram menjadi Rp 110.264 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar melonjak dari Rp 27.093 per kilogram menjadi Rp 40.126 per kilogram.
(HEN)
http://print.kompas.com/baca/2016/01/04/Data-dan-Peta-Pangan-Memperkuat-Kebijakan
Langganan:
Postingan (Atom)